Modul ke:

Fakultas

Program Studi

PERPAJAKANPENGANTAR PERPAJAKAN

Riaty Handayani, SE., M.Ak.Ekonomi dan Bisnis

Manajemenwww.mercubuana.ac.id

Pengertian PAJAK

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H

Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak

mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan

untuk membayar pengeluaran umum

(Dasar-dasar hukum pajak dan pajak pendapatan 1990:5)

Pengertian Pajak

Prof.Dr.P.J.A.Adriani

Iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya

menurut peraturan dengan tidak mendapatprestasi kembali yg langsung dpt ditunjuk dangunanya adalah untuk membiayai pengeluaranpengeluaran umum berhubungan dengan tugasnegara untuk menyelenggarakan pemerintahan

Diterjemahkan oleh R.Santoso Brotodiharjo 1991:2)

Prof. Edwin R. A. Seligman

“Tax is compulsory contribution from the person to the government to defray the

expenses incurred in the common interest of all, without reference to

special benefit conferred.”

Pengertian Pajak

Dalam buku Essay in Taxation yang diterbitkan di Amerika

Definisi Pajak

• Dipungut berdasarkan undang-undang• Tidak menunjukkan adanya kontraprestasi• Dipungut negara baik pemerintah pusat

dan daerah• Diperuntukkan pengeluaran pemerintah

public investment• Mempunyai tujuan lain reguler

PERPAJAKAN DI INDONESIA

Reformasi Perpajakan 1983(dilandasi falsafah Pancasila & UUD1945)

Reformasi Perpajakan 1983(dilandasi falsafah Pancasila & UUD1945)

Official Assessment System

Menghitung Pajak Sendiri (MPS)Menghitung Pajak Orang (MPO)Menghitung Pajak Sendiri (MPS)Menghitung Pajak Orang (MPO)

UU No. 8 Tahun 1967 PP No.11 Tahun 1967UU No. 8 Tahun 1967 PP No.11 Tahun 1967

Self Assessment System

Menjunjung tinggi hak WN Kewajiban perpajakan sbg

kewajiban kenegaraan

PERPAJAKAN DI INDONESIA

Self Assessment System

Official Assessment System1983

1983

Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang ada pada pihak aparat pajak.

Wajib pajak bersifat pasif.

Hutang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh aparat pajak.Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang ada pada wajib pajak sendiri.

Wajib pajak aktif.

Pihak aparat perpajakan tidak ikut campur melainkan hanya mengawasi.

Sistem Pemungutan Pajak

Withholding system

kewenangan untuk menentukan besarnya pajak terhutang ada pada pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan aparat pajak

PERBEDAAN PAJAK

RETRIBUSIMendapat kontraprestasilangsung

Unsur yang melekat pada pengertian retribusi adalah:1. Pemungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang.2. Sifat pemungutannya dapat dipaksakan3. Pemungutannya dilakukan oleh negara4. Digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum5. Kontraprestasi langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi.

Contoh : karcis masuk terminal, pembay uang kuliah.

UU No.28 thn 2009

ttg Pajak Daerah & Retribusi Daerah

PERBEDAAN PAJAK

SUMBANGANYang mendapatmanfaat penerimasumbangan

Sumbangan tidak diartikan untuk kepentinganpengeluaran2 yang dikelola oleh pemerintah,tetapidilakulan oleh dan untuk kepentingan sekelompokmasyarakat tertentu dan tidak memerlukan dasar hukumpungutannya tidak berdasarkan UU serta unsurpelaksanaannyapun tidak adaSumbangan pungutannya tidak berdasarkan UU tetapilebih bersifat gotong royong.Contoh : sumbangan bencana alam

Fungsi Pajak

Budgeter sumber penerimaan utama(Penerimaan) dimasukkan dlm APBN

Reguler Alat utk mengatur sosial ekonomi.(mengatur) PPnBM,

pajak yg lebih tinggi thd Minimun kerasPPh pengusaha kecil lebih rendah

Dasar Pemungutan pajakAzas Menurut Falsafah Hukum

Teori Asuransi (melindungi)Teori KepentinganTeori Gaya pikulTeori BaktiTeori azas daya beli

Azas yuridisHukum pajak harus

memberikan jaminan hukumUU 23A Amandemen

UUD 1945

Azas ekonomiNegara perekonomianmeningkat. Pajak tidakmenghambat ekonomi

Azas untuk memungutAzas tempat tinggalAzas kebangsaanAzas sumber

Stelsel :1. Fiktif2. Riil3. Campuran

STELSEL ( CARA) PEMUNGUTAN PAJAK

1. STELSEL ANGGAPAN (Fiktif)• Besarnya pajak yang harus ditetapkan didasarkan

pada suatu anggapan yang diatur oleh UU. • Penghasilan dalam satu tahun dianggap sama

dengan penghasilan pada tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.

