PERSPEKTIF lblune l'I No.l T.thun 2001 Eiisi Ok ober

BEBERAPA ASPEK RESERVASI DALAM PERJANJIAN INTf, RNASIONAL

OIeh :Achmad B. Brkry

setiap negara mempunyat hak untuk mengajukan rerervaslinternasional, penolakan atau penerimaan mempunyai aktbalkonseku'ensi tertentu, hol demrkian disesuaikdn tlengan maksud dansualu perJaniian inlefnas ionql.

kelembagchukun dantu1r.tan dart

Pendahuluo nKonsepsi Hukum Internasional

mengenai negara, disebutkan dalamkonvensi Montevidio tahun 1933tentang "Hak-hak dan kewajibann€gara (Strake, 1958:80) menetapkanadanya empat syarat yang harusdimit iki oleh suatu negara sebagaisuatu badan (subyek) HukumInternasional. Keempat syarat itu ialahpenduduk yang tetap, wilayah tertentupemerintah dan kemampuan untukmemasuki pergaulan Internasional( hubungan Internasional ).

Dalam perkembangan kehidupannegara-negara dewasa ini untukmewujudkan citacita nasionalnya takpelak lagi harus mengadakan hubungandengan negara lain. Salah satu bentukhubungan (transaksi) Internasionalyang konkrit dan relevan bagikepentingan nasional suatu negaraialah perjanjian Internasional baik yangbersifat bilateral maupun yang bersifatmult i lateral.

Praktek perjanj ian Internasionalbagaimanapun juga, suatu negara tidakdiberi hak mutlak untuk mewuiudkan

gqhcrapa Aspe* Res.ttasi DqlamPerj a nj i a n I n rern qs,onql

kepentingan nasionalnya secaramenyeluruh. Hal ini sebagaikonsekwensi penarapan rloktrin yangtumbuh dan berkembang dalamhubungan &ntara negara-negara yangkemudian dilembagakan dalam hukumlnternasional khusus. Ketidakmutlakantersebut juga diakui oleh PerserikatanBangsa-Bangsa sebagarmanadisebutkan di dalam Piagamnya. Pasall (2) yang berbunyi :

. . . . . . hubunganpersahabatan antara bangsa-bangsa berdasarkan penghargaanatas azas-azas pe rsamaan hak-hak dan hak banqsa-banesauntuk menentukan nasib sendiri(garis bawah ,Jari saya),dan.. . . . ,

Oleh sebab i tu, sesuai dengankedaulatan yang dimil iki oleh negaradan berdasarkan hak untul. menentukannasib sendiri tersebut, suatu negaradiberi kebebasan (keleluasaan) untukmewujudkan cita-cita nasionalnyadalam rangka ikut serta sebagai pihakdalam perjanjian Internasronal. Bentuk

Achmod B. Bttty

I'LRSI'LKIII l'olunc I I No J l'ahun ]A)l l:di ()ktober

kebebasan itu dapat berupa tidakadanya keharusan untuk meratifikasi,negara dapat menarik dir i dariperjanj ian, reservasi dan lain-lain.

Dalam makalah ini penulishanya akan membahas bentukkebebasan negara dalam perj nj ianInternasional yang disebut reservasi.Ist i lah reservasi yang penulis gunakandalam makalah ini merupakanterjemahannegotiat ion,

neqorsasl untuKratifikasi untuk

Adanya lembaga reservasl inidisebabkan karena suatu negara yangikut serta sebagai pihak dalam suatuperjanj ian t idak dapat menyetuj uiseluruh mater i ( rs i ) per janj ianmengingat ada diantara materi danratauketentuan perjanj ian (konvensi); i tuyang t idak (kurang) sesuai dengankepentingan nasional negara ."-angbersangkutan. Jadi apabila seluruhmateri danratau ketentuan pe r j anj ianitu diterima, maka sudah barang tentukepentingan nasional negara pesertakonvensi tersebut akan diuraikan.

Dalam keadaan s,3pert i i tulahsuatu negara menyatakan dir inya ikutserta (sebagai pihak) dalam perjanj ian(konvonsi dengan satu atau beberapareservasi ).

PermasalahanSuatu perj anj ia n apabila

diadakan hanya oleh dua negara saja(perjanj ian bi lateral) persoalannyatidaklah demikian su l i t , karenabilamana salah satu pihal menyatakankeberatan atau menolak rr:servasi vangdiajukan oleh pihak peserta lainnya,maka perjanj ian tersebut meniadi gugur(Br ier ly, 1963:23-3).

