petunjuk pelaksanaan anggaran tahun 2016

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

PETUNJUK PELAKSANAAN

ANGGARAN TAHUN 2016

Daftar Isi BAB I: PENDAHULUAN ................................................................................................................... 1

A. LATAR BELAKANG .............................................................................................................. 1

B. MAKSUD DAN TUJUAN ...................................................................................................... 4

C. RUANG LINGKUP ............................................................................................................... 4

BAB II : PROGRAM, KEGIATAN, TARGET DAN INDIKATOR ............................................................. 8

A. PROGRAM DAN KEGIATAN ................................................................................................ 8

B. TARGET KINERJA .............................................................................................................. 10

BAB III : PENGORGANISASIAN PENGELOLA ANGGARAN ............................................................. 12

A. TUGAS DAN TATA HUBUNGAN KERJA PENGELOLA ANGGARAN PUSAT DAN DAERAH .. 13

B. PENATAUSAHAAN KAS BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BPP) ............................................................................................................ 18

C. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU ............................................................................................ 19

D. MEKANISME PENCAIRAN DANA DIPA ............................................................................. 20

E. DANA OPERASIONAL MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA ................................................... 28

BAB IV : TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN ........................................ 30

A. PENERIMAAN ANGGARAN .............................................................................................. 30

B. PENGELUARAN ANGGARAN ........................................................................................... 35

BAB V : KETENTUAN UMUM DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN .............................................. 42

A. PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN BUKU KAS UMUM (BKU) ...................................... 42

B. PENGAWASAN PELAKSANAAN ANGGARAN .................................................................... 43

C. REVISI ANGGARAN .......................................................................................................... 43

D. PELAPORAN ..................................................................................................................... 60

BAB VI : KETENTUAN KHUSUS DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN ............................................ 79

A. PENGELUARAN ANGGARAN ............................................................................................ 79

B. PERJALANAN DINAS ........................................................................................................ 80

C. HONORARIUM ................................................................................................................. 86

BAB VII : KETENTUAN KHUSUS PENGADAAN BARANG/JASA....................................................... 92

A. PENGADAAN BARANG DAN JASA .................................................................................... 92

B. UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) ................................................................................ 94

C. LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) ...................................................... 97

BAB VIII : PENUTUP .................................................................................................................... 100

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................................................... 101

PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN TA. 2016 i

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJMN) 2015-2019 merupakan

tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

(RPJPN) 2005-2025. Sebagai kelanjutan RPJMN tahap kedua, RPJMN 2015-2019

ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai

bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian yang

berlandaskan keunggulan sumber daya alam, sumber daya manusia berkualitas serta

kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat

Dalam rangka mendukung pencapaian program-program prioritas pemerintah maka

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya

menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi,

kebijakan serta program dan kegiatan BPOM untuk periode 2015 – 2019. Renstra

BPOM Tahun 2015 – 2019 disusun mengacu pada Nawacita, arah kebijakan dan

strategi pembangunan nasional yang tertuang dalam Perpres Nomor 2 Tahun 2015

tentang RPJMN. BPOM sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga

pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat menjamin keamanan, mutu,

manfaat/khasiat Obat dan Makanan sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Untuk itu

sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam pengawasan Obat dan Makanan, maka

sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2015 – 2019, maka BPOM

menetapkan visinya yaitu ”Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan

Masyarakat dan Daya Saing Bangsa”.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata sesuai dengan

penguatan peran BPOM. Adapun misi yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran-

peran BPOM untuk periode 2015-2019, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk

melindungi masyarakat;

2. Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan

keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan

pemangku kepentingan;

3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM.

PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN TA. 2016 1

Dalam rangka pencapaian visi dan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan

yang akan dicapai dalam kurun waktu 2015-2019 adalah:

1. Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat,

dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat;

2. Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan

menjamin mutu dan mendukung inovasi.

Ukuran keberhasilan atau indikator kinerja untuk tujuan tersebut di atas adalah:

1. Meningkatnya jaminan Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan

bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, dengan indikator:

a. Tingkat kepuasan masyarakat atas jaminan pengawasan BPOM

2. Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan

menjamin mutu dan mendukung inovasi, denganindikator:

a. Tingkat kepatuhan pelaku usaha Obat dan Makanan dalam memenuhi ketentuan;

b. Tingkat kepuasan pelaku usahaterhadap pemberian bimbingan danpembinaan

pengawasan Obat dan Makanan.

Sasaran strategis disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM, dengan

mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang

dimiliki BPOM.Secara ringkas, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator

Kinerja BPOM periode 2015 – 2019 dijabarkan dalam Lampiran I.

Stuktur Organisasi dan tata kerja BPOM disusun berdasarkan Keputusan Kepala

BPOM Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja

BPOM sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor

HK.00.05.21.4231 Tahun 2004. BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas

pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjalankan fungsi: 1) pengkajian

dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan; 2)

pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan; 3) koordinasi

kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM; 4) pemantauan, pemberian

bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang

pengawasan Obat dan Makanan; 5) penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan

administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata

laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah

tangga.

Khusus Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar/Balai POM disusun berdasarkan

Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja


Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan BPOM dan mempunyai tugas

melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapetik, narkotika,

psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen,

keamanan pangan dan bahan berbahaya dan menjalankan fungsi: 1) penyusunan

rencana dan program pengawasan obat dan makanan; 2) pelaksanaan pemeriksaan

secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk terapetik, narkotika,

psikotropika zat adiktif, obat tradisional,kosmetik, produk komplemen, pangan dan

bahan berbahaya; 3) pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian

mutu produk secara mikrobiologi; 4) pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan

contoh dan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi; 5) investigasi dan penyidikan

pada kasus pelanggaran hukum; 6) pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan

distribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala BPOM; 7) pelaksanaan kegiatan layanan

informasi konsumen; 8) evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan;

9) pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan; 10) pelaksanaan tugas lain yang

ditetapkan oleh Kepala BPOM, sesuai dengan bidang tugasnya.

Untukmelaksanakan tugasdanfungsitersebut, BPOMdi Pusatmempunyai4 (empat) unit

kerja Eselon I dan 23 (dua puluh tiga) unitkerjaEselonII serta unit kerja Eselon II dan

III untuk 33 unit kerja Balai Besar/Balai POM di daerah.

Operasionalisasi kegiatanpengawasan obat dan makanan di daerah dilaksanakan oleh33

Balai Besar/Balai POM di33 provinsi seluruh Indonesia.

Dalamupayamenyelaraskan pelaksanaanprogramdankegiatanmaka

ditetapkanmPetunjuk Pelaksanaan Kegiatandan Anggaran BPOMTA 2016.


B. MAKSUD DAN TUJUAN

1 Maksud Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Anggaran Tahun 2016 di lingkungan BPOM ini

dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan anggaran untuk membantu para

pengelola anggaran dalam melaksanakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun 2016.

2 Tujuan Juklak ini bertujuan untuk memberikan petunjuk dan arahan dalam pengelolaan

anggaran yang benar agar pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan,

akuntabel, tertib administrasi, efisien dan efektif sehingga dapat mencegah terjadinya

kesalahan dan atau penyimpangan serta sebagai dasar pelaksanaan pengawasan

melekat yang dilakukan secara terus menerus.

C. RUANG LINGKUP

Petunjuk PelaksanaanKegiatandanAnggaranBPOMinimengaturtentang Pelaksanaan

Kegiatan dan Anggaran Tahun 2016dilengkapi dengan aturan dan ketentuan tentang:

I. Program, Kegiatan, Target dan Indikator

II. Pengorganisasian Pengelola Anggaran

III. Tata Cara Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran, termasuk Pengelolaan PNBP

dan Hibah;

IV. Ketentuan Umum dalam Pengelolaan Anggaran

V. Ketentuan Khusus dalam Pelaksanaan Anggaran

VI. Ketentuan Khusus Pengadaan Barang dan Jasa

Juklak ini jugamengatur pelaksanaan anggaran dalam DIPA dan POKseluruh Satuan

Kerja (Satker) di lingkungan BPOM.

DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran

(PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran dan

memuat informasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan

kegiatan bagi satker dan dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum

Negara (BUN)/Kuasa BUN. Pagu dalam DIPA merupakan batas pengeluaran tertinggi

yang tidak boleh dilampaui dan pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.


DIPA yang disusun oleh PA terdiri dari 2 jenis, yaitu :

a. DIPA Induk adalah akumulasi dari DIPA per Satker yang disusun oleh PA menurut

unit Eselon I dalam hal ini Kepala BPOM;

b. DIPA Petikan adalah DIPA per Satker yang dicetak secara otomatis melalui sistem,

yang berisi mengenai informasi kinerja, rincian pengeluaran, rencana penarikan dana

dan perkiraan penerimaan, dan catatan yang berfungsi sebagai dasar dalam

pelaksanaan kegiatan satker. DIPA Petikan terdiri atas DIPA satker-satker yang

berada dibawah unit Eselon I BPOM.

Sedangkan POK adalah dokumen yang dibuat oleh PA atau KPA yang berisi petunjuk

teknis pelaksanaan kegiatan dalam DIPA sebagai pengendali operasional kegiatan. POK

dipergunakan sebagai pengendali operasional kegiatan untuk memperlancar pelaksanaan

kegiatan sebagaimana tertuang dalam DIPA Tahun 2016. POK 2016 sudah

mengakomodir restrukturisasi program dan anggaran, dimana Program melekat pada

satu unit eselon I, sedangkan Kegiatan dilaksanakan oleh unit eselon II, masing-masing

Kegiatan mempunyai output, setiap output dicapai melalui beberapa tahapan yang disebut

komponen, dan setiap komponen terdiri dari beberapa akun yang di dalamnya terdapat

beberapa detil. Untuk tahun anggaran 2016 Balai Pengawas Obat dan Makanan Mamuju

masih menggunakan POK Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar

sedangkan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi telah menjadi satker tersendiri

terpisah dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado.

Dokumen DIPA dan POK tersebut sebelumnya telah direview oleh Aparatur

Pengawas Internal Pemerintah (APIP) BPOM sesuai PMKNomor196/PMK.02/2015

tentangPetunjukPenyusunandanPenelahaanRencana Kerjadan AnggaranKementerian

Negara/Lembaga dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

DIPA Petikan/POK untuk 9 (sembilan) Satker di BPOM Pusat dan 32 (tiga puluh dua)

Satker di Balai Besar/Balai POM Daerah pada TA 2016 yaitu :

NO DIPA PETIKAN/POK/

SATKER KEPALA SATKER

1 Sekretariat Utama Sekretaris Utama

2 Kedeputian I Bidang Pengawasan

Produk Terapetik dan NAPZA

Deputi I

3 Kedeputian II Bidang

PengawasanObat

Deputi II




Tradisional,Kosmetik dan Produk

Komplemen

4 Kedeputian III Bidang Pengawasan

Keamanan Pangan dan Bahan

Berbahaya

Deputi III

5 Inspektorat BPOM Inspektur BPOM

6 Pusat Pengujian Obat dan Makanan

Nasional

Kepala Pusat Pengujian Obat dan

Makanan Nasional

7 Pusat Informasi Obat dan Makanan Kepala Pusat Informasi Obat dan

Makanan

8 Pusat Penyidikan Obat dan

Makanan

Kepala Pusat Penyidikan Obat dan

Makanan

9 Pusat Riset Obat dan Makanan Kepala Pusat Riset Obat dan

Makanan

10 Balai Besar POM di Jakarta Kepala Balai Besar POM Jakarta

11 Balai Besar POM di Bandung Kepala Balai Besar POM Bandung

12 Balai Besar POM di Semarang Kepala Balai Besar POM Semarang

13 Balai Besar POM di Yogyakarta Kepala Balai Besar POM Yogyakarta

14 Balai Besar POMdi Surabaya Kepala Balai Besar POM Surabaya

15 Balai Besar POMdi Banda Aceh Kepala Balai Besar POM Banda Aceh

16 Balai Besar POM di Medan Kepala Balai Besar POM Medan

17 Balai Besar POM di Padang Kepala Balai Besar POM Padang

18 Balai Besar POMdi Pekanbaru Kepala Balai Besar POM Pekanbaru

19 Balai POMdi Jambi Kepala Balai POM Jambi

20 Balai Besar POMdi Palembang Kepala Balai Besar POM Palembang

21 Balai Besar POMdi Bandar

Lampung

Kepala Balai Besar POM Bandar

Lampung

22 Balai Besar POMdi Pontianak Kepala Balai Besar POM Pontianak

23 Balai POMdi Palangkaraya Kepala Balai POM Palangkaraya

24 Balai Besar POM di Banjarmasin Kepala Balai Besar POM Banjarmasin

25 Balai Besar POM di Samarinda Kepala Balai Besar POM Samarinda

26 Balai Besar POM di Manado Kepala Balai Besar POMManado

27 Balai POMdi Palu Kepala Balai POM Palu

28 Balai Besar POM di Makassar Kepala Balai Besar Makassar




29 Balai POMdi Kendari Kepala Balai POM Kendari

30 Balai POMdi Ambon Kepala Balai POM Ambon

31 Balai Besar POM di Denpasar Kepala Balai Besar POMDenpasar

32 Balai Besar POM di Mataram Kepala Balai Besar POM Mataram

33 Balai POMdi Kupang Kepala Balai POM Kupang

34 Balai Besar POM di Jayapura Kepala Balai Besar POM Jayapura

35 Balai POMdi Bengkulu Kepala Balai POM Bengkulu

36 Balai POMdi Serang Kepala Balai POM Serang

37 Balai POMdi Batam Kepala Balai POM Batam

38 Balai POMdi Pangkalpinang Kepala Balai POM di Pangkalpinang

39 Balai POMdi Gorontalo Kepala Balai POM Gorontalo

40 Balai POMdi Manokwari Kepala Balai POM Manokwari

41 Balai POM di Sofifi Kepala Balai POMSofifi


BAB II PROGRAM,KEGIATAN,TARGETDAN INDIKATOR

A. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan Obat dan

Makanan, BPOM menetapkan program-programnya sesuai RPJMN periode 2015-

2019, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai

berikut:

a. Program Teknis

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama BPOM dalam

menghasilkan standardisasi dalam pemenuhan mutu, keamanan dan manfaat Obat

dan Makanan melalui serangkaian kegiatan penetapan standar pengawasan, penilaian

Obat dan Makanan sesuai standar, pengawasan terhadap sarana produksi,

pengawasan terhadap sarana distribusi, sampling dan pengujian Obat dan Makanan

beredar, penegakan hukum, serta pembinaan dan bimbingan kepada pemangku

kepentingan.

b. Program Generik

1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya BPOM.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana BPOM.

Sehingga untuk pelaksanaan Anggaran Tahun 2016, BPOM mempunyaitiga

programyaitu Program Pengawasan Obat dan Makanan, ProgramDukungan

Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya BPOM dan Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur BPOM.

Selanjutnya, program-program tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan prioritas

BPOM, sebagai berikut:

a. Kegiatan-kegiatan utama untuk melaksanakan Pengawasan Obat dan Makanan

1) Penyusunan standar Obat dan Makanan berupa Norma, Standar, Prosedur, dan

Kriteria (NSPK) pengawasan Obat dan Makanan (pre dan post-market);

2) Peningkatan efektivitas evaluasi pre-market melalui penilaian Obat dan Makanan;

3) Peningkatan cakupan pengawasan mutu Obat dan Makanan beredar melalui

penetapan prioritas sampling berdasarkan risiko termasuk iklan dan penandaan;


4) Peningkatan pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan,

sarana pelayanan kesehatan, serta sarana produksi dan sarana distribusi Pangan

dan Bahan Berbahaya;

5) Peningkatan pengawasan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;

6) Penguatan kemampuan pengujian meliputi sistem dan sumber daya laboratorium

Obat dan Makanan;

7) Penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan;

8) Peningkatan penelitian terkait pengawasan Obat dan Makanan antara lain

regulatory science, life science;

9) Peningkatan Pembinaan dan bimbingan melalui kemitraan dengan pemangku

kepentingan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat.

b. Kegiatan untuk melaksanakan kedua program generik (pendukung):

1) Koordinasi dan Pengembangan Organisasi, Penyusunan Program dan Anggaran,

Keuangan;

2) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPOM;

3) Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan, serta Peningkatan Sarana

dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM;

4) Peningkatan Kompetensi Aparatur BPOM;

5) Peningkatan kualitas produk hukum, serta Layanan Pengaduan Konsumen dan

Hubungan Masyarakat.

Penjabaran ketiga program tersebut kedalam beberapa kegiatan yang tersebar dalam

beberapa unit Eselon II/Unit Mandiri, yaitu :

1. ProgramDukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya BPOM dengan

kegiatan : Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-

undangan, Bantuan Hukum, Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan

Masyarakat; Koordinasi Perumusan Renstra dan Pengembangan Organisasi,

Penyusunan Program dan Anggaran, Keuangan serta Evaluasi dan Pelaporan;

Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM Aparatur Negara; Pengawasan dan

Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPOM; Pelayanan Informasi Obat dan

Makanan, Informasi Keracunan dan Teknologi Informasi; Peningkatan

Penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM dengan kegiatan :

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM; Pengadaan, Pemeliharaan dan

Pembinaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM.

3. Program Pengawasan Obat dan Makanan melalui kegiatan Pengawasan Obat dan

Makanan di 33 Balai Besar/Balai POM; Pengawasan Sarana Produksi Obat;


Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan;

Inspeksi dan Sertifikasi Pangan; Pengembangan Obat Asli Indonesia; Pengawasan

Distribusi Produk Terapetik dan PKRT; Pengawasan Narkotika, Psikotropika,

Prekursor dan Zat Adiktif; Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya; Pengawasan

Produksi Produk Terapetik dan PKRT; Penilaian Makanan; Penilaian Obat dan

Produk Biologi; Penilaian Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen;

Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen; Standardisasi

Makanan; Standardisasi Produk Terapetik dan PKRT; Surveilan dan Penyuluhan

Keamanan Makanan; Pemeriksaan Secara Laboratorium, Pengujian dan Penilaian

Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat dan Makanan serta Pembinaan Laboratorium

POM; Investigasi Awal dan Penyidikan terhadap Pelanggaran Bidang Obat dan

Makanan; Riset Keamanan, Khasiat dan Mutu Obat dan Makanan.

Untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut dalam TA 2016 BPOMmendapat

alokasi danasejumlahRp. 1.617.444.585.000,- (satu trilyun enam ratus tujuh belas milyar

empat ratus empat puluh empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang

tersebar di 3 (tiga) program.

B. TARGETKINERJA

Sebagaimana sasaran strategis BPOM sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan,

maka target sesui dengan indikator masing-masing sasaran strategis adalah sebagai

berikut :

Sasaran Strategis Indikator

Menguatnya Sistem Pengawasan Obat

dan Makanan

Persentase obat yang memenuhi syarat

Persentase Obat Tradisional yang

memenuhi syarat

Persentase kosmetik yang memenuhi

syarat

Persentase suplemen makanan yang

memenuhi syarat

Persentase makanan yang memenuhi

syarat

Meningkatnya kemandirian pelaku

usaha, kemitraan dengan pemangku

kepentingan dan partisipasi masyarakat

Jumlah industri farmasi yang meningkat

tingkat kemandiriannya

Jumlah pelaku usaha Industri Obat

Tradisional (IOT) yang memiliki sertifikat


CPOTB

Jumlah industri kosmetika yang mandiri

dalam pemenuhan ketentuan

Sasaran Strategis Indikator

Persentase industri pangan olahan yang

mandiri dalam rangka menjamin

keamanan pangan

Peningkatan indeks kesadaran masyarakat

Jumlah kerjasama yang diimplementasikan

Meningkatnya kualitas kapasitas

kelembagaan BPOM

Capaian pelaksanaan RB di BPOM

Opini Laporan Keuangan BPOM dari

BPK

Nilai SAKIP BPOM dari MenPAN


BAB III PENGORGANISASIAN PENGELOLA ANGGARAN

Secara umumpenerapan anggaran berbasis kinerja di Indonesia didasarkan atas

ketentuan perundang-undangan yang berlaku,yaitu Peraturan Pemerintah (PP)Nomor

20 Tahun 2004 tentang Rencana KerjaPemerintahdan PPNomor90 Tahun2010tentang

Penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran Kementerian

Negara/Lembaga,PMKNomor196/PMK.02/2015tentangPetunjukPenyusunandanPene

lahaanRencana Kerjadan AnggaranKementerian Negara/Lembaga dan Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran serta PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara

Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pimpinan Lembaga selaku PA menguasai bagian anggaran dan mempunyai kewenangan

atas penggunaan anggaran di lingkungan Lembaga yang dipimpinnya.

Pimpinan Lembaga yaitu Kepala BPOM sebagai PA bertanggung jawab atas

pengelolaan anggaran pada BPOM.

Pada awal tahun anggaran dalam rangka pengelolaan dan/atau pelaksanaan anggaran,

Kepala BPOM sebagai PA menetapkan Kepala Satker sebagai Kuasa Pengguna

Anggaran/Pengguna Barang (KPA/KPB). Untuk satker yang dipimpin oleh eselon

I/setingkat eselon I, PA dapat menunjuk pejabat lain selain Kepala Satker untuk

menjadi KPA. Dalam hal tidak terdapat perubahan pejabat yang ditunjuk sebagai KPA

pada saat pergantian periode tahun anggaran, penunjukan KPA tahun anggaran yang

lalu masih tetap berlaku.

Penetapan Pejabat Perbendaharaan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat

Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dilimpahkan kepada

KPA pada satker masing-masing. KPA menetapkan PPK dan/atau PPSPM dengan

Surat Keputusan dan berlaku sejak serah terima jabatan. Apabila tidak ada perubahan

pejabat yang ditetapkan sebagai PPK dan/atau PPSPM pada saat pergantian periode

tahun anggaran, penetapan PPK dan/atau PPSPM tahun anggaran yang lalu masih

tetap berlaku. Sedangkan bila terjadi perubahan dan dalam hal PPK dan/atau PPSPM

dipindah tugaskan/pensiun/ diberhentikan dari jabatannya/berhalangan sementara,

KPA menetapkan PPK dan/atau PPSPM pengganti dengan Surat Keputusan dan

berlaku sejak serah terima jabatan. Setiap awal tahun anggaran, KPA menyampaikan

pemberitahuan kepada pejabat yang bersangkutan dan Kepala Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku kuasa BUN dengan melampirkan spesimen

tanda tangan dan cap/stempel Satker.


A. TUGAS DAN TATA HUBUNGAN KERJA PENGELOLA ANGGARAN PUSAT DAN DAERAH

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

KPA adalah Kepala Satker. PA dapat menunjuk Pejabat lain satu tingkat dibawah

Kepala Satker sebagai KPA dalam hal Satker dipimpin pejabat Eselon I atau

setingkat Eselon I.

Tugas dan tanggung jawab KPA adalah sebagai berikut :

a. menyusun DIPA;

b. menetapkan PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran

anggaran belanja Negara;

c. menetapkan PPSPM untuk melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM

atas beban anggaran belanja Negara;

d. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan

pengelola anggaran/keuangan;

e. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana, serta

menyusun Rencana Umum Pengadaan di awal tahun anggaran;

f. memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan

dana;

g. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan

pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan

h. menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Berdasarkan pertimbangan beban kerja Satker, PPKdapat ditunjuk lebih dari satu

orang. PPK diwajibkan mempunyai Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.

PPK tidak dapat merangkap sebagai PPSPM, Kelompok Kerja Unit Layanan

Pengadaan (Pokja ULP), Bendahara Pengeluaran.

PPK memiliki tugas dan wewenang:

a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan

DIPA;

b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

c. membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan

Penyedia Barang/Jasa;

d. melaksanakan kegiatan swakelola;


e. memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya;

f. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;

g. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;

h. membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP);

i. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;

j. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita

Acara Penyerahan;

k. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan

l. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang

mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

3. Pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan menerbitkan SPM

PPSPM melaksanakan kewenangan KPA untuk melakukan pengujian atas tagihan

dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), dengan memiliki tugas dan

wewenang sebagai berikut:

a. menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung :

• kelengkapan dokumen pendukung SPP;

• kesesuaian penanda tangan SPP dengan spesimen tanda tangan PPK;

• kebenaran pengisian format SPP;

• kesesuaian kode Bagan Akun Standar (BAS) pada SPP dengan

DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker;

• ketersediaan pagu sesuai BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja

Anggaran Satker;

• kebenaran formal dokumen/surat keputusan yang menjadi

persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai;

• kebenaran formal dokumen/surat bukti yang menjadi

persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan pengadaan barang/jasa;

• kebenaran pihak yang berhak menerima pembayaran pada SPP sehubungan

dengan perjanjian/kontrak/surat keputusan;

• kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban di bidang perpajakan dari

pihak yang mempunyai hak tagih;

• kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak

yang mempunyai hak tagih kepada negara; dan


• kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan pembayaran dalam

perjanjian/kontrak.

b. menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan

untuk dibayarkan;

c. membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;

d. menerbitkan SPM;

e. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;

f. melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA; dan

g. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan

pengujian dan perintah pembayaran

4. Bendahara

Perbendaharaan dikelola berdasarkan PMK Nomor 162 /PMK.05/2013 Tentang

Kedudukan dan tanggung jawab bendahara pada satker pengelola anggaran

pendapatan dan belanja negara

1) Bendahara Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima,

menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan

uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada

kantor/satker Kementerian Negara/Lembaga.

Bendahara Pengeluaran wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh

penerimaan dan pengeluaran meliputi seluruh transaksi dalam rangka pelaksanaan

anggaran belanja satker yang berada dibawah pengelolaannya;

Dalam rangka menyelenggarakan pembukuan, Bendahara Pengeluaran wajib

menyelenggarakan pembukuan dalam Buku Kas Umum (BKU), buku-buku

pembantu, dan Buku Pengawasan Anggaran.

