persiapan audiensi

7/30/2019 persiapan audiensi

1/12

Lintar Jawa Paguyuban Pecinta Aksara Jawa

www.lingkarjawa.webnode.com

| 1

Bahasa Jawa ;

Pantaskah Kita Lestarikan Dalam Dunia Pendidikan1

Oleh :

Mas Bekel Sepuh Dwijasetyaprasaja,S.S.2

Wiwin Eko Santoso,S.S.3

Basa Jawa iku tuhu, kudu winucalna siwi, saking tataran kang andhap, ing madya

tanapi inggil, lestarin budaya Jawa, dadya ndah milangoni,

Bicara tentang bahasa perlu dilestarikan atau tidak, bagaimana melestarikannya, itu

memang mengerikan! Sekali lagi, mencemaskan! Sekali lagi, menggelisahkan! Bicara

bahasa, mau tidak mau, ya bicara orang yang menggunakannya. Orang yang menggunakan

bahasa, secara sadar atau tidak, secara struktur ataupun kultur, ia pasti punya motif yang

kadang kabur. Nah, motif itu ada yang sifatnya pragmatis/praktis, ada pula motif yang

bersifat filosofis/ ideologis. Baik dalam motif pragmatis ataupun ideologis itu, bahasa

menjadi punya pijakan, sekaligus punya topangan untuk hidup. Kalau tidak ada salah satudari 2 itu, bahasa memang akan mati. Kalau pun, salah satu motif itu saja yang ada, bahasa

tetap hidup, hanya ia akan memakan motif yang lain. Artinya, jika masyarakat berselera

dengan motif pragmatis, misalnya, maka motif ideologis suatu bahasa akan mati. Tapi bahasa

itu tidak benar-benar mati, karena salah satu dari 2 motif tadi masih ada, sebagaimana ginjal,

yang satu hilang dijual orang masih bisa hidup, meski lemah. Jadi, ya bahasa itu tidak benar-

benar mati, karena salah satu dari 2 motif, yang entah praktis atau ideologis tadi, masih ada.

1 Hasil perbincangan serta diskusi dengan isu hilangnya muatan lokal bahasa daerah dari struktur kurikulum

2013, dan mengerucutlah dialog tersebut seperti dalam tulisan yang coba saya sampaikan di sini.2Guru Bahasa Jawa SMAN 1 Sanden, Bantul, Yogyakarta.

3 Wiwin Eko Santoso,S.S. seorang sarjana sejarah, alumnus FIB UGM.


2/12



| 2

Misalnya pada Bahasa Jawa, ia mewujud dalam bahasa ideologis ataupun bahasa pragmatis,

artinya ia masih / tetap hidup.

Hanya saja, dua motif itu bersaing. Tetapi, bahasa, dalam motif ideologis saja, yang

jelas-jelas bersaudara pula, juga bersaing. Contohnya, ideologis pada masa Orde BAru dan

Orde Lama berbeda. Pada zaman Orde baru laku dan laris betul ungkapan Jawa seperti

Dedalan guna lan sekti, kudu andhap asor, wani ngalah dhuwur wekasan yang ini

pernah digunakan oleh Nurcholis Madjid. Tetapi Jaman Orde Lama, Soekarno lebih suka

menggunakan bahasa jawa Raw - raw rantas, malang - malang putung, karena mengalah

itu sesuatu yang mulia, adalah omong kosong dalam motif ideologisnya jaman Soekarno.

Lain halnya dengan jaman orde Baru, itulah motif ideologis dalam bahasa.

Menurut pendapat seorang kawan lama di Swarnadwipa Jambi sana, yang iasampaikan dalam email, bahwa untuk mengupas beberapa hal terkait bahasa, bisa di dekati

dengan empat dalil ;

1. Pertama,dalil historis. Untuk apa bahasa Indonesia atau bahasa Jawa perlu dirawatdan diingat kalau dia tidak berdalil ? Makanya, dalilnya pasti akan ditagih orang dan

generasi muda. Itulah pentingnya dalil historis, Itulah termasuk dalil historis di sini.:

[dalam] kerapatan [pemoeda Indonesia] laloe mengambil kepoetoesan:

Pertama: KAMI POETRA DAN POETRI INDONESIA MENGAKOE BERTUMPAH

DARAH JANG SATOE, TANAH INDONESIA.

Kedua: KAMI POETRA DAN POETRI INDONESIA MENGAKOE BERBANGSA JANG

SATOE, BANGSA INDONESIA.Ketiga: KAMI POETRA DAN POETRI INDONESIA MENDJOENDJOENG BAHASA

PERSATOEAN, BAHASA INDONESIA.