Berlainan halnra denganperianj ian mult i lateral, dimana apabilareservasi yang diajukan oleh suatunegara t idak diterima atar ditolak olehsatu atau beberapa nellara pes€rtalainnya, maka akan t imbul beberapapersoalan hukum, yaitu :

rat i f icat ion, dan lain-lain ist i lah yangsejenis dengan i tu. Beberapa penulismenggunakan istilah "pencadangan"(Boedi"Persyaratan"

Harsono, 1982:35)(syarat) atau

"pembatasan'" (Mochtar, . 1976 125-I 271 untuk menunjukkan pengert ianyang dikandung oleh ist i lah reservationtersebut, sedangkan dalam beberapalJndang-Llndang di negara kitadigunakan ist i lah "persyaratan".

Berbicara mengenai re servas i .tidak dapat dilepaskan dengan isi(materi ) satu perjanjian Internasionalkhususnya perjanj ian mult i lateral(multilateral trcaty'), oleh karenalembaga ' - ressrvasi" in i justru(memang) ditujukan kepada isiperjanj ian mult i lateral i tu sendir i , samasekali t indak mengenai hal-hal lainyang berhubungan dengan perjanj iansepert i misalnya: cara-caramengadakan per janj ian dan lainsebagainya.

Beberupq Aspeh Reseryasi l)olamP.4anj ian I n ternasion a I

Arhmad B. Balry

Tohun 2Ml Edisi oltober

l. Bagdimanakah akibat hukumdari penerimaan atau penolakl'lterhadap leservasi tersebut, ataudengan kata lain 'sejauh :rnana

' dkibat hukum'ieservasi dengannegara yang menerima rescrvasi

' i maupun diantara negara yangmengajukan reservagi dengannegara yang menolak, reservasi?

2. Dalam hal apa saja reservasiditolak atau tidak diterima olehpihak pese a konvensi

' (perjanjian) atau dengan katalain apakah ada - pcmbatasan-pembatasan tertentu terhadapboleh tidaknya suatu reservasidiajukan? I

3. Sejauhmana akibat hukummengenai status negara yangmengajukan reservasi sebagaipihak peserta perjanjian

' (mengikatnya perJ anj l anbaginya) apabila reservasi yangdiajukannya itu bert€ntanganatau tidak sesuai dengan tujuandan maksud perjanjian?

4. Apakah .ada kriteria t€rtentumengenai keoocokan(kesesuaian) dan ketidakcocokan(ketidaksesuaian) suatu reservasidcngan tujuan dan maksud dariperjanjian dan siapakah yangmenentukan hal itu.Pembahasan dalam makalah ini

penulis batasi sesuai denganperrqrasalahan tersebut dalam bab diatas. Untuk memudahkan pembahas4n

: ,' dikemukakan o:eh BoediHarsono adalah sebagai berikut :"Resotyasi adalah suatupernyataan rcsrri negara yangdiberikan sewaktumenandatangani, meratifikasi

' atau menyatakan ikut sertadalam suatu persctujuar . yangmenentukan hal-hal tertentuscbagai syarat : kesediaannyamenjadi pihak yar,g bersetuj u"(Boedi Harsono, I 982:35)

Konvensi ' rVina.. tahun1969 (Tht: Vienaa ( onventton onthe Law of 7'reatties) dalnmartikel 2batasan:

(d) memberikan

"A reservatton means ountlaterol statement,hovever phrased ornamed, made by a State,When, signing ratifuing,acceprtnS, dpprovtnS oraccending io a treoty,wheroby is purports Ioexclude or to modifu thelegal offecr of certain

Provisions oJr the lrealY inlheir applicotion to sthatStute".

Jadi menurut konvensi tcrs€butreservasi dimaksu<lkan sebasai

.masalah-masalsh terscbut,qi ukan sistematikan sebagai

l . ,Pengert ian' Reservasi

Definisi

penul isberikut :

Prosedur

reserlasi yang

dan

'8.baary Atpet Rct.rtati DolataPcjanjicn Intc osional

293 Achaod B. Btlry

PERSPEKW lblune VI Nol fahw 20Ol ltuist Oktober

suatu ' pernyitaan 'sepihak olehsuatu n€gara pada waktumenandatangani. menerima,menyetujui atau menyatakanikut serta dalam suatu perlanjian

, yang maksudnya untukmeniadakan atau merubah akibathukum dari ketentuan-ketentuantertentu dari perjanjian itu dalampenerapannya terhadap negaratersebut.Dari kedua betasan (defisi) tersebuldi,alas di dalamnya kita dapatiunsur, pgkok reservasi, yakni :- Reservasi. harus dinyatakan

secara formali ' , t '- Maksud dan,fujuannya adalah

,untuk me mbatasi. meniadakanatau merubah akibat hukumdari ketcntuan-ketentuanperjanjian (konvensi) yang.bersangkutan.