• PPh ps 25

STELSEL ( CARA) PEMUNGUTAN PAJAK

STELSEL ( CARA) PEMUNGUTAN PAJAK

2. STELSEL NYATA (Riil Stelsel)• Pengenaan pajak didasarkan pada penghasilan

yang sebenarnya dari waijb pajak. • Pemungutan pajak dilakukan pada akhir tahun

pajak setelah penghasilan sesungguhnya dari wajib pajak diketahui.

PPh ps 21, 23

3. STELSEL CAMPURAN• Pajak dihitung sesuai anggapan seperti pada stelsel

anggapan (Fiktif)• Besarnya penghasilan dalam tahun berjalan dianggap

sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pajak dapat dibayarkan pada awal tahun pajak.

• Tetapi pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan kenyataan yang harus dibayarkan. Apabila pajak yang dibayarkan kurang, maka wp harus menambahnya, kebalikannya bila dibayarkan berlebih maka wp berhak untuk mengambil kelebihan tsb.

• PPh ps 29

3. STELSEL CAMPURAN• Pajak dihitung sesuai anggapan seperti pada stelsel

anggapan (Fiktif)• Besarnya penghasilan dalam tahun berjalan dianggap

sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pajak dapat dibayarkan pada awal tahun pajak.

• Tetapi pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan kenyataan yang harus dibayarkan. Apabila pajak yang dibayarkan kurang, maka wp harus menambahnya, kebalikannya bila dibayarkan berlebih maka wp berhak untuk mengambil kelebihan tsb.

• PPh ps 29

CARA(STELSEL) PEMUNGUTAN PAJAK

Asas Pemungutan Pajak• Asas Domisili (asas tempat tinggal) :

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya.

• Asas Sumber : – Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan

yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak

• Asas Kebangsaan :– Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan

suatu negara

Sistem Pemungutan Pajaka. Official Assessment System• Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang

kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. SKP, PBB

• Ciri-ciri:• 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak

terutang ada pada fiskus.• 2) Wajib Pajak bersifat pasif• 3) Utang pajak timbul telah dikeluarkan surat

ketetapan pajak oleh fiskus

b. Self Assesment System• Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada Wajib

Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. PPh tahunan

• Ciri-ciri:• 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak

sendiri.• 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri

pajak yang terutang• 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

Sistem Pemungutan Pajak

c. With Holding SystemSuatu pemungutan pajak memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. PPh 21, 23Ciri-ciri:Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan WP.

HUKUM PAJAK

Kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah

sebagai pemungut pajak dan rakyatsebagai pembayar pajak.

Metode Penafsiran Hukum Pajak

1. Penafsiran Tata Bahasa atau Gramatika (Taalkundig)• Penafsiran tata bahasa adalah cara penafsiran

berdasarkan bunyi kata-kata secara keseluruhan, dengan berpedoman pada arti kata-kata yang berhubungan satu sama lain, dalam kalimat-kalimat yang disusun oleh pembuat undang-undang.

2. Penafsiran Otentik• Penafsiran atas suatu ketentuan dalam undang-

undang dengan melihat pada apa yang telah dijelaskan dalam undang-undang tersebut

Metode Penafsiran Hukum Pajak3. Penafsiran Historis• Penafsiran atas undang-undang dengan melihat pada

sejarah dibuatnya suatu undang-undang. 4. Penafsiran Sistematik• Penafsiran dengan menghubungkan suatu pasal dengan

pasal yang lain dalam satu undang-undang yang sama atau mengaitkannya dengan pasal-pasal undang-undang yang lain.

5. Penafsiran Sosilogis (Teleologis)• Penafsiran atas suatu ketentuan dalam undang-undang

yang disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat.

6. Penafsiran Perbandingan• Penafsiran dengan membandingkan antara

ketentuan hukum yang lama dan ketentuan hukum yang berlaku saat ini, atau ketentuan hukum nasional dan ketentuan hukum asing.

7. Penafsiran Doktriner• Penafsiran dengan cara mengambil pendapat dari

para ahli, khususnya ahli-ahli perpajakan dalam buku-buku karyanya

Metode Penafsiran Hukum Pajak

8. Penafsiran Analogis• Ada kalanya terjadi suatu kekosongan atau kevakuman

hukum. Kekosongan hukum ini dapat diisi oleh Hakim dengan penafsiran analogis atau penafsiran atas suatu ketentuan dalam undang-undang dengan cara memberi kiasan pada kata-kata yang tercantum dalam undang-undang.

9. Penafsiran A Contrario,• Penafsiran atas suatu ketentuan dalam undang-undang

yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dan soal yang diatur dalam pasal undang.