. Kejakinan persatoean Indonesia diperkoeat dengan memperhatikan dasar persatoeannja:

KEMAOEAN

SEDJARAH

HOEKOEM ADAT

PENDIDIKAN DAN KEPANDOEAN4

Penerapan dan peraturan itu juga sejarah. Misalnya, para ambtenar Belanda juga

dikenai peraturan untuk menguasai bahasa negeri jajahannya. Pada masa

pemerintahan Gubernur Jendral HM de Kock (menjabat 1826-1830), dikeluarkanKeputusan Pemerintah No.38, 22 November 1827, yang menyatakan bahwa kenaikan

pangkat dalam dinas tergantung dari taraf pengetahuan bahasa Melayu dan Jawa.

Lebih berat lagi, pada masa Gubernur Jendral DJ. de Eerens (1836-140), pemerintah

mengeluarkan Keputusan No.30, 22 Mei 1837 yang menyatakan, bahwa semua

permohonan resmi, termasuk naik pangkat di lingkungan pemerintahan dalam negeri,

harus disertai dengan ijazah penguasaan Bahasa Melayu dan bahasa pulau Jawa, yakni

Bahasa Jawa-Sunda dan Madura. Menurut pemerintah kolonial, bahasa Jawa dan lain

4

Lihat Maman S. Mahayana, Perkembangan Bahasa Indonesia-Melayu di Indonesia dalam Konteks SistemPendidikan, dalam Majalah Bahasa dan Sastra, Vol.21 Nomor.1 Edisi Januari-Maret 2003, hlm.103-104,

Lampiran. [tanda garis bawah pada kutipan, aku yang nambahi Set]


3/12



| 3

sebagainya, sangat berguna dalam hubungan komunikasi dengan para priyayi-priyayi

pribumi.5

Dengan begitu, bahasa disini sebagai alat komunikasi penguasa yang

bersifat elit, bukan persatuan bangsa, tapi bahasa persatuan penguasa antar bangsa diHindia Belanda.

Kita mengenal Sumpah Pemuda bahwa Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan.

Memang kita tidak perlu lupa, bahwa Bahasa Indonesia sebenarnya adalah bahasa

Melayu. Pada masa Pemerintahan Gubernur Jendral JJ.Rochussen, sudah menyebut

bahwa bahasa Melayu adalah lingua franca di Nusantara. Oleh karenanya,

berdasarkan Keputusan Gubernumen No.5, 13 Maret 1849, yang menyatakan

perlunya pendirian sekolah pribumi, terutama bagi priyayi, dengan bahasa Melayu

bertuliskan huruf Arab dan Latin. Tentu bahasa Melayunya adalah bahasa Melayu

tinggi,6 yang krama inggil, bahasa priyayi sebagai bahasa penguasa. Para pemuda,

yang memang anak priyayi, dalam Sumpah Pemuda tahun 1928 mempunyai maksud

dengan bahasa nasional Melayu atau Bahasa Indonesia yang tidak sama dengan

maksud pemerintah kolonial. Lalu, Sejarah, lalu hukum adat, dan pendidikan,

juga dalam butir penguat Sumpah Pemuda tidaklah sama dengan pengertian

pendidikan dan sejarah dari pemerintah kolonial. Tentu saja tidak sama semangat

bahasa Indonesia oleh Pemuda pada tahun 1928 dengan 79 tahun sebelumnya yakni

Keputusan Gubernumen di bawah JJ. Rochussen. Namun kita tidaklah tahu siapa-

siapa pemuda saat Sumpah Pemuda tahun 1928 itu yang melihat bahasa Melayu-

Indonesia sebagai bahasa ideologis atau siapa yang melihat bahasa ini sebagai bahasapragmatis ? Jelas butuh satu abad rupanya, sejak dari Gubernur Jendral HM de Kock

yang mengeluarkan Keputusan Pemerintah No.38, 22 November 1827 bahwa bahasa

Melayu dan bahasa Jawa wajib dikuasai pejabat kolonial sebagai bahasa pragmatis

[birokratis], hingga dari pemuda yang mengeluarkan keputusan Sumpah Pemuda

tahun 1928 bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa ideologis, atau mulai ideologis,

yang tentu, kini sudah menjadi bernilai historis. Tapi, itulah dalil historisnya, yah

memang, bersumpah Pemuda, itu bahasa Indonesia, dan bahasa dalam cakupan

hukum adat juga menjadi landasannya. Sekali lagi, itulah dalil historis, bahwa

pengakuan bahasa persatuan oleh pemuda dengan nama bahasa Indonesia yangtanpa negara Indonesia itu. Tahun 1928 memang belum ada negara Indonesia,

karena memang yang ada adalah negara Kolonial dan tentara kolonial. Jadi, negara

dan tentara Indonesia saat itu belum ada, yang ada adalah pemuda. Jadi, dalil historis

perlunya merawat bahasa Jawa, cukup dengan Sumpah Pemuda itu, dan cukup

mantaplah.

