persiapan pengadaan barang/jasa 1 - …maulidpurnama.net/wp-content/uploads/ppbj-modul 02 (materi...
TRANSCRIPT
PERSIAPANPENGADAANBARANG/JASA 1
VERSI 9.2
Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Beserta Perubahannya
1
DAFTAR ISI:
• Pengkajian Ulang RUP• Spesifikasi • HPS• Bukti Perjanjian• Jenis Kontrak• Jaminan Pengadaan• Sertifikat Garansi
2
TUJUAN PELATIHAN
• Memahami tahapan persiapan dalam PBJ
• Memahami proses kaji ulang RUP
• Memahami proses penyusunan spesifikasi dan HPS
• Memahami pemilihan jenis kontrak
• Memahami ketentuan jaminan pengadaan &
sertifikat garansi
Setelah Materi Ini Disampaikan, Diharapkan Peserta Mampu Memahami :
3
4
• Pengkajian Ulang RUP• Spesifikasi • HPS• Bukti Perjanjian• Jenis Kontrak• Jaminan Pengadaan• Sertifikat Garansi
LANGKAH MENYUSUN RUP
1. Identifikasi
Kebutuhan
3. Kebijakan Umum :
1. Pemaketan;
2. Cara Pengadaan;
3. Pengorganisasian;
4. PPDN.
4. KAK
1. Uraian Kegiatan;
2. Waktu pelaksanaan;
3. Spek teknis;
4. Total perkiraan biaya.
Pasal 22 Ayat 3
2. Rencana
peganggaran5. Penetapan RUP
6. Kaji Ulang
1. Kebijakan umum (pemaketan dan PPDN)
2. Rencana penganggaran
3. KAK
7. Penetapan apabila ada
perubahan dari Kaji Ulang
Pengkajian Ulang RUP 5
RUP
Tahap Persiapan Pengadaan
RENCANA UMUM PENGADAAN
(PA/KPA)
PASAL 22 - 25
RENCANA PELAKSANAAN
PENGADAAN
(PPK)
RENCANA PEMILIHAN
(POKJA ULP/PP)
PENGADAAN MELALUI PENYEDIA
Identifikasi Kebutuhan
Rencana Anggaran
Kebijakan Umum Pemaketan,
Cara Pelaksanaan,
Pengorganisasian & Penetapan
Produk dalam Negeri
Kerangka Acuan Kerja (KAK)
Kaji Ulang RUP (Pasal 24)
Spesifikasi Teknis (Pasal 11
& 22)
Harga Perkiraan Sendiri
(Pasal 11 & 66 (1)
Rancangan Kontrak (Pasal
11, 28 (2), 50-55 & 64-65)
Metode Pemilihan (Pasal 35-46)
Metode Pemasukan Dokumen
Penawaran (Pasal 47)
Metode Evaluasi Penawaran
(Pasal 48-49)
Metode Kualifikasi (Pasal 56)
7Pengkajian Ulang RUP
8
PROSES PBJ
MELALUI PENYEDIA
RENCANA UMUM
PENGADAAN
(PA/KPA)
PASAL 22 - 25
Identifikasi Kebutuhan
Rencana Anggaran
Kebijakan Umum Pemaketan,
Cara Pelaksanaan,
Pengorganisasian & Penetapan
Produk dalam Negeri
Kerangka Acuan Kerja (KAK)
Gambaran Umum PBJP
9
PROSES PBJ
MELALUI PENYEDIA
RENCANA
PELAKSANAAN
PENGADAAN
(PPK)
Kaji Ulang RUP (Pasal 24)
Spesifikasi Teknis (Pasal 11 & 22)
Harga Perkiraan Sendiri (Pasal 11
& 66 (1)
Rancangan Kontrak (Pasal 11, 28
(2), 50-55 & 64-65)
Gambaran Umum PBJP
10
PROSES PBJ
MELALUI PENYEDIA
RENCANA PEMILIHAN
(POKJA ULP/PP)
PENGADAAN MELALUI
PENYEDIA
Metode Pemilihan (Pasal 35-46)
Metode Pemasukan Dokumen
Penawaran (Pasal 47)
Metode Evaluasi Penawaran
(Pasal 48-49)
Metode Kualifikasi (Pasal 56)
Gambaran Umum PBJP
Pasal 22 Ayat 3
RUP merupakan
Rencana Umum Pengadaan
Tahap awal dalam kegiatan PBJP yang disusun
oleh PA/KPA dan diumumkan oleh PA pada K/L/D/I
Berperan menjadi
acuan kegiatan pengadaan
Memberikan informasi mengenai target, lingkup
kerja, SDM, waktu, mutu, biaya dan manfaat
pengadaan.
