petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan...
TRANSCRIPT
KEMENTERIAN PERHUBUNGANniRF.KTORAT JF.NUERAL PERHUBUNGAN UDARA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARANOMOR : KP 429 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGAWASANINSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,
Menimbang
Mengingat
V
a.
1.
2.
3.
4.
bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan NomorPM 59 Tahun 2015 tentang Kriteria Tugas danKewenangan Inspektur Penerbangan mengaturmengenai kewenangan Inspektur Navigasi Penerbangandalam melaksanakan pengawasan;
bahwa dalam melaksanaan pengawasan sebagaimanadimaksud pada huruf a, perlu menetapkan PetunjukTeknis Pelaksanaan Pengawasan Inspektur NavigasPenerbangan, dengan Peraturan Direktur JenderalPerhubungan Udara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 TentangPenerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009 NomorTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4956);
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 TetangPembentukan Organisasi Kementenan NegaraSebagaimana Diubah Terakhir Dengan PeraturanPresiden Nomor 7 Tahun 2015;Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 TentangKedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementenan NegaraSerta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon IKementerian Negara Sebagaimana Telah Diubah DenganPeraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 13 Tahun2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan SipilBagian 143 (Civil Aviation Safety Regulation Part 143)tentang Sertifikasi dan Persyaratan Pengoperasian BagiPenyelenggara Pelatihan Pelayanan Lalu LintasPenerbangan (Certification And Operating RequirementsFor ATS Training Provider);
V
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun2009 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan SipilBagian 139 {Civil Aviation Safety Regulation Part 139)Tentang Bandar Udara (Aerodrome) sebagaimana diubahterakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor47 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2010tentang Organisasi dan Tata Kerja KementerianPerhubungan sebagaimana diubah terakhir denganPeraturan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan SipilBagian 172 {Civil Aviation Safety Regulation Part 172)tentang Penyelenggara Pelayanan Lalu LintasPenerbangan (Air Traffic Service Provider);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2011Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan SipilBagian 171 (Civil Aviation Safety Regulation Part 171)Tentang Penyelenggara Pelayanan TelekomunikasiPenerbangan (Aeronautical Telecommunication ServiceProvider) Sebagaimana Diubah Terakhir Dalam PeraturanMenteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 01 Tahun2014 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan SipilBagian 69 (Civil Aviation Safety Regulation Part 69)Tentang Lisensi, Rating, Pelatihan Dan KecakapanPersonel Navigasi Penerbangan
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan SipilBagian 173 (Civil Aviation Safety Regulation Part 173)tentang Perancangan Prosedur Penerbangan (FlightProcedur Design);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan SipilBagian 175 (Civil Aviation Safety Regulation Part 175)Pelayanan Informasi Aeronautika (AeronauticalInformation Service);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARATENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN INSPEKTURNAVIGASI PENERBANGAN.
V
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Inspektur navigasi penerbangan adalah personel yangdiberi tugas, tanggung jawab dan hak secara penuholeh pejabat yang berwenang untuk melakukanpengawasan di bidang navigasi penerbangan.
2. Penyelenggara pelayanan adalah penyelenggarapelayanan navigasi penerbangan, lembaga pendidikandan pelatihan navigasi penerbangan, penyelenggarakalibrasi fasilitas navigasi penerbangan, penyelenggarapemeliharaan peralatan elektronika penerbangan danpenyelenggara lainnya yang terkait dengan bidangnavigasi penerbangan.
3. Pengawasan adalah kegiatan pengawasanpembangunan dan pengoperasian agar sesuai denganperaturan perundang-undangan termasuk melakukantindakan korektif dan penegakan hukum.
4. Temuan pengawasan adalah temuan yangmengacu pada pemenuhan peraturan perundang-undangan.
5. Pengarahan persiapan pengawasan anggota tim adalahpengarahan sebelum pelaksanaan pengawasan yangdiberikan oleh ketua tim kepada anggota tim, yangbertujuan untuk menyampaikan informasi daninstruksi terbaru, yang benar, yang secara langsungberhubungan dengan pelaksanaan kegiatan.
6. Laporan pengawasan adalah laporan yang disusun olehtim pengawasan terdiri dari laporan sementara danlaporan final.
7. Ketua tim pengawasan adalah inspektur navigasipenerbangan yang ditunjuk oleh Direktur atau KepalaKantor untuk memimpin tim pengawasan dalampelaksanaan kegiatan pengawasan.
8. Daftar pemenuhan adalah suatu alat yang digunakanoleh tim pengawasan untuk mengukur tingkatpemenuhan penyelenggara pelayanan terhadapperaturan perundang-undangan.
\
9. Direktur adalah Direktur Navigasi Penerbangan.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur JenderalPerhubungan Udara.
11. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Otoritas BandarUdara sesuai dengan wilayah kerjanya.
12. Rencana tindak lanjut adalah rincian rencanatindaklanjut oleh penyelenggara pelayanan yangdisampaikan kepada Direktorat navigasi penerbangan,untuk menyelesaikan hal - hal yang tidak sesuaidengan peraturan perundang-undangan berdasarkanrekomendasi dari tim pengawasan.
13. Ketidaksesuaian adalah kekurangan padakarakteristik, dokumentasi atau prosedurberdasarkan peraturan keselamatan penerbangan sipil.
14. Data dukung adalah informasi yang dapat dibuktikankebenarannya, berdasarkan fakta yang diperolehmelalui audit, inspeksi, pengamatan, monitoring,pengujian atau metode yang lain.
15. Rapat pembukaan adalah rapat tim pengawasandan perwakilan penyelenggara pelayanan navigasipenerbangan yang dioversight sebelum pelaksanaankegiatan, tujuannya adalah untuk memberikaninformasi mengenai proses pengawasan dan ruanglingkup pengawasan kepada penyelenggara pelayanannavigasi penerbangan.
16. Prosedur atau proses adalah serangkaian langkah-langkah yang diikuti secara sistematis untukmenyelesaikan suatu kegiatan (apa yang harusdilakukan dan dilakukan oleh siapa; kapan, dimanadan bagaimana hal tersebut harus diselesaikan; materi,peralatan dan dokumentasi apa yang harus digunakan,dan bagaimana hal tersebut harus dikontrol).
17. Protokol adalah sebuah dokumen yang mengaturprosedur pengawasan melalui urutan umum langkah-langkah pengawasan dan menjelaskannya berdasarkanstandar atau rekomendasi untuk diverifikasi.
18. Kegiatan pengawasan adalah kegiatan pengawasanyang dimulai dengan rapat pembukaan denganpenyelenggara pelayanan navigasi penerbangan dandiakhiri dengan rapat penutupan, termasuk didalamnyapenetapan draft temuan pengawasan dan rekomendasi.
V
19. Kegiatan pra-pengawasan adalah kegiatan pengawasanyang dimulai dengan pengiriman surat pemberitahuanawal oleh Direktur atau Kepala Kantor mengenaipelaksanaan pengawasan kepada penyelenggarapelayanan navigasi penerbangan dan termasukdidalamnya pengarahan persiapan pengawasan kepadaanggota tim.
20. Kegiatan pasca-pengawasan adalah kegiatanpengawasan yang dilaksanakan setelahdiselesaikannya penjelasan akhir kepada penyelenggarapelayanan dan termasuk didalamnya publikasi laporanakhir pengawasan.
21. Proses pengawasan adalah gambaran mengenai tigatahap proses kegiatan pengawasan, meliputi kegiatanpra-pengawasan, pelaksanaan pengawasan di lokasidan pasca pengawasan.
22. Verifikasi adalah peninjauan secara independen,inspeksi, pengujian, pengukuran, pengecekan, observasidan pemantauan (monitoring) untuk membuat danmendokumentasikan produk-produk, proses, praktek,pelayanan, dan dokumen mengacu pada standartertentu. Hal ini mencakup mengevaluasi efektivitassistem manajemen.
23. Eksternal pengawasan adalah kegiatan pengawasanyang dilaksanakan oleh direktorat navigasi penerbanganterhadap penyelenggara pelayanan.
24. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderalperhubungan udara.
25. Direktorat adalah Direktorat Navigasi Penerbangan.
26. Kantor Otoritas adalah Kantor Otoritas Bandar Udara
sesuai dengan wilayah kerjanya.
27. Internal pengawasan adalah kegiatan pengawasan yangdilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan terhadapsistem manajemen keselamatannya.
28. Audit adalah pemeriksaan yang terjadwal, sistematis,dan mendalam terhadap prosedur, fasilitas, personel,dan dokumentasi organisasi penyelenggara pelayananuntuk melihat tingkat kepatuhan terhadap ketentuandan peraturan yang berlaku.
V
29. Inspeksi / ramp check adalah pemeriksaan sederhanaterhadap pemenuhan standar suatu produk akhir objektertentu.
30. Pengamatan adalah kegiatan penelusuran yangmendalam atas bagian tertentu dari prosedur, fasilitas,personel, dan dokumentasi organisasi penyedia jasapenerbangan dan pemangku kepentingan lainnya untukmelihat tingkat kepatuhan terhadap ketentuan danperaturan yang berlaku.
31. Pemantauan (monitoring) adalah kegiatan evaluasiterhadap data, laporan, dan informasi untukmengetahui kecenderungan kinerja keselamatanpenerbangan.
32. Severity adalah akibat yang mungkin dari kejadian ataukondisi tidak aman, dengan merujuk pada situasi palingburuk yang dapat diramalkan.
33. Probability adalah kemungkinan suatu keadaan ataukejadian tidak aman dapat terjadi.
34. Risk adalah penilaian, yang dinyatakan dengan istilahkemungkinan yang telah diperkirakan keparahannya,dari akibat ancaman yang diambil dari rujukan darisituasi paling buruk yang dapat diramalkan.
35. Risk Management adalah identifikasi, analisis daneliminasi dan atau pencegahan pada suatu tingkatresiko yang dapat diterima yang mengancamkemampuan dari suatu organisasi
BAB II
KEGIATAN PENGAWASAN
Pasal 2
Dalam rangka menjaga dan meningkatkan keselamatanpenerbangan di bidang navigasi penerbangan dilakukanpengawasan yang dilakukan oleh Inspektur NavigasiPenerbangan.
Pasal 3
Tujuan dari pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal2, yaitu:a. memverifikasi kesesuaian:
1. prosedur yang ditetapkan oleh penyelenggarapelayanan terhadap peraturan perundang-undangan;
2. penyelenggaraan pelayanan terhadap peraturanperundang-undangan atau prosedur berlaku.
V
b. menentukan efektivitas peraturan perundang-undangandan prosedur yang ditetapkan oleh penyelenggarapelayanan;
c. mengidentifikasi hal-hal dalam rangka pengembangansistem keselamatan dan peningkatan pelayanan navigasipenerbangan.
Pasal 4
(1) Ruang lingkup pengawasan sebagaimana dimaksud dalamPasal 2, terdiri dari:a. audit;b. inspeksi;c. pengamatan (surveillance); dand. pemantauan (monitoring).
