perusahaan eo
TRANSCRIPT
9
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Perusahaan (Bedriif) adalah suatu pengertian ekonomis yang banyak di
pakai dalam kegiatan, usaha dan pekerjaan kehidupan sehari – hari dan banyak di
pakai dalam Kitab Undang – Undang Hukum Dagang ( KUHD), Namun KUHD
tidaklah memberikan penafsiran maupun penjelasan resmi tentang apakah
perusahaan itu. Pihak pembentuk Undang – Undang agaknya berkehendak
menyerahkan perumusan perusahaan kepada pandangan para ilmuwan, dan
sehubungan dengan itu rumusan tentang perusahaan pernah diberikan oleh :1
1. “Menteri Kehakiman Belanda menyatakan Perusahaan adalah tindakan
ekonomi yang dilakukan secara terus menerus , tidak terputus – putus dan
terang – terangan untuk memperoleh laba rugi bagi dirinya sendiri”.
2. “Menurut Molengraaff perusahaan harus mempunyai unsur – unsur terus
menerus atau tidak terputus – putus , secara terang – terangan karena
berhubungan dengan pihak ketiga , kualitas tertentu karena dalam lapangan
perniagaan, menyerahkan barang – barang, mengadakan perjanjian –
perjanjian perdagangan dan harus bermaksud memperoleh laba”.
Dalam pelaksanannya perusahaan dalam dunia hukum indonesia dapat
digolongkan menjadi dua macam yakni perusahaan yang berbadan hukum dan
tidak berbadan hukum, keduanya dapat dibedakan melalui bentuk pertanggung
1 Prof.Drs.C.S.T. Kansil, S.H. Hukum Perusahaan Indonesia ( Aspek Hukum Dalam Hukum Ekonomi ), Bagian 1 jakarta , 2005, hlm 67
Universitas Sumatera Utara
10
jawabannya Perusahaan atas gugatan dari pihak ketiga. Dimana pada Perusahaan
yang berbadan hukum pertanggung jawabannya sebatas pada harta pengurus,
misalnya, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer.
Undang – Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(selanjutnya disebut UUPT) secara tegas mengakui bahwa PT adalah Badan
Hukum. Pasal 1 ayat (1) UUPT menegaskan bahwa Perseroan Terbatas yang
selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan
modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal
dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang
ditetapkan dalam Undang – Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.2
Suatu badan hukum dapat disebut sebagai badan hukum apabila telah
dipenuhi beberapa syarat, yakni:
3
1. Adanya harta kekayaan yang terpisah (hak – hak) dengan tujuan tertentu terpisah dengan kekayaan pribadi antara anggota atau sekutu atau pemegang saham dan badan yang bersangkutan. Tegasnya ada pemisahan kekayaan antara kekayaan badan atau perusahaan dan kekayaan pribadi para anggota atau sekutu atau pemegang sahamnya;
2. Adanya kepentingan yang menjadi tujuan badan yang bersangkutan; 3. Adanya beberapa orang yang menjadi pengurus badan tersebut.
Ketiga syarat di atas merupakan syarat materiil bagi suatu badan hukum
terpenuhinya syarat – syarat materiil tersebut belum dapat menjadikan lembaga
tersebut badan hukum, ia juga harus memenuhi syarat – syarat formal badan
hukum yakni syarat formal tersebut adalah adanya pengakuan dari Negara atau
2 Psl 1 UUPT 2007 3 H.M.N. Purwosujipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 2, Djambatan, Jakarta,1999,hlm 42
Universitas Sumatera Utara
11
Undang – Undang yang menyatakan bahwa lembaga itu adalah badan hukum.
Perseroan Terbatas telah memenuhi syarat sebagai badan hukum.4
Badan hukum sebagai subjek hukum mencakup unsur – unsur sebagai
berikut:
5
1. Dapat memenuhi keputusan
2. Memiliki harta kekayaan sendiri 3. Dapat melakukan transaksi 4. Dapat mempunyai utang – piutang 5. Dapat menuntut dan dituntut sebagaimana layaknya manusia 6. Mempunyai hak dan kewajiban
Status Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, maka sejak saat itu
hukum memperlakukan pemilik atau pemegang saham dan pengurus atau Direksi,
terpisah dari Perseroan Terbatas itu sendiri yang dikenal dengan istilah “ Separate
legal personality” yaitu sebagai individu yang berdiri sendiri, dengan demikian
maka pemegang saham tidak mempunyai kepentingan – kepentingan dalam
kekayaan Perseroan Terbatas, sehingga oleh sebab itu juga tidak bertanggung
jawab atas utang – utang perusahaan atau PT.6
Ketentuan yang memuat persyaratan konstitutif badan hukum dapat dilihat
dalam anggaran dasar dan atau peraturan perundang – undangan yang
menunjukkan orang – orang yang dapat bertindak dan atas pertanggungjawaban
badan hukum orang – orang tersebut disebut sebagai organ badan – badan yang
merupakan suatu esensialia organisasi itu.