11
RUP
Pengkajian Ulang RUP
RUP
LANGKAH PENGKAJIAN ULANG RUP
1. PPK dapat mengundang
ULP/PP dan Tim Teknis
3. Berita Acara
Hasil Kaji Ulang
4. PPK mengajukan
usulan perubahan
RUP kepada PA/KPA2. Hal-hal yang dikaji ulang:
• Rencana Pengganggaran
• Kebijakan umum pengadaan
(hanya pemaketan)
• KAK 5. PA/KPA menetapkan
RUP yang sudah
dikaji ulang
12Pengkajian Ulang RUP
KETENTUAN DALAM KAJI ULANG
RENCANA PENGANGGARAN
Materi yang dikaji :Pengkajian Ulang Rencana Pembiayaan
Pengadaan dilakukan untuk memastikan :
Rencana biaya paket
pekerjaan
Rencana biaya pendukung
pelaksanaan pengadaan
Kode akun sesuai;
Perkiraan jumlah anggaran mencukupi
kebutuhan pelaksanaan pekerjaan;
Biaya pendukung pelaksanaan pekerjaan
Pasal 23
Apabila kurang dianggarkan dan atau terdapat kesalahan
administrasi dalam dokumen anggaran, maka PPK dan/atau
ULP/Pejabat Pengadaan mengusulkan revisi dokumen
anggaran, dokumen kaji ulang RUP ditanda tangani oleh pihak
yang membahas.
13Pengkajian Ulang RUP
KETENTUAN DALAM KAJI ULANG
PROSEDUR PEMAKETAN
Pasal 24 Ayat 2 dan Pasal 100 ayat 3
“Menetapkan sebanyak-
banyaknya paket yang bisa
dilaksanakan untuk Usaha Mikro
& Usaha Kecil serta koperasi kecil
dengan tetap memperhatikan
prinsip efisiensi, persaingan sehat,
kesatuan sistem, dan kualitas
kemampuan teknis.”
“Nilai paket pekerjaan Pengadaan
B/PK/JL ≥ Rp2.500.000.000,00 Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta
koperasi kecil,
kecuali untuk paket pekerjaan yang
menuntut kompetensi teknis yang tidak
dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan
Usaha Kecil serta koperasi kecil.
Merujuk
pasal 24 ayat 2
Merujuk
pasal 100 ayat 3
14Pengkajian Ulang RUP
LARANGAN PEMAKETAN
Pasal 24 Ayat 3
• Menyatukan Beberapa Kegiatan yang Tersebar
• Menyatukan Beberapa Paket Pengadaan
• Memecah PBJ menjadi beberapapaket untuk menghindari pelelangan
• Menentukan PBJ menjadi beberapapaket untuk menghindaripelelangan
15Pengkajian Ulang RUP
KETENTUAN DALAM KAJI ULANG KAK
Dokumen yang memuat
uraian tentang acuan-
acuan PBJ.
Kerangka Acuan
Kerja
Uraian kegiatanYang akan dilaksanakan
Waktu PelaksanaanYang diperlukan
Spesifikasi teknisBarang/jasa
Besarnya total Perkiraan biaya pekerjaan
16Pengkajian Ulang RUPPasal 22 Ayat 4
PENETAPAN RUP SETELAH DIKAJI
ULANG
Pasal 34
TAHAPAN OUTPUT
Apabila PPK dan ULP/PP
sepakat untuk mengubah RUP
Apabila ada perbedaan pendapat
antara PPK dengan ULP/PP
terkait RUP maka PPK
mengajukan permasalahan ini
kepada PA/KPA untuk diputuskan
Berita Acara rapat koordinasi antara PPK dengan ULP/PPdalam rangka mengkaji ulang RUP.
