pernyataan orisinalitas desertasieprints.undip.ac.id/58431/2/3._daftar_isi.pdf · 2017-12-18 ·...
TRANSCRIPT
PERNYATAAN ORISINALITAS DESERTASI
Saya menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa sepanjang pengetahuan
saya, dalam naskah disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah di
ajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan
tinggi dan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan
diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah dan
disebut dalam sumber kutipan daftar pustaka di penulisan disertasi ini.
Apabila dalam penulisan disertasi ini ternyata dibuktikan terdapat unsur-
unsur penjiplakan saya bersedia disertasi ini digugurkan dan gelar akademik
yang saya peroleh DR. (Doktor) dibatalkan demi hukum, serta diproses sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 20 Tahun
2003 pasan 25 ayat 2 dan pasal 70).
Semarang, Agustus 2016 Yang menyatakan
Ngalimun NIM: 14020112520015
ii
Karya ilmiah ini ditujukan bagi
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
di Provinsi Sumatera Selatan Agar
Pelayanan yang Transparan dan
Akuntabel serta Bermanfaat Menjadi
Kemakmuran Bagi Masyarakat
iii
TENTANG PROMOVENDUS
Ngalimun, lahir di Boyolali tanggal 12 Desember 1964, merupakan anak pertama
dari 4 (empat) Saudara dari almarhum Bapak H. Zaenuri bin Saniman dan Ibu Hj.
Rumlah bin Mangin. Gelar S-1 Ilmu Administrasi Niaga di Sekolah Tinggi Ilmu
Adminstrasi Kawula Indonesia, Lulus Tahun 1993, dan S-2 STIE-IPWI Magister
Manajenen (MM) Program Studi Pemasaran, lulus Tahun 2001. S-3 Administrasi Publik
Universitas Diponegoro di Semarang. Menikah dengan Hj. Suwarni SE, MM. pada
Tahun 1990 bekerja di Kementerian Agama dan dikaruniai 2 (dua) anak, yaitu: 1)
Nuning Khanif Aulia S.Kom, M.Si. (Dosen Universitas Guna Darma), 2) Khanif Fauzi
Pambudi (mahasiswa di Universitas Diponegoro Semarang).
Pengalaman kerja: 1) Menjadi PNS Tahun 1987 di Sekretariat Ditjen Pemukiman,
Departemen Transmigrasi dan PPH; 2) Asisten Umum Proyek Lahan Gambur Sejuta
Hektar, Kantor Departemen Transmigrasi dan PPH di Kabupaten Kapuas Kalimantan
Tengah; 3) Peneliti Litbang Badan Administrasi Kependudukan Nasional (BAKNAS); 4)
Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil, Departemen Dalam Negeri; 5) Kementerian
Pendayagunaann Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Menjadi narasumber pada beberapa seminar, rapat regional di beberapa Provinsi dan
Kabupaten/Kota. Sosialisasi UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Standar
Pelayanan (SP), Indek Kepuasan Masyarakat (IKM), dan Bintek Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (PTSP).
Riwayat Jabatan:
1) Kepala Sub Bidang Analisis Mutu Barang pada Deputi Bidang Pelayanan Publik
Kementerian PAN Tahun 2003 sd.2006.
2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekretaris Menteri PAN Pada Unit Tata Usaha
Biro Umum Kementerian PAN dan RB Tahun 2006 sd. 2009.
3) Kepala Bidang Pelayanan Perekonomian Daerah, Deputi Bidang Pelayanan Publik
Kementerian PAN dan RB Tahun 2009 s.d. 2013.
4) Kepala Bagian Keuangan Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Kementerian
PAN dan RB Tahun 2013 sd. Juni 2016.
