MODUL 1

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATBADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI

PERUBAHAN MINDSET

© Pusdiklat SDA dan Konstruksi, 2017

SIKAP PERILAKU PNS

Pola Pikir

Pola Pikir adalah pola-pola dominan yang menjadi acuan utama seseorang dalam bertindak.Pembentukan pola pikir seseorang dibentuk dari pengalaman-pengalaman yang terekam kedalampikiran.

Jenis-Jenis Pola Pikir

1. Perfeksionis2. Obsesif3. Pesimis4. Bergantung pada orang lain

5. Birokrat/dogmatik6. Optimis7. Realistis8. Taoisme9. Mandiri

SIKAP PERILAKU PNS

Pola Pikir PNS

Pola pikir PNS adalah pola pikir profesi. Pola pikir PNS terbagi dua: Pola pikir positif (pola pikiryang berkembang) dan Pola pikir negatif (pola pikir tetap).

Pola Pikir Positif

1. Kesetiaan2. Prestasi Kerja3. Tanggung Jawab4. Ketaan5. Kejujuran6. Kerjasama7. Prakarsa8. Kepemimpinan

Pola Pikir Negatif

1. Komitmen dan konsistensi terhadap visi dan misi organisasi masih rendah;2. Sering terjadi penyimpangan dan kesalahan dalam kebijakan publik yang berdampak luas

kepada masyarakat;3. Pelaksanaan kebijakan jauh berbeda dari yang diharapkan;4. Terjadi Arogansi pejabat dan penyalahgunaan kekuasaan;5. Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab aparatur saat ini belum seimbang;6. Pejabat yang KKN akan menyebabkan KKN meluas pada pegawai, dunia usaha dan

masyarakat;7. Kepekaan terhadap masyarakat dinilai masih rendah;8. Sikap berorientasi vertikal menyebabkan hilangnya kreativitas, rasa takut berimprovisasi;9. Pengaruh budaya prestise yang lebih menonjol, sehingga aspek rasionalitas sering

dikesampingkan;

SIKAP PERILAKU PNS

Pembinaan PNS

Berikut ini merupakan tujuan dari pembinaan PNS diantaranya1. Menjamin penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya

guna dan berhasil guna.2. Meningkatkan mutu, keterampilan dan memupuk kegairahan kerja.3. Terwujudnya komposisi pegawai, baik dalam jumlah maupun mutu yang memadai serasi

dan harmonis.4. Terwujudnya pegawai yang setia dan taat kepada Pancasila dan Undnag-undang Dasar

1945 serta terwujudnya aparatur yang bersih dan berwibawa.5. Terwujudnya suatu iklim kerja yang serasi dan menjamin terciptanya kesejahteraan

jasmani maupun rohani secara adil dan merata.6. Penyaluran, penyebaran dan pemanfaatan pegawai secara teratur terpadu dan berimbang.7. Pembinaan dengan menggunakan sistem karier dan sistem prestasi kerja

SIKAP PERILAKU PNS

Pengembangan PNS

Heidjarachman (1986:45), Pengembangan karyawan sering diartikan dengan usaha untukmeningkatkan keterampilan maupun pengetahuan umum bagi karyawan agar pelaksanaanpencapian tujuan lebih efisien.

Pengembangan sumber daya manusia pada Kementerian PUPR disesuaikan dengan Undang-undang tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974. Adapunsalah satu bentuk pengembangan sumber daya manusia adalah dengan mengikuti pendidikandan pelatihan

SIKAP PERILAKU PNS

Disiplin PNS

Peraturan disiplin PNS adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksiapabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh PNS. Pelanggaran disiplin adalahsetiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang melanggar ketentuan Peraturan Disiplin PNS,baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar PeraturanDisiplin PNS. Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik PNS yangmelakukan pelanggaran disiplin

SIKAP PERILAKU PNS

Pengaturan Hukum Pelaksanaan Disiplin PNS

1. Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaga NegaraTahun 1974 No 8, Tambahan Lembaran Negara No 3041).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeridalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 1974, tambahan Lembaran NegaraNomor 3201).

3. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 yaitu tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil4. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02 Tahun 1999 tentang

Ketentuan Pelaksanaan Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Anggota Partai Politik.5. Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1980 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian.6. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Nomor 23/SE/1980, tentang

Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

SIKAP PERILAKU PNS

Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin PNS

1. Tingkat ringan : teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis2. Tingkat sedang : penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1(satu) tahun,

penurunan gaji sebesar 1 kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1(satu) tahun,penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1(satu) tahun

3. Tingkat berat : penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk palinglama 1 (satu) tahun, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak ataspermintaan sendiri sebagai PNS, Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

SIKAP PERILAKU PNS

Gender menurut WHO (2007) adalah seperangkat peran, perilaku, kegiatan dan atribut yangdianggap layak bagi laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dalam suatumasyarakat.