Konvensi Wina dalam artikel 23(l) menyebutkan, bahwapernyataan menerima ataumenolak suatu reservasiharuslah dirumuskan sec&ratertulis dan harus diberikankepada negara peserta dannegara-negara lain yang berhakmenjadi pihak perjanjian.Demikian pula penarikanterhadap penolakan suatureservasi juga harus dinyatakansecara terlu lis.Dalam praktek, seringpernyatpan men€rima I atau

menolak suatu reservasi tidakdilakukan secara formal (Mardra,I 981 :60 ) .Artikel 23 (2) menyatakat bahwaapabila rescrvasi dirumuskanpada waktu. me[andstanganiperjanjian (berkcrraan denganratifikasi |, penerimaan ataupcrsetujuan harusl;rh dikuatkansecara formal oleh negara yangmengajukan reservasi padawaktg : menyatakanpersetujuorrnyar, . untukmengikatkan diri pada perjanj iantersebut. Dalam hal ini tclervasidianggap telah dibrrat.pada saatpenguatannya, Sualu pernyataanmenenma ataureservasr yang

inenolakdilakukan

sebelum penguatan(comfrrmat ionl, mlka rese rvasitcrsebut tidak memerlukanpenguatan lagi.

Tentang penarikanterhadap suatu rcservasi, dapatdilakukan s€tiap wrktu di dalamhel ini artikel 22 ( I ) menyatakanbahwa pcrsetuj uan suatu negarayang telah menetima reservasiitu tidak diwajibkan, ketentuandcmikian ini berlaku pula bagipenolakan terhadap rcservasiayat (2 ) nya.

Penarikan diri terhadapreservasi mulai br:rlaku dalamhubungannya dengan negarapeserta yang lrrin apabila

Alhnad 8, 8.trrB c b. r t pt .A t p 4. -R<r3 r* i,Ed t nrPerjarjien Inlernasionol

P0R"IPEKIII ltoluw ,T No.4 Tahua 2Ul BAisi Okt&er

pemb€ritahuan tentang hal itutelah diterima ole,h negare yangbersangkutan, sedangkan

''penarikan keberatan (penolakan)terhadap reservasi mulai berlaku..pabila pembcritahuan tentanghal i tu telah ,diterima olehncgara yang mengajukanreservasi (artikcl 22 ayat 1 {a)dan (b).

Apabila tidak adakcberatan (penolakan) terhadapsuatu reservasi , yang diajukanoleh . suatu Regara, makareservAsi .,'j'.dianggap telahditerima, pada akhir l2 bulansetelah reservasi diumumkan,atau pada saat negara yangbcrsangkutan menyat&kanpersetujuannya untukmengikatkan diri pada perjanjiantersebut (rlikel 220 ayat 5).

Jadi apabila setelah masal2 bulan (satu tahun) itu lewat,berarti reservasi yang diajukanoleh negara yang bersangkutandianggap berlaku dan mengikatbagi seluruh peserta perjanjian,atau dengan perkataan lainpenolakan atau keberatan oleh ,suotu. ncgara yang diajukansetelah lewat masa satu tahuntersebut, dianggap tidak sah(t idak dapat diterima;.

2. Prinsip.Pvils;p Reservasi dalamHubungannya dengan

Penerimaan Penolakan terhadapReservasi dan Akibat Hukumnya

Pada mulrrnya suatunegara hanya dapat mengajukanregervasi kalau sudah adapersetujuan dari seluruh pesertaperjanjian, sebab apabila tidakdemikian maka tujuan secaramenyeluruh atau bulat dariperjanjian yang bersangkutandirugikan (Strake, i958:4291.