2. Kedua, dalil politis. Dalam Putusan Menteri Pengadjaran Pendidikan danKebudayaan Nomor 1186/BhgA, kutipan dari Berita Republik Indonesia Edisi 1

Desember 1946, di sekolah juga diminta ajarkan demokrasi dengan cinta bangsa dan

5Maman S. Mahayana,Ibid, hlm. 81

6 Lihat Maman S. Mahayana,Ibid, hlm. 82-83


4/12



| 4

kebudayaan, lalu diminta ajarkan rasa keadilan yang tidak terpisah dari rakyat.7

Setidaknya sejak tahun 1946, menteri sudah instruksikan bahwa cinta bangsa dan

budaya itu dapat mendekatkan diri pada demokrasi dan rakyat. Artinya, mana bisakita adil dan demokratis tanpa cinta bangsa dan budaya. Atau malah sebaliknya,

memang suka budaya dan cinta bangsa yang diarahkan kepada demokrasi dan rakyat.

Memang harus dipersempit dengan pertanyaan, bahwa cinta budaya Jawa, bisa tidak,

menjadi cinta bahasa Jawa? Lalu, selain itu, bisa tidak, cinta bahasa Jawa menjadi

cinta bangsa secara nasional bukan primordial? Kalau bisa, maka itu politis. Cinta

budaya, misalnya cinta budaya Jawa, ya termasuk pasti pada saat orang mempelajari

bahasa Jawa. Mungkin perlu dibuat suatu prinsipnya: untuk cinta bangsa, ya harus

cinta budaya, dan untuk cinta budaya ya harus belajar bahasa Jawa.

Jika seni Jawa termasuk dalam budaya dan bahasa Jawa, maka dalil bahasa Jawa yang

merakyat bisa diambil dari pengertian dalil seni untuk rakyat. Menurut Penjelasan

Peraturan Presiden Republik Indonesia No.26 Tahun 1960 tentang Pemberian HadiahSeni, bahwa seni harus mengandung harapan (optimistic realism), yang sesuai

kenyataan (harapan), bukan sekedar kenikmatan (khayali) kepada rakyat. Harapan

akan kesejahteraan dan keadilan melalui kesenian. Sosialisme Indonesia melalui seni.8

Itu kata Penjelasan PP No.26/1960. maka itulah nilai politis bahasa Jawa, sehingga

menjadi berguna.

Pada tahun 1963 memang Presiden Soekarno, dalam Amanat PJM Presiden dalam

Mubes ke-II Angkatan 45, memang mengatakan bahwa pemerintahlah yang

berkewajiban menyediakan sarana dan fasilitas dalam upaya memperkembangkan

Kebudayaan Daerah.9

Ada pepatah Jawa terkenal berbunyi: Aja dumh, aja

gumunan, aja kagtan (jangan sok, jangan mudah terpesona, jangan mudah

terkejut)10, yang ini dapat menjadi menarik, kalau dikaitkan betapa hidup manusia danbahasa, sering menipu, mempesona dengan politik, dan sekaligus memperdaya

dengan bahasa politik. Sebaliknya, dengan bahasa pula, ia bisa membalikkan bahasa

tipuan tadi, ya dengan bahasa sungguhan (ini teori Rolland Barthers).

3. Ketiga, dalil Yuridis. Kalau tadi dalil politis, sekarang dalil yuridis, untuk bicaraperlukah kita mengembangkan budaya atau bahasa Jawa. Dalil yuridisnya, ya pasti,

mudah sekali, yakni Pasal 32 Ayat [1] dan [2] UUD 1945 Amandemen. Jaman Orde

Baru (sama dengan jaman setelah dekrit 1959) dan jaman UUD Amandemen Pertama

tahun 1999 itu, Pasal 32 UUD 45 itu tidak ada ayat 1 dan ayat 2-nya. Pasal 32 UUD

1945 yang sebelum amandemen belum terinci dengan dua ayatnya. Pasal 32 itu

bertulis hanya begini saja: Pemerintah memajukan kebudayaan nasional

Indonesia.11

Sudah, itu saja. Pasal 32 tersebut masuk dalam Bab XIII Pendidikan,

belum Kebudayaan dalam sebuah Bab khusus. Fokus Pasal 32 ini masih terletak pada

7http://niod.x-cago.com/maleise_kranten/page.do?code=Niod010&date=19470201

8 Penjelasan PP.no.26/1960, Tambahan Lembaran Negara RI. No.2093.hlm.451,Hawkgirl.p.259

Buku Komando Presiden Pemimpin Besar Revolusi Kepada Angkatan 45. Departemen Penerangan RI,

1963.hlm.6310 Arti ini menurut Mohammad Syuropati, Buku Cerdas 1818 Peribahasa Jawa. Cet. I. (Yogyakarta: In Azna

Books, 2009).hlm.p.1111Pasal 32 UUD dikutip dari buku Iwan Gayo (ed.), Buku Pintar Yunior. Cetakan Ke-26. (Jakarta: Upaya

Warga Negara, 2001).hlm.17.


5/12



| 5

peran kewajiban negara, kayaknya, dan belum ada penjelasan peran hak warga.