7
4 Ridwan Khairandy et . al, Pengantar Hukum Dagang Indonesia 1, Yogyakarta.2000,hlm 23 5 I.G. Rai Widrajaya, Hukum Perusahaan, ctk Ketiga, kesaint Blanc, Jakarta, 2003, hlm 131 6 Ibid. 7 Ali Ridho, Badan Hukum dan Kedudukan Hukum Perseroan dan Perkumpulan koperasi , yayasan, wakaf, Alumni Bandung. 1986 hlm 17
Universitas Sumatera Utara
12
Perseroan tidak memiliki kehendak untuk menjalankan dirinya sendiri,
untuk itulah maka diperlukan orang – orang yang akan menjalankan perseroan
sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya Perseroan. orang – orang yang
menjalankan, megelola, mengurus perseroan ini, dalam undang – undang
Perseroan Terbatas disebut dengan istilah organ perseroan UUPT 2007, tetap
mempertahankan pola organ perseroan yang diatur dahulu pada KUHD pada Pasal
44 ( Direksi atau Pengurus ), pasal 52 ( Dewan Komisaris ) dan pasal 55 ( RUPS).
Pola Organ Perseroan yang diatur pada KUHD , dilanjutkan oleh UUPT 1995,
berlanjut terus pada UUPT 2007.
Istilah organ perseroan ini dipakai sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat
(2) jo. Pasal 1 ayat 5, UUPT secara tegas menyebutkan bahwa organ perseroan
terbatas mempunyai 3 (tiga) organ yang terdiri dari:
1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 2. Direksi dan 3. Dewan Komisaris
Keberadaan RUPS sebagai organ perseroan, ditegaskan lagi pada Pasal 1
ayat 4 yang mengatakan, RUPS adalah organ perseroan. dengan demikian
menurut hukum, RUPS adalah organ perseroan yang tidak dapat dipisahkan dari
perseroan. Melalui RUPS tersebutlah para pemegang saham sebagai pemilik
(eigenaar, owner) perseroan melakukan kontrol terhadap kepengurusan yang
dilakukan direksi maupun terhadap kekayaan serta kebijakan kepengurusan yang
dijalankan manajemen perseroan8
8 Ibid., James D. Cox, cs, Dalam buku M. Yahya Harahap, S.H Hukum Perseroan Terbatas hlm 306
, selanjutnya sebagai organ perseroan Direksi
juga mempunyai kedudukan, kewenangan atau memiliki kapasitas dan kewajiban,
Universitas Sumatera Utara
13
Direksi berfungsi menjalankan pengurusan perseroan tugas dan fungsi utama
Direksi , menjalankan dan melaksanakan “ Pengurusan” ( beheer, administration
or management ) perseroan. Jadi perseroan diurus, dikelola atau di manage oleh
Direksi. Hal ini ditegaskan dalam beberapa ketentuan, seperti :
1. “Pasal 1 ayat (5) yang menegaskan, Direksi sebagai organ Perseroan
berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk
kepentingan perseroan”,
2. “Pasal 92 ayat (1) mengemukakan, Direksi menjalankan pengurusan
perseroan untuk kepentingan perseroan”.
Pengertian umum perseroan Direksi dalam konteks perseroan, meliputi
tugas atau fungsi melaksanakan kekuasaan pengadministrasian dan pemeliharaan
harta kekayaan perseroan. dengan kata lain, melaksanakan pengelolaan atau
menangani bisnis perseroan dalam arti.9
Sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan perseroan dalam batas –
batas kekuasaan atau kapasitas yang diberikan AD kepadanya.
10
1. Pasal 75 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa RUPS memiliki segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang – undang (UUPT) dan/atau anggaran dasar (Perseroan Terbatas). Jadi secara umum, kewenangan apa saja yang tidak dapat diberikan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menjadi kewenangan RUPS. Oleh karena itu, dapat dikatakan RUPS merupakan organ
Mengenai tugas dan wewenang masing – masing organ perseroan diatur
dalam UUPT, beberapa yang terpenting diantaranya adalah:
9 Ibid ., Walter Woon, hlm 185 10 Ibid., Achmad Ichsan, S.H., hlm 191.
Universitas Sumatera Utara
14
tertinggi perseroan. Namun , hal itu tidak persis demikian, karena pada dasarnya ketiga organ perseroan itu sejajar dan berdampingan sesuai dengan pemisahan kewenangan (separation of power ) yang diatur dalam undang – undang dan AD. Dengan demikian, tidak dapat dikatakan RUPS lebih tinggi dari Direksi dan Dewan Komisaris. masing- masing mempunyai posisi dan kewenangan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab yang mereka miliki.