Bertitik r:olak daripandangan tersebut, makatimbul suatu azas yangmenyatakan bahu'a : Suatureservasi hanya be.laku apabilapeserta-pesefia lainnya padapcrjanj ian itu menerimareservasi yang diajukan. Azas(doktrin) ini merupakanpandangan yang tradisionalmengenai reservasi dan dikenaldengan azas (doktrin)"kesempatan yang bulat"(Uninimity Principle) (Mochtar,1976 1251

Menurut azas (doktrin)ini suatu negara yangmengajukan reservasi dalamsuatu perjanjian tidak dapatmenjadi pihak peserta dariperjanj ian tidak dupat menjadipihak peserta dari itu, apabilareservasi yang diaiukannya i tuditolak oleh nefiara pesertalainnya, meskipun penolakan ituhanya dilakukan oleh satu

B.bcrtpa 'kpc*

Rctavaci DalaaPcrjanjita Int.rnrtiottd

295' '

,ti,:tioa o. u*ty

PF.RSPEKTII- ,blune l'I No.4 Talrun 2001 Edisi Ohober

negara. peserta saja. Dengandemikian azas (doktrin) inimemberikan suatu. pandanganyang bersifat ekstrim dan kaku,karena hak dan kedudukannggara yang mengajukanreservasi (the ritservasi stalelssbagai pihak peserta perjanjian

,.menjadi hilang sama sekalilantaran hanya satu ncgara sajayang monyatakan keberatan ataumqnolak reservasi yangdiajukannya. Azas (doktrin)kesekepatan yang bulat inididasarkan atas kehendak untukmemelihara atau 'inenjagakeutuhan (integrity) dariperjanj ian (Mochtar, 1976:126).Oleh karena itu azas ini disebutjuga dengan "Prinsip keutuhanyang absolut (the principle ofabsolute integrity)". (Brownlie,1973:588 )

Azas. (doktrin) ini antaralain dianut oleh Liga Bangsa-Bangsa (1920-1946), untukperjanj ian-perjanj ian yangdiadakan di bawah naungannya;dan kemudian diikuti limapuluhan, khususnya oleh SerikatJenderal PBB dalamkedudukannya sebagaipenyimpan naskah konvensi(depository' of conventions)(Mocht5r, ' " 1976:tr25 dao"., . . . .Brownlie. l973:588)

Berbeda dengan kaedahatau doktrin kebulatan suaraters€but di atas ada pula praktenegara-n€gara mengenalrgseivasi yeng dikcnal dengandoktrin atau sistem PanAmerika. Menurut ajaran ini,

' tidak diperlukan persetujuan. yang bulan dari prrserta-peserta

yang telah menjadi peserta suatuperjanjian atas reservasi yangdiadakan oleh llegara yanghendak turut serta daamperjanjian, melainl:an perjanj ianitu dianggap berlaku denganreservasi yang diajukan antaranegara yang m,:ngajukannyadengan n€gara p€serta yangmengajukan reservasi itu,sedangkan diantara negara yangmengajukan regeryasi itu dan

' peserta perjarliian yangmenolaknya, pe{anjibn itudianggap tidal: berlaku(Mochtar, 1976:125). Dengandemikian maka di bawah sistemPan Amerika suatu perjanj ian-perjanjian muliilateral yangmasing-masing keci l jumlahpesertanya, atau sekumpulanperjanjian bilateral. Jadi doktrin

. Pan Amerika ini merupakansuatu sistem ya:ng fleksibelkarena memperkenanlran ataumemungkinkan' t l le rcscrving

' stat{' hienjadi , pihak... pesertaperjanjian berhadrtpan dengan

Beb.rapa Atpck Retcrvasi DolamPcrjoniian InlcrBosionol

296 Achnad B. Bitty

PERSPEKTII-lbluon J7 No.l Tahtn 2M1. Ldis, (Xtober

negara ysng menerima reseryasi.yang borsangkutSn.

' Lebih.daripada itu sistemini ,mempcrkenankan suatunegara mengejukan. reservasi

, yang ruang lingkup materinya' luas dan ,dapat menjadi pihakpeserta perjonjian .meskipunreservasinya itu .banyp m€ngikatdua ataq tiga nggara,ssja yangineherima .reservasi tersebut(Mochtar, .1976:126). Doktrinini juga dianut oleh konvcnsi

' '' wina tahun 1,969, khususnyaketentuan .dalam. artikel 20 dant tar .

Apa yang diuraikan. mengenai kedua doktrin tersebut

di atas pada hakekatnyaberkenqan langsung. denganakibqt hukum penerimaan danpcnolekan reservasi yangdiajukan oleh satu atau beberapanegara p€serta konvensi: khususmengenai kcdudukan " thelesening srare" sebagai pihakperjanjian. Dalam . doktrinkesepakatan yang .bulat, terlihat

'bahwa hanya .. denganpenerimaan/persetujuan yang

. bulat ' dari seluruh. pesertakonvensi (perjanjian) terhadapreservasi yang diajukan, baruaken. mempunyai .akibat hukum

, terhadap kedudukan "there$erving. state': sebagai pihakpes€rtr konvelsi yang sah;

scdangkan scbaliknya meskipundengan p€nolakarr oleh satunegara peserta saja terhadapreservasi terscb.ut, akanmengakibatkan kedudukan "llereserving state" sebagai pesertaperjanjian (konvensi) menjaditidak sah (hilang).