5) Kepala Bidang Asesmen dan Penyiapan Koordinasi Kelembagaan dan Tata
Laksana Perekonomian pada Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana,
Kementerian PANRB. Juni 2016 sd. Sekarang
Semarang, Agustus 2016
Penulis
Ngalimun
iv
UCAPAN TERIMA KASIH
Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan
rahmat taufiq serta hidayahnya, sehingga kami bisa menyelesaikan penulisan
disertasi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu di Badan Promosi Dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi
Sumatera Selatan” sebagai syarat memperoleh gelar DR (Doktor). Kami
menyadari bahwa disertasi tidak dapat terlaksana tanpa ada bantuan banyak
pihak, oleh karena itu perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada:
1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.H. Sebagai Rektor Universitas
Diponegoro;
2. Dr. Sunarto, M.Si, Sebagai Dekan FISIP Universitas Diponegoro;
3. Prof. Dr. Dra. Sri Suwitri, M.Si. sebagai Ketua Program Studi Doktor
Administrasi Publik, Universitas Diponegoro dan selaku Promotor yang
dengan ikhlas dan semangat memberikan kesempatan dan energi dalam
mendorong penyelesaian untuk penulis;
4. Bapak Dr. Drs. Hardi Warsono, M.Si selaku co-promotor I dan Ibu Dr. Dra.
Kismartini, M.Si. selaku co-promotor II yang telah meluangkan banyak
waktu tenaga dan pikirannya dalam membimbing pelaksanaan penelitian
dalam penulisan disertasi;
5. Prof. Drs. Y. Warella, MPA., Phd. dan Prof. Dr. Dra. Endang Larasati, MS.
Serta Ibu Dr. Dra. Ida Hayu Dwimawanti, MM. selaku Tim penguji internal.
6. Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA., Phd. dan Dr. Muhammad Hanan Rahmadi,
S.Sos., M.Si. selaku Tim penguji eksternal.
7. Para dosen beserta seluruh civitas Akademika Doktor Administrasi Publik.
(DAP) di Universitas Diponegoro;
8. Sekretaris Kemeterian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi yang telah memberikan ijin untuk melanjutkan Studi Program
Doktor Administrasi Publik, Universitas Diponegoro;
v
9. Kepala Biro SDM dan Umum, Kementerian PAN dan RB yang telah
mendorong kami untuk menyelesaikan Program Doktor Administrasi Publik;
10. Bapak Drs. H. Nasrun Umar, M.Si. Kepala Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan yang telah memberikan data
dalam menyelesaikan penelitian penulisan disertasi;
11. Bapak H. Haryanto, SE. Koordinator Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan yang telah memberikan data dalam
menyelesaikan penelitian penulisan disertasi;
12. Bapak Drs. H. Adenan, M.Si, Kepala Subbidang Pelayanan Fasilitasi
Penanaman Modal (Urusan Pengelolaan dan Penerbitan) Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu, Provinsi Sumatera Selatan yang telah
memberikan data dalam menyelesaikan penelitian penulisan disertasi;
13. Ibunda tercinta Hj. Rumlah, yang selalu memanjatkan doa untuk
keberhasilan penyelesaian pendidikan program Doktor Admintrasi Publik
Universitas Diponegoro;
14. Isteri tercinta Hj. Suwarni SE. MM. dan anak-anak kami Nuning Khanif Aulia
S.Kom, M.Si, dan Khanif Fauzi Pambudi, yang telah memberikan
semangat dalam penulisan disertasi;
15. Kepada semua pihak yang telah membantu penulisan disertasi baik
langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat kami sebutkan satu
persatu, sehingga penulisan ini bisa diselesaikan tepat waktu seperti apa
yang telah terjadwal.
Sekali lagi terima kasih atas segala bantuan, dukungan yang telah
Bapak/Ibu/Saudara/teman-teman Program Doktor Administrasi Publik, seluruh
keluarga kami dan seluruh jajaran di Bagian Keuangan Kementerian PAN dan
RB. Semoga Allah SWT menerima sebagai amal ibadah amin.
Semarang, Agustus 2016
Penulis
Ngalimun
vi
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahi Robbil Alamin, puji dan syukur kami panjatkan kepada
Allah SWT. Atas rahmat dan ridhonya, dan sholawat serta salam kami
sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. yang dinanti-
nantikan syafaatnya pada hari kelak kemudian.