Usulan PPK kepada PA/KPAtentang perubahan terhadap RUP.
Putusan PA/KPA bersifat
Final
Ketetapan PA/KPA terhadap
usulan perubahan RUP
18Pengkajian Ulang RUP
KETENTUAN PENGUMUAN RUP
Bab IV Pasal 25 ayat 1 dan 1a
APBDAPBN
Setelah Rencana Kerja &
Anggaran K/L/D/I disetujui oleh
DPR, kemudian PA
mengumumkan RUP
Barang/Jasa pada masing-
masing K/L/D/I
Pada Pemerintah Daerah,
setelah rancangan peraturan
daerah tentang APBD, PA
mengumumkan RUP
Barang/Jasa
20Pengkajian Ulang RUP
MEDIA PENGUMUMAN RUP
Bab IV Pasal 25 ayat 3
Website K/L/D/ITujuan di umumkan melalui media ini :
“Mewujudkan keterbukaan informasi publik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan”
Papan Pengumuman
Resmi
Portal Pengadaan
Nasional (INAPROC)
21Pengkajian Ulang RUP
CONTOH PENGUMUMAN RUP
Merujuk pasal 25 ayat 2 yaitu pengumuman,
paling kurang berisi :1. Nama dan Alamat PA
2. Paket Pekerjaan
3. Lokasi Pekerjaan
4. Perkiraan Besaran Biaya
24Pengkajian Ulang RUP
25
• Pengkajian Ulang RUP
• Spesifikasi • HPS• Bukti Perjanjian• Jenis Kontrak• Jaminan Pengadaan• Sertifikat Garansi
29
• Pengkajian Ulang RUP• Spesifikasi
• HPS• Bukti Perjanjian• Jenis Kontrak• Jaminan Pengadaan• Sertifikat Garansi
KETENTUAN UMUM HPS
Pasal 66
HPS
ditetapkan oleh PPK
ULP/PPmengumumkan
Nilai HPS
Nilai HPS
BersifatTerbuka
HPS
Disusun max28 hari kerja
Bukan sbgMenentukan
Kerugian Negara
Riwayat
HPS harusdidokumentasikan
30Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
FUNGSI
1. Alat untuk menilai
kewajaran
penawaran harga
termasuk rinciannya
2. batas
tertinggi
penawaran
yang sah.
3. Besaran
Jaminan
Pelaksanaan
nilainya lebih
rendah dari 80%
nilai total HPS
4. Harga
timpang dan
KD
5. Negosiasi
Harga
32Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
80%
HPS
Pasal 66 Ayat 5
DATA & INFORMASI PENYUSUNAN
HPS untuk pelelangan/seleksi internasional
dapat menggunakan informasi harga
barang/jasa di luar negeri
Pasal 66 ayat (7) 33Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
Harga pasar setempat ;biaya satuan oleh Badan
Pusat Statistik (BPS);
biaya satuan oleh
asosiasi terkait;
Daftar biaya/tarif B/JBiaya Kontrak sebelumnya
atau yang sedang; Inflasi tahun sebelumnya;
Hasil perbandingan
dengan Kontrak sejenis;
Perkiraan
perhitungan biaya;Norma indeks;
Informasi lain.