Selanjutnya menurutdoktrin Pan Amcrika, akibathukurn penolakan tirhadap suatureservasi yang diajukan olehsatu atau bgberapa negarapese a, t idak'- akanmcnyebabkan stirtus "thereserving sf4le" sebagai pihakpeserta p€rjanjian menjadihilang, ateu ridak akanmenyebabkan perjanjian tidakberlakui tidak mengikat baginya,nelainkan statusnya sebagaipihak pescrta perianjian akantetap diakui terbatas dalamhubungan dengan pihak negarapeserta yang mcnerima reservasitersebut.

' Perkembangan dalampraktek perihal reservasi,khususnya perkembangan atauperubahan hari doktrinkesempatan bulat ke arahdoktrin Pan Amerilla antara lainnampak dalam GcnocideConvention tahun 1948((.'onvenlion on The Preventionand Punirhment of I'he ('rime ofGenoculel. Perkembangan ini

Bcberap Atpc* Rcterrori DelantPerj aajian Intcrnotional

'- ' Aihntd B. &akry

PERSPEKIIF Volune W No.4 Tahun 2001 E lisi Ok ober

disebabkan oleh dua hal(Mochtar, 1976:.126). Pertama

.. .',. '.,.keinginan .. untulF.'.. menjadikanperjanjian Internasional sebagaisumber hukuni yang lebihpenting bagi hukumInternasional positif denganp€ngaturan sebanyak mungkinpersoalan 'dengan jalan segikedaulatan negara dalam turutsertanya yang baru merdeka danjuga tcrutdma dari riegara-ncgarasosialis.

Dengan demikian a'payalg menjadi (merupakan)permasalahan pbrtama yangp6nulis ' kemukakan dalam babpermasalahan, sudah terjawaboleh kedua doktrin' tersebut.

" Jiiwhban kedira' yang €rathubungannya - denganpermasalahan pertama ialah:

'Apakah ada pembatasan-pembatasan t€rtentu terhadapboleh tidaknya suatu reservasiyang diajukan oleh suatu negaramaupun" terhadrip reservasi itusendiri.

Jawaban ataspermasdlahan tersebut antaralain dapat kita lihat dalamartikel 19 konvensi Wina 1 969,membbrikan pembatasan-pcmbatasan tertentu terhadapreservasi. Artikel itu padapokoknya menyatakan bahwasetiap negara berhak untuk

mengajukan reservasi kecualiapabitp: . ,(a) " Peda{ian melarangnya

atau ada ketentuan (pasal-pasal) dalam perjanj ian(konvbnsi) yan1bersangkutan melarangnegara-negara peserta untukmengajukan reservasi.Larangan itu dapat diajukanbaik terhadap seluruhmatbri (kctentuan) dalamkonvensi' ataupun hanyaterbatas tiada pasal-pasaltertentu saja dari konvensiyang bersangkutan. Sebagaicontoh:

1) Konvensr tentang. kefugian yang

didibabkan olehPeiawst Udara Asinsterliadap Pihak Ketigidi atas PermukaanBumi lConventrcn onDeage Cuased by

' F'oreign Aircraft toThird l'artities onSurface) tanggal 7Oktober 1952, yarngdalam artikel 39 nyamenentukan babwareservasi sama sekalitidak diperkenankan.(Starke, 1958:433)

2l Konvens.r Jenewalentang LandasKontinen (( ]enevu

B.r&apa Aspch Rctenasi DalamParjonjitn Int.ttasional

298 Achaad B. Ba*ry

. r i .

PERSPEKfiII' l/olunc l7 No.4 Tdun 2N) I Edtsi Obober

(.'.onvention on the('ontinental. Shelt)tanggal 29, Apri l1958. Dalam art ikel

. l2 konvensi tersebutterdapat suatulaqangan. khususterhadap artikel 1 s/d3 dari konvensi yangbersangkutan.

