permen pu no 15 tahun 2010 tentang petunjuk teknis dak bidang infrastruktur

5/11/2018 Permen PU No 15 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis DAK Bidang Infrastruktur

1/84

MENTERI PEKERJAAN UMUMREPUBUK INDONESIA

PERATURANMENTERI PEKERJAAN UMUM

NOMOR : 15/PRT/M/2010

TENTANG

PETUNJUK TEKNISPENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS

BIDANGINFRASTRUKTUR


2/84

Daftar lsiHal.

Peraturan Menter; Pekerjaan Umum NO.15jPRTjMj2010 Tentang Petunjuk TeknisPenggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur 1Lampiran - 1Lampiran - 2Lampiran - 3Lampiran - 4

Lampiran - 5Lampiran - 6

Petunjuk Pelaksanaan Subbidang Jalan ..Petunjuk Pelaksanaan Subbidang Irigasi ..Petunjuk Pelaksanaan Subbidang Air Minum .Petunjuk Pelaksanaan Subbidang Sanitasi Lingkungan BerbasisMasyarakat. ..Mekanisme Pelaporan .Pemantauan, Evaluasi dan Penilaian Kinerja ..

112335

455775


3/84

Menirnbang

Mengingat

MENTERI P EK ER JA AN UMUMREPUBLIK INDONES IA

PERATURAN MENTER! PEKERJAAN UMUMNOMOR: 15/PRT/M/2010

TENTANGPETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS

BIDANG INFRASTRUKTUR

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESAMENTER! PEKERJAAN UMUM,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 59 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, MenteriPekerjaan Urnurn telah menetapkan Peraturan Menteri Pekerjan UmumNomor 42/PRTjM/2007 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana AlokasiKhusus Bidang Infrastruktur yang da!arn pelaksanaannya sudah tidak sesuailagi;

b. bahwa dengan adanya perubahan organisasi Kementerian Pekerjaan Umumberdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/Mj2010tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan untukmeningkatkan efisiensi penggunaan Dana Alokasi Khusus BidangInfrastruktur, perlu dilakukan penyempurnaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a danhuruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum;

1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perirnbangan(Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 137 Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4574);

2. Peraturan Pemerintah Republlk Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentangTata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan DaerahProvinsi, dan Pemerintahan Daerah KabupatenjKeta (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomer 4737);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nemor 47 Tahun 2009 tentangKedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja KementerianNegara Republik Indonesia;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentangKedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84jP Tahun 2009;7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;

1


4/84

MEMUTUSKAN :Menetapkan : PERATURAN MENTER l PEKERJAAN UMUM TENTANG PETUN1UKTEKNISPENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS B IDANG

INFRASTRUKTUR .

BABIK ET EN TU AN UMUM

PasallDalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.2. Menter] adalahMenteri Pekerjaan Umum.3. Kementerian adalah Kementerian Pekerjaan Umum.4. Unit Kerja Eselon 1 adalah Direktorat Jenderal Sumber DayaAir, Direktorat Jenderal Bina Marga,dan Dkektorat Jenderal Cipta Karya di Kementerian Pekerjaan Umum.5. Bidang Infrastruktur adalah kegiatan yang rneliputi Subbidang Jalan, Subbidang Irigasi,Subbidang Air Minum, dan Subbidang Sanitasi.6.. Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur yang selanjutnya disebut DAK Bidang Infrastruktur,

adalah dana yang bersumber dari APBN yang dlelokaslkan kepada Daerah tertentu dengantujuan untuk rnembantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuaidengan prioritas nasional khususnya untuk membiayai kebutuhan prasarana dan sarana BidangInfrastruktur masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorongpercepatan pembangunan daerah.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur yang selanjutnyadisebut SKPDDAKadalah organisasijlembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawabkepada Gubernur/BupatijWalikota yang menyelenggarakankegiatan yang dibiayai dari DanaAlokasi Khusus Bidang Infrastruktur.

8. Efisiensi adalah dersjat hubungan antara barang/jasa yangdihasilkan melalui suatuprogram/kegiatan dan sumberdaya untuk menghasilkan barang/jasa tersebut yang diukurdengan biaya per unit keluaran (output)

9. Efektifitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh program/kegiatan mencapaihasll/rnanfaat yang diharapkan10. Kemanfaatan adalah kondisi yang diharapkan akan dicapai bila keluaran (output) dapatdiselesaikan tepat waktu, tepat lokasl, dan tepat sasaran serta berfungsi dengan optimal11. Keluaran (output) adalah baranq/jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dllaksanakan untukmendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan12. Hasil (outcome) adalah seqala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari Ikegiatan-kegiatan dalam satu program13. Periode pelaporanakhir triwulan pertama adalah 31 Maret, triwulan kedua adalah 30 Juni,

triwulan ketiga adalah 30 September, triwulan keempat adalah 31 Desember.Pasal2

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian, Pemerintah Provinsi,dan Pemerintah Kabupaten/kota dalam perencanaan, pelaiksanaan, pemantauan dan evatuasi,penllaian kinerja, pemanfaatan serta pembinaan dari segi teknis terhadap kegiatan yangdibiayai melalui OAKBidanglIntrastruktur;

(2) Tujuan disusunnya petunjuk teknis lnl untuk:2


5/84

a. menjamin tertib pemanfaatan, pelaksanaandan penqelolaan DAK Bidang Infrastruktur yangdilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, PemerintBh Kabupaten/Kota;

b. menjamin terlaksananya koordinasi antara Kementerian, Kementerian terkalt, dinas teknis diprovinsi, dan dinas teknis di kabupaten/kota dalam pelaksanaan, pengelolaan, pemantauan,dan pembinaan teknis kegiatan yang dlbieyai dengan DAK Bidang Infrastruktur;

e. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan DAK Bidang Infrastruktur, sertamensinergikan kegiatan yang dibiayai dengan DAK Bidang Infrastruktur dengan kegiatanprioritas nasional; dan

d. meningkatkan kinerja prasarana dan sarana bidang lnfrastruktur seperti kinerja jalanprovinsi/kabupaten/kota, kinerja pelayanan jaringan irigasi (termasuk jaringan reklamasirawa) yang merupakan kewenangan provtnsl/kabupeten/kcta, meningkatkan cakupanpelayanan air minum, dan eakupan pelayanan sanltasi untuk meningkatkan kualitaskesehatan masyarakat di kabupaten/kota.

(3) Ruang IIngkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi perencanaan danpemrograman, koordlnasl penyelenggaraan, pelaksanaan, tugas dan tanggung jawabpelaksanaan kegiatan, pemantauan, monitoring dan evaluasi, pengendalian, pelaporankeqlatan/fisik dan keuangan, serta penilaian kinerja.

B .AB I IPERENC ANAAN DAN PEM ROGRAMAN

Pasal3(1) Kementerian melalui Unit Kerja Eselon 1 terkalt untuk masing-masing subbidang membantu

proses pereneanaan kegiatan yang dibiayal DAK Bidang Infrastruktur daJam hal:a. Merumuskan krlterla teknis pemanfaatan DAK Bidang Infrastruktur;b. Pembinaan teknis dalam proses penyusunan Rencana Kegiatan (RK) dalarn bentuk

pendampingan dan konsultasi;c . Melakukan evaluasi dan sinkronisasi atas usulan Reneana Kegiatan (RK) dan perubahannva,

terkait kesesuaiannya dengan prioritas nasional.(2) Prioritas nasional sebaqalmana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. Subbidang Jalan meningkatkanintegrasi fungsi jaringan jalan, meningkatkan akses-akses kedaerah potensial., membuka daerah terrsolast dan terpeneil, mendukung pengembangankawasan perbatasan, dan pariwisata;

b. Subbidang Irigasi, mempertahankan tingkat pelayanan jaringan irigasi (termasuk jaringanreklamasi rawa) di provinsi dan kabupaten/kota guna mendukung program ketahananpangan;

c. Subbidang Air Minum memberikan akses pelayanan sistem penyediaan air minum kepadamasyarakat berpenghasilan rendah di kawasankumuh perkotaan dan di perdesaan termasukdaerah pesisir dan permukiman nelayan;

d ..Subbidang Sanitasi memberikan akses pelayanan sanitasi (air limbah, persampahen, dandrainase) yang layak skala kawasan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dl perkotaanyang diselenggarakan melalui proses pemberdayaan masyarakat.

(3) Berdasarkan penetapan al.okasi DAK darl Menteri Keuangan, Gubernur/Bupati/Walikotapenerirna DAK Bidang Infrastruktur membuat Reneana Kegiatan (RK) secara partisipatifberdasarkan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, yang memenuhi kriteriaprioritas nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Penyusunan Rencana Kegiatan (RK) harus memperhatikan tshapan penyusunan program,penyaringan, dan penentuan lokasi kegiatan yang akan ditanga_ni, penyusunan pembiayaan,

3


6/84

serta metoda pelaksanaan yang berpedoman pada standar, peraturan,dan ketentuan yangberlaku.

(5) Rencana Kegiatan (RK) dan usulan perubahannya terlebih dahulu dikonsultasikan ke Unit KerjaEselon 1 dan/atau Dinas Provins! terkait dengan prioritas nasional ..

(6) Mekanisme perencanaan dan pemroqrarnan untuk maslno-mastno subbidang sesuai ketentuanpada Lampiran 1 untuk Subbldang Jalan, Lampiran 2 - untuk Subbidang. Irigasi, Lampiran 3 untukSubbidang Air Minum, dan Lampiran 4 untuk Subbidang Sanitasi yang merupakan bagian tidakterpisahkan dengan Peraturan Menteri lnl.

Pasal 4(1) Dalam rangka menslnergikan dan mensinkronisasikan proqram-prooram Bi.dang Infrastruktur,

pemerintah daerah harus menyusun Rencana dan Program Investasi Jangka. Menengah (RPIJM)Bidang Infrastruktur.

(2) RPIJM adalah rencana dan program investasi pembangunan infrastruktur tahunan dalamperiode tiga hingga lima tahun, balk yang dilaksanakan Pemerintah, pemerintah daerah,maupun oleh masyarakatjswasta, yang harus mengacu pada rencana tata ruang, untukmenjamtn keberlangsungan kehidupan masyarakat secara berkualitas dan mewujudkanpembangunan yang berkelanjutan dan dHaksanakan secara terpadu

(3) Pemerintah provinsl harus menyusun RPDM Bidang Infrastruktur khususnya untuk SubbidangJalan dan Subbidang IrigasL

(4) Pernerintah Kabupaten/Kota harus menyusun RPUM Bidang Infrastruktur khususnya untukSubbidang Jalan, Subbidang Irigasi, Subbidang Air Minum, dan Subbidang Sanitasi.

(5) Penyusunan Rencana Kegiatan dan Usulan Perubahannya harus mengacu pada RPIJM BidangInfrastruktur yang telah disepakati.