2. Pasal 92 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
3. Pasal 108 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
Rumusan pada pasal 92 ayat (1) UUPT dapat kita ketahui bahwa organ
perseroan yang bertugas melakukan pengurusan perseroan adalah direksi. Direksi
adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan
adalah direksi. Direksi adalah sebagai organ Perseroan yang bertanggung jawab
penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan tujuan
perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, seperti yang disebutkan dalam pasal 98
ayat (1). dan selanjutnya dalam pasal 97 ayat (2) UUPT menyatakan Pengurusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi
dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
Pada pokoknya tugas direksi dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu : 11
1. Tugas yang berdasarkan pada kepercayaan ( Fiduciary duties – trust and confidence ).
2. Tugas yang berdasarkan kecakapan, kehati – hatian dan ketekunan ( duties of skill, care, diligence), dan
3. Tugas yang berdasarkan ketentuan undang – undang (statutory duties ).
11 I.G. Rai Widjaya, op.cit. hlm 220
Universitas Sumatera Utara
15
Selanjutnya Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan
artinya secara “ Fiduciary” harus melaksanakan “standard of care”, Yang
dimaksud dengan “fiduciary duty” adalah tugas yang dijalankan oleh Direksi
dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan ( benefit ) orang atau pihak lain
( perseroan). Pengurusan perseroan sebenarnya hanya dapat dilakukan oleh
Direksi kecuali dalam hal direksi tidak ada, Maka di dalam UUPT memberikan
wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pengurusan perseroan.
Selain itu ada 2 macam kewajiban Direksi, yaitu kewajiban Direksi yang
berkaitan dengan perseroan, dan kewajiban direksi yang berkaitan dengan RUPS,
berikut ini akan diuraikan keduanya:
Kewajiban Direksi yang berkaitan dengan Perseroan yakni Direksi wajib
Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat
Direksi , Membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 UUPT
dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dalam Undang- Undang tentang
dokumen perusahaan dan Memelihara seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan
perseroan dan dokumen perseroan lainnya.12 Seluruh daftar, risalah, dokumen
keuangan perseroan, dan dokumen perseroan lainnya disimpan di tempat
kedudukan perseroan.13
12 Pasal 100 ayat 1 UUPT 13 Pasal 100 ayat 2 UUPT
Atas permohonan tertulis di pemegang saham, Direksi
memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham,
daftar khusus, risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan
Universitas Sumatera Utara
16
tahunan, serta mendapatkan salinan RUPS dan salinan laporan utama.14 Ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menutup kemungkinan peraturan
perundang –undangan di bidang pasar modal menentukan lain.15 Direksi wajib
menyerahkan laporan keuangan perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit
apabila kegiatan usaha perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana
masyarakat; perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat,
Perseroan merupakan Perseroan Terbuka, Perseroan merupakan persero,
perseroan merupakan asset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai
paling sedikit Rp 50.000.000.000,00 ( lima puluh miliar rupiah ) atau diwajibkan
dalam peraturan perundang – undangan16. Dalam hal kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 tidak dipenuhi, laporan keuangan tidak disahkan oleh
RUPS17. Laporan atau audit akuntan publik disampaikan secara tertulis kepada
RUPS melalui Direksi.18
Neraca dan laporan laba rugi dari laporan keuangan sebagaimana
dimaksud dengan kegiatan usaha perseroan adalah menghimpun dan/atau
mengelola dana masyarakat, perseroan juga menerbitkan surat pengakuan utang
kepada masyarakat, dan perseroan merupakan perseroan terbuka setelah mendapat
pengesahan RUPS diumumkan dalam satu surat kabar.
19
14 Pasal 100 ayat 3 UUPT 15 Pasal 100 ayat 4 UUPT 16 Pasal 68 ayat 1 UUPT 17 Pasal 68 ayat 2 UUPT 18 Pasal 68 ayat 3 UUPT 19 Pasal 68 ayat 4 UUPT
Universitas Sumatera Utara
17
Pengumuman neraca dan laporan laba rugi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dilakukan paling lambat 7 hari setelah mendapat pengesahan RUPS.20
Pengurangan besarnya jumlah nilai sebagaimana dimaksud pada perseroan
mempunyai asset dengan jumlah nilai paling sedikit lima puluh miliar rupiah
ditetapkan peraturan pemerintah. 21
Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang
saham, yang memuat sekurang – kurangnya nama alamat pemegang saham,
jumlah, nomor, tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham, dan
klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham; jumlah
yang disetor atas setiap klasifikasi saham, nama dan alamat dari orang
perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau
sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau
tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut, keterangan penyetoran saham dalam
bentuk lain sebagaimana yang di maksud dalam pasal 34 ayat (2).
22
Selain Daftar pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Direksi perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar khusus yang memuat
keterangan mengenai saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta
keluarganya dalam perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu
20 Pasal 68 ayat 5UUPT 21 Pasal 68 ayat 6 UUPT 22 Pasal 50 ayat 1 UUPT
Universitas Sumatera Utara
18
diperoleh23. Dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat juga sebagai kepemilikan saham24
Daftar Pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dicatat juga setiap perubahan kepemilikan saham
.
25. Dalam
hal peraturan perundang – undangan di bidang pasar modal tidak mengatur lain,
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga
bagi Perseroan Terbuka26
Kewajiban Direksi yang berkaitan dengan RUPS yaitu : Direksi wajib
meminta perserujuan RUPS untuk; mengalihkan kekayaan perseroan atau
menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari lima
puluh persen jumlah kekayaan bersih perseroan dalam satu transaksi atau lebih
baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.
.