'(Mochtar, 1978242'd$246)

Disamping itu menuruthukum kebiasaan (praktek)interhrisiotral juga tidak

. diperkenankan adanya :- Reservirsi terhadap

ketentuan-k€tentuan; i ybns ada dalam

Piagam PBBkhususnya bagi

, n9gara-negara yangakan masuk sebagaianggota organisasiinternasional tersebut.Rescrvasi terhadapreservasi. (Mochtar,l98l :65)

(b) Perjanjian Menentukanbahwa hanya reservasikhusus diperkenankan, yangtidak termasuk " reservationin question" .Istilah reservasi yangkhusus maupun istilahreservalion in question,seb€narnva masih

m€rupakan suatu persoalan,tarena dalam konvcnsiWina. s€ndiri tidakdijelaskan 8pa yangdimaksud dengan istilahtersebut.

(c) Reservasi ti,lak sesuaidengan "maksud dan tujuanp€rjanjian" (incomepat rbl e

. ntith the oblect and purposeof the trenty). Jadi secaracontratio dapat dikatakanbah*a apgbila reservasi"sesuai" (compatftle)dengan maksud dan tuj uanperjanjian, maka hak untukmengajukan rcservasi tetapada, meskipun reservasi

' tidak diatur secara tegasdalam perjanjian yangb€rssngkutan. (Sinelair,tanpa tahun:43 )

Penyebutan tidak sesuai' maksud dan tujuan perjanj ian

disini adalah merupak.n suatukriteria (tes) terhadap diterimaatau ditolaknya suatu reservasi,kriteria ini dikenal sebagai "teskesesuian" (compotibility test\yang berhampirm dengandoktrin Pan Amerika. (Mandra,| 981 :66) Dokrin ini dianut olehKomisi Hukum lnternational(International Law tlommission)tahun 1962.

Hal ini dapat, di l ihatdalam laporan komisi hukum

Ecbaepa Arpct Rescriisi 'iiian

Pcrj a nj i a n I. l.na t tor t I259 Achnol 8. Btlty

PERS?EKTII; Lblune 17 No.4 Tohun 20Ot Edisr Olzober

Internasional PBB tahun 195 Iyang pada pokoknyamenyatakan bahwa doktrin(kri teria) " compat tb il itllrnengenai reservasi tidak cocokuntuk ditetapkan terhadapkonvensi mult i lateral padaumumnya dan klasif ikasiterhadap ketentuan konvensi,yakni :| ) Yang mengandung materi,

tujuan dan maksud.2) Yang tidak mengandung

materi , tuj uan dan maksud.Sehubungan dengan doktrintenebut di atas persoalan yangtimbul ialah:l) Apakah akibat hukum

apabila suatu reservasi t idaksesuai dengan maksud dantuluan perjanj ian? Dalam haldemikian, maka setiapnegara peserta yang lainboleh menyatakan keberatan(menolak) reservasi tersebut.Penolakandimaksudkanmencegah

tersebutuntuk

mengi katnyasecara perjanJlan ltu antaranegara yang mengajukanreservasl secara perjanj ianrlu antara negara yangmegajukan reservasi dengan

sesuai dengan maksud dantujuan perjanj ian, makapeserta yaog lain tidakdiperkenankan untukmenvatakan keberatanreservasi terseb,ut. Dalam haldemikian " the reserytn4.stale" menjadi pihak dalamperJanjlan berhadapandengan (vis-a-vis) sel uruhnegara peserta (O'Connel,1970 238\Siapakah yang berhakmenentukan bahwa suatureservasi "lncompat ible "atau "(;ompatihle" d,enganmaksud dan tuj uanperjanjian?Jawabannya ialah :- Apabila reservasi yang

diajukan itu merupakankasus sengketainternasional, maka yangberhak menentukan"compatthle" tidaknyaadalah MahkamahInternasional. dengancatatan apabila sengketatersebut diaiukan kesidang M ahkamahInternasional.

- Untuk perjanjian yangdiadakan di bawahnaungan PBI] dan apabilapersoalannya belum atausampai ke MahkamahInternasional, maka

negara-negaramenyatakan( menolak ) .

yangkeberatan

Sebal iknyaapabila suatu reservasi i lu

Bcbetupo Atpe* Reservasi DalomPe rj anj i an I ntcrna t i o n a I

100 Achmod B. Bahty

blune VI No.4 Talrun 2001 Edisi Oldober

kiranya yang berhakmemutuskan " compat i b I e"tidaknya suatu reservasiialah Sekretaris JenderalPBB, dengan cetatan

. bahwa hak dari semuanegara pescrtapun masihtetap diakui.