Pasal 5(1) Salah satu komponen dalam menentukan alokasi DAK adalah Kriteria Teknls yang meHputi:

a. Kriteria Teknis untuk prasarana jalan;b. Kriteria Teknis untuk prasarana irigasi (terrnasuk jaringan reklamasi rawa):c. Kriteria Teknis untuk prasarana air minum; dand. Kriteria Teknis untuk prasarana sanitasi.

(2) Kriteria Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk prasarana Jalan diutamakanuntuk program Konektivitas Domestlk yang mempertlmbangkan antara lain .:a. Panjang jalan;b. Kondisi panjang jalan mantap dan tidak mantap,

(3) Kriteria Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk prasarana Irigasidiutamakan untuk program ketahanan pangan yang mempertimbangkan antara lain:a. Luas Daerah Irigasi (termasuk daerah jaringan reklamasi rawa):b. Kondisi Luas Daerah Irigasi.

(4) Kriteria Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk prasarana Air Minumdiutamakan untuk program percepatan pengentasan kemiskinan dan memenuhi. sasaran/targetM illenn ium D evelopm en t G oals (MDG's) yang mempertimbangkan antara lain:a. Jumlah masyarakat berpenghasilan rendah;b. Tingkat kerawanan air rninum.

4


7/84

(5) Kriteria Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk prasarana Sanitasidiutamakan untuk program peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan memenuhisasaran/target Millennium Development Goals (MDG's) yang mempertimbangkan antara lain:a. Kerawanan sanitasi;b. Cakucan pelayanan sanitasi.

(6) Kriteria Teknis lain untuk masing-masing Subbidang disesuaikan dengan Rencana KerjaPemerintah pada tahun berjalan dan dibahas dalam Trilateral Meeting antara Bappenas,Kementerian Keuangan, dan Kementerian Teknis.

BAB IIIKOORDINASIPENYELENGGARAANPasal 6

(1) Menteri membentuk Tim Koordinasi Kementerian Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastrukturtingkat Kementerian, yang terdiri dari unsur Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan UnitKerja Eselon 1 terkait.

(2) Tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:a. Menyusun petunjuk teknis penggunaan DAK Bidang Infrastruktur;b. Memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi dan konsultasi serta pembinaan pelaksanaan kepadadaerah yang mendapat DAK Bidang Infrastruktur;c. Memfasilitasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan DAK BidangInfrastruktur oleh daerah;d. Memberikan saran, masukan, maupun rekomendasi kepada Menteri dalam mengambil

kebijakan terkait penyelenggaraan OAKBidang Infrastruktur;e. Menyiapkan laporan tahunan Kementerian kepada Menteri Keuangan terkait

penyelenggaraan DAKBidang Infrastruktur.(3) Biaya operasional Tim Koordinasi Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dibebankan pada Satuan Kerja di masing-masing Unit Kerja Eselon 1 dan Biro PerencanaandanK L N .

Pasal7(1) Unit Kerja Eselon 1 terkait masing-masing subbidang membentuk Tim Teknis PenyelenggaraanOAKsubbidang terkait.(2) Tugas dan tanggung jawab Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Membantu pelaksanaan sosiallsasi, disernlnasi, dan pembinaan pelaksanaan kepada daerahyang mendapat DAKsubbidang terkait;b. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta penilaian kinerja terhadap pelaksanaan OAKpada subbidang terkait; danc. Menyiapkan dan menyampaikan laporan tahunan subbidangnya, kepada Tim Koordinasi

Penyelenggaraan OAKBidang Infrastruktur tingkat Kementerian.(3) Biaya operasional Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada masing-

masing unit Eselon 1 terkait.

5

Pasal 8(1) Gubernur membentuk Tim Koordinasi Provinsi Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastrukturtingkat provlnsl, yang terdiri dari unsur 8appeda provinsi, dinas teknis terkait, dan selai/satuan

Kerja Pusat yang ada dl daerah terkait.


8/84

(2) Tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:a. Memberikan masukan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan OAK Bidang Infrastruktur;b. Membantu pelaksanaan sosialisasi, diseminasi, dan pembinaan pelaksanaan kepada daerah

yang mendapat OAK Bidang Infrastruktur;c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta penilaian kinerja terhadap Pelaksanaan OAK

Bidang Infrastruktur oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota:d. Memberikan saran dan masukan atas Rencana Kegiatan (RK) yang disusun pemerintah

provinsi dan kabupatenjkota kepad'a Tim Koordinasi Penyelenggaraan DAK BidangInfrastruktur tingkat Kementerian;

e .. Menyiapkan laporan triwulanan, semesteran, dan tahunan terkait penyelenggaraan DAKBidang Infrastruktur di provinsinya, dan menyampaikannya kepada Tim KoordinasiPenyelenggaraan OAK Bidang Infrastruktur tingkat Kementerian sebagaimana mekanisrnepelaporan dalarn Peraturan Menteri ini, dengan tembusan Unit Kerja Eselon 1 terkait.

(3) Pe!aksanaan kegiatan operasional Tim Koordinasi Provinsi sebagaimana dima.ksud pada ayat (1)dibantu oleh BalaijSatuan Kerja Pusat yang ada di daerah dari masing-masing subbidangsebagai berikut :a. Subbidang Jalan oleh Balai Besar/Ba:lai Pelaksanaan Jalan Nasional cq. oleh Satuan Kerja

Perencanaandan Pengawasan Jalan dan Jembatan (P2JJ) di provinsi yang bersangkutan;b. Subbidang Irigasi oleh Balai Wnayah Sungai atau Satuan Kerja Pengeiolaan Sumber Daya Air

terkait di Provinsi yang bersangkutan;c. Subbidang Air Minum oleh Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air 'Minum, di

provinsi yang bersangkutan;d. Subbidang Sanitasi oleh Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Ungkungan Permukiman

di provinsi yang bersangkutan ..(4) Biaya operasional Tim Koordinasl Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan

kepada Pemerintah dan pemermtah provinsl sesuai dengan kewenangannya.Pasal 9

(1) BupatljWalikota membentuk Tim Koordinasi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan DAK BidangInfrastruktur tingkat kabupaten/kota, terdiri dari unsur Bappeda kabupatenjkota dan dinasteknis terkait.

(2) Tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi KabupatenjKota sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi:a. Memberi masukan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur;b. Membantu pelaksanaan sosialisasi, diseminasi, dan pembinaan pelaksanaankepada daerah

yang mendapat OAK Bidang Infrastruktur;c. Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur di

kabupatenjkota yang bersangkutan; dand. Menyiapkan laporan triwulanan, semesteran, dan tahunan terkait penyelenggaraan OAK

Bidang Infrastruktur di kabupatenjkota sesuai kewenangannya, dan menyampaikan kepadaTim Koordinasi Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur tingkat provinsi dan tingkatKementerian, dengan tembusan Unit Kerja Eselon 1 terkait sebagaimana mekanismepelaporan dalam Peraturan Menteri tnt,

(3) Pelaksanaan kegiatan operasional Tim Koordinasi KabupatenjKota sebagaimana dimaksud padaayat (1) dldukung SKPO OAK di kabupatenjkota yang bersangkutan.

6


9/84

(4) Biaya operasional Tim Koordinasi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dibebankan kepada pemerintah kabupaten/kota.

BABIVPEL AK SA NA AN D AN C AK UPA N K EG IA TA NPasal 10

(1) OAK Bidang Infrastruktur diarahkan untuk membiayal kebutuhan fisik sarana dan prasaranadasar yang menjadi kewenangan daerah yang merupakan program prioritas nasional BidangInfrastruktur, meliputi:a. Prasarana jalan, untuk kegiatan pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan, peningkatan jalan,pemeliharaan berkala/rehabll l tasl jembatan, penggantian jembatan, dan penyelesaianpembangunan jalan/jembatan. Ruas jalan provinsi dan kabupaten/kota yang dapat

ditangani adalah ruas-ruas jalan sebagaimana telah ditetapkan atau dalam prosespenetapan keputusan gUbernur/bupati/walikota tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalansebagai Jalan Provinsi dan Jalan kabupaten/kota:b. Prasarana irigasi, (termasuk jaringan reklamasi rawa) untuk kegiatan rehabilitasi danpeningkatan sistem jaringan irigasi termasuk sistem jaringan reklamasi rawa berikut

bangunan pelengkapnya yang menjadi wewenang provinsi dan kabupaten/kota untukmendukung program ketahanan pangan. Peningkatan sistem jaringan irigasi untukmeningkatkan fungsi dan kondisi atau menambah luas areal pelayanan jaringan yangsudah ada. Pada daerah Rawa tidak ada kegiatan peningkatan jaringan reklamasi rawa.Sedangkan rehabilitasi merupakan kegiatan perbaikan sistem jaringan Irigasi gunamengembaflkan fungsi dan pelayanan irigasi seperti desain semula, atau untuk mencapaipelayanan maksimum yang pernah dicapai. Kegiatan operasi dan pemeliharan (OP) tidakdidanai dengan OAKBidang Infrastruktur;

c. Prasarana air mlnum, untuk kegiatan mengoptimalkan Sistem Penyediaan Air MinumTerbangun (pemanfaatan sisa kapasitas terpasang) dan/atau pembangunan baru SistemPenyediaan Air Minum non-POAM bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) padaibukota kecamatan dan pada kawasan kumuh perkotaan serta desa-desa rawan air minumdan kekeringan;d. Prasarana sanitasi, untuk kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) yang

priontas pertamanya untuk kegiatan pengembangan prasarana dan sarana air t imbahkomunal berbasis masyarakat dalam rangka menghllangkan kebiasaan masyarakat BuangAir Besar Sembarangan (BABS). Apabila prioritas pertama sudah dipenuhi (tidak adaBABS), maka prioritas kegiatan selanjutnya untuk pengembangan fasilitas pengurangansampah berbasis masyarakat dengan pola 3R (Reduce, Reuse, Recycle) danpengembangan prasarana dan sarana drainase mandiri yang berwawasan Iingkungan.

(2) Ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan diatur pada Petunjuk Teknis untuk masing-masingsubbidang sesuai ketentuan pada Lampiran 1 untuk Subbidang Jalan, Lampiran 2 untukSubbidang Irigasi, Lampiran 3 untuk Subbidang Air Minum, dan Lampiran 4 untuk SubbidangSanitasi, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

BABVTUG AS D AN TANG GUNG lAW AB PELA KSANA AN K EG IATANPasal 11

(1) SKPOOAKBidang infrastruktur bertugas melaksanakan kegiatan yang dananya bersumber dariOAK Bidang Infrastruktur sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan MenteriKeuangan.

(2) KepaJaSKPDOAKBidang Infrastruktur bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadappelaksanaan kegiatan yang dibiayal dari OAKBidang Infrastruktur.