Pembukuan bendahara dilakukan dengan aplikasi yang dibuat dan dibangun oleh

Kementerian Keuangan cq Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Jika bendahara

tidak dapat melakukan pembukuan menggunakan aplikasi tersebut maka

bendahara dapat melakukan pembukuan secara manual baik dengan tulis tangan

atau dengan komputer. Bendahara Pengeluaran dalam pengelolaan Uang

Persediaandapat dibantu oleh seseorang atau beberapa orang Bendahara

Pengeluaran Pembantu (BPP) yang ditunjuk oleh Kepala Satker. Bendahara

pengeluaran tidak dapat dirangkap oleh KPA, PPK, PPSPM dan Pokja ULP.


Pelaksanaan tugas kebendaharaan Bendahara Pengeluaran meliputi:

a. menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat

berharga dalam pengelolaannya;

b. melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPKyang

tertuang dalam Surat Perintah Bayar (SPBy);

c. menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk

dibayarkan;

d. melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran

yang dilakukannya (pajak);

e. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas

negara (pajak);

f. mengelola rekening tempat penyimpanan Uang Persediaan (UP); dan

g. menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN

selaku kuasa BUN.

2) Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)

BPP pada masing-masing unit kerja bertugas membantu Bendahara Pengeluaran

dan bertanggungjawab kepada Bendahara Pengeluaran tersebut. BPP

bertanggung jawab secara pribadi atas seluruh uang di atas pembayaran yang

dilaksanakan.BPP dapat ditunjuk lebih dari 1 (satu) orang sesuai kebutuhan.

Pelaksanaan tugas kebendaharaan BPP meliputi:

a. menerima dan menyimpan UP;

b. melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang dananya bersumber

dari UP;

c. melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari UP berdasarkan

perintah PPK;

d. menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk

dibayarkan;

e. melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya

atas kewajiban kepada negara(pajak);

f. menyetorkan pengembalian belanja ke kas negara dengan menggunakan

aplikasi SIMPONI;

g. menatausahakan transaksi UP;

h. menyelenggarakan pembukuan transaksi UP


3) Bendahara Penerimaan

Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,

menyetorkan, menatausahakandan mempertanggungjawabkan uang pendapatan

negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satker Kementerian

Negara/Lembaga. Sesuai Surat Edaran Kepala BPOM Nomor

KU.06.02.213.00224 tanggal 15 Januari 2002, BPOM memiliki kewajiban

menyetor PNBP, untuk penerimaan PNBP yang sudah diatur dalam PP Nomor

48 Tahun 2010 disetor melalui rekening BPOM dan penerimaan PNBP yang

berlaku umum wajib menyetorkannya langsung ke Kas Negara, penyetoran

PNBP ke Kas Negara harus menggunakan formulir SSBP.

Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)/Surat Setoran Pengembalian Belanja

(SSPB)/Surat Setoran Pajak (SSP) yang dinyatakan sah adalah SSBP/SSPB/SSP

yang telah mendapat Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor

Transaksi Bank (NTB)/Nomor Transaksi Pos (NTP)/Nomor Penerimaan

Potongan (NPP).

Bendahara Penerimaan Satker yang mempunyai PNBP baik pusat dan daerah

berkewajiban menyampaikan laporan realisasi penerimaan PNBP kepada Bagian

Keuangan.

Tugas Bendahara Penerimaan meliputi antara lain :

a. Menerima dan menyimpan uang Pendapatan Negara;

b. Menyetorkan uang Pendapatan Negara ke rekening Kas Negara secara

periodik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan

menggunakan aplikasi SIMPONI;

c. Menatausahakan transaksi uang Pendapatan Negara di lingkungan

Kementerian/Lembaga/Satker;

d. Menyelenggarakan pembukuan transaksi uang Pendapatan Negara;

e. Mengelola rekening tempat penyimpanan uang Pendapatan Negara; dan

f. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada Badan

Pemeriksa Keuangan dan Kuasa BUN.

Struktur Pengelolaan Anggaran BPOM T.A. 2016sebagaimana terdapat dalam

Lampiran 2.


B. PENATAUSAHAAN KAS BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BPP)

Pada setiap akhir hari kerja, uang tunai yang berasal dari UP/TUP yang ada pada Kas

Bendahara Pengeluaran/BPP paling banyak sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta

rupiah) jika lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) harus dibuat Berita

Acara Keadaan Kas yang ditandatangani KPA/PPK atas nama KPA dan Bendahara

Pengeluaran/BPP sesuai PMK Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan Dan

Tanggung Jawab Bendahara Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pada

Pengelola.

Sehubungan dengan fungsi BPP selaku perpanjangan tangan dari Bendahara

Pengeluaran, penyaluran dana kepada BPP (baik yang bersumber dari UP maupun

SPM-LS Bendahara) pada dasarnya belum merupakan belanja/pengeluaran kas bagi

Bendahara Pengeluaran. Dengan demikian, kas pada BPP masih merupakan uang yang

harus dipertanggung jawabkan oleh Bendahara Pengeluaran.

Berikut tata cara pembukuan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran

Pembantu :

1. Pembukuan Bendahara Pengeluaran a. Setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran harus segera dicatat dalam Buku

Kas Umum sebelum dibukukan dalam buku-buku pembantu/register-register

dan buku pengawasan anggaran. Buku Pembantu terdiri dari Buku Pembantu

Kas Tunai, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Kas Bank, Buku Pembantu

BPP, Buku Pembantu UP, Buku Pembantu Uang Muka, Buku Pembantu Pajak,

Buku Pembantu LS-Bendahara, Buku Pembantu Lain-lain. Pembukuan

Bendahara dapat dilakukan dengan aplikasi yang dibuat dan dibangun oleh

Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

b. Dokumen sumber pembukuan bendahara yang harus dicatat dalam Buku Kas

Umum, antara lain:

1. yang dinyatakan sah (sebagai bukti pembukuan penerimaan

bendahara);Kuitansi/dokumen pembayaran terkait tagihan (sebagai bukti

pembukuan pengeluaran bendahara);

2. Faktur pajak, bukti potongan atas pembayaran yang dilakukan oleh bendahara

(sebagai bukti pembukuan penerimaan bendahara);

3. SSP/SSBP/SSPB yang dinyatakan sah (sebagai bukti pembukuan pengeluaran

bendahara);


c. Dokumen sumber pembukuan bendahara dalam BKU dibukukan sebesar nilai

bruto. Nilai bruto tersebut berfungsi sebagai pengurang kredit anggaran untuk

mata anggaran berkenaan dalam Buku Pengawasan Anggaran.

d. Dokumen sumber pembukuan bendahara pada BKU, berfungsi sebagai

pengesahan atas kuitansi/dokumen pembayaran sebagaimana dimaksud pada

poin (2) huruf b. dibukukan sebesar nilai bruto. Nilai bruto tersebut berfungsi

sebagai pengurang kredit anggaran untuk mata anggaran berkenaan dan sekaligus

sebagai pengesahan atas belanja.

2. Pembukuan Bendahara Pengeluaran Pembantu

BPP melakukan pembukuan atas transaksi yang dilakukannya dan

mempertanggungjawabkannya kepada Bendahara Pengeluaran dalam bentuk LPJ-

BPP. Selanjutnya dalam kaitannya dengan penyaluran dana kepada BPP, LPJ-BPP

menjadi dokumen sumber pembukuan bagi Bendahara Pengeluaran.

Buku Pembantu pada BPP meliputi : Buku Pembantu BPP, Buku Pembantu UP,

Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Kas Tunai, Buku Pembantu Bank (jika BPP

mempunyai rekening bank), Buku Pembantu LS Bendahara, Buku Pembantu Pajak.

Pembukuan Bendahara Pembantu dapat dilakukan dengan aplikasi yang dibuat dan

dibangun oleh Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Tata cara pembukuan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan BPP

dilakukan sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014

tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban

Bendahara pada Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta

Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.

C. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Laporan pertanggungjawaban Bendahara, yang selanjutnya disingkat LPJ, adalah

laporan yang dibuat oleh bendahara Penerimaan/Pengeluaran atas uang/surat berharga

yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang. LPJ Bendahara

tersebut disampaikan kepada KPPN paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan

berikutnya dengan melampirkan :

1. Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi

2. Salinan Rekening Koran

3. Daftar Saldo Rekening

4. Daftar Hasil Konfirmasi Surat Setoran Penerimaan Negara


5. Neraca Tingkat Satker

Laporan Pertanggungjawaban BPP yang selanjutnya disingkat LPJ-BPP, adalah laporan

yang dibuat oleh BPP atas uang yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban

pengelolaan uang.LPJ-BPP disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran setiap

melakukan revolving GUP.

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran wajib menyusun LPJ secara

bulanan atas uang yang dikelolanya yang menyajikan informasi sebagai berikut:

a) keadaan pembukuan pada bulan pelaporan, meliputi saldo awal, penambahan,

penggunaan, dan saldo akhir dari buku-buku pembantudari BKU, buku-buku

pembantudan Buku Pengawasan Anggaran;

b) keadaan kas pada akhir bulan pelaporan, meliputi uang tunai dibrankas dan saldo di

rekening bank/pos;

c) hasil rekonsilisasi internal (antara pembukuan bendahara dengan UAKPA);

d) penjelasan atas selisih (jika ada), antara saldo buku dan saldo kas.

D. MEKANISME PENCAIRAN DANA DIPA

Pencairan Dana DIPA pada awal tahun anggaran dapat dilakukan jika telah melakukan

hal – hal sebagai berikut :

1. Menyelesaikan pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan (GUP)/TUP NIHIL

tahun anggaran sebelumnya.

2. Menyerahkan dan melakukan rekonsiliasi LPJ Bendahara Pengeluaran Kepada

KPPN.

3. Melakukan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan KPPN.

4. Mengajukan spesimen tanda tangan KPA, PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran

dan pengantar SPM/pengambil SP2D

Apabila tahapan-tahapan diatas belum diselesaikan maka pencairan dana DIPA belum

dapat dilakukan kecuali untuk pembayaran belanja pegawai (gaji bulan Januari).

Sedangkan mekanisme pencairan dana dalam DIPA dapat dilakukan melalui :

pembayaran langsung (LS) Bendahara Pengeluaran/pihak lainnya¸ untuk keperluan

belanja pegawai non gaji induk, pembayaran honorarium dan perjalanan dinas;

Pembayaran Langsung ( LS ) pihak ketiga, untuk pembayaran kepada penyedia

barang/jasa;

Pembayaran melalui UP/TUP


1. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran ( SPP )

PPK mengesahkan dokumen tagihan dan menerbitkan SPP atas dasar tagihan yang

diajukan dari penerima hak berdasarkan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh

pembayaran terhadap pelaksanaan kegiatan dengan kelengkapan sebagaimana

ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku.

Penerbitan SPP didasarkan atas bukti-bukti yang sah, sebagai berikut :

1) SPP LS kepada penyedia barang/jasa, dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang

sah, meliputi :

a. Bukti Perjanjian/kontrak;

b. Referensi bank yang menunjukan nama dan nomor rekening penyedia

barang/jasa;

c. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;

d. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang;

e. Berita Acara Pembayaran;

f. Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan;

g. Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia dan PPK, yang dibuat sesuai

format sebagaimana tercantum pada lampiran III PMK Nomor

190/PMK.05/2012;

h. Faktur pajak beserta SSP yang telah ditandatangan wajib pajak/ bendahara

pengeluaran;

i. Jaminan yang dikeluarkan oleh bank/lembaga keuangan lainnya, yang

dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan pengadaan barang/jasa;

j. Dokumen lain yang dipersyaratkan khususnya untuk perjanjian/kontrak yang

dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari pinjaman atau hibah

dalam/luar negeri bersangkutan.

2) SPP LS untuk pembayaran gaji dilengkapi dengan :

a. Daftar gaji, rekapitulasi daftar gaji, dan halaman luar daftar gaji, berikut ADK-

nya yang ditandatangani oleh Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja

Pegawai (PPABP), Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK;

b. Daftar perubahan data pegawai berikut ADK nya yang ditandatangani

PPABP;

c. Daftar penerimaan gaji bersih pegawai untuk pembayaran gaji yang

dilaksanakan secara langsung pada rekening masing-masing pegawai;

d. Copy dokumen pendukung perubahan data pegawai yang telah dilegalisir oleh

pejabat yang berwenang;

e. Surat Setoran Pajak Penghasilan (SSP PPh) pasal 21.


3) SPP LS untuk pembayaran Uang Duka Wafat/Tewas dilengkapi dengan:

a. Daftar perhitungan Uang Duka Wafat/Tewas, rekapitulasi, dan halaman luar

daftar uang, berikut ADK-nya yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara

Pengeluaran, dan KPA/PPK;

b. Daftar perubahan data pegawai berikut ADK yang ditandatangani oleh

PPABP;

c. SK pemberian uang duka wafat/tewas dari pejabat yang berwenang;

d. Surat keterangan dan permintaan tunjangan uang duka wafat/tewas;

e. Surat keterangan kematian/visum dari camat atau rumah sakit.

4) SPP LS untuk pembayaran Uang Lembur, dilengkapi dengan :

a. Daftar pembayaran perhitungan lembur dan rekapitulasi daftar perhitungan

lembur yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan

KPA/PPK;

b. Surat perintah kerja lembur;

c. Daftar hadir kerja selama 1 (satu) bulan;

d. Daftar hadir lembur; dan

e. SSP PPh pasal 21.

5) SPP LS untuk pembayaran uang makan dilengkapi dengan :

a. Daftar perhitungan uang makan yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara

Pengeluaran, dan KPA/PPK; dan

b. SSP PPh pasal 21.

6) SPP LS untuk pembayaran honorarium tetap / vakasi dilengkapi dengan :

a. Daftar perhitungan honorarium/vakasi yang ditandatangani oleh PPABP,

Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK;

b. SK dari KPA, dan didalam SK tersebut sudah memuat pernyataan besaran

honorarium dan bahwa biaya yang timbul akibat penerbitan SK dimaksud

dibebankan pada DIPA;

c. Daftar penerima honorarium yang memuat paling sedikit nama orang, besaran

honorarium yang ditandatangani oleh KPA/PPK dan Bendahara Pengeluaran;

d. SSP PPh pasal 21 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran.

7) SPP LS untuk pembayaran perjalanan dinas diatur sebagai berikut :

a. Perjalanan dinas jabatan yang sudah dilaksanakan, dilampiri dengan:

1. Daftar nominatif perjalanan dinas yang ditandatangani PPK, memuat

paling kurang nama, pangkat/golongan, tujuan, tanggal keberangkatan,


lama perjalanan dinas, dan biaya yang diperlukan untuk masing-masing

pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas;

2. Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan (seperti :

tiket, Boarding pass, airport tax, bill hotel, SPD, Surat Tugas, Surat persetujuan

pemerintah, fotokopi halaman paspor yang dibubuhi cap/tanda

keberangkatan/kedatangan)sebagaimana diatur dalam PMK No.

113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri dan

PMK No. 164/PMK.05/2015 tentangTata Cara Pelaksanaan Perjalanan

Dinas Luar Negeri.

b. Perjalanan dinas jabatan yang belum dilaksanakan, dilampiri dengan surat

tugas dan daftar nominatif perjalanan dinas yang ditandatangani PPK, memuat

paling kurang nama, pangkat/golongan, tujuan, tanggal keberangkatan, lama

perjalanan dinas, dan biaya yang diperlukan untuk masing-masing pejabat yang

melaksanakan perjalanan dinas;

8) SPP LS untuk pembayaran pengadaan tanah dilampiri dengan :

a. Daftar nominatif penerima pembayaran uang ganti kerugian yang memuat

paling sedikit nama masing-masing penerima, besaran uang dan nomor

rekening masing-masing penerima.

b. Foto copy bukti kepemilikan tanah;

c. Bukti pembayaran/kuitansi yang sudah ditandatangan oleh pihak penjual dan

PPK;

d. Surat PemberitahuanPajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB)

tahun transaksi;

e. Surat Pernyataan dari penjual bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dan

tidak sedang dalam agunan;

f. Surat pernyataan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi

lokasi tanah yang disengketakan bahwa pengadilan negeri tersebut dapat

menerima uang penitipan ganti kerugian, dalam hal tanah sengketa;

g. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan atau pejabat yang ditunjuk yang

menyatakan bahwa rekening Pengadilan Negeri yang menampung uang titipan

tersebut merupakan Rekening Pemerintah Lainnya, dalam hal tanah sengketa;

h. Berita Acara pelepasan hak atas tanah atau penyerahan tanah;

i. SSP PPh final atas pelepasan hak;

j. Surat pelepasan hak adat (bila diperlukan); dan

k. Dokumen-dokumen lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan

perundang-undangan mengenai pengadaan tanah.

9) SPP- UP/GUP/GUP Nihil


a. Kebutuhan UP dilengkapi dengan perhitungan besaran UP yang sudah

disusun Bendahara Pengeluaran di sampaikan kepada PPK untuk diterbitkan

SPP-UP dan selanjutnya paling lambat 2 (dua) hari kerja disampaikan kepada

PPSPM untuk diterbitkan SPM-UP;

b. Bendahara pengeluaran/BPP melakukan pembayaran atas UP berdasarkan

Surat Perintah Bayar (SPBy) yang disetujui dan ditandatangani oleh PPK atas

nama KPA, dengan dilampiri bukti pengeluaran berupa : kuitansi/bukti

pembelian/nota/bukti penerimaan barang/jasa yang disahkan PPK beserta

faktur pajak dan SSP;

c. Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan

uang muka kerja, SPBy harus dilampiri : rencana pelaksanaan

kegiatan/pembayaran, rincian kebutuhan dana dan batas waktu

pertanggungjawaban uang muka kerja (contoh SPBy tercantum dalam

lampiran XII, PMK No. 190/PMK.05/2012);

d. Untuk pengisian kembali UP (revolving), PPK menerbitkan SPP-GUP yang

dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut :

• Daftar rincian permintaan pembayaran;

• kuitansi/bukti pembelian/nota/bukti penerimaan barang/jasa yang

disahkan PPK beserta faktur pajak dan SSP yang telah dikonfirmasi KPPN;

e. SPP-GUP yang sudah lengkap dengan bukti-bukti pendukung harus

disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja kepada PPSPM;

f. Penerbitan SPP-GUP Nihil dilakukan dalam hal :

• Sisa dana pada DIPA yang dapat dibayarkan dengan UP minimal sama

dengan besaran UP yang diberikan;

• Sebagai pertanggungjawaban UP yang dilakukan pada akhir tahun

anggaran;

• UP tidak diperlukan lagi.

g. Penerbitan SPP-GUP Nihil sebagaimana dimaksud huruf “f” merupakan

pengesahan /pertanggungjawaban UP;

10) SPP-TUP/PTUP

a. Masing-masing PPK membuat rincian kebutuhan penggunaan dana sesuai

dengan format yang telah ditentukan yang selanjutnya dikompilasi oleh

Bendahara Pengeluaran untuk disampaikan kepada KPA dan dibuatkan surat

permohonan permintaan TUP kepada Kepala KPPN;

b. Salah satu PPK dalam Satker menerbitkan SPP-TUP dan dilengkapi dokumen

pendukung yang meliputi :


• Rincian penggunaan dana yang ditandatangani oleh KPA/PPK dan

Bendahara Pengeluaran;

• Surat Pernyataan dari KPA/PPK yang menjelaskan bahwa sisa UP tidak

mencukupi untuk membiayai kegiatan yang sifatnya mendesak/tidak dapat

ditunda;

• Surat permohonan TUP yang telah memperoleh persetujuan TUP dari

KPPN.

c. SPP-TUP yang sudah diterbitkan oleh salah satu PPK, paling lambat 2(dua)

hari kerja setelah diterimanya persetujuan TUP dari KPPN disampaikan

kepada PPSPM untuk diterbitkan SPM dan disampaikan ke KPPN untuk

diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

d. TUP wajib dipertanggungjawabkan paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan

dan dapat dilakukan secara bertahap;

e. Untuk mempertanggungjawabkan TUP, salah satu PPK harus menerbitkan

Surat Permintaan Pembayaran Pertanggungjawaban Tambahan Uang

Persediaan (SPP-PTUP) yang dilengkapi data dukung, berupa kuitansi/bukti

pembelian/nota/bukti penerimaan barang/jasa yang disahkan PPK beserta

faktur pajak dan SSP yang telah dikonfirmasi KPPN;

f. SPP-PTUP sebagaimana tersebut pada huruf “e” disampaikan kepada PPSPM

paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum batas akhir pertanggungjawaban

TUP.

2. Pengujian SPP dan Penerbitan SPM

1. PPSPM sebelum menerbitkan SPM, terlebih dahulu harus melakukan

pemeriksaan dan pengujian SPP beserta dokumen pendukungnya yang

disampaikan oleh PPK.

2. Dalam hal pemeriksaan dan pengujian SPP beserta dokumen pendukungnya

tidak lengkap dan tidak benar, maka PPSPM harus menolak dan mengembalikan

dokumen tersebut paling lambat 2 (dua) kerja setelah diterimanya SPP dan

PPSPM harus menyatakan secara tertulis alasan penolakan/pengembalian

tersebut.

3. Jangka waktu pengujian SPP sampai dengan penerbitan SPM-

UP/TUP/GUP/PTUP/LS oleh PPSPM diatur sebagai berikut:

a. Untuk SPP-UP/TUP diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja;

b. Untuk SPP-GUP diselesaikan paling lambat 4 (empat) hari kerja;

c. Untuk SPP-PTUP diselesaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja;

d. Untuk SPP-LS diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja.


4. Penerbitan SPM oleh PPSPM dilakukan melalui sistem aplikasi, memuat Personal

Identification Number (PIN) PPSPM sebagai tanda tangan elektronik pada ADK

SPM dari penerbit SPM yang sah;

5. Dalam penerbitan SPM melalui sistem aplikasi, PPSPM bertanggung jawab atas:

keamanan data pada aplikasi, kebenaran dan kesesuaian antara data pada SPM

dengan data pada ADK SPM dan penggunaan PIN pada ADK SPM;

6. Seluruh bukti pengeluaran sebagai dasar pengujian dan penerbitan SPM harus

disimpan dengan baik oleh PPSPM (minimal 10 tahun)untuk bahan pemeriksaan

bagi aparat pemeriksa internal dan eksternal.

7. Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM diterbitkan, SPM beserta ADK SPM

disampaikan kepada KPPN, diatur sebagai berikut :

a. Penyampaian SPM-UP dilampiri dengan surat pernyataan dari KPA (format :

lampiran XIV PMK Nomor 190/PMK.05/2012);

b. Penyampaian SPM-TUP dilampiri dengan surat persetujuan pemberian TUP

dari KPPN;

c. Penyampaian SPM-LS dilampiri dengan SSP dan/atau bukti setor lainnya,

dan/atau daftar nominatif untuk yang lebih dari 1 (satu) penerima.

8. Khusus untuk penyampaian SPM-LS dalam rangka pembayaran uang muka atas

perjanjian /kontrak, juga dilampiri dengan :

a. Asli surat jaminan uang muka;

b. Asli surat kuasa bermaterai cukup dari PPK kepada Kepala KPPN untuk

mencairkan jaminan uang muka;

c. Asli konfirmasi tertulis dari pimpinan penerbit jaminan uang muka sesuai

Peraturan Presiden mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

9. SPM-LS untuk pembayaran gaji induk disampaikan kepada KPPN paling lambat

tanggal 15 sebelum bulan pembayaran, dan apabila tanggal 15 merupakan hari

libur, penyampaian SPM dapat disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja

sebelum tanggal 15.

10. Pembayaran tagihan atas beban belanja negara yang bersumber dari penggunaan

PNBP, dilakukan sebagai berikut:

a) Satker pengguna PNBP menggunakan PNBP sesuai dengan jenis PNBP dan

batas tertinggi PNBP yang dapat digunakan sesuai yang ditetapkan oleh

Menteri Keuangan.

b) Batas tertinggi PNBP yang dapat digunakan sebagaimana dimaksud pada

huruf a merupakan maksimum pencairan dan yang dapat dilakukan oleh

satker berkenaan.


c) Satker dapat menggunakan PNBP sebagaimana dimaksud pada huruf a setelah

PNBP disetor ke kas negara berdasarkan konfirmasi dari KPPN

d) Dalam hal PNBP yang ditetapkan penggunaannya secara terpusat,

pembayaran dilakukan berdasarkan pagu pencairan sesuai Surat Edaran/

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

e) Besarnya pencairan dana PNBP secara keseluruhan tidak boleh melampaui

pagu PNBP satker bersangkutan dalam DIPA.

f) Dalam hal realisasi PNBP melampaui target dalam DIPA, penambahan pagu

dalam DIPA dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan

c.q Direktur Jenderal Anggaran.

11. Khusus SPP untuk PNBP agar diperhatikan hal-hal berikut :

a) Pembayaran UP/TUP/LS untuk PNBP diajukan terpisah dari UP/TUP/LS

yang berasal dari Rupiah Murni.

b) Pencairan dana PNBP diatur secara khusus dengan menunggu SE Menteri

Keuangan tentang batas maksimal pencairan dana yang berasal dari pungutan

PNBP lingkup BPOM TA 2016.

c) Besarnya pencairan dana PNBP secara keseluruhan tidak boleh melampaui

pagu PNBP Satker yang bersangkutan dalam DIPA.

d) Pertanggungjawaban penggunaan dana PNBP oleh KPA.