KETENTUAN
Pasal 66 Ayat (7)
Telah memperhitungkan ppn
Telah memperhitungkan overhead + profit yang wajar
TIDAK BOLEH memperhitungkan biaya takterduga, biaya lain-lain dan PPh penyedia b/j
Harga Optimal/ Wajar dan TIDAK MARK UP
34Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
Tahap Penyusunan HPS
(Barang/Jasa Lainnya)
Mengecek besarnya pagu
dana dari DIPA/PO
Mempelajari Dokumen
Perencanaan Umum (DIPA/DPA,
KAK dan RAB)
Menghitung/ menetapkan harga
satuan
Menghitung jumlah biaya untuk setiap mata pembayaran
Menjumlahkan semua biaya untuk
seluruh mata pembayaran
Menghitung PPN
Menentukan besarnya HPS
Jika HPS lebih besar dari Pagu Dana,
maka dapat dilakukan:
1. Perubahan spesifikasi teknis
2. Revisi Anggaran (jumlah atau biaya)
35Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
Tahap Penyusunan HPS (Jasa Konstruksi)
Mengecek besarnya pagu
dana dari DIPA/PO
Mempelajari Dokumen
PerencanaanUmum
Hitung analisaharga untuk setiapmata pembayaran
(pay-item)
Menghitung/ menetapkan harga
satuan
Menjumlahkanjumlah biaya
untuk setiap mata pembayaran
Menjumlahkansemua biaya untuk
seluruh mata pembayaran
Menghitung PPNMenentukan
besarnya HPS
Jika HPS lebih besar dari Pagu
Dana, maka dapat dilakukan:
1. Perubahan spesifikasi teknis
2. Revisi Anggaran (jumlah atau
biaya)
36Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
Tahap Penyusunan HPS (Jasa Konsultansi)
Mengecek besarnya pagu
dana dari DIPA/PO
Mempelajari Dokumen
Perencanaan Umum antara lain:
KAK dan RAB
Menghitung Komponen
Biaya (Biaya Langsung
Personil/Remuneration) dan
Biaya Langsung Non
Personil (Direct
Reimbursable Cost)
Menghitung jumlah biaya untuk setiapitem pengeluaran
Menjumlahkan semua biaya untuk
seluruh itempembayaran
Menghitung PPN
Menentukan besarnya HPS
Biaya langsung non-personil tidak
melebihi 40% dari biaya total, kecuali
untuk pekerjaan yang bersifat khusus
37Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
38
• Pengkajian Ulang RUP• Spesifikasi • HPS
• Bukti Perjanjian• Jenis Kontrak• Jaminan Pengadaan• Sertifikat Garansi
TANDA BUKTI PERJANJIAN
Pasal 55
Bukti
Pembelian
(s/d 10 juta)
Kuitansi
(s/d 50 juta)
Surat
Perintah
Kerja (SPK)
• JK s.d Rp 50
juta
• B/PK/JL s.d
Rp 200 juta
Surat
Perjanjian
• JK > Rp 50
Juta
• B/PK/JL >
Rp 200 juta
Surat
Pesanan
• E-Purchasing
• Pembelian
Secara Online
39Bukti Perjanjian
Tanda Bukti Perjanjian paling sedikit berisi :
Bukti Pembelian
Kuitansi
Surat Perintah Kerja (SPK)
• Identitas penyedia
• Nilai pembelian
• Jenis dan jumlah barang/jasa
• Tanda tangan PPK sebagai tanda mengetahui
• Identitas para pihak
• Nilai pembelian
• Jenis dan jumlah barang/jasa
• Tanda tangan penyedia di atas materai sesuai
ketentuan yang berlaku
• Tanda tangan PPK sebagai tanda mengetahui
• Identitas para pihak
• Nilai pembelian/nilai kontrak
• Jenis dan jumlah barang/jasa
• Hak dan kewajiban melekat dalam surat perjanjian
• Kata penutup dan ruang tanda tangan para pihak
di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku
Pasal 55 40Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
Tanda Bukti Perjanjian paling sedikit berisi :
Pasal 55
Surat Perjanjian
Surat
Pesanan
• Identitas para pihak
• Nilai pembelian/nilai kontrak
• Jenis dan jumlah barang/jasa
• Hak dan kewajiban menjadi lampiran dari
surat perjanjian dalam bentuk yang lebih rinci
(SSUK, SSKK, Spesifikasi, dan Dokumen lain)
• Kata penutup dan ruang tanda tangan para
pihak di atas materai sesuai ketentuan yang
berlaku
• Identitas para pihak
• Nilai pembelian
• Jenis dan jumlah barang/jasa
• Hak dan kewajiban
41Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
42
• Pengkajian Ulang RUP• Spesifikasi • HPS• Bukti Perjanjian
• Jenis Kontrak• Jaminan Pengadaan• Sertifikat Garansi
Pemilihan Jenis Kontrak
LANGKAH-LANGKAH
PEMILIHAN JENIS KONTRAK
Mengidentifikasikan barang/jasa yang akan
diadakan
Mengenali masing-masing jenis kontrak
Memilih dan menetapkan salah satu jenis kontrak
43Jenis Kontrak
JENIS KONTRAK
Pasal 50 - 54
CARA PEMBAYARAN
JENIS
PEKERJAAN
PEMBEBANAN TAHUN
ANGGARAN
SUMBER PENDANAAN
Lump sum
Harga Satuan
Gabungan lump sum & Harga satuan
Terima jadi/Turnkey
presentase
Tahun Tunggal
Tahun Jamak
Kontrak Pengadaan Tunggal
Kontrak Pengadaan Bersama
Kontrak Payung
Pekerjaan Tunggal
Pekerjaan Terintegrasi
44Jenis Kontrak
45
• Pengkajian Ulang RUP• Spesifikasi • HPS• Bukti Perjanjian• Jenis Kontrak
• Jaminan Pengadaan• Sertifikat Garansi
JAMINAN PBJ
SURAT
JAMINAN
PENERBIT
SURAT JAMINAN
(Pasal 1 ayat 35) (Pasal 67 ayat 5,6, dan 7)
Bank Umum, Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Asuransi.