7


10/84

BABVIPEM AN TA UA N, E VA LU ASI D AN PE NIL AIA N K IN ER lAPasal12

(1) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur.(2) Gubernur melakukan pemantauan dan evaJuasi pelaksanaan DAK yang meliputi pelaksanaan

program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.(3) BupatijWalikota melakukan pemantauan pelaksanaan DAK yang meliputi pelaksanaan program

dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.(4) Kepala SKPD Provinsi melakukan pemantauan pelaksanaan OAK yang meliputi pelaksanaan

program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.(5) Kepala SKPD Kabupaten/Kota melakukan pemantauan pelaksanaan OAK yang meliputi

pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.(6) Pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai

dengan ayat (4) dilakukan terhadap: (a) kesesuaian dan pelaksanaan Rencana Kegiatan (RK)dengan arahan pemanfaatan DAK dan kriteria program prioritas nasional; (b) prosespelaksanaan pengadaan barangjjasa; (c) kesesuaian hasil pelaksanaan fisik dengan dengankontrak/spesitlkasi teknis yang ditetapkan; (d) pencapaian sasaran, dampak dan manfaatkegiatan yang dl laksenekan, (e) efisiensi dan efektifitas kegiatan; C f ) kepatuhan dan ketertibanpelaporan.

(7) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) disusundalam bentuk laporan triwulanan.

Pasal13(1) Kepala SKPO Kabupaten/Kota menyusun laporan triwulanan dalam rangka pelaksanaan OAK

yang dikelolanya.(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja

sete!ah triwulan yang bersangkutan berakhir kepada Bupati/Walikota melalui Kepala BappedaKabupaten/Kota dengan tembusan kepada Kepala SKPO Provinsi dan BalaijSatker dengantugas dan kewenangannya sama,

Pasal14(1) Kepala SKPD Provinsi menyusun laporan triwulanan dalam rangka pelaksanaan OAK yang

dikelolanya.(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari

kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir kepada Gubernur melalui Kepala BappedaProvinsi dan Balai/Satker terkait.

Pasal15(1) Kepala Bappeda Kabupaten/Kota menyusun laporan triwulanan KabupatenjKota denganmenggunakan laporan triwulanan SKPD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal

13 Ayat (2).(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh BupatijWalikota kepada

Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelahtriwulan yang bersangkutan berakhir.

Pasal16(1) Kepala Bappeda Provinsi menyusun laporan triwulanan dengan menggunakanlaporan

triwulanan provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) dan laporan triwulanankabupatenjkota sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2).

8


11/84

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Gubernur kepada Menterimelalui Sekretaris Jenderai dengan tembusan Direktur Jenderal terkait paling lambat 14(empat belas) hari ketja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.Pasal17

Mekanisme pelaporan dan format laporan pelaksanaan kegiatan SKPD DAK dilakukan sesuaiketentuan pada Lampiran 5 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan PeraturanMenteri ini.

Pasal18(1) Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan Rencana Kegiatan untuk menilai keberhasilanpelaksanaan kegiatan (efisiensi, efektivita 5/ kemanfaatan dan dampak) berdasar output danindikator kinetja kegiatan.(2) Evaluasi dilakukan terhadap program prioritas nasional untuk menilai keberlanjutan suatuprogram.(3) Evaluasi pelaksanaan Rencana Kegiatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dan dilaksanakanpaling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun pelaksanaan kegiatan Dana AlokasiKhusus.(4) Hasil evaluasi dimaksud pada ayat (I), (2), dan (3) di atas digunakan untuk menilai kinerjapelaksanaan Dana Alokasi Khususdi.Daerah.(5) Gubernur melakukan evaluasi dan penilaian kinerja terhadap pelaksanaan Dana Alokasi Khususyang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.(6) Gubernur menyampaikan laporan hasil evaluasi dan penilaian kinerja kepada Menteri melaluiSekretaris Jenderal paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.(7) Menteri melakukan evaluasi dan penilaian kinerja terhadap pelaksanaan DAK BidangInfrastruktur.

Pasal19Peniiaian kinerja untuk kegiatan yang dilaksanakan dengan DAKBidang Infrastruktur meliputi:a. Pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteriini dapat berakibat pada penilaian kinerja yang negatif, yang akan dituangkan dalam laporanMenter; ke Menteri Keuangan,Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas,Menteri Dalam Negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat.b. Kinetja penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur akan dijadikan salah satu pertimbangandalam usulan pengalokasian DAKoleh Kementerian pada tahun berikutnya.c. Penyimpangan dalam pelaksanaan DAKBidang Infrastruktur dikenakan sanksi sesuai peraturanperundang-undangan.

Pasal20Mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan SKPDDAK dilakukan sesuai ketentuanpada Lampiran 6 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal21Pengawasan fungsional/pemeriksaan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan DAKdilakukan oleh instansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9


12/84

BABVII .K ET ENTUAN LAIN -L AIN

Pasal22(1) Dalam hal tetjadi bencana alam, daerah dapat mengubah peng:gunaan DAK untuk keqiatan dl

luar yang telah diatur dalam Peraturan Menter! Keuangan dan Petunjuk Teknis lnl, setetahsebelumnya mengajukan usulan perubahan dan mendapat persetujuan tertulls dariMenteriKeuangan dan Menteri.(2) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bencana alam yangdinyatakan secara resmi oleh Kepa!a Daerah terkait.

(3) Perubahan penggunaan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjangdalam bidang yang sarna dan tidak mengubah besaran alokasi DAK pada bidang tersebut.

(4) Persetujuan iMenteri Keuangan dan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikankepada Daerah yang bersangkutan.

B AB V IIIK ETENTUAN PENUTUP

Pa sa l 2 3Dengan ditetapkannya peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri nomor 42jPRT/Mj2007 tentangPetunjuk Teknls Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur dicabut dan dinyatakan tidakberlaku.

Pasal24Peraturan 'Menteri ini mula! berlaku pada tanggaJ diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri PekerjaanUmum ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal, 01 November 2010MENTER! PEKE'RJAANUMUM,

ttdDlOKO KIRM ANTO

Diundangkan di Jakartapada tanggal 15 Desember 2010MENTERI HUKUM DAN HAK ASASIMANUSIA

PATRIALIS AKBAR

10


13/84

L AM PIR AN 1: P ER AT UR AN M EN TE RI P EK ER JA AN U M UMNO MO R : 15 /PR T/M /2010T AN GG A L: 01 N ovem ber 20 10

PETU NlU K PELAK SA NA AN SU BBID AN G JA LA NI. PENDAH ULUANL1. Latar Belakang

Petunjuk Teknis Subbidang Jalan Bantuan Dana Alokasi Khusus ini sebagai LampiranPeraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana AlokasiKhusus Bidang Infrastruktur.Undang Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan serta Peraturan Pemerintah No. 34Tahun 2006 tentang Jalan, digunakan sebagai acuan hukum dalam kaitan pembagianwewenang antara Pemerintah (Pusat) dengan Pemerintah KabupatenjKota.Pasal 14 Undang Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan menyatakan bahwa wewenangPemerintah dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan nasional danpenyelenggaraan jalan secara umum yang mencakup (1) pengaturan secara urnum, antaralain penyusunan petunjuk teknis, (2) pembinaan secara umum antara lain pemberiansosialisasl, (3) pembangunan secara umum antara lain kewajiban penyelenggaraan jalanmemprioritaskan pemeliharaan jalan.Pasal 23 Undang Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, menyatakan bahwaPembinaan Jalan Umum meliputi pembinaan jalan secara umum dan jalan nasional, jalanprovinsi, jalan kabupaten dan desa serta jalan kota.Petunjuk Teknis Subbidang Jalan disusun untuk menunjang pelaksanaan kegiatanpemanfaatan dan pelaksanaan OAK, mulai dari proses perencanaan dan pemrograman,perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, sampai dengan proses monitoring danevaluasi.Dengan demikian diharapkan peJaksanaanpenanganan infrastruktur Subbidang Jalan dapatmenghasilkan kualitas sesuai umur rencana yang.diharapkan.Tahapan penanganan jalan provinsi dan kabupatenjkota dalam pemanfaatan OAK,meliputi: Kegiatan Pemograman dan penganggaran terdiri atas:

1. Penyusunan Daftar Ruas Jalan;2. Penyusunan Daftar RuasJalan Prioritas;3. Penyusunan Program Penanganan;4. Penyusunan Rencana Kegiatan (RK).

Perencanaan Teknis Jalan Pelaksanaan Konstruksi Monitoring dan EvaluasiPelaksaaan, Pelaporan Peniiaian kinerja

11


14/84

1.2. MaksudMaksud dari penyusunan Petunjuk Teknis ini adalah sebagai acuan dan pegangan bagipara pelaksana dan pihak terkait lainnva dalam penyelenggaraan kegiatan SubbidangJalan.

1.3. TujuanPetunjuk Teknis ini bertujuan untuk menjamin pelaksanaan/pengeiolaan DAK BidangInfrastruktur Subbidang Jalan sesuai dengan ketentuan, tertib dalam pelaksanaan dantepat sasaran.

104 . Ruang LlngkupPetunjuk Teknis ini memuat tata cara pengelolaan jaringan jalan mulai dari perencanaanpemrograman, perencanaan teknis, pelaksanaan, pelaporan sampai dengan evaluasi danpenilalan kinerja pengelolaan jaringan jalan.

1.5. Pengertian1. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang rnellputi segala bagian jalan, termasuk

bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yangberada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanahdanjatau air, serta dl atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jaJankabel;2. Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang rneltputl pengaturan, pembinaan,pembangunan, dan pengawasan jalan;3. Pengaturan Jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan

perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan;4. Pembinaan Jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan,pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan;5. Pembangunan Jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaanteknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan;6. Pengawasan Jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertibpengaturan, pembinaan, dan pembangunan [alan:7. Pemeliharaan Rutin CPR) adalah Kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas-ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap;8. Rehabilitasi Jalan merupakan kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yangtidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemantapanpada bagianjtempat tertentu dari suatu ruas jalan dengan kondisi rusak ringan, agar

kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan sesuai dengan rencana;9. Pemeliharaan Berkala (PM) adalah kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakanyang diperhitungkan dalam desain, agar penurunan kondisi jalan dapat dikembalikan

pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana;10. Peningkatan Jalan (PK) adalah kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkankemampuan ruas-ruas jalan dalam kondisi tidak mantap atau kritis agar ruas jalantersebut dalam kondisi mantap sesuai dengan umur rencana. Peningkatan kapasitasmerupakan penanganan jalan dengan pelebaran perkerasan, baik menambah maupuntidak menambah jumlah lajur;11. Pembangunan Jalan adalah kegiatan membangun jalan tanahjjalan setapak menjadistandar jalan minimum sesuai dengan tlngkat kebutuhan lalu lintas dan sesuai dengan

standar/pedoman yang berlaku.