Diakui bahwa kriteria untukmenetukan suatu rescrvasi" incompatible" merupakan suatupersoalan yang . sulit, karenaaplikasi mengenai kriteria"compahility", menyangkutpetsgalan pedilaian dan banyakbergantung ,pada negara pesertamasing-masing. (Brownlie,1973:588)

Beberapa contoh Konvensi danPraktek Indonesia mengenaiReservasiContoh-contoh Konvensi :a. Konvensi mengenai

perbudakan (The SluveryConention) tahun 1926.Konvensi antara lain diikutioleh Hongaria dan AmerikaSerikat. Kedua negara inimengajukan reservasi dandalam kenyitannya untukdapat diterimanya reseruasritu diperlukan persetujuandari seluruh negara p€sertakonvensi (mengikuti prinsipkesepakatan yang bulat).

tentangteam

terhadapkejahatan pembunuhanmassaf manusia (conventionon the prevenlion undpunishment of .rhe crime ofgenocide'y yang diadakanoleh PBB tahun 1984.Dalam kovensi ini terdapatpersoalan Hukum mengenaircservasi,. pcrsoalan manayang mcnygngkut kriteriauntuk m€nentukan hak dalammengajukan rescrvasi danhak untuk menolak reservasi.Untulr memecahkanpersoalan ini Majelis Umumtelah meminta pendapat dariMahkamah lnternasional,yang pada pokoknya adalah:I ) Dalam konvensi ini

diterapkan prinsip PanAme rika.

2 ) Diterapkan .juga doktrinatau t€s kesesuaian(Compatibility test)

Jadi jawaban Mahkamahdalam hal ini juga tidak

. memberikan kriteria suatureservasi itu " compat i b i I i ty"atau tidak.

b. KonvensiPencegahanpcnghukuman

J.

Bcbaapo Atpcl Rescrtai DalsmPclanjion Incrnatioral

l0r Achnod B. Bo*ry

, i . i :

' PERSPEKIIF'l dyne ,'I No.4 Tahan 2OO! Edrsi

' Prrktek . lndoilcrlr Mengcnri ialah schubungon dangsn pasalRcservrri 4t (2) dan intlinyr soira persis'' ,lvttngcnai.., praktek Indonesia dengan rescrvasi yong diajukanbcrtalian dengan rescrvasi. dapat saya pada cofitoh a di ates.-.,..tujuan contohiebagai berikut r 'F:" "- ."a..

Konvensi fJtyo (1963) tenrang Petrrrlp"Polanggaran ybhg dilakukan Dbri uraian di atas dapar ditarikdalam Pesawst Udara" (Offence_S--* -"kcsinpulan beberapa hal :and Certain Othegfi'Aits . l Pada dasdr.nya (prinripnya) setiapCommited an. fiaard= Atrcraffl, ncgara dalam suatu negara*onve4rictdrra mehivrn hukum mompunyai hak untuk mengajukan

,,-a'@W Supprebstott al tlnlawful rcscrvssi dengan catata.n :Seizure of Aircrafts), Konvcnsi a. Rcscrvasi dintungkinkan olehMontrcal .' (t97,1),. tentsrgPemberantasan Tindakan-Tlrtdtkbd'Mbllrrin Hf*.um yangmengancsm KeamananPencrbangan. ,' Sipil (The .2. Pcnolakan msupun periorimcan oleh

Pcrjanj ian.- b' 'Rpservasi'

'tidak 'boitentanganl" dongan. inalsud derr tuj uan

PGrJ AnJ I An.

' I Suppit.stlon of , Unlavful ActsAgiit , th:e Safety of CipilAviarion). Konvensi ter$ebutdiratifikasi dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 1976.

Konvensi Den Haag dan pasal24 (lO l(onvensi Montrcal,

. bahwa lndonccia lidak mcngakui, adanya yuriditsi menginlar dari

Mahkamah Internasional,b. Konvensi Tunggal Narkotika,,, (Sinple (lo*vention Narcofic

Drags) tahun 196l: Konvensitersebut siratilikasi dengan ..:Undang' Undong Nor 8 "Tstun

- . 197,6. Reservasi yang diajukan

suttu negara mGtrtpunyai akibathukum tcrtcntu, yikni :a:,, Penolaken, meskipo.n

' dilrk$lrad oleh sarupeserta sajr,

, perjanjian j (prinsip'kesepakatanyang bulrt).

