PERMENDIKBUD RI NOMOR 36 TAHUN 2014TENTANGPEDOMAN PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PENUTUPANSATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHBABIIPERSYARATAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKANPasal 4(1) Persyaratan pendirian satuan pendidikan meliputi:a. hasil studi kelayakan;b. isi pendidikan;c. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;d. sarana dan prasarana pendidikan;e. pembiayaan pendidikan;f. sistem evaluasi dan sertifikasi; dang. manajemen dan proses pendidikan()!elainpersyaratansebagaimanadimaksudpadaayat(1)" pendiriansatuanpendidikan harus melampirkan:a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formaldari segi tata ruang" geografis" dan ekologis;b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formaldari segi prospek pendaftar" keuangan" sosial" dan budaya;c. data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formaldengan penduduk usia sekolah di #ilayah tersebut;d. data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antaragugus satuan pendidikan formal sejenis;e. datamengenai kapasitas dayatampungdanlingkupjangkauansatuanpendidikan formal sejenis yang ada;f. data mengenai perkiraan pembiayaan untukkelangsungan pendidikanpaling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya; dang. data mengenai status kepemilikan tanah dan$atau bangunan satuanpendidikan harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sahsesuai dengan ketentuan peraturan perundang%undangan atas namaPemerintah" pemerintah daerah" atau badan penyelenggara;(&) Persyaratan pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sekurang%kurangnya harus memenuhi !tandar Pelayanan 'inimal.Pasal ((1) Pendirian satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan olehmasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasalayat (1) huruf c dilakukandengan terlebih dahulu membentuk badan penyelenggara berbadan hukum.() )adan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berprinsipnirlaba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang%undangan.Pasal *(1) Persyaratan pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal4 ayat (1) dituangkan dalam rencana induk pengembangan satuanpendidikan (+,P!);() +,P!sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dasarpengembangan satuan pendidikanuntukjangka #aktu paling singkat -(lima) tahun.(&) +,P! sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:a. visi dan misi;b. kurikulum;c. peserta didik;d. pendidik dan tenaga kependidikan;e. sarana dan prasarana;f. pendanaan;g. organisasi;h. manajemen satuan pendidikanBAB IIITATACARAPEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKANPasal 1.(&) /ata cara pemberian i0in !1" !'P" !'2" dan !'3 yang diselenggarakanoleh masyarakat sebagai berikut:a. badan penyelenggara mengajukan permohonan i0in pendiriansatuan pendidikan kepada bupati$#alikota melalui dinas pendidikankabupaten$ kota dengan melampirkanhasil studi kelayakandan datasebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ();b. kepaladinaspendidikankabupaten$kotamenugaskankepada /imPenilai untuk menelaah usul pendirian satuan pendidikan;c. timpenilai sebagaimanadimaksudpadahuruf bmerupakantimyang dibentuk oleh kepala dinas kabupaten$kota;d. kepala dinas kabupaten$kota paling lambat dalam jangka #aktu &(tiga) bulan setelah menerima usul rencana pendirian satuan pendidikansebagaimana dimaksud dalambutir a" menerbitkan surat keputusantentangi0inpendiriansatuanpendidikanataupemberitahuanpenolakanpendirian satuan pendidikan; dane. i0in pendirian sebagaimana dimaksud pada huruf d berlaku untuk 1(satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi.BAB IVPENAMAAN SATUAN PENDIDIKANPasal 1(1) Penamaansatuanpendidikanbaruyangdiselenggarakanolehpemerintahdaerah diatur oleh gubernur$bupati$#alikota sesuai dengan ketentuanperaturan perundang undangan.() Penamaansatuanpendidikanbaruyangdiselenggarakanolehmasyarakatdiatur oleh badan penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutansesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.