12


15/84

II. PERENC ANAAN DAN PEM RO GRAM AN11.1. Penyusunan Program Penanganan

Petunjuk Teknis ini, menjelaskan pemanfaatan anggaran penyusunan program penggunaanDAKBidang Infrastruktur Subbidang Jalan, untuk provinsi maupun kabupaten/kota.n.1.1. Penyusunan Daftar RuasJalan Provinsi serta Kabupaten/kota

Tahap awal yang perlu dipersiapkan oleh Pelaksana Pemerintah Provinsi danKabupaten/kota, adalah menyusun daftar ruas jalan provinsi serta, ruaskabupaten/kota, sesuai form Data Dasar PrasaranaJalan dan Jembatan.11.1.2. Penyusunan Usulan RuasJalan Prioritas

Penyusunan ruas jalan prioritas jalan provinsi dan kabupaten/kota, yangdimaksudkan adalah prioritas nasional dengan mempertimbangkan aspek-aspek: Prioritas nasional, meningkatkan integrasi fungsi jaringan jalan.

e penanganan jalan provinsi yang merupakan akses ke jalan nasional ataustrategis nasional;e penanganan jalan kabupaten/kota yang merupakan akses ke jalan provinsi

atau strategis provinsi serta akses ke jalan nasional atau strategis nasional; Prioritas Nasional untuk meningkatkan akses-akses ke daerah potensial,membuka daerah terisollr, terpeneil, penanganan daerah rawan beneana sertapendukung pengembangan kawasan perbatasan.11.1.3. Penentuan Program Penanganan

Program/kegiatan penanganan jalan ditentukan oleh tingkat kerusakan jalan.Klasifikasi program/kegiatan penanganan adalah:Penanganan Jalan

Pemeliharaan Berkala; Rehabilitasi; Peningkatan; Pembangunan.

Penanganan Jembatan Pemeliharaan Berkala: Rehabilitasi; Penqqantian: Pembangunan.

Langkah-Iangkah dalam penentuan program penanganan adalah sebagai berikut:A. Penentuan program penanganan jalan provinsi

1. Ruas-ruas prioritas yang ditangani diambil darl hasil keluaran program IRMSatau dapat menggunakan eara seperti pada butir 2.2. Menentukan nilai ReI (Road Condition Index) dengan melakukan surveykekasaran permukaan jalan seeara visual dengan menggunakan formSKV.Ol (terlampir). Penentuan nilai RCI berdasarkan jenis permukaan dankondisi seearavisual dapat dilihat pada tabel berikut:

13


16/84

Tabel 1.1 Penentuan Nilai RCINo. lenis Permukaan Kondisi ditinjau secara Nilai ReIvisual1. Jalan tanah dengan drainase Tidak bisa dilalui 0-2

yang jelek, dan semua tipenermukaan vana tidak

2. Semua tipe perkerasan yang Rusak berat, banyak lubang 2-3tidak diperhatikan sejak lama (4- dan seluruh daerah5 tahun atau lebih) loerkerasan

3. PM lama, Latasbum lama, batu Rusak bergelombang, banyak 3-4kerikil lubanc

4. PM setelah pemakaian 2 tahun, Agak rusak, kadang-kadang 4-SLatasbum lama ada lubang, permukaan tldak

rataS. PM baru, Latasbum baru, Cukup tidak ada atau sedikit 5 - 6

Lasbutag setelah pemakaian 2 sekali lubang, permukaant:=lhlln ialan aaak tidak rata6. Lapis tipis lama dari hotmix, Baik 6-7Latasbum baru Lasbutaa baru7. Hotmix setelah 2 tahun, Hotmix Sangat balk, umumnya rata 7-8tipis diatas PM

8 . Hotmix baru (Lataston, Laston), Sangat rata dan teratur 8 -10Peningkatan denganmenaaunakan lebih dari 1 lanls3. Penentuan kondisi ruas jalan berdasarkan nilai RCI dan volumelalunntas

berdasarkan matriks berikut:Tabel 1.2 Penentuan Kondisi Ruas lalan dari Nilai RCI

Lal u U n ta s har ia n Rata-Rata T ahunan (LHRT) ( du a I ' ur du aa ra h)Re i IR I 0-50 50 -100 100- 200 200-300 300-1.000 1.000- 3.000 3.000 - 10.000 >10.000Dari Ke

7,61 .:; Rei" 10,~ _.._ :: IRl ~ ___!_ 8 B B B B 8 - B B7 , Z B :: Rei < 7,54 3 c IR I .c 3,5 B B B II B B B S6,Bl :: Rei '" 7,m 3,5 ::: IRJ e ~ 8 B B B 8 B s S5,74 -c Rei < 6,87 4 ::: IRl ___ 8 B B B B 5 I 5 J !,76 :: Rei'" 5,69 +~ I R J . . : - - & - 8 B B e 5 s S----- _- -- -3,94 ::: RCI '" 4,71 IRJ '" B B B 5 5 -5 R , _ _ _ ! ! _3,27 -c Rei -e 3,91 10 : :: IRI e; : ! Ii -~-S 5 5 R R RB2.24 :: Rei" 3,24 12 : : IRI" 8 S S S R R R8 RB--- .-J,54 :: RC~2.22 16 2 ~ R . ! . . . . : : _ :s B. R - R R R B Fe AS0.96 :: RCI -e . 1,53 20 :: IRI e R R R R R8 R8 R8 AS

RCI < 0.94 IRI'" 25 RB RB R9 R9 R8 R8 R8 AS4. Penentuan program/kegiatan penanganan suatu ruas jalan berdasarkan

kondisi pada tabel berikut ini:Tabell.3 Penentuan Program Penanganan lalan Provinsi

Kondisi Program PenangananBaik (B ) Pemeliharaan Rutin (PR}Sedang (5) PemeHharaan Berkata (PM)Rusak (R) /Rehabi IitasiRusak Berat eRB) Peningkatan (PK)- Pembangunan

B. Penentuan program penanganan Jalan KabupatenjKota1. Melakukan survey persentase kerusakan untuk menentukan kondisi ruas

jalan.14


17/84

2. Penentuan program/kegiatan penanganan suatu ruas jalan atas dasarhasil survey persentase kerusakan dengan batasan-batasan di bawah ini:

Tabell.4 Penentuan Program Penanganan lalan Kabupaten/KotaKondisi Persentase Batasan Program PenangananKerusakanBaik (8)


18/84

'iiiC'S;ea.

CftIe ncl! 0.-I~: : : I I : :

. . . . . . .:~ 0'1, . , -.~. . . . .cr ac,!ftIC e n COaJ C, . , r acaJa.

. . . . . . . MftlCQ." , r a e : : : -.. :I r a . . . cftI""'..., II::eftl:lU l : . : : : : l r-,::e: 5 co~ :E:Ia :: , . ,

fa. . . , "S ! 2E 1-1a..!! :: EftI < Lrl"a. . . . . Q1-1 ZU) w~ D o0. . . . : : : I I : :CC CC '< TQw_% E= - . M.... E0.: :1.>-U)< : : .:=:: : : s :: c


19/84

~-e.B'iii Ie a.' ; =.cM I~ : : : : . : : :

efae nc:r ! ! 0. . . . .. scu~, . . . .

: : : : . : : : ~ 0'1" " -: . : : :-eIe, S ! ! Iae e n IX)(I) e. . , Iec ue,- Mlaea.cnl~ -i o = f I coIa .... II3 ; : 1 a =UlO I'-: : : E :: 3 ~g :E':IIX 1"\S "a zE 1-1~. . ! ! :EIa c :C IJ'lI~ Q

1-1 ZU') w; 2 ~0_ ,

: : : : . : : :c : C c :C ~QL L I , . . . .:EE':1- M.... E0 . : : . : :>-U')C':I :: cIX : 3 :tc : CZ :E S2 : : 3 N : : : : . :2 :ct . . ,Z"" t:Q ':Io lI ~ , . ,0 U')Z0 ..-IZ

. . . .Ia1 0 0 0Iae,-~eIal-eBIa.CIIIa, . ,---- -IaEIaZ

1 m2 viro .g:' Er a .r gc~III c o -cc~ 2= ~tiI e ::Je, ..0. . . . . m~ ~::J = >a.. a..'- Ul::J r aUlc.!:= > 0

. . . . . . . . .

is0~: : a -m~E::J 0. :E . . . . . .= > zcr oro'C'~Cl)CLUlr ac:6. . ! 5 ! .__,

a~


20/84

III . P ER EN C AN AA N T EK NIK D AN P EL AK SA NA AN K ON ST RU KSI111.1. Umum

Setelah teralokasinya dana mulai dari Tingkat PusatjKementerian, kemudian tingkatpemerintah provinsi, dana untuk penanganan jalan baik itu pemeliharaan danjataupeningkatan, maka proses berikutnya adalah melakukan kegiatan perencanaan teknik jalanatau jembatan, yang hasilnya menjadi acuan daJampelaksanaan penanganan jalan.Menunjuk Permen PU tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan DAK Bidang Infrastrukturmengenai Koordinasi Penyelenggaraan, menjelaskan bahwa koordinasi penyelenggaraandilakukan secara berjenjang.Khusus Tim Koordinasi Penyelenggaraan DAK Subbidang Jalan di tingkat provinsi dibantuoleh Balai/SNVT P2JJ untuk bantuan DAK jalan provinsi dan kabupatenjkota, sedangkanbantuan DAKjalan kota metropolitan dibantu oleh SNVTP2JJmetro.

111.2.PerencanaanTeknikPerencanaan teknis jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota didasarkan pada 5tandar danPedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Daftar Standar danPedoman yang telah dikeluarkan Kementerian Pekerjaan Umum tersebut dapat dilihat padaTabel 1.6 (terlampir).

III.3. Pelaksanaan KonstruksiIII.3.t. Metoda Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan DAK Bidang Infrastruktur dapatdilaksanakan dengan mengacu pada:a. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan

Jasa Konstruksi;b. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan 8elanja Negara dan perubahannva:c. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan BarangjJasa

Pernerintah;d. Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor 257 Tahun 2004 tentang Standar danPedoman PengadaanJasa Konstruksi.

III.3.2. Konstruksi JalanIII.3.2.1. Kegiatan Pemeliharaan Jalan

Pekerjaan pemeliharaan jaian berpedoman pada Standar danPedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umumseperti Tabel 1.6.1. Pemeliharaan Berkala Jalan

Merupakan pekeljaan perbaikan dan pembentukanjpelapisanulang permukaan yang diperlukan untuk menjaga agarpermukaan jalan selalu dalam kondisi baik.Kegiatan pemeliharaan berkaia, meliputl jenis pekerjaan:a. Pada panjang efektif:

Perbaikan permukaan perkerasan (Iubang, retak, ambias,dll); PembentukanjPelapisan ulang permukaan perkerasan.(agregat, campuran aspal);

] 8


21/84

Perbaikan permukaan bahu jalan (penambahan materialdan pemadatan/perataan): Pembuatan/Perbaikan dralnase/saluran tepi jalan dangorong-gorongi Penggantian, rambu/perlenqkapan jalan.

b. Pada panjang fungsional, jenis pekerjaan seperti kegiatanpemeliharaan rutin.

2. RehabilitasiMerupakan kegiatan penanganan terhadap setiap jenis kerusakanyang tidak diperhitungkan dalam desain, adapun jenispekerjaannya disesuaikan dengan kondisi kerusakan yang terjadi.

III.3.2.2. Kegiatan PeningkatanPekerjaan peningkatan jalan merupakan kegiatan penanganan jalanyang dapat berupa peningkatan/perkuatan struktur atau peningkatankapasitas lalu lintas berupa pelebaran jalur lalu Iintas. Pekerjaanpeningkatan juga dapat berupa peningkatan dari jalan tanah ke jalankerikil/jalan aspal atau dari jalan kerikilfagregat ke jalan aspal.Kegiatan peningkatan jalan, meliputi jenis pekerjan:a. Pada panjang efektif :

Perbaikan permukaan perkerasan (Lubang, retak, amblas,dll); Persiapan lapis pondasi diatas perkerasan lama(agregat,campuran aspal/ATB); Pelapisan permukaan aspal; Penambahan material bahu jalan dan pemadatan/menyesuaikan permukaan perkerasan; Perbaikan drainasejsaluran tepi jalan dan gorong-gorong; Pematongan rumput,pembersihan ruang milik jalan; Penggantian, perbaikanjpembersihan dan pengecatanrambu/ perlengkaan jalan.

b. Pada panjang fungsianal, jenls pekerjaan seperti kegiatanpemeliharaan rutin.

Pada peningkatan jalan berupa pelebaran, jenis pekerjaannyameliputi:a. Padadaerah pelebaran :

Persiapan tanah dasar/subqrade (galianjtimbunantanahjmaterial dan pembentukanjpemadatan); Perataan/leveling perkerasan lama (agregat, campuranaspaIjATB); Pelapisan permukaan perkerasan aspal.

b. Pada daerah perkerasan lama : Perbaikan permukaan perkerasan (Iubang, retak, amblas, dll): Persiapan lapis pandasi diatas perkerasan lama (agregat,campuran aspal/ATB); Pelapisan permukaan perkerasan aspal.

19


22/84

c. Pada daerah diluar perkerasan : Penambahan material bahu jalan dan pemadatan ataumenyesuaikan pelebaran perkerasan; Perbaikan drainasejsaluran tepi [alan dan gorong-gorong; Pemotongan rumput, pembersihan ruang miJikjalan; Penggantian, perbaikanjpembersihan dan pengecatanrambujperlengkaan jalan.

III.3.2.3. Kegiatan PembangunanPekerjaan pembangunan jalan rneliputi pembuatanjpembukaan jalanbaru sesuai dengan kebutuhan lalu lintas yang diperkirakan danmengacu pada standar teknis jalan dengan umur rencana minimal 10tahun. Pekerjaan pembangunan ini tidak menyangkut pembebasanjpermasalahan lahan danjatau yang melintasi hutan lindung.

111.3.3. Konstruksi JembatanUntuk Kegiatan penanganan jembatan hanya diperuntukan bagi kegiatanrehabilitasijpemeliharaan berkala dan penggantianjpembangunan jembatan.Rehabilitasijberkala jembatan meliputi perbaikan railing, perbaikan kerusakanpada jembatan (pilar, abutment, penahan erosi dan perlindungan gerusan padapondasi, dan penggantian lantai jembatan dan perbaikan oprit jembatan).III.3.3.1. Pemeliharaan Berkala Jembatan

Pemeliharaan berkala mencoba untuk mengembalikan jembatanpada kondisi dan daya layan yang mempunyai atau seharusnyadipunyai jembatan segera setelah pembangunan dan mencakup tipekegiatan dibawah ini;

a) Pengecatan ulang;b) Pelapisan permukaan aspal;c) Pembersihan menyeluruh jembatan;d) Pemeliharaan pelekatanjlandasan;e) Penggantian siar muai (sambungan star muai);f) Perbaharui bagian-bagian dan elemen-elemen kecil;g) Perbaiki pegangan sandaran dan pagar pengaman;h) Jalankan bagian-bagian yang dapat bergerak;i) Perkuat bagian struktural;j) Perbaiki longsor dan erosi tebinq;k) Perbaiki pekerjaan pengalihan aliran sungai.

Lapisan permukaan jalan pada jembatan memerlukan penggantiansecara berkala. Permukaan aspal yang berada di atas lantai baja ataulantai beton akan tahan sekitar 5 tahun sampai 8 tahun sebelummemerlukan penggantian. LapIsan aspal permukaan sebaiknya dikupasterlebih dulu dari lantai sebelum lapisan yang baru dipasang.Ketebalan lapisan aspal tidak boleh melebihi 50 mm. Disarankanmemakai HRS setebal 30 mm atau dengan lapisan semen tahan ausdan kedap air.

20


23/84

III.3.3.2. Penggantian JembatanPekerjaan mengganti bagi'an elemen atau struktur yang telahrnenqalarni kerusakan berat dan tldak berfunqsl, sebagai. contoh :sambungan siar-rnual, perletakan, pembatas, dsb. Kadang-kadangbagian struktur juga diganti, jika diperlukan contohnya elemen lantai,g.elagar memanjang secara individu, bagian-bagian sekunder atauelemen pengaku, dan sebagainya. Penggantian keseluruhanjembatan merupakan pertimbangan terakhir dalam prosespeningkatan prasarana yang ada.

111.3.33. Pembangunan JembatanPembangunan jembatan baru rnellputl pekerjaan yangmenghubungkan dua ruas jalan yang terputus akibat adanyarintangan atau pemindahan lokasi jembatan mulai dari pekerjaanpandasi, bangunan bawah dan bangunan atas..

Tabel 1.6 DAFTAR BUKU STAN DAR DAN PED OMAN BIDAN .G JALANNO lUDUL STAttDAR/PEDOMAN NOMOR1 Tata Cara PerencanaanTebal Perkerasan Lentur Jalan Raya ~NI 03-1732-1989dengan Analisa Metode Komponen2 Tat:aCara Perencanaan Permukaan Jalan. ~NI 03-3424-19943 Tata Cara Pelaksanaan Lapis Tipis Beton Aspal untuk Jalan ~NI 03-3425-1994Raya..4 Tata Cara Survai Kerataan Permukaan Perkerasan Jalan SNI03-3426-1994denqan Alat Ukur Kerataan NAASRA5 Tata Cara Pelaksanaan Lapis Pandasi Jalan dengan Batu S N 103-2853-1992Pecah6 Tata Cara Perencanaan Teknis Pondasi Langsung untuk SNI03-3446-1994Jembatan7 Tata Cara PerencanaanTeknis Pondasi Sumuran untuk SNI03-3447-1994Jembatan8 Tata Cara PerencanaanTeknis Pondasi Tiang untuk SNI03-6747-2002Jembatan9 Pedoman perencanaan tebal perkerasan lentur Pt T-Ol-2002~B10 Tata Cara Perencanaan Pembuatan Jalan di atas Tanah 008fT/BM/1999Gambut dengan Menggunakan Pondasi Galar Kayu11 Tata Cara PelaksanaanSurvai Kondisi Jalan Tanah/KerikiI ~N I 03-2843-199212 Tata Cara PelaksanaanSurvai Kandisi Jalan Beraspal SNI 03-2844-199213 Tata Cara Perencanaan Persimpangan Sebidang Jalan a 1fT/BNKT/1992Perkotaan14 Gambar PerencanaanTeknik Jalan Kabupaten 014/T/BT/199515 Tata Cara Perencanaan Pembuatan Jalan di atas Tanah 008/T/BM/1999Gambut dengan Menggunakan PandasiGa'iarKayu16 Tata Cara Pelaksanaan Pembuatan Jalan di atas Tanah 009/T/BM/1999Gambut dengan Menggunakan Pondasi Galar Kayu

21


24/84

NO I JU DU L STA NDA R I P E DO MA N N O M O R17 Kesalahan U m u m Pe laksanaan Jalan dan Jembatan18 Tata C ara Pe la ks anaan Lap is Aspal Be ton (LASTON) untuk SNI03-1.737-1991Jalan Raya19 Tata C ara Pelaksanaan Surv ai K o nd is i Ja la n T an ah / K e rik il SN I 03 -2843 -199220 T ata C ara P ela ks an aa n S urvai Kondis i J ala n Be ra s pa l SNI03-2844-199221 Penanganan Tanah Eks pa ns if u ntu k K o ns tru ks i J ala n Pd T- IO-200S-822 5tabil isasi D an gk al T ana h Lu nak u ntu k K on stru ks i Pd T -11 -2005 -BT imbun an J ala n (de ngan S em en dan C eruc uk )23 Tata C ara Pe re n ca na an Ge ome trik J ala n Ant al' K o ta 038 jT /BM/199724 Tata C ara Pe re n ca na an Ge ome trik P e rs im pa ngan Se bid an g pt T-02-2002-825 P etu njuk P ere nc an aa n Mark a Ja la n 012 /S/BNKT /199026 Geome tr i J ala n Perkotaan RSNI T -13 -2004Pedoman Pe re nc an aa n Ge ome tr ik Ja la n Pe rk o ta an27 Pe re nc an aa n T e kn ls J ala n Kabupaten 013jT /8t j199S28 P etu nju k T ek nik u ntu k P ere nc an aa n Jem batan Kabupaten o 16/t/Bt/199529 P etu nju k te knis P ere nc ana an d an Penyusunan Program SK. No 77 /KPTS/Db /1990Jalan Kabupaten3 0 Pan du an Pe rh ib un ga n Ana lis e S ia ya d an Harg a Satu an 015jT /Bt/1995Peke r jaan Jalan .31 Pe tu nju k Pe la ks anaan Peme l iha raan Jalan Kabupa ten . 024/T/Bt/199532 P anduan S urve y K ek as aran P erm ukaan Jalan S ecara V is ual A gus tus 1998

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

ttd

DlO KO K .IRM ANTO

22


25/84

LAMP IRAN 2 : PERATURAN MENTER I PEKERJAAN UMUMNOMOR 1 5 / P R T / M / 2 0 1 0TANG GAL : 01 N ovem ber 2010

PE TU N1U K PE LAKSA NA AN SU BB ID ANG IR IG ASII . PENDAH ULUAN

I.1. Latar BelakangPetunjuk Teknis Subbidang Irigasi (termasuk reklarnasl rawa) sebagai lampiran PeraturanMenteri Pekerjaan Umum tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi KhususBidang Infrastruktur disusun dan diterbitkan dalam rangka pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Umum, yang pada pasal 59(1) menyatakan bahwa Menteri Teknis Menyusun Petunjuk Teknis Penggunaan DanaAlokasi Khusus.Pengeloiaan Sumber Daya Air dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berwawasanIingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yangberkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat seperti yang diamanatkan dalamUU No 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Sedangkan beberapa turunan peraturannyaantara lain: Peraturan Pemerintah No 20 tahun 2006 tentang Irigasi, Peraturan PemerintahNo 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah No 43tahun 2008 tentang Air Tanah, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No 390jPRTjMj2008tentang Penetapan status daerah irigasi yang pengelolaaannya menjadi kewenangan dantanggung jawab Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupatenjkotaMenurut definisinya Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan airuntuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasiair bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Undang Undang No.7 Tahun 2004tentang Sumber Daya Air mengatur kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah danPernerintah Daerah dalam pengembangan sistem irigasi. Pengembangan sistem irigasiprimer dan sekunder dengan luas 1.000 - 3.000 Ha dan sistem irigasi dengan luas < 1.000Ha yang !intas kabupaten menjadi tanggungjawab dan kewenangan pemerintah provinsi.Pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder dengan luas < 1.000 Ha dan yang utuhdalam kabupatenjkota menjadi tanggung jawab pemerintah kabupatenjkota yangbersangkutan.Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, pemerintahprovinsi berwenang dan bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan sistem irigasiprimer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1.000 - 3.000 Ha atau daerah irigasiyang bersifat lintas kabupatenjkota. Pemerintah kabupatenjkota berwenang danbertanggungjawab melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder padadaerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 Ha.Sesuai Keputusan Menteri Nomor 390jKPTSjMj2007, terdapat 33.210 daerah irigasi dengantotalluasan 7.469.796 Ha. Dari total tersebut, 31.860 daerah irigasi dengan luas3.195.568 Ha merupakan kewenangan kabupatenjkota dan 1.109 daerah irigasi denganluas 1.423.222 Ha merupakan kewenangan provinsi.Jaringan reklamasi rawa yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintahkabupatenjkota seluas kurang !ebih 226.305 hektar yang terdiri dari 815 daerah reklamasirawa, dan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah provinsi adalahkurang Iebih 432.197 hektar yang terdiri dari 344 daerah reklamasi rawa.

23


26/84

Pemerintah menyediakan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur untuk membantupemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota mendanai pengelolaan jaringan irigasidan jaringan reklamasi rawa (tidak termasuk kegiatan 0 dan P) yang menjaditanggungjawab daerah untuk mendukung program ketahanan pangan nasional.1.2. Maksud

Penyusunan Petunjuk Teknis ini dimaksudkan agar dapat digunakan sebagai acuan danpetunjuk dalam penyusunan perencanaan, pemograman, perencanaan teknis danpelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan peningkatan serta untuk pemantauan dan evaluasipenggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Subbidang Irigasi.

1.3. TujuanTujuan penyusunan Petunjuk Teknis ini agar semua pihak yang terlibat dalam prosesperencanaan, penyusunan program, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasipenggunanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Subbidang Irigasi dapat lebihmudah dalam melaksanakan tugasnya sehingga penggunaan dana dapat menghasilkaninfrastruktur jaringan irigasi yang ditingkatkan dan atau direhabilitasi dengan kualitas danumur rencana sesuai yang diharapkan.

104. Ruang LingkupPetunjuk Teknis ini mencakup: Pendahuluan Perencanaan dan Pemrograman

Kebijakan Pemberian Dana Perimbangan (DAK)Penyusunan Program PenangananPenyusunan Rencana Kegiatan (RK)

Perencanaan Teknik dan Pelaksanaan KonstruksiUmumPerencanaanTeknikPelaksanaan Konstruksi

1.5. PengertianIrigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untukmenunjang pertanian yang jenisnya rnellputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi airbawah tanah, irigasi pornpa dan iri.gasitambak.Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya yang merupakansatu kesatuan yang dlperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan danpembuangan air irigasi.Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunanutama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkapnya.Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluransekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunansadap dan bangunan pelengkapnya.Pengelolaan Jaringan Irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, danrehabilitasi jaringan irigasj di daerah irigasi.

24


27/84

Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringanirigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasidan mempertahankan kelestariannya.Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi gunamengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.Peningkatan Jaringan Irigasi ialah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan.Jaringan Reklamasi Rawa adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya yangmerupakan satu kesatuan fungsi yang diperlukan untuk pengelolaan air di daerahreklamasi rawa.Daerah Rawa adalah areal rawa yang dibatasi garis sempadan rawaReklamasi Rawa adalah upaya meningkatkan fungsi dan manfaat rawa melalui teknologihidraulik dalam bentuk jaringan reklamasi rawa.Jaringan Reklamasi Rawa adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya yangmerupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk pengelolaan air.Daerah Reklamasi Rawa adalah kesatuan lahan yang dilengkapi dengan jaringanreklamasi rawa berdasarkan tahapan akhir pengembangan.Pengembangan laringan Reklamasi Rawa meliputi kegiatan pembangunan jaringanbaru dan peningkatan jaringan reklamasi rawa.Pengelolaan laringan Rektamasi Rawa meliputi kegiatan operasi, pemeJiharaan danrehabilitasi jaringan reklamasi rawa.Operasi Jaringan Reklamasi Rawa adalah upaya pengaturan air termasuk membuka-menutup pintu bangunan air, menyusun pola tanam dan rencana tata tanam, menyusunsystem golongan, menyusun rencana kegiatan operasi, mengumpulkan data, memantaudan mengevaluasi, yang ditujukan untuk mengoptimalkan fungsi dan manfaat jaringanreklamasi rawa.Pemeliharaan laringan Reklamasi Rawa adalah upaya menjaga dan mengamankanjaringan reklamasi rawa agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancaroperasi dan mempertahankan kelestariannyaRehabilitasi Jaringan Reklamasi Rawa adalah upaya memperbaiki jaringan reklamasirawa untuk mengembalikan fungsi dan kinerjanya seperti yang direncanakan.Saluran Tersier adalah saluran yang berhubungan langsung dalam pelayanan air denganlahan pertanian.Saluran Utama adalah saluran yang menghubungkan saluran tersier dengan sungai, yangterdiri antara lain saluran sekunder dan saluran primer.Sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam pemanfaatan DAK, maka kegiatan-kegiatanSubbidang Irigasi yang dapat didanai dengan OAK adalah kegiatan fisik yang masukkategori Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi serta pembangunan baruyang selektif yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

II . PER EN CA NA AN D AN PEM RO GR AM ANILL Kebijakan Pemberian Dana Perimbangan (OAK)

Mengacu pada kebijakan prioritas nasional, alokasi DAK untuk Subbidang Irigasi ditujukanuntuk mempertahankan tingkat layanan, mengoptimalkan fungsi, dan membangunprasarana sistem irigasi, termasuk jaringan reklamasi rawa dan jaringan irigasi desa yangmenjadi kewenangan kab/kota dan provinsi khususnya daerah lumbung pangan nasionaldalam rangka mendukung program prioritas pemerintah bidang ketahanan pangan.

25


28/84

Untuk mencapai tujuan Alokasi OAK Subbidang Irigasi tersebut, maka alokasi OAKSubbidang Irigasi arah pemanfaatannya adalah sebagai berikut:1. Rehabilitasi;2. Peningkatan. OAK ditujukan hanya untuk meningkatkan fungsi dan kondisi jaringanirigasi yang sudah ada;3. Pembangunan baru yang selektif, bilamana jaringan irigasi yang menjadi kewenanganprovinsijkabupatenjkota sudah berfungsi dengan batk,Alokasi OAK Subbidang. Irig.asi tersebut kernudlan dialokasikan kepada provinsi dankabupatenjkota, untuk kemudian digunakan dalam penanganan (rehabilitasi danpeningkatan) jaringan irigasi (termasuk jaringan reklamasi rawa) sesuai dengankewenangannya masing-masing. Adapun kewenangan pengelolaan jaringan irigasiberdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi dan Kepmen PUNo390jKPTSjMl2007 adalah sebagai berikut:1. Oaerah Irigasi (01) dengan luas 3000 Ha menjadi wewenang dan tanggung jawabPusat dalam pengelolaannya.Jika kabupatenjkota mengusulkan pemanfaatan OAK Subbidang Irigasi untuk menanganikegiatan di daerah irigasi yang bukan kewenangannya, maka (i) jika daerah irigasi tersebutkewenangan provinsi maka kabupaten/kota tersebut harus mendapat persetujuan dariDinas PUjPSDA Provinsi, (ii) jika daerah irigasi tersebut kewenangan pusat makakabupatenjkota tersebut harus mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal SumberOayaAir dan mengkoordinasikan usulan tersebut dengan Balai Wilayah Sungai Terkait.Jika provinsi mengusulkan pemanfaatan OAKSubbidang IrigasI untuk menangani kegiatandi daerah irigasi yang bukan kewenangannya, maka (i) jika daerah irigasi tersebutkewenangan kabupatenjkota maka provinsi tersebut harus mendapat persetujuan dariDinas PUjPSDA KabupatenjKota, (ii) jika daerah irigasi tersebut kewenangan pusat makaprovinsi tersebut harus mendapat persetujuan dari Oirektorat Jenderal Surnber Oaya Airdan mengkoordinasikan usulan tersebut dengan SalaiWilayah Sungai Terkait.

11.2. Penyusunan Program Penanganan11.2.1. Penyusunanan Daftar Jarinan Irigasi (Termasuk Jaringan Reklamasi Rawa)

Kegiatan penyusunan program penanganan diawaJi dengan kegiatan inventarisasijaringan irigasi. Ini dilakukan untuk mendapatkan data jumlah, lokasi, luas, danareal pelayanan pada setiap daerah irigasi. Inventarisasi jaringan irigasidilaksanakan setiap tahun. Penyusunan data dasar ini mengacu pada form datadasar prasarana jaringan irigasi (termasuk jaringan reklamasi rawa).II.2.2. Penyusunan Usulan Jaringan Irigasi (Termasuk Jaringan Reklamasi Rawa) Prioritas

Berdasarkan hasil inventarisasi dilakukan survey identifikasi permasalahan dankebutuhan rehabilitasi/pemeliharaanjpeningkatan secara partisipatif, dan dibuatsuatu rangkaian rencana aksi yang tersusun dengan skala prioritas. Oalammenentukan kriteria penanganan (rehabilitasijpeningkatan) dilihat dari kondisikerusakan fisik jaringan irigasi. Untuk menilai kondisi kerusakan fisik, dilakukandengan menentukan indeks kondlsi jaringan irigasi.