(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud padaayat (1) sebagai berikut :a. audit dilaksanakan sebagai kegiatan pengawasan yang
bersifat rutin, terjadwal dan menyeluruh;b. inspeksi merupakan kegiatan pengawasan yang
sederhana terhadap pemenuhan standar dandilaksanakan sewaktu-waktu;
c. pengamatan (surveillance) dilaksanakan apabiladitemukenali adanya indikasi penyimpangan terhadapketentuan perundang-undangan atau yang akanberdampak pada keselamatan pelayanan navigasipenerbangan; dan
d. pemantauan (monitoring) dilaksanakan untukmengevaluasi data, laporan, dan informasi yangterkait dengan keselamatan pelayanan navigasipenerbangan termasuk rencana tindak lanjut hasilaudit/ inspeksi/ pengamatan oleh penyelenggarapelayanan.
(3) Pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a dilakukan oleh Inspektur Navigasi Penerbangan diKantor Pusat dan menjadi tanggung jawab Direktorat.
(4) Pelaksanaan inspeksi, pengamatan dan pemantauan(monitoring) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb,c dan d dilaksanakan oleh Inspektur NavigasiPenerbangan di Kantor Otoritas dan menjadi tanggungjawab Kantor Otoritas.
(5) Direktorat dapat melakukan inspeksi, pengamatan danpemantauan (monitoring) sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b,c dan d apabila terjadi kondisi sebagaiberikut:
a. keterbatasan kemampuan Inspektur NavigasiPenerbangan di Kantor Otoritas;
b. kepentingan keselamatan pelayanan navigasipenerbangan yang bersifat prioritas dan strategis.
V
Pasal 5
(1) Dalam melakukan pengawasan Direktorat memiliki tugasuntuk menyiapkan bahan mengenai:a. prioritas pelaksanaan pengawasan tahunan
penyelenggara pelayanan untuk dapat digunakansebagai acuan dalam penjadwalan pengawasan berupaInstruksi Direktur Jenderal.
b. pemetaan dan beban kerja inspektur navigasipenerbangan dan dilakukan evaluasi setiap 2 (dua)tahun.
c. raport penilaian kepatuhan dan tingkat keselamatanpenerbangan pada penyelenggara pelayanan setiaptahun berdasarkan pengawasan yang dilaksanakan.
(2) Prioritas pelaksanaan pengawasan tahunan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan denganmempertimbangkan:a. indikasi penurunan kepatuhan dan tingkat
keselamatan penerbangan;b. adanya kejadian kecelakaan / accident;c. meningkatnya tren insiden pelayanan navigasi
penerbangan.d. indikasi tidak adanya penerapan sistem manajemen
keselamatan oleh penyelenggara pelayanan;e. meningkatnya lalu lintas penerbangan; danf. adanya alasan penting yang berdampak pada
keselamatan penerbangan, antara lain:1) kerusakan peralatan navigasi penerbangan yang
bersifat vital;2) perubahan SOP atau prosedur penerbangan;3) potensi hazard berdasarkan matrix risk index;4) perubahan lokasi pelayanan.
g. permintaan penyelenggara pelayanan.
(3) Pemetaan dan beban kerja sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b ditetapkan dengan mempertimbangkan:a. obyek yang diawasi, yang meliputi :
1) tingkat pelayanan (kompleksitas);2) jumlah personel navigasi penerbangan;3) jumlah fasilitas navigasi penerbangan;4) jumlah prosedur operasi dan teknik pelayanan
navigasi penerbangan.b. pelaksanaan pengawasan, yang meliputi :
1) jangka waktu;2) frekuensi.
(4) Raport penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c ditetapkan dengan mempertimbangkan:a. hasil pengawasan;b. pemenuhan terhadap rencana tindak lanjut;c. indikasi penyimpangan terhadap keselamatan
pelayanan navigasi penerbangan.
?
Pasal 6
Kegiatan inspeksi, pengamatan dan pemantauan (monitoring)yang dilakukan oleh Kantor Otoritas wajib dilaporkan kepadaDirektur Jenderal Up. Direktur paling lambat 3 (tiga) harisetelah menemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan atau minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulanuntuk kegiatan pengawasan rutin.
Pasal 7
(1) Direktorat dan Kantor Otoritas berkoordinasi dalampelaksanaan pengawasan, pelaporan hasil pengawasandan pengelolaan data keselamatan yang dilakukan secaraharmonis dan berjenjang sesuai dengan kewenangannyamelalui sistem keselamatan pelayanan navigasipenerbangan.
(2) Sistem keselamatan pelayanan navigasi penerbangansebagaimana dimaksud dengan ayat (6) terintregrasidengan sistem program keselamatan dan keamananpenerbangan nasional.
(3) Direktur bersama dengan para kepala kantor otoritasmelakukan pertemuan rutin setiap 2 (dua) bulan sekalidalam rangka sinkronisasi program pengawasan, evaluasikinerja pengawasan, monitoring pengelolaan datakeselamatan, inventarisasi kendala pelaksanaanpengawasan, dan segala hal terkait pengawasankeselamatan pelayanan navigasi penerbangan.
Pasal 8
(1) Objek pengawasan adalah penyelenggara pelayanan.
(2) Lokasi yang menjadi objek pengawasan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi :a. Kantor pusat penyelenggara pelayanan;b. Kantor cabang/distrik/perwakilan/unit penyelenggara
pelayanan.
Pasal 9
(1) Pengawasan dilaksanakan oleh inspektur navigasipenerbangan.
(2) Inspektur navigasi penerbangan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) mempunyai bidang sebagai berikut:a. Air Traffic Services (ATS);b. Communication Navigation Surveillance (CNS);c. Aeronautical Information Services (AIS);d. Procedure Of Air Navigation Services-Aircraft Operations
(PANS-OPS).
(3) Kriteria, tugas, wewenang, tingkatan, penetapan danpengembangan inspektur navigasi penerbangansebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu padaperaturan perundang-undangan.
Pasal 10
Prinsip - prinsip pengawasan sebagai berikut :a. Inspektur navigasi penerbangan melaksanakan kegiatan
pengawasan secara berkala sebagai bagian fungsipembinaan dan manajemen keselamatan.
b. Inspektur navigasi penerbangan melakukan pengawasanpada sistem navigasi penerbangan dan penyelenggarapelayanan, yang disebut sebagai pengawasan "eksternal",sedangkan penyelenggara pelayanan melakukanpengawasan "internal" dalam sistem manajemenkeselamatan.
c. Apabila diperlukan inspektur navigasi penerbangan dapatmeminta hasil pengawasan internal sebagai bagian daripengawasan eksternal.
d. Inspektur navigasi penerbangan memastikan bahwastandar dan prosedur telah diimplementasikan sesuaidengan peraturan perundang-undangan.
e. Inspektur navigasi penerbangan menyediakan waktu bagipenyelenggara pelayanan untuk mereview, memberikantanggapan dan tindaklanjut serta target waktupenyelesaian terhadap temuan pengawasan eksternal.
f. Sebagai tindak lanjut dari pengawasan eksternal, hasiltemuan dan rekomendasi, harus didokumentasikan dandilampirkan dalam laporan serta diberitahukan kepadapihak yang diawasi (oversighted party) sesuai denganprotokol dan prosedur pengawasan yang berlaku.
Pasal 11
(1) Laporan pengawasan harus objektif berdasarkan faktadan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam membuat laporan pengawasan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), inspektur navigasi penerbanganharus menghindari hal-hal sebagai berikut:a. penafsiran pribadi;b. pengaruh individu;c. perbedaan budaya;d. tindakan penyimpangan.
10
V
BAB III
SISTEM PENGKLASIFIKASIAN TEMUAN HASIL PENGAWASAN
Pasal 12
(1) Inspektur navigasi penerbangan mengklasifikasikantemuan berdasarkan laporan pengawasan menggunakanmetode Safety Risk Management.
(2) Metode Safety Risk Management sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) menggunakan safety risk assesment matrixsebagaimana tercantum dalam lampiran LA peraturan ini.
Pasal 13
(1) Pengisian safety risk assesment matrix sebagaimanadimaksud pada Pasal 12 ayat (2) mengacu pada riskseverity dan risk probability.
(2) Risk severity dan Risk probability sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diperoleh berdasarkan tabel 1 dan tabel 2sebagaimana tercantum dalam lampiran LB peraturan ini.
BAB IV
PELAKSANAAN AUDIT
Bagian KesatuPra audit
Pasal 14
(1) Direktur menetapkan jadwal atau program audit tahunandengan mengacu pada prioritas pelaksanaan pengawasanyang ditetapkan Direktur Jenderal bagi penyelenggarapelayanan.
(2) Jadwal atau program audit sebagaimana dimaksud padaayat (1) beserta protokol audit disampaikan melalui surat
pemberitahunan kepada penyelenggara pelayanansekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) hari sebelumpelaksanaan audit.
n
v-
Pasal 15
(1) Direktur menetapkan jumlah dan komposisi tim auditdengan mempertimbangkan kompleksitas dan skala audit.
(2) Penetapan jumlah dan komposisi tim audit sebagaimanadimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 60 (enampuluh) hari sebelum pelaksanaan audit.
(3) Tim audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:a. ketua tim;
b. anggota tim.
(4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf aminimal inspektur navigasi penerbangan jenjang ahlimuda.
Pasal 16
(1) Tim audit menyiapkan dokumen acuan audit pelaksanaanaudit yang sekurang-kurangnya meliputi:a. protokol audit;b. dokumen pelaksanaan pengawasan sebelumnya;c. data terkait lainnya.
(2) Protokol audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adikelompokkan sesuai dengan objek dan bidangpengawasan, antara lain:a. penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan,
meliputi bidang:1) pelayanan lalu lintas penerbangan;2) pelayanan telekomunikasi penerbangan;3) pelayanan informasi aeronautika.
b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan navigasipenerbangan meliputi bidang:1) pemandu lalu lintas penerbangan;2) pemandu komunikasi penerbangan;
3) personel teknik telekomunikasi penerbangan;4) personel pelayanan informasi aeronautika;5) personel perancang prosedur penerbangan.
c. penyelenggara kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan.
d. penyelenggara pemeliharaan peralatan elektronikapenerbangan
e. penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan
navigasi penerbangan.
12
V
(3) Format dan isi protokol audit sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a diatur pada peraturan perundang-undangan.
(4) Penyiapan dokumen acuan audit sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya 30 harisebelum pelaksanaan audit.
Pasal 13
(1) Ketua tim melaksanakan pengarahan awal tim auditsekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaanaudit di lokasi.
(2) Pengarahan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bertujuan untuk:a. Memberikan anggota tim gambaran pelaksanaan dan
pemahaman tentang misi audit;b. Menetapkan tanggung jawab anggota tim audit
sebelum, selama dan setelah audit; danc. Persiapan rapat pembukaan dan penutupan dengan
penyelenggara pelayanan.