27
Transaksi sebagaimana yang dimaksud adalah transaksi pengalihan
kekayaan bersih perseroan yang terjadi dalam jangka waktu satu tahun buku atau
jangka waktu yang lebih lama sebagaimana yang dimaksud dalam anggaran
perseroan
28
23 Pasal 50 ayat 2 UUPT 24 Pasal 50 ayat 3 UUPT 25 Pasal 50 ayat 4 UUPT 26 Pasal 50 ayat 5 UUPT 27 Pasal 102 ayat 1 UUPT 28 Pasal 102 ayat 2 UUPT.
.
Universitas Sumatera Utara
19
Ketentuan yang dimaksud tidak berlaku terhadap tindakan pengalihan atau
penjaminan kekayaan perseroan yang dilakukan oleh Direksi sebagai pelaksanaan
kegiatan usaha perseroan sesuai dengan anggaran dasarnya.29
Perbuatan hukum sebagaimana yang dimaksud tanpa persetujuan RUPS,
tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut
beritikad baik.
30
Ketentuan kourum kehadirandan/atau ketentuan tentang pengambilan
keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 mutatis mutandis berlaku
bagi keputusan RUPS untuk menyetujui tindakan Direksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
31
Dalam hal pengaturan perundang – undangan di bidang Pasar Modal tidak
mengatur lain, ketentuan sebagaimana yang dimaksud diatas berlaku juga bagi
perseroan terbuka. Karena seorang Direksi dalam pelaksanaan tugasnya tidak
hanya terikat pada apa yang secara tegas dicantumkan dalam maksud dan tujuan
serta kegiatan usaha perseroan melainkan juga dapat menunjang atau
memperlancar tugas – tugasnya ( sekunder ) namun masih berada dalam batas
yang diperkenankan atau masih dalam ruang lingkup tugas dan kewajibannya
(intra vires) asalkan sesuai dengan kebiasaan, kewajaran, dan kepatutan (tidak
ultra vires).
32
29 Pasal 68 ayat 3 UUPT 30 Pasal 102 ayat (4) UUPT. 31 Pasal 102 ayat (5) UUPT. 32 I.G.Rai Widjaya, op.cit, hlm 226
Universitas Sumatera Utara
20
Disebut intra vires seorang Direksi yang melakukan tugas – tugasnya
masih berada dalam batas yang diperkenankan atau masih dalam ruang lingkup
tugas dan kewajibannya, sedangkan disebut ultra vires apabila tindakan yang
dilakukan berada diluar kapasitas perusahaan, yang dinyatakan dalam maksud dan
tujuan perusahaan yang tercantum dalam anggaran dasar.33
Selain Doktrin tentang fiduciary duty, intra vires dan ultra vires, dalam
menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, pada saat sekarang ini ada istilah
corporate governance yang mengandung pengertian pengelolaan perusahaan
dapat meliputi kombinasi antara hukum, peraturan, aturan pendaftaran dan praktek
pribadi yang menungkinkan perusahaan tersebut menarik modal masuk, berkinerja
secara efisien, menghasilkan keuntungan dan memenuhi harapan masyarakat
secara umum dan sekaligus kewajiban hukum.
Namun sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu diperhatikan bahwa
harus dibedakan antara ultra vires dengan suatu tindakan yang melanggar
Anggaran Dasar atau penyalahgunaan wewenang Direksi, Demikian pula jangan
sampai mengacaukan pengerian ultra vires dengan tindakan yang melanggar
hukum atau bertentangan dengan ketertiban umum (illegal), Ultra vires harus
digunakan hanya untuk tindakan yang benar – benar diluar kapasitas Perseroan.
34
Di Indonesia aturan mengenai Good Corporate Governance diatur dalam
Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan
Badan Usaha Milik Negara No. KEP – 23/ M-PM.PBUMN/2000 tentang
33 Ibid, hlm 227 34 Hasnati ,op.cit, hlm 55
Universitas Sumatera Utara
21
pengembangan Praktek Good Corporate Governance dalam Perusahaan Perseroan
( PERSERO ) tertanggal 31 Mei 2000; dan Keputusan Menteri Badan Usaha
Milik Negara No. KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good
Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tertanggal 1
Agustus 2002. Prinsip – Prinsip yang ada di Good Corporate Governance adalah
Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, dan prinsip kewajaran,
Meskipun prinsip – prinsip ini sudah diadopsi UUPT dengan prinsip Fiduciary
duty nya namun perlu diwaspadai perusahaan – perusahaan keluarga yang para
pemegang sahamnya memiliki hubungan keluarga dengan Direksi dan
atau/Dewan Komisaris atau dengan orang – orang yang memegang posisi kunci
dalam perseroan terafiliasi dan melibatkan mereka dalam transaksi afiliasi yang
pada gilirannya mereka memperoleh deviden secara tidak langsung atau mungkin
saja mereka terlibat perdagangan orang dalam kerjasama untuk kepentingan
pribadi, atau menggunakan asset perusahaan untuk kepentingan keluarga/pemilik/
pemegang saham mayoritas melalui penguasaan mayoritas.35
Salah satu penunjang pembangunan ekonomi nasional khususnya dalam era
globalisasi dengan semangat perdagangan bebasnya adalah pasar modal berikut
perangkat operasional dan perangkat hukumnya. Dalam rangka menunjang
pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan,
meningkatkan pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, pasar modal
mempunyai peran strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia
35 Wahyono Darmabrata dan Ari Wahyudi Hertanto, “Implementasi Good Corporate Governance Dalam menyikapi Bentuk – Bentuk Penyimpangan Fiduciary Duty Direksi Dan Dewan Komisaris Direksi Perseroan Terbatas “artikel pada Jurnal Hukum Bisnis, edisi no 6 vol, 22, 2003, hlm 25
Universitas Sumatera Utara
22
usaha termasuk usaha kecil dan menengah untuk pembangunan usahanya,
sedangkan disisi lain pasar modal juga merupakan wahana investasi bagi
masyarakat termasuk pemodal kecil dan menengah.36
Salah satu contoh kasus yang terjadi di Indonesia adalah penyimpangan
umum dari prinsip Good Corporate Governance, yang dilakukan oleh Direksi
yaitu kasus PT. Bank Lippo Tbk.