Penulis dapat menyelesaikan penelitian, disertasi dengan judul
“Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Badan Promosi
Dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan”.
Disertasi ini disusun dalam rangka untuk memenuhi persyaratan pendidikan
pada Program Doktor Administrasi Publik di Universitas Diponegoro Semarang.
Penyusunan penulisan disertasi ini bisa berjalan berkat bimbingan, dorongan,
bantuan, dan motifasi dari berbagai pihak khususnya pembimbing Prof. Dr. Dra.
Sri Suwitri, M.Si. selaku Promotor, Bapak Dr. Drs. Hardi Warsono, MTP. Selaku
Co-Promotor I, dan Ibu Dr. Dra. Kismartini, M.Si. selaku Co-Promotor II.
Penulisan dalam penelitian disertasi ini masih banyak kekurangan untuk
dapat memenuhi harapan bagi semua pihak yang berkepentingan. Penulis
sangat mengharapkan agar disertasi ini memberikan manfaat bagi pemerintah
baik pusat maupun daerah dalam mengimplementasikan kebijakan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP), guna menjadikan inspirasi bagi pengembangan
penelitian selanjutnya kedepan lebih baik lagi.
Semarang, Agustus 2016
Penulis
Ngalimun
vii
ABSTRAK
Ngalimun, NIM: 14020112520015 mengambil judul disertasi “Implementasi
Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Badan Promosi Dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan” yang tertuang dalam
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaranaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Promotor Prof. Dr. Dra. Sri Suwitri, Msi; Co Promotor I Dr. Drs. Hardi Warsono, MTP; Co Promotor II Dr. Dra. Kismartini, MSi.
Paket Undang-undang tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Presiden Nomor
97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaranaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, telah mengamanatkan Pemerintah Pusat dan Daerah agar Mengimplementasikan kebijakan. Penelitian ini untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya merumuskan model implementasi kebijakan Pelayanan Teradu Satu Pintu (PTSP) yang idial, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah. Tujuan penelitian ini mendiskripsikan, menganalisis dan menginterpretasi: 1) Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Sumatera Selatan; 2) Aspek pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Sumatera Selatan; 3) Model implementasi kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus ini fenomena dimana obyek penelitian PTSP di Provinsi Sumatera Selatan. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah wawancara dengan informan sesuai dengan rumusan masalah, analisis dokumen dan observasi lapangan sesuai dengan tujuan penelitian, teknik analisis data diproses dalam pengumpulan data adalah dengan mereduksi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengimplementasikan kebijakan PTSP namun dalam implementasinya pelimpahan wewenang izin terjadi GAP antara BP3MD dengan SKPD teknis, dari 157 izin baru 52 izin yang dilimpahkan ke PTSP. Aspek pendukung dan Penghambat dalam implementasi kebijakan: 1) kecenderunga sikap pemerintah daerah dan implementor, 2) komunikasi koordinasi PTSP dengan SKPD teknis terjadi egosektoral 3) sumber daya kurang memadai yang memahami teknik informasi (TI) terbatas, 4) struktur birokrasi, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) agar sesuai dengan janji layanan. Model implementasi kebijakan yang direkomendasikan adalah, 1) memperbaiki transmisi kebijakan pelimpahan wewenang agar jelas, 2) memperbaiki kompetensi SDM dengan pendidikan dan pelatihan, 3) frahmentasi dukungan sikap pemerintah daerah tentang komitmen pimpinan, 4) meningkatkan dukungan pemerintah berkomitmen dalam pelimpahan wewenang. Dari Hasil pembahasan bahwa Implementor BP3MD dengan SKPD tenis terkait dengan pelayanan perizinan Secara Prosedural koordinasi antar SKPD mengalami kendala dimana terjadi GAP, karena masing-masing SKPD mempunyai penerapan aturan sendiri yang penafsirannya berbeda beda tidak sinkron. Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
viii
ABSTRACT
Ngalimun, NIM: 14020112520015 makes a dissertation entitled "Implementation of One-Stop Integrated Services Policy in South Sumatra Province" as stipulated in Presidential Regulation Number 97 Year 2014 on the
Implementation of One-Stop Integrated Services. Dissertation supervisor Prof. Dr. Dra. Sri Suwitri, Msi; Co dissertation supervisor I Dr. Drs. Hardi Warsono, MTP; Co dissertation supervisor II Dr. Dra. Kismartini, MSi.