26


29/84

Indeks kondisi jaringan irigasi merupakan indlkator kondisi fisik jaringan irigasi yangdinyatakan dengan suatu angka dari 0 hingga 100. Kriteria penangananberdasarkan indeks kondisi jaringan irigasi ini adalah sebagai berikut: Apabila indeks kondisi suatu jaringan iriqari di atas 60 atau sama dengan 60maka jaringan irigasi tersebut diarahkan untuk pemeliharaan; Apabila indeks kondisi suatu jaringanirigasi di bawah 60 maka jaringan irigasi

tersebut diarahkan untuk direhabilitasi.Adapun kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penanganan jaringan irigasi(termasuk jaringan irigasi rawa) yang dapat diusulkan menjadi usulan programprioritas adalah sebagai berikut:II.2.2.1. Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Meskipun telah dilakukan Operasi dan Pemeliharaan yang sebaik-baiknya,secara alami jaringan irigasi cenderung mengalami penurunan tingkatlayanan akibat waktu (umur prasarana dan sarana) sampai pada tahapankritis tingkat layanan menurun tajam dari rencana semula yang berakibatpada penurunan kinerja. Untuk menangulangi hal tersebut, dalam jangkawaktu tertentu perlu dilakukan upaya-upaya rehabilitasi gunamengembalikan kemampuan lavanan jaringan irigasi sesuai dengan desainrencana.Rehabilitasi adalah suatu proses perbaikan sistem jaringan yang meliputiperbaikan fisik atau non-flsik untuk mengembalikan tingkat pelayanansesuai desain semula, maksimurn yang pernah dkapai atau sesuai dengankondisi lapangan.Sesuai dengan kebijakan Pemerintah dana DAK untuk kegiatan rehabilitasisistem irigasi yang menjadi kewenangan dan tangung jawab pemerintahdaerah hanya dikhususkan untuk kegiatan fisikoKegiatan rehabilitasi sistem irigasi secara umum dilakukan antara lainuntuk jenis-jenis bangunan: Bendungan/waduk/reservoir/embung/situ dan tampungan air lainnyauntuk keperluan air irigasi; Bangunan utama (bendunq/lntake.dll); Saluran (induk, primer, sekunder, tersier, pembuang/drainase, suplesi,dll); Bangunan pelengkap lainnya (bangunan baqi/sadap, pintu air, gorong-gorong, talang, siphon, pintu bilas, jembatan dan jalan inspeksi, got,saluran drainase, kantong lumpur, dll).

II.2.2.2. Kegiatan Peningkatan Jaringan IrigasiPelaksanaan kegiatan Peningkatan jaringan Irigasi hanya dilaksanakanpada Daerah Irigasi, sedangkan pada Daera Rawa tidak ada kegiatanPeningkatan jaringan irigasi.Perencanaan peningkatan jaringan irigasi pada Daerah Irigasi dilaksanakanoleh Dinas/Pengelola Irigasi bersama perkumpulan petani pemakai air(P3A.) berdasarkan rencana prioritas hasil inventarisasi jarlngan irigasidengan katagori rusak berat.Tujuan pekerjaan peningkatan Daerah Irigasi untuk mengurangikehilangan air pada saluran, sehingga diharuskan untuk dibuat saluranpasangan batu, atau di bendung yang mercunya terbuat dari bronjongdilakukan peningkatan mercunya menjadi pasangan batu sehingga

27


30/84

menambah debit air (memaksimalkan) yang tersedia atau yang tadinyaIrigasi Sederhana menjadi irigasi Semi Teknis.Dalam rencana Pelaksanaan Peningkatan jaringan irigasi terdapatpembagian tugas, antara P3A dengan pemerintah diantaranya bagianmana bisa ditangani P3A dan bagian mana yang ditangani pemerintahmelalui Nota Kesepakatan kerjasama. Penyusunan rencana peningkatanjaringan irigasi meliputi:1. Inspeksi Rutin

Dalam melaksanakan tugasnya juru pengairan harus selalumengadakan inspeksi/perneriksaan secara rutin di wilayah kerjanyasetiap 10 hari atau 15 hari sekali, untuk memastikan bahwa jaringanirigasi dapat berfungsi dengan baik dan air dapat dibagi/dialirkansesuai dengan ketentuan. Kerusakan ringan yang dijumpai dalaminspeksi rutin harus segera dilaksanakan perbaikannya sebagaipemeliharaan rutin, dicatat dan diklrim ke pengamat setiap akhirbulan. Selanjutnya Pengamat akan menghimpun semua berkas usulandan menyampaikannya ke dinas pada awal bulan berikutnya.

2. Penelusuran Jaringan IrigasiBerdasarkan usulan kerusakan yang dikirim oleh juru secara rutin,dilakukan penelusuran jaringan untuk mengetahui tingkat kerusakandalam rangka pembuatan usulan pekerjaan tahun depan. Penelusurandilaksanakan setahun dua kall yaitu pada saat Penqerinqarr, untukmengetahui endapan dan mengetahui tingkat kerusakan yang terjadidi bawah air normal, dan pada saat air normal (saat PengolahanTanah) untuk mengetahui besarnya rembesan dan bocoran jaringan.Penelusuran dilakukan bersama secara partisipatif antara Pengamat/UPT/Ranting, Juru/Mantri, dan GP3A/IP3A.

3. Pengukuran dan Pembuatan Detail Desaln Perbaikan Jaringan Irigasia). Survey dan Pengukuran Perbaikan Jaringan Irigasi

Survey dan pengukuran untuk pemeiiharaan jaringan irigasi dapatdilaksanakan secara sederhana oleh petugas dinas/penqelola irigasibersamasama perkumpulan petani pemakai air denganmenggunakan roll meter, alat bantu ukur, se!ang air, atau tali.Hasil survai dituangkan dalam gambar skets atau diatas gambar asbuilt drawing. Sedangkan untuk pekerjaan perbaikan, perbaikanberat maupun penggantian harus menggunakan alat ukurwaterpass atau theodolit untuk mendapatkan elevasi yang akurat.Hasil survey dan pengukuran ini selanjutnya digunakan olehpetugas Dinas/pengelola irigasi dalam penyusunan detail desain.

b). Pembuatan Detail DesainBerdasarkan hasil survey dan pengukuran disusun rancangan detaildesain dan penggambaran. Hasil rancangan detail desain inididiskusikan kembali dengan perkumpulan petani pemakai airsebagai dasar pembuatan desain akhir yang dituangkan dalamberita acara.

I1.2.3. Perhitungan Rencana Anggaran BiayaSetelah mengetahui proqram-proqrarn penanganan apa saja yang akan dilakukan,selanjutnya dilakukan perhitungan Rencana Anggaran Biaya CRAB).RAB dihitungberdasarkan perhitungan volume dan harga satuan yang sesuai dengan standaryang berlaku di wilayah setempat.

28


31/84

II.2.4. Penentuan Program PenangananPenentuan program penanganan dilakukan dengan memperhatikan prioritaspenanganan (berdasarkan indeks kondisi jaringan irigasi) dan juga RencanaAnggaran Siaya. Program dengan prioritas tertinggi dan dengan Rencana AnggaranBiaya yang realistis tentunya akan mendapat prloritas utama. Hasil penentuanprogram penanganan ini kemudian disusun dalam bentuk Rencana Kegiatan (RK).

II.3. Penyusunan Rencana KegiatanRencana Kegiatan (RK) sekurang-kurangnya mencakup informasHnformasi sebagaiberikut:1. Kelompok Kegiatan;

Kelompok kegiatan dapat berupa: rehabilitasi dan peningkatan jaringan.2. Jenis Kegiatan/Paket Pekerjaan;

Jenis kegiatan/paket pekerjaan merupakan uraian dari kelompok kegiatan, denganmencantumkan bagian dari jaringan yang direhab/ditingkatkan. Bagian dari jaringantersebut dapat berupa: saluran primer/sekunder, saluran pembuang, bendung, kantonglumpur, pintu penguras, bangunan pengatur (bagijsadap/bagi-sadap), bangunanterjun, talang, dan lain-lain.

3. Volume Kegiatan;Berisi volume dari nap-nap jenis kegiatan/paket pekerjaan.

4. Satuan;Merupakan satuan ukur dari volume kegiatan.

5. Nama Daerah Irigasi;6. Siaya;

Diisi berapa alokasi biaya dari Dana Alokasi Khusus dan Dana Pendamping OAK(minimum 10% dari alokasi DAK tahun berjalan) serta total biaya yang diperlukanuntuk tiap-tiap jenis kegiatan/paket pekerjaan.Format Rencana Kegiatan dapat dilihat pada Lampiran Tabel Rencana Kegiatan DAKSubbidang Irigasi

29


32/84

~ Lf'l. . . . .CIa

U 'l Cr t : I'c r;n ' < T 'C II C . . . . .. . . . mcQ Ja.. . . . . . .ItIC::o,r ; n 1 t l G : : M"':::I~1 t 1 1 i j . . . . .l:1Il:,::):c

~~ N: : ! : . . . . .:I J ! i . . . .,;:! ci9E z . . . . .. . . . .< . . ! ! ! wIII J : I .~ :. :g 0. . . . .. . . . . . .IIIl:ZW . . . . . . O'l

~~ ~iii~-

c.I Sj it:CIc III~ 1:1CIII It!.0 :::I 0r;n 'S ' ("')c . . . .C IIIa 1 2-'iii Q JQ.C n:I'S : 1:1e IIIa. III:::IC . . .IIIIII .ctilc . !'CIII n:I. . . . En:I . .E cJ .5IIIIII 'a .c C IItil :.:1:1 ItI0 C~ Gcc ~

.I SIII C';' III" S:: ! III:I'iii E,! : r t : I0 iii. . . 1:1l o o t cc ~,t!J !i I I I , ! :.0 ...C II : : : I C IID. . . . . . . .CII_'C 0.10'a : e l iiE 1 1 1 1 : 1III 'C' c: a C II Q I. . . . . . . .. . . n:I ...n:I - : : : ICl M : ! i!< C ~,~. . . . . .* * C


33/84

'iiic'S ;ac.

: : c' ; ; ' : 3~ :& ::::I~,~I---:""".-lf-lI---+--+----1--I--+--I---1

ge z :::eel!! WII! D.~1~~--~~~~--~-+--+--+--4-~~~g 8

CII!CIII I'c III(II C..,II!CIIIC.

LI'I. . . . .

~. . . . .II. . . ,. . . . .N. . . . .

.Jg

~-..CsI~I-------~I~~~--~--+---r---~~---;---,.a~ dz . . . . .

. : : c: 3: e :: : : : J1 " " 1

E_ ! ] : I'"uc:~'5.E_ ! ] : I'6Ul2c oJ::.SroE(JJ-'"LI'I

c: N_c o E:!;- : r ; 0Ea ~ .E Eo~ Eo~

. . . . D0:JC.f---

c'iii c o-'"II! 'iti'D ..cC ~C lJ Q)E iti

o,j :J :J'" ~JJ~ LI'I 0.., ,. . . .ItI. . .ItID.ia01tJ1C{ 2CsII!.aII!. . ,II!EII!Z

ro. . . . . .~- - vi, c ,-., c._ . (JJ ..cIII (JJ __ " ;0 . . _ . >-II! P " , " " " ro to01 2. ._ ro Qj 0.. . . _ .::J~~: : : : I "'c ......0. . . . . . . . . , is '- ro(II ro 1';fU~ : : . . : ro--U] -'" c:;C. :::I . . . G J

~;Q ~~~ ro Q) ......'0 ....,10L- D._ ~ Q) ",0..:J ro :J 0 .. ,_ 0.. ro :::I"'~ I J ) r o . . ! : 9 o..ui c:;..cc: .... c 10 ro ro.o ,_ to: : : : 1 2 : :: :I _ _ _ 10 co>- 0::":

cs: : : : I~01C~III.a01 'I:c II!r:J 'D> - C~ III: : : : I'5 ' (""\~ . . . .-. . Q IC l!!II. . . . QII g.Q. I: : : : I.a 'D~ II!In: : : : IC . . .IIIr:J .c01C ~I:III I. . , EItI -2Ej fIItIIII '6 1c ~II'D IIIII:! C~ 1 9CC Q I.e 0: :III C'5 1 IIIQI :i~ III: : : : J'iii EII. : . : : III.9 iii'D. . . . . cQ !~.e III~.a ...(II : : : : IQIC. . . . . . . .w_'Ii: ,~E'ji 'DWE I'Dl!! c o CWW: e . . . . . . ,. . . III ...- :::: I!II i : i i : t:. . . . . . l ! !. . . . . . . * ._* * 0


34/84

III . PER EN CAN AA N T EK NIK D AN PEL AK SA NAA N K ON ST RU KSIII!.l. Umum

Kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi mengacu pada Norma StandarPedoman dan Manual (kriteria) yang telah ditetapkan dilingkungan KementerianPekerjaan Umum. Setelah teralokasinya dana DAK untuk penanganan jaringan irigasi(termasuk jaringan reklamasi rawa) baik itu rehabilitasi maupun peningkatan, makaproses berikutnya adalah melakukan kegiatan perencanaan teknik kegiatanrehabilitasi dan peningkatan. 8erdasarkan dokumen hasil perencanaan teknik ini,kemudian dilakukan pelaksanaan konstruksi untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

III.2. Perencanaan TeknikPerencanaan teknis Jaringan irigasi (terrnasuk jaringan reklamasi rawa) provinsi dankabupaten/kota didasarkan pada standar dan pedoman yang dikeluarkan olehKementerian Pekerjaan Umum.

Ill.3, Pelaksanaan KonstruksiIII.3,1. Metoda Peiaksanaan

III.3. 1.1. Kegiatan RehabilitasiUntuk kegiatan rehabilitasi suatu jaringan irigasi dapat dilakukansecara kontraktual atau secara swakelola sebaiknya melibatkanmasyarakat petani di wilayah jaringan irigasi bersangkutan sertasebanyak mungkin memanfaatkan bahan dan material darilokasisetempat.Kegiatan PeningkatanUntuk kegiatan peningkatan suatu jaringan irigasi tidak termasukreklamasi rawa dapat dilakukan secara kontraktual atau secaraswakelola sebaiknya melibatkan masyarakat petani di wilayahjaringan irigasi (termasuk reklamasi rawa) bersangkutan sertasebanyak mungkin memanfaatkan bahan dan material dari lokasisetempat.

III.3.2. Pelaksanaan Rehabilitasi

III. 3.1.2.

Setelah melalui tahapan penyusunan prioritas dan rencana Kegiatan danselesai proses perencaaan teknis, maka selanjutnya adalah kegiatanpelaksanaan. Pada prinsipnya pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi suatujaringanirigasi secara umum tidak berbeda d.engan pembangunan baru,namun dalam proses pelaksanaan apabila dijumpai permasalahan maka harusdicarlkan pemecahan permasa!ahannya.III.3.2.1. Persiapan Pelaksanaan Rehabilitasi

Sebelum kegiatan rehabilitasi dilaksanakan perlu dilakukansosialisasi kepada petani pemakai air sebagai anggotaP3AjGP3A/IP3A, tentang waktu, jenis kegiatan, jum!ah tenaga,bahan, peralatan yang akan digunakan, sifat rehabilitasi dantingkat kesulitannya.a). Pekerjaan rehabilitasi yang akan dilaksanakan secara

swakelola harus melibatkan P3A/GP3AjIP3A/petani setempat,sesuai kemampuannya.b). Pekerjaan yang akan dilaksanakan secara kontraktua1.

Disusun dalam paket paket pekerjaan yang menggambarkanlokasi, jems pekerjaan, rencana biaya dan waktupelaksanaannya. Dalam perjanjian kontrak antara32


35/84

Dinas/Pengelola Irigasi dengan kontraktor perlu dicantumkanketentuan yang mengikat antara lain: Kontraktor harus melibatkan P3A/GP3A/IP3A sesuaikemampuannya; Kontraktor harus menggunakan tenaga kerja setempatkecuali tenaga kerja tersebut tidak tersedia; adanya kesepakatan bersama antara kontraktor denganP3A/GP3A/IP3A mengenai jam kerja, upah kerja dan hal-hallainnya.

Pelaksanaan RehabilitasiPelaksana swakelola dan kontraktor serta P3A/GP3A/IP3Adalam melaksanakan pekerjaan rehabilitasi wajib memahamidan menerapkan persyaratan teknis yang telah ditetapkanoleh Dinas/Pengelola Irigasi;pelaksanaan rehabilitasi tidak mengganggu kelancaranpembagian air untuk tanaman, artinya peJaksanaannyadisesuaikan dengan jadwal pengeringan dan giliran air;Dinas/Pengelola Iirigasi wajib menyampaikan kepadamasyarakat pemakai air mengenai rencana pengeringanpaling lambat tiga puluh hari sebelum pelaksanaanpengeringan;Untuk pekerjaaan yang dilaksanakan secara swakelola yangmelibatkan P3A/GP3A/IP3A sesuai dengan kuantitas dankualitas yang dipersyaratkan, perlu adanya bimbingan teknis;Untuk pekerjaan yang dilaksanakan kontraktor, sebagaikontrol sosial P3Adapat berperan secara swadaya mengawasipekerjaan;Setelah pekerjaan rehabilitasi selesai dikerjakan harus dibuatberita acara bahwa pekerjaan rehabilitasi telah selesaidilaksanakan dan berfungsi baik.

111.3.3. Pelaksanaan PeningkatanSetelah melalui tahapan penyusunan prioritas dan rencana Kegiatan danselesai proses perencaaan teknis, maka selanjutnya adalah kegiatanpelaksanaan. Pada prinsipnya pelaksanaan pekerjaan peningkatan suatujaringan irigasi (tidak termasuk reklamasi rawa) secara umum tidak berbedadengan pembangunan baru, namun dalam proses pelaksanaan apabiladijumpai permasalahan maka harus dicarikan pemecahan permasalahannya.

111.3.2.2.

III.3.3.1. PersiapanPelaksanaanPeningkatanSebelum kegiatan peningkatan dilaksanakan per!u dilakukansosialisasi kepada petani pemakai air sebagai anggotaP3A/GP3A/IP3A, tentang waktu, jenis kegiatan, jumlah tenaga,bahan, peralatan yang akan digunakan, sifat peningkatan dantingkat kesulitannya.a). Pekerjaan peningkatan yang akan dilaksanakan secara

swakelola harus melibatkan P3A/GP3A/IP3A/petanisetempat, sesuai kemampuannya;b). Pekerjaan yang akan dilaksanakan secara kontraktual.

Disusun dalam paket paket pekerjaan yang33


36/84

III.3.3.2.

menggambarkan lokasi, jenis pekerjaan, rencana biaya danwaktu pelal


37/84

LAMP IRAN 3 : P ER ATU RA N M EN TE RI P EK ER JA AN UMUMNOMOR : 15/PRT /M /2010TANGGAL : 01 November 2010

PETUN1UK PELAK SANAAN SUBB IDANG AIR M INUMI. PENDAH ULUANI.1. Latar Belakang

Kewajiban Pemerintah dalam pemenuhan hak-hak dasar manusia, seperti air minum,memotivasi Pemerintah untuk memfasilitasi pembangunan dan pengembangan SistemPenyediaan Air Minum (SPAM) khususnya bagi masyarakat perdesaan yang notabenemerupakan masyarakat dengan tingkat pelayanan SPAM terendah. Sesuai dengan dataBPS, cakupan pelayanan SPAM di perdesaan hanya 8%. Selain itu, Pemerintah 'jugaterpacu untuk mencapai target Millennium Development Goals (MDGs) Tahun 2015, yaitumenurunkan separuh proporsi penduduk yang belurn terlayani fasilitas air rninurn.Penyediaan air minum untuk kawasan kurnuh perkotaan, permukiman nelayan danperdesaan dapat dilakukan melalui sistem penyediaan air minum dengan teknologisederhana (untuk selanjutnya disingkat Air Minum Sederhana). Hal tersebutmempertimbangkan agar prasarana air minum yang dibangun dapat dikelola olehmasyarakat pengguna itu sendiri dalam skala komunal, bersifat mudah dan ekonomisdalam pembangunan, operasional dan pemeliharaan serta pengelolaannya. Memperhatikanbahwa prioritas lokasHokasi yang akan menjadi lingkup pelaksanaan adalahdesajkelurahan yang belum pernah mendapat pelayanan air minum secara formal(pelayanan oleh perusahaan daerah air minum setempat), maka perlu diberikan acuanpetunjuk bagi para pelaksana program, baik untuk aparat pemerintah terkait maupununtuk masyarakat sebagai aktor utama pelaksanaan program, dengan demikian akandiperoleh arah, pengertian dan pengetahuan yang sama dalam menciptakan pembangunanyang berkelanjutan.

1.2. MaksudSesuai Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan bahwa: DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yangmerupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional; Besaran alokasi DAK ditentukan berdasarkan kriteria umum, khusus, serta teknis.Menter! teknis menyampaikan Kriteria Teknis yang dirumuskan melalui indeks teknls; Berdasarkan Penetapan alokasi OAK, Menteri Teknis menyusun Petunjuk TeknisPenggunaan DAK.Petunjuk teknis ini dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada para pelaksana danpihak terkait lainnya dalam penyelenggaraan perencanaan prasarana air minum sederhana.

1.3. TujuanPetunjuk teknis ini bertujuan untuk menjamin kesesuaian, ketertiban, dan ketepatan dalampembangunan prasarana air minum sederhana sehingga prasarana yang dibangun dapatdimanfaatkan secara andal dan berkelanjutan.

104. Ruang LingkupDalam melakukan pemilihan kegiatan DAK subbidang air minum, terlebih dahulumelakukan review atau kajian terhadap sistem eksisting atau sistem yang sudah ada.Petunjuk teknis inl menjelaskan kriteria, perhitungan, data