Pada jaman Pasal 32 masih bertulis begitu, hanya di penjelasannya saja disebut-sebut

tentang kebudayaan bangsa, adapun kutipan Penjelasan Pasal 32 itu adalah ;

Keboedajaan bangsa ialah keboedajaan jang timboel sebagai boeah

oesaha boedinja rakjat Indonesia seloeroehnja.

Keboedajaan lama dan asli terdapat sebagai poentjak-poentjak

keboedajaan didaerah-daerah diseloeroeh Indonesia, terhitoeng

sebagai keboedajaan bangsa. Oesaha keboedajaan haroes

menoedjoe kearah kemadjoean adab, boedaja dan persatoean,

dengan tidak menolak bahan-bahan baroe dari keboedajaan asing

jang dapat memperkembangkan atau memperkaja keboedajaan

bangsa sendiri, serta mempertinggi deradjat kemanoesiaan bangsa

Indonesia.12Penjelasan Pasal 32 inilah baru menyebut kebudayaan daerah sebagai bagian

kebudayaan bangsa, lalu menjadi kebudayaan negara. Masalahnya, justru nama atau

istilah kebudayaan daerah hanya ada di Penjelasan Pasal 32, bukan di batang

tubuhnya Pasal 32 itu sendiri. Sekarang kita lihat saja istilah bahasa daerah pada

Penjelasan Pasal 36-nya, yang berbunyi begini:

Didaerah-daerah jang mempoenjai bahasa sendiri, jang dipelihara

oleh rakjatnja dengan baik-baik (misalnja bahasa Djawa, Soenda,

Madoera, dsb) bahasa-bahasa itoe akan dihormati dan dipelihara

djoega oleh Negara.Bahasa-bahasa itoe poen meroepakan sebagian dari keboedajaan

Indonesia jang hidoep.13

Nah, secara khusus, bahasa daerahtermasuk bahasa Jawasecara jelas disebut

hanya dari Penjelasan Pasal 36 barusan. Dari situ jelas kayaknya, bahwa bahasa

daerah memang dipelihara oleh rakyat sendiri, dan pada saat yang sama, bahasa

daerah hanya dihormati dan dipelihara oleh negara. Bahasa daerah menurut

Penjelasan Pasal 36 sekadar dihormati saja oleh negara atau ikut dipelihara? Entah

gimana juntrungnya?! Jangan lengah Set, itulah Penjelasan Pasal 36 UUD 1945,

bukan Pasal 36-nya yang menyebut secara khusus bahasa daerah. Batang asli Pasal36 berbunyi: Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia, Sejak tahun 1946, atau sejak

dekrit 1959 hingga era Reformasi awal anget-anget taik ayam itu, Pasal 32 UUD

1945 ada istilah umum kebudayaan daerah, lalu di Penjelasan Pasal 36UUD 1945

baru ada istilah khusus bahasa daerah. Sebelum amandemen itu, untuk dijadikan

dalil tentang perlunya secara khusus bela bahasa daerah, hanya bisa melalui Pasal 32

dan Penjelasan Pasal 36UUD 45 saja, namun sekarang dalil yuridisnya sudah cukup

12 Penjelasan Pasal 32 yang ada di Berita Repoeblik Indonesia Tahun II No.7 tanggal 15 Pebroeari 1946.hl.55

yang bisa dikutip dari http://niod.x-cago.com/maleise_kranten/page.do?code=Niod010&date=19470201.13Penjelasan Pasal 36 ini ejaan lamanya, ejaan baru, ya baca saja Team Pembinaan Penatar dan Bahan-bahan

Penataran RI,Ibid.hlm.21Time negara hlm21 atau di pintar Yonior.p.17


6/12



| 6

mantap dan tegap, yakni Pasal 32 UUD 45 Amandemen Keempat UUD 1945 pada

tanggal 10 Agustus 2002, yang sudah ada Ayat [1] dan [2] nya, bahwaAyat [1] Pasal

32 UUD 1945 Amandemen itulah yang zaman dulu bunyi pendeknya Pasal 32 sematawayang tadi, danAyat [2] Pasal 32 UUD 1945 Amandemen yang dulu hanya sebagai

Penjelasan Pasal 36 UUD 1945 gitu saja. Mari kita lihat bunyi Pasal 32 Ayat [1]

UUD 1945 Amandemennya, yakni:

Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah

peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam

memelihara dalam mengembangkan nilai-nilai budayanya

Lantas sekalian saja lihat juga bunyi Pasal 32 Ayat [2] UUD 1945 Amandemen:

Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai

kekayaan budaya nasional14

Pasal 32 Ayat [2] UUD 1945 Amandemen ini menarik, karena dulu ia hanya ada

dalam Penjelasan Pasal 36 saja, eh kini langsung tergabung ia dengan Pasal 32

Amandemen, sehingga ia tidak perlu tercampur dengan istilah Bahasa Negara yang

sempat bikin tersubordinat saja bahasa daerah itu. Sekarang, orang-orang pecinta

bahasa Jawa dan pengajar budaya Jawa kepada siswa sekolah pasti akan percaya diri

dengan Pasal 32 Ayat [2] UUD 1945 berbunyi Negara menghormati dan

memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional itu, yang sudahsejajar dengan Pasal 36 UUD 1945 yang berbunyi Bahasa Negara ialah Bahasa

Indonesia itu tadi.

