PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIANOMOR : 41/Permentan/OT.140/3/2014

TENTANG

PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTANIANBERBASIS E-PLANNING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3Tahun 2003 telah ditetapkan kebijakan dan strateginasional pengembangan e-Government;

b. bahwa untuk mencapai perencanaan pembangunanpertanian yang terpadu, efektif, efisien, akuntabeldan transparan, diperlukan pedoman perencanaanpembangunan pertanian berbasis e-Planning;

c. bahwa dalam mendukung mekanisme perencanaandengan pendekatan bottom up planning dan top downpolicy, secara efektif dan efisien maka pengusulanproposal dari daerah dilakukan secara on-line melaluie-Proposal;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c sertaagar perencanaan pembangunan pertanian dapatberdayaguna dan berhasil guna, perlu menetapkanPedoman Perencanaan Pembangunan PertanianBerbasis E-Planning;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung JawabKeuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

2

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentangSistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005tentang Dana Perimbangan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4575);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004tentang Rencana Kerja Pemerintah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4405);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006tentang Tata Cara Penyusunan RencanaPembangunan Nasional (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2006 Nomor 97, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentangPelaporan Keuangan dan Kinerja InstansiPemerintah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010tentang Penyusunan Rencana Kerja dan AnggaranKementerian Negara/Lembaga (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5178);

12. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

13. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentangPembentukan dan Organisasi Kementerian Negarasebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013Nomor 125);

14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah NasionalTahun 2010- 2014;

3

15. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentangKedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negaraserta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi EselonI Kementerian Negara sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan PresidenNomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2013 Nomor 126);

16. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentangGrand Desain Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;

17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 83.1/Permentan/RC.110/12/2011 tentang Rencana StrategisKementerian Pertanian 2010-2014;

18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata KerjaKementerian Pertanian;

19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Pedoman PengembanganKawasan Pertanian;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentangKebijakan dan Strategi Nasional Pengembangane-Government;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMANPERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN BERBASISE-PLANNING.

Pasal 1

Pedoman Perencanaan Pembangunan Pertanian Berbasis E-Planningsebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuanbagi masing-masing unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian,Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPT Pusat), Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) lingkup pertanian Provinsi dan SKPD lingkup pertanianKabupaten/Kota dalam menyusun usulan proposal rencana program dankegiatan pembangunan pertanian.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut Pedoman ini dapat diatur dengan petunjuk teknismasing-masing Eselon-I di lingkungan Kementerian Pertanian.

Pasal 4

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Menteri ini dibebankanpada anggaran masing-masing Unit Kerja Eselon I di lingkungan KementerianPertanian.

4

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanMenteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 17 Maret 2014

MENTERI PERTANIANREPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

Diundangkan di Jakartapada tanggal 24 Maret 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIANOMOR : 41/Permentan/OT.140/3/2014TANGGAL : 17 Maret 2014

PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTANIANBERBASIS E-PLANNING

BAB IPENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam era reformasi dan otonomi daerah, Pemerintah terusmelakukan perubahan sesuai perkembangan zaman, antara lainberupa reformasi manajemen keuangan negara, reformasi birokrasimaupun reformasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran.Kementerian Pertanian telah menindaklanjuti berbagai reformasitersebut serta mengakomodasi kondisi yang ada,mengimplementasikan program dan kegiatan di lapangan, gunameningkatkan kinerja dalam mewujudkan hasil pembangunan,memberikan pelayanan berkualitas dan efisiensi pemanfaatansumberdaya.

Dalam membangun pertanian, aspek perencanaan masihmemerlukan pembenahan pada tingkat fleksibilitas maupunresponsibilitas terhadap lingkungan strategis, baik secara internaldan eksternal maupun terhadap skala prioritas dan fokus-fokuspembangunan. Untuk mewujudkan perencanaan dimaksud, dalamimplementasi diperlukan pendanaan, sumberdaya manusia dansarana/peralatan yang memadai, serta diperlukan perangkat sistemyang efektif, efisien dan transparan dalam pengelolaan perencanaan.

Dari sisi fasilitasi kemampuan APBN dihadapkan pada kompleksnyapermasalahan kebutuhan anggaran, karena setiap kegiatan yangdiusulkan daerah sebagian besar termasuk kegiatan prioritas, namunPemerintah belum mampu memfasilitasinya. Di sisi lain, targetkontribusi produksi pertanian di daerah diharapkan terus meningkat,sehingga diperlukan koordinasi dalam implementasi pembangunanpertanian baik di pusat maupun di daerah. Anggaran Pemerintahyang terbatas harus dimanfaatkan secara tepat sasaran untukmenggerakkan partisipasi masyarakat dan swasta dalampembangunan pertanian. Diperlukan pembenahan perencanaanmaupun langkah-langkah operasionalnya. Pembenahan aspekperencanaan ini diarahkan menuju pemanfaatan teknologi infomasiberbasis web. Sistem yang dibangun secara on-line untuk mengeloladata tabular dan spasial pada tingkat pusat dan daerah.

Perencanaan program, kegiatan dan pengalokasian anggaran agarefisien dan efektif perlu didukung dengan alat atau sarana yangdapat memberikan informasi yang akurat mengenai kondisi existingsuatu kawasan yang akan dibangun. Alokasi anggaran tersebutmencakup alokasi dana Konsentrasi, Dekonsentrasi, TugasPembantuan, Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian untukdisinkronkan dengan pendanaan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta investasi swasta/BUMN dan masyarakat.

2

Dalam rangka mengarahkan perencanaan pembangunan pertanian

secara efektif, efisien, terukur, akuntabel dan transparan;membangun sinergisme perencanaan antara Pusat dan daerah; serta

mengarahkan pengalokasian anggaran sehingga fokus pengembangan

kawasan berbasis spasial secara berkelanjutan maupun dalamrangka memberikan pelayanan dasar pembangunan pertanian, maka

diperlukan Pedoman Perencanaan Pembangunan Pertanian Berbasis

E-Planning.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam menyusunrencana pembangunan pertanian berbasis teknologi informasi.

2. Tujuan

a. meningkatkan pemahaman para perencana pembangunan

pertanian di Pusat dan daerah tentang perencanaan berbasis

teknologi informasi;

b. meningkatkan koordinasi dan keterpaduan perencanaan

pembangunan pertanian di Pusat, di daerah maupun antar

Pusat-daerah dengan memperkuat koordinasi perencanaan ditingkat Provinsi;

c. menjabarkan kebijakan pembangunan pertanian dan

pengembangan wilayah ke dalam program, kegiatan dan

alokasi anggaran pembangunan pertanian;

d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, ketertiban, akuntabilitas

dan transparansi dalam perencanaan pembangunan pertanian

berbasis teknologi informasi situs web; dan

e. meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan

pembangunan pertanian.

C. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai dari Pedoman ini meliputi:

a. meningkatnya kualitas perencanaan kebijakan pembangunan

pertanian dan pengembangan kawasan pertanian;

b. meningkatnya koordinasi dan keterpaduan perencanaanpembangunan pertanian;

c. meningkatnya kualitas rancangan program, kegiatan dan alokasi

anggaran pembangunan berbasis kawasan pertanian;

d. meningkatnya efisiensi, efektivitas, ketertiban, akuntabilitas,

transparansi serta perencanaan pembangunan pertanian melalui

teknologi informasi berbasis situs web; dan

e. meningkatnya kualitas pelaksanaan program dan kegiatan

pembangunan pertanian.

3

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman ini mencakup pengelolaan e-Planning,penyusunan dan penilaian proposal, pengoperasian aplikasi e-Proposal, dan pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan KawasanPertanian (SIKP).

E. PENGERTIAN

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Satuan Kerja pada Instansi Pemerintah adalah organisasi dalampemerintah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentudi bidang masing-masing atau bertugas melaksanakan satu ataubeberapa kegiatan dari satu program.

2. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satuatau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satu atau beberapaunit organisasi dalam satu atau beberapa instansi untukmencapai tujuan dan sasaran kebijakan serta memperolehalokasi anggaran.

3. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan olehsatu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian pencapaiansasaran terukur pada suatu program dan terdiri darisekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya (manusia,material, dana, teknologi) sebagai masukan (input) untukmenghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaantahunan yang memuat kerangka makro dan program-programpembangunan baik yang dilaksanakan langsung olehpemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorongpartisipasi masyarakat untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

5. Rencana Strategis Kementerian adalah dokumen perencanaanyang bersifat indikatif yang memuat program-programpembangunan baik yang dilaksanakan langsung olehpemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorongpartisipasi masyarakat untuk kurun waktu lima tahun.

6. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian (RKA-K) adalahdokumen perencanaan yang merupakan pedoman tugas bagipelaksanaan tugas kementerian dan merupakan penjabaran dariRKP dan rencana strategis kementerian yang bersangkutandalam satu tahun anggaran.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalahrencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujuioleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang masa berlakunya daritanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahunberkenaan.

8. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintahkepada gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepadaInstansi Vertikal di wilayah tertentu.

4

9. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yangdilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yangmencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangkapelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yangdialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepadadaerah untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajibanmelaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannyakepada yang menugaskan.

11. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBNyang dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semuapenerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugaspembantuan.

12. Unit Kerja Mandiri adalah unit organisasi di lingkungan instansipemerintah yang memiliki dan mengelola sendiri sumber dayaberupa sumber daya manusia, anggaran, serta sarana danprasarana yang ada di lingkungannya.

13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkatSKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerahprovinsi dan kabupaten/kota.

14. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah alokasi dari AnggaranPendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanaikegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerahdan sesuai dengan prioritas nasional.

15. DAK Bidang Pertanian adalah alokasi dari APBN kepadaProvinsi/Kabupaten/Kota tertentu untuk mendanai kegiataninfrastruktur/prasarana dasar bidang pertanian yang menjadiurusan Pemerintah Daerah dan sesuai dengan PrioritasNasional.

16. E-Planning adalah situs web (laman) yang dikembangkanKementerian Pertanian dalam rangka mewujudkan amanatReformasi Birokrasi. E-Planning Kementerian Pertanian memuatberbagai informasi peraturan perundang-undangan terkaitPerencanaan dan Penganggaran, Pedoman, Juklak/juknis,Musrenbangtan, Renja dan RKAKL Kementerian Pertanian,perencanaan kawasan, aplikasi e-Proposal dan lainnya.

17. E-Proposal adalah aplikasi untuk pengusulan dan penilaianproposal berbasis situs web (online) yang dikembangkanKementerian Pertanian guna memudahkan mengelola data daninformasi proposal secara efektif, efisien, akuntabel dantransparan.

18. Sistem Informasi Perencanaan Kawasan Pertanian yangselanjutnya disingkat SIKP adalah laman yang berisi informasimengenai data tabular dan spasial kawasan pertanian. SIKPmemuat data dan informasi yang dihimpun dari database padaaplikasi e-Proposal.

http://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Negarahttp://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Negarahttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerah

5

BAB IIPENGELOLAAN E-PLANNING

A. STRUKTUR DAN MUATAN E-PLANNING

E-Planning merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan e-Government yang dilaksanakan untuk mendukung terwujudnyapercepatan pelaksanaan reformasi birokrasi serta amanat reformasiperencanaan dan penganggaran. Pengelolaan e-Planning di lingkunganKementerian Pertanian mencakup penjelasan mengenai stuktur danmenu e-Planning, pengorganisasian e-Planning, mekanisme dan tatahubungan kerja e-Planning serta pengembangan SIKP.

Stuktur e-Planning meliputi hubungan antara SKPD kabupaten/kotalingkup pertanian, SKPD provinsi lingkup pertanian, Unit PelaksanaTeknis (UPT) Pusat dan Satuan Kerja (Satker) Pusat.

SKPD lingkup pertanian kabupaten/kota mengajukan usulan kegiatanyang akan didanai dari Dana Tugas Pembantuan dan DAK BidangPertanian. Usulan kegiatan yang diusulkan harus sesuai dengankondisi, potensi dan kebutuhan dari masing-masing daerah.

SKPD lingkup pertanian provinsi berperan sebagai koordinatorperencanaan yang akan mensinkronkan usulan-usulan kegiatankabupaten/kota dengan peraturan-peraturan daerah dan rencanastategis serta arah pengembangan wilayah di masing-masing provinsi.Selain berfungsi sebagai koordinator, SKPD lingkup pertanian provinsijuga berperan dalam memverifikasi usulan proposal dari SKPD lingkuppertanian kabupaten/kota dan selanjutnya proposal untuk diteruskankepada Kementerian Pertanian.

Kementerian Pertanian akan mengalokasikan anggaran untukkegiatan-kegiatan di kabupaten/kota serta provinsi denganmempertimbangkan keselarasan kegiatan di daerah dan kebijakanpembangunan pertanian di Pusat.

UPT Pusat mengajukan usulan proposal mencakup Belanja Pegawai,Belanja Barang dan Belanja Modal. Sedangkan Satker Pusat baikDirektorat/Pusat/Biro/Sekretariat (Eselon II Pusat) mencakup usulankegiatan yang mencakup Belanja Pegawai, Belanja Barang, BelanjaModal dan Bantuan Sosial.

B. PENGORGANISASIAN E-PLANNING

Untuk menunjang pelaksanaan e-Planning diperlukan sistempengorganisasian e-Planning di Kementerian Pertanian maupun diDaerah. Pengorganisasiaan ini bersifat ad-hoc untuk menjalankantugas koordinasi pengelolaan e-Planning. Struktur pengorganisasian e-Planning di Kementerian Pertanian diuraikan sebagai berikut:

1. Pada tingkat Kementerian Pertanian, organisasi pengelolaan e-Planning dibentuk Tim terdiri dari: Tim Pengarah, Tim Pelaksanadan Tim Teknis.

6

2. Tim Pengarah dengan anggota para pejabat eselon-I lingkupKementerian Pertanian dan diketuai oleh Sekretaris Jenderal. TimPengarah bertugas untuk memberikan arahan kepada TimPelaksana dalam kebijakan pengembangan perencanaan berbasise-Planning di tingkat Kementerian Pertanian agar dapat berjalandengan baik.

3. Tim Pelaksana dengan anggota terdiri dari Sekretaris InspektoratJenderal (Itjen), Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen), SekretarisBadan dan diketuai oleh Kepala Biro yang membidangiperencanaan. Tim Pelaksana bertugas untuk mengoperasionalkanarahan dan kebijakan Tim Pengarah, memberikan masukankepada Tim Teknis dalam pelaksanaan perencanaan berbasis e-Planning di tingkat Kementerian Pertanian.

4. Tim Teknis dengan anggota terdiri dari Kepala Bagian yangmembidangi perencanaan di masing-masing Eselon I lingkupKementerian Pertanian. Tim Teknis diketuai oleh Kepala Bagianyang membidangi penyusunan kebijakan, program dan wilayah.Tim Teknis bertugas menyusun substansi dan penyempurnaanstruktur pada sistem e-Planning, bertanggungjawab dalammensosialisasikan sistem e-Planning kepada user yaitu SKPDlingkup pertanian kabupaten/kota, SKPD lingkup pertanianprovinsi, UPT pusat dan Satker pusat dalam menerapkan sietemperencanaan berbasis web (e-Planning). Dalam menjalankantugasnya Kepala Bagian dibantu oleh Kepala Sub-bagian yangmembidangi program/kegiatan, pejabat fungsional dan staf yangkompeten mengelola perencanaan berbasis web (e-Planning) padamasing-masing Eselon-I.

5. Kepala Bagian yang membidangi perencanaan bertugas menyusunrancangan program dan kegiatan serta tahapan atau alurpengusulan program dan kegiatan. Sedangkan Kepala Bagian yangmembidangi evaluasi dan pelaporan bertugas untuk menyusunrekomendasi hasil evaluasi yang akan digunakan dalam prosesperencanaan.

6. Tim Teknis dalam menjalankan tugasnya berkonsultasi kepadaTim Pelaksana. Demikian juga Tim Pelaksana berkonsultasikepada Tim Pengarah.

7. Tim Teknis membuat laporan secara berkala kepada TimPelaksana, dan selanjutnya Tim Pelaksana membuat laporansecara berkala kepada Tim Pengarah.

8. Guna memperlancar pengelolaan e-Planning di tingkat Eselon-Idibentuk Tim Pengelola e-Planning dengan jumlah anggota danstruktur organisasi sesuai dengan kebutuhan masing-masingEselon-I.

Pengorganisasian e-Planning di daerah meliputi SKPD lingkupPertanian provinsi dan kabupaten/kota diatur lebih lanjut olehmasing-masing SKPD berkenaan.

7

C. MEKANISME DAN TATA HUBUNGAN KERJA E-PLANNING

Mekanisme dan tata hubungan kerja e-Planning merupakanmekanisme perencanaan di lingkup Kementerian Pertanian yangdidasarkan pada kewenangan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah, Program, kegiatan dan anggaran pembangunanpertanian dijabarkan sesuai dengan peta kewenangan Pemerintahdengan memberikan peluang lebih banyak kepada partisipasimasyarakat sebagai pelaku pembangunan.