(3) Pengarahan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)membahas hal-hal sebagai berikut:a. Pengenalan anggota tim;b. Ruang lingkup audit di lokasi;c. Program kerja pelaksanaan audit di lokasi;d. Pembagian tugas dan tanggung jawab tim;e. Identifikasi dokumen yang diperlukan pada saat
pelaksanaan audit.
Bagian KeduaOn-Site Audit
Pasal 14
(1) Tim audit bersama penyelenggara pelayananmelaksanakan rapat pembukaan.
(2) Kantor pusat penyelenggara pelayanan wajib turut sertadalam pelaksanaan audit di lokasi.
(3) Rapat pembukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bertujuan untuk:a. pengenalan anggota tim audit dan penyelenggara
pelayanan;b. penyampaian ruang lingkup audit di lokasi;c. kesepakatan program kerja pelaksanaan audit di
lokasi;d. penyampaian dokumen yang diperlukan untuk
pelaksanaan audit;e. hal-hal terkait lainnya.
13
V-
Pasal 15
(1) Ketua tim melaksanakan pengarahan harian tim auditsebelum dan/atau sesudah pelaksanaan audit setiap haridi lokasi.
(2) Pengarahan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bertujuan untuk:a. identifikasi awal dari temuan dan rekomendasi;b. pembaharauan daftar pemenuhan protokol;c. identifikasi kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan
audit sehari-hari;d. pengumuman perubahan dalam program kerja (jika
ada); dane. meningkatkan koordinasi dan dukungan tim audit.
Pasal 16
(1) Audit di lokasi dilaksanakan secara sistematis, objektif, danfaktual.
(2) Metode pelaksanaan audit di lokasi sebagaimana pada ayat(1), meliputi:a. Pengumpulan data dukung yang diperoleh melalui
wawancara, peninjauan materi terkait, survei, danpengujian terhadap kondisi sistem pelayanan navigasipenerbangan. Temuan dicatat dengan indikasi yang jelastentang bagaimana dan mengapa temuan dibuat.Apabila penyelenggara pelayanan tidak dapatmenunjukkan data dukung maka dapat dinyatakansebagai temuan. Setiap temuan audit harus diberikanrekomendasi kepada penyelenggara pelayanan sebagaitindak lanjut atas temuan tersebut.
b. Setelah kegiatan audit di lokasi selesaidilaksanakan, tim audit meninjau semua temuan danrekomendasi untuk memastikan bahwa temuan tersebut
objektif. Tim audit memastikan bahwa temuan danrekomendasi yang didokumentasikan dengan jelas,singkat, memuat hal yang pokok dan dilengkapi dengandata dukung. Temuan pengawasan dapat dibahas dalamsesi pengarahan harian.
c. Dalam mencari penyelesaian awal terhadap temuanyang teridentifikasi, setiap saat tim audit dapatmenyediakan informasi temuan dan rekomendasikepada penyelenggara pelayanan.
d. Kunjungan ke unit-unit terkait dapat dilakukan untukmemverifikasi kegiatan yang terkait dengan keselamatanpenerbangan.
14
V-
(3) Untuk menjamin pelaksanaan audit di lokasi sebagaimanapada ayat (1) yang transparan, berkualitas dan dapatdipertanggungjawabkan, Tim audit berpedoman padaprotokol audit.
(4) Dalam kondisi tertentu, audit dapat dilakukan terhadaphal-hal diluar protokol audit sebagaimana dimaksud padaayat (3) tetapi masih terkait dengan keselamatanpenerbangan. Tim audit harus memberitahukan kepadapenyelenggara pelayanan, apabila terdapat temuan dicatatdalam rekomendasi audit yang disusun.
Pasal 17
(1) Tim audit menyusun draft laporan sementara (interim report)audit yang format dan isinya tercantum pada lampiran II.Aperaturan ini.
(2) Item-item yang dicantumkan pada laporan sementarasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagaitemuan pada protokol audit.
(3) Tim audit menyampaikan draft laporan sementara palinglambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat penutupankepada penyelenggara pelayanan.
(4) Penyelenggara pelayanan menyusun draft rencana tindaklanjut dengan mengacu pada draft laporan sementara audit.
(5) Format rencana tindak lanjut audit sebagaimana tercantumpada lampiran II.B peraturan ini.
Pasal 18
(1) Tim audit bersama penyelenggara pelayanan melaksanakanrapat penutupan.
(2) Rapat penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bertujuan untuk:a. memberikan informasi kepada pimpinan penyelenggara
pelayanan terkait hasil temuan dan rekomendasi daritim audit. Rapat harus menjamin bahwa penyelenggarapelayanan memahami dengan jelas situasi yang telahdiawasi oleh tim audit dan dapat segera menyusunrencana tindak lanjut yang diperlukan. rapat harusmenegaskan permasalahan keselamatan yang significantterkait temuan dan rekomendasi tim guna peningkatansistem pengawasan keselamatan yang efektif.
b. memberitahukan kepada penyelenggara pelayananmengenai pelaksanaan audit di lokasi, tanggal laporanakhir audit, tanggal penyerahan rencana tindak lanjutdan tanggapan laporan audit.
15
Y
c. menjelaskan tentang semua temuan dan rekomendasiyang dimasukkan dalam laporan sementara audit,penyelenggara pelayanan harus menyatakankesanggupannya untuk melakukan tindak lanjut terkaitdengan pemenuhan temuan dan rekomendasi dalamjangka waktu yang disepakati. Laporan sementaradiserahkan pada penyelenggara pelayanan pada saatselesai pelaksanaan audit
d. menjelaskan bahwa kesanggupan penyelenggarapelayanan akan dituangkan dalam laporan akhir (finalreport) audit yang akan disampaikan kepada DirekturNavigasi Penerbangan.
(3) Rapat penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)membahas hal-hal sebagai berikut:a. rangkuman pelaksanaan audit di lokasi beserta
kunjungan pada unit-unit terkait;b. draft temuan dan rekomendasi yang tercantum pada
laporan sementara audit;c. draft rencana tindak lanjut yang disusun oleh
penyelenggara pelayanan;d. berita acara pelaksanaan audit;e. hal-hal terkait lainnya
(4) Dalam pembahasan draft laporan sementara dan rencanatindak lanjut audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf b dan c penyelenggara pelayanan harus diberikesempatan menyampaikan tanggapan dan menyatakansanggahan atas temuan yang disampaikan. Ketua timharus mempertimbangkan sanggahan, termasuk alasanyang disampaikan oleh penyelenggara pelayanan.
(5) Pada akhir sesi rapat penutupan, tim audit danpenyelenggara pelayanan menandatangani laporansementara audit dan berita acara pelaksanaan audit.
(6) Format berita acara pelaksanaan audit sebagaimanatercantum pada lampiran II.C peraturan ini.
(7) Tim audit dan penyelenggara pelayanan masing-masingmembawa 1 (satu) dokumen asli laporan sementara, beritaacara pelaksanaan audit, protokol pengawasan dan datadukung yang antara lain dapat berupa dokumentasi (foto),standar operating procedure (SOP), data teknis, dokumenterkait lainnya.
16
V
Bagian Ketiga
Pasca Audit
Pasal 19
(1) Direktur menyampaikan laporan akhir (final report) auditkepada penyelenggara pelayanan paling lambat 5 (lima) harisetelah pelaksanaan audit di lokasi.
(2) Format laporan akhir (final report) audit sebagaimanatercantum pada lampiran II.D peraturan ini.
Pasal 20
(1) Penyelenggara pelayanan menyampaikan rencana tindaklanjut audit yang telah disahkan oleh pimpinanpenyelenggara pelayanan paling lambat 10 (sepuluh) harisetelah menerima laporan akhir (final report).
(2) Direktur melakukan evaluasi terhadap rencana tindaklanjut audit yang disampaikan oleh penyelenggarapelayanan.
(3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilaksanakan oleh tim audit yang melaksanakan kegiatanaudit pada penyelenggara pelayanan tersebut.
(4) Jika hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)menyatakan perlunya penyempurnaan rencana tindaklanjut, maka Direktur akan menyampaikan suratrekomendasi untuk penyempurnaan tersebut paling lambat10 (sepuluh) hari setelah menerima rencana tindak lanjutdari penyelenggara.
(5) Penyelenggara pelayanan menyampaikan revisi rencanatindak lanjut audit dengan mengacu pada suratrekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) palinglambat 10 (sepuluh) hari setelah menerima suratrekomendasi.
(6) Direktur menyampaikan laporan akhir audit dan rencanatindak lanjut penyelenggara pelayanan kepada KantorOtoritas paling lambat 5 (lima) hari setelah menerimarencana tindak lanjut dari penyelenggara.
(7) Terkait dengan pelaksanaan audit Direktur berkewajibanuntuk:
a. menyimpan dan memperbaharui laporan akhir auditdan rencana tindak lanjut melalui sistem pengawasankeselamatan pelayanan navigasi penerbangan;
b. memonitor pemenuhan terhadap rencana tindak lanjutyang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayananmelalui Kantor Otoritas sehingga dapat terpeliharakekiniannya.
17
V
(8) Terkait dengan pelaksanaan audit Penyelenggara pelayananberkewajiban untuk:a. melaksanakan pemenuhan rencana tindak lanjut sesuai
dengan batas waktu yang telah disepakati;b. melaporkan setiap tindakan yang telah dilakukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a kepadaDirektur dan ditembuskan kepada Kepala KantorOtoritas.
(9) Kantor otoritas sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf bberkewajiban melaksanakan pemantauan (monitoring) 6(enam) bulan setelah menerima laporan akhir audit dariDirektur sebagai tindak lanjut monitoring pemenuhanrencana tindak lanjut.
Pasal 21
Alur pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14sampai dengan Pasal 20 sebagaimana tercantum dalamLampiran II.E peraturan ini.
BAB V
PELAKSANAAN INSPEKSI
Bagian KesatuPra Inspeksi
Pasal 22
(1) Kepala kantor menetapkan jadwal atau program inspeksiuntuk memeriksa tingkat pemenuhan standar terhadappenyelenggara pelayanan pada bidang tertentu.
(2) Pelaksanaan inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bersifat sewaktu-waktu dan rencana pelaksanaannyadiberitahukan kepada penyelenggara pelayanan 1 (satu) harisebelum pelaksanaan inspeksi.
Pasal 23
(1) Kepala kantor menetapkan jumlah dan komposisi timinspeksi dengan mempertimbangkan kompleksitas danskala inspeksi.
(2) Penetapan jumlah dan komposisi tim inspeksi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 5 harisebelum pelaksanaan inspeksi.
18
v-
(3) Tim inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiridari:
a. ketua Tim;
b. anggota Tim.
(4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf aminimal adalah inspektur navigasi penerbangan jenjangahli muda.
Pasal 24
(1) Tim inspeksi menyiapkan dokumen acuan pelaksanaaninspeksi yang sekurang-kurangnya meliputi:a. protokol inspeksi;b. data terkait lainnya.
(2) Protokol inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a disesuai dengan objek yang akan diinspeksi.
(3) Format dan isi protokol inspeksi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a mengacu pada protokol auditdisesuaikan dengan ruang lingkup pelaksanaan inspeksi.
(4) Penyiapan dokumen acuan inspeksi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan inspeksi.
Pasal 25
(1) Ketua tim melaksanakan pengarahan awal tim inspeksisekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaaninspeksi di lokasi.
(2) Pengarahan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bertujuan untuk:a. memberikan anggota tim gambaran pelaksanaan dan
pemahaman tentang misi inspeksi;b. menetapkan tanggung jawab anggota tim inspeksi
sebelum, selama dan setelah inspeksi; danc. persiapan rapat pembukaan dan penutupan dengan
penyelenggara pelayanan.
(3) Pengarahan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)membahas hal-hal sebagai berikut:a. pengenalan anggota tim;b. ruang lingkup inspeksi di lokasi;c. program kerja pelaksanaan inspeksi di lokasi;d. pembagian tugas dan tanggung jawab tim;e. identifikasi dokumen yang diperlukan pada saat
pelaksanaan inspeksi.
19
Bagian KeduaOn-Site Inspeksi
Pasal 26
(1) Tim inspeksi bersama penyelenggara pelayananmelaksanakan rapat pembukaan.
(2) Rapat pembukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bertujuan untuk:a. pengenalan anggota tim inspeksi dan penyelenggara
pelayanan;b. penyampaian ruang lingkup inspeksi di lokasi;c. kesepakatan program kerja pelaksanaan inspeksi di
d. penyampaian dokumen yang diperlukan untukpelaksanaan inspeksi;
e. hal-hal terkait lainnya.
Pasal 27
(1) Ketua tim melaksanakan pengarahan harian tim inspeksisebelum dan/atau sesudah pelaksanaan inspeksi setiaphari di lokasi.
(2) Pengarahan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bertujuan untuk:a. identifikasi awal dari temuan dan rekomendasi;b. pembaharuan daftar pemenuhan protokol;c. identifikasi kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan
inspeksi sehari-hari;d. pengumuman perubahan dalam program kerja (jika
ada); dane. meningkatkan koordinasi dan dukungan tim inspeksi.
Pasal 28
(1) Inspeksi di lokasi dilaksanakan secara sistematis, objektif,dan faktual.
(2) Metode pelaksanaan inspeksi di lokasi sebagaimana padaayat (1), meliputi:a. pengumpulan data dukung yang diperoleh melalui
wawancara, peninjauan materi terkait, survei, danpengujian terhadap kondisi sistem pelayanan navigasipenerbangan. Temuan dicatat dengan indikasi yang jelastentang bagaimana dan mengapa temuan dibuat.Apabila penyelenggara pelayanan tidak dapatmenunjukkan data dukung maka dapat dinyatakansebagai temuan. Setiap temuan inspeksi harusdiberikan rekomendasi kepada penyelenggara pelayanansebagai tindak lanjut atas temuan tersebut.
20
St
b. tim inspeksi meninjau semua temuan dan rekomendasiuntuk memastikan bahwa temuan tersebut objektif. Timinspeksi memastikan bahwa temuan dan rekomendasiyang didokumentasikan dengan jelas, singkat, memuathal yang pokok dan dilengkapi dengan data dukung.Temuan inspeksi dapat dibahas dalam sesi pengarahanharian.
c. dalam mencari penyelesaian awal terhadap temuan yangteridentifikasi, setiap saat tim inspeksi dapatmenyediakan informasi temuan dan rekomendasikepada penyelenggara pelayanan.
d. kunjungan ke unit-unit terkait dapat dilakukan untukmemverifikasi kegiatan yang terkait dengan keselamatanpenerbangan.
(3) Untuk menjamin pelaksanaan inspeksi di lokasisebagaimana pada ayat (1) yang transparan, berkualitasdan dapat dipertanggung jawabkan, Tim inspeksiberpedoman pada protokol inspeksi.
(4) Dalam kondisi tertentu, inspeksi dapat dilakukan terhadaphal-hal diluar protokol inspeksi sebagaimana dimaksudpada ayat (3) tetapi masih terkait dengan keselamatanpenerbangan. Tim inspeksi harus memberitahukan kepadapenyelenggara pelayanan, apabila terdapat temuan dicatatdalam rekomendasi inspeksi yang disusun.
Pasal 29
(1) Tim inspeksi menyusun draft laporan inspeksi yang formatdan isinya tercantum pada lampiran III.A peraturan ini.
(2) Item-item yang dicantumkan pada laporan inspeksisebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yangdinyatakan sebagai temuan pada protokol inspeksi.
(3) Tim inspeksi menyampaikan draft laporan inspeksi palinglambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat penutupankepada penyelenggara pelayanan.
(4) Penyelenggara pelayanan menyusun draft rencana tindaklanjut dengan mengacu pada draft laporan inspeksi.
(5) Format rencana tindak lanjut inspeksi sebagaimanatercantum pada lampiran III.B peraturan ini.
Pasal 30
(1) Tim inspeksi bersama penyelenggara pelayananmelaksanakan rapat penutupan.
21
*
(2) Rapat penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bertujuan untuk:a. memberikan informasi kepada pimpinan penyelenggara
pelayanan terkait hasil temuan dan rekomendasi dantim inspeksi. Rapat harus menjamin bahwapenyelenggara pelayanan memahami dengan jelassituasi yang telah diawasi oleh tim inspeksi dan dapatsegera menyusun rencana tindak lanjut yangdiperlukan. rapat harus menegaskan permasalahankeselamatan yang significant terkait temuan danrekomendasi tim guna peningkatan sistem pengawasankeselamatan yang efektif.
b. memberitahukan kepada penyelenggara pelayananmengenai pelaksanaan inspeksi di lokasi.
c. menjelaskan tentang semua temuan dan rekomendasiyang dimasukkan dalam laporan inspeksi.
d. penyelenggara pelayanan harus menyatakankesanggupannya untuk melakukan tindak lanjut terkaitdengan pemenuhan temuan dan rekomendasi dalamjangka waktu yang disepakati. Laporan inspeksidiserahkan pada penyelenggara pelayanan pada saatselesai pelaksanaan inspeksi.
e. menjelaskan bahwa kesanggupan penyelenggarapelayanan akan dituangkan dalam laporan inspeksi.
(3) Rapat penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)membahas hal-hal sebagai berikut:a. rangkuman pelaksanaan inspeksi di lokasi beserta
kunjungan pada unit-unit terkait;b. draft temuan dan rekomendasi yang tercantum pada
laporan inspeksi;c. draft rencana tindak lanjut yang disusun oleh
penyelenggara pelayanan;d. berita acara pelaksanaan inspeksi;e. hal-hal terkait lainnya
(4) Dalam pembahasan draft laporan inspeksi dan rencanatindak lanjut inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf b dan c penyelenggara pelayanan harus diberikesempatan menyampaikan tanggapan dan menyatakansanggahan atas temuan yang disampaikan. Ketua timharus mempertimbangkan sanggahan, termasuk alasanyang disampaikan oleh penyelenggara pelayanan.
(5) Pada akhir sesi rapat penutupan, tim inspeksi danpenyelenggara pelayanan menandatangani laporan inspeksi,rencana tindak lanjut penyelenggara pelayanan dan beritaacara pelaksanaan inspeksi.
(6) Format berita acara inspeksi sebagaimana tercantum padalampiran III.C peraturan ini.
22
V
(7) Tim inspeksi dan penyelenggara pelayanan masing-masingmembawa 1 (satu) dokumen asli laporan inspeksi, rencanatindak lanjut, berita acara pelaksanaan inspeksi, protokolinspeksi dan data dukung yang antara lain dapat berupadokumentasi (foto), standar operating procedure (SOP), datateknis, dokumen terkait lainnya.
Bagian KetigaPasca Inspeksi
Pasal 31
(1) Kepala kantor menyampaikan laporan inspeksi besertarencana tindak lanjut penyelenggara pelayanan kepadaDirektur Jenderal up. Direktur paling lambat 3 (tiga) harisetelah pelaksanaan inspeksi di lokasi.
(2) Terkait dengan pelaksanaan inspeksi Kepala kantorberkewajiban untuk:a. menyimpan dan memperbaharui laporan inspeksi dan
rencana tindak lanjut melalui sistem pengawasankeselamatan pelayanan navigasi penerbangan;
b. memonitor pemenuhan terhadap rencana tindak lanjutyang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayananmelalui kegiatan pemantauan (monitoring) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan inspeksi,sehingga dapat terpelihara kekiniannya;
c. melaporkan hasil pemantauan (monitoring) sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b dan informasi terkiniterkait pemenuhan rencana tindak lanjut penyelenggarapelayanan kepada Direktur Jenderal.
(3) Terkait dengan pelaksanaan inspeksi Penyelenggarapelayanan berkewajiban untuk:a. melaksanakan pemenuhan rencana tindak lanjut sesuai
dengan batas waktu yang telah disepakati;b. melaporkan setiap tindakan yang telah dilakukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a kepadaKepala kantor dan ditembuskan kepada DirekturJenderal.
(4) Terkait dengan pelaksanaan inspeksi Direktur berkewajibanuntuk memonitor laporan inspeksi dan rencana tindaklanjut beserta informasi terkini terkait pemenuhan rencanatindak lanjut penyelenggara pelayanan melalui sistempengawasan keselamatan pelayanan navigasi penerbangan.
Pasal 32
Alur pelaksanaan inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal22 sampai dengan Pasal 31 sebagaimana tercantum dalamLampiran III.D peraturan ini.
23
\
BAB VI
PELAKSANAAN PENGAMATAN (SURVEILLANCE)
Bagian KesatuPra Pengamatan (Surveillance)
Pasal 33
(1) Kepala kantor melaksanakan pengamatan (surveillance) jikaterjadi kondisi antara lain :a. indikasi adanya penyimpangan terhadap ketentuan
perundang-undangan;b. laporan masyarakat terkait keselamatan pelayanan
navigasi penerbangan;c. kejadian (incident) pada pelayanan navigasi penerbangan.
(2) Jadwal atau program pengamatan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) disampaikan melalui surat pemberitahunankepada penyelenggara pelayanan sekurang-kurangnya 3(tiga) hari sebelum pelaksanaan pengamatan.
Pasal 34
(1) Kepala kantor menetapkan jumlah dan komposisi timpengamatan dengan mempertimbangkan kompleksitas danskala pengamatan.
(2) Penetapan jumlah dan komposisi tim pengamatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya5 (lima) hari sebelum pelaksanaan pengamatan.
(3) Tim pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri dari:
a. ketua Tim;
b. anggota Tim.
(4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aminimal adalah inspektur navigasi penerbangan jenjangahli muda.
Pasal 35
(1) Tim pengamatan (surveillance) menyiapkan dokumen acuanpelaksanaan pengamatan yang sekurang-kurangnyameliputi:a. protokol pengamatan (surveillance);b. data terkait lainnya
24
\
(2) Protokol pengamatan (surveillance) sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a disesuai dengan bidang yang akandiamati.
(3) Format dan isi protokol pengamatan (surveillance)sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacupada protokol audit disesuaikan dengan ruang lingkuppelaksanaan pengamatan (surveillance).
(4) Penyiapan dokumen acuan pengamatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pengamatan.
Pasal 36
(1) Ketua tim melaksanakan pengarahan awal tim pengamatansekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaanpengamatan.
(2) Pengarahan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bertujuan untuk:a. memberikan anggota tim gambaran pelaksanaan dan
pemahaman tentang misi pengamatan;b. menetapkan tanggung jawab anggota tim sebelum,
selama dan setelah pengamatan; danc. persiapan rapat pembukaan dan penutupan dengan
penyelenggara pelayanan.
(3) Pengarahan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)membahas hal-hal sebagai berikut:a. pengenalan anggota tim;b. ruang lingkup pengamatan di lokasi;c. program kerja pelaksanaan pengamatan di lokasi;d. pembagian tugas dan tanggung jawab tim;e. identifikasi dokumen yang diperlukan pada saat
pelaksanaan pengamatan.
Bagian KeduaOn-Site Pengamatan
Pasal 37
(1) Tim pengamatan bersama penyelenggara pelayananmelaksanakan rapat pembukaan.
(2) Rapat pembukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bertujuan untuk:a. pengenalan anggota tim pengamatan dan
penyelenggara pelayanan;b. penyampaian ruang lingkup pengamatan di lokasi;c. kesepakatan program kerja pelaksanaan pengamatan
di lokasi;
25
\
d. penyampaian dokumen yang diperlukan untukpelaksanaan pengamatan;
e. hal-hal terkait lainnya.
Pasal 38
(1) Ketua tim melaksanakan pengarahan harian timpengamatan (surveillance) sebelum dan/atau sesudahpelaksanaan pengamatan setiap hari di lokasi.
(2) Pengarahan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bertujuan untuk:a. identifikasi awal dari temuan dan rekomendasi;b. pembaharuan daftar pemenuhan protokol;c. identifikasi kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan
pengamatan sehari-hari;d. pengumuman perubahan program kerja pengamatan
(jika ada); dane. meningkatkan koordinasi dan dukungan tim
pengamatan.
Pasal 39
(1) Pengamatan di lokasi dilaksanakan secara sistematis,objektif, faktual dan memiliki referensi regulasi yang jelas.
(2) Metode pelaksanaan pengamatan di lokasi sebagaimanapada ayat (1), meliputi:a. pengumpulan data dukung yang diperoleh melalui
wawancara, peninjauan materi terkait, survei, danpengujian terhadap kondisi sistem pelayanan navigasipenerbangan. Temuan dicatat dengan indikasi yang jelastentang bagaimana dan mengapa temuan dibuat.Apabila penyelenggara pelayanan tidak dapatmenunjukkan data dukung maka dapat dinyatakansebagai temuan. Setiap temuan pengamatan(surveillance) harus diberikan rekomendasi kepadapenyelenggara pelayanan sebagai tindak lanjut atastemuan tersebut.
b. tim pengamatan (surveillance) meninjau semua temuandan rekomendasi untuk memastikan bahwa temuantersebut objektif. Tim pengamatan (surveillance)memastikan bahwa temuan dan rekomendasi yangdidokumentasikan dengan jelas, singkat, memuat halyang pokok dan dilengkapi dengan data dukung.Temuan pengamatan (surveillance) dapat dibahas dalamsesi pengarahan harian.
c. dalam mencari penyelesaian awal terhadap temuan yangteridentifikasi, setiap saat tim pengamatan (surveillance)dapat menyediakan informasi temuan dan rekomendasikepada penyelenggara pelayanan.
d. kunjungan ke unit-unit terkait dapat dilakukan untukmemverifikasi kegiatan yang terkait dengan keselamatanpenerbangan.
26
\
(3) Untuk menjamin pelaksanaan pengamatan di lokasisebagaimana pada ayat (1) yang transparan, berkualitasdan dapat dipertanggung jawabkan, tim pengamatanberpedoman pada protokol pengamatan (surveillance).
(4) Dalam kondisi tertentu, pengamatan (surveillance) dapatdilakukan terhadap hal-hal diluar protokol pengamatan(surveillance) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetapimasih terkait dengan keselamatan penerbangan. Timpengamatan (surveillance) harus memberitahukan kepadapenyelenggara pelayanan, apabila terdapat temuan dicatatdalam rekomendasi inspeksi yang disusun.
Pasal 40
(1) Tim pengamatan menyusun draft laporan pengamatan yangformat dan isinya tercantum pada lampiran IV.A peraturanini.
(2) Item-item yang dicantumkan pada laporan pengamatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yangdinyatakan sebagai temuan pada protokol pengamatan(surveillance).
(3) Tim pengamatan menyampaikan draft laporan pengamatanpaling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapatpenutupan kepada penyelenggara pelayanan.
(4) Penyelenggara pelayanan menyusun draft rencana tindaklanjut dengan mengacu pada draft laporan pengamatan(surveillance).
(5) Format rencana tindak lanjut pengamatan (surveillance)sebagaimana tercantum pada lampiran IV.B peraturan ini.
Pasal 41
(1) Tim pengamatan bersama penyelenggara pelayananmelaksanakan rapat penutupan.
(2) Rapat penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bertujuan untuk:a. memberikan informasi kepada pimpinan penyelenggara
pelayanan terkait hasil temuan dan rekomendasi daritim pengamatan (surveillance). Rapat harus menjaminbahwa penyelenggara pelayanan memahami dengan jelassituasi yang telah diawasi oleh tim pengamatan(surveillance) dan dapat segera menyusun rencanatindak lanjut yang diperlukan. Rapat harus menegaskanpermasalahan keselamatan yang significant terkaittemuan dan rekomendasi tim guna peningkatan sistempengawasan keselamatan yang efektif.
27
V
b. memberitahukan kepada penyelenggara pelayananmengenai pelaksanaan pengamatan (surveillance) dilokasi.
c. menjelaskan tentang semua temuan dan rekomendasiyang dimasukkan dalam laporan pengamatan(surveillance).
d. penyelenggara pelayanan harus menyatakankesanggupannya untuk melakukan tindak lanjut terkaitdengan pemenuhan temuan dan rekomendasi dalamjangka waktu yang disepakati. Laporan pengamatan(surveillance) diserahkan pada penyelenggara pelayananpada saat selesai pelaksanaan pengamatan (surveillance).
e. menjelaskan bahwa kesanggupan penyelenggarapelayanan akan dituangkan dalam laporanpengamatan (surveillance).
(3) Rapat penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)membahas hal-hal sebagai berikut:a. rangkuman pelaksanaan pengamatan (surveillance) di
lokasi beserta kunjungan pada unit-unit terkait;b. draft temuan dan rekomendasi yang tercantum pada
laporan pengamatan (surveillance);c. draft rencana tindak lanjut yang disusun oleh
penyelenggara pelayanan;d. berita acara pelaksanaan pengamatan (surveillance);e. hal-hal terkait lainnya
(4) Dalam pembahasan draft laporan pengamatan (surveillance)dan rencana tindak lanjut pengamatan (surveillance)sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan cpenyelenggara pelayanan harus diberi kesempatanmenyampaikan tanggapan dan menyatakan sanggahan atastemuan yang disampaikan. Ketua tim harusmempertimbangkan sanggahan, termasuk alasan yangdisampaikan oleh penyelenggara pelayanan.
(5) Tim pengamatan dan penyelenggara pelayananmenandatangani laporan pengamatan, rencana tindaklanjut penyelenggara pelayanan dan berita acarapelaksanaan pengamatan.
(6) Format berita acara pelaksanaan kegiatan pengamatan(surveillance) sebagaimana tercantum pada lampiran IV.Cperaturan ini.
(7) Tim pengamatan dan penyelenggara pelayanan masing-masing membawa 1 (satu) dokumen asli laporanpengamatan, rencana tindak lanjut penyelenggarapelayanan, berita acara pelaksanaan pengamatan dan datadukung yang antara lain dapat berupa dokumentasi (foto),standar operating procedure (SOP), data teknis, dokumenterkait lainnya.
28
v-
Bagian KetigaPasca Pengamatan
Pasal 42
(1) Kepala kantor menyampaikan laporan pengamatan(surveillance) beserta rencana tindak lanjut penyelenggarapelayanan kepada Direktur Jenderal up. Direktur palinglambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan pengamatan(surveillance) di lokasi
(2) Terkait dengan pelaksanaan pengamatan (surveillance)Kepala kantor berkewajiban untuk:a. menyimpan dan memperbaharui laporan pengamatan
(surveillance) dan rencana tindak lanjut melalui sistempengawasan keselamatan pelayanan navigasipenerbangan;
b. memonitor pemenuhan terhadap rencana tindak lanjutyang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayananmelalui kegiatan pemantauan (monitoring) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah pelaksanaanpengamatan (surveillance), sehingga dapat terpeliharakekiniannya;
c. melaporkan hasil pemantauan (monitoring) sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b dan informasi terkiniterkait pemenuhan rencana tindak lanjut penyelenggarapelayanan kepada Direktur Jenderal.
(3) Terkait dengan pelaksanaan pengamatan (surveillance)Penyelenggara pelayanan berkewajiban untuk:a. melaksanakan pemenuhan rencana tindak lanjut sesuai
dengan batas waktu yang telah disepakati;b. melaporkan setiap tindakan yang telah dilakukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a kepadaKepala kantor dan ditembuskan kepada DirekturJenderal.
(4) Terkait dengan pelaksanaan pengamatan (surveillance)Direktur berkewajiban untuk memonitor laporanpengamatan (surveillance) dan rencana tindak lanjut besertainformasi terkini terkait pemenuhan rencana tindak lanjutpenyelenggara pelayanan melalui sistem pengawasankeselamatan pelayanan navigasi penerbangan
Pasal 43
Alur pelaksanaan pengamatan (surveillance) sebagaimanadimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 42sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.D peraturan ini.
29
V
BAB VII
PELAKSANAAN PEMANTAUAN (MONITORING)
Pasal 44
(1) Kepala kantor melaksanakan pemantauan (monitoring) gunamengevaluasi data, laporan, dan informasi yang terkaitdengan keselamatan pelayanan navigasi penerbangantermasuk rencana tindak lanjut pelaksanaanaudit/ inspeksi/ pengamatan.
(2) Apabila diperlukan, pemantauan (monitoring) sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di lokasi.
(3) Pemantauan (monitoring) yang dilaksanakan di lokasi harusmelalui tahap sebagai berikut :a. pra pemantauan (monitoring);b. on site pemantauan (monitoring);c. pasca pemantauan (monitoring).
Bagian KesatuPra Pemantauan (monitoring)
Pasal 45
(1) Kepala kantor menetapkan jadwal atau programpemantauan (monitoring) dengan mengacu pada :a. pelaksanaan audit terkini dan pemantauan (monitoring)
dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulansetelah pelaksanaan audit;
b. pelaksanaan inspeksi dan pemantauan (monitoring)dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulansetelah pelaksanaan inspeksi;
c. pelaksanaan pengamatan (surveillance) dan pemantauan(monitoring) dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam)bulan setelah pelaksanaan pengamatan (surveillance);
d. waktu pemenuhan rencana tindak lanjut penyelenggarapelayanan;
e. data, laporan, surat edaran/instruksi dan/atauinformasi yang terkait dengan keselamatan pelayanannavigasi penerbangan.
(2) Jadwal atau program pemantauan (monitoring) sebagaimanadimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui suratpemberitahunan kepada penyelenggara pelayanan sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan pemantauan
(monitoring).
30
Y
Pasal 46
(1) Kepala kantor menetapkan jumlah dan komposisi timpemantauan dengan mempertimbangkan kompleksitas danskala pemantauan (monitoring).
(2) Penetapan jumlah dan komposisi tim pemantauan(monitoring) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaanpemantauan (monitoring).
(3) Tim pemantauan (monitoring) sebagaimana dimaksud ayat(2) terdiri dari :a. ketua Tim;
b. anggota Tim.
(4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf aminimal adalah inspektur navigasi penerbangan jenjangahli muda.
Pasal 47
(1) Tim pemantauan (monitoring) menyiapkan dokumen acuanpelaksanaan pemantauan yang sekurang-kurangnyameliputi:a. data / laporan / informasi yang diterima, antara lain :
1) laporan akhir (final report) audit;2) laporan inspeksi;3) laporan pengamatan (surveillance);4) rencana tindak lanjut penyelenggara pelayanan.
b. data terkait lainnya.
(2) Penyiapan dokumen acuan pemantauan (monitoring)sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakansekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaanpemantauan.
Pasal 48
(1) Ketua tim melaksanakan pengarahan awal tim pemantauan(monitoring) sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelumpelaksanaan pemantauan (monitoring).
(2) Pengarahan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bertujuan untuk:a. memberikan anggota tim gambaran pelaksanaan dan
pemahaman tentang misi pemantauan (monitoring);
31
k
b. menetapkan tanggung jawab anggota tim sebelum,selama dan setelah pemantauan (monitoring); dan
c. persiapan rapat pembukaan dan penutupan denganpenyelenggara pelayanan.
(3) Pengarahan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)membahas hal-hal sebagai berikut:a. pengenalan anggota tim;b ruang lingkup pemantauan (monitoring) di lokasi;c." program kerja pelaksanaan pemantauan (monitoring) di
1oWrlSl*
d. pembagian tugas dan tanggung jawab tim;e. identifikasi dokumen yang diperlukan pada saat
pelaksanaan pemantauan (monitoring).
Bagian KeduaOn-Site Pemantauan
Pasal 49
(1) Tim pemantauan (monitoring) bersama penyelenggarapelayanan melaksanakan rapat pembukaan.
(2) Rapat pembukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bertujuan untuk:a. pengenalan anggota tim pemantauan (monitoring) dan
penyelenggara pelayanan;b. penyampaian ruang lingkup pemantauan (monitoring)
di lokasi;c. kesepakatan program kerja pelaksanaan pemantauan
(monitoring) di lokasi;d. penyampaian dokumen yang diperlukan untuk
pelaksanaan pemantauan (monitoring);e. hal-hal terkait lainnya.
Pasal 50
(1) Ketua tim melaksanakan pengarahan harian timpemantauan (monitoring) sebelum dan/atau sesudahpelaksanaan pemantauan (monitoring) setiap hari di lokasi.
(2) Pengarahan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bertujuan untuk:a. identifikasi awal terhadap pemenuhan rencana tindak
lanjut penyelenggara pelayanan dan/ataudata/informasi/laporan terkait keselamatan pelayanannavigasi penerbangan;
b. identifikasi kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaanpemantauan (monitoring) sehari-hari;
c. pengumuman perubahan program kerja pemantauan(monitoring) (jika ada); dan
d. meningkatkan koordinasi dan dukungan timpemantauan (monitoring).
32
\
Pasal 51
(1) Pemantauan (monitoring) di lokasi dilaksanakan secarasistematis, objektif, faktual, dan memiliki referensi regulasiyang jelas.
(2) Metode pelaksanaan pemantauan di lokasi sebagaimanapada ayat (1), meliputi:a. pemeriksaan data, laporan atau informasi terkait
keselamatan pelayanan navigasi penerbangan yangditerima dengan kondisi real di lokasi;
b. terkait tindak lanjut pelaksanaanaudit/inspeksi/pengamatan (surveillance), dilakukanpemeriksaan terhadap pemenuhan rencana tindaklanjut penyelenggara pelayanan.
c. pengumpulan data dukung terhadap data, laporan,informasi atau pemenuhan rencana tindak lanjutpenyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a dan b;
d. kunjungan ke unit-unit terkait dapat dilakukan untukmemverifikasi kegiatan yang terkait dengan keselamatanpenerbangan.
Pasal 52
(1) Tim pemantauan menyusun draft laporan pemantauan yangformat dan isinya tercantum pada lampiran V.A dan V.Bperaturan ini.
(2) Item-item yang dicantumkan pada laporan pemantauan(monitoring) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaiberikut :a. untuk lampiran V.A mencantumkan progress
pemenuhan rencana tindak lanjut;
b. untuk lampiran V.B mencantumkan hasil evaluasiterhadap data/laporan/informasi terkait keselamatanpelayanan navigasi penerbangan.
(3) Tim pemantauan (monitoring) menyampaikan draft laporanpemantauan (monitoring) paling lambat 1 (satu) harisebelum pelaksanaan rapat penutupan kepadapenyelenggara pelayanan.
33
Y
Pasal 53
(1) Tim pemantauan (monitoring) bersama penyelenggarapelayanan melaksanakan rapat penutupan.
(2) Rapat penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bertujuan untuk:a. memberikan informasi kepada pimpinan penyelenggara
pelayanan terkait kesesuaian rencana tindak lanjutdengan pemenuhan rencana tindak lanjut tersebut.
b. memberikan informasi kepada pimpinan penyelenggarapelayanan terkait progress pemenuhan rencana tindaklanjut.
c. menjelaskan dampak terhadap posisi rencana tindaklanjut yang belum ada data dukung (evidence).
(3) Rapat penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)membahas hal-hal sebagai berikut:a. draft hasil evaluasi terhadap progress pemenuhan
rencana tindak lanjut penyelenggara pelayanan yangtercantum pada laporan pemantauan (monitoring);
b. berita acara pelaksanaan pemantauan (monitoring);c. hal-hal terkait lainnya
(4) Dalam pembahasan draft laporan pemantauan (monitoring)sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a penyelenggarapelayanan harus diberi kesempatan menyampaikantanggapan dan menyatakan sanggahan atas hasil verifikasiyang disampaikan. Ketua tim harus mempertimbangkansanggahan, termasuk alasan yang disampaikan olehpenyelenggara pelayanan.
(5) Tim pemantauan (monitoring) dan penyelenggara pelayananmenandatangani laporan pemantauan (monitoring) danberita acara pelaksanaan pemantauan (monitoring).
(6) Format berita acara pelaksanaan kegiatan pemantauan(monitoring) sebagaimana tercantum pada lampiran V.Cperaturan ini.
(7) Tim pemantauan dan penyelenggara pelayanan masing-masing membawa 1 (satu) dokumen asli laporanpemantauan dan berita acara pelaksanaan pemantauan dandata dukung yang antara lain dapat berupa dokumentasi(foto), standar operating procedure (SOP), data teknis,dokumen terkait lainnya
34
V
Bagian KetigaPasca Pemantauan
Pasal 54
(1) Kepala kantor berkewajiban :a. menyampaikan laporan pemantauan (monitoring) kepada
Direktur Jenderal up. Direktur paling lambat 3 (tiga)hari setelah pelaksanaan pemantauan (monitoring) dilokasi;
b. menyimpan laporan pemantauan (monitoring).
(2) Terkait dengan pelaksanaan pemantauan (monitoring)Penyelenggara pelayanan berkewajiban untuk:a. melaksanakan pemenuhan rencana tindak lanjut sesuai
dengan batas waktu yang telah disepakati;b. memperbaharui laporan pemantauan beserta informasi
terkini terkait keselamatan pelayanan navigasipenerbangan;
c. melaporkan setiap tindakan yang telah dilakukansebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan bkepada Direktur dan ditembuskan kepada KepalaKantor Otoritas.
(3) Terkait dengan pelaksanaan pemantauan (monitoring)Direktur berkewajiban untuk menyimpan danmemperbaharui rencana tindak lanjut beserta informasiterkini terkait pemenuhan rencana tindak lanjutpenyelenggara pelayanan yang disampaikan oleh KepalaKantor atau penyelenggara pelayanan melalui sistempengawasan keselamatan pelayanan navigasi penerbangan
Pasal 55
Alur pelaksanaan pengamatan (surveillance) sebagaimanadimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 54sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.D peraturan ini.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 56
Pelaksanaan pengawasan oleh Inspektur Navigasi Penerbanganharus menyesuaikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalamperaturan ini paling lambat 6 (enam) bulan.
35
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 57
Pada saat peraturan mi mulai berlaku Peraturan DirekturJenderal Perhubungan Udara Nomor KP o68 Tahun 2011tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan KeselamatanPenerbangan untuk Inspektur Navigasi Penerbangan, dicabutdan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 58
Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di JakartaPada tanggal 4 Juni 2015
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
ttd
SUPRASETYO
Salinan peraturan ini disampaikan kepada :
1. Menteri Perhubungan2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal,Para Kepala Badan di lingkungan
Kementerian Perhubungan;3. Para Direktur di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;4. Para Kepala Otoritas Bandar Udara;5. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara;6. Ketua Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia;7. Kepala Balai Besar Kalibrasi Penerbangan;8. Para Kepala Bandar Udara di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;9. Para Direktur ATKP di lingkungan BPSDM;10. Kepala Balai Teknik Penerbangan;11. Direktur Utama Perum LPPNPI.