Tapi apa yang terbunyi dalam Ayat [1]dan [2] Pasal 32 UUD 1945 Amandemen

Keempat pada tahun 2002 itu sebenarnya bukan hal yang baru lagi, dulu waktu kita

pakai UUD Sementara 1950 yang liberal itu, ya juga sudah ada apa yang mirip betul

dengan Ayat [1]dan [2] Pasal 32 UUD 1945 tersebut. UUD Sementara Tahun 1950

itu punya Pasal yang menggabungkan sekaligus antara budaya (culture), seni (art) dan

ilmu (science) dalam kesatuan yang harmonis sekali. Cobalah cermati Pasal 40

UUDS 1950 sebagai berikut:

Penguasa melindungi kebebasan mengusahakan kebudajaan serta

kesenian dan ilmu pengetahuan. Dengan mendjundjung azas ini

maka penguasa memadjukan sekuat tenaganja perkembangan

kebangsaan dalam kebudajaan serta kesenian dan ilmu

pengetahuan.15

14Pasal 32 Ayat [1] dan [2] UUD 1945 Amandemen kutipan dari buku saku Undang-undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Satu Naskah. (Yogyakarta: Suluh Media, 2009).hlm.47-48 itu.15

Pasal 40 UUDS 1950 dari Undang-undang Republik Serikat Nomor 7 Tahun 1950 tentang PerubahanKonstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-undang Dasar Sementara Republik

Indonesia petikan dariLembaran Negara Rebublik Indonesia 1950 Nr 56. hlm.859 (diHawgirl.p.75)


7/12



| 7

Pasal 40 UUDS 1950 ini memang terasa lebih nikmat sebagai dalil tentang hak bela

bahasa dan budaya, daripada UUD 1945 Amandemen kita tadi. Yah, kalau tadi Pasal

32Ayat [1] UUD 1945 Amandemen Keempat pada Tahun 2002 ada berbunyiNegaramenjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dalam

mengembangkan nilai-nilai budayanya saja, maka Pasal 40 UUDS 1950 berbunyi

Penguasa melindungi kebebasan mengusahakan kebudajaan serta kesenian dan

ilmu pengetahuan. . Lebih komplit Pasal 40 UUDS 1950. Bagaimana tidak,

UUDS ini adalah semacam ratifikasi hak dasar manusia (terutama Pasal 18 hingga

Pasal 43-nya) yang ada dalam Universal Declaration of Human Right [DUHAM]

Tahun 1948 dari PBB,16

saat negara lain waktu itu masih butuh waktu penyesuaian.

Kita benar-benar negara yang gaul bangsa-bangsa waktu itu. Lalu kaitan dengan

bahasa Jawa ? Ya itu tadi, Pasal 40 UUDS 1950 yang meratifikasi DUHAM 1948,mengakui kebebasan mengembangkan kebudayaan sendiri, jadi mengapa tidak bela

bahasa Jawa sebagai bahasa daerah yang perlu dilestarikan, Pasal 40 UUDS 1950 itu

mirip dengan Pasal 27 DUHAM, cermati Pasal 27 Ayat [1] DUHAM berikut ini:

Everyone has the right freely to participate in the cultural life of

the community, to enjoy the art and to share in scientific

advancement and its benefits.

Setiap orang berhak untuk berpartisipasi secara bebas dalam

kehidupan budaya suatu masyarakat, menikmati kesenian dan ikut

serta dalam kemajuan ilmu dan manfaat-manfaatnya

Jadi, siapa yang akan bisa melarang orang berpartisipasi secara bebas dalam

kehidupan budaya Jawa, dan menikmati kesenian sastra Jawa?!. Kata Pasal 27

DUHAM. Di Indonesia, negara malah kena kewajiban, yakni Penguasa melindungi

kebebasan mengusahakan kebudajaan serta kesenian kata Pasal 40 UUDS 1950

tadi. Tapi, Pasal 40 UUDS 1950 ini adalah dalil yuridis yang sudah historis. Untuk itu

kembali pada Pasal 32 Ayat [2] UUD 1945 Amandemen 2002 yang berbunyi

Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya

nasional tadi saja.