Mekanisme perencanaan disusun dengan pendekatan top down policydan bottom up planning. Mekanisme bottom up planning diawalidengan need assessment di tingkat lapangan, dilanjutkan secaraberjenjang dibahas dalam forum musyawarah perencanaanpembangunan pertanian tingkat kabupaten/kota, selanjutnyadibahas di tingkat provinsi dan dibahas di tingkat pusat yang secararinci diuraikan sebagai berikut:

1. Penjaringan aspirasi di lapangan (need assessment)

a. Di tingkat lapangan (kelompoktani/desa/kelurahan/kecamatan) dilakukan perencanaan partisipatif dalamrangka menyusun rencana program dan anggaran kinerjapembangunan pertanian. Usulan rencana tersebut berasaldari petani, swasta, dan pemerintah daerah setempat.Usulan tersebut merupakan aspirasi terpadu yang didasarioleh kondisi nyata di lapangan. Penjaringan aspirasitersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepadamasyarakat untuk berpartisipasi dan terlibat dalam prosesperencanaan dan penganggaran. Partisipasi danketerlibatan tersebut dapat berupa ide, pendapat dan saran.

b. Identifikasi kebutuhan, potensi dan masalah lapangandilakukan dengan pengamatan di lapangan, diskusi denganstakeholder dan analisis data statistik. Berdasarkan hasilidentifikasi dapat dirumuskan rancangan kebutuhankegiatan dan anggaran.

2. Musrenbangtan tingkat kabupaten/kota

a. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian(Musrenbangtan) di tingkat kabupaten/kota merupakanwahana bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)lingkup pertanian dalam menyusun rencana program dananggaran kinerja pada tahun berikutnya. KegiatanMusrenbangtan untuk perencanaan tahun depandiharapkan sudah dilaksanakan pada akhir bulan Februarisampai awal dengan Maret.

8

b. Dalam forum Musrenbangtan ini dilakukan evaluasiterpadu terhadap usulan program maupun anggaran untukmenghasilkan suatu komitmen bersama mengenairancangan pembangunan pertanian di tingkatkabupaten/kota. Rancangan pembangunan tersebutmengacu pada kebijakan nasional, provinsi dan RPJMDkabupaten/kota. Untuk kesinambungan pembangunanpertanian perlu memperhatikan keterpaduan subsistem,subsektor dan sektor terkait serta sumber-sumberpembiayaan.

c. Fokus komoditas strategis/unggulan nasional mencakup 40jenis yaitu: (1) Tanaman Pangan: padi, kedele, jagung, ubikayu, ubi jalar, kacang hijau dan kacang tanah; (2)Tanaman Hortikultura: cabai, bawang merah, kentang,mangga, jeruk, manggis, salak, temulawak, dan tanamanhias (anggrek dan krisan); (3) Tanaman Perkebunan: kelapasawit, kelapa, kakao, kopi, lada, jambu mete, teh, tebu,karet, kapas, tembakau, cengkeh, jarak pagar, nilam, dankemiri sunan; dan (4) Peternakan: sapi potong, sapi perah,kerbau, kambing/domba, babi, ayam buras dan itik.Namun demikian diberikan keleluasaan bagi daerah untukmengembangkan komoditas spesifik lokasi (sepertikomoditas pala, sagu, kerbau, dan lainnya) dengan syaratadanya analisis dan justifikasi yang kuat dari daerahterhadap komoditas spesifik lokasi dimaksud sehinggabenar-benar layak untuk dikembangkan.

d. Pada dokumen hasil Musrenbangtan ini sudah memuat: (1)nama komoditas yang akan dikembangkan (maksimal tigakomoditas strategis/unggulan per sub-sektor perkabupaten/kota), (2) informasi masalah utama di kawasan,(3) potensi luas pengembangan, (4) target kontribusiproduksi kawasan terhadap produksi Provinsi ataunasional, serta (5) strategi pemecahan masalah denganpenentuan jenis kegiatan leverage atau pengungkit yangakan difasilitasi dengan anggaran pemerintah.

e. Agar pengembangan komoditas strategis/unggulan dapatdilaksanakan secara terprogram, terkoordinasi dan terpadu,perlu dirancang program penunjangnya secara tepat denganmemperhatikan kebutuhan dan kemampuan masyarakatserta potensi sumber daya dan kondisi sosial budayadaerah setempat. Program penunjang tersebut meliputipelayanan dasar atau fasilitasi antara lain: SDM, saranadan prasarana pertanian, pembiayaan dan investasipertanian, pengolahan dan pemasaran produk pertanian,pemantapan ketahanan pangan serta pemantapan sistemdan penguatan kelembagaannya.

f. Perencanaan dilakukan secara menyeluruh mencakupaspek hulu, on-farm, hilir dan jasa penunjangnya, dapatberupa kegiatan peningkatan produksi (mencakuppenyediaan benih/bibit, perbaikan pengelolaan lahan danair, penyediaan pupuk, penyediaan alsintan, dll),peningkatan diversifikasi pangan dan gizi , pengolahan danpemasaran, peningkatan kualitas SDM dan penyuluhan,serta kegiatan lainnya. Menghitung kebutuhan anggaranberupa nilai rupiah yang akan dibiayai dengan APBN sesuaidengan jenis belanjanya serta dukungan APBD.

9

3. Musrenbangtan Tingkat Provinsi

a. Musrenbangtan di Tingkat Provinsi ini merupakan wahanamenyusun rencana program dan anggaran pembangunanpertanian di tingkat provinsi. Kegiatan Musrenbangtanuntuk perencanaan tahun depan di tingkat provinsi inidiharapkan sudah dilaksanakan pada akhir bulan Februarisampai bulan Maret tahun berjalan.

b. Forum ini membahas usulan dari masing-masingkabupaten/kota yang mengacu pada kebijakan nasionaldan RPJMD Provinsi. Untuk memperoleh rancanganpembangunan yang mantap dan terarah perlu melibatkansub sektor dan sektor terkait, serta sumber-sumberpembiayaan.

c. Hasil Musrenbangtan Provinsi ini sudah memuat: (1)rekapitulasi daftar komoditas yang akan dikembangkankabupaten/kota, (2) rekapitulasi masalah utama dikawasan, (3) potensi luas pengembangan, (4) targetkontribusi produksi kawasan terhadap produksi Provinsiatau nasional, serta (5) strategi pemecahan masalah denganpenentuan jenis kegiatan leverage atau pengungkit yangakan difasilitasi dengan anggaran pemerintah.

d. Agar pengembangan komoditas strategis/unggulan dapatdilaksanakan secara terprogram, terkoordinasi dan terpadu,perlu dirancang program/kegiatan menyeluruh mencakupaspek hulu, on-farm, hilir dan jasa penunjangnya termasukedukasi, komunikasi dan informasi pertanian serta upayapemantapan ketahanan pangan dan gizi. Menghitungkebutuhan anggaran berupa nilai rupiah yang akan dibiayaidengan APBN sesuai dengan jenis belanjanya sertadukungan APBD.

4. Musrenbangtannas dan Musrenbangnas

Musyarawah Perencanaan Pembangunan Pertanian nasional(Musrenbangtannas) dan Musyawarah PerencanaanPembangunan Nasional (Musrenbangnas) merupakan wahanakoordinasi dan sinkronisasi yang mengarah kepada kebijakannasional dengan mengacu kepada RPJMN dan Rencana KerjaPemerintah serta Rencana Strategis K/L.

Kegiatan Musrenbangtannas dilaksanakan oleh KementerianPertanian pada bulan April/Mei setiap tahunnya denganmemperhatikan waktu, tema, agenda dan kebijakanMusrenbangnas yang diselenggarakan oleh Bappenas.

Melalui forum Musrenbangtannas ini diperoleh isu-isu pokokpembangunan pertanian di daerah yang selanjutnya dijadikanbahan masukan dalam menentukan arah kebijakanpembangunan pertanian nasional ke depan. Di samping itu, didalam forum ini pula dibahas usulan-usulan pembangunanPertanian di kabupaten/kota yang telah dikonsolidasikan olehProvinsi menjadi satu usulan Pembangunan Pertanian Provinsi.Proses penyusunan rencana program dan kegiatanpembangunan pertanian terangkum dalam Bagan 2-1.

10

Bagan 2-1.Penyusunan Rencana, Program dan Anggaran

Pembangunan Pertanian.