Metode Penafsiran Hukum Pajak

PEMBAGIAN HUKUM PAJAK

HUKUM PAJAK MATERIAL

Mengatur tentang obyekpajak, subyek pajak,

besar pajak yang dikenakan, timbul danhapusnya utang pajakdan hubungan hukum

antara pemerintah(fiskus) dan WP

UU PPh dan UU PPN

HUKUM PAJAK FORMALTata cara untuk

mewujudkan hukummaterial menjadi

kenyataan. 1.Tata cara penetapan

utang pajak2.hak2 fiskus u mengawasi

WP3.Kewajiban WP

UU KUP, UU PPSP, UU Pengadilan Pajak

KEDUDUKAN HUKUM PAJAK

Hukum PerdataMencari dasarkemungkinanpemungutan ataskejadian,keadaan danperbuatan hukum yang bergerak dalamlingkungan perdata

Hukum PidanaAdanya sanksi ataskealpaan dankesengajaanterhadap WP yang melanggarperaturan

Ilustrasi Ketentuan Pidana: (Pasal 38 UU No. 16 Tahun 2000)

Karena kealpaanTidak menyampaikan SPT; atauMenyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehinggadapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara .

Dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau dendapaling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak ataukurang dibayar.

Ilustrasi Ketentuan Pidana:(Pasal 38 UU No. 16 Tahun 2000)

Kesalahan DisengajaTidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan NPWP; atauTidak menyampaikan SPT; atauMenyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benaratau tidak lengkap; atauMenolak untuk dilakukan pemeriksaan; atauMenolak memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumenlain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atauTidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidakmemperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan ataudokumen lainnya; atauTidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Dipidana paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak ataukurang dibayar.

PERLAWANAN TERHADAP PAJAK1.Perlawanan Pasif• Masyarakat enggan membayar pajak,karena:• a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat• b. Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat• c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan dengan baik2.Perlawanan Aktif• Meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung

ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya:

• a. Tax Avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar UU

• b.Tax Evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar UU (menggelapkan pajak)

JENIS PAJAK

PAJAK LANGSUNG

PEMBEBANANNYA TIDAK DAPAT DILIMPAHKAN KPD PIHAK LAIN

PPh

PAJAK TIDAK LANGSUNG

PEMBEBANANYA DAPAT DILIMPAHKAN KEPADA PIHAK LAIN

PPN

MENURUT SIFATNYA

MENURUT SASARAN / OBYEKNYA

PAJAK SUBYEKTIF

BERDASARKAN SUBYEK, BARU DICARI OBYEKNYA

PPh

PAJAK OBYEKTIF

BERDASARKAN OBYEK, BARU DICARI SUBYEKNYA

PPN, PPnBM

JENIS PAJAK

MENURUT PEMUNGUTANNYA

PAJAK PUSAT

PPh,PPN PPnBM, PBB, Bea Materai

PAJAK DAERAH

Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak RumahMakan/Restorandan HotelPBB P2

JENIS PAJAK

TARIF PAJAK

PRESENTASE TARIF1. MARGINAL : Presentase berlaku utk suatu kenaikan dsr

pengenaan pjk)2. EFEKTIF : Persentase tarif pajak yang efektif berlaku atau

harus diterapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu

STRUKTUR TARIF1. PROPORSIONAL/SEBANDING (PPN)2. TETAP (materai)3. DEGRESIF4. PROGRESIF :

progresif progresifprogresif tetapProgresif degresif

TARIF PAJAK

1. PROPORSIONAL/SEBANDING (PPN)• Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap

berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

• Contoh: PPN 10% atas penyerahan Barang Kena Pajak

• Tarif TETAP• Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap

berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga pajak yang terutang tetap. Contoh :materai

3.Tarif Degresif • Persentase tarif pajak yang semakin menurun bila

jumlah yang dikenai pajak semakin besar4. Tarif Progresif • Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila

jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contoh: Pasal 17 UU PPh, utk Wajib Pajak Orang Pribadi

TARIF PAJAK

HUTANG PAJAKSaat timbul hutang pajak

– Materiil : saat diberlakukannya UU (self assesment)– Formal : saat ditagih / ditetapkan oleh fiskus (SKP) (official

assesment system)Hapusnya Hutang Pajak • 1.Pembayaran : Utang pajak yang melekat pada Wajib Pajak

akan dihapus karena pembayaran pajak yang dilakukan ke kas negara

• 2.Kompensasi : Wajib Pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak

• 3.Daluwarsa : Telah melampaui waktu 10 tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak/berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak/tahun pajak yang bersangkutan.

• Pembebasan/Penghapusan

SEKIANSEMOGA BERMANFAAT

Riaty Handayani, SE,M.AK