UU No.12 Tahun 1954, tapi bukan UU Nr.12 Tahun 1954, melainkan Penjelasan

Umum Undang-undang Nr.12 tahun 1954 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-

undang Nr 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia dahulu tentang Dasar-dasar

Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk Seluruh Indonesia, pada point ke-9

mengatakan, bahwa bahasa daerah boleh diajarkan disekolah bersama-sama bahasa

Indonesia,17

dimana UU ini, melihat pendidikan dan kebudayaan tidak bisa

dilepaskan satu sama lain. Selain itu, menurut Maria Martiningsih dan Ninuk

16

Penjelasan tentang kaitan Pasal UUDS 1950 dengan Universal Declaration of Human Right (DUHAM),bukuTambahan Lembaran Negara RI.Nr.37.hlm.134.17Tambahan Lembaran-Negara RI No.550 hlm.147 (di catatankuHawkgirl.p.68)


8/12



| 8

Mardiana Pambudi, bahwa Undang-undang Nr.12 Tahun 1954 tersebut benar-benar

tidak memisahkan Kebudayaan dan Pendidikan,18

agar keduanyasekali lagi,

Kebudayaan dan Pendidikanini saling melekat dan tidak lepas. Kalau salah satulepas, maka yang satu itu lalu akan gabung dengan Pariwisata. Coba bayangin, jika

ada penggabungan seperti Pendidikan dan Pariwisata atau Kebudayaan dan

Pariwisata, maka corak kebudayaan ataupun pendidikan akan menjadi kapitalis dan

komersialis, atau minimal berbau kapitalis-komersialis. Maksudnya Maria

Martiningsih dan Ninuk Mardiana Pambudi kayaknya begitu, bahwa Undang-undang

Nr.12 tahun 1954 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran itu tidak melihat

Pariwisata selain ia tersendiri, sedangkan Pendidikan dan Kebudayaan tetap

tergabung, yang jelas UU ini dalil yuridis yang sudah historis, apalagi hanya UU

bukan UUD, kurang dahsyat kalau untuk dipergunakan sebagai dalil siapa-siapa yangakan bela bahasa daerah dan budaya daerah dari gempuran kapitalis.

Namun meski dibawah UUD, tapi pantas juga dilirik sebagai dalil yuridis yang tidak

historis, karena masih berlaku, yakni Undang-undang No.11 Tahun 2005 tentang

Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

(Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya). Agaknya

istimewa, karena UU yang meratifikasi Kesepakatan/ Kovenan Internasional, terlihat

Pasal 1-nya UU.No.11/2005 ini. Contoh sederhananya, waktu ada isu bahwa

Jakarta pernah hampir tidak mengakui keistimewaan budaya Jogjakarta?

Kejadian itu belum lama. Mereka, yang sebenarnya tidak anonim di Jakarta itu,sengaja meremehkan budaya Jogja dalam hal ini aturan Kraton, karena orang

Jakarta (yang aslinya juga orang Jawa) itu hendak merebut hak ekonomi rakyat

Jogja. Mereka itu, yang kapitalis itu, ingin merebut tanah, sehingga dapat memamah-

biakan modalnya di Jogjakarta. Nah, untuk mendapatkan keuntungan ekonomis

kapitalis Jakarta itu, mereka perlu membabat hak budaya Jogja, yang itu bisa

dilakukan secara sadar atau tidak sadar. Jika budaya Jawa itu adalah pelindung hak

ekonomi rakyat, maka ia menjadi penghalang bagi kaum kapitalis, maka, cara mereka

juga bisa dengan target pertama hancurkan saja budaya Jawa itu lebih dahulu,

meski mereka tidak mengatakannya secara eksplisit. Jika ada bahasa Jawa yang kerapkritis terhadap kapitalis Jakarta, maka bahasa itu perlu dilenyapkan, begitu pikir

kaum kapitalis. Dan itu biasa saja, disitulah mungkin maksud UU No.11 Tahun 2005

tadi. tidak semua orang Jakarta akan menghancurkan hak istimewa Jogjakarta, juga

tidak semua orang Jogja akan menyelamatkan budaya Jawa. Dengan demikian

bahwa dalil yuridis yang paling mantap adalah Ayat [1] dan Ayat [2] Pasal 32 UUD

1945 Amandemen Keempat pada tahun 2002.

Perubahan dari Pasal 32 plus Penjelasan Pasal 36 bisa menjadi Ayat [1]dan [2]

Pasal 32 UUD 1945 Amandemen Keempat pada tahun 2002 yang sekarang ini

18Lihat Maria Martiningsih & Ninuk Mardiana, Hartilaar: Gagasan Tak Pernah Mati, Kompas Minggu 17

Januari 2010/Batman.p.40.


9/12



| 9

tidaklah murah, karena ada darah mahasiswa di situ, darah menjelang Reformasi 1998

dan dramanya 1999. Darah merekalah yang sebenarnya memuluskan Amandemen itu.