Mengacu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan PemerintahNomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah,Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 juncto PeraturanPemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RencanaKerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, maka agendaperencanaan tahunan pembangunan pertanian terangkum dalamTabel 2.1.

Tabel 2.1. Agenda Perencanaan Tahunan Pembangunan Pertanian

No Kegiatan Waktu

1 Pedum, Juklak, Juknis Desember-Januari

2 Sosialisasi, Asistensi Rencana Operasional Desember-Januari

3 Pembinaan, Pemantauan, Pengendalian Maret-Desember

4 Musrenbangtan Tingkat Kabupaten/Kota Pertengahan Februari

5 Musrenbangtan Tingkat Provinsi Akhir Februari/ Maret

6 Penetapan Pagu Indikatif Maret

7 Musrenbangtan Nasional April-Mei

8 Musyawarah Perencanaan Anggaran Juni-Juli

Rancangan ProgramKementerian Pertanian

KebijakanNasional

KebijakanKementerian

Rancangan KegiatanPembangunan Pertanian

Rancangan KegiatanProvinsi

Musrenbangtan Tingkat Kabupaten/Kota

Musrenbangtan Tingkat Provinsi

Musrenbangtan Nasional

Rancangan KegiatanKabupaten/Kota

IdentifikasiSumber Daya

AnalisisPeluang/Manfaat

Prioritas

11

9 Penetapan Pagu Anggaran Juni-Juli

10Penyusunan RKA-KL mengacu PaguAnggaran

Juni-Juli

11 Penelaahan/Penelitian RKA-KL Juni-Juli

12 Penyiapan Bahan Nota Keuangan Juni-Juli

13 Nota Keuangan & RUU RAPBN Agustus

14 Penetapan Alokasi Anggaran September-Oktober

15 Penetapan RAPBN Oktober

16 Penelaahan RKA-KL (Alokasi Anggaran) November

17 Penetapan Perpres Rincian RAPBN November

18 Penelaahan DIPA-SP-RKA Desember

19 Penerbitan DIPA-SP-RKA Akhir Desember

D. APLIKASI E-PROPOSAL

Aplikasi e-Proposal merupakan salah satu bagian dari e-Planning yangmenunjang proses perencanaan dan penganggaran yang akuntabel,transparan, efektif dan efisien di Kementerian Pertanian. Dalamrangka meningkatkan kualitas dari proposal yang diajukan oleh SKPDlingkup pertanian Kabupaten/Kota, maka dalam e-Proposal dilengkapidengan format data base sampai pada level kecamatan dankelompoktani/gapoktan. Data base ini berisi kondisi exsistingpertanian per subsektor dimana setiap SKPD lingkup pertaniankabupaten/kota yang akan mengusulkan proposal diharuskan mengisidata base level kecamatan sesuai dengan sub sektor yangditanganinya. Data base ini kemudian akan digunakan untukmemperkuat sistem perencanaan pembangunan kawasan pertanianyang memanfaatkan data tabular dan dioverlay di atas data spasial.Informasi ini akan disajikan secara lebih lengkap, terperinci dan utuhpada situs web SIKP yang juga merupakan bagian dari e-Planning.

Pola penentuan seleksi Calon Petani/Calon Lokasi (CP/CL) kegiatanyang dibangun Kementerian Pertanian diarahkan secara bertahapmenuju kepada pola tertutup, dimana setiap SKPD lingkup pertaniankabupaten/kota pengusul e-Proposal diharuskan setelah diterbitkanDIPA, agar menseleksi CP/CL di setiap kegiatan mengacu pada usulancalon penerima manfaat yang ada di dalam data base e-Proposal.Seleksi CP/CL dilakukan terhadap kelompoktani atau gabungankelompok tani yang telah terdaftar dalam e-Proposal.

Dengan adanya sistem seleksi CP/CL pola tertutup ini memerlukanperan SKPD yang membidangi penyuluhan kabupaten/kota untuklebih aktif mengkoordinasikan penyuluh agar mengidentifikasikelompok tani dan gabungan kelompok tani yang ada di wilayahkerjanya. Sistem tertutup ini memerlukan data base kelompok tanidan gabungan kelompok tani yang dihimpun oleh SKPD yangmembidangi penyuluhan kabupaten/kota. Sistem seleksi CP/CLsecara tertutup ini diterapkan secara bertahap agar perencanaankegiatan dapat lebih tepat sasaran dan dapat dipantau serta dievaluasidengan lebih baik.

12

BAB IIIPENYUSUNAN DAN PENILAIAN PROPOSAL

Penyusunan e-Proposal diawali dengan proses pengiriman proposalmelalui e-Proposal yang disusun oleh SKPD yang dimulai dari levelkabupaten/kota, provinsi dan UPT-Pusat serta Satker Pusat.

SKPD lingkup pertanian provinsi dan kabupaten/kota agar mengisiproposal sesuai kebutuhan daerah dengan memperhatikan pengembangankawasan pertanian yang ada pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor50/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Pedoman PengembanganKawasan Pertanian. Selain itu, juga memperhatikan pelayanan dasarpertanian yang dibutuhkan oleh daerah dalam pembangunan pertaniandan pangan bagi SKPD yang menangani tugas dan fungsi pelayanantersebut.

Pengusulan proposal dari UPT Pusat dan Satker Pusat lingkupKementerian Pertanian harus memperhatikan kebutuhan UPT sertakinerja UPT dan Satker Pusat tahun sebelumnya.

Untuk melaksanakan penyusunan e-Proposal sesuai dengan program dankegiatan pembangunan pertanian yang diemban oleh masing-masingEselon-I lingkup Kementerian Pertanian, maka Eselon-I membuatpetunjuk penyusunan e-Proposal sesuai dengan kebijakan, program dankegiatan pembangunan pertanian yang dilaksanakan.

A. PENYUSUNAN E-PROPOSAL

Penyusunan e-Proposal terdiri dari e-Proposal SKPD kabupaten/kotayang diusulkan oleh SKPD kabupaten/kota lingkup pertanian, e-Proposal SKPD lingkup Provinsi, e-Proposal UPT pusat dan e-ProposalSatker Pusat.

1 . e-Proposal SKPD Kabupaten/Kota

Proposal kabupaten/kota ini merupakan proposal terpenting danmerupakan basis rancangan kegiatan pembangunan pertanianmengingat tumpuan pembangunan pertanian berada danberbasis di daerah (kabupaten/kota) dengan pendekatankawasan.

Proposal kabupaten/kota disusun oleh SKPD lingkup pertaniankabupaten/kota mencakup: (1) informasi profil SKPD, (2) database umum, (3) data base level kecamatan, (4) narasi proposal (5)pengusulan kegiatan dan anggaran (6) pengusulan kegiatan dananggaran APBN dan DAK bidang pertanian kabupaten/kota (7)penerima manfaat disetiap sub kegiatan serta (8) Data basespesifik. Setiap proposal yang diajukan untuk satu komoditasakan diterbitkan satu nomor register proposal tersebut.

Informasi yang dimuat ke dalam profil SKPD berupa: nama SKPD,alamat, nomor telepon/fax, e-mail, nama Kepala SKPD danlainnya. SKPD pengusul juga diwajibkan untuk memilih subsektor yang ditangani. Sub sektor yang ditangani oleh setiapSKPD ini yang akan menentukan komoditas yang dapatdiusulkan. Informasi profil SKPD ini diperlukan sebagai identitasdari pengusul proposal.

13

Sedangkan bagi SKPD yang tidak menangani komoditas, akanmenetapkan pilihan lainnya berupa pelayanan dasar pertanianantara lain: penyuluhan, ketahanan pangan, karantina danlainnya.

Data base umum, data base level kecamatan, data base spesifikdan data kinerja diperlukan bagi para penilai dan perencana baikdi Pusat maupun daerah guna melihat dan memperolehgambaran umum daerah, mengetahui kondisi saat ini,menganalisis potensi maupun prospek pertanian di wilayah.

Khusus untuk data base level Kecamatan, merupakan data baseyang harus diisi oleh SKPD pengusul berdasarkan sub sektoryang ditangani oleh masing-masing SKPD. Bagi SKPD yangmenangani Tanaman Pangan dan Hortikultura maka akandiminta untuk mengisi data base level kecamatan bidangTanaman Pangan, Hortikultura, Prasarana dan Sarana Pertaniandan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. Bagi SKPD yangmenangani Perkebunan maka akan diminta untuk mengisi database level kecamatan bidang Perkebunan, Prasarana dan SaranaPertanian dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. BagiSKPD yang menangani Peternakan maka akan diminta untukmengisi data base level kecamatan bidang Peternakan, Prasaranadan Sarana Pertanian dan Pengolahan dan Pemasaran HasilPertanian. Bagi SKPD yang menangani Ketahanan Pangan danPenyuluhan maka diminta untuk mengisikan data base levelkecamatan bidang ketahanan pangan dan penyuluhan.