Keadaan yang kurang kondusif bagi perlindungan pemegang saham public
di pasar modal Indonesia. Menyebabkan para pemilik modal atau investor
menjauhi pasar modal Indonesia. Untuk meningkatkan kembali investasi di pasar
modal salah satunya melakukan pemulihan kepercayaan investor asing dengan
meningkatkan ketaatan Good Corporate Governance, Implementasi GCG di pasar
modal merupakan keharusan dalam rangka pemulihan kepercayaan investor asing
untuk berinvestasi di Indonesia.
37
Dalam keterangannya kepada wartawan (17/03), Ketua Badan
Pengembangan Pasar Modal (BAPEPAM) Herdiwayatmo mengumumkan hasil
pemeriksaan kasus PT Bank Lippo Tbk sehubungan dengan adanya dua versi
laporan keuangan Bank Lippo yang dinilai membingungkan pemegang saham
maupun masyarakat. Pada Kesempatan yang sama, Bank Indonesia, BPPN, dan
Direktorat Jasa dan Lembaga Keuangan (DJKL) juga mengumumkan hasil
pemeriksaannya terhadap kasus yang oleh seorang analisis diibaratkan sebagai
36 Penjelasan UU Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal 37 Direksi Bank Lippo harus bayar denda sebesar Rp.2,5 Milyar”. Hukum online.com
Universitas Sumatera Utara
23
perampokan terhadap asset Negara.Bapepam menyimpulkan adanya kekurang
hati – hatian dari Direksi PT. Bank Lippo Tbk dalam mencantumkan kata “
diaudit” dan opini wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan per 30
september 2002 yang diiklankan pada 28 November 2002 adalah laporan
keuangan yang tidak diaudit. Kemudian Bapepam juga menemukan bukti bahwa
laporan keuangan Bank lippo per 30 Desember 2002 yang disampaikan BEJ pada
27 Desember 2002 adalah laporan keuangan yang tidak disertai laporan auditor
independen. Di laporan tersebut juga terdapat penilaian kembali terhadap agunan
yang diambil alih (AYDA) dan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP).
Jadi, Bapepam menyimpulkan bahwa perbedaan antara laporan keuangan Bank
Lippo yang diiklankan pada 28 November 2002 dengan laporan keuangan yang
disampaikan ke BEJ hanya disebabkan oleh adanya penyesuaian penilaian
kembali atas AYDA dan PPAP. Saat ini pemeriksaan atas prosedur penilaian
kembali AYDA dan prosedur audit atas beberapa akun laporan keuangan Bank
Lippo per 30 september 2002 masih berlangsung. Kasus yang dialami oleh Bank
Lippo tersebut dapat dikategorikan bentuk – bentuk penyimpangan Direksi dalam
rangka Good Corporate Governance mengingat bahwa pengelolaan dan
pengurusan kegiatan perseroan merupakan kewenangan Direksi, maka sedikit
banyak terdapat peran direksi dalam menegakkan prinsip Good Corporate
Governance Perseroan Terbuka dalam pasar modal. Pada kasus tersebut di atas
pihak Direksi Bank Lippo tidak menyerahkan perhitungan tahunan perseroan
kepada akuntan publik selain itu laporan tersebut tidak benar dan menyesatkan
anggota masyarakat. Untuk memantau ketaatan pada pedoman Good Corporate
Universitas Sumatera Utara
24
Governance, Direksi harus mengungkapkan keuangan maupun hal –hal lainnya
yang menyangkut perseroan, termasuk laporan tahunan dan laporan bulanan
keuangan, Dari uraian diatas bahwa Direksi mempunyai tanggung jawab yang
besar tehadap masyarakat dan pemegang saham.
B. Perumusan Masalah
Dalam Penulisan skripsi ini dirumuskan beberapa permasalahan yaitu :
1. Bagaimana Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi Terhadap Pengurusan
Perseroan Terbuka ?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbuka Dalam Kerangka
Good Corporate Governance Di Pasar Modal ?
3. Bagaimana Penerapan Good Corporate Governance terhadap Perseroan
Terbuka Di Pasar Modal ?
Universitas Sumatera Utara
25
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan
Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah :
1. Untuk Mengetahui Bagaimana Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi
Terhadap Pengurusan Perseroan Terbuka.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tanggung Jawab Direksi Perseroan
Terbuka Dalam Kerangka Good Corporate Governance. di Pasar Modal
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Penerapan Good Corporate Governance
terhadap Perseroan Terbuka Di Pasar Modal.
Disamping tujuan yang akan dicapai sebagaimana dikemukakan diatas,
maka penulisan skripsi ini juga bermanfaat untuk:
1. Yaitu untuk memberikan kontribusi pemikiran, sekaligus khasanah
pengetahuan tentang Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbuka Dalam
Kerangka Good Corporate Governance Di Pasar Modal.
2. Manfaat Secara Praktis.
Untuk mengetahui bagaimana Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbuka
Dalam Kerangka Good Corporate Governance di Pasar Modal, Disamping
itu bermanfaat juga bagi para akademisi, praktisi hukum untuk megetahui
Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbuka Dalam Kerangka Good
Corporate Governance di Pasar Modal Karena Direksi Bertanggung Jawab
penuh Terhadap Pengurusan Perseroan Sesuai Dengan Kepentingan Dan
Tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun diluar
pengadilan.
Universitas Sumatera Utara
26
D. Keaslian Penulisan
Penulisan Skripsi ini yang berjudul : “Tanggung Jawab Direksi Perseroan
Terbuka Dalam Kerangka Good Corporate Governance Di Pasar Modal”
Merupakan hasil pemikiran sendiri. Skripsi ini belum pernah ada yang membuat,
walaupun ada, Penulis yakin substansi pembahasannya berbeda dengan demikian
keaslian penulisan skripsi ini dapat dipertanggung jawabkan penulis, terutama
secara ilmiah dan akademik.
E. Tinjauan Kepustakaan
Pasal 1 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Tebatas
(selanjutnya disebut dengan UUPT ) menjelaskan bahwa “ Direksi adalah organ
Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk
kepentingan dan tujuan perseroan mewakili perseroan baik di dalam maupun
diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.
Lebih lanjut Pasal 97 UUPT mengatakan bahwa Direksi bertanggung
Jawab penuh atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 92
ayat (1) yang menyatakan Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk
kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. serta
mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan. Selain itu Direksi
merupakan satu – satunya organ perseroan yang melaksanakan fungsi perseroan
dan Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk
kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun
diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, Kewajiban yang
dibebankan oleh UUPT kepada Direksi sebagai suatu badan, dan karenanya
Universitas Sumatera Utara
27
anggota Direksi wajib dengan itikad baik, dan penuh Tanggung Jawab
menjalankan tugas untuk kepentingan perseroan tersebut. Direksi dalam suatu
perseroan memiliki 2 fungsi utama yaitu:
pertama fungsi manajemen atau fungsi manajerial dalam arti Direksi
melakukan tugas memimpin perseroan, fungsi manajemen ini dalam bahasa
jerman disebut dengan “geschafisfuhrungsbefugms”.
Kedua fungsi representasi, dalam arti Direksi mewakili Perseroan dalam
dan luar pengadilan. Prinsip mewakili perseroan diluar pengadilan menyebabkan
perseroan sebagai suatu badan hukum akan terikat dengan transaksi – transaksi
maupun kontrak – kontrak yang di buat Direksi atas nama dan untuk kepentingan
perseroan dalam hukum belanda fungsi ini disebut dengan “Vertretungsmacht”.38
1. “Tanggung Jawab internal Direksi yang meliputi tugas dan tanggung jawab
Direksi terhadap Perseroan dan pemegang saham perseroan dan”
Tugas Direksi yang perlu diperhatikan adalah tugas yang berdasarkan
kepercayaan (Fiduciary duties), trust, dan confidence, Tugas yang berdasarkan
kecakapan, kehati - hatian dan kepatutan (duties of skill,care,dan loyality) serta
tugas –tugas yang berdasarkan kepentingan undang – undang (statutory duties).
Tugas dan wewenang Direksi sebagai pengurus perseroan yang telah
menjadi badan hukum, secara umum dapat kita bedakan dalam:
2. “Tanggung Jawab eksternal Direksi, yang berhubungan dengan tugas dan
tanggung jawab Direksi kepada pihak ketiga yang berhubungan hukum
langsung maupun tidak langsung”.
38 Munir Fuady, Doktrin – Doktrin Modern Dalam Corporate law dan eksistensinya dalam hukum Indonesia Citra Abadi Bakti.2002,hlm 32
Universitas Sumatera Utara
28
Mengenai Tanggung Jawab internal Direksi, yang meliputi tugas dan
Tanggung Jawab Direksi kepada Perseroan maupun pemegang saham perseroan
tersebut, dimulai sejak perseroan memiliki status badan hukum dan mengenai
Tanggung Jawab eksternal terhadap Perseroan terdapat pada Pasal 97 ayat (1)
Direksi bertanggung Jawab Terhadap Pengurusan Perseroan, Pengurusan
sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib dilaksanakan anggota Direksi dengan
itikad baik dan penuh tanggung jawab.
Mengenai Tanggung Jawab eksternal Direksi, sehubungan dengan tanggung
jawab terhadap pihak ketiga, sebelumnya dapat dibahas terlebih dahulu mengenai
kewajiban direksi dalam melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga,
kewajiban – kewajiban itu antara lain termuat dalam :
1. Pasal 44 ayat (1) Keputusan RUPS untuk pengurangan modal perseroan adalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan ketentuan kourum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar, dan Pasal 44 angka (2) Direksi wajib memberitahukan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada semua kreditor dengan mengumumkan dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.
2. Pasal 123 ayat (1) Direksi Perseroan akan menggabungkan diri dan menerima pengabungan menyusun rancangan penggabungan.
3. Dan bagi : a. Perseroan yang bidang usahanya berkaitan dengan pengerahan dana
masyarakat; b. Perseroan yang mengeluarkan surat pengakuan hutang; c. Perseoran terbuka adalah perseroan public atau perseroan yang
melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang pasar modal.
Direksi Perseroan diwajibkan untuk menyerahkan hasil perhitungan
tahanan perseroan untuk diperiksa oleh akuntan public sebelum perhitungan
tahunan tersebut disahkan oleh rapat umum pemegang saham tahunan dan segera
Universitas Sumatera Utara
29
telah disahkan oleh rapat, diumumkan untuk kepentingan pihak ketiga khusus
untuk perseroan terbuka , Direksi diwajibkan untuk mengumumkan setiap maksud
dan rencana penyelenggaraan rapat umum pemegang saham. Ketentuan dalam
pasal – pasal tersebut diatas tidak menutup adanya kemungkinan permintaan
pemberian data dan atau keterangan mengenai perseroan oleh pihak ketiga yang
berkepentingan, berdasarkan pada perjanjian antara para pihak dalam hal – hal
yang demikian tersebut diatas, Direksi berkewajiban untk memberikan data dan
atau keterangan tersebut secara benar dan akurat.
Pasal 92 ayat (4) UUPT menetapkan bahwa perseroan yang kegiatan
usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat,
perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau
perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 orang anggota direksi.
Menurut pedoman Good Corporate Governance (selanjutnya disebut
GCG) komposisi Direksi harus sedemikian rupa sedemikian rupa sehingga
memungkinkan pengambilan putusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat
bertindak secara independen dalam arti tidak mempunyai kepentingan yang dapat
mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis.
Dalam pedoman tersebut disebutkan bahwa tergantung dari sifat khusus suatu
perseroan, minimal 20 % dari jumlah anggota direksi harus berasal dari kalangan
diluar perseroan guna meningkatkan efektifitas atas peran manajemen, dan
transparansi dari pertimbangannya, dalam ketentuan ini tercermin prinsip
indepedensi. Direktur yang berasal dari kalangan diluar perseroan tersebut disebut
Direktur indepeden yang tidak memiliki benturan kepentingan sehubungan
Universitas Sumatera Utara
30
dengan kepentingan pribadinya dalam rangka pengelolaan perseroan, Tugasnya
adalah menjaga agar Direksi Eksekutif dalam menjalankan pengurusan perseroan
tidak melakukan transaksi yang berbenturan kepentingan dan berbagai tindakan
kecurangan lain yang dapat merugikan kepentingan perseroan sekaligus
merugikan hak – hak para pemegang saham Minoritas dan stakeholders lainnya,
karena itu Direktur Independen harus bebas dari pengaruh anggota Direksi
lainnya, Dewan Komisaris dan Pemegang saham utama.
Dalam pengangkatan anggota Direksi menurut Pasal 94 ayat (1) UUPT
anggota Direksi diangkat oleh RUPS dalam ketentuan ini mencerminkan prinsip
keadilan (fairness) yang melindungi hak pemegang saham untuk untuk memilih
anggota Direksi, Implementasi pedoman Good Corporate Governance dalam
ketentuan ini adalah perlindungan hak – hak pemegang saham dan perlakuan yang
adil bagi seluruh pemegang saham, khususnya dalam hal memilih anggota direksi,
dalam ketentuan ini system untuk menetukan tunjangan bagi setiap anggota
direksi wajib diungkapkan kepada pemegang saham.39
39 Misahardi Wilamarta, Hak Pemegang saham minoritas Dalam rangka Good Corporate Governance, ctk pertama, program pascasarjana, fakultas hukum universitas Indonesia, Jakarta,2002,hlm 123.
Dalam pemberhentiannya
anggota Direksi diatur dalam Pasal 94 ayat (5) Keputusan RUPS mengenai
pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan
saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut.
Untuk dapat memberikan upaya penegakan Good Corporate Governance dalam
hubungannya dengan Direksi suatu perseroan Terbuka, Direksi harus memastikan
bahwa perusahaan telah sepenuhnya menjalankan seluruh ketentuan yang diatur
dalam anggaran dasar dan peraturan yang berlaku. Direksi bertanggung jawab
Universitas Sumatera Utara
31
terhadap pemegang saham sehubungan dengan adanya rapat umum pemegang
saham (RUPS) penolakan terhadap laporan kegiatan usaha yang diajukannya dan
kewajibannya akan menjadikan mereka bertanggung jawab secara individual.