Law Number 25 of 2009 on Public Service and Presidential Regulation Number
97 of 2014 on the Implementation of One-Stop Integrated Services mandate to central and local government to implement One-Stop Integrated Services (PTSP) policy. This research has analyzed the implementation of PTSP policy in South Sumatra Province. Furthermore, this study formulates the ideal type of implementation of PTSP policy. This research uses qualitative approach based on the identification of problematic background. The aims of this dissertation are to describe, analyze, and interpret: 1) Implementation of PTSP policy in South Sumatra Province; 2) Supporting and inhibiting aspects in the implementation of PTSP policy; 3) Implementation the design of PTSP policy in South Sumatra Province. This study uses the case study qualitative research as a method of inquiry by examining the phenomenon of the implementation of PTSP policy in South Sumatra Province. Data collection and processing techniques used interviews with informants in accordance with the problem formulation, document analysis, field observations, and the purpose of study. Moreover, technique analysis held by reducing and selecting data. The result found that the government of South Sumatra Province has implemented PTSP policy, but there is gap between BP3MD and SKPD regarding delegation of licensing services, only 52 of 157 new licensing services were assigned to PTSP. Supporting and inhibiting aspects in policy implementations are: 1) the goodwill tendency of the local government 2) egocentric of PTSP and SKPD in making coordination and communication 3) insufficient resources who competent in the implementation of information technology, 4) a bureaucratic structure, Standard Operating Procedure (SOP) and Service Standards (SP) did not meet with the service commitment. Recommended policy implementation designs are, 1) improving delegation of authority policy to create clear transmission, 2) improving human resources competency by education and training, 3) fragmentation support of local government about leader commitment 4) increasing government commitment and support for delegation of authority. This research found that BP3MD and SKPD undergo technical difficulties regarding licensing services. Procedurally, coordination amongst SKPD experiences technical gap since each SKPD has its own interpretation in implementing one-stop services policy. Keywords: Policy Implementation, One-Stop Integrated Services
ix
DAFTAR ISI
Halaman Judul ………...………………………………………………….........
Halaman Promotor dan Penguji................................................................
Halaman Pernyataan Orisinilitas Disertasi ............................................... I
Halaman Peruntukan .................................................................................. ii
Tentang Promovendus ................................................................................ iii
Ucapan Terima Kasih ..........…………….................................................... v
Kata Pengantar ........................................................................................... vii
Abstrak ........................................................................................................ viii
Daftar Isi ………………………………………………………………………..... xi
Daftar Gambar ............................................................................................. xii
Daftar Tabel ................................................................................................. xiii
Daftar Lampiran .......................................................................................... xv
BAB I PENDAHULUAN……………………………………………................... 1
1.1. Latar Belakang Penelitian…………………………………….. 1
1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah ....................…………. 17
1.3. Tujuan Penelitian …………………………………………....... 18
1.4. Batasan Penelitian ............................................................... 19
1.5. Manfaat Penelitian……………….….………………………...... 20
1.5.1. Manfaat Bagi Akademisi ............................................. 21
1.5.2. Manfaat Bagi Praktisi ................................................... 22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ………………………………………………....... 24
2.1. Penelitian Terdahulu…..………………………………………... 24
2.2. Administrasi Negara dan Kebijakan puiblik .......................... 49
2.3 Model Implementasi Kebijakan Publik .................................. 84
2.4. Aspek-Aspek Implementasi Kebijakan .................................. 107
2.5. Teori Instrumen Kebijakan .................................................... 131
2.6. Teori Pelayanan Publik ......................................................... 140
x
2.7. Kerangka Teori Penelitian .................................................... 147
2.8. Fenomena Penelitian ............................................................ 151
BAB III METODE PENELITIAN ………………………………....................... 153
3.1. Pendekatan Penelitian ……………………………...……....... 153
3.2. Lokasi Penelitian................………………………………....... 155
3.3. Fokus Penelitian …….......................……………………....... 155
3.4. Sumber Data ……………..........................……………….... 155
3.5. Teknik Pengumpulan Data ................................................... 157
3.6. Instrumen Pengumpulan Data …............……………………... 160
3.7. Teknik Analisa Data .................……………………………….. 161
3.8. Teknik Keabsahan Data ......................................................... 164
BAB IV GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN ................................... 175
4.1. Perkembangan Provinsi Sumatera Selatan ........................... 175
4.2. Visi dan Misi BP3MD Provinsi Sumatera Selatan .................. 178
4.3 Tugas Pokok dan Fungsi ...................................................... 179
4.4. Struktur Organisasi ............................................................... 181
4.5. Sumber Daya BP3MD Provinsi Sumatera Selatan ............... 195
4.6. Gambaran Kebijakan BP3MD Provinsi Sumatera Selatan 197
4.7. Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan.............. 202
BAB V DESKRIPSI HASIL PENELITIAN...................................................... 211
5.1. Implementasi Kebijakan Badan Promosi Perijinan dan
Penanaman Modal Daerah (BP3MD) Provinsi Sumatera
Selatan ...............................................................................
211
5.1.1. Instrumen Kebijakan .................................................. 215
5.1.2. Tata Laksana ............................................................... 219
5.1.3. Aktor Implementasi Kebijakan ................................... 225
5.2. Aspek Pendukung dan Penghambat Implementasi
Pelayanan Terpadu Satu Pintu. ............................................
228
5.2.1.Kecenderungan Sikap. ................................................. 234
5.2.2.Komunikasi ....... .............................................. ........... 235
xi
5.2.3. Sumber Daya ............................................................... 238
5.2.3.1. Sumber Daya Manusia ................................... 238
5.2.3.2. Fasilitas Fisik .................................................. 240
5.2.4.Struktur Birokrasi. ......................................................... 243
5.3. Model Implementasi PTSP Provinsi Sumatera Selatan ........ 246
5.3.1. Model Wewenang PTSP............................................... 257
5.3.2. Model Pendelegasian Kewenangan PTSP................... 263
BAB VI PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN............................................... 267
6.1. Implementasi Kebijakan BP3MD Provinsi Sumatera Selatan 267
6.1.1. Instrumen Kebijakan PTSP......................................... 272
Proposisi Minor: 1........................................................ 274
6.1.2. Tatalaksana................................................................. 274
Proposisi Minor: 2 ....................................................... 276
6.1.3. Aktor Implementasi Kebijakan..................................... 277
Proposisi Minor 3 ........................................................ 278
6.2. Aspek Pendukung dan Penghambat Implementasi
Kenijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. ...........................
278
6.2.1. Aspek Pendukung Kecenderungan Sikap ................... 280
Proposisi Minor 4 ......................................................... 281
6.2.2. Aspek Penghambat .................................................... 281
6.2.2.1. Komunikasi .................................................... .... 281
Proposisi Minor 5 ............................................... 285
6.2.2.2. Sumber Daya ..................................................... 285
6.2.2.2.1. Sumber Daya Manusia ...................... 285
6.2.2.2.2. Fasilitas Fisik ..................................... 287
Proposisi Minor 6 ............................................... 287
6.2.2.3. Struktur Birokrasi. .............................................. 288
Proposisi Minor 7 ............................................... 289
6.3. Proposisi Mayor...................................................................... 290
6.4. Model Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu ..... 290
6.4.1. Moderl Eksisting ........................................................... 290
xii
6.4.2. Model Rekomendasi .................................................... 292
BAB VII SIMPULAN DAN REKOMENDASI ..................................................