Bagi SKPD yang menangani bidang teknis (Tanaman Pangan,Hortikultura, Perkebunan, Peternakan) diharuskan mengisi datalevel kecamatan untuk setiap komoditas yang ada di masing-masing bidang.

Narasi pada proposal memuat berbagai data dan informasimengenai jenis komoditas yang akan dikembangkan ataupelayanan dasar pertanian yang diemban mencakup tujuan,masalah, potensi kawasan, potensi pengembangan, prospekpengembangan, strategi, kegiatan prioritas, indikator kinerja dananalisis resiko.

Pengusulan kegiatan dan anggaran berisi pemilihan sub sektordari komoditas atau pelayanan dasar yang akan diusulkan,sumber pendanaan, pola pendanaan, jenis kegiatan/subkegiatan, volume, dan satuan biaya. Sub sektor yang dapat dipilihuntuk pengajuan kegiatan merupakan sub sektor yang sesuaidengan bidang yang ditangani SKPD Pengusul.

Proposal dari SKPD lingkup pertanian kabupaten/kota ditujukanke Kementerian Pertanian mencakup seluruh kegiatan lintaskegiatan lintas Eselon I. Menu Kegiatan yang dapat dipilihmencakup beberapa kegiatan besar seperti kegiatan hulu, on-farm, hilir, dan penunjang.

14

DatabaseWilayah

Data UmumData Spesifik

Kinerja KawasnKinerja FisikKinerja Keu

Fokus, Lokus,Skala Prioritas,

Berdampak

KinerjaKegiatan

MuatanProposal

SKPDKab/Kota

SKPDProvinsi

SekretariatRoren

WEBSITE www.pertanian.go.id/eplanning

Tingkat Kab/kota

Tingkat Provinsi

Tingkat Pusat website

TimIndenpent Tim

Tim PerencEselon I

UPT-PUSAT

e-proposal

Back-upe-proposal

e-proposal

e-proposal

TIMIndependet

rovinsi

e-proposal

verifikasiVerifikai

Kab/kota

ProfilSKPD

Eselon IIPusat

Penerima manfaat harus disertakan dalam setiap pengusulan subkegiatan. Penerima manfaat dapat berupa kelompoktani dangapoktan yang telah dikukuhkan dan sudah terdaftar padaaplikasi e-Proposal. Hal ini ditujukan untuk mendukung prosesseleksi CP/CL dengan pola tertutup.

Proposal SPKD lingkup pertanian kabupaten/kota diajukanuntuk memperoleh alokasi APBN Kementerian Pertanian.Komoditas yang diusulkan untuk dibiayai melalui APBN dibatasidengan ketentuan maksimal tiga komoditas per subsektor.Sehingga proposal untuk subsektor tanaman pangan maksimaltiga komoditas, demikian juga maksimal tiga komoditas untuksubsektor hortikultura, perkebunan maupun peternakan.

Proposal yang diusulkan harus mencerminkan keterpaduankegiatan serta menyertakan data dukung berupa data basepotensi wilayah masing-masing. Selain itu proposal yangdiusulkan diharapkan sudah merupakan hasil dari Musrenbangatau Musrenbangtan yang telah dilakukan di kabupaten/kota.

Batas waktu pengajuan proposal mulai bulan Januari dandiharapkan dapat diselesaikan pada 31 Maret setiap tahunnya.Namun batas waktu tersebut dapat diperpanjang sampai denganOktober setiap tahunnya untuk mengakomodir usulan-usulanyang berkembang pada proses perencanaan.

Secara singkat mekanisme pengusulan dan penilaian e-Proposaldari kabupaten/kota disajikan pada Bagan 3.1.

Bagan 3.1.Mekanisme Usulan e-Proposal Kementerian Pertanian

Berdasarkan proposal yang telah dikirim oleh SKPDkabupaten/kota, maka setiap SKPD kabupaten/kota dapatmemantau status proposal, guna mengkonfirmasi sejauh manaproposal sudah diterima Provinsi, diverifikasi oleh Provinsimaupun telah dinilai oleh Tim Pusat.

15

2. e-Proposal SKPD lingkup Provinsi

Proposal Provinsi disusun oleh SKPD lingkup pertanian di provinsiuntuk pengajuan dana Dekonsentrasi dan kegiatan teknis sesuaitugas dan fungsinya. Kegiatan teknis pertanian di provinsi dapatberupa pengembangan sistem perbenihan, penanganan organismepengganggu tanaman atau kesehatan hewan yang ditangani oleh unitpelaksana teknisnya. Pengajuan proposal dari provinsi harusmempertimbangkan kebutuhan, ketersediaan SDM dan teknologiserta potensi wilayah.

Setiap SKPD lingkup pertanian provinsi dapat mengusulkan kegiatanoperasional provinsi dalam rangka menjalankan tugas sebagai wakilpemerintah di provinsi, kegiatan koordinasi mulai dari koordinasiperencanaan, pelaksanaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi,pelaporan, usulan kegiatan teknis UPTD provinsi dan usulankegiatan DAK bidang pertanian provinsi dan lainnya.

SKPD lingkup pertanian provinsi tidak menyusun proposal untukkegiatan teknis dan pengembangan kawasan kabupaten/kota yangnantinya akan didanai dengan pola tugas pembantuankabupaten/kota maupun tugas pembantuan provinsi untuk kegiatandi kabupaten/kota. Penilaian proposal provinsi dilakukan oleh TimPusat dengan parameter yang terukur dan kuantitatif.

Sebelum mengisikan narasi proposal serta pemilihan kegiatan, agarSKPD lingkup pertanian provinsi terlebih dulu meng-input: informasinama SKPD provinsi, data base, dan kinerja SKPD. Prinsip dasarmeng-input proposal provinsi sama dengan proses meng-inputproposal kabupaten/kota.

Apabila SKPD provinsi sudah selesai meng-input proposal, kemudiandilakukan pengiriman proposal ke pusat secara on-line. Batas waktupengajuan proposal melalui aplikasi e-Proposal ini mulai bulanJanuari dan diharapkan selesai pada 31 Maret setiap tahunnya.

3. e-Proposal UPT Pusat

(UPT Pusat menyusun usulan kegiatan yang akan diajukan kepadaEselon-I yang membina masing-masing UPT Pusat. Usulan kegiatandari UPT Pusat harus mencerminkan kebutuhan dari masing-masingUPT dengan mencermati kondisi UPT baik fisik maupun nonfisik,kinerja serta rencana pengembangan ke depan.

Sebelum meng-input isi proposal, agar Satker UPT-Pusat terlebih dulumeng-input: informasi UPT-Pusat, data base, dan kinerja UPT-Pusat.Prinsip dasar meng-input proposal UPT-Pusat ini sama dengan prosesmeng-input proposal kabupaten/kota maupun proposal provinsi.

Apabila sudah selesai meng-input proposal, kemudian dilakukanpengiriman proposal ke pusat secara on-line. Batas waktu pengajuanproposal melalui aplikasi e-Proposal ini mulai bulan Januari dandiharapkan selesai pada 31 Maret setiap tahunnya. Penilaian proposaldari UPT-Pusat ini dilakukan Tim Pusat dengan menggunakanparameter yang terukur dan kuantitatif.

16

4. e-Proposal Satker Pusat

Satker Pusat yang terdiri dari Direktorat/Pusat/Biro/Sekretariat(Eselon II Pusat) hanya memiliki satu username dan password. SatkerPusat mengajukan proposal yang mencakup usulan kegiatan Satkeryang bersangkutan diantaranya berisi mengenai belanja pegawai,belanja barang, belanja modal dan belanja sosial. Usulan kegiatandari Satker Pusat harus mencerminkan kebutuhan dari masing-masing satker dengan mencermati evaluasi serapan anggaran tahunsebelumnya serta efektivitas kegiatan yang telah dilaksanakansebelumnya. Khusus Inspektorat Jenderal proes entry e-ProposalSatker dilakukan dan dikoordinasikan oleh Sekretariat InspektoratJenderal.

Prinsip dasar meng-input proposal Satker Pusat ini sama denganproses meng-input proposal kabupaten/kota, proposal provinsimaupun UPT-Pusat.