12. Dalam penerbitan SPM ada beberapa hal yang perlu diperhatikan :

a) Untuk SPP-LS KONTRAKTUAL/PIHAK KE-3 dengan nilai diatas 50 juta,

operator Sistem Aplikasi Satker (SAS) harus membuat data kontrak (Karwas

Kontrak) yang cara pengisiannya ada didalam menggunakan aplikasi SAS.

b) Setelah Data kontrak tersebut dibuat, data tersebut kemudian disampaikan ke

KPPN untuk didaftarkan ke dalam aplikasi SPAN. Data kontrak yang sudah

dianggap benar akan mendapat persetujuan/approval dari KPPN melalui

email Satker yang telah didaftarkan sebelumnya ke KPPN. Jangka waktu

dalam proses ini adalah 2 (dua) hari kerja.

c) Untuk SPP dengan nilai di atas 1 milyar, sebelum SPM disampaikan ke

KPPN,operator SAS terlebih dahulu harus membuat Rencana Penarikan

Dana (RPD). Data RPD disampaikan ke KPPN untuk mendapat persetujuan

yang akan dikirim melalui email satker. SPM dapat disampaikan ke KPPN

terhitung 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penyampaian RPD ke KPPN.


E. DANA OPERASIONAL MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 268/PMK.05/2014 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Anggaran Dana Operasional Menteri/Pimpinan Lembaga, Dana

Operasional Menteri/Pimpinan Lembaga adalah Dana yang disediakan bagi

Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menunjang kegiatan yang bersifat

strategis/khusus.

1. Penggunaan Dana Operasional Menteri/Pimpinan Lembaga adalah sebagai

berikut :

a) Sebesar 80% (delapan puluh persen) diberikan secara lumpsum kepada

Menteri/Pimpinan Lembaga; dan

b) Sebesar 20% (dua puluh persen) untuk dukungan operasional lainnya.

2. Mekanisme Pencairan Dana

a) PA menunjuk KPA dan menetapkan Pejabat Perbendaharaan lainnya.

b) Untuk Pegawai/Pejabat yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran,

Pejabat Penandatangan SPM dan Bendahara Pengeluaran sama dengan dalam

rangka pelaksanaan tugas Kementerian Negara/Lembaga.

c) Pegawai/Pejabat yang ditetapkan sebagai PPK harus berbeda PPK dalam

rangka pelaksanaan tugas Kementerian Negara/Lembaga.

d) Pegawai/pejabat yang ditetapkan sebagai BPP harus berbeda dengan BPP

dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Negara/Lembaga. BPP tersebut

melaksanakan tugas khusus untuk mengelola Dana Operasional.

e) Penetapan PPK dan pengangkatan BPP dilakukan dalam bentuk keputusan.

f) Pencairan Dana Operasional Menteri/Pimpinan Lembaga dilakukan oleh

KPA Sebesar 1/12 (seperduabelas) dari pagu Dana Operasional 1 (satu) tahun

dalam DIPA.

g) Apabila terdapat sisa Dana Operasional pada akhir bulan maka dapat

digunakan sebagai tambahan Dana Operasional pada bulan berjalan.

h) KPA dapat membuat rekening pengeluaran atas nama BPP dengan

persetujuan BUN untuk Dana Operasional Menteri/Pimpinan Lembaga.

3. Tata Cara Pencairan Dana Operasional Menteri/Pimpinan Lembaga

a) Setiap bulan, Satuan kerja mengajukan SPM-LS untuk pencairan Dana

Operasional Menteri dan melampirkan SPTJM yang ditandatangani Oleh

KPA sesuai format lampiran PMK 268/PMK.05/2014 ke KPPN.

b) KPPN menerbitkan SP2D untuk rekening Bendahara Pengeluaran.


c) Bendahara Pengeluaran memindahbukukan Dana Operasional dari rekening

Bendahara Pengeluaran ke Rekening BPP.

d) BPP mengelola Dana Operasional tersebut.

e) Bukti pemberian Dana Operasional Menteri/Pimpinan Lembaga secara

Lumpsum kepada Menteri/Pimpinan Lembaga berupa kuitansi yang

ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga.

4. Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan

a) BPP melakukan penatausahaan bukti-bukti pengeluaran yang sah berupa

kuitansi atau daftar pengeluaran rill.

b) BPP menyampaikan LPJ BPP ke Bendahara Pengeluaran setiap bulan.

c) KPA setiap akhir bulan menyusun laporan realisasi anggaran atas penggunaan

Dana Operasional.

d) Laporan realisasi anggaran tersebut disampaikan kepada Menteri/Pimpinan

Lembaga.

e) Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional yang tidak digunakan sampai

dengan akhir tahun anggaran, BPP harus menyetorkan sisa Dana Operasional

ke Kas Negara paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya.


BAB IV TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN

A. PENERIMAAN ANGGARAN Penerimaan negara terdiri dari:

a. Penerimaan Pajak (Tax): PPn dan PPh

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (Non Tax)

c. Penerimaan Hibah

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

PNBP di BPOM terdiri dari 2 (dua) Jenis yaitu :

a. Jenis PNBP yang berlaku umum di semua Kementerian dan Lembaga Non

Kementerian, meliputi PNBP sebagai berikut:

1) Pendapatan dari pemindahtanganan BMN Pendapatan Lain-Lain, dengan akun

sebagai berikut:

423121 Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan

423122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin

423125 Pendapatan dari Tukar Menukar Tanah, Gedung dan Bangunan

423126 Pendapatan dari Tukar Menukar Peralatan dan Mesin

423127 Pendapatan dari Tukar Menukar Jalan, Irigasi dan Jaringan

423129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya

2) Pendapatanpemanfaatan BMNdengan akun sebagai berikut:

423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan

423142 Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin

423149 Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya

3) Pendapatanlain-lain denganakun sebagai berikut:

423912 Penerimaan Kembali Belanja Pensiun Tahun Anggaran Yang Lalu

423921 Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara

423922 Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

423951 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu

423952 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu

423953 Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu

423991 Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji

b. Jenis PNBP yang hanya berlaku pada BPOM.

PNBP yang berlaku di BPOM diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48

tahun 2010, meliputi penerimaan dari Jasa Pendaftaran dan Evaluasi, Jasa

Inspeksi Sarana Produksi Produk Impor, Jasa Sertifikasi, Jasa Pengujian, Jasa


Kalibrasi, Jasa Pelatihan Laboratorium, Jasa Uji Profisiensi, Penjualan Baku

Pembanding dan Hewan Uji, dan Kerjasama Penelitian di Bidang Obat dan

Makanan dengan pihak lain (MAP 423216).

Untuk Jenis PNBP yang berlaku umum di semua Kementerian dan Lembaga Non

Kementerian wajib disetorkan langsung ke Kas Negara, sedangkan untuk Jenis PNBP

yang berlaku pada BPOM, sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-

35/PB/2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Rekening Milik Kementerian

Negara/Lembaga/Kantor/Satker, pasal 2 ayat (1) bahwa Menteri/ Pimpinan

Lembaga/Kepala Kantor/selaku PA/KPA dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan

pengeluaran APBN dapat memiliki rekening penerimaan dan rekening pengeluaran.

Oleh karena itu Mekanisme pengelolaan PNBP BPOM dilaksanakan berdasarkan Surat

Edaran Kepala BPOM Nomor KU.06.02.213.0224 tanggal 15 Januari 2002, dimana

PNBP disetorkan terlebih dahulu ke rekening BPOM, dengan prinsip utama sebagai

berikut:

a. Seluruh PNBP wajib disetorkan ke Kas Negara.

b. Penerimaan Negara wajib disetorsepenuhnya dan pada waktunya ke Rekening Kas

Umum Negara.

c. Satker tidak diperkenankan membuat kebijakan mengenai Tarif PNBP diluar

ketentuan yang tertera pada PP Nomor 48 Tahun 2010.

d. Bendahara penerima wajib menyelenggarakan pembukuan.

e. Bendahara penerima menyimpan secara lengkap dan teratur dokumen yang

menyangkut PNBP.

Sesuai dengan SK Kepala BPOM Nomor HK.04.1.21.06.13.3062 tahun 2013 tentang

Pedoman Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan BPOM,

Bendahara Penerimaan Satker wajib membuat Laporan PNBP secara periodik ke

Sekretariat Utama BPOM c.q. Biro Perencanaan dan Keuangan, yang terdiri dari:

a. Laporan Bulanan, Semesteran dan Tahunan

1. Laporan PNBP Bulanan disampaikan 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya bulan

periode berjalan.

2. Laporan PNBP Semesteran disampaikan pada tanggal 5 bulan Juli, sedangkan

Laporan PNBP Tahunan disampaikan pada tanggal 20 bulan Januari pada tahun

berikutnya.

3. Laporan Bulanan disertai Berita Acara (BA) Pemeriksaan Kas, BA Rekonsiliasi

Layanan Publik, LPJ Bendahara Penerimaan.


4. Laporan Bulanan PNBP didukung Laporan Penerbitan SPB-LP, Laporan

Pembayaran SPB-L, Laporan/Rekapitulasi Pelaksanaan Layanan Publik dan

fotocopy BKU Bendahara Penerimaan.

5. Laporan Bulanan disampaikan dalam bentuk softcopy dan hardcopy.

b. Laporan Mingguan

1. Format Laporan PNBP Mingguan sesuai format Laporan PNBP Bulanan.

2. Laporan Mingguan PNBP didukung laporan penerbitan SPB-LP dan laporan

pembayaran SPB-LP.

3. Laporan Mingguan PNBP wajib disampaikan ke Biro Perencanaan dan

Keuangan c.q. Bagian Keuangan pada setiap hari Jumat pukul 16.00 WIB.

4. Laporan Mingguan disampaikan dalam bentuk softcopy melalui e-mail :

[email protected] dengan cc : [email protected]

ALUR PENERIMAAN DAN PENYETORAN PNBP BPOM

Laporan PNBP meliputi seluruh transaksi PNBP, untuk MAP 423216 dilengkapi

dengan rekapitulasi rincian penerimaan sesuai bukti setoran bank dan rincian yang

digolongkan sesuai klasifikasi pada PP Nomor 48 Tahun 2010, yaitu:

a. Penerimaan dari Jasa Pendaftaran dan Evaluasi

b. Jasa Inspeksi Sarana Produksi Produk Impor

c. Jasa Sertifikasi,

d. Jasa Pengujian,

e. Jasa Kalibrasi,

f. Jasa Pelatihan Laboratorium

g. Jasa Uji Profisiensi

h. Penjualan Baku Pembanding dan Hewan Uji,

i. Kerjasama Penelitian di Bidang Obat dan Makanan dengan pihak lain.


mailto:[email protected]


2. Penerimaan Hibah

Hibah menurut sumber/asalnya :

• Dalam Negeri (mis: dari Pemda, dari Kelompok Masyarakat, dari

Lembaga/Badan Usaha)

• Luar Negeri (mis: dari Negara Asing, Lembaga Multilateral, Lembaga Keuangan

dan Non Keuangan Asing).

Hibah menurut bentuknya dibedakan menjadi :

• Hibah Uang terdiri dari Uang Tunai dan Uang untuk membiayai Kegiatan

• Hibah Barang/Jasa

• Hibah Surat Berharga

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran

hibah, sejak tahun 2010 BPOM melakukan integrasi hibah ke dalam DIPA dan

POK masing-masing Satker. Usulan integrasi hibah ke dalam DIPA POK

disampaikan kepada Sestama melalui Biro Perencanaan dan Keuangan. Selain itu,

setiap satker penerima wajib membuka rekening giro pemerintah untuk menampung

masing-masing hibahdengan aturan bahwa 1 (satu) rekening hibah untuk 1 (satu)

register MoU serta dilakukan rekonsiliasi dana hibah per triwulan.

Untuk mengelola dana hibah, KPA dapat menunjuk Pengelola Dana

Hibah/Bendahara Penerima Hibah. Penerimaan Hibah di BPOM umumnya adalah

penerimaan Hibah secara langsung baik yang diterima dalam bentuk kas maupun

barang atau jasa. Untuk mendapatkan pengesahan, penerimaan hibah langsung

tersebut harus diregister di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

(DJPPR) cq Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen (EAS) untuk

mendapatkan nomor register kegiatan, sesuai dengan PMK Nomor

191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah, PMK Nomor

271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah dan

Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-81/PB/2011 tentang Tata Cara

Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang dan Penyampaian Memo Pencatatan

Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga serta mengacu pada Surat

Edaran Sekretaris Utama Nomor KU.02.04.2.21.12.12.4757 tanggal 19 Desember

2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Hibah Langsung.

Mekanisme pelaksanaan dan pelaporan atas hibah langsung dalam bentuk uang dan

belanja yang bersumber dari hibah langsung dilaksanakan melalui pengesahan oleh

BUN/Kuasa BUN dengan tahapan :


1. Pengajuan permohonan nomor register;

KPA mengajukan permohonan nomor register atas hibah langsung bentuk

uang kepada DJPPRcq. Direktur EAS dengan melampirkan perjanjian hibah

atau dokumen lain yang dipersamakan dan ringkasan hibah.

2. Pengajuan persetujuan pembukaan Rekening Hibah;

Rekening Hibah adalah rekening pemerintah lainnya yang dibuka oleh K/L

dalam rangka pengelolaan hibah langsung dalam bentuk uang;

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas disebutkandalam

PMK252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian

Negara/Lembaga/Satker bahwa untuk satu register MoU(agreement) atau

perjanjian Hibah harus menggunakan satu rekening Hibah;

KPA wajib melakukan permohonan ijin pembukaan rekening kepada Kuasa

Bendahara Umum Negara Daerah (Kepala KPPN) untuk mendapatkan

persetujuan. Atas persetujuan Kuasa BUN Daerah, Satker dapat membuka

Rekening (diatur dalam PMK 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik

Kementerian Negara/ Lembaga/Satker, Lampiran I).

3. Penyesuaian pagu hibah dalam DIPA;

KPA melakukan penyesuaian pagu belanja yang bersumber dari hibah

langsung dalam bentuk uang dalam DIPA satker yang bersangkutan dengan

mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi

anggaran. Satker dapat menggunakan uang yang berasal dari hibah langsung

tanpa menunggu terbitnya revisi DIPA. (Tata cara revisi DIPA mengacu pada

PMKNomor 15/PMK.02/2016tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2016).

4. Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung dalam bentuk uang dan belanja yang

bersumber dari hibah langsung.

KPA melakukan pengesahan pendapatan hibah langsung dengan mengajukan

Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) kepada KPPN Khusus

Jakarta VI dengan melampirkan copy rekening atas rekening hibah; Surat

Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung (SPTMHL); Surat Pernyataan

Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) serta copy surat persetujuan pembukaan

rekening.

KPPN Khusus Jakarta VI mengesahkan realisasi hibah dengan menerbitkan

Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) sebagai dasar realisasi hibah

(realisasi DIPA).


Sedangkan mekanisme pelaksanaan dan pelaporan atas hibah langsung dalam bentuk

Barang/Jasa/Surat Berharga dilaksanakan melalui pengesahan oleh BUN/Kuasa

BUN dengan tahapan :

1. Penandatanganan BAST dan penatausahaan dokumen lainnya;

Kepala Satker yang menerima hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga

membuat dan menandatangani BAST (Berita Acara Serah Terima) bersama

dengan Pemberi Hibah. BAST paling kurang memuat : tanggal serah terima;

pihak pemberi dan penerima hibah; tujuan penyerahan; nilai nominal; bentuk

hibah dan rincian harga per barang.

2. Pengajuan permohonan nomor register;

KPA yang menerima hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga

mengajukan surat permohonan nomor register kepada DJPPR cq. Direktur

EASdengan melampirkan perjanjian hibah atau dokumen lain yang

dipersamakan dan ringkasan hibah;

Dalam hal tidak terdapat dokumen tersebut, maka permohonan register

dilampirkan dengan Berita Acara Penyerahan Hibah (BAPH) dan SPTMHL.

3. Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung bentuk barang/jasa/surat berharga ke

DJPPR;

Kepala Satker/KPA mengajukan SP3HL BJS (Surat Perintah Pengesahan

Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga) dalam

rangkap 3 (tiga) kepada DJPPR cq. Direktur EAS dengan melampirkan

BAST/BAPH dan SPTMHL

4. Pencatatan hibah bentuk barang/jasa/surat berharga ke KPPN.

KPA mengajukan Memo Pencatatan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat

Berharga (MPHL BJS) kepada KPPN Khusus Jakarta VI dengan melampirkan

SPTMHL; SP3HL BJS lembar kedua; SPTJM.

Atas dasar persetujuan MPHL BJS yang diterima dari KPPN, KPA

membukukan belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah/belanja

modal untuk pencatatan aset tetap atau aset lainnya dari hibah.

B. PENGELUARAN ANGGARAN

Dalam melaksanakan anggaran Tahun 2016agar mengacu kepada Pedoman

Pengelolaan Anggaran berdasarkan PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata

Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara.


Pembebanan setiap pengeluaran berpedomanpada DIPA tahun 2016 dan diuraikan

dalam POK yang berisikan Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan pada RKA-K/L.

Klasifikasi anggaran menurut jenis belanja dibagi ke dalam 8 (delapan) kategori yaitu:

1. Belanja Pegawai

2. Belanja Barangdan Jasa

3. Belanja Modal

4. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang

5. Belanja Subsidi

6. Belanja Hibah

7. Belanja Bantuan Sosial

8. Belanja Lain-lain

Jenis Belanja yang terdapat pada BPOM adalah Belanja Pegawai, Belanja Barang dan

Jasa serta Belanja Modal.

1. Belanja Pegawai

Merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang maupun bentuk

barang yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam dan luar negeri,

baik kepada Pejabat Negara, PNS dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah

yang belum berstatus PNS maupun kepada non PNS sebagai imbalan atas pekerjaan

yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi

pemerintah, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal dan/atau

kegiatan yang mempunyai keluaran (output) dalam kategori belanja barang.

Belanja Pegawai terdiri atas :

a. Belanja Gaji dan Tunjangan 1) Tunjanganmeliputi:

Suami/Istri

Anak

Struktural/Fungsional

Uang makan Pegawai *)

Pajak Penghasilan (PPh)

Beras

Ket. *) : - sesuai tabel


Tabel Uang Makan Pegawai

Uraian Satuan Biaya

Golongan I dan II Orang Rp. 30.000

Golongan III Orang Rp. 32.000

Golongan IV Orang Rp. 36.000

Maksimum 22 hari x Biaya x 12 bulan untuk satu tahun anggaran

2) Honorarium/Vakasi/Lembur/Tunjangan Khusus

3) Belanja Kontribusi Sosial

4) Belanja Pegawai Transito

b. Lembur Kerja lembur adalah bekerja di luar jam kerja/waktu normal yang telah ditetapkan

dan mendapatkan uang lembur.Uang lembur merupakan kompensasi bagi pegawai

negeri yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang

berwenang.

Pembayaran uang lembur dibayarkan sesuai dengan PMK Nomor65/PMK.02/2015

tentang Standar Biaya Masukan (SBM) TA. 2016 dengan memperhatikan beberapa

ketentuan sebagai berikut:

a. Pegawai Negeri Sipil dapat diperintahkan melakukan Kerja Lembur

untukmenyelesaikan tugas-tugas kedinasan yangmendesak.

b. Perintah sebagaimana dimaksud pada nomor (1) dikeluarkan oleh

KPA/PPK/KepalaKantor/Kepala Satker dalam bentuk surat Perintah Kerja

Lembur.

c. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Kerja Lembur tiap-tiapkali selama

paling sedikit 1 (satu) jam penuh dapat diberikan uanglembur.

d. Besarnya uang lembur untuk tiap-tiap jam penuh Kerja Lembur bagiPegawai

Negeri Sipil sesuai Golonganmengacu pada SBM TA. 2016.

Uraian Satuan Biaya

Golongan I Orang/jam Rp. 13.000

Golongan II Orang/jam Rp. 17.000

Golongan III Orang/jam Rp. 20.000

Golongan IV Orang/jam Rp. 25.000


e. Pemberian uang lembur pada hari libur kerja adalah sebesar 200% (duaratus

persen) dari besarnya uang lembur.

f. Uang lembur dibayarkan sebulan sekali pada awal bulan berikutnya.

g. Khusus untuk uang lembur bulan Desember dapat dibayarkan padaakhir bulan

berkenaan.

h. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Kerja Lembur palingkurang 2

(dua) jam berturut-turut diberikan uang makan lembur sesuai golongan

yangbesarannya mengacu pada SBM TA. 2016.

Uraian Satuan Biaya

Golongan I dan II Orang Rp. 30.000

Golongan III Orang Rp. 32.000

Golongan IV Orang Rp. 36.000

i. Dalam hal Kerja Lembur dilakukan selama 8 (delapan) jam atau lebih, uang

makan lembur diberikan maksimal 2 (dua) kali dari besaran yangditetapkan dalam

SBM TA. 2016.

j. Uang lembur dibayarkan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalamDIPA

satker berkenaan.

k. Surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) uang lembur untuk penerbitan

SPM-LS uang lembur dilampiri dengan:

k.1. Daftar Pembayaran perhitungan uang lembur;

k.2. Surat Perintah Kerja Lembur;

k.3. Daftar Hadir Kerja;

k.4. Daftar Hadir Lembur; dan

k.5. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21

l. Uang lembur dapat dimintakan bila waktu kerja sesuai dengan peraturan Kepala

BPOMNomor 4 Tahun 2016 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan BPOM.

c. Tunjangan Khusus/Kinerja Besar uang tunjangan kinerja sesuai dengan kelas jabatan berdasarkan Surat

Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.04.01.24.01.16.0041 Tahun 2016 tentang

Penugasan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan BPOM.

Teknis Pembayaran tunjangan kinerja mengacu pada Peraturan Kepala

BPOMNomor 4 Tahun 2016 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan BPOM, dengan mekanisme sebagai

berikut :


a. Satker Sekretariat Utama BPOM RI mengajukan permintaan Tunjangan Kinerja

seluruh Satker dilingkungan BPOM secara global ke Kementerian Keuangan RI.

b. Satker di lingkungan BPOM mengajukan permintaan tunjangan kinerja pegawai

global di lingkungannya masing-masing untuk diajukan ke Satker Sekretariat

Utama pada awal bulan.

c. Pengembalian sisa tunjangan kinerja dilakukan oleh masing-masing Satker di

lingkungan BPOM paling lambat setiap tanggal 20 pada bulan berikutnya ke Kas

Negara berkoordinasi dengan Bendahara Pengeluaran Satker Sekretariat Utama.

d. Bagi Satker yang belum melakukan pengembalian sisa tunjangan kinerja pada

bulan berkenaan, maka Bendahara Pengeluaran Satker Sekretariat Utama belum

dapat melakukan transfer pembayaran tunjangan kinerja untuk bulan berikutnya.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang yaitu pengeluaran atas pembelian barang dan/atau jasa yang habis

pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun tidak

dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual

kepada masyarakat/Pemerintah Daerah (Pemda) dan belanja perjalanan. Belanja

tersebut termasuk honorarium dan vakasi yang diberikan dalam rangka pelaksanaan

kegiatan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa.

Belanja Barang terdiri dari belanja barang operasional, belanja barang non

operasional, belanja jasa (konsultan, sewa, jasa profesi, dll), belanja pemeliharaan,

belanja perjalanan dinas sesuai dengan PMK Nomor96/PMK.02/2015tentang

Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL dan DIPA.

Khusus Belanja Bahan ATK, cetakan, dan Belanja barang habis pakai berupa alat

gelas (glassware), suku cadang dan reagensia/media mikrobiologi agar dilakukan

pencatatan sendiri atas penerimaan/penambahan dan sisa persediaan akhir tahun

anggaran yang akan digunakan sebagai dasar dalam penganggaran tahun berikutnya.

Honorarium/Vakasi Besaran honorarium ditetapkan dengan Surat Keputusan dan lampiran SK harus

ditandatangani oleh yang menetapkan SK, mengacu pada PMK Nomor :

65/PMK.02/2015 tentang SBM TA. 2016.

Retribusi Listrik, Telepon, Gas dan Air (LTGA) Retribusi LTGA dibayarkan sesuai dengan tagihan dan apabila ada kekurangan

anggaran, dapat dibayarkan oleh Satker yang bersangkutan setelah dilakukan revisi

dari kegiatan dalam DIPA POK masing-masing Satker.


Perjalanan dinas Sebagaimana diuraikan dalam Bab VI B.

Operasional Pimpinan Dana Operasional Pimpinan yaitu Dana Operasional Kepala

Badan/Sestama/Deputi. Pelaksanaan Kegiatan Operasional Pimpinan yang

dimaksud bertujuan untuk memberikan Kemudahan kepada Pimpinan dalam

melaksanakan tugas sehari-hari sesuai dengan kebutuhan Pimpinan.

Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk

mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam

kondisi normal. Belanja pemeliharaan meliputi antara lain pemeliharaan gedung

dan bangunan kantor, taman, jalan lingkungan kantor, rumah dinas, kendaraan

bermotor dinas, dan lain-lain sarana yang berhubungan dengan penyelenggaraan

pemerintahan.

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kegiatan, bagi kegiatan/sub kegiatan yang ada

dalam DIPA masing-masing Satker tertuang dalam bentuk ”paket/PKT”, maka

jenis belanja/rincian belanja untuk kegiatan dimaksud disesuaikan dengan yang

tercantum dalam Kerangka Acuan Kegiatan/TOR untuk masing-masing kegiatan.

3. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset tetap dan/atau

aset lainnya atau menambah nilai aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi

manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi

aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Dalam pembukuan nilai

perolehan aset dihitung semua pendanaanyang dibutuhkan hingga aset tersebut

tersedia dan siap digunakan.

Belanja modal ini termasuk belanja modal tanah, belanja modalperalatan dan mesin,

belanja modalgedung dan bangunan, belanja modaljalan, irigasi dan jaringan, belanja

modal lainnya seperti buku dsb.

Pembangunan baru dan Rehabilitasi/Renovasi Berat Bangunan Gedung Kantor/ Laboratorium. Bangunan gedung negara merupakan salah satu aset negara yang mempunyai nilai

strategis sebagai tempat proses penyelenggaraan negara, perlu terus menerus ditata


secara terpadu sehingga perubahan yang terjadi tetap menjamin keamanan,

kesehatan, keharmonisan, efektif dan efisien.

Rehabilitasi/Renovasi dalam rangka perawatan bangunan agar gedung kantor/

Laboratorium dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya dapat digolongkan

sesuai tingkat kerusakan pada bangunan berdasarkan estimasi dari Kementerian PU

atau Dinas PU setempat.

Sesuai dengan surat Menteri Keuangan Nomor : S-841/MK.02/2014 tanggal 16

Desember 2014 tentang Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor

Kementerian/Lembaga, maka Balai Besar/Balai POM yang belum mendapatkan

surat persetujuan, proses pengadaan masih ditunda menunggu persetujuan Presiden

RI.


BAB V KETENTUAN UMUM DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN

A. PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN BUKU KAS UMUM (BKU)

Buku Kas Umum (BKU) harus dikerjakan sesuai dengan PMK Nomor

73/PMK.05/2008 tanggal 09 Mei 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian

Negara/Lembaga/Kantor/ dan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2009

tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan

PertanggungjawabanBendahara. Pembukuan Bendahara terdiri dari Buku Kas Umum,

Buku Pembantu dan Buku Pengawasan Anggaran. Bendahara yang membukukan lebih

dari 1 (satu) DIPA, pembukuannya dilakukan secara terpisah untuk masing-masing

DIPA.

Dalam hal pembukuan dilakukan dengan menggunakan komputer, bendahara wajib:

1. Mencetak Buku Kas Umum dan Buku Pembantu sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan

sekali.

2. Menatausahakan cetakan Buku Kas Umum dan Buku Pembantu bulanan yang telah

ditandatangani oleh bendahara dan diketahui oleh KPA.

Bendahara wajib menyusun LPJ secara bulanan atas uang yang dikelolanya. LPJ di

susun berdasarkan Buku Kas Umum, Buku Pembantu dan Buku Pengawasan Anggaran

yang telah diperiksa oleh KPA dan telah direkonsiliasi di KPPN. LPJ wajib

disampaikan secara bulanan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan

dilampirkan salinan rekening koran bulan laporan kepada :

1. Biro Perencanaan dan Keuangan cq. Bagian Keuangan

2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

Buku Pembantu pada BPP meliputi : Buku Pembantu BPP, Buku Pembantu UP, Buku

Pembantu Kas, Buku Pembantu LS Bendahara, Buku Pembantu Pajak. Tata cara

pembukuan BPP dilakukan sesuai dengan Per Dirjen Nomor 47/PB/2009 Lampiran I.

LPJ-BPP menjadi dokumen sumber pembukuan bagi Bendahara Pengeluaran. LPJ-BPP

disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat 5 (lima) hari kerja bulan

berikutnya.


B. PENGAWASAN PELAKSANAAN ANGGARAN

Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dilakukan sebagai berikut:

1. KPA wajib melakukan pemeriksaan kas bendahara sekurang-kurangnya 1 (satu) kali

dalam 3 (tiga) bulan.

2. KPA dapat membentuk Tim Pemeriksa Kas Intern untuk melakukan pemeriksaan

kas bendahara. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kas Intern dan Register Penutupan

Kas dikirimkan kepada :

a) Inspektur BPOM.

b) Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM cq Bagian Keuangan.

C. REVISI ANGGARAN

Revisi Anggaran adalah perubahan Rincian Anggaranyang telah ditetapkan

berdasarkan Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara(APBN) TA. 2016 dan disahkan

dalam DIPATA. 2016.

Dalam hal RKA-K/L, DIPA dan POK memerlukan penyesuaian sebagai akibat

perubahan kebutuhan dan percepatan pencapaian kinerja, KPA dapat melakukan

perubahan RKA-K/L, DIPA dan POK sesuai tata cara revisi dalam PMK Nomor

15/PMK.02/2016tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA. 2016.

1. Ruang Lingkup Revisi

RuangLingkupRevisiAnggaran meliputi perubahan rincian anggaran pada Bagian

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (BA K/L) dan Bagian Anggaran Bendahara

Umum Negara (BA BUN) terdiriatas:

a. Perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu

anggaran;

b. Perubahan rincian anggaran dan/atau pergeseran anggarandalam hal pagu

anggaran tetap; dan/atau

c. Revisiadministrasi yang disebabkan oleh kesalahan administrasi, perubahan

rumusan yang tidak terkait dengan anggaran, dan/atau pemenuhan persyaratan

dalam rangka pencairan anggaran;

1.1. Revisi Anggaran berupa perubahan rincian anggaran yang disebabkanpenambahan

atau pengurangan pagu anggaranantara lain meliputi:

a. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP;


b. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri

dan dalam negeri, termasuk Penerusan Pinjaman/hibah;

c. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari SBSN, termasuk

penggunaan sisa dana penerbitan SBSN yang tidak terserap pada tahun 2015;

d. perubahan anggaran berupa pagu untuk belanja pemerintah pusat

pengesahan belanja yang bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri yang

telah closing date;

e. perubahan anggaran belanja dan/atau pembiayaananggaran sebagai akibat

dariperubahan kurs,perubahan parameter, tambahan kewajiban,dan/atau

pemenuhan kewajiban;

1.2. Revisi Anggaran berupa perubahan rincian anggarandan/atau pergeseran rincian

anggaran dalam hal paguanggaran tetap, antara lain meliputi:

a. pergeseran anggaran Bagian Anggaran 999 (BA BUN Pengelola Belanja

Lainnya) ke BA K/ L atau antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran

999 (BA BUN);

b. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yangsama atau antar Program

dalam 1 (satu) bagiananggaran yang bersumber dari rupiah murni

untukmemenuhi kebutuhan Biaya Operasional;

c. pergeseran rincian anggaran untuk Satker Badan Layanan Umum yang

sumber dananya berasal dariPNBP;

d. pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian sisakewajiban pembayaran.

Kegiatan/proyek yangdibiayai melalui SBSN yang melewati tahun

anggaransesuai dengan hasil audit Badan Pengawasan·Keuangan dan

Pembangunan;

e. pergeseran anggaran antar Program dalam 1 (satu)bagian anggaran untuk

memenuhi kebutuhanIneligible Expenditure atas Kegiatan yang dibiayai

daripinjaman dan/atau hibah luar negeri;

f. pergeseran anggar:an antara Program lama danPogram baru dalam rangka

penyelesaian administrasiDIPA sepanjang telah disetujui Dewan

PerwakilanRakyat;

g. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yangsama dalam rangka

penyediaan dana untukpenyelesaian restrukturisasi Kementerian/Lembaga;

h. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yangsama dalam rangka

memenuhi kebutuhan selisihkurs;

i. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yangsama dalam rangka

penyelesaian tunggakan tahunlalu;


j. pergeseran anggaran pembayaran kewajiban utangsebagai dampak dari

perubahan komposisi instrumentpembiayaan utang;

k. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) lokasi yang samaatau antar lokasi

dan/atau antar kewenangan dalamrangka tugas pembantuan, urusan

bersama,dan/ atau dekonsentrasi;

l. pergeseran anggaran dalam rangka pembukaankantor baru;

m. pergeseran anggaran dalam rangka penanggulanganbencana;

n. pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaianputusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatanhukum tetap (inlcracht);

o. pergeseran anggaran dalam rangka rekomposisipendanaan antar tahun terkait

dengan kegiatankontrak tahun jamak;

p. pergeseran anggaran dari BA K/L ke BA BUN;

q. pergeseran anggaran antar jenis belanja dalam1 (satu) Program yang sama

sepanjang pergeserananggaran merupakan Sisa Anggaran Kontraktualatau

Sisa Anggaran Swakelola;

r. pergeseran anggaran dalarn rangka pemenuhankewajiban negara sebagai

akibat dari keikutsertaan sebagai anggota organisasi internasional; dan/ atau

s. penggunaan anggaran dalam BA BUN yang belumdialokasikan dalam DIPA

BUN

Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud diatas dapat dilakukan dalam 1 (satu)

Keluaran (Output) yangsama atau antar Keluaran (Output), dalam 1

(satu)Kegiatan yang sama atau antar Kegiatan, dan/atau dalam1 (satu) Satker

yang sama atau antar Satker.

1.3. Revisi administrasi:

Yang disebabkan kesalahanadministrasiantaralain meliputi:

a. ralat kode akun dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi sepanjang dalam

peruntukan dan sasaran yang sama, termasuk yang mengakibatkan perubahan

jenis belanja;

b. ralatkode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara(KPPN);

c. ralatkode kewenangan;

d. ralatkode lokasi dan/atau lokasi KPPN;

e. ralatkode bagian anggaran dan/atau Satker;

f. ralat volume, jenis, dan satuan Keluaran (Output) yang berbedaantara RKA-

K/L dan RKP atau hasil kesepakatan DPR-RI dengan Pemerintah;

g. ralat rencana penarikan dana/atau rencana penerimaan dalam halaman III

DIPA;


h. ralat tata cara penarikan PHLN/PHDN, termasuk penerusan pinjaman;

i. ralat cara penarikan SBSN;

j. ralat nomor register pembiayaan proyek melalui SBSN; dan/atau

k. ralat karena kesalahan aplikasi berupa tidak berfungsinya sebagian atau

seluruh fungsi matematis aplikasi RKA-K/L DIPA.

yang disebabkan oleh perubahan rumusan yang tidak terkait dengan

anggaranantaralain meliputi:

a. perubahan/penambahan nomor register pinjaman dan/ atau hibah luar

negeri;

b. perubahan/penambahan nomor register SBSN;

c. perubahan pejabat perbendaharaan;

d. perubahan nomenklatur bagian anggaran, Program/Kegiatan, dan/atau

Satker;

e. perubahan/penambahan cara penarikan PHLN/PHDN, termasuk

Penerusan Pinjaman;

f. perubahan/penambahan cara penarikan SBSN; dan/atau

g. perubahan rumusan sasaran kinerja dalam database RKA-K/L DIPA.

yang disebabkan oleh pemenuhan persyaratan dalam rangka pencairan anggaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. penghapusan/perubahan/pencantuman halaman IV DIPA; dan/atau

b. penggunaan dana Keluaran (Output} cadangan

2. Batasan Revisi

Revisi Anggaran dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan

penguranganalokasianggaranterhadap:

a. kebutuhan biaya pegawai operasional (komponen 001), kecuali untuk memenuhi

alokasi gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji pada Satker lain;

b. komponen berkarakteristik operasional non-belanja pegawai (komponen 002,

komponen 003, komponen 004, dan komponen 005), kecuali untuk memenuhi

alokasi gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji, dan/atau dalam peruntukkan

yang sama;

c. pembayaran berbagai tunggakan;

d. Rupiah Murni Pendamping sepanjang paket pekerjaan masih berlanjut (on-going);

dan/atau

e. paket pekerjaan yang telah dikontrakkan dan/ atau direalisasikan dananya

sehingga dananya menjadi minus.


Revisi Anggarandapatdilakukan sepanjang tidak mengubah target kinerja dengan

ketentuan:

a) Tidak mengubah sasaran Program;

b) Tidak mengubah jenis dan satuan Keluaran (Output) Kegiatan; atau

c) Tidak mengurangi volume Keluaran (Output) kecuali bagi usul Revisi Anggaran

yang disebabkan oleh adanya kebijakan pemotongan anggaran, pengurangan

pinjaman proyek atau Keadaan Kahar.

Dalam hal terdapat kebijakan pemotongan anggaran, pengurangan pinjaman proyek

atau Keadaan Kahar, usulan Revisi Anggaran terkait dengan pengurangan volume

Keluaran (Output) dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Dalam hal volume Keluaran (Output) yang berkurang merupakan volume

Keluaran (Output) dari Kegiatan Prioritas Nasional, usul pengurangan volume

Keluaran (Output) ditelaah dalam pertemuan tiga pihak yaitu antara Kementerian

Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian/Lembaga yang

bersangkutan;

b. Dalam hal volume Keluaran (Output) yang berkurang selain volume Keluaran

(Output) dari Kegiatan Prioritas Nasional, usul pengurangan volume Keluaran

(Output) disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna

Anggaran untuk mendapat persetujuan;

c. Pengurangan volume Keluaran (Output) sebagaimana huruf a dan huruf b

digunakan sebagai acuan perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan

Rencana Kerja Pemerintah 2016;

d. Melampirkan surat pernyataan bahwa volume Keluaran (Output) yang diusulkan

berkurang tersebut merupakan volume Keluaran (Output) dari Kegiatan Prioritas

Nasional atau bukan.

Dalam hal Revisi Anggaran mengakibatkan pengurangan volume Keluaran (Output)

dari Kegiatan Prioritas Nasional, Usul revisi Anggaran diajukan oleh Sekretaris

Utama kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Deputi terkait di Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam hal Revisi Anggaran mengakibatkan pengurangan volume Keluaran (Output)

dari Kegiatan non-Prioritas Nasional, Usul revisi Anggaran diajukan oleh Sekretaris

Utama kepada Direktur Jenderal Anggaran berdasarkan Surat Persetujuan Kepala

BPOM.


Surat Persetujuan berisi pernyataan yang menyatakan secara tegas bahwa Kepala

BPOM selaku PenggunaAnggaran dan/atau Pejabat Eselon I sebagai penanggung

jawab Program telah menyetujui pengurangan volume Keluaran (Output).

Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang samadalam rangkapenyelesaian

tunggakan tahun lalu dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi volumeKeluaran

(Output) dalam DIPA.Dalam hal jumlah seluruh tunggakan tahun yang lalu per

DIPA per Satkernilainya:

a. sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), harus dilampiri surat

pernyataan dari KPA;

b. di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)sampai dengan

Rp2.000.000.000,00 (dua miliarrupiah), harus dilampiri hasil verifikasi dari APIP

K/L;dan

c. di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah),harus dilampiri hasil verifikasi dari

BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Tunggakan tahun lalu terkait :

a. belanja pegawai khusus gaji dan tunjangan yangmelekat pada gaji;

b. tunjangan kinerja sesuai dengan peraturan yangberlaku;

c. uang makan;

d. belanja perjalanan dinas pindah;

e. langganan daya dan jasa;

f. tunjangan profesi guru/dosen;

g. tunjangan kehormatan profesor;

h. tunjangan tambahan penghasilan guru PegawaiNegeri Sipil;

i. tunjangan kemahalan hakim;

j. tunjangan hakim ad hoc;

k. imbalan jasa layanan Bank/Pos Persepsi;

l. pembayaran jasa bank penatausahaanpenerusanpinjaman;

m. bahan makanan dan/ atau perawatan tahanan untuk tahanan/narapidana;

dan/atau

n. pembayaran provisi benda meterai,

yang alokasi dananya tidak cukup tersedia atau belumdibayarkan pada tahun

sebelumnya, dapat dibebankanpada DIPA tahun anggaran berjalan tanpa

melaluimekanisme revisi DIPA sepanjang alokasi anggaran untukperuntukan yang

sama sudah tersedia.


Untuk tunggakan lain dan/atau tunggakan yang alokasi anggarannya belumtersedia,

dapat dibebankan pada DIPA tahun anggaranberjalan, dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. merupakan tagihan atas pekerjaan/penugasan yangalokasi anggarannya cukup

tersedia pada DIPA tahunlalu; dan

b. pekerjaan/penugasannya telah diselesaikan tetapibelum dibayarkan sampai

dengan akhir tahunanggaran lalu.

Pergeseran anggaran antarjenis dalam 1 (satu) Programyang sama sepanjang

pergeseran anggaran merupakanSisa Anggaran Kontraktual atau Sisa Anggaran

Swakelola :

g. Sisa Anggaran Kontraktual, atau Sisa Anggaran Swakelola tersebut dapat

digunakanuntuk meningkatkan volume Output pada Kegiatan yang sama atau

untuk meningkatkan volumeOutput pada Kegiatan lain dalam Program yang

sama;

h. Sisa Anggaran Kontraktual atau Sisa Anggaran Swakelola tersebut dapat

digunakanuntuk membiayai hal-hal yang bersifat prioritas,mendesak, kedaruratan,

atau yang tidak dapat ditundasetelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan;

i. Hal-hal yang bersifat prioritas, mendesak, kedaruratan,atau yang tidak dapat

ditunda merupakan Kegiatan-Kegiatan K/L yang telah ditetapkan dalam rencana

kerja K/L dan/atau kebijakan pemerintahyang ditetapkan dalam TA. 2016.

Keterlibatan peran APIP

Penyesuaian peran APIP dalam proses Revisi Anggaran, sehingga APIP K/L hanya

terlibat dalam hal :

Perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan

pagu anggaran belanja;

Penggunaan dana Output Cadangan;

Reviu tunggakan dengan nilai antara Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

sampai dengan Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah); dan

Mengusulkan/rekomendasi penghapusan catatan dalam halaman IV DIPA yang

dicantumkan oleh APIP K/L pada saat pmbahasan RKA-K/L.

3. Kewenangan dan Tata Cara Revisi

Kewenangan penyelesaian Revisi Anggaran dibagi dalam 4 kelompok yakni: Revisi

Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran, Revisi Anggaran pada Direktorat

Jenderal Perbendaharaan, Revisi Anggaran pada Kuasa Pengguna Anggaran serta

Revisi Anggaran yang memerlukan Persetujuan DPR RI.


3.1. Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran

3.1.1. Revisi anggaran yang dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Anggaran yang

memerlukan penelaahan meliputi:

a) perubahan anggaran termasuk perubahan rinciannya, terdiri atas:

i. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP;

ii. percepatan penarikan PHLN dan/atau PHDN, termasuk penerusan

Pinjaman;

iii. penambahan hibah luar negeri atau hibah dalamnegeri terencana yang

diterima oleh Pemerintahc.q. Kementerian Keuangan setelah Undang-

Undangmengenai APBN atau Undang-Undangmengenai APBN Perubahan

TA2016 ditetapkan dan kegiatannya dilaksanakanoleh

Kementerian/Lembaga;

iv. pengurangan alokasi pinjaman proyek termasukpengurangan alokasi

Penerusan Pinjaman,pengurangan alokasi hibah luar negeri dandalam negeri

termasuk hibah luar negeri atauhibah dalam negeri yang

diterushibahkan,dan/atau pinjaman yang diteruspinjamkan;

v. lanjutan pelaksanaan Kegiatan/proyek yangdananya bersumber dari sisa

dana penerbitanSBSN yang tidak terserap pada tahun 2015;

vi. perubahan anggaran Kegiatan K/Lyang sumber dananya berasal

daripinjaman atau hibah luar negeri sebagai akibatdari penyesuaian kurs;

vii. tambahan alokasi anggaran belanja pegawaisebagai akibat dari selisih kurs;

viii. penambahan alokasi anggaran pembayarankewajiban utang;

ix. penambahan alokasi anggaran Subsidi Energi;

x. penambahan alokasi anggaran pembayarancicilan pokok utang;

xi. penambahan alokasi . anggaran dalam rangkaPMN;

xii. perubahan pagu anggaran kewajibanpenjaminan Pemerintah;

xiii. perubahan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

xiv. pengurangan volume Keluaran (Output).

b) pergeseran anggaran termasuk perubahan rinciannyadalam hal pagu tetap,

terdiri atas:

i. pergeseran anggaran antar Program dalam 1 (satu) bagian anggaran untuk

memenuhikebutuhan Ineligible Expenditure atas Kegiatan yang dibiayai dari

pinjaman dan/ atau hibah luarnegeri;

ii. pergeseran anggaran Bagian Anggaran 999.08(BA BUN Pengelola Belanja

Lainnya) ke BA K/L;


iii. pergeseran anggaran antar subbagian anggarandalam Bagian Anggaran 999

(BA BUN);

iv. pergeseran anggaran Bagian Anggaran 999.08(BA BUN Pengelola Belanja

Lainnya) keBA K/Lterkait dengan pemberian penghargaan danpengenaan

sanksi atas pelaksanaan anggaranbelanja K/L;

v. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program dalam wilayah kerja Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil Ditjen

Perbendaharaan)yang berbeda atauantar program dalam 1 (satu) Bagian

Anggaranyang bersumber dari rupiah murni dalam rangkamemenuhi

kebutuhan Biaya Operasional;

vi. pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaiansisa kewajiban pembayan;

vii. Kegiatan/proyekyang dibiayai melalui SBSN yang melewati tahunanggaran

sesuai hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

viii. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) BagianAnggaran untuk memenuhi

kebutuhan IneligibleExpenditure atas kegiatan yang dibiayai dari pinjaman

dan/atau hibah luar negeri;

ix. pergeseran anggaran antara Program lama danProgram baru dalam rangka

penyelesaianadministrasi DIPA sepanjang telah disetujuiDPR;

x. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Programyang sama dalam rangka

penyediaan danauntuk penyelesaian restrukturisasi K/L;

xi. pergeseran anggaran belanja K/Ldalam 1 (satu) Program dalam wilayahkerja

Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang berbeda dalam rangkamemenuhi

kebutuhan selisih kurs;

xii. pergeseran anggarandalam 1 (satu) Programdalam wilayah kerja Kanwil

Ditjen Perbendaharaan yang berbeda dalamrangka penyelesaian tunggakan

tahun lalu;

xiii. pergeseran anggaranpembayaran kewajibanutang sebagai dampak dari

perubahankomposisi instrumen pembiayaan utang;

xiv. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) provinsi/kabupaten/kota yang sama atau

antar provinsi/kabupaten/kota untuk Kegiatan dalam rangkatugas

pembantuan dan urusan bersama;

xv. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) provinsiatau antar provinsi untuk

Kegiatan dalamrangka dekonsentrasi;

xvi. pergeseran anggaran antar kewenangan untukKegiatan dalam rangka tugas

pembantuan dan.urusan bersama, dan/atau dekonsentrasi;

xvii. pergeseran anggaran dalam rangka pembukaankantor baru;

xviii. pergeseran anggaran dalam rangkapenanggulangan bencana;


xix. pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaianputusan pengadilan yang

telah mempunyaikekuatan hukum tetap (inlcracht);

xx. pergeseran anggaran Kegiatan Kontrak TahunJamak dalam rangka

rekomposisi pendanaanantar tahun;

xxi. pergeseran anggaran dari BA K/L ke BA BUN;

xxii. pergeseran anggaran antar jenis antar dalam1 (satu) Program sepanjang

pergeseran anggaranmerupakan Sisa Anggaran Kontraktual atau

SisaAnggaran Swakelola untuk membiayai hal-halyang bersifat prioritas,

mendesak, kedaruratan,atau yang tidak dapat ditunda;

xxiii. pemenuhan kewajiban negara sebagai akibatdari keikutsertaan sebagai

anggota organisasiinternasional;

xxiv. penggunaan anggaran dalam BA BUN yang belumdialokasikan dalam DIPA

BUN;

xxv. perubahan/penambahan cara penarikanPHLN/PHDN, termasuk Penerusan

Pinjaman;

xxvi. perubahan rumusan sasaran kinerja dalamdatabase RKA-K/L DIPA;

xxvii. penghapusan/perubahan/pencantumancatatan dalam halaman IV DIPA

terkait denganpenggunaan dana Keluaran (Output) cadangandan/atau terkait

dengan BA BUN yang masihmemerlukan penelaahan dan/atau

harusdilengkapi dokumen terkait;

xxviii. penggunaan dana Keluaran (Output) cadangan;

xxix. perubahan anggaran sebagai akibat dariPerubahan atas APBN TA 2016;

xxx. perubahan anggaran sebagai akibat darikebijakan penghematananggaran;

dan/atau

xxxi. perubahan anggaran sebagai akibat dariperubahan atas Kebijakan Prioritas

PemerintahYang Telah Ditetapkan dalam Undang-Undangmengenai APBN

atau Undang-Undang mengenaiAPBN Perubahan.