Selanjutnya Direksi harus dan diwajibkan untuk melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya semata – mata untuk kepentingan perusahaan. Direksi juga
harus dapat memastikan bahwa perusahaan yang dipimpinya telah melakukan
fungsi social (antara lain memberikan sumbangan dana social untuk public) dan
selalu memprioritaskan kepentingan para stakeholder. Dalam rangka
melaksanakan hal tersebut Direksi dilarang keras melakukan transaksi yang
mengandung unsur benturan kepentingan atau mengambil manfaat untuk
kepentingan pribadi dengan menggunakan perusahaan sebagai kendaraannya
diluar gaji dan fasilitas yang telah diberikan oleh perusahaan kepadanya oleh
karenanya dalam upaya untuk meminimalisasikan dampak – dampak negatif,
perusahaan semestinya mengembangkan suatu program kerja dan anggaran untuk
periode 5 (lima) tahun mendatang yang telah ditetapkan oleh para pemegang
saham pada saat dilaksanakan RUPS. Program kerja dan anggaran dimaksud akan
memuat :
1. Rencana kerja yang maksimal 2. Target, strategi bisnis, kebijakan, dan program kerja; 3. Anggaran yang disusun secara rinci ; dan 4. Proyeksi keuangan dan hal – hal lainnya yang ditetapkan oleh RUPS.40
F. Metode Penelitian 1. Objek Penelitian mengenai Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbuka
dalam Kerangka Good Corporate Governance di Pasar Modal.
40 Wahyono Darmabrata dan Ari wahyudi Hertanto, op.cit, hlm 34
Universitas Sumatera Utara
32
2. Sumber Data
Data yang diperlukan dalam penelitian seluruhnya merupakan data
sekunder berupa:
a. Bahan hukum Primer, yaitu: bahan hukum yang mempunyai kekuatan
hukum mengikat terdiri dari Kitab Undang – Undang Hukum Perdata,
Kitab Hukum Dagang, Undang – Undang No 40 Tahun 2007 Tentang
Perseroan Terbatas, Undang – Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar
Modal, Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Usaha Milik Negara
No. KEP-23 PM.PBUMN/2000 tanggal 31 Mei 2000 tentang
Pengembangan Praktek Good Corporate Governance Dalam
Perusahaan Perseroan, Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara
No. Kep – 117/M/-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good
Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
tertanggal 1 Agustus 2002.
b. Bahan Hukum Sekunder ; Yaitu Bahan hukum yang memberi
kejelasan atas bahan hukum Primer terdiri dari buku – buku, laporan,
jurnal ilmiah dan tulisan – tulisan lain yang diteliti.
c. Bahan Hukum Tersier, yaitu ; bahan hukum primer dan sekunder
seperti kamus hukum, kamus ekonomi dan kamus bahasa Indonesia.
G. Sistematika Penulisan
Penulisan skripsi ini dibagi dalam 5 (lima) bab, dimana masing – masing
bab dibagi atas beberapa sub bab. Urutan bab tersebut tersusun secara sistematik
Universitas Sumatera Utara
33
dan saling berkaitan antara satu sama lain. Uraian singkat atas bab – bab tersebut
dapat diuraikan sebagai berikut:
Bab I: Bab ini berisikan tentang Pendahuluan yang merupakan pengantar yang
didalamnya terurai mengenai latar belakang, Perumusan Masalah,
Tujuan dan Manfaat Penulisan, Keaslian Penulisan, Tinjauan
Kepustakaan, Metode Penulisan, Sistematika Penulisan.
Bab II: Bab ini berisikan tentang Pengertian Perseroan Terbatas, Maksud dan
tujuan perseroan terbatas, Klasifikasi Perseroan Terbuka, Pendirian
Perseroan Terbatas, Organ Direksi Perseroan Kewenangan dan
Tanggung Jawabnya, Ketentuan Hukum Yang Berlaku Bagi Perseroan
Terbatas, Tanggung jawab Perdata dan Pidana Perseroan Terbatas.
Bab III: Bab ini berisikan tentang Sejarah lahirnya Good Corporate Governance,
Konsep Good Corporate Governance, Prinsip – Prinsip Good
Corporate Governanc mengenai OECD, Good Corporate Governance
dan Pengembangan Di Pasar Modal.
Bab IV: Bab ini berisikan tentang Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi terhadap
Pengurusan Perseroan Terbuka, Tanggung Jawab Direksi Perseroan
Terbuka Dalam Kerangka Good Corporate Governance Di pasar
modal, Penerapan Good Corporate Governance terhadap Perseroan
Terbuka di pasar modal.
Universitas Sumatera Utara
34
Bab V: Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari
bab – bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran – saran yang
membahas tentang Tanggung Jawab Direksi Perseroan terbuka dalam
kerangka Good Corporate Governance Di pasar modal.
Universitas Sumatera Utara