Apabila sudah selesai meng-input proposal, kemudian dilakukanpengiriman proposal ke server secara on-line. Batas waktu pengajuanproposal melalui aplikasi e-Proposal ini mulai bulan Januari dandiharapkan selesai pada 31 Maret setiap tahunnya. Penilaian proposaldari Satker Pusat ini dilakukan Tim Pusat dengan menggunakanparameter yang terukur dan kuantitatif.

B. Penilaian e-Proposal

Setelah dilakukan pengentrian proposal dan pengiriman proposalsecara on-line oleh masing-masing SKPD lingkup pertaniankota/kabupaten, SKPD lingkup pertanin provinsi, UPT Pusat danSatker Pusat tahap selanjutnya adalah dilakukan penilaian terhadapproposal yang telah terkirim. Adapun proses penilaian e-Proposaldapat dijelaskan sebagai berikut:

1. e-Proposal SKPD lingkup pertanian kabupaten/kota

Setelah e-Proposal dikirim ke provinsi, maka petugas SKPD lingkuppertanian provinsi yang membidangi pembinaan terhadap SKPDkabupaten/kota dengan tugas dan fungsi yang sama danmembidangi perencanaan melakukan verifikasi terhadap proposaldimaksud.

Verifikasi oleh Tim tingkat provinsi terhadap proposal yangdiusulkan oleh SKPD kabupaten/kota ini dimaksudkan untukmelihat kesesuaian isi proposal dengan kebijakan provinsi antaralain mencakup kesesuaian proposal dengan: (1) kebijakan RPJMDProvinsi, (2) RTRW Provinsi, (3) pengembangan kawasan provinsi,(4) program prioritas provinsi, (5) sasaran utama provinsi serta (6)memverifikasi kelengkapan data base kabupaten/kota serta database level kecamatan.

Tim verifikasi di provinsi diperkenankan menulis catatan-catatanberkaitan dengan proposal, misal catatan: data kelompoktanisasaran yang diusulkan belum diisi, narasi proposal belumlengkap, data base dari kabupaten/kota belum lengkap danlainnya. Catatan yang disampaikan oleh Tim verifikasi provinsi inisangat berguna bagi Tim Pusat untuk menjadi perhatian dalammelakukan penilaian e-Proposal.

17

Di samping memberikan catatan, Tim verifikasi Provinsi juga diberikewenangan untuk meng-edit proposal yang diajukan oleh SKPDkabupaten/kota. Edit proposal ini ditujukan untukmenyempurnakan database sesuai dengan data valid yang dimilikioleh Tim verifikasi Provinsi.

Setelah Tim verifikasi provinsi melakukan verifikasi, selanjutnyamengirim hasil verifikasi tersebut ke pusat secara online. Hasilverifikasi dari provinsi ini akan dijadikan salah satu dasar dalampenilaian tingkat pusat.

Penilaian proposal di tingkat pusat dilakukan oleh Tim pusat.Penilaian proposal berdasarkan aspek, indikator, bobot dan skoryang telah disepakati oleh Tim. Kriteria aspek penilaian, bobot danskor penilaian ini bersifat umum dan bisa dimodifikasi sesuaikebutuhan penilaian oleh Tim. Penilaian yang dilakukan oleh Timdimaksudkan untuk menilai kualitas proposal yang diajukan olehSKPD lingkup pertanian kabupaten/kota. Tugas Tim Pusatterbatas menilai proposal, sedangkan penentuan alokasi danbesaran anggaran terhadap proposal dimaksud akan dibahas lebihlanjut pada tingkat pimpinan minimal level Eselon-1 KementerianPertanian.

2. e-Proposal SKPD lingkup pertanian provinsi

e-Proposal dari SKPD lingkup pertanian provinsi yang telah dikirmke Pusat akan dilakukan penilaian oleh Tim Pusat. Penilaianproposal berdasarkan aspek, indikator, bobot dan skor yang telahdisepakati oleh Tim. Kriteria aspek penilaian, bobot dan skorpenilaian ini bersifat umum dan bisa dimodifikai sesuai kebutuhanpenilaian oleh Tim. Penilaian yang dilakukan oleh Timdimaksudkan untuk menilai kualitas proposal yang diajukan olehSKPD lingkup pertanian provinsi. Tugas Tim Pusat terbatas menilaiproposal, sedangkan penentuan alokasi dan besaran anggaranterhadap proposal dimaksud akan dibahas lebih lanjut padatingkat pimpinan minimal level Eselon-1 Kementerian Pertanian.

3. e-Proposal UPT Pusat

Penilaian e-Proposal UPT Pusat akan dilakukan dengan Tim Pusatdengan mempertimbangkan berbagai kelengkapan data pendukungproposal seperti kebutuhan UPT, kondisi UPT saat ini serta kinerjaUPT Pusat yang bersangkutan. Tim Pusat hanya berwenangmemberikan penilaian terhadap proposal sedangkan keputusanpengalokasian anggaran dari APBN Kementerian Pertaniansepenuhnya menjadi wewenang pimpinan.

4. e-Proposal Satker Pusat

Penilaian e-Proposal Satker Pusat akan dilakukan oleh Tim Pusatdengan menggunakan parameter yang terukur dan kuantitatiftermasuk di dalamnya memasukan unsur kinerja tahunsebelumnya. Tim Pusat hanya berwenang memberikan penilaianterhadap proposal, sedangkan keputusan pengalokasian anggarandari APBN Kementerian Pertanian sepenuhnya menjadi wewenangpimpinan.

18

BAB IVPENGOPERASIAN APLIKASI e-PROPOSAL

A. AKSES APLIKASI E-PROPOSAL

Aplikasi e-Proposal dapat diakses pada lamanwww.pertanian.go.id/eplanning dan data proposal akan disimpanpada server Kementan. Untuk mengisi formulir proposal secaraelektronik dibutuhkan sistem sebagai berikut: koneksi ke internet,perangkat lunak (software) browser (internet explorer 7+, mozilafirefox 2+, Opera 9+, dan Safari 2+) dengan mengakses ke situs web:dengan contoh disajikan pada Gambar 4.1.

Gambar 4.1. Situs web www.pertanian.go.id/eplanning

B. PENGATURAN USERNAME DAN PASSWORD

Satu username dan satu password diberikan kepada satu SKPDlingkungan pertanian kabupaten/kota, SKPD lingkup pertanianProvinsi, UPT-Pusat, Eselon-II dan Eselon-1 lingkup KementerianPertanian. Untuk akses pada e-Proposal diharuskan masing-masingunit kerja melakukan login dengan username dan password sendiri.

Username dan password ini menjadi milik unit kerja, sehinggadisarankan bagi SKPD lingkup pertanian provinsi dankabupaten/kota agar password dikelola oleh Sekretaris SKPD atauKasubag Perencanaan dan tidak diperkenankan masing-masingbidang/subdin memiliki password sendiri. Hal ini dimaksudkan agarproses penyusunan proposal dapat terkoordinir dan merupakan satu-kesatuan proposal dalam satu SKPD atau satker. Tidakdiperkenankan masing-masing bidang/subdin mengusulkan proposalsendiri tanpa berkoordinasi dengan Sekretaris SKPD.Penangungjawab proposal termasuk pengelolaan username danpassword adalah Kepala SKPD atau Kepala Satker.

Guna meningkatkan kualitas proposal disarankan agar antar SKPDlingkup pertanian dalam satu kabupaten/kota atau dalam satutingkat provinsi melakukan koordinasi lintas SKPD (koordinasihorizontal), demikian juga agar dilakukan koordinasi antarakabupaten/kota dengan provinsi (koordinasi vertikal).

http://www.pertanian.go.id/eplanning

19

C. LANGKAH PENGOPERASIAN PENGUSULAN E-PROPOSAL

1. Langkah Pengoperasian E-Proposal Dari Kabupaten/Kota

Langkah-langkah pengoperasian e-Proposal dari kabupaten/kotadapat dijelaskan sebagai berikut:

a. e-Proposal dapat diakses pada alamat:http://www.pertanian. go.id/eplanning.

b. Untuk memulai entry aplikasi e-Proposal dengan caramemasukan username dan password dengan benar sesuaidengan yang diberikan Petugas admin.

c. Meng-entry e-Proposal dilakukan dengan tahapan:

1) mengisi profil SKPD secara lengkap.2) mengisikan data base umum atau mengedit data base

umum bagi SKPD yang telah pengusulkan e-Proposaltahun sebelumnya.

3) mengentry data base level kecamatan sesuai dengan subsektor yang ditangani SKPD.

4) mengisikan narasi proposal.5) mengisikan usulan kegiatan, sub kegiatan serta usulan

anggaran.6) mengisikan calon penerima manfaat pada setiap sub

kegiatan yang diusulkan.7) mengisikan data spesifik level kabupaten atau mengedit

data spesifik level kabupaten/kota bagi SKPD yang telahmengusulkan e-Proposal tahun sebelumnya.

Data base umum, data base spesifik level kabupaten dan database level kecamatan yang harus diisi oleh SKPD lingkuppertanian kabupaten/kota mengacu kepada form yang telahdisiapkan oleh Pusat. Pengisian data base baik levelkabupaten/kota maupun level kecamatan merujuk pada sumberdata resmi tahun terakhir.

d. Menyimpan usulan kegiatan dan mengirimkan ke SKPDlingkup pertanian provinsi. Setelah semua data-data yangdiperlukan telah diisikan, maka usulan kegiatan disimpandan selanjutnya dikirimkan secara on-line ke SKPD lingkuppertanian provinsi untuk diproses lebih lanjut.

e. Setelah proposal kabupaten/kota terkirim ke SKPD lingkuppertanian provinsi, berarti pada server KementerianPertanian sudah tersimpan back-up e-Proposal dari SKPDlingkup pertanian kabupaten/kota dimaksud.

f. Apabila SKPD lingkup pertanian kabupaten/kotamenghendaki perbaikan/revisi terhadap data-data e-Proposal, maka dapat dilakukan perbaikan melalui menuedit yang terdapat pada aplikasi e-Proposal. Proses edit agarmemperhatikan waktu batas akhir penyampaian e-Proposal.

http://www/

20

2. Langkah Pengoperasian E-Proposal dari SKPD Provinsi

Pada prinsipnya pengoperasian e-Proposal SKPD lingkup pertanianprovinsi sama dengan pengoperasian e-Proposal SKPD lingkuppertanian kabupaten/kota. Perbedaan antara proposal yang diajukanoleh SKPD lingkup pertanian kabupaten/kota dengan proposal yangdiajukan oleh SKPD lingkup pertanian provinsi adalah jika proposalyang diajukan SKPD lingkup pertanian kabupaten/kota melaluiverifikasi oleh Tim Verifikasi Provinsi, sedangkan proposal yangdiajukan oleh SKPD lingkup pertanian provinsi tidak dilakukanverifikasi oleh Tim Verifikasi Provinsi, melainkan langsung diajukanke Pusat.

Langkah-langkah pengoperasian e-Proposal dari SKPD lingkuppertanian provinsi dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. e-Proposal dapat diakses pada alamat:http://www.pertanian.go. id/eplanning.

b. Untuk memulai entry aplikasi e-Proposal dengan caramemasukan username dan password dengan benar sesuaidengan yang diberikan Petugas admin.

c. Meng-entry e-Proposal dilakukan dengan tahapan:

1) mengisi profil SKPD secara lengkap.2) mengisikan data base umum atau mengedit data base

umum bagi SKPD yang telah pengusulkan e-Proposal tahunsebelumnya.

3) mengisikan narasi proposal.4) mengisikan usulan kegiatan, sub kegiatan serta usulan

anggaran.5) mengisikan data spesifik level provinsi atau mengedit spesifik

level provinsi bagi SKPD yang telah pengusulkan e-Proposaltahun sebelumnya.

d. Menyimpan usulan kegiatan dan mengirimkan secara on-line kePusat untuk diproses lebih lanjut.

e. Setelah proposal SKPD lingkup pertanian provinsi terkirim kePusat, berarti pada server Kementerian Pertanian sudahtersimpan back-up e-Proposal dari SKPD lingkup pertanianprovinsi dimaksud.

f. Apabila SKPD lingkup pertanian provinsi menghendakiperbaikan/revisi terhadap data-data e-Proposal, maka dapatdilakukan perbaikan melalui menu edit yang terdapat padaaplikasi e-Proposal. Proses edit agar memperhatikan waktu batasakhir penyampaian e-Proposal.

3. Langkah Pengoperasian E-Proposal UPT Pusat

UPT Pusat ini merupakan unit kerja UPT Kementerian Pertanianyang berada di daerah. Eselon-I yang membawahi UPT Pusat diKementerian Pertanian antara lain: Badan Karantina Pertanian,Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaPertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian maupunUPT Pusat dari Direktorat Jenderal yang ada di lingkup KementerianPertanian.

21

Pada aplikasi e-Proposal UPT Pusat menggunakan format aplikasi e-Proposal yang ada. Proses pengajuan e-Proposal dilakukan samadengan proses pengajuan proposal SKPD lingkup pertanian provinsi.

Dibawah ini disajian contoh proses pengisian propsoal oleh UPTPusat sebagai berikut:

a. e-Proposal dapat diakses pada alamat: http://www.pertanian.go.id/eplanning.

b. Sebelum penyiapan e-Proposal, UPT Pusat harus login sesuaidengan username dan password yang diberikan Petugas admin.

c. Meng-entry usulan dilakukan dengan tahapan:

1) UPT Pusat yang akan mengajukan proposal wajib mengisisecara lengkap informasi data UPT Pusat.

2) mengisikan data base spesifik dan usulan proposal.3) mengisikan usulan proposal UPT Pusat dengan lengkap. Data-

data yang harus diisi antara lain mengenai status kegiatan,pemilihan kegiatan dan sub kegiatan yang akan diusulkan.

d. UPT Pusat yang telah mengajukan e-Proposal dapat memantaustatus perjalanan e-Proposal dengan fasilitas menu status padaaplikasi.

e. Setelah proposal terkirim ke Pusat, berarti pada serverKementerian Pertanian sudah tersimpan back-up e-Proposal dariUPT Pusat dimaksud.

f. Apabila menghendaki perbaikan/revisi terhadap data-data e-Proposal, maka dapat dilakukan perbaikan melalui menu edityang terdapat pada aplikasi e-Proposal. Proses edit agarmemperhatikan waktu batas akhir penyampaian e-Proposal.

D. Pengoperasian Verifikasi E-Proposal Kabupaten/Kota Di TingkatProvinsi

SKPD lingkup pertanian provinsi selaku penerima proposal dariSKPD lingkup pertanian kabupaten/kota, melakukan tindakanverifikasi terhadap proposal dimaksud. Verifikasi dilakukan oleh TimVerifikasi yang dibentuk guna melihat tingkat kesesuaian proposaldari SKPD lingkup pertanian kabupaten/kota dengan kebijakan yangada di provinsi.

Di samping melakukan verifikasi, Tim Verifikasi Provinsi juga mengisidukungan APBD Provinsi apabila memang akan memberikandukungan APBD Provinsi untuk disinergiskan pada kegiatandimaksud. Dukungan APBD Provinsi diinput dengan cara mengisianggaran dalam satuan rupiah dan mengisi perkiraan besarnyaprosentase anggaran tersebut terhadap total APBD Provinsi.

Tim Verifikasi Provinsi diperkenankan memberikan catatantambahan yang diperlukan berkaitan dengan proposal yangdiverifikasi. Catatan tersebut berupa informasi mengenaikelengkapan data base, kelengkapan muatan proposal, kejelasantujuan proposal, kelengkapan kelompok tani calon penerima bantuandan lainnya.

22

E. Pengoperasian Penilaian E-Proposal Kabupaten/Kota Di Tingkat Pusat

Setelah Tim Verifikasi Provinsi melakukan verifikasi terhadapproposal dari SKPD kabupaten/kota dan mengirim ke Pusat, makadilakukan penilaian proposal oleh Tim Pusat. Tim Pusat jugamelakukan penilai terhadap proposal yang diajukan oleh SKPDlingkup pertanian provinsi. Penilaian proposal oleh Tim Pusat inidilakukan on-line pada bulan April-Mei setiap tahunnya.

Di samping penilaian proposal secara kuantitatif, Tim Pusat jugamengisi pada kolom catatan berupa catatan penting terhadapproposal, misal pada kolom catatan diisi proposal sudah dinilai,namun hasil alokasi anggaran menunggu keputusan pimpinan, ataudatabase spesifik belum lengkap, proposal masih kurang lengkapterutama pada kolom masalah, data calon lokasi dan kelompok tanisasaran belum lengkap dan lainnya. Tim Pusat hanya berwenangmemberikan penilaian terhadap proposal, sedangkan keputusanpengalokasian anggaran dari APBN Kementerian Pertaniansepenuhnya menjadi wewenang pimpinan.

Untuk meng-akses proposal provinsi dan kabupaten/kota, Tim Pusatdibantu oleh sekretariat yang membantu menyediakan kebutuhanselama proses penilaian, membantu akses internet, menyelesaikankendala apabila mengalami gangguan internet dan lainnya.

F. Pengoperasian Penilaian E-Proposal UPT Pusat dan Eselon-II Pusat

Proposal yang dikirimkan oleh UPT Pusat dan Eselon-II Pusatlangsung dikirimkan ke server pusat tidak melalui verifikasi diprovinsi. Penilaian proposal oleh Tim Pusat ini dilakukan secara on-line pada bulan April-Mei setiap tahunnya. Penilaian dilakukansecara kuantitatif terhadap setiap variabel penilaian yang telahditentukan.

Di samping penilaian proposal secara kuantitatif, Tim Pusat jugamemberikan catatan pada kolom catatan terhadap proposal, misalpada kolom catatan diisi proposal sudah dinilai, namun hasilalokasi anggaran menunggu keputusan pimpinan, atau data basespesifik belum lengkap, proposal masih kurang lengkap dan lainnya.

Tim Pusat hanya berwenang memberikan penilaian terhadapproposal, sedangkan keputusan pengalokasian anggaran dari APBNKementerian Pertanian sepenuhnya menjadi wewenang pimpinan.

G. Lain-lain

Dalam pengusulan e-Proposal ada beberapa hal yang perludiperhatikan terkait dengan proses pengusulan, yaitu:

1. Hal-Hal yang harus Diperhatian dalam Proses Pengisian danPengiriman E-Proposal:

a. Dalam mengusulkan proposal dari SKPD lingkup pertaniankabupaten/kota yang memiliki lebih dari satu sub sektordapat mengusulkan tiga komoditas unggulan per sektor;

23

b. Dalam pengisian data (data base, narasi proposal, masalah,tujuan, ruang lingkup, sasaran) SKPD lingkup pertaniankabupaten/kota, SKPD lingkup pertanian provinsi, UPT Pusatdan Eselon-II Pusat wajib mengisi data secara lengkap;

c. Dalam pengisian data terkait dengan anggaran harusmemperhatikan satuan yang digunakan (rupiah);

d. Data yang telah diisi secara lengkap oleh SKPD lingkuppertanian kabupaten/kota dan siap untuk dikirim ke SKPDlingkup pertanian provinsi agar memilih menu kirim. Bilahal tersebut tidak dilakukan, maka data yang sudah siapkirim tersebut tidak akan sampai ke provinsi dan provinsitidak akan melakukan verifikasi, yang berarti proposal tidakakan masuk dalam list usulan proposal. Begitu juga untukproposal yang diajukan oleh SKPD lingkup pertanian provinsi,UPT Pusat dan Eselon-II Pusat agar memilih menu kirimagar proposal terkirim sampai ke pusat. Bila hal ini tidakdilakukan, maka proposal tidak akan masuk dalam listusulan proposal dan hanya tersimpan dalam server;

e. Bagi Eselon I lingkup Kementerian Pertanian yang telahmengembangkan aplikasi e-Proposal, agar dilakukan transferdata proposal ke dalam sistem e-Planning KementerianPertanian.

2. Hal-Hal yang harus Diperhatikan pada Saat MemverifikasiProposal:

a. Pada saat melakukan verifikasi, baik oleh Tim VerifikasiProvinsi dan Tim Pusat harus memperhatikan dengan cermatdata-data yang ada pada proposal diantaranya terkait denganfokus komoditas, kawasan, usulan kegiatan dan anggaran.

b. Tim Verifikasi Provinsi harus lebih cermat dalam melakukanverifikasi dan memberi referensi ke Pusat, baik informasiyang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

BAB VPENGELOLAAN SIKP

SIKP merupakan salah satu bentuk tindak lanjut dari PeraturanMenteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/8/2012 tentangPedoman Pengembangan Kawasan Pertanian. SIKP dalam bentuk situsweb ini merupakan pedoman atau alat bantu yang memberikaninformasi spasial dan tabular tentang kawasan pertanian.

Struktur data base SIKP disajikan secara berjenjang memuat data basepada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, kawasan, provinsi, pulauhingga nasional. Informasi yang ditampilkan pada SIKP adalah datatabular statistik tanaman pangan, hortikultura, perkebunan,peternakan, prasarana pertanian, kelembagaan dan SDM Pertanianyang di-overlay pada peta spasial.

24

Desain SIKP disusun sedemikian rupa sehingga berjalan secarainteraktif dengan aplikasi e-Proposal. SIKP dan e-Proposal merupakanbagian dari e-Planning. SIKP merupakan data yang bersifat dinamis danselalu diperbaharui mengacu kepada data base yang ada di e-Proposalyang di-update setiap tahunnya. Data base yang ada pada e-Proposalakan ditransfer ke dalam SIKP dan selanjutnya data tabular dan spasialyang ada pada SIKP dijadikan bahan untuk dianalisis dan disusunrencana yang akan diusulkan pada e-Proposal.

Dengan adanya SIKP ini dapat memudahkan dalam pengambilankebijakan, penyusunan rencana kegiatan, penentuan rekomendasiteknologi, operasionalisasi kegiatan serta memudahkan dalampemantauan dan evaluasi pembangunan pertanian di wilayah. SIKPjuga merupakan media komunikasi dan sistem informasi kawasanpertanian.

A. JENIS DATA

SIKP merupakan sebuah situs web yang berisikan data-data darie-Proposal yang diterjemahkan ke dalam dua jenis data, yaitu:

1. Data Spasial

Data spasial merupakan peta dari berbagai sumber yang terdiridari peta citra satelit dan peta biasa. Peta ini mampumenampilkan peta yang dapat diperbesar hingga levelkecamatan/desa.

2. Data Tabular

Data tabular berisi tabel-tabel dari database e-Proposal mulailevel kecamatan hingga nasional, selain itu juga berisi datatabular penting yang dibutuhkan oleh pembuat kebijakanmaupun masyarakat luas.

B. PENGELOLA

Pengelola situs web SIKP yaitu admin yang terdiri atas:

1. Biro yang membidangi perencanaan, selaku koordinator data daninformasi yang akan ditampilkan;

2. Sekretariat pada Unit Kerja Eselon I; dan

3. Unit Kerja yang membidangi data dan sistem informasi pertanianselaku penanggung jawab dalam pengelolaan sistem informasi.

C. ALAMAT SITUS

SIKP dapat diakses melalui situs webhttp://www.pertanian.go.id/sikp. Pencarian data dan informasipada SIKP berupa peta dan data tabular. Pencarian peta spasialyang dibutuhkan dapat dilacak menjadi dua cara, yaitu pencariandata berdasarkan level kabupaten/kota dan pencarian denganbantuan perbesar peta. Data tabular disajikan dalam bentuk tablestatistic dan juga disajikan dalam bentuk data tabular di-overlaypada peta spasial. Pada SIKP disediakan fasilitas cetak peta dandata tabular.

http://www.pertanian.go.id/sikp

25

BAB VIPENUTUP

Selama ini dirasakan mekanisme perencanaan pembangunan pertanianbelum sempurna atau belum membawa dampak positif terhadapkeberhasilan kegiatan pembangunan pertanian. Sesuai dengan eradesentralisasi, maka perencanaan harus dilakukan secara komprehensifdengan memperhatikan aspirasi dari seluruh stakeholder danperkembangan yang ada. Disamping itu perencanaan hendaknya disusundengan mengacu pada sasaran yang jelas dengan besaran yang terukur,fokus lokasi, waktu, kelompok sasaran penerima manfaat. Kehadiransistem anggaran terpadu berbasis kinerja akan membuka peluang bagidaerah untuk bekerja lebih optimal dan mencerminkan komitmen yangkuat dalam pelaksanaan pembangunan pertanian dalam berkerangkapembangunan jangka menengah.

Arah dan kebijakan pembangunan pertanian memerlukan penyesuaianditingkat lapangan. Untuk itu diperlukan identifikasi potensi kawasan,masalah utama dan need assessment di lapangan. Kebijakanpembangunan pertanian hendaknya dilakukan re-orientasi menuju fokuskomoditas dan fokus lokasi pada kawasan pertanian. Pengembanganperencanaan pembangunan pertanian berbasis situs web berupae-Planning ini perlu terus dikembangkan sehingga mampu memenuhikebutuhan perencanaan sesuai era teknologi informasi.

Untuk mendukung hal tersebut, perlu diciptakan keterpaduanpelaksanaan pembangunan pertanian melalui pemantapan sistem danmetode perencanaan, peningkatan kualitas SDM, penguatan kelembagaandan peningkatan koordinasi antar pusat dan daerah, serta antar instansiterkait. Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan pertanian yangmantap akan bermuara pada keberhasilan pembangunan nasional.

MENTERI PERTANIANREPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO