Persamaan Kedudukan Warga Negara dalam Berbagai Aspek Kehidupan - Presentation Transcript

1. KEWARGANEGARAAN Persamaan Kedudukan Warga Negara Dalam Berbagai Aspek Kehidupan

2. Disusun Oleh Nadya Resita Delia Nastiti M. Hafis Farel Dimas Cahyo Kelvian Kelas X . 6 Ryan Abdurahman

3. Persamaan Kedudukan Warga Negara dalam Berbagai Aspek Kehidupan Kedudukan Warga Negara dan Pewarganegaraan Indonesia Persamaan Kedudukan Warga Negara dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara Menghargai Persamaan Kedudukan Warga Negara Kedudukan dan Status Warga Negara Kewarganegaraan Indonesia Cara Memperoleh dan Hilangnya Warga Negara Syarat dan Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia Persamaan Kedudukan Dalam Bidang Politik Persamaan Kedudukan Dalam Bidang Hukum Persamaan Kedudukan Dalam Bidang Ekonomi Persamaan Kedudukan Dalam Bidang Sosial Budaya Persamaan Kedudukan Dalam Bidang Hankam

4. Kedudukan Dan Status Warga Negara RAKYAT PENDUDUK BUKAN PENDUDUK WARGA NEGARA BUKAN WARGA NEGARA

5. Kewarganegaraan Indonesia Kewarganegaraan Indonesia Menurut Undang-undang No.3 Tahun 1946 Menurut Persetujuan Keewarganegaraan dalam KMB Menurut UU No.62 Tahun 1958 Menurut UU NO. 12 Tahun 2006 Menurut UUD 1945

6. Cara Memperoleh Warga Negara o Keturunan o Jika orang tua berkewarganegaraan Indonesia, anak yang dilahirkanakan

memperoleh kewarganegaraan Indonesia. o Kelahiran o Seseorang memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena dilahirkan di

Indonesia. o Pengangkatan o Anak orang asing berumur dibawah 5 tahun, diangkat oleh seorang warga negara

Indonesia dapat menjadi warga negara Indonesia dengan disahkan oleh penngadilan neghri setempat.

o Pewarganegaraan atau Naturalisasi o adalah cara untuk memperoleh kewarganegaraan bagi orang asing yang ingin

memperoleh kewarganegaraan indonesia o Melalui perkawinan o Seorang perempuan berkewarganegaraan asing yang menikah dengan laki-laki

warga negara indonesiadapat memperoleh kewarganegaraan indonesia setelah satu tahun melangsungkan perkawinan.

7. Hilangnya Warga Negara o memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri; o tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang

yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu o dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya

sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah

kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan; masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden

o secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;

o secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;

o tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing; mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau

o bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan

o Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ayah tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

o Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ibu tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

o Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia karena memperoleh kewarganegaraan lain bagi seorang ibu yang putus perkawinannya, tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

8. Syarat Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia o telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin; o pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah

negaraRepublik Indonesia paling singkat 5 (lima ) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh puluh) tahun tidak berturut-turut;

o sehat jasmani dan rohani; o dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; o tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam

dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih; o jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi

berkewarganegaraan ganda;

o mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap dan o membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

9. Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia o Permohonan pewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis

dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepadaPresiden melalui Menteri.

o Berkas permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat.Menteri meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disertai dengan pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak permohonan diterima. Permohonan pewarganegaraan dikenai biaya. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

o Presiden mengabulkan atau menolak permohonan pewarganegaraan. o Pengabulan permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Keputusan Presiden mengenai pengabulan terhadap permohonan pewarganegaraan berlaku efektif terhitung sejak tanggal pemohon mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

o Paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Keputusan Presiden dikirim kepada pemohon, Pejabat memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

o Dalam hal setelah dipanggil secara tertulis oleh Pejabat untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan ternyata pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, Keputusan Presiden tersebut batal demi hukum.

o Dalam hal pemohon tidak dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan sebagai akibat kelalaian Pejabat, pemohon dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia di hadapan Pejabat lain yang ditunjuk Menteri. Pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan di hadapan Pejabat.

o Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat berita acara pelaksanaan pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.

o Paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia kepada Menteri.

o Setelah mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia, pemohon wajib menyerahkan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.

10. Persamaan Kedudukan Warga Negara dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara

o Persamaan Kedudukan Dalam Bidang Politik o Persamaan Kedudukan Dalam Bidang Hukum o Persamaan Kedudukan Dalam Bidang Ekonomi o Persamaan KedudukanDalam Bidang Sosial Budaya o Persamaan Kedudukan Dalam Bidang Hankam

11. Menghargai Persamaan Kedudukan Warga Negara o Dalam kehidupan bermasyarakat, kedudukansetiap warga negara adalah sama,

yaitu menjadi anggota masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa harus dibeda-bedakan.

o Menghargai persamaan kedudukan dapat menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia.

o Menghargai persamaan kedudukan dapat menumbuhkan dan mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepo seliro. Sikap tenggang rasa dapat diartikan sebagai sikap menghargai dan menghormati perasaan orang lain, sedangkan tepo seliro berarti merasakan perasaan atau beban pikiran orang lain sehingga tidak menyinggung perasaan orang lain

d. Nomor 14 Tahun 2006 e. Nomor 15 Tahun 2006 9. Proses naturalisasi warganegara

biasa, sekurang-kurangnya telah tinggal

di Indonesia selama....