Salinan sesuai dengan aslinyaKEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS
IMURAHARJO
Pembina Tk I (IV/b)NIP. 19660508 199003 1 001
36
Lampiran I.A Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan UdaraNomor : KP 429 TAHUN 2015Tanggal : 4 JUNI 2015
SAFETY RISK ASSESSMENT MATRIX
RISK
PROBABILITY
RISK SEVERITY
Catastrophic
A
Hazardous
B
Major
C
Minor
D
Negligible
E
Frequent 5 5A 5B 5C 5D 5E
Occasional 4 4A 4B 4C 4D 4E
Remote 3 3A 3B 3C 3D 3E
Improbable 2 2A 2B 2C 2D 2E
Extremely .improbable
1A IB 1C ID IE
SAFETY RISK TOLERABILITY MATRIX
TOLERABILITY
DESCRIPTIONASSESSED RISK INDEX SUGGESTED CRITERIA
.-••.-' , • •.-•:. vf • ••••-•. . i.
tolerable" region
5A, 5B, 5C4A, 4B, 3A
Unacceptable under theexisting circumstances
5D, 5E, 4C, 4D4E, 3B, 3C, 3D2A, 2B, 2C, 1A
Acceptable based on riskmitigation. It may requiremanagement decision.
3E, 2D, 2E, IB,1C, ID, IE
Acceptable
V
Lampiran I.B Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan UdaraNomor : KP 429 TAHUN 2015Tanggal : 4 JUNI 2015
SEVERITY
Catastrophic
Hazardous
Major
Minor
Negligible
TABEL 1. SAFETY RISK SEVERITY
MEANING
Equipment destroyedMultiple deaths
A large reduction in safety margins, physicaldistress or a workload such that the operatorscan not be relied upon to perform their tasksaccurately or completelySerious injuryMajor equipment damage _^
A significant reduction in safety margins, areduction in the ability of the operators to copewith adverse operating conditions as a result ofan increase in workload or as a result ofconditions impairing their efficiencySerious incident
Injury to persons
Nuisance
Operating limitationsUse of emergency proceduresMonir incident
- Few consequences
TABEL 2. SAFETY RISK PROBABILITY
LIKELIHOOD
Frequent
Occasional
Remote
Improbable
Extemely improbable
MEANING
Likely to occur many times (has occuredfrequently)
Likely to occur sometimes (has occuredinfrequently)
Unlikely to occur, but possible (has occuredrarely)
Very unlikely to occur (not known to haveoccured)
Almost inconceivable that the event will occur
VALUE
B
D
E
VALUE
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
ttd
Salinan sesuai dengan aslinyaKEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS
HEMI PAMURAHARJO
Pembina Tk I (IV/b)NIP. 19660508 199003 1 001
SUPRASETYO
V
Lam
pira
nII.
APe
ratu
ran
Dire
ktur
Jend
eral
Perh
ubun
gan
Uda
raN
om
or
:K
P4
29
TAH
UN
20
15
Tan
gg
al:
4JU
NI
20
15
NO
.R
EF
ER
EN
SI
RE
GU
LA
SI
FO
RM
AT
LA
PO
RA
NS
EM
EN
TA
RA
(IN
TE
RM
RE
PO
RT
)A
UD
IT[P
EN
YE
LE
NG
GA
RA
PE
LA
YA
NA
N]
[TA
NG
GA
L]
TE
MU
AN
RE
KO
ME
ND
AS
I
Tim
Au
dit
Dir
ek
tora
tJe
nd
era
lP
erh
ub
un
gan
Ud
ara
:
Ketu
aT
imA
ng
go
taT
im
i)
()
Tim
pen
dam
pin
gd
ari
pen
yel
eng
gar
ap
elay
anan
:
Per
wak
ilan
Kan
tor
Pu
sat
Per
wak
ilan
lok
asi
()
(1
Men
get
ahu
i,(P
impi
nan
peny
elen
ggar
ape
laya
nan)
()
RIS
KIN
DE
XK
ET
ER
AN
GA
N
An
gg
ota
Tim
Perw
ak
ilan
lok
asi
_.
is?
Lam
pira
nII
.BP
erat
uran
Dir
ektu
rJe
nder
alP
erhu
bung
anU
dara
No
mo
r:
KP
42
9T
AH
UN
20
15
Tan
gg
al:
4J
UN
I2
01
5
FO
RM
AT
RE
NC
AN
AT
IND
AK
LA
NJU
TA
UD
IT
[PE
NY
EL
EN
GG
AR
AP
EL
AY
AN
AN
][T
AN
GG
AL
]
NO
.R
EF
ER
EN
SI
RE
GU
LA
SI
TE
MU
AN
RE
KO
ME
ND
AS
IR
EN
CA
NA
TIN
DA
K
LA
NJU
T
TA
RG
ET
WA
KT
U
PE
NY
EL
ES
AIA
N
Tem
pat,
(tan
gg
al)
(Pim
pin
anp
eny
elen
gg
ara
pel
ayan
an)
Lampiran II.C Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan UdaraNomor : KP 429 TAHUN 2015
Tanggal : 4 JUNI 2015
FORMAT BERITA ACARA
PELAKSANAAN AUDIT PELAYANAN
(PENYELENGGARA PELAYANAN)
Pada hari tanggal bulan tahun (tanggal) telahdilaksanakan audit pelayanan pada penyelenggara pelayanan
Hasil pelaksanaan audit dapat disimpulkan sebagai berikut1
V
3.
4.
Demikian berita acara pelaksanaan audit pelayanan pada(Penyelenggara pelayanan) ini dibuat dengan sebenarnya.
Ketua tim audit Pimpinan penyelenggara pelayanan
*>
NO
.R
EF
ER
EN
SI
RE
GU
LA
SI
TE
MU
AN
Tim
Au
dit
Dir
ek
tora
tJe
nd
era
lP
erh
ub
un
gan
Ud
ara
:
Ketu
aT
im
Lam
pira
nII.
DPe
ratu
ran
Dire
ktur
Jend
eral
Perh
ubun
gan
Uda
raN
om
or
:K
P.4
29
TA
HU
N2
01
5
Tan
gg
al:
4JJ
fflJ
20
15
_
FO
RM
AT
LA
PO
RA
NA
KH
IRA
UD
IT[P
EN
YE
LE
NG
GA
RA
PE
LAYA
NA
N]
[TA
NG
GA
L]
RE
KO
ME
ND
AS
I
An
gg
ota
Tim
Jak
art
a,
(tan
gg
al)
(Dir
ektu
rN
avig
asi
Pen
erba
ngan
)
RIS
KIN
DE
XK
ET
ER
AN
GA
N
An
gg
ota
Tim
V
Lampiran II.E Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan UdaraNomor :rP 429 TAHUN 2015
Tanggal : 4 JUNI 2Q15
Alur Proses Audit
Pra Audit
Penetapan jadwal/program audit tahunan oleh Direktur
Penetapan jumlah dan komposisi tim audit oleh Direktur (60 hari)
Penyampaian jadwal / program audit beserta protokol audit kepadapenyelenggara (45 hari)
Penyiapan dokumen acuan audit oleh tim audit (30 hari)
Pengarahan ketua tim kepada anggota tim
On-site Audit
Rapat pembukaan
Pelaksanaan audit di lokasi
' f
Penyampaian draft laporan sementara kepada penyelenggara
1 '
Penyusunan draft rencana tindak lanjut oleh penyelenggara
1 '
Rapat penutupan :1. Penyampaian laporan sementara audit (interm report)2. Penandatanganan berita acara pelaksanaan audit
Sesuai
Penyampaian laporan akhir audit danrencana tindakan lanjut oleh Direktur
kepada Kepala Kantor (5 hari)
Dokumentasi dan updating pemenuhan
rencana tindakan lanjut kepada Direktur
Pelaksanaan Pemantauan Oleh
Kantor Otoritas
Penyampaian Surat rekomendasi
penyempurnaan rencana tindakan
lanjut oleh Direktur (10 hari)
Penyampaian revisi rencana
tindakan lanjut oleh penyelenggarapelayanan (10 hari)
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
ttd
SUPRASETYO
Salinan sesuai dengan aslinya
IPALA BAGIAN HUKU.M DAN HUMAS
HEMI PAMURAHARJO
Pembina Tk I (IV/b)NIP. 19660508 199003 1 0
*-
Lam
pira
nII
I.A
Per
atu
ran
Dir
ektu
rJe
nd
eral
Per
hu
bu
ng
anU
dar
aN
om
or
:K
p4
29
TAH
UN
20
15
Ta
n^
al
i-A
JUN
I2
01
5
FO
RM
AT
LA
PO
RA
NIN
SP
EK
SI
[PE
NY
EL
EN
GG
AR
AP
EL
AY
AN
AN
][T
AN
GG
AL
]
NO
.R
EF
ER
EN
SI
RE
GU
LA
SI
TE
MU
AN
RE
KO
ME
ND
AS
IR
IS
K
IND
EX
KE
TE
RA
NG
AN
Tim
insp
ek
si
Ketu
aT
im
(•
Tim
pen
dam
pin
gd
ari
pen
yel
eng
gar
ap
ela
yan
an
Perw
ak
ilan
Lo
kasi
Men
geta
hu
i,(P
imp
inan
pen
yel
eng
gar
ap
elay
anan
)
An
gg
ota
Tim
Perw
ak
ilan
lok
asi
V
Lam
pir
anII
I.B
Per
atu
ran
Dir
ektu
rJe
nd
eral
Per
hu
bu
ng
anU
dar
aN
om
or
:K
P4
29
TA
HU
N2
01
5
Tan
gg
al
:4
jun
i2
01
5
FO
RM
AT
RE
NC
AN
AT
IN
DA
KL
AN
JU
TIN
SP
EK
SI
[PE
NY
EL
EN
GG
AR
AP
EL
AY
AN
AN
][T
AN
GG
AL
]
NO
.R
EF
ER
EN
SI
RE
GU
LA
SI
TE
MU
AN
RE
KO
ME
ND
AS
IR
EN
CA
NA
TIN
DA
KL
AN
JU
TT
AR
GE
TW
AK
TU
PE
NY
EL
ES
AIA
N
Tem
pat,
(tan
gg
al)
(Pim
pin
an
pen
yele
ng
gara
pela
yan
an
)
Lampiran III.C Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor : KP 429 TAHUN 2015
Tanggal : 4 junt 2015
FORMAT BERITA ACARA
PELAKSANAAN INSPEKSI PELAYANAN
(PENYELENGGARA PELAYANAN)
Pada hari tanggal bulan tahun (tanggal) telahdilaksanakan inspeksi pelayanan pada penyelenggara pelayanan
Hasil pelaksanaan inspeksi dapat disimpulkan sebagai berikut1
3.
4.
Demikian berita acara pelaksanaan inspeksi pelayanan pada(Penyelenggara pelayanan) ini dibuat dengan sebenarnya.
Ketua tim audit Pimpinan penyelenggara pelayanan
Y
t
Lampiran III.D Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan UdaraNomor : KP 42g TAHUN 2015Tanggal : 4 JUNI 2015
Alur Proses Inspeksi
Pra Inspeksi
Penetapan jadwal/program inspeksi oleh Kepala Kantor
Penetapan jumlah dan komposisi tim inspeksi oleh Kepala Kantor (5 hari)
Penyiapan dokumen acuan inspeksi oleh tim (3 hari)
Pengarahan ketua tim kepada anggota tim (1 hari)
Penyampaian rencana pelaksanaan inspeksi (1 hari)
On-Site Inspeksi
Rapat pembukaan
Pelaksanaan inspeksi di lokasi
Penyampaian draft laporan inspeksi kepada penyelenggara
Penyusunan draft rencana tindak lanjut oleh penyelenggara
Rapat penutupan :
1. penyampaian laporan inspeksi dan2. penandatanganan berita acara pelaksanaan inspeksi3. penyampaian rencana tindak lanjut oleh penyelenggara
Pasca Inspeksi
Penyampaian laporan inspeksi oleh kantor otoritas kepada Direktur JenderalUp Direktur (3 hari)
Dokumentasi dan updating pemenuhan rencana tindakan lanjut olehKantor Otoritas
pemantauan rencana tindakan lanjut oleh kantor otoritas setelah 6 bulan
Penyampaian laporan pemantauan rencana lanjut oleh Kantor Otoritas kepadaDirektur Jenderal Up. Direktur
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
ttd
Salinan sesuai dengan aslinyaKEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS
HEMI PAMURAHARJOPembina Tk I (IV/b)
NIP. 19660508 199003 1 001•' '
SUPRASETYO
f
NO
.R
EF
ER
EN
SI
RE
GU
LA
SI
Tim
pen
gam
ata
n
(•
Lam
piranIV
.AP
eraturanD
irekturJen
deral
Perhubungan
Udara
No
mo
r:K
p4
29
TAH
UN
20
15
Tan
gg
al:
4ju
ni
20
15
FO
RM
AT
LAP
OR
AN
PE
NG
AM
ATA
N(SU
RV
EILLA
NC
E)
[PE
NY
EL
EN
GG
AR
AP
ELA
YAN
AN
][T
AN
GG
AL
]
TE
MU
AN
RE
KO
ME
ND
AS
IR
IS
KIN
DE
XK
ET
ER
AN
GA
N
Ketu
aT
imA
ng
go
taT
im
Tim
pendamping
daripenyelenggara
pelayanan
Perw
ak
ilan
Lo
kasi
Perw
ak
ilan
lok
asi
•)
Men
geta
hu
i,(P
impinan
penyelenggarapelayanan)
\.
Lam
piran
IV.B
Pera
tura
nD
irektu
rJe
nd
era
lP
erh
ub
un
gan
Ud
araN
om
or
:KP
42
9T
AH
UN
20
15
Tanggal:
4JU
NI
20
15
FO
RM
AT
RE
NC
AN
AT
IND
AK
LA
NJU
TP
EN
GA
MA
TA
N(SU
RV
EIL
LA
NC
E)
[PE
NY
EL
EN
GG
AR
AP
EL
AY
AN
AN
][T
AN
GG
AL
]
NO
.R
EF
ER
EN
SI
RE
GU
LA
SI
TE
MU
AN
RE
KO
ME
ND
AS
IR
EN
CA
NA
TIN
DA
KL
AN
JU
T
TA
RG
ET
WA
KT
U
PE
NY
EL
ES
AIA
N
Tem
pat,
(tang
gal)
(Pim
pin
anp
eny
eleng
gara
pelay
anan
)
\
Lampiran IV.C Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan UdaraNomor : KP 429 TAHUN 2015Tanggal : 4 JUNI 2015
FORMAT BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGAMATAN (SURVEILLANCE) PELAYANAN(PENYELENGGARA PELAYANAN)
Pada hari tanggal bulan tahun (tanggal) telahdilaksanakan kegiatanpenyelenggara pelayanandilaksanakan kegiatan pengamatan pelayanan pada
Hasil pelaksanaan kegiatan pengamatan dapat disimpulkan sebagai berikut12 !""""."!."."""""!3 """"!!!!!!"""4
Demikian berita acara pelaksanaan kegiatan pengamatan pelayananPada (Penyelenggara pelayanan) ini dibuat dengan sebenarnya.
Ketua tim audit Pimpinan penyelenggara pelayanan
V
Lampiran IV.D Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan UdaraNomor KP 429 TAHUN 2015Tanggal : 4 JUNI 2015
Alur Proses Pengamatan (survillence)
Pra Pengamatan
Justifikasi (indikasi penyimpangan, laporan masyarakat, incidentnavigasi penerbangan)
1 — 1'
Penetapan jumlah dan komposisi tim pengamatan oleh Kepala Kantor(5 hari)
1 '
Penyiapan dokumen acuan pengamatan oleh tim (3 hari)
<
Penyampaian rencana pelaksanaan pengamatan (3 hari)
' r
Pengarahan ketua tim kepada anggota tim (1 hari)
— . 1
On-site Pengamatan
Rapat pembukaan
Pelaksanaan pengamatan di lokasi
Penyampaian draft laporan pengamatan kepada penyelenggara
Penyusunan draft rencana tindak lanjut oleh penyelenggara
Rapat penutupan :
1. penyampaian laporan pengamatan dan2. penandatanganan berita acara pelaksanaan pengamatan3. penyampaian rencana tindak lanjut oleh penyelenggara
Pasca Pengamatan
Penyampaian laporan pengamatan oleh Kepala Kantor kepadaDirektur Jenderal Up Direktur (3 hari)
Dokumentasi dan updating pemenuhan rencana tindakan lanjut olehKepala Kantor
pemantauan rencana tindakan lanjut oleh Kepala Kantor setelah 6 bulan
Penyampaian laporan pemantauan rencana lanjut oleh Kepala Kantor kepadaDirektur Jenderal Up. Direktur
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
ttd
Salinan sesuai dengan aslinyaKEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS
HEMI PAMURAHARJQ
Pembina Tk I (IV/b)NIP. 19660508 199003 1 001
SUPRASETYO
V
Lam
piran
V.B
Pera
tura
nD
irek
tur
Jen
dera
lP
erh
ub
un
gan
Ud
araN
om
or
:K
P4
29
TA
HU
N2
01
5T
ang
gal
:4
JUN
I2
01
5
FO
RM
AT
LA
PO
RA
NP
EM
AN
TA
UA
N(M
ON
ITO
RIN
G)
[PE
NY
EL
EN
GG
AR
AP
EL
AY
AN
AN
][T
AN
GG
AL
]
NO
.R
EF
ER
EN
SI
RE
GU
LA
SI
DA
TA
/IN
FO
RM
AS
I/
LA
PO
RA
N*
HA
SIL
PE
MA
NT
AU
AN
KE
TE
RA
NG
AN
*)P
iliIisala
hsatu
Tim
pem
an
tau
an
Ketu
aT
im
()
Tim
pen
dam
pin
gd
arip
eny
eleng
gara
pelay
anan
:
Perw
ak
ilan
Lo
kasi
()
Men
geta
hu
i,(P
imp
inan
pen
yelen
gg
arap
elayan
an)
An
gg
ota
Tim
Perw
ak
ilan
lok
asi
.
lamp
iranV
.AP
eraturan
Direk
tur
Jend
eralP
erhu
bu
ng
anU
dara
Nom
or:
KP
42gTA
HU
N2015
Tanggal:4
JUNI2015
FO
RM
AT
LAP
OR
AN
PEMAN
TAUAN
(MO
NITO
RING
)TE
RH
AD
AP
PE
LAK
SAN
AA
NA
UD
IT/INSP
EK
SI/PE
NG
AM
ATA
N[P
EN
YE
LE
NG
GA
RA
PE
LA
YA
NA
N]
[TA
NG
GA
L]
NO
.R
EF
ER
EN
SI
RE
GU
LA
SI
TE
MU
AN
RE
KO
ME
ND
AS
IR
EN
CA
NA
TIN
DA
K
LA
NJU
T
TA
RG
ET
WA
KT
U
PE
NY
EL
ES
AIA
N
CA
PA
IAN
PE
ME
NU
HA
NR
TL
*
KE
TE
RA
NG
AN
*ki
-,:
Ren
can
aT
ind
ak
Lan
iut
Tim
pem
an
tau
an
Ketu
aT
im
(•T
imp
end
amp
ing
dari
penyelenggarap
elayan
an
Perw
ak
ilan
Lo
kasi
f-
Men
geta
hu
i,(P
impinan
pen
yelen
gg
arapelayanan)
An
gg
ota
Tim
Perw
ak
ilan
lok
asi
V-
Lampiran V.C Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan UdaraNomor : KP 429 TAHUN 2015Tanggal : 4 JUNI 2015
FORMAT BERITA ACARA
PELAKSANAAN PEMANTAUAN (MONITORING)(PENYELENGGARA PELAYANAN)
Pada hari tanggal bulan tahun (tanggal) telahdilaksanakan kegiatan pemantauan (monitoring) padapenyelenggara pelayanan
Hasil pelaksanaan kegiatan pemantauan (monitoring) dapat disimpulkan sebagaiberikut:
123 "!!".'"!!"4
Demikian berita acara pelaksanaan kegiatan pemantauan (monitoring)pada (Penyelenggara pelayanan) ini dibuat dengan sebenarnya.
Ketua tim pemantauan Pimpinan penyelenggara pelayanan
V
Lampiran V.D Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan UdaraNomor : KP 429 TAHUN 2015Tanggal : 4 JUNI 2015
Alur Proses Pemantauan (monitoring)
Pra Pemantauan
Justifikasi:
Pelaksanaan audit terkini (dilaksanakan pemantauan 6 bulan setelahnya);Pelaksanaan inspeksi (dilaksanakan pemantauan 6 bulan setelahnya);Pelaksanaan pengamatan (dilaksanakan pemantauan 6 bulan setelahnya);Waktu pemenuhan rencana tindak lanjut penyelenggara pelayanan;Data, laporan, surat edaran/instruksi dan informasi
Penetapan jumlah dan komposisi tim pemantauan oleh Kepala Kantor (10 hari)
Penyampaian rencana pelaksanaan pemantauan (5 hari)
Penyiapan dokumen acuan pemantauan oleh tim (3 hari)
Pengarahan ketua tim kepada anggota tim (1 hari)
On-site Pemantauan
Rapat pembukaan
Pelaksanaan pemantauan di lokasi
Penyampaian draft laporan pemantauan kepada penyelenggara
1Rapat penutupan :
1. penyampaian laporan pemantauan dan2. penandatanganan berita acara pelaksanaan pemantauan
Pasca Pemantauan
Penyampaian laporan pemantauan oleh Kepala Kantor kepada Direktur JenderalUp Direktur (3 hari)
• •
Dokumentasi dan updating pemenuhan rencana tindakan lanjut olehKepala Kantor
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
ttd
SUPRASETYO
Salinan sesuai dengan aslinyaKEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS
HEMI PAMURAHARJO
Pembina Tk I (IV/b)NIP. 19660508 199003 1 001