3.1.2. Revisi anggaran yang dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Anggaran yang

tidak memerlukan penelaahan meliputi:

a) perubahan anggaran belanja Pemerintah Pusatberupa pagu untuk pengesahan

belanja yangbersumber dari pinjaman/hibah luar negeri yangtelah closing date;

b) pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Keluaran(Output) yang sama atauantar

Keluaran (Output),dalam 1 (satu) Kegiatan yang sama atau antarKegiatan, antar

Satker, antar lokasi, dan/ atau antarkewenangandalam wilayah kerja Kanwil

Ditjen Perbendaharaanyang berbeda;

c) penghapusan/perubahan/pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA


d) ralat volume, jenis, dan satuan Keluaran (Output) yang berbeda antara RKA-

K/L dan RKP atau basil kesepakatan DPR dengan Pemerintah;

e) revisi administrasi yang disebabkan oleh perubahanrumusan yang tidak terkait

dengan anggaran; dan/atau

f) revisi administrasi yang disebabkan oleh pemenuhanpersyaratan dalam rangka

pencairan anggaran

3.1.3. Mekanisme Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran dapat

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Untuk satker Pusat

i. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Kepala Unit Kerja menyampaikan

usulan revisi kepada Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan yang dilampiri

dokumen pendukung berupa :

Surat Usulan Revisi Anggaran yang dilampiri Matriks Perubahan(semula –

menjadi) sesuai Lampiran 3 dan/atau Lampiran 4;

BackupRKA-K/L DIPA usulan revisi dalam bentuk

d01_06301_00_xxxxxx_x.s16; dan

Dokumenpendukung terkait.

ii. PPK tidak melakukan pencairan anggaran yang direvisi selama proses

pengesahan sehingga tidak mengakibatkan pagu minus;

iii. Biro Perencanaan dan Keuangan meneliti usulan Revisi Anggaran dan

kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh Kepala Unit Kerja/KPA dan

menyampaikan kepada APIP untuk dilakukan reviu;

iv. Biro Perencanaan dan Keuangan menyusun dan menyampaikan surat

permohonan revisi anggaran yang ditandatangani Sekretaris Utama BPOM

kepada Direktur Jenderal Anggaran dengan melampirkan dokumen

pendukung berupa :


menjadi);

ADKRKA-K/L DIPA revisi;

RKA Satker;

Copy DIPA terakhir; dan


v. Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan penelaahan revisi bersama

Direktorat Anggaran II dan menandatangani berita acara penelaahan revisi;


vi. Apabila usulan Revisi Anggaran disetujui, KPA melalui Biro Perencanaan

dan Keuangan menerima Surat pengesahan Revisi Anggaran yang dilampiri

notifikasi dari sistem;

vii. Direktorat Jenderal Anggaran akan melakukan upload back up RKA-K/L atau

DIPA ke web RKA-K/L online, dan akan mencetakan SP DIPA

Induk/DIPA Petikan hasil revisi;

viii. Berdasarkan surat pengesahan revisi DIPA tersebut, Biro Perencanaan dan

Keuangan menerbitkan revisi POK dilampiri surat pengesahan revisi DIPA;

ix. Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan update revisi DIPA

berdasarkan RKA-K/L online.

b. Untuk satker Balai Besar/Balai POM

i. Usulan revisi diajukan oleh PPK/KPA satker Balai Besar/Balai POM

kepada Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan yang dilampiri dokumen

pendukung berupa :



RKA Satker

Backup RKAKL-DIPA usulan revisi dalam bentuk

d01_06301_00_xxxxxx_x.s16; dan





kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh PPK/KPA dan

menyampaikan kepada APIP untuk dilakukan reviu;

iv. Biro Perencanaan dan Keuangan menyusun dan menyampaikan surat

permohonan revisi anggaran yang ditandatangani Sekretaris Utama BPOM

kepada Direktur Jenderal Anggaran dengan melampirkan dokumen

pendukung berupa :


menjadi);


RKA Satker;




v. Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan penelaahan revisi bersama

Direktorat Anggaran II dan menandatangani berita acara penelaahan revisi;

vi. Apabila usulan Revisi Anggaran disetujui, KPA melalui Biro Perencanaan



vii. Direktorat Jenderal Anggaran akan melakukan upload back up RKA-K/L

atau DIPA ke web RKA-K/L online, dan akan mencetakan SP DIPA

Induk/DIPA Petikan hasil revisi;

viii. Berdasarkan surat pengesahan revisi DIPA tersebut, Satker Balai Besar/Balai

POM menerbitkan revisi POK dilampiri surat pengesahan revisi DIPA;

ix. Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan update revisi DIPA


3.2. Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan

3.2.1. Revisi Anggaran pada Kanwil Ditjen Perbendaharaanmeliputi revisi terkait

dengan:

a. lanjutan pelaksanaan Kegiatan yang dananyabersumber dari PHLN dan/atau

PHDN;

b. penambahan penerimaan hibah langsung;

c. penggunaan anggaran belanja yang bersumber dariPNBP di atas pagu

APBN untuk Satker BadanLayanan Umum;

d. pergeseran anggaran dalam 1 (Satu) Keluaran(Output) yang sama, dalam 1

(satu) Kegiatan yangsama,dan dalam 1 (satu) Satker yang sama dalam1 (satu)

wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan;

e. pergeseran anggaran antar Keluaran (Output), dalam1 (satu) Kegiatan yang

sama, dan dalam 1 (satu)Satker yang sama dalam 1 (satu) wilayah kerja

Kanwil Ditjen Perbendaharaan;

f. pergeseran anggaran dalam 1 (Satu) Keluaran(Output) yang sama, dalam 1

(satu) Kegiatan yangsama, dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah

kerjaKanwil Ditjen Perbendaharaan;

g. pergeseran anggaran antar Keluaran (Output), dalam1 (satu) Kegiatan yang

sama, dan antar Satker dalam1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah

DirektoratJenderal Perbendaharaari;

h. pergeseran anggaran antar Kegiatan, dalam 1 (satu)Satker yang sama, dalam

1 (satu) wilayah kerjaKanwil Ditjen Perbendaharaan;


i. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Kegiatan yangsama, dan antar Satker

dalam 1 (satu) wilayah kerjaKantor Wilayah Direktorat Jenderal

Perbendaharaan;

j. pergeseran anggaran Sisa Anggaran Kontraktual atauSisa Anggaran

Swakelola dalam 1 (satu) Satker dalamrangka meningkatkan volume

Keluaran (Output);dan/atau

k. ralat karena kesalahan administrasi dalam wilayah kerjaKantor Wilayah

Direktorat Jenderal Perbendaharaaanselain ralat volume, jenis, dan satuan

Keluaran(Output) yang berbeda antara RKA-K/L dan RKP atau hasil

kesepakatan DPR dengan. Pemerintah.

3.2.2. Mekanisme Revisi Anggaran pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan dapat


a. Untuk satker Pusat

i. KPA/Kepala Unit Kerja menyampaikan usulan revisi kepada Kepala Biro

Perencanaan dan Keuangan yang dilampiri dokumen pendukung berupa :








kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh PPK/KPA;

iv. Biro Perencanaan dan Keuangan menyampaikan usulan Revisi Anggaran

yang ditandatangani KPA Satker kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan

dengan melampirkan dokumen pendukung berupa:


menjadi);


Copy DIPA Petikan terakhir; dan


v. Apabila usulan Revisi Anggaran disetujui, KPA melalui Biro Perencanaan



vi. Berdasarkan surat pengesahan revisi DIPA tersebut, Biro Perencanaan dan

Keuangan menerbitkan revisi POK dilampiri surat pengesahan revisi DIPA;


vii. Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan update revisi DIPA


b. Untuk satker Balai Besar/Balai POM

i. KPA menyampaikan usulan Revisi Anggaran kepada Kepala kanwil Ditjen

Perbendaharaan dilengkapi dokumen pendukung berupa :


menjadi);

ADK RKA-K/L DIPA Revisi;

Copy DIPA Petikan terakhir; dan


ii. Apabilausulan Revisi Anggaran disetujui, KPA menerima Surat pengesahan

Revisi Anggaran yang dilampiri notifikasi dari sistem;

iii. Berdasarkan surat pengesahan revisi DIPA tersebut, KPA Satker Balai

Besar/Balai POM menerbitkan revisi POK;

iv. Satker Balai Besar/Balai POM melakukan update revisi DIPA berdasarkan

RKA-K/L online.

3.3. Revisi Anggaran pada Kuasa Pengguna Anggaran

3.3.1. Revisi Anggaran dapat dilakukan pada KPA dengan ketentuan sebagai berikut:

a. melekat pada gaji;

b. tidak mengurangi/merelokasi anggaran belanjamengikat; .

c. pergeseran komponen input untuk kebutuhan BiayaOperasional; dan

d. Pergeseran komponen input dalam 1 (satu) Keluaran(Output) atau antar

Keluaran (Output) dalam 1 (satu)Kegiatan dan dalam 1 (satu) Satker.

3.3.2. Mekanisme Revisi Anggaran pada KPA dapat dilakukan dengan ketentuan

sebagai berikut:

a. Untuk Satker Pusat

i. PPK/ KPA menyampaikan usulan revisi kepada Kepala Biro Perencanaan

dan Keuangan yang dilampiri dokumen pendukung berupa :



Dokumen pendukung terkait.

ii. Biro Perencanaan dan Keuangan meneliti dan memeriksa kelengkapan

dokumen pendukung, dan mengubah ADK RKA Satker melalui aplikasi

RKA-K/L-DIPA dan mencetak POK;


iii. KPA menetapkan perubahan POK;

iv. Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan update revisi POK.

b. Untuk Satker Balai/Balai Besar POM

i. PPK menyampaikan usulan revisi kepada KPA satker Balai Besar/Balai

POM yang dilampiri dokumen pendukung berupa :




ii. Satker Balai Besar/Balai POM melakukan perubahan pada aplikasi RKA-

K/L-DIPA dan mencetak POK;

iii. KPA menetapkan perubahan POK;

iv. KPA menyampaikan back upRKA-K/L-DIPA revisi kepada Biro

Perencanaan dan Keuangan sebagai bahan up dating data komputer di Biro

Perencanaan dan Keuangan;

3.4. Revisi Anggaran yang Memerlukan Persetujuan DPR-RI

3.4.1. Revisi Anggaran yang Memerlukan Persetujuan DPR-RI meliputi:

a. tambahan Pinjaman Proyek Luar Negeri/Pinjaman Dalam Negeri baru setelah

Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2015 ditetapkan;

b. pergeseran anggaran antar fungsi/unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat

Eselon I selaku penanggung jawab Program yang memiliki alokasi

anggaran(portofolio), dalam 1 (satu) Kementerian/Lembaga; dan/atau

c. Pergeseran anggaran antar Program kecuali untuk:

i. memenuhi .kebutuhanBiaya Operasionalsepanjang dalam Bagian Anggaran

yang sama;

ii. pergeseran anggaran antar Program dalam1 (satu) Bagian Anggaran untuk

memenuhikebutuhan Ineligible Expenditure atas Kegiatanyang dibiayai dari

pinjaman dan/ atau hibah luarnegeri;

iii. penyediaan dana untuk penyelesaian likuidasi satker sepanjang likuidasi

Satker sudahdisetujui oleh DPR;dan/atau

iv. penyelesaian administrasi DIPA baru dalam1 (satu) satkerbagi

Kementerian/Lembaga yangmengalami perubahan

nomenklatur/strukturorganisasi sepanjang total pagu

Kementerian/Lembaga tetap, dan pagu Program lama danProgram baru

sudah disetujui DPR.


3.4.2. Mekanisme Revisi Anggaran yang memerlukan persetujuan DPR-RI dapat


c. Untuk satker Pusat dan Balai

i. Usulan revisi diajukan oleh Sekretaris Utama kepada Pimpinan Komisi IX

DPR RI untuk mendapat persetujuan;

ii. Berdasarkan persetujuan Pimpinan Komisi IX DPR RI, Sekretaris Utama

mengajukan usulan revisi anggaran kepada Direktur Jenderal Anggaran

dilengkapi dokumen pendukung berupa :


menjadi);


RKA Satker;



iii. Apabila usulan Revisi Anggaran disetujui, Direktorat Jenderal Anggaran

menetapkan Revisi DHP RKA-K/L dan Surat pengesahan Revisi Anggaran

yang dilampiri notifikasi dari sistem;

iv. Berdasarkan surat pengesahan revisi DIPA tersebut, Biro Perencanaan dan

Keuangan menerbitkan revisi POK Pusat dilampiri surat pengesahan revisi

DIPA;

v. Berdasarkan surat pengesahan revisi DIPA tersebut, Satker Balai Besar/Balai

POM menerbitkan revisi POK dilampiri surat pengesahan revisi DIPA;

vi. Biro Perencanaan dan Keuangan dan Satker Balai Besar/Balai POM

melakukan update revisi DIPA berdasarkan RKA-K/L online.

4. Batas Akhir Penerimaan Usul Revisi Anggaran

4.1. Batas akhir penerimaan usul Revisi Anggaran untuk TA. 2016 ditetapkan sebagai

berikut:

a. Tanggal 30 Oktober 2016 untuk Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal

Anggaran;

b. Tanggal 30 Nopember 2016 untuk Revisi Anggaran pada Kanwil Ditjen

Perbendaharaan.

c. Tanggal 15 Desember 2016 untuk Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal

Anggaran berkaitan antara lain pergeseran anggaran untuk belanja pegawai;

pergeseran anggaran dari BA 999.08 ke BA K/L; kegiatan yang dananya

bersumber dari PNBP, PLN, HLN terencana, dan HDN terencana serta

Pinjaman Dalam Negeri dan kegiatan yang membutuhkan data/dokumen yang


harus mendapat persetujuan DPR, persetujuan Menteri Keuangan, hasil audit

eksternal dan sejenisnya.

d. Tanggal 30 Desember 2016 untuk Revisi Anggaran kepada Direktorat Jenderal

Anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan lingkup BA BUN, pergeseran

anggaran untuk bencana alam, dan revisi dalam rangka pengesahan.

e. Tanggal 30 Desember 2016 untuk Revisi Anggaran kepada Direktorat Jenderal

Perbendaharaandalam rangka pengesahan anggaran belanja yang dibiayai dari

hibah langsung.

4.2. Dalam hal penyelesaian Revisi Anggaran ditemukan kesalahan berupa: kesalahan

pencantuman kantor bayar (KPPN), kesalahan pencantuman kode lokasi, kesalahan

pencantuman sumber dana, terlanjur memberikan approval/persetujuan revisi,

tidak tercantumnya catatan pada halaman IV DIPA dan DIPA belum

direalisasikan, atas kesalahan tersebut dapat dilakukan revisi secara otomatis.

D. PELAPORAN

Penanggungjawab Kegiatan secara berjenjang melaporkan hasil kegiatan yang

dikelolanya dan realisasi anggaran sebagai akibat pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai

dengan DIPA Petikan, kepada PPK.

PPK setelah melakukan kompilasi, melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan maupun

bahan informasi tentang anggaran yang dikelola sebagai pertanggungjawaban kepada

Kepala Satker selaku Pemegang Kuasa Pengguna Anggaran dan Biro Perencanaan dan

Keuangan.

Laporan yang harus diserahkan kepada Kepala Satker dan Biro Perencanaan dan

Keuangan, terdiri dari :

1. Laporan Keuangan

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI) merupakan prosedur

dalam siklus akuntansi yang dilaksanakan pada lingkup BPOM yang dalam

pelaksanaannya memproses transaksi keuangan, barang dan transaksi laninnya untuk

menghasilkan Laporan Keuangan yang dapat bermanfaat bagi pengguna Laporan

Keuangan. SAI akan dapat berjalan apabila memenuhi unsur-unsur pokok sebagai

berikut :

a. Formulir/dokumen sumber

b. Jurnal

c. Buku Besar

d. Buku pembantu


e. Laporan

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan akan berjalan dengan baik, apabila

BPOM dapat mengkoordinasikan unsur-unsur menjadi satu kesatuan yang

dilaksanakan oleh unit akuntansi dan pelaporan keuangan. Dengan alasan tersebut

maka untuk melaksanakan SAI, BPOM harus membentuk Unit Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan Instansi sesuai dengan hierarki organisasi dengan tujuan agar

proses akuntansi dapat berjalan dengan baik.

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI) terdiri dari Unit Akuntansi

Pelaporan Keuangan dan Unit Akuntansi Pelaporan Barang Milik Negara (BMN).

Pembentukan kedua unit akuntansi dan pelaporan keuangan tersebut dimaksudkan

agar penyelenggaraan pencatatan atas transaksi aset berupa BMN terjadi check and

balance sebagai bagian dari penyelenggaraan pengendalian internal di masing-masing

unit akuntansi dan pelaporan keuangan di BPOM.

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di BPOM terdiri dari :

1. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggara (UAKPA)

yang berada pada tingkat Satker. Penanggung Jawab UAKPA adalah Kepala

Satker.

2. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran (UAPA) yang

berada pada tingkat BPOM. Penanggung Jawab UAPA adalah Kepala BPOM.

Sedangkan Unit Akuntansi dan Pelaporan BMN, terdiri dari :

1. Unit Akuntansi dan Pelaporan Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) yang berada

pada tingkat Satker

2. Unit Akuntansi dan Pelaporan Pengguna Barang (UAPB) yang berada pada

tingkat BPOM.

Mengingat pentingnya pembentukan Unit Akuntansi dan Pelaporan, maka BPOM

wajib menetapkan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan serta Unit Akuntansi

dan Pelaporan Barang pada level Unit akuntansi dan pelaporan instansi. Hal ini

bertujuan agar dalam pelaksanaan akuntansi dapat berjalan lebih tertib dan masing-

masing Unit Akuntansi dan Pelaporan bertanggungjawab sesuai dengan

kewenangannya masing-masing.

Pembentukan Unit Akuntansi dam Pelaporan akan terkait dengan sumber daya

manusia yang melaksanakannya. Pengendalian internal akan berjalan maksimal

apabila Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Unit Akuntansi dan Pelaporan

Barang dilaksanakan oleh pelaksana yang berbeda. Namun demikian, apabila dalam

unit akuntansi dan pelaporan mengalami kendala dalam jumlah sumber daya


manusia, maka apabila terjadi rangkap tugas harus dilakukan supervisi dengan ketat

untuk menghindari kecurangan dan kesalahan penyajian laporan keuangan.

Berikut struktur organisasi Unit Akuntansi Pelaporan Instansi pada BPOM :

a. Tingkat UAKPA

b. Tingkat UAPA

Unit Akuntansi dan Pelaporan Tingkat Instansi melaksanakan fungsi akuntansi dan

pelaporan atas pelaksanaan anggaran dan penatausahaan BMN sesuai jenjangnya

(UAKPA dan UAPA). Proses akuntansi dan pelaporan tersebut menghasilkan

Kepala Satker/KPA

UAKPA UAKPB

Kasubag Tata Usaha

Pelaksana Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pelaksana Unit Akuntansi Dan Pelaporan Barang Rekonsiliasi

Kepala Badan

UAPA Kepala Biro Perencanaan

dan Keuangan

Pelaksana Unit Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan

Pelaksana Unit Akuntansi Dan

Pelaporan Barang

UAPB Kepala Biro Umum

Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga Kepala Bagian Keuangan

Kepala Subag Verifikasi

Kepala Subag Perlengkapan

Rekonsiliasi


laporan keuangan yang merupakan bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas

atas pengelolaan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimilikinya sesuai

dengan kewenangannya masing-masing. Proses akuntansi dan pelaporan juga

menghasilkan laporan BMN yang selain digunakan sebagai bahan penyusunan

neraca juga dapat digunakan untuk tujuan manajerial.

Proses akuntansi dimulai dari verifikasi Dokumen Sumber. Dokumen Sumber

utama atas terjadinya transaksi keuangan dilingkup enititas terdapat pada UAKPA,

sehingga proses akuntansi terhadap dokumen sumber dilaksanakan oleh UAKPA.

Unit Akuntansi dan Pelaporan pada level diatasnya hanya merupakan Unit

Akuntansi dan Pelaporan keuangan yang bertugas menggabungkan laporan

keuangan dari unit Akuntansi dan Pelaporan di bawahnya.

Selain proses penelaahan Dokumen Sumber dan proses akuntansi lainnya, untuk

meyakinkan data atas laporan keuangan sebelum disusun menjadi laporan keuangan

dan disampaikan kepada stakeholder sesuai dengan ketentuan, dilakukan rekonsiliasi.

Rekonsiliasi meminimalisasi terjadinya perbedaan pencatatan yang berdampak pada

validitas dan akurasi data yang disajikan dalam laporan keuangan. Dalam hal terjadi

perbedaan data, rekonsiliasi dapat mendeteksi dan mengetahui penyebab-penyebab

terjadinya perbedaan. Pelaksanaan rekonsiliasi data laporan keuangan ini juga

merupakan amanat dari pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Rekonsiliasi pada Unit Akuntansi dan Pelaporan Instansi dibagi menjadi 2 (dua)

yaitu :

1. Rekonsiliasi internal, yaitu rekonsiliasi data untuk penyusunan laporan

keuangan yang dilaksanakan antar subsistem pada masing-masing Unit

Akuntansi dan Pelaporan dan/atau antar Unit Akuntansi dan Pelaporan yang

masih dalam 1 (satu) entitas pelaporan, misalnya antar SAK dan SIMAK BMN.

2. Rekonsiliasi eksternal, yaitu rekonsiliasi data untuk penyusunan laporan

keuangan yang dilaksanakan antar unit akuntansi dan pelaporan yang dengan

unit akuntansi dan pelaporan yang lain atau pihak lain yang terkait, tidak dalam

1 (satu) entitas pelaporan, misalnya rekonsiliasi antara UAKPA dengan

UAKBUN.

Dokumen Sumber yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan ditingkat

UAKPA antara lain :

1. Dokumen yang terkait dengan transaksi penerimaan, yaitu :

a. estimasi pendapatan (yang dialokasikan pada DIPA) dan


b. realisasi pendapatan antara lain :bukti penerimaan negara seperti SSBP, dll

2. Dokumen yang terkait dengan transaksi pengeluaran yang terdiri dari SP2D

3. Memo Penyesuaian yang digunakan dalam rangka pembuatan jurnal penyesuaian

untuk transaksi akrual dan jurnal aset.

4. Dokumen yang terkait piutang antara lain kartu piutang, daftar rekapitulasi

piutang dan daftar umur piutang

5. Dokumen yang terkait transaksi persedian, antara lain : buku persediaan dan

laporan persediaan.

6. Dokumen yang terkait transaksi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) antara lain

Kartu KDP, Laporan KDP

7. Dokumen lainnya dalam rangka penyusunan laporan keuangan seperti BAST, SK

Penghapusan, SK Penghentian dan/atau penggunaan kembali atas Aset

Tetap/Aset Tak Berwujud yang dalam kondisi rusak berat, Laporan Hasil

Opname Fisik (LHOF) dll.

Output akhir dari proses akuntansi adalah laporan keuangan. Masing-masing Unit

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BPOM menghasilkan laporan keuangan yang

terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan dan

belanja, yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu

periode.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan entitas

pelaporan mengenai aset, kewajiban, ekuitas dana per tanggal tertentu

3. Laporan Operasional

Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas

dan penggunaannya yang dikelola oleh BPOM untuk kegiatan penyelenggaraan

BPOM dalam suatu periode pelaporan.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun

pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan, daftar rinci, dan analisis atas

nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Laporan Keuangan BPOM yang telah disusun melalui proses akuntansi selanjutnya

direviu oleh Inspektorat, yang hasilnya dituangkan dalam Pernyataan Telah Direviu.


Laporan Keuangan BPOM tahunan harus disertai Pernyataan Telah Direviu yang

ditandatangani oleh Inspektur BPOM dan Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of

Responsibility) yang ditandatangani oleh Kepala BPOM.

Jenis dan periode laporan yang harus disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Laporan Keuangan yang disusun dan disajikan oleh entitas akuntansi dan entitas

pelaporan mengikut sistematika Laporan Keuangan sesuai PMK no.

177/PMK/05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan

Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini disusun dan

disajikan hanya untuk periode pelaporan semesteran (30 Juni tahun anggaran

berjalan) dan untuk periode tahunan (31 Desember tahun anggaran berjalan).

2. Laporan selain Laporan Keuangan yang disajikan dengan jenis dan periode

penyampaian sebagai berikut :

a. Penyampaian Laporan Tingkat UAKPA ke KPPN

No. Periode Pelaporan KeteranganWaktu Penyampaian

Laporan

1 Laporan Bulanan 1 LRA belanja ADK

2 LRA Pengembalian Belanja Soft copy dalam bentuk PDFtanggal 10 bulan berikutnya

3 LRA Pendapatan4 LRA Pengembalian Pendapatan5 Laporan Operasional6 Laporan Perubahan Ekuitas7 Neraca8 Neraca Percobaan

2 Laporan Triwulan I dan 1 LRA belanja ADKTriwulan I tanggal 12 April Tahun berjalan

Laporan Trwulan III 2 LRA Pengembalian Belanja Soft copy dalam bentuk PDF3 LRA Pendapatan4 LRA Pengembalian Pendapatan5 Laporan Operasional6 Laporan Perubahan Ekuitas7 Neraca8 Neraca Percobaan

3 Laporan Semesteransesuai dengan PMK no. 77/PMK.05/2015

sesuai dengan PMK no. 77/PMK.05/2015

7 Juli Tahun berjalan

4 Laporan Tahunansesuai dengan PMK no. 77/PMK.05/2015


20 Januari tahun berikutnya

Triwulan III tanggal 12 Oktober tahun berjalan

Jenis Laporan


b. Penyampaian Laporan tingkat UAKPA ke UAPA


Laporan

1 Laporan Bulanan 1 LRA belanja ADK

2 LRA Pengembalian Belanja Soft copy dalam bentuk PDFtanggal 10 bulan berikutnya

3 LRA Pendapatan4 LRA Pengembalian Pendapatan5 Laporan Operasional6 Laporan Perubahan Ekuitas7 Neraca8 Neraca Percobaan

2 Laporan Triwulan I dan 1 LRA belanja ADKTriwulan I tanggal 12 April Tahun berjalan

Laporan Trwulan III 2 LRA Pengembalian Belanja Soft copy dalam bentuk PDF3 LRA Pendapatan4 LRA Pengembalian Pendapatan5 Laporan Operasional6 Laporan Perubahan Ekuitas7 Neraca8 Neraca Percobaan

3 Laporan Semesteransesuai dengan PMK no. 77/PMK.05/2015


7 Juli Tahun berjalan



20 Januari tahun berikutnya

Triwulan III tanggal 12 Oktober tahun berjalan

Jenis Laporan

c. Penyampaian Laporan Tingkat UAPA ke Kementerian Keuangan Cq. Ditjen

Perbendaharaan


Laporan

1 Laporan Triwulan I dan III 1 LRA belanja ADK2 LRA Pengembalian Belanja Soft copy dalam bentuk PDF3 LRA Pendapatan4 LRA Pengembalian Pendapatan5 Laporan Operasional6 Laporan Perubahan Ekuitas7 Neraca8 Neraca Percobaan

3 Laporan Semesteran Isesuai dengan PMK no. 77/PMK.05/2015


31 Juli Tahun anggaran berjalan



tanggal terakhir di bulan Februari tahun berjalan

- Tahunan Unaudited- Tahunan Audited

Triwulan III tanggal 7 Nov tahun anggaran berjalan

Jenis Laporan

Triwulan I tanggal 7 Mei tahun anggaran berjalan

2. Pelaporan Kinerja/Kegiatan

Pengendalian pelaksanaan anggaran dan kegiatan terdiri dari 2 (dua) sisi, yaitu

pengendalian keuangan dan pengendalian kegiatan. Untuk memudahkan

pengendalian, sebelum pelaksanaan anggaran dimulai, Kepala Unit Kerja bersama

denganPenanggung Jawab Kegiatan diwajibkan untuk membuat Perjanjian Kinerja


(PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK), Kerangka Acuan Kegiatan

(Term of Reference = TOR), Rencana Pelaksanaan Kegiatan (Plan of Action = POA),

serta entry datadan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui Sistem

Informasi RUP (SiRUP). Pencapaian kinerja harus diukur dan dilaporkan dalam

periode tertentu, menggunakan format sebagai berikut:

a. Format RAPK untuk memantau capaian Perjanjian Kinerja;

b. Matriks Pencapaian Rencana Tindak untuk memantau realisasi fisik dan

anggaran;

c. Progress RUP untuk memantau kemajuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

d. Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) untuk pelaporan kinerja

pengawasan Obat dan Makanan.Untuk pelaporan kinerja yang telah difasilitasi

oleh SIPT, agar dilaporkan melalui SIPT.