a.3 tahun berturut-turutb.4 tahun berturut-turutc.5 tahun berturut-turutd.6 tahun tidak berturut-

turut e.7 tahun tidak berturut-

turut 10. Batas maksimal seorang anak dapat menentukan kewarganegaraannya

akibat perkawinan campuran, pada umur......

a.16 tahun b.17 tahun c.18 tahun d.19 tahun e.20 tahun

Uraian Berikan jawaban dengan singkat dan jelas pada pertanyaan- pertanyaan di bawah ini ! 1. Berikan penjelasan kembali perbedaan antara penduduk dengan bukan penduduk ! 2. Jelaskan Hak Opsi dengan Stelsel Aktif dalam sistem pewarganegaraan di Indonesia ! 3. Uraikan penggolongan kewarganegaraan pada Masa Kolonial Belanda ! 4. Jelaskan Konsep Penduduk dan Warga Negara berdasarkan Undang- undang Nomor 12 Tahun 2006 ! 5. Uraikanlah Hak dasar Warga Negara menurut UUD 1945 ! 6. Berikan penjelasan, mengapa seseorang yang melakukan perkawinan campuran memiliki resiko status kewarganegaraan ! 7. Berikan Contoh hak dan kewajiban warga negara di Bidang Politik ! 8. Bagaimanakah kewajiban negara terhadap warga negara yang memiliki keterbatasan ekonomi dan sosial. Jelaskan Jawaban anda ! 9. Berikan penjelasan, bagaimana upaya kita dalam mewujudkan jaminan persaman hidup di dalam sekolah atau masyarakat ! 10. Sebutkan hal-hal apa sajakah yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan kewarganegaraan Indonesia ! Studi Kasus 3 Undang-Undang Kewarganegaraan RI 2006, ”What Next”? Oleh : Benny G. Setiono

Setelah menunggu puluhan tahun, akhirnya DPR-RI mengesahkan Undang-Undang Kewarganegaan baru untuk menggantikan Undang- Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958, dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI ini disebut-sebut sebagai undang-undnag yang ”revolusioner”, karena berhasil menyingkarkan dikotomi ”asli” dan ”tidak asli” yang selama ini menghantui warga negara keturunan Tionghoa, Arab, India, Belanda dan sebagainya.

Terlepas dari itu, lahirnya UU ini mendapat sambutan positif kalau tidak disebuteuforia dari kalangan etnis Tionghoa yang selama ini merasakan diskriminasi oleh birokrasi, terutama dalam masalah Surat

Bukti Kewarganegaraan Indonesia (SBKRI). Setiap ada urusan dengan instansi-instansi pemerintah harus dapat menunjukkannya dan prosedur yang berbelit-belit dan mahal untuk memperolehnya.

Namun, dengan mulai disosialisasikannya undang-undnag ini, di masyarakat Tionghoa timbul berbagai pertanyaan antara lain, apakah

Tagihan Tugas : 1. Setelah disimak dan baca baik-baik, jelaskan kembali apa telah ditulis sesuai dengan persepsi yang ada dibenak anda ! 2.

Jelaskan dengan memberi alasan, mengapa lahirnya Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI yang baru disahkan dianggap “revolusioner” !

3.

Berikan beberapa indikasi tentang kasus selama ini (sebelum lahirnya UU No.12 Tahun 2006) lahir, bahwa warga negara keturunan Tionghoa, Arab, India, Belanda dan sebagainya merasakan adanya diskriminasi oleh aparat birokrasi !

4.

Tentukan langkah-langkah konkrit upaya-upaya dalam menghapus diskrimasi yang dirasakan oleh warga negara keturunan Tionghoa, Arab, India, Belanda dan sebagainya dalam berurusan dengan aparat birokrasi !

5.

Berikan usulan konkrit, apa yang harus kita lakukan agar warga negara keturunan Tionghoa, Arab, India, Belanda dan sebagainya mau berbaur dengan masyarakat sekitar !

Inquiri 3

Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama (Nomor 62/1958), banyak yang menilai dibentuk tanpa adanya pemahaman

mengenai konsep filsafat hukum

kewarganegaraan. Karena muatannya hanya pada bagaimana memperoleh kewarganegaraan, kehilangan kewarganegaraan, dan mempertahankan kewarganegaraan tunggal. Hal ini otomatis menimbulkan diskriminasi dan bias gender.

Status kewarganegaraan anak yg dilahirkan dari kawin campur akan lebih ditentukan dari sang Ayah, sehingga menimbulkan subordinasi perempuan terhadap pria, karena wanita tidak dapat menentukan kewarganegaraan anaknya. Wanita akan kehilangan kewarganegaraannya jika sang suami meninggal atau bercerai, sehingga akan mengalami kesulitan keadilan hukum jika mereka mengalami kekerasan rumah tangga.

Lebih dari itu, juga berpotensi merusak keutuhan keluarga yang dikarenakan permpuan dapat kehilangan hak pengasuhan anak karena perpisahan. Bila suami WNA kehilangan pekerjaanya di Indonesia, maka suami dan anak harus keluar dari Indonesia.