Jaminan tertulis yang
bersifat mudah dicairkan
& tidak bersyarat(unconditional),
46Jaminan Pengadaan
JENIS JAMINAN PBJ
Jaminan Pelaksanaan
Jaminan Pemeliharaan
Jaminan Uang Muka
47Jaminan PengadaanPasal 67 ayat 2
JAMINAN PELAKSANAAN & PENGEMBALIAN
Jaminan Pelaksanaan
Pasal 70
Surat Jaminan Pelaksanaan harus diberikan setelah SPPBJ dan
sebelum kontrak ditandatangani
Nilainya 5% dari kontrak atau 5% x HPS jika kontrak dibawah 80% HPS
Masa berlaku s.d. tanggal serah terima Barang/Jasa Lainnya atau serah
terima pertama Pekerjaan Konstruksi
Untuk kontrak diatas 200 juta, kecuali untuk Pekerjaan Tertentu
Untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan
Pengembalian Jaminan Pelaksanaan
• Penyerahan B/JL dan Sertifikat Garansi; atau
• Penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus)
dari nilai kontrak khusus bagi Penyedia PK/JL
48Jaminan Pengadaan
PEMILIHAN PENYEDIAYang tidak memerlukan Jaminan Pelaksanaan
Pasal 70 ayat (2)
Pengadaan
B/PK/JL
Metode
Pengadaan Langsung,
Penunjukan Langsung,
Penunjukan Langsung
Pengadaan
JL
Untuk
Penanganan Darurat,
Konter atau
Sayembara
Dalam Katalog
Elektronik
Pengadaan
B/JE-Purchasing
Aset Penyedia sudah
dikuasai oleh Pengguna
49Jaminan Pengadaan
JAMINAN PEMELIHARAAN
Pasal 71
Jaminan Pemeliharaan dibutuhkan
untuk:
Pekerjaan
Konstruksi
Pengadaan
Jasa Lainnya
Diberikan dalam meminta
pembayaran 100% karena
ada pekerjaan pemeliharaan
Nilainya
5% dari kontrak
Jaminan pemeliharaan
atau retensi
pembayaran.
50Jaminan Pengadaan
JAMINAN UANG MUKA
Jaminan Uang Muka
harus diberikan sebesar uang muka yang disetujui :
Pasal 69
Pengembalian uang muka diperhitungkan
secara proporsional pada setiap tahapan
pembayaran
Diberikan bila dicantumkan di kontrak
51Jaminan Pengadaan
52
• Pengkajian Ulang RUP• Spesifikasi • HPS• Bukti Perjanjian• Jenis Kontrak• Jaminan Pengadaan
• Sertifikat Garansi
SERTIFIKAT GARANSI
Pengadaan
Barang
Penyedia
menyerahkan
Sertifikat Garansi
Diberikan
terhadap
kelayakan
penggunaan
barang hingga
jangka waktu
dalam kotrak
Diterbitkan oleh
Produsen
atau Pihak yang
ditunjuk secara
sah oleh
Produsen
53Sertifikat GaransiPasal 72