Mereka adalah mahasiswa dan mereka adalah pemuda. Kalau meminjam perkataanPramoedya, memang mahasiswa yang berjuang tahun 1998 itu seperti idealismenya

Pemuda tahun 1928, yang Bersumpah Pemuda itu. Merekalah yang, entah langsung

maupun tidak, yang membuat UUD 1945, khususnya Pasal 32 kita tadi yang kini

semakin canggih, yang kini berbunyi: Negara menghormati dan memelihara bahasa

daerah sebagai kekayaan budaya nasional

4. Keempat, dalil teologis. Ini dalil yang terakhir setelah dalil yuridis. Dalil teologismemang banyak dari bahasa langit ketimbang bahasa bumi [bahasa manusia],

meski kedua bahasa ini tidak harus dikotomis. Baiklah, kembali ke pertanyaan: untuk

apa membela Bahasa Jawa, dan untuk apa memperdulikan bahasa daerah? Kalau

bisa ada bahasa nasional, kenapa perlu bahasa daerah agar tidak menjadi primordialis?

Kalau ada bahasa internasional, kenapa gunakan bahasa nasional agar tidak disebut

chauvinis? Inilah sejumlah pertanyaan yang sesungguhnya perlu dijawab juga.

Walaupun ini adalah pertanyaan orang-orang kenyang dan sedang tidak lapar tapi

haus ilmu, bukan pertanyaan orang lapar atau orang kenyang yang tidak haus ilmu.

Seringkali orang tidak sadar fakta sederhana, bahwa tiap-tiap individu dilahirkan tidak

bisa memilih dengan siapa (orang tuanya) ia lahir dan juga tidak dapat meminta

tempat ia lahir. Seorang lahir di Jawa dan ibunya Jawa pula, ia tidak bisa memilih

untuk menjadi Belanda misalnya, kecuali, itulah takdirnya sejak awalnya, sehinggawajar ia berbahasa ibu, bahasa Jawa. Seseorang lahir di Madura, sejak kecil diajarkan

bahasa Madura dan agama Islam mazhab Syiah, tentu tidak aneh kalau dia seorang

berbahasa Madura dan Syiah. Seandainya kita dilahirkan di Israel sebagai orang bani

Israel, apakah mungkin kita akan berbahasa Jawa ? dan, satu pertanyaan mengerikan,

apakah kita juga akan berbudaya Islam jika ibu bapaknya orang Israel, itu pertanyaan

dengan pengandaian, dengan pertanyaan kalau. Tapi sekarang, ya sekarang dengan

pernyataan pastinya saja, kita lahir sebagai orang Jawa, dengan ibu orang Jawa,

tentu, dan pasti, determinisme kulturalnya kita akan berbudaya dan berbahasa Jawa,

jika kita hidup dibesarkan memang di lingkungan orang Jawa. Oleh karena itu, setiapmanusia/ orang menurut keadaannya, yang tidak atau sering tak bisa ia pilih, sehingga

ia berbuat menurut apa yang ia pelajari, apapun itu. Mungkin, itu salah satu yang

ingin dinyatakan oleh QS Al Israa : 84 berikut:


10/12



| 10

Sebagian besar penafsir ayat ini mengatakan bahwa keadaan itu termasuk soal

tabiat dan lingkungan hidupnya, sehingga, wajar di dunia ini terlihat pluralistic.

Mungkin jika ada istilahpluralism agama, maka ayat ini adapluralism bahasa. Yangjelas, tidak mutlak orang yang lahir dengan berbahasa Arab atau bahasa Ibrani ia akan

masuk syurga, dan tidak mutlak pula orang yang lahir berbahasa Jawa akan masuk

neraka. Coba cermati kutipan QS. Arrum : 22 ;

Kalau bahasa memang diciptakan secara sengaja berlainan oleh Tuhan, kenapa sibuk

ingin menghapuskan perbedaan bahasa. Misalnya dengan menganggap bahasa yang

satu lebih mulia daripada bahasa yang lainnya. Kalau kita orang Jawa, silahkan

berbahasa dan berkata-kata dalam bahasa Jawa. Kalau kita orang Jawa, jangan hanya

karena berlagak ingin modern, terus coba sok berbudaya Pop Belanda, Korea, Jepang;

atau hanya karena ingin terlihat suci, terus coba sok berbudaya Arab. Kita boleh sajamodern dengan menerima ilmu dari barat, tetapi kita tidak perlu sok kebarat-baratan.

kita boleh saja menerima agama Islam, tetapi kita jangan bertingkah aneh menjadi sok

kearab-araban. Aneh bukan, orang Jawa kok pentas seni dan budaya dengan bahasa

Arab yang sok kearab-araban! Kalau di Jawa dan bertemu orang Jawa, kenapa

menyapa orang dengan ana dan antum segala, jadi wagu, kecuali sapalah cukup

dengan kula dan panjenengan, atau aku-kowe.