Selain itu, penanggung jawab kegiatan juga melakukan pelaporan secara online

melalui e-monev Bappenas (PP 39/2006) untuk capaian RKP per triwulan, e-monev

DJA (PMK 249/2011) untuk capaian output kegiatan yang tercantum dalam DIPA

per bulan, serta e-monev LKPP/ TEPRA untuk capaian fisik, anggaran, dan progres

pengadaan barang/jasa per bulan. Mulai tahun 2016, untuk memudahkan

mekanisme pemantauan kinerja dan mekanisme pengumpulan data kinerja, akan

dilakukan pemantuan kinerja secara online melalui e-performance BPOM.

A. Pelaksanaan PMK No 249 Tahun 2011

Sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 90 tahun

2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

Negara/Lembaga, disebutkan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan

pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L tahun sebelumnya dan

tahun anggaran berjalan. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Menteri

Keuangan menetapkan PMK Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan

Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

Negara/Lembaga. Evaluasi kinerja tersebut terdiri atas 3 (tiga) aspek yaitu aspek

implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks.

Evaluasi kinerja atas aspek implementasi dilakukan dalam rangka menghasilkan

informasi kinerja mengenai pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran. Indikator

yang diukur dalam evaluasi pada aspek implementasi meliputi:

1. penyerapan anggaran (bobot 9,7%), dilakukan dengan membandingkan

akumulasi realisasi anggaran dengan akumulasi pagu anggaran dikalikan 100%.


2. konsistensi antara perencanaaan dan implementasi(bobot 18,2%), dilakukan

dengan membandingkan akumulasi realisasi anggaran dengan akumulasi rencana

penarikan dana dibagi dengan jumlah bulan.

3. pencapaian keluaran (bobot 43,5%), dilakukan berdasarkan rata-rata dari

perkalian antara perbandingan realisasi dan target volume keluaran dengan rata-

rata perbandingan antara realisasi dan target indikator kinerja keluaran. Sampai

dengan saat ini, pengukuran pencapaian keluaran diperoleh dengan merata-

ratakan perbandingan realisasi dan target volume keluaran.

4. efisiensi (bobot 28,6%), dilakukan dengan mengurangkan angka 1 (satu) dengan

hasil perbandingan realisasi anggaran per keluaran dengan pagu anggaran per

keluaran.

Evaluasi kinerja atas aspek manfaat dilakukan dalam rangka menghasilkan

informasi mengenai perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan/atau pemangku

kepentingan sebagai penerima manfaat atas keluaran yang telah dicapai. Indikator

yang diukur dalam evaluasi pada aspek manfaat yaitu capaian indikator kinerja utama

(IKU), dengan membandingkan realisasi dan target IKU. Evaluasi kinerja atas

aspek konteks dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi mengenai relevansi

masukan, kegiatan, keluaran, dan hasil, dengan dinamika perkembangan keadaan,

termasuk kebijakan Pemerintah.

Evaluasi kinerja atas aspek implementasi dan aspek manfaat dilakukan setiap tahun.

Evaluasi kinerja atas aspek konteks dilakukan paling sedikit sekali dalam setahun

atau sesuai dengan kebutuhan.Perbandingan bobot kinerja atas aspek implementasi

dan aspek manfaat adalah 33,3%:66,7%. Sampai dengan saat ini, bobot kinerja

adalah 100%:0% (aspek manfaat untuk sementara belum diperhitungkan).

Secara keseluruhan, penilaian kinerja dilakukan dengan menghitung nilai kinerja

pada masing-masing aspek dikalikan dengan bobot masing-masing aspek.Hasil

penilaian kinerja dikelompokkan dalam kategori sebagai berikut:

a. >90% - 100% : Sangat Baik

b. >80% - 90% : Baik

c. >60% - 80% : Cukup atau Normal

d. >50% - 60% : Kurang

e. ≤50% : Sangat Kurang

Pelaporan oleh setiap unit kerja dilakukan setiap bulan melaluiSistem Monev Kinerja

Terpadu (www.monev.anggaran.depkeu.go.id) yang telah disediakan oleh DJA


http://www.monev.anggaran.depkeu.go.id/

Kementerian Keuangan, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah bulan

bersangkutan berakhir.

B. Pelaksanaan PP No 39 Tahun 2006

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 Undang-Undang nomor 25 tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah menetapkan

Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan untuk meningkatkan efisiensi dan

efektivitas alokasi sumberdaya, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

pengelolaan program pembangunan. 3 (tiga) tahapan utama dalam penerapan PP

39/2006 ini adalah pengendalian, evaluasi, dan pelaporan.

Pengendalian dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran

pembangunan yang tertuang dalam rencana, dilakukan melalui kegiatan pemantauan

dan pengawasan. Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui dengan pasti bahwa

capaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana

pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana

pembangunan yang akan datang. Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan Renja-KL

dan RKP dan juga dilakukan terhadap pelaksanaan RPJMN dan Renstra-KL.

Pelaporan bermanfaat untuk memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat

kepada pemangku kepentingan sebagai bahan pengambilan keputusan serta

penentuan kebijakan.

Pelaporan kinerja oleh seluruh unit kerja dilakukan per triwulan yaitu pada tanggal

31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember kepada Kementerian

PPN/Bappenasmelalui pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan nasional

secara elektronik (www.e-monev.bappenas.go.id). Laporan tersebut diterima

Bappenas selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak triwulan bersangkutan berakhir.

Data dan informasi yang telah disampaikan tersebut, akan digunakan sebagai bahan

evaluasi pelaksanaan RKP untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dari suatu

program/kegiatan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam

RPJMN.

Sistem e-monev memonitor dari dua aspek yaitu realisasi anggaran dan realisasi

kinerja. Tingkat pencapaian kedua aspek ini dihitung berdasarkan target yang

ditetapkan pada setiap awal tahun anggaran yang disebut sebagai target triwulanan.

Target triwulanan kegiatan dihitung berdasarkan breakdown dari target tahunan yang

telah ditetapkan. Target triwulanan merupakan prakiraan nilai pencapaian


penyerapan anggaran dan prakiraan nilai pencapaian kinerja suatu kegiatan secara

kumulatif per-triwulanan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Target triwulanan merupakan besaran/nilai yang ingin dicapai sampaidengan

triwulan tersebut danbukanhanya nilai pada triwulan itusaja.

2. Target triwulanan dinyatakan dalam satuan persentase (%) dan dinyatakan dalam

persentase capaian (perbandingan antara realisasi terhadap target).

3. Nilai persentase yang di-input merupakan kumulatif dari triwulan sebelumnya.

4. Target yang di-input adalah target penyerapan anggaran kegiatan per-triwulan dan

target capaian kinerja kegiatan per-triwulan

5. Nilai akhir dari target anggaran dan target kinerja pada triwulan IVwajib

100%.

6. Realisasi anggaran per-kegiatan yang diinput adalah nilai rupiah kumulatifsampai

dengan triwulan berjalan,bukan hanya nilairealisasi pada triwulan tersebut.

7. Nilai realisasi anggaran diinput dalam satuan rupiah sesuai data dalam dokumen

SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), dan bukan nilai rupiah pada dokumen

SPM (Surat Perintah Membayar) atau kwitansi pembayaran. Data realisasi

anggaran per-kegiatan untuk kumulatif triwulanan juga dapat diperoleh dari

Monev DJA.

Besaran gap atau selisih antara target dan realisasi suatu kegiatan dihitung secara

terpisah antara anggaran dan kinerja, namun kedua hal tersebut mempunyai rumus

dasar perhitungan yang sama. Pengukuran gap/selisih dalam rumus dasar lebih jelas

digambarkan dalam contoh berikut:

Tabel 1. Contoh Pengukuran Gap Antara Realisasi dengan Target

Kegiatan Target Triwulan

( %)

Realisasi

Kinerja TW

II (%)

Realisasi

- Target

Perhitungan

Gap

Nilai

Gap

I II III IV

Kegiatan

A.1 25 40 80 100 22 18 18/40*100 45%

Penjelasan:

• Contoh: Target anggaran triwulan II Kegiatan A.1= 40 %

• Nilai realisasi anggaran yang dicapai pada triwulan II ini = 22 %

• Selisih Realisasi dengan Target = 40% – 22% = 18 %

• Perhitungan Gap/selisih= 18/40*100%= 45%


Nilai 45% dibandingkan dengan range untuk penentuan Status Capaian

Kegiatan/Program yang dinotifikasikan dalam warna hijau, kuning dan merah.

Tabel 2. Tabel Keterangan Status Capaian Program/Kegiatan

STATUS

CAPAIAN WARNA

GAP TARGET VS

REALISASI (X) PENJELASAN

Hijau X < 0 % Baik

Kuning 0%< X < 25% Hati–hati

Merah x > 25% Buruk

Berdasarkan Tabel diatas maka nilai 45% dinotifikasikan berwarna MERAH

(buruk). Notifikasi dan Rumus penghitungannya berlaku bagi status capaian kinerja

kegiatan dan program.

C. Pelaksanaan E-Performance BPOM

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja BPOM oleh Kemenpan

dan RB tahun 2014, salah satu hasil evaluasi pada komponen Pengukuran Kinerja

adalah BPOM belum membangun sistem pengumpulan data kinerja secara

memadai, masih bersifat ad hoc pada saat penyusunan LAKIP. Selama ini, Biro

Perencanaan dan Keuangan telah melakukan pengumpulan data kinerja secara

berkala namun masih semi elektronik melalui email. Untuk menindaklanjuti saran

dari Kemenpan dan RB, BPOM telah menyusun sistem pelaporan kinerja secara

elektronik berbasis Balanced Scorecard(e-perfromance).

E-performance tersebut telah terintegrasi dengan penilaian prestasi kinerja pegawai

berdasarkan indikator yang diturunkan sampai dengan level indikator kinerja

individu. Dengan adanya e-performance akan mempermudah pengumpulan data

kinerja dan pimpinan unit kerja dapat memantau kinerja unit secara berkala dan

hasilnya dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kinerja.

D. Formulir Pelaporan Kinerja/ Kegiatan

Informasi yang valid dan up to date merupakan salah satu kunci dalam pelaksanaan

tugas dan fungsi pengawasan di bidang Obat dan Makanan. Informasi ini dihasilkan

dari suatu data yang telah diolah dan dianalisa. Proses pengambilan keputusan harus

didasarkan pada informasi yang akurat dan tepat, sehingga data sebagai sumber

informasi menjadi kunci utama. Kepercayaan terhadap data tersebut didapatkan jika

suatu data mempunyai setidaknya empat kriteria yaitu : tepat waktu, tepat jumlah,

tidak bias dan dapat diolah.


Terkait dengan data dan informasi, pelaporan yang terstruktur, terintegrasi dan

berkesinambungan merupakan hal yang tak dapat dielakkan lagi. Dalam hal ini,

pelaporan yang dimaksud adalah pelaporan kinerja pengawasan Obat dan Makanan,

yang setidaknya memiliki lima kriteria, yaitu: ringkas/padat, lengkap, informatif,

akuntabel dan tepat waktu.

Untuk melaksanakan pelaporan yang andal, terdapat beberapa komponen yang

perlu diperhatikan, antara lain :

1. Komitmen

Keinginan bekerjasama (lintas unit kerja dan instansi)

Keinginan memberi yang terbaik

Keinginan untuk melakukan kesinambungan

Verifikasi berjenjang dari top level management sampai ke operator

2. Metode

Yang diatur dalam Pedoman Pelaporan ini adalah pelaporan secara

konvensional/manual, melalui format – format / formulir pelaporan

3. SDM

SDM pengelola pelaporan perlu diperhatikan, tidak hanya terbatas jumlah/

kuantitas, melainkan juga kualitasnya. Dalam hal ini perlu ditunjuk/ditentukan

SDM pengelola pelaporan dengan kriteria dan jumlah tertentu, demi kelancaran

dan kesinambungan pelaksanaan pelaporan yang ditetapkan, tanpa menghambat

tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan. Perlu dibentuk tim

penanggung jawab pelaporan yang terdiri dari semua unit / komponen.

Setiap unit kerja dalam melaporkan kinerja dan capaian kegiatan, selain melalui e-

monev juga melaporkan secara manual menggunakan format yang telah ditetapkan.

3. Laporan Kegiatan per Bulan

Laporan pelaksanaan kegiatan oleh Balai Besar / Balai POM secara manual

disampaikan kepada Biro Perencanaan dan Keuangan u.p. Bagian Evaluasi dan

Pelaporan melalui email [email protected] paling lambat 14

(empat belas) hari setelah bulan bersangkutan berakhir.Laporan menggunakan

format (namun tidak terbatas) pada Lampiran 3: Format Rekapitulasi Hasil

Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) sesuai keputusan Sekretaris Utama Nomor

HK.06.02.2.21.01.14.0236 Tahun 2014 tentang Pedoman Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Badan POM.Apabila



diperlukan, dapat menambahkan format pelaporan lainnya.Pelaporan

menggunakan format RHPK hanya mengakomodir pelaporam kinerja yang belum

difasilitasi oleh SIPT (Sistem Informasi Pelaporan Terpadu).

Pada Lampiran 3 pedoman tersebut dicantumkan format pelaporan kegiatan per

bulan Balai Besar/Balai POM, yang merupakan Format Rekapitulasi Hasil

Pelaksanaan Kegiatan (RHPK), terdiri dari:

1. Tabel B.1 : RHPK Pengawasan Iklan dan Label / Penandaan

2. Tabel B.2 : RHPK Layanan Sertifikasi

3. Tabel B.3 : RHPK Layanan Informasi dan Pengaduan

4. Tabel B.4 : RHPK Layanan Pengujian Pihak Ketiga

5. Tabel B.5 : RHPK MoU/ Kerja sama BB/Balai POM dengan Pemda

6. Tabel B.6 : RHPK Pengadaan Barang/Jasa

7. Tabel B.7 : RHPK Penyuluhan / Penyebaran Informasi

8. Tabel B.8 : RHPK Investigasi Awal dan Penyidikan

4. Laporan Kegiatan Triwulanan

Unit kerja di pusat menyusun laporan triwulanan sesuai ruang lingkup tugas dan

fungsinya. Laporan disampaikan kepada Biro Perencanaan dan Keuangan u.p.

Bagian Evaluasi dan Pelaporan melalui email [email protected]

diterima paling lambat 14 (empat belas) harisetelah triwulan bersangkutan

berakhir, dengan menggunakan format (namun tidak terbatas) padaLampiran

4sesuai keputusan Sekretaris Utama Nomor HK.06.02.2.21.01.14.0236 Tahun 2014

tentang Pedoman Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program dan

Kegiatan pada Badan POM.

Pada Lampiran 4pedoman tersebut dicantumkan format laporan bulanan unit kerja

di pusat, yang terdiri dari:

1. Tabel P.1 : Profil Peraturan, Standar, dan Pedoman BPOM

2. Tabel P.2 : Profil Penilaian Produk Obat dan Makanan

3. Tabel P.3 : Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan

4. Tabel P.4 : Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan

5. Tabel P.5 : Hasil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan

6. Tabel P.6 : Hasil Pengujian Barang Bukti Kasus NAPZA

7. Tabel P.7 : Hasil Penyelidikan Kasus Tindak Pidana di Bidang Obat

dan Makanan

8. Tabel P.8 : Monev MoU/ Kerja sama/ Nota Kesepahaman/ Letter

of Agreement



Unit kerja, yang format pelaporannya belum diatur dalam pedoman ini, dapat

menyusun format yang sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing–masing.

5. Laporan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Setiap unit kerja Pusat dan Balai Besar/Balai POM wajib menyampaikan realisasi

dan capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja disertai

dengan analisis sederhana tentang keberhasilan/kegagalan dalam pencapaiannya,

sebagaimana format pada Lampiran 5.Harus dipastikan bahwa data yang dilaporkan

adalah data kumulatif, bukan hanya data pada bulan bersangkutan saja.

Catatan :

Pengendalian dan pelaporan kinerja lebih detil diatur dalam PEDOMAN

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA BPOM sesuai Keputusan Sekretaris

Utama BPOM RI Nomor : HK.06.02.2.21.01.14.236 Tahun 2014.

6. Laporan Barang Milik Negara

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

menyebutkan bahwa Barang Milik Negara atau BMN adalah semua barang yang

dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang

Milik Negara/Daerah disebutkan bahwa Barang Milik Negara adalah semua barang

yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang

sah.

BMN menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2008 tentang

Penatausahaan BMN disebutkan bahwa yang dimaksud dengan BMN adalah semua

barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan

lainnya yang sah.

Pada lampiran VII PMK Nomor 120/PMK.06/2008 tentang Penatausahaan BMN

dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki

untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang

memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai persediaan. Sedangkan BMN

dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua

belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna

Barang dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.


Adapun jenis BMN adalah sebagai berikut:

A. Aset Tetap

Klasifikasi Aset Tetap, yaitu

1. Tanah

2. Peralatan dan mesin

3. Gedung dan Bangunan

4. Jalan, irigasi dan jaringan

5. Aset tetap lainnya

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Penyajian dan pengungkapan aset tetap dinilai dengan biaya perolehan atau nilai

wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan menggambarkan

jumlah pengeluaran yang telah digunakan untuk memperoleh aset tetap tersebut

sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya

pengangkutan, biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan

mempersiapkan sampai aset tetap tersebut siapa digunakan.

Biaya perolehan seperti yang dimaksud adalah mengacu kepada nilai satuan

minimum pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 01/KMK.12/2001 tentang

Pedoman Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara dalam Sistem Akuntansi

Pemerintah, yaitu :

a. Nilai satuan minimum kapitalisasi untuk per satuan peralatan dan mesin adalah

sama dengan atau lebih dari Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

b. Nilai satuan minimum kapitalisasi untuk per satuan gedung dan bangunan adalah

sama dengan atau lebih dari Rp10.000. 000,- (sepuluh juta rupiah);

B. Aset Lancar

Aset lancar adalah Aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau

dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

BMN yang menjadi kategori aset lancar adalah persediaan.

Persediaan dapat terdiri dari :

a. Barang konsumsi

b. Amunisi

c. Bahan untuk pemeliharaan

d. Suku cadang

e. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga

f. Pita cukai dan leges

g. Bahan baku


h. Barang dalam proses/setengah jadi

i. Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat

j. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Persediaan disajikan sebesar :

d. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian

e. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri

f. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Biaya perolehan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan

dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.

Potongan harga, rabat dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Aset lancar biasanya berasal dari belanja bahan seperti Alat Tulis Kantor, bahan

cetakan, leaflet, pamphlet, baku pembanding, sampel dan retain sampel, persediaan

alat gelas (glassware), hewan percobaan, reagensia dan lain-lain.

C. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintahyang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset

lancar dan aset tetap.

Aset lainnya antara lain terdiri dari :

a. Aset tak berwujud, meliputi :

1) Software komputer

2) Lisensi dan franchise

3) Hak cipta (copyright), paten dan hak lainnya

4) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

b. Aset lain-lain

Yang termasuk dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari

penggunaan aktif pemerintah.

6..1. Pengelolaan Barang Milik Negara

Sesuai PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang PengelolaanBarang Milik

Negara/Daerah, pengelolaan BMN meliputi :

a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran

b. Pengadaan

c. Penggunaan

d. Pemanfaatan

e. Pengamanan dan pemeliharaan

f. Penilaian

g. Pemindahtanganan


h. Pemusnahan

i. Penghapusan

j. Penatausahaan

k. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian

Penatausahaan persediaan khusus reagensia sesuai dengan ketentuan Surat

Edaran Nomor : HK.06.02.2.24.12.13.3228 Tahun 2013 tentang Kriteria

Persediaan Reagensia Usang/Rusak.

Persediaan dalam kondisi usang atau rusak tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

6..2. Laporan Barang Milik Negara

Sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap belanja APBN yang berpotensi

menjadi aset maka pemerintah telah menetapkan kepada seluruh entitas

pelaporan agar menyajikan dan melaporkan seluruh laporan BMN yang terjadi

kepada DPR, Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

setiap periode tahun anggaran sebanyak 2 kali dalam satu tahun (semester).

Apabila Kementerian Negara Lembaga tidak melaporkan dan menyajikan laporan

BMN tersebut maka akan dikenakan sanksi berupa pembekuan pencairan

anggaran untuk tahun berjalan, tahapan sebelum dilakukannya penyajian laporan

BMN adalah:

1. Klasifikasi terhadap setiap transaksi yang terjadi.

2. Mencatat semua transaksi yang terjadi ke dalam aplikasi SIMAK BMN (Sistem

Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) yang terintegrasi

dengan Aplikasi Persediaan.

3. Melakukan proses validasi dan rekonsiliasi dengan SAKPA di masing-masing

dan disepakati dengan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) yang dilakukan

setiapsemester.

4. Mengirimkan data backup berupa softcopy hasil rekonsiliasi internal ke Biro

Umum setiap semester dari masing-masing.

5. Menyampaikan Laporan BMN yang berasal dari cetakan Aplikasi SIMAK

BMN beserta Catatan Ringkas Barang Milik Negara (CRBMN) ke Biro Umum

setiap semester.

6. Melakukan proses rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara

dan Lelang (KPKNL) setempat disertai dengan Berita Acara Rekonsiliasi

(BAR) setiap semester.


7. BAR dari KPKNL tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan untuk

dilakukan rekonsiliasi kembali dengan KPPN, apabila terlambat atau tidak

melakukan rekonsiliasi dengan KPKNL maka akan dikenakan sanksi

pembekuan pencairan anggaran untuk tahun berjalan. Prosedur dan tata cara

penyampaian laporan BMN sesuai Buku PEDOMAN PENATAUSAHAAN

BARANG MILIK NEGARA Revisi ke 1 Tahun 2013


BAB VI KETENTUAN KHUSUS DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN

A. PENGELUARAN ANGGARAN

1. Pembayaran atas beban anggaran belanja negara dilakukan dengan:

a. Pembayaran langsung kepada yang berhak (LS), atau

b. Pembayaran melalui Uang Persediaan (UP)/ Tambahan Uang Persediaan (TUP)

2. Uang Persediaan

Uang persediaan dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran:

a. Belanja Barang;

b. Belanja Modal ;

c. Belanja Lain-lain.

3. Pembayaran yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran kepada satu rekanan tidak

boleh melebihi Rp50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah), kecuali pembayaran honor

dan perjalanan dinas.

4. Untuk keperluan pembayaran tunai sehari-hari setiap Bendahara Pengeluaran

diizinkan menyimpan uang tunai, setinggi-tingginya sebesar Rp50.000.000,- (Lima

Puluh Juta Rupiah).

5. Sesuai PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam

Rangka Pelaksanaan APBN disebutkan bahwa :

• Uang Persediaan (UP) dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran Belanja

Barang, Belanja Modal dan Belanja Lain-lain;

• Bendahara Pengeluaran melakukan penggantian (revolving) UP yang telah

digunakan sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan UP masih tersedia

dalam DIPA;

• Uang persediaan dapat diusulkan kembali setelah penggunaan uang persediaan

sebelumnya telah dipertanggungjawabkan minimal sebesar 50% tanpa harus

menunggu akhir periode.

6. Untuk pembayaran Belanja Barang (reagensia, suku cadang, ATK dan lain-lain) dan

Belanja Modal yang dilakukan dengan mekanisme UP dan TUP antara

Rp10.000.000,- sd Rp50.000.000,- perlu dilengkapi dengan data dukung berupa

proses penyusunan spesifikasi dan HPS / negosiasi harga.


B. PERJALANAN DINAS

Merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah

maupun di luar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara. Perjalanan dinas

terdiri atas Perjalanan dinas dalam negeri dan Perjalanan dinas luar negeri.

Perjalanan dinas dalam negeri diatur dalam PMK Nomor 113/PMK.05/2012 tentang

Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai

Tidak Tetap dan PMK Nomor 65/PMK.02/2015 tentang SBM TA 2016.

1. Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Perjalanan dinas dalam negeri terdiri dari perjalanan dinas jabatan dan perjalanan

dinas pindah.