Gender juga mengakibatkan adanya perbedaan sifat, peranan, fungsi dan status antara laki-lakidan perempuan yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan sosialbudaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat.

KONSEP GENDER

Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperolehkesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi sertamenikmati pembangunan.

Keadilan gender adalah proses dan perlakuan bagi laki-laki dan perempuan ditandai dengantidak adanya pembakuan peran, beban ganda, sub ordinasi, dan marginalisasi terhadap salahsatu. Jika akses, kesempatan partisipasi, kontrol dan manfaat atas pembangunan ini terpenuhi,maka kesetaraan dan keadilan gender telah tercapai

KONSEP GENDER

1. UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) & (2) dan Pasal 28A s.d. 28J2. UU No.7/1984 ttg Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi

terhadap Wanita3. UU No.39/1999 ttg Hak Asasi Manusia4. UU No.17/2007 ttg RPJMN 2005-2025 5. Perpres No.5/2010 ttg RPJMN 2010-20146. Inpres No.9/2000 ttg PUG dalam Pembangunan Nasional7. SE Mendagri No.411/2006 ttg Percepatan Pelaksanaan Program PP & PUG di Daerah8. Kepmendagri No.132/2003 ttg Pedoman Umum Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan Daerah9. Permenkeu No.94/PMK/02/2013 ttg penyusunan dan penelaahan RKAK/L dan pelaksanaan DIPA

yang mengamanatkan anggaran responsif gender (ARG)10. SEB tentang Strategi Nasional Percepatan PUG Melalui PPRG (SE Bappenas

No.270/M.PPN/11/2012; SE Kemenkeu No.SS-33/MK.02/2012; SE Kemendagri No.050/4379A/SJ; SE KPPPA No.46/MPP-PA/11/2012)

11. Permen PU No. 02/PRT/M/2009 ttg Renstra Kementerian PU 2010-201412. Permen PU No. 13/PRT/M/2013 ttg Panduan PPRG di Kementerian PU

KONSEP GENDER

Kebijakan Nasional Terkait Gender dan PUG

Menurut Inpres No.9/2000, PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikangender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan,pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.

KONSEP GENDER

Pengarusutamaan Gender (PUG)

1. Mempersempit dan meniadakan Kesenjangan gender yang mengantarkan pada pencapaiankesetaraan dan keadilan gender

2. Diharapkan tranparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam pembangunan yangberperspektif gender terhadap rakyatnya akan lebih meningkat, khususnya dalammempertanggungjawabkan hasil kinerjanya

3. Memastikan penyelenggaraan infrastruktur PUPR telah mengintegrasikan perspektif genderdengan mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan kesulitan kelompok masyarakatberkebutuhan khusus (laki-laki, perempuan, anak-anak, lansia, disabel, rentan lainnya)secara setara & adil sehingga tidak ada kesenjangan untuk mendapatkan akses, manfaathasil pembangunan, serta berpartisipasi dan mengontrol penyelenggaraan infrastrukturPUPR

KONSEP GENDER

Tujuan PUG

1. Membentuk mekanisme untuk formulasi kebijakan dan program yang responsif gender.2. Memberikan perhatian khusus kepada kelompok-kelompok yang termarjinalisasi sebagai

akibat bias gender.3. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran semua pihak untuk melakukan tindakan sensitif

gender di bidangnya masing-masing.

KONSEP GENDER

Sasaran PUG

1. Komitmen2. Kebijakan3. Kelembagaan4. Sumber daya5. Data Gender6. Alat Analisis7. Peran Serta Masyarakat

KONSEP GENDER

Unsur Persyaratan PUG

Berdasarkan Permen Pu No. 13 Tahun 2013 tentang Pandun PPRG di Kementerian PU bahwaPPRG merupakan instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses,partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki (termasuk lansia,anak-anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan) dengan tujuan untuk mewujudkananggaran yang lebih berkeadilan.

KONSEP GENDER

Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)

1. Identifikasi Program/Kegiatan/Output yang mempunyai Isu Kesenjangan Gender2. Pencantuman Nama Program/Kegiatan pada Matriks Trilateral Meeting.3. Identifikasi Output dari Program/Kegiatan /output yg berpotensi memiliki isu kesenjangan

Gender4. Analisis Gender thdp output yang berpotensi memiliki isu kesenjangan gender

KONSEP GENDER

Tahapan PPRG