Inilah dalil teologisnya, bahwa bahasa Jawa perlu dilestarikan, budaya Jawa yang

baik-baik, tentang kebaikan, perlu dipelajarkan. Setiap bahasa dan budaya pasti ada

kelebihannya, maka tidak ada salahnya orang mempelajari sisi kelebihan itu. Yangsalah, kalau orang Arab mengajarkan anak-anak Arab tentang agama Islam dengan

bahasa Jawa, karena bisa bikin bingung. Yang salah, jika ada orang Jawa

mengajarkan anak-anak Jawa tentang agama Islam atau kebaikan dengan bahasa

Arab, sehingga bikin bingung orang Jawa. Orang Jawa, sampaikanlah kebaikan

dengan penjelasan bahasa yang dimengerti orang Jawa. Bahasa kaummu, ya bahasa

kaummu, jadi jangan bahasa kaum lain. Ini ada dalil teologisnya dengan ayat dalam

QS. Ibrahim : 4, sebagai berikut:


11/12



| 11

Selain itu bagaimana orang Jawa bisa menyampaikan ajaran kebaikan (Islam) kepada

orang Jawa dengan bahasa Jawa, kalau dia sendiri tidak merawat bahasa Jawa

tersebut? Jangan sampai wong jawa ilang jawane. Setiap nabi berbahasa sesuaibahasa kaumnya. Nabi Ibrahim dengan bahasa Caldean, Nabi Musa dengan bahasa

Ibrani, seorang nabi di Asia Tenggara berbahasa Asia Tenggara. Jadilah kita dengan

bahasa jatidiri bangsa kita. Frasa dengan bahasa kaumnya QS Ibrahim 14: 4 ini bisa

menjadi dalil teologisnya. Meski begitu, memang, untuk era Nabi Muhammad SAW

saja, baru bahasa Internasional kitabnya adalah Bahasa Arab. Mau tidak mau, bahasa

hukum induk keagamaan seluruh bangsa adalah bahasa Arab pada Al Quran [dan

Hadist]. Seandainya Nabi Muhammad SAW orang Jawa, tentu ia akan berbahasa

Jawa. Logika sederhana ini ada dalam QS. Fushshilat : 44 berikut:

Coba amati kalau kita fokus di sini, maka ayat itu menekankan pada pertanyaan

sejenis: Apakah (patut Al Quran) dalam bahasa Jawa, sedangkan (rasul adalah

orang) Arab? Nah, ini kan sederhana?! Dulu, sebelum zaman Nabi Muhammad

SAW, bangsa nenek moyang orang Jawa kuna, tentu punya Nabi sendiri yang

berbahasa Jawa Kuna juga, hanya tidak diketahui siapa nama Nabi Jawa itu dan

tepatnya kapan. Sekarang, era Al Quran Nabi Muhammad SAW, ada peraturan

internasional karena dunia semakin global, bahwa bahasa Al Quran adalah bahasa


12/12



| 12

Arab sebagai bahasa bakunya. Tetapi, saat yang sama, Al Quran mengakui bahwa

orang Jawa wajar dan sah berbahasa Jawa (lihat lagi QS Ar Ruum 30: 22 di atas tadi).

Masih ingat tidak perseteruan anti Nurdin Halid PSSI dulu, dimana mereka protes

Nurdin Halid mengubah arti sebuah pasal Statuta FIFA soal mantan narapidana

bolehkan memimpin PSSI? Nah, ketika itu juga seorang pengamat bola mengatakan,

jika terjadi debat soal suatu pasal, maka balik ke bahasa aslinya, yakni bahasa Inggris

Statuta Fifa itu, karena itu bahasa bakunya. Atau begini, ada contoh lagi, di atas tadi

ada UU no.11/2005, dalam Penjelasan Pasal 1 Ayat [2] UU No.11 tahun 2005

tentang Ecosoc tersebut ada bunyi:

Apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap terjemahannya

dalam bahasa Indonesia, naskah yang berlaku adalah naskah aslidalam bahasa Inggris Kovenan Internasional tentang Hak-hak

Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Declaration (Pernyataan)

terhadap Pasal 1 Kovenan ini.

Jadi tidak ada bedanya, dalam hal ini, kalau ada orang yang ribut tentang tafsir dari

terjemahan Al Quran yang bikin perdebatan dalam bahasa Indonesia atau Jawa, maka

kembalilah ke bahasa bakunya, yakni Bahasa Arab Al Quran. Al quran sebagai bahasa

hukum baku agama Islam secara internasionalnya. Oleh karena itu tidak penting untuk

mempertanyakan mengapa Al Quran dalam bahasa Arab, karena ia memang bahasa

baku internasional agama Islam di bumi. Itu saja. Sebab, masalah pokok di sini adalahdalil teologisnya, dalil untuk apa kita membela-bela bahasa Jawa, Apakah boleh kita

bela bahasa Jawa, maka jawabnya boleh. Sebab, QS Ibrahim 14: 4 berintikan, bahwa

sampaikan [agama] dengan bahasa kaummu; atau dalil teologis dari QS Ar Ruum 30:

22, yang berbunyi jelas dan lugas Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah

menciptakan langit dan bumi dan berlainan BAHASAmu dan warna KULITmu

persiapan audiensi

Documents