1.1. Perjalanan dinas jabatan

1.1.1. Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:

a. Uang harian terdiri atas uang makan, uang transport lokal dan uang saku;

b. Biaya transport terdiri atas

Perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan

keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal

bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;

Retribusi yang dipungut di terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan

keberangkatan dan kepulangan;

c. Biaya penginapan

Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan bersama-sama untuk

melakukan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh

pelaksana/peserta dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama,

apabila biaya hotel/penginapan lebih tinggi dari satuan biaya

hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam PMK Nomor

65/PMK.02/2015 tentang SBM TA 2016, maka Pelaksana SPD

menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada

hotel/penginapan dimaksud;

Untuk perjalanan dinas jabatan dalam rangka mendampingi pimpinan,

maka Pelaksana SPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama

sepanjang sesuai dengan PMK Nomor 65/PMK.02/2015 tentang SBM TA

2016;

Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan, atas izin

tertulis dari pimpinan unit kerja/PPK/KPA maka Pelaksana SPD dapat


diberikan biaya penginapan sebesar 30 % dari tarif hotel di Kota Tempat

Tujuan sesuai dengan SBM 2016 dan sebagaimana diatur dalam PMK

Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi

Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap. Biaya

penginapan sebagaimana dimaksud dibayarkan secara lumpsum dengan

melampirkan daftar pengeluaraan riil.

d. Uang representasi; dapat diberikan kepada pejabat negara, pejabat eselon I dan

pejabat eselon II selama melakukan perjalanan dinas sesuai PMK Nomor

65/PMK.02/2015 tentang SBM TA 2016.

e. Sewa kendaraan dalam kota; dan/atau

f. Biaya menjemput/mengantar jenazah.

1.1.2. Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi :

1. Perjalanan Dinas Melewati Batas Kota

Batas kota khusus untuk Provinsi DKI Jakarta meliputi kesatuan wilayah

Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Jakarta Selatan.

2. Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota

Terdiri atas perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 jam dan

perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam;

Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota dapat diberikan uang transport

untuk melakukan kegiatan/pekerjaan yang terkait dengan pelaksanaan

tugas kantor/instansi yang bersifat insidentil dengan ketentuan masih

dalam batas wilayah Kabupaten/Kota;

Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota melebihi 8 (delapan) jam

pergi pulang termasuk pelaksanaan kegiatannya, maka dapat diberikan

transport dalam kota dan uang harian sesuai dengan besaran dalam PMK

Nomor 65/PMK.02/2015 tentang SBM TA 2016;

Perjalanan Dinas Jabatan di dalam kota yang dilaksanakan sampai dengan 8

(delapan) jam dapat dilakukan tanpa penerbitan SPD, pembebanan biaya

Perjalanan Dinas Jabatan dicantumkan dalam Surat Tugas.

1.1.3. Terkait Peraturan Menpan Nomor 6 Tahun 2015 tentangPedoman Pembatasan

Pertemuan/Rapat Diluar Kantor dalam rangka Peningkatan Efisiensi dan

Efektivitas Kerja Aparatur, maka kegiatan bersifat pertemuan/rapat di

lingkungan BPOM diatur sebagai berikut:

1. Diutamakan diselenggarakan di:

a. Gedung milik BPOM atau

b. Gedung milik Instansi Pemerintah lainnya.


2. Dapat diselenggarakan di hotel/villa/cottage/resort dan/atau fasilitas ruang

gedung lainnya yang bukan milik pemerintah apabila memenuhi salah satu

kriteria:

a. Memiliki urgensi tinggi terkait dengan pembahasan materi bersifat

strategisatau memerlukan koordinasi lintas sektoral, memerlukan

penyelesaian secara cepat, mendesak, terus menerus (simultan).

Pertemuan tersebut antara lain pembahasan rancangan peraturan

perundangan; pembahasan pengujian bersama lintas sektor;

b. Tidak tersedia ruang rapat di kantor BPOM/Balai Besar/Balai POM

dan tidak tersedia ruang rapat di Instansi Pemerintah lainnya di wilayah

tersebut.Dibuktikan dengan surat pernyataan keterbatasan sarana dan

prasarana untuk penyelenggaraan rapat di kantor BPOM/Balai

Besar/Balai POM maupun milik instansi pemerintah lain dari Kepala

Satker/Unit Kerja Mandiri atau penanggungjawab kegiatan;

c. Lokasi tempat penyelenggaraan pertemuan sulit dijangkau oleh peserta

baik sarana transportasi maupun waktu perjalanan.

d. Peserta yang berasal dari eselon I lainnya/masyarakat berjumlah

minimal 40 (empat puluh) peserta.

3. Persyaratan penyelenggaraan rapat diluar kantor:

a. Pelaksanaan rapat membutuhkan koordinasi dengan unit/instansi

lainnya sekurang-kurangnya dihadiri peserta dari eselon I lainnya atau

pemerintah daerah atau masyarakat;

b. Tidak terdapat perjalanan dinas/meeting konsineringkeluar kantor untuk

kegiatan yang seharusnya dapat dilakukan di kantor;

c. Tidak terdapat pelaksanaan perjalanan dinas/meeting konsinering yang

dipecah-pecah apabila suatu kegiatan dapat dilaksanakan secara

sekaligus dengan sasaran peserta, tempat tujuan dan kinerja yang

dihasilkan sama;

d. Memastikan tidak terdapat pelaksanaan perjalanan dinas/meeting

konsinering yang tumpang tindih atau rangkap;

e. Perjalanan dinas/meeting konsinering hanya dilaksanakan oleh pelaksana

SPD yang memang benar-benar diharapkan memberikan kontribusi

nyata dalam hasil yang akan dicapai;

f. Mengutamakan pencapaian kinerja dengan pagu anggaran yang telah

tersedia;

g. Biaya penyelenggaraan maksimal sesuai SBM TA 2016.


4. Harus memiliki output/hasil yang jelas yang dibuktikan dengan:

a. Term of Reference / Kerangka Acuan Kerja;

b. Untuk poin 2. b. Surat Pernyataan dari Kepala Satker/Unit Kerja

Mandiri atau penanggungjawab kegiatan untuk keterbatasan sarana dan

prasarana ruang rapat kantor Badan/Balai Besar/Balai POM maupun

milik instansi pemerintah lain;

c. Transkrip hasil rapat/rekaman;

d. Notulensi rapat dan/atau laporan;

e. Daftar hadir peserta rapat;

5. Perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan harus disusun dan

ditandatangani oleh penanggungjawab kegiatan dan disampaikan kepada unit

pengawas internal.

1.1.4. Merujuk PMK Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam

Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap disebutkan

bahwa Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan melalui perikatan dengan

penyedia jasa meliputi Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas

dan fungsi yang melekat pada jabatan; dan Perjalanan Dinas Jabatan dalam

rangka mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya diatur sebagai berikut :

• Tatacara pengadaan penyedia jasa mengikuti Perpres yang berlaku tentang

Pengadaan Barang/Jasa;

• Kontrak dengan penyedia jasa:

Untuk 1 paket kegiatan/kebutuhan periode tertentu;

Nilai Satuan Harga tidak melebihi tarif penginapan/hotel resmi oleh

penyedia jasa penginapan/hotel;

Nilai Satuan Harga tidak melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan

perusahaan jasa transportasi dan SBM TA. 2016;

Pembayaran didasarkan atas prestasi kerja yang telah diselesaikan sesuai

kontrak.

1.1.5. Uang harian paket fullboard di luar kota; uang harian paket fullboard,

fullday/halfday di dalam kota diberikan sesuai SBM TA2016.

1.1.6. Uang harian penyelenggaraan paket meeting fullboard, fullday/halfday tidak

dapat diberikan di hari pelaksanaan Pejabat/Pegawai tersebut ditugaskan sebagai

narasumber.

1.1.7. Uang saku rapat untuk penyelenggaraan rapatdalam kantor diluar jam kerja tidak

dapat diberikan kepada Pejabat/Pegawai yang pada rapat tersebut ditugaskan


sebagai moderator/narasumber dan telahmenerima honorarium sebagai

moderator/narasumber.

1.1.8. Khusus untuk kegiatan yang bersifat nasional, uang harian 1 (satu) hari sebelum

dan atau sesudah waktu pelaksanaan pertemuan dan biaya penginapan dapat

diberikan kepada peserta dengan mempertimbangkan :

• Efisiensi Biaya

• Jadwal pelaksanaan pertemuan, ketersediaan penerbangan/ waktu tempuh dari

tempat kedudukan ke tempat pelaksanaan pertemuan.

1.1.9. Pegawai yang telah mencatatkan kehadirannya pada saat kedatangannya,

kemudian ditugaskan untuk melakukan kegiatan didalam Kab/Kota kurang dari 8

jam seperti:

• pemeriksaan sarana yang bersifat insidentil;

• rapat koordinasi lintas sektor;

• kegiatan sejenisnya.

yang kepadanya diberikan transport lokal karena penugasannya dan setelah selesai

pegawai tersebut kembali ke kantor untuk mencatatkan kepulangannya maka

kepada Pegawai tersebut tidak diberikan uang makan PNS di kantor;

1.1.10. Transport perjalanan dinas dari Jakarta ke Bandung dan Jakarta ke Serang (PP)

Rp400.000,-

1.1.11. Transport perjalanan dinas dari Jakarta ke Bekasi, Depok, Bogor, Cikarang dan

Tangerang (PP) Rp200.000,-

1.1.12. Transport perjalanan dinas dari Jakarta ke Kepulauan Seribu bersifat at cost.

1.1.13. Transport perjalanan dinas antar kepulauan/kabupaten/kota yang tidak diatur di

dalam SBMTA 2016 bersifat at cost.

1.1.14. Bagi perjalanan dinas yang menyewa kendaraan dari pihak ketiga:

• Untuk kegiatan yang bersifat rutin, biaya sewa dibebankan pada biaya

transport yang bersangkutan.

• Untuk kegiatan yang bersifat insidentil, sewa kendaraan dapat dilakukan

dengan memperhatikan :

a) Menggunakan akun belanja sewa dengan dana yang tersedia dalam POK

atau DIPA Satker dengan memperhatikan PMK Nomor 65/PMK.02/2015

tentang SBM TA 2016;

b) Sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi;

c) Petugas tidak memperoleh biaya uang transport dari tempat kedudukan ke

tempat tujuan PP dan atau transport lokal dalam kota.


1.1.15. Untuk perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 Jam dalam rangka pemeriksaan

sarana, penegakan hukum dan penyelesaian kasus khusus di dalam kota dapat

diberikan:

• Uang transport dalam kota sebesar satuan biaya transport kegiatan dalam

kab/kota yaitu Rp150.000,-,

• Uang Harian dengan nominal sesuai SBM TA. 2016.

1.1.16. Peserta Tugas Belajar yang dibebaskan jabatannya tidak berhak untuk

melaksanakan perjalanan dinas karena masih dalam pelaksanaan tugas dinas dan

telah mendapatkan biaya pendidikan yang dibayarkan at cost; biaya perjalanan

dinas dari dan ke tempat tugas belajar, bantuan biaya operasional dan bantuan

biaya buku.

Jika ternyata kebutuhan anggaran melebihi satuan biaya tersebut, maka dapat

digunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

1.2. Perjalanan Dinas Pindah

1.2.1. Perjalanan dinas pindah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang

lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah, diatur

dalam PMK Nomor 113/PMK.05/2012.

1.2.2. Perjalanan Dinas Pindah dilaksanakan oleh Pelaksana SPD beserta keluarga yang

sah dan dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Pindah yang diterbitkan oleh

Pejabat yang berwenang;

1.2.3. Perjalanan Dinas Pindah antara lain dilakukan dalam rangka :

• Pindah tugas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat tujuan pindah;

• Pemulangan Pejabat Negara/Pegawai negeri yang diberhentikan dengan

hormat dengan hak pensiun atau mendapat uang tunggu dari tempat

kedudukan ke tempat tujuan menetap;

• pemulangan keluarga yang sah dari Pejabat Negara/ Pegawai Negeri yang

meninggal dunia dari tempat tugas terakhir ke Tempat Tujuan menetap;

• pemulangan Pegawai Tidak Tetap yang diberhentikan karena telah berakhir

masa kerjanya dari Tempat Kedudukan ke tempat tujuan menetap, sepanjang

diatur dalam perjanjian kerja;

• pemulangan keluarga yang sah dari Pegawai Tidak Tetap yang meninggal

dunia dari tempat tugas yang terakhir ke tempat tujuan menetap, sepanjang

diatur dalam perjanjian kerja; atau


• pengembalian Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang mendapat uang tunggu

dari Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan yang ditentukan untuk

dipekerjakan kembali.

1.2.4. Biaya Perjalanan Dinas Pindah terdiri atas komponen biaya transpor pegawai;

biaya transpor keluarga; biaya pengepakan dan angkutan barang; dan/atau uang

harian;

1.2.5. Penggolongan tingkat Biaya Perjalanan Dinas Pindah digolongkan dalam 3 (tiga)

tingkat yaitu Tingkat A, B dan C.

1.2.6. Uang harian Perjalanan Dinas Pindah diberikan untuk pegawai bersangkutan dan

masing-masing anggota keluarga yang sah dengan ketentuan sebagai berikut:

a. selama 3 (tiga) hari setelah tiba di tempat tujuan pindah/menetap yang baru;

b. paling lama 2 (dua) hari untuk tiap kali menunggu sambungan (transit) dalam

hal perjalanan tidak dapat dilakukan langsung;

c. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang bersangkutan jatuh

sakit dalam Perjalanan Dinas Pindah, satu dan lain hal menurut keputusan

KPA; atau

d. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang sedang menjalankan

Perjalanan Dinas Pindah mendapat perintah dari pejabat yang menerbitkan

Surat Tugas untuk melakukan tugas lain guna kepentingan negara

1.2.7. Biaya Perjalanan Dinas Pindah dibebankan pada DIPA yang menerbitkan surat

keputusan pindah/ mutasi.

2. Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN)

Agar perjalanan dinas luar negeri dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien,

efektif, transparan dan bertanggung jawab, maka Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar

Negeri diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015

tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan yang dilakukan ke luar dan/atau

masuk ke wilayah Republik Indonesia, termasuk perjalanan di luar wilayah Republik

Indonesia untuk kepentingan dinas/negara.

Untuk kegiatan perjalanan/kunjungan ke negara yang tidak memiliki hubungan

diplomatik seperti Taiwan, sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Hubungan

Indonesia dengan Taiwan yaitu: Kecuali dengan seijin Presiden RI, para Menteri

hendaknya tidak melakukan perjalanan ke Taiwan. Kunjungan tingkat eselon I ke

bawah hendaknya dengan seijin Menteri yang bersangkutan. Pada kunjungan

tersebut agar diperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 1) dijaga sifat


kunjungan tidak resmi, 2) menghindari adanya publisitas, 3) tidak mengeluarkan

pernyataan yang dapat ditafsir sebagai menyalahi isi dan jiwa MoU, 4) tidak

menandatangani sesuatu dokumen yang merujuk pada adanya sebutan “Republic of

China”, “Government” ataupun “Minister/Ministry” of the Republic of China”.

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai

berikut:

1. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang

berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;

2. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Kementerian

Negara/Lembaga;

3. Efisiensi dan Efektivitas penggunaan belanja negara; dan

4. Transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Perjalanan Dinas khususnya dalam

pemberian perintah dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan sesuai dengan target kinerja Badan

POM dan dilakukan untuk keperluan sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;

2. Mengikuti tugas belajar di luar negeri;

3. Mengikuti kegiatan magang di luar negeri;

4. Mengikuti konferensi/sidang internasional, seminar, lokakarya, studi banding dan

kegiatan-kegiatan yang sejenis;

5. Mengikuti dan/atau melaksanakan pameran dan promosi; atau

6. Mengikuti training, pendidikan dan pelatihan, kursus singkat (short course),

penelitian atau kegiatan sejenis.

Berdasarkan Surat Tugas, Surat Persetujuan, paspor, dan Exit Permit atau Izin

Berangkat Ke Luar Negeri, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat

Perjalanan Dinas (SPD). Format Surat Tugas dan SPD sesuai dengan lampiran

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015.

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen sbb:

1. Biaya transportasi termasuk biaya transportasi ke bandara, airport tax, retribusi

yang dipungut di bandar udara keberangkatan/kepulangan, biaya aplikasi visa,

biaya lainnya yangn dipersyaratkan di negara penerima

2. Uang harian (biaya penginapan, uang makan, uang saku dan transportasi lokal)

3. Uang representasi (sesuai ketentuan paraturan perundang-undangan)

4. Biaya asuransi perjalanan


Uang harian diberikan juga untuk waktu perjalanan paling tinggi sebesar 40% (empat

puluh persen) dari tarif uang harian.

Waktu perjalanan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pergi-pulang meliputi :

a. waktu yang digunakan oleh Moda Transportasi

b. waktu transit (apabila diperlukan transit); dan/atau

c. waktu tempuh dari bandara/stasiun/pelabuhan/terminal bus ke tempat

tujuan di luar negeri atau tempat tujuan di dalam negeri dan kembali ke

tempat bertolak di dalam negeri atau tempat kedudukan di luar negeri

Perhitungan waktu perjalanan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pergi-

pulang sebagai berikut

a. lama perjalanan 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam dihitung 1

(satu) hari;

b. lama perjalanan 25 (dua puluh lima) sampai dengan 48 (empat puluh

delapan) jam dihitung 2 (dua) hari; dan

c. lama perjalanan 49 (empat puluh sembilan) sampai dengan 72 (tujuh puluh

dua) jam dihitung 3 (tiga) hari

Uang Harian paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari tarif diberikandalam hal

biaya akomodasi Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka mengikuti

konferensi/sidang internasional, seminar, lokakarya, studi banding, dan kegiatan-

kegiatan yang sejenis; mengikuti dan/atau melaksanakan pameran dan promosi;

mengikuti training, diklat, kursus singkat (short course) atau kegiatan sejenis disediakan

oleh pengundang.

Dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan melebihi jumlah hari yang

ditetapkan dalam SPD, dapatdiberikantambahanuangharian,apabilaterdapat:

Hambatan transportasi, uang harian dibayarkan 30% (tiga puluh persen)

apabila biaya penginapan dan/atau makan ditanggung oleh penyedia Moda

Transportasi; atau dibayarkan 100% (seratus persen) dalam hal biaya penginapan

dan makan tidak ditanggung oleh penyedia Moda Transportasi

Kebijakan pimpinan yang mengakibatkan tertundanya/gagalnya kepulangan

dari tempat tujuanPerjalanan Dinas Jabatan; atauKeadaan kahar yang terjadi di

luar negeri, uang harian dibayarkan 100% (seratus persen).

Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dapat dilakukan melalui mekanisme uang

persediaan dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pejabat

Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap/Pihak Lain yang melaksanakan

perjalanan dinas oleh Bendahara Pengeluaran dari uang persediaan/tambahan uang


persediaan yang dikelolanya. Pemberian uang muka didasarkan pada permintaan dari

Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen kepada Bendahara

Pengeluaran dengan melampirkan dokumen sbb:

a. Surat tugas

b. Surat Persetujuan Pemerintah

c. Fotokopi paspor yang masih berlaku dan fotokopi Exit Permit atau izin

berangkat ke Luar Negeri

d. SPD

e. Kwitansi Perjalanan Dinas; dan

f. Rincian biaya Perjalanan Dinas

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dapat dilakukan dengan mekanisme pembayaran

langsung melalui rekening Bendahara Pengeluaran atau Pejabat Negara/Pegawai

Negeri/Pegawai Tidak Tetap/Pihak Lain dengan ketentuan sbb:

a. Biaya Perjalanan Dinas telah dipastikan jumlahnya sebelum Perjalanan Dinas

dilaksanakan dengan ketentuan

Apabila biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan kepada Pejabat

Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap/Pihak Lain melebihi biaya

Perjalanan Dinas yang dikeluarkan, maka kelebihan tersebut harus

disetor ke Kas Negara; atau

Apabila biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan kepada Pejabat

Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap/Pihak Lain kurang dari

biaya Perjalanan Dinas yang dikeluarkan, kekurangan tersebut tidak

memperoleh penggantian.

b. Perjalanan Dinas telah dilakukan sebelum biaya Perjalanan Dinas dibayarkan.

Dokumen pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri dari:

a. Surat tugas dari pejabat yang berwenang

b. Surat persetujuan Pemerintah yang diterbitkan oleh Presiden atau pejabat

yang ditunjuk, sebagai izin prinsip Perjalanan Dinas ke luar negeri

c. Surat Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di

tempat tujuan di luar negeri atau di dalam negeri; dalam hal di kota tempat

diselenggarakannya kegiatan tidak ada perwakilan Pemerintah RI, maka SPD

ditandatangani oleh Petugas/Panitia penyelenggara dari instansi/kegiatan

yang dikunjungi atau pihak hotel tempat menginap.

d. Fotokopi halaman paspor yang dibubuhi cap/tanda

keberangkatan/kedatangan oleh:


Pihak yang berwenang di negara tempat kedudukan/bertolak dan negara

tempat tujuan Perjalanan Dinas; atau

Pihak yang berwenang di negara tempat kedudukan/bertolak dan salah

satu negara tempat tujuan Perjalanan Dinas yang memberlakukan

ketentuan tentang exit/permit pada suatu kawasan tertentu;

e. Bukti penerimaan uang harian sesuai jumlah hari yang digunakan untuk

melaksanakan perjalanan dinas;

f. Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transportasi, terdiri dari: bukti

pembelian tiket transportasi dan/atau bukti pembayaran moda transportasi

lainnya, boarding pass, airport tax, pembuatan visa, retribusi, asuransi;

g. Daftar pengeluaran riil, dalam hal bukti pengeluaran untuk keperluan

transportasi tidak diperoleh.

PPK berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya -biaya yang

tercantum dalam bukti-bukti pengeluaran dan Daftar Pengeluaran Riil. Hal-hal yang

belum diatur disini mengacu pada ketentuan yang berlaku.

C. HONORARIUM

Dalam rangka penerapan kebijakan single remuneration system, keikutsertaan pejabat

negara/pegawai negeri dalam tim pelaksana kegiatan/tim sekretariat tidak dibatasi

namun pemberian honorariumnya diatur dengan ketentuan:

1. Pejabat negara/eselon I/II setiap bulannya hanya diperkenankan menerima

honorarium tim yang bersumber dari DIPA kementerian negara/lembaga yang

bersangkutan paling banyak untuk 3 (tiga)tim pelaksana kegiatan.

2. Pejabat Eselon III setiap bulannya hanya diperkenankan menerima honorarium tim

yang bersumber dari DIPA kementerian negara/lembaga yang bersangkutan paling

banyak untuk 4 (empat)tim pelaksana kegiatan.

3. Pejabat Eselon IV, pelaksana dan pejabat fungsional setiap bulannya hanya

diperkenankan menerima honorarium tim yang bersumber dari DIPA kementerian

negara/lembaga yang bersangkutan paling banyak untuk 6 (enam)tim pelaksana

kegiatan.

4. Peserta Tugas Belajar yang dibebaskan dari jabatannya tidak berhak mendapatkan

honorarium kegiatan.

Berdasarkan PMK Nomor 65/PMK.02/2015 tentang SBM TA 2016 disebutkan bahwa

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dapat diberikan kepada Pegawai Negeri atau Non

Pegawai Negeri yang diberi Tugas untuk Melaksanakan Kegiatan berdasarkan Surat

Keputusan Presiden/Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Eselon I/KPA.


Terhadap Tim Pelaksana Kegiatan yang dibentuk berdasarkan ketetapan Gubernur

dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah dan sumber

pendanaannya berasal dari APBN, maka besaran honorarium yang diberikan dalam

pelaksanaannya disetarakan dengan honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang

ditetapkan oleh Menteri/Pejabat Setingkat Menteri.

Ketentuan pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan adalah sebagai berikut :

a) mempunyai keluaran jelas dan terukur;

b) bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan eselon I lainnya;

c) bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan;

d) merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu bagi Pejabat Negara/Pegawai

Negeri disamping tugas pokoknya sehari-hari; dan

e) dilakukan secara selektif, efisien dan efektif.t penguga dibatasi?


BAB VII KETENTUAN KHUSUS PENGADAAN BARANG/JASA

A. PENGADAAN BARANG DAN JASA

1. Pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan sesuai Peraturan Presiden Nomor 4

Tahun 2015tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Petunjuk Teknis Perpres Nomor

70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Khusus Balai Besar POM di

Jayapura dan Balai POM di Manokwari mengikuti Perpres 84 tahun 2012 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka Percepatan Pembangunan

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

2. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di tiap Satker Lingkungan BPOM

dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan dan ULP.

3. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Satker Balai Besar/Balai POM

dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan dan ULP.

4. Penetapan Pejabat Pengadaan di masing-masing Satker ditetapkan oleh KPA

Satker.

5. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan

Barang dan Jasa, ditunjuk dan ditetapkan oleh KPA untuk melaksanakan

Pengadaan Barang dan Jasa di masing-masing Satker di lingkungan BPOM, apabila

beban kerja besar dapat ditunjuk lebih dari 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.

6. Pejabat Pengadaan diangkat untuk menetapkanpenyedia Barang dan Jasa untuk:

a) Pengadaan Langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan jasa

konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi 200 juta rupiah dan atau;

b) Pengadaan Langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai

paling tinggi 50 juta rupiah harus dilengkapi dengan data dukung berupa proses

penyusunan KAK dan HPS serta negosiasi harga.

c) Penunjukan Langsung untuk sewa penginapan/hotel/ruang rapat sampai

dengan Rp. 200.000.000,- yang tarifnya terbuka dan dapat diakses masyarakat.

d) E-purchasingterhadap barang /jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog

elektronik sesuai dengan kebutuhan

7. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa adalah Panitia/Pejabat

yang ditetapkan oleh KPA di masing-masing unit kerja yang bertugas melakukan


pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan

yang tercantum dalam kontrak.

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa menerima hasil pekerjaan

pengadaan Barang/Jasa dengan nilai HPS diatas Rp200.000.000. Panitia Penerima

Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa tidak merangkap sebagai Pejabat Pengelola

Keuangan dan/atau sebagai Pokja ULP.

8. Dalam hal pemeriksaan barang dan jasa memerlukan keahlian khusus, dapat

dibentuk tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas panitia/pejabat

penerima hasil pekerjaan.

9. Dalam hal pengadaan jasa konsultansi, pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan

Panitia/Pejabat Penerima setelah berkoordinasi dengan pengguna jasa konsultansi

yang bersangkutan.

10. Berita Acara penerimaan hasil pekerjaan dianggap sah apabila ditandatangani

minimaloleh dua pertiga Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa

termasuk Ketua dan/atau Sekretaris serta Penanggung Jawab Kegiatan.

11. Pada pengadaan barang dan jasa, perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) harus

dilakukan dengan cermat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun

2015tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Data-data hasil survey harga dalam rangka

penyusunan HPS harus diarsipkan dengan baik sebagai dokumen.

12. Tanda bukti pertanggungjawaban pembelian produk obat dan makanan terkait

investigasi awal kasus pelanggaran Obat dan Makanan dan/atau penyidikan

perkara tindak pidana Obat dan Makanan termasuk pembelian sampel secara

online, MLM adalah sebagai berikut :

a) Di BPOM Pusat menggunakan tanda bukti yang ditandatangani oleh

Penanggung jawab kegiatan dan disetujui/diketahui oleh Kepala Bidang di

Lingkungan Pusat Penyidikan Obat dan Makanan;

b) Di Balai Besar POM menggunakan tanda bukti yang ditandatangani oleh

Penanggung Jawab Kegiatan dan diketahui oleh Kepala Bidang Pemeriksaan

dan Penyidikan

c) Di Balai POM menggunakan tanda bukti yang ditandatangani oleh Penanggung

Jawab Kegiatan dan diketahui oleh Kepala Seksi Pemdik/Kepala Seksi

Pemdikserlik.

13. Pada paket pekerjaan Barang/Jasa pada Belanja Mengikat (002) yang merupakan

kebutuhan sehari-hari perkantoran/bersifat continueseperti Jasa Pengamanan

Kantor, Jasa Cleaning Service, Langganan Jasa Provider Internet dan sebagainya,

pelaksanaan lelang dapat dilakukan pada tahun sebelumnya untuk penetapan DIPA


tahun berjalan. Apabila terdapat gagal lelang/lelang ulang sampai memasuki tahun

berjalan, maka paket pekerjaan dapat menggunakan pengadaan langsung pada

bulan berjalan, dengan menggunakan harga tahun sebelumnya. Bersamaan hal

tersebut, pelaksanaan lelang tetap dilakukan sampai dengan penunjukan pemenang

lelang.

B. UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)

Unit Layanan Pengadaan (ULP) BPOM RI adalah unit organisasi yang bertugas

melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkungan BPOM. ULP dibentuk

berdasarkan Peraturan Kepala BPOM No 45 tahun 2013. Pembentukan ULP

mengalami perubahan pada akhir tahun 2015 melalui Peraturan Kepala BPOM Nomor

22 tahun 2015 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan BPOM.

Berdasarkan Surat Keputusan tentang penunjukan perangkat ULP, ditetapkan sebagai

Personil ULP adalah Kepala ULP, Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris ULP dan

Kelompok Kerja ULP (Pokja ULP). Kronologis perubahan tentang penunjukan

perangkat ULP adalah sebagai berikut:

a. Pada tahun 2014, tugas dan kewenangan serta kedudukan Pokja ULP di setiap

Satker ditetapkan melaui Surat Keputusan Kepala BPOM Nomor HK

04.1.23.01.14.0147 tahun 2014 tentang Penunjukan Perangkat Unit Layanan

Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan BPOM.

b. Pada tahun 2015, kedudukan Pokja ULP dipusatkan melalui Surat Keputusan

Kepala BPOM Nomor HK 04.01.21.04.15.1823 tahun 2015 tentang Penunjukan

Perangkat Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan BPOM.

c. Pada akhir tahun 2015, Pokja ULP terbagi menjadi dua yaitu Pokja Pusat dan Pokja

Satker berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.04.1.23.01.16.0122

tahun2015 tentang Penunjukan Perangkat Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di

Lingkungan BPOM

Sesuai Peraturan Kepala BPOM Nomor 22 tahun 2015, ULP melaksanakan pengadaan

barang/ jasa yang meliputi:

a. Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai di atas

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

b. Pengadaan Jasa konsultansi di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

c. Jenis pengadaan jasa lainnya yang bersifat khusus dengan nilai diatas Rp

200.000.000,- antara lain sewa penginapan/ hotel/ ruang rapat yang tarifnya terbuka

dan dapat diakses oleh masyarakat dilakukan dengan metode penunjukan langsung,

oleh karena itu permintaan User Id aplikasi SPSE tidak perlu dilakukan;


d. Sedangkan untuk pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya senilai

kurang dari/sama dengan Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan pengadaan

konsultansi kurang dari/sama dengan Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Satker masing-masing.

Penugasan/penempatan/pemindahan Anggota Pokja ULP untuk setiap paket

pengadaan ditetapkan oleh Kepala ULP melalui Surat Perintah Melaksanakan Tugas

(SPMT) yang ditetapkan berdasarkan kompetensi personil dan usulan dari Pokja.

Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Pokja dan setiap Anggota Pokja mempunyai

kewenangan yang sama dalam pengambilan keputusan yang ditetapkan berdasarkan

musyawarah atau suara terbanyak. Penetapan Penyedia Barang/Jasa oleh Pokja ULP

tidak bisa diganggu-gugat oleh Kepala ULP.

Tujuan pembentukan ULP antara lain adalah pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang

terintegrasi. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuantersebut maka ULP telah

menetapkan Mekanisme Pengadaan 2016 sebagai berikut:

1. KPA menetapkan RUP melalui Tabel RUP.Proses persiapan pemilihan Penyedia

Barang/Jasa dilakukan setelah Rencana Umum Pengadaan (RUP) ditetapkan oleh

PA/KPA. (Format Tabel RUP terlampir)

2. Setelah RUP ditetapkan maka Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan

(SiRUP) mengunggah RUP melalui aplikasi SiRUP pada website

http://sirup.lkpp.go.id. Admin SiRUP ditetapkan oleh KPA pada setiap Satker.

PPK dapat mengundang Pokja ULP untuk melakukan Kaji Ulang RUP pada Satker

terkait melalui Kepala ULP. Hasil kajian akan disampaikan kepada PA/KPA untuk

dilakukan revisi dan dilakukan penetapan RUP kembali oleh PA/KPA.

Jika dilakukan revisi RUP oleh KPA maka revisi RUP kembali diunggah pada

aplikasi SiRUP oleh Admin SiRUP.

3. PPK menyampaikan Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) kepada Kepala ULP.

RPP sekurang-kurangnya berisi:

h. Surat pengantar RPP;

i. Salinan POK;

j. Kerangka Acuan Kerja (KAK);

k. Spesifikasi Teknis;

l. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);

m. Rancangan Kontrak;

n. Id Paket SiRUP

(Format RPP terlampir)

4. Khusus Pokja Satker memberikan surat usulan anggota Pokja kepada Kepala ULP

untuk setiap paket pengadaan yang dilaksanakan melalui Pokja Satker. Usulan nama


akan digunakan sebagai dasar untuk penetapan tim pengkajian RPP dan sebagai

anggota Pokja paket pengadaan. (Format Surat usulan Anggota Pokja terlampir).

5. Sekretariat melakukan pencatatan atas RPP awal yang diterimasebagai jadwal

dimulainya proses pengadaan di ULP.Waktu pencatatan maksimal satu hari.

6. Kepala ULP menetapkan tim pengkaji RPP/anggota Pokja per paket pengadaan.

(Format Penetapan Tim Pengkaji RPP)

7. Sekretariat mengirimkan RPP kepada Pokja Satker atau Pokja Pusat untuk dilakukan

kajian RPP (Format Formulir Kajian RPP terlampir).Berdasarkan hasil kajian RPP

maka:

a. RPP yang tidak lengkap disampaikan kembali kepada PPK.

Perbaikan/perubahan RPP oleh PPK disampaikan secara langsung kepada tim

pengkaji RPP/anggota Pokja.

Sekretariat hanya menerima RPP awal dan RPP akhir, dan tidak menerima atau

mencatat perbaikan/perubahan RPP dari PPK.

b. RPP yang lengkap/layak dilelangkan disampaikan kepada Kepala ULP.

Pokja ULP dapat mengusulkan perubahan KAK, Spesifikasi Teknis, HPS, dan

Rancangan Kontrak kepada PPK melalui Formulir Kajian RPP.

8. Sekretariat melakukan pencatatan atas RPP akhir (RPP lengkap/layak dilelangkan)

yang diterima dari Pokja. Waktu pencatatan maksimal 1 hari.(Tabel Status RPP

terlampir)

9. Sekretariat menyerahkan Hasil Kajian RPP dan usulan nama anggota Pokja kepada

kepala ULP untuk penerbitan SPMT. Usulan nama anggota Pokja hanya diwajibkan

kepada Pokja Satker.

10. Kepala ULP menerbitkan SPMT untuk penempatan anggota Pokja dan disampaikan

ke Pokja, PPK dan LPSE untuk dilanjutkan ke proses pelelangan. (Format SPMT

terlampir)

11. Pokja ULP melaksanakan pengadaan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik

(SPSE) atau secara offline untuk metode Penunjukan Langsung.

12. Setelah penetapan pemenang oleh Pokja, maka Berita Acara Hasil Pelelangan /

Berita Acara Hasil Seleksi disampaikan kepada Kepala ULP, PPK dan Panitia

Penerima.

13. Kepala ULP melaporkan pelaksanaan pengadaan kepada PBA/PA melalui Sestama

Selain yang dicantumkan diatas, berikut ini beberapa perubahan pada Peraturan Kepala

BPOM Nomor 22 tahun 2015 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di

Lingkungan BPOM:

a. Kewenangan Pokja pusat:


Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultan Pengawas, Perencana, dan Manajemen

Konstruksi, kecuali dapat dilakukan oleh Pokja Satker mandiri.

Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima

ratus juta rupiah) kecuali Pengadaan alat laboratorium, reagensia dan media

mikrobiologi.

b. Kewenangan Pokja Satker:

Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai denganRp1.500.000.000,00 (satu

milyar lima ratus juta rupiah).

Pengadaan Barang/Jasa alat laboratorium, reagensia dan media mikrobiologi.

c. Jika Pokja Satker menyatakan mampu untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa

dengan nilai diatas nilai Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah),

maka Pokja Satker harus menyampaikan pernyataan mampu secara tertulis kepada

Kepala ULP.

d. Dalam memberikan persetujuan terhadap Pokja Satker yang menyampaikan

pernyataan kemampuan secara tertulis, maka Kepala ULP harus mempertimbangkan

hasil monitoring dan evaluasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

e. Khusus Satker yang tidak memiliki Pokja yang memenuhi persyaratan Pengadaan

Barang/Jasa, maka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh Pokja Pusat.

Kontak Personil ULP:

Alamat Surat Elektronik ULP adalah [email protected]

C. LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)

Percepatan pelaksanaan pembangunan yang menjadi tanggung jawabPemerintah perlu

didukung oleh percepatan pelaksanaan belanja Negara,yang dilaksanakan melalui

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun,dalam pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah kadang kaladitemukan kendala yang disebabkan oleh beberapa

hal, antara lain:perencanaan Pengadaan Barang/Jasa yang kurang baik,

pengesahananggaran yang terlambat, tidak segera dilaksanakannya

pengumumanpelaksanaan pemilihan penyedia, hingga belum meratanya kompetensi

dariPengelola Pengadaan.

Kendala dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah salahsatunya dapat

diatasi dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam prosespelaksanaannya.

Pemanfaatan teknologi informasi selain bertujuan untukmemperingan beban Pengelola

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jugabertujuan untuk tetap menjaga sisi

akuntabilitas dalam pelaksanaanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah.


Melalui penyempurnaan kembali terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015

tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta inovasi dalam metode pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimaksud, diharapkan pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah dapat mendorong peningkatan belanja Pemerintah yang

berdampak positif pada pembangunan Negara dan peningkatan peran Usaha Kecil dan

Menengah serta Koperasi

Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi unsur dalam reformasi

birokrasi Indonesia. Salah satu mekanisme yang dilakukan, yaitu melalui perbaikan

sistem pengadaan barang/ jasa pemerintah yang lebih transparan, efisien dan akuntabel.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 sebagai perubahan atas

Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah,

dan Instruksi Presiden No. 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, yang mewajibkan setiap K/L/D/I untuk

melaksanakan seluruh/ sebagian kegiatan pengadaan barang/ jasa secara elektronik

melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Sebagai bukti nyata atas implementasi peraturan tersebut adalah dengan diterapkannya

e-Procurement melalui LPSE di BPOM dengan memanfaatkan aplikasi Sistem

Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Penerapan e-Procurement melalui aplikasi

SPSEdi BPOMmulai pada tahun 2011 sampai dengan sekarang. Saat ini sudah seluruh

di BPOM sudah melaksanakan proses pengadaan baik secara e-tendering maupun e-

purchasing.

Pengadaan dilakukan melalui mekanisme Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara

Elektronik (SPSE), untuk paket pengadaan Barang/Jasa yang pemilihan penyedianya

dilakukan dengan lelang/seleksi, wajib diproses melalui LPSE BPOM. Pelaksanaan

lelang/seleksi melalui LPSE mengacu pada Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2012

tentang e-tendering. Pengguna SPSE saat ini adalah PPK, Pokja ULP BPOM dan

Penyedia Jasa/Barang di seluruh Indonesia. Pendaftaran user id dan password untuk

penggunaan SPSE diajukan kepada LPSE BPOM.

LPSE dapat menonaktifkan user id dan password pengguna SPSE (Penyedia Barang/Jasa)

apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan dan ketentuan yang berlaku, dan

atas permintaan PA/KPA/PPK berkaitan dengan blacklist.


Inovasi terhadap metode Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukandalam

pelaksanaan percepatan belanja Pemerintah, khususnya terhadapBarang/Jasa yang

secara luas dibutuhkan oleh Pemerintah. Oleh karenaitu, Pemerintah merasa perlu

untuk mengakselerasi pertumbuhan KatalogElektronik baik dari segi kuantitas maupun

varian Barang/Jasa.

Sesuai dengan Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 Bab III Pasal 8, ayat (1)

Pengguna Anggaran (PA) memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Rencana Umum

Pengadaan. Pengguna Anggaran (PA) memiliki tugas dan kewenangan mengumumkan

secara luas Rencana Umum Pengadaan. Pengumuman Rencana Umum Pengadaan di

fasilitasi dengan aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dengan

alamat url : http://sirup.lkpp.go.id/sirup.

Aplikasi SPSE dapat di akses melalui web browser dengal alamat url

http://lpse.pom.go.id sedangkan alamat emailLPSE adalah [email protected] dan

[email protected]


http://sirup.lkpp.go.id/sirup

http://lpse.pom.go.id/


BAB VIII PENUTUP

Petunjuk pelaksanaan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan agar semua pengelola

anggaran baik Kepala Kantor/Satker (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penerbit

SPM, para Bendahara maupun Pejabat/Staf terkait Pusat dan Daerah mengetahuinya.

Dengan ditetapkannya Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016ini diharapkan agar

terdapat kesamaan persepsi dan kesatuan langkah Para Pengelola Anggaran dalam

melaksanakan anggaran Tahun 2016.

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dr. ROY A. SPARRINGA, M.App.Sc NIP. 19620501 198703 1 002


DAFTAR PUSTAKA

1 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN

BARANG MILIK NEGARA/DAERAH

2 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

3 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 90 TAHUN 2010 TENTANG PENYUSUNAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

4 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PELAPORAN

KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

5 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 120/PMK.06/2008 TENTANG

PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA


PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA ATAS PELAKSANAAN RENCANA KERJA

DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA


MEKANISME PENGELOLAAN HIBAH

8 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 190/PMK.05/2012 TENTANG TATA

CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN APBN


PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI

NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

10 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 271/PMK.05/2014 TENTANG SISTEM

AKUNTANSI HIBAH


REKENING MILIK KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/SATUAN KERJA....


CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

13 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 65/PMK.02/2015TENTANG

STANDAR BIAYA MASUKAN TA 2016


PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA


KERJADANANGGARANKEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (RKAKL) DAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)


CARA REVISI ANGGARAN TA 2016

16 PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR PER-81/PB/2011 TENTANG

TATA CARA PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG BENTUK UANG DAN

PENYAMPAIAN MEMO PENCATATAN HIBAH LANGSUNG BENTUK

BARANG/JASA/SURAT BERHARGA

17 PERATURAN KEPALA LKPP NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG E-TENDERING .


Lampiran

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Nomor : HK.04.1.23.01.16.0158HK.04.1.21.05.15.2272

Tanggal : 8 Januari 2016

PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2016


REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR LAMPIRAN

1. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR

KINERJA BPOM PERIODE 2015-2019

2. STRUKTUR PENGELOLAAN ANGGARAN

3. MATRIKS USULAN REVISI PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN

(POK) TAHUN 2016

4. MATRIKS USULAN REVISI DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN

ANGGARAN (DIPA) TAHUN 2016

5. KERTAS KERJA CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

(RAPK)

LAMPIRAN I

VISI MISI TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

1. Persentase obat yang memenuhi syarat, dengan target 94% pada akhir 2019,

2. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat, dengan target 84% pada akhir 2019,3. Persentase kosmetik yang memenuhi syarat, dengan target 93% pada akhir 2019,

4. Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat, dengan target 83% pada akhir 2019,5. Persentase makanan yang memenuhi syarat, dengan target 90,1% pada akhir 2019.

1. Jumlah industri farmasi yang meningkat kemandiriannya, dengan target kumulatif 40 industri farmasi sampai dengan akhir tahun 2019,2. Jumlah Industri Obat Tradisional (IOT) yang memiliki sertifikat CPOTB, dengan target kumulatif 81 IOT pada tahun 2019,3. Jumlah industri kosmetika yang mandiri dalam pemenuhan ketentuan, dengan target kumulatif 205 industri kosmetika pada tahun 2019,4. Persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan, dengan target kumulatif 11% industri pangan olahan pada tahun 2019,

5. Peningkatan indeks kesadaran masyarakat dengan target meningkat pada akhir 2019 dibandingkan baseline 2016, dan6. Jumlah kerjasama yang diimplementasikan, dengan target kumulatif pada akhir 2019 sebanyak 20 kerjasama.

1. Capaian pelaksanaan RB di BPOM, dengan target AA pada tahun 2019,2. Opini Laporan Keuangan BPOM dari BPK, dengan target WTP pada tahun 2019,

3. Nilai SAKIP BPOM dari MenPAN, dengan target A pada tahun 2019.

Meningkatkan kapasitaskelembagaan BPOM

Meningkatnya kualitaskapasitas kelembagaanBPOM

Obat dan Makanan

Aman Meningkatkan

Kesehatan Masyarakat dan Daya

Saing Bangsa

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA BPOM PERIODE 2015-2019

Meningkatkan sistempengawasan Obat danMakanan berbasis risikountuk melindungimasyarakat;

Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/ bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat;

Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan

Mendorong kemandirian pelakuusaha dalammemberikan jaminankeamanan Obat danMakanan sertamemperkuat kemitraandengan pemangkukepentingan;

Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi.

Meningkatnya kemandirian pelakuusaha, kemitraan denganpemangku kepentingan,dan partisipasimasyarakat

PENGGUNA ANGGARAN (PA)

KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATKER

SEKRETARIAT UTAMA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMENBIRO UMUM

PEMEGANG UANG MUKA KEGIATAN

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

BIRO PERENCANAAN DAN

KEUANGAN



BIRO HUKUM DAN HUB. MASYARAKAT


PEJABAT PEMBUAT KOMITMENBIRO KSLN


BENDAHARA PPSPM


KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATKER DEPUTI

I


DIT. LAI OBAT DAN PRODUK BIOLOGI

PEMEGANG UANG MUKA

KEGIATAN


DIT. STANDARDISASI PT & PKRT

PEMEGANG UANG MUKA

KEGIATAN


DIT. WAS. PRODUKSI Pt & PKRT

PEMEGANG UANG MUKA

KEGIATAN


DIT. WAS DISTRIBUSI PT & PKRT

PEMEGANG UANG MUKA

KEGIATAN

PEJABAT PEMBUAT

KOMITMEN DIT. WAS. NAPZA

PEMEGANG UANG MUKA

KEGIATAN

BENDAHARA PPSPM


KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATKER

DEPUTI II


DIT. LAI OT, KOSM, & PK



DIT. INSERT OT, KOSM, & PK



DIT. STANDARDISASI OT, KOSM, & PK



DIT. OAI


BENDAHARA PPSPM


KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SATKER DEPUTI III

PEJABAT PEMBUAT

KOMITMENDIT. LAI

KEAMANAN PANGAN

PEMEGANG UANG MUKA

KEGIATAN

PEJABAT PEMBUAT

KOMITMENDIT.

STANDARDISASI PANGAN

PEMEGANG UANG MUKA

KEGIATAN

PEJABAT PEMBUAT

KOMITMENDIT. INSERT.

PANGAN

PEMEGANG UANG MUKA

KEGIATAN

PEJABAT PEMBUAT

KOMITMENDIT. SURVEILAN

DAN PKP

PEMEGANG UANG MUKA

KEGIATAN

PEJABAT PEMBUAT

KOMITMENDIT. WAS.

PRODUK DAN BB

PEMEGANG UANG MUKA

KEGIATAN

BENDAHARA PPSPM

PENGGUNA ANGGARAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)

SATKER PPOMN


BENDAHARA PENGELUARAN

PPSPM



SATKER PUSDIK



PPSPM



SATKER PIOM



PPSPM



SATKER PROM



PPSPM



SATKER INSPEKTORAT



PPSPM


Lampiran 3

KODE SATKER :NAMA SATKER :PROGRAM :KEGIATAN :

1 2 6 7 1 2 6 7 831XX.002 Uraian Output

xxxxxxxxxx31XX.002 Uraian Output

xxxxxxxxx xxxxxxxxx011 Komponen 1 xxxxxxxxxx 011 Komponen 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx

A Sub Komponen 1 xxxxxxxxxx A Sub Komponen 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx

521211Belanja Bahan xxxxxxxxxx

521211Belanja Bahan xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(RM) ATK 1 PKT 1 xxx xxxxxxxxxx ATK 2 PKT 2 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxPenggandaan 2 PKT 2 xxx xxxxxxxxxx Penggandaan 2 PKT 2 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

ATK Komputer 1 PKT 1 xxx xxxxxxxxxx ATK Komputer 1 PKT 1 aaaa aaaaaaaaaa xxxx-aaaaaKonsumsi 15 OR x 5 KL 75 xxx xxxxxxxxxx Konsumsi 15 OR x 5 KL 75 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

522151Belanja Jasa Profesi xxxxxxxxxx

522151Belanja Jasa Profesi xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Honor Narasumber Es I 1 OR x 2 2 xxx xxxxxxxxxx Honor Narasumber Es I 1 OR x 2 2 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxHonor Narasumber 16 OR x 2 32 xxx xxxxxxxxxx Honor Narasumber 16 OR x 2 32 bbb bbbbbbbbb xxx-bbbbb

Honor moderator 8 OR x 2 16 xxx xxxxxxxxxx Honor moderator 8 OR x 2 16 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

……………………………………………………..NIP…………………………………………….

JAM

JAM JAM

Uraian

Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Unit Kerja

Selisih

5 5

JAM JAM

JAM

Jumlah

Output/ Komponen/ Sub

komponen/ akun/ Sumber dana

Rincian Perhitungan vol Harga Satuan JumlahUraian

MATRIKS USULAN REVISI PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN (POK) TA 2016

SEMULA MENJADI

Output/ Komponen/ Sub

komponen/ akun/ Sumber

dana

Rincian Perhitungan vol Harga Satuan

CONTOH

Lampiran 4

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARANTAHUN ANGGARAN 2016NOMOR : DIPA-063.01.1.1.432731/2016

Kementerian Negara/lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANUnit Organisasi : (01) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANProvinsi : (01) DKI JAKARTAKode/Nama Satker : (432731) SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANKewenangan : KP

PEGAWAI BARANG MODAL PEGAWAI BARANG MODAL

1 3 4 5 6 7 8 9 10

(SEMULA) DIPA REVISI KE-…… (BERUBAH MENJADI) DIPA REVISI KE-

MATRIKS USULAN REVISI DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM

KEG/OUTPUT/SUMBER DANABELANJA JUMLAH

SELURUH

BELANJA JUMLAH SELURUH

2

CONTOH

LAMPIRAN V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (6/8*100) 12 = (11/110*100%) 13 = (11/9*100%)Program….. sasaran programKegiatan….. sasaran kegiatan 1

sasaran kegiatan 2

A. INDIKATOR PERSENTASE1 Diisi dengan nomor urut2 Diisi dengan program dan kegiatan3 Diisi dengan sasaran program dan sasaran kegiatan4 Diisi dengan indikator sasaran program dan indikator sasaran kegiatan5 Diisi dengan pembilang, misal: jumlah produk obat yang MS6 Diisi dengan realisasi pembilang, misal: 507 Diisi dengan penyebut, misal: jumlah sampel yang diuji dengan parameter kritis8 Diisi dengan realisasi penyebut, misal 2009 Diisi dengan target 201610 Diisi dengan target sampai dengan triwulan yang bersangkutan

B. INDIKATOR JUMLAH -----> KOLOM 5 S/D 8 TIDAK PERLU DIISIREALISASI INDIKATOR DIISIKAN PADA KOLOM 11

KERTAS KERJA CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

NO PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR PEMBILANG REALISASI

PEMBILANG PENYEBUT REALISASI PENYEBUT

TARGET 2016 REALISASI % CAPAIAN THD

TARGET 2016TARGET

TW ….% CAPAIAN THD

TARGET TW…

petunjuk pelaksanaan anggaran tahun 2016

Documents