301
7.1. Simpulan .................................................................................. 301
7.1.1. Implementasi Kebijakan PTSP Provinsi Sumatera
Selatan .........................................................................
301
7.1.2. Aspek Pendukung dan Penghambat Implementasi
Kebijakan PTSP............................................................
303
7.1.3. Model Implementasi Kebijakan PTSP yang Diterapkan. 304
7.1.4. Model Implementasi Kebijakan PTSP yang
Direkomendasikan .....................................................
307
7.2. Rekomensasi Implementasi Kebijakan PTSP........................ 308
7.3. Implikasi dan Urgensi Penelitian............................................. 310
7.4. Kebauran Penelitian ............................................................... 313
7.5 Keterbatasan Penelitian ......................................................... 314
DAFTAR PUSTAKA. ...................................................................................
xiii
DAFTAR GAMBAR
1. Gambar 2.1 Sistem Kebijakan Publik .................................................. 76
2. Gambar 2.2 Formulasi Implementasi Kebijakan ................................. 87
3. Gambar 2.3 Ambigius Matland ........................................................... 97
4. Gambar 2.4 Diagram Dampak Langsung dan Tidak Langsung Dalam
Implementasi Kebijakan ....................................................................
103
5. Gambar 2.5 Area Perubahan Reformasi Birokrasi .............................. 117
6. Gambar 3.1 Kerangka Pikir Penelitian ................................................ 173
7. Gambar 3.2 Wawancara dengan Informan ......................................... 174
8. Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi Badan PTSP ......................... 188
9. Gambar 4.2 Sistem Pelayanan Online ................................................. 190
10. Gambar 4.3 Mekanisme Data Base Pelayanan ................................... 191
11. Gambar 5.1 Proses Implementasi Kebijakan.... .................................... 215
12. Gambar 5.2 Penerapan Standar Pelayanan ......................................... 223
13. Gambar 5.3 Peta Jalan Road Map Bidang Pelayanan Publik .............. 252
14. Gambar 5.4 Model Proses Pelayanan Perizinan .................................. 262
15. Gambar 5.5 Model Pendelegasian wewenang PTSP........................... 264
16. Gambar 6.1 Proses Penyusunan Standar Pelayanan .......................... 270
17. Gambar 6.2 Model Eksisting Pelayanan Terpadu Satu Pintu ............... 291
18. Gambar 6.3 Model Rekomendasi PTSP .............................................. 294
xiv
DAFTAR TABEL
1. Tabel 1.1 Manfaat PTSP .................................................................... 23
2. Tabel 2.1 Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu ................................ 40
3. Tabel 2.2. Jenis Kebijakan Publik ....................................................... 60
4. Tabel 2.3 Perencanaan Kebijakan ...................................................... 110
5. Tabel 2.4 Kerangka Teori Penelitian ................................................. 148
6. Tabel 2.5 Fenomena Penelitian .......................................................... 151
7. Tabel 4.1. Capaian Indikator Kinerja PTSP Provinsi Sumatera
Selatan ..............................................................................
199
8. Tabel 4.2. Komparasi Capaiuan Sasaran Renstra PTSP Provinsi
Sumatera Selatan ..............................................................
201
9. Tabel 4.3. Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
Provinsi Sumatera Selatan ...............................................
206
10. Tabel 4.4. Investasi Penanaman Modal Luar Negeri (PMA) Menurut
Provinsi .............................................................................
209
11. Tabel 5.1. Varian Model Kewenangan PTSP dan PTSA ................... 258
12. Tabel 6.1. Proposisi Mayor ................................................................ 290
xv
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran : 1 Panduan Wawancara
Lampiran : 2 Hasil wawancara dengan informan
Lampiran : 3 Daftar Singkatan
Lampiran : 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun
2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
Lampiran : 5 Sarana dan prasarana
Lampiran : 6 SOP Perizinan
Lampiran : 7 SOP Non Perizinan
Lampiran : 8 Matrik PP 97 Tahun 2014