' b. Fensl*en r€servasi oloh satuatau beberapa hegrra pesertakonvensi, tidrt sccora olomatismengehibrikan'degara yangmeigrj ukan reservasi statusnyamenjadi hiling seb'tgai pihakpcs€rta perjanj ial, frielainkan iaqfen ' tctap , dianggap sebagaipihak pesefta, oleh pihak

hanyanegara

akan' Rcscrvasi yang diaiukan ialah mengakibrtkan negsra

sehubungap pa.sal ,. 24 . (1) , "* mEngduken '',tCscrvrgii tidak- Konvensi Tokyo, yasal 12 (l) dianggap setiagai pihrk peserta

Bcbcttp Atpel Rctcttosi DelaaPcrjonj ioe I ntee otion al

3U2 Achnatt E Balry

PL:RSPEKW- Volut E n No.4 fahu 2U) I &ltti tuober

(negara) , yang menerimareservasi yang diajukan tersebut.Dalam hal ini perjanjian akanmengikat diantara pihak-pihaktersebut, kecuali antara pihak(negara) yang mengajukanreservasi dengan negara yangmenolak rescrvasi, perjanjiandianggap tidak bgrlaku(Doktrin/Prinsip faq.drmerika).Apabila reservasi yang. diajukanoleh suatu negara temyata tidaksesuai dcngan maksud dantujuan perjanjian, rnaka akanberakibat bahwa reservasi ituakan ditolak oleh seluruh pihakpeserta konvensi, dan scbagaikonsekwensinya negara yang

. mengajukan reservasi tersebuttidak dapat menjadi .pihakpesert& perjanjian. Sebaliknyaapabila reservasi yangdiajukanaya itu sesuai denganmaksud dan tujuan perjanjian,maka penolakannya ilu sesuaidpngan maksud dan tujuanperjanj ian maka ponolakan olehpihak peserta yang lain itu tidakdiperkenankan sehingga dengandemikian pihak yangnengajukan rescrvasi akanmenjadi peserta perjanjian vis -a - vis .dcngan semua pihakp€s€rta yang lain.

3. Yang berhak men€ntukan suatureservasi .yang diajukan oleh suatuffugtif 'Iitu'.c.otfpatiffiA*' tidaknyl

terhadap msksud dan tujuonperjanj ian ialah :a. Untuk masalah-nasalbh yang

merupakan kasus dan -tujuansengkcta intcrnasional, ialahMahkamah Internasional.dcngan catatan apabila scngkctaterscbut diajukan ke, sidang

., Mahkamah.b. ' ,Untuk persoalan-persoalan yang

berkaitan dengan perjanjian-perjanjian PBB, rcscrvasi yangdiaj ukan "comBtible" tidaknyaditentukan oleh Selijen PBB.

' DAFTAN,PUSTAKA

Brerly, J. L. Hukum Bangs,a-Bangsa,(terjemahan Moh. Radjab),

", Bharata, Jakarta, 1963, edisi kev.

Brownlie, Ian, Ba.slc l)ocuments tnInternat ional l,aw., .ClarendornPress Oxford, 1972, secondedition.

Princrple o.f Documents, International law., Clarendorn. Press Oxfurd, 1972, second

cdition.

Harsono, Boedi, M.LL., Asas HukumInternasionol, Semarang, 1982.

Kusumaa_tmadja, -

Mochtar,- Prof. Dr.SH. LLM., Penganlar Hu*um

c.

Bcbeopa Aqcl Rct.tt'oti DolonPcrjenjion Intcnetionol

303 Achsed & Bt*rt

PIIRSPEKTIF l"olune ,'I No.l Tahw 2001 Edisi Olooher

Internasional, Binacipla,Bandung, | 976, cetakan kedua.

Hukum LautBinacipta,

1978, cetakan

Sinclair, (lonvention on The Law olTlealies, Oceana lrublic, (tanpatahun).

Starke, J.G. An Introdrtct ional Law,Butter Wort & Co. (Publisher)Lrd. 1968,4th edi t ion.

Inlernusional,Bandung,pertama.

Mandra, L Kt. SH-. Behrerupa Masalahtenteng Reservasi.-.. dalamPerjan1 ian '. Multilateral,Pendjajaran, Bandung, l98l,Honor 1.

O' Confiel, l nt e rnat ional Law, Stev en &Sons, London, 1970, secondedition.

Prodjodikoro, Wirjono, Dr. SH. l:as-A:as Hukum PublikInternas ional, PT. PembimbingMasa, Jakarta, Bandung, 1977,cetakan pertama.

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsadan Statuta MahkamahPengadilan Internasional,Binacipta, Bandung, 1977,cetakan pertama.

Setianingsinh, Sr. Suwardi SH-Persyaratan (Reservation)da I am P e rj anj ian I nt einas i onq l,Hukum dan Pembongunan,Jakarta, 1979. Nomoi 4 Tahunke : IX.

Beberaps Aspch Resetvasi DalamPerjonjian I nlcrnosional

304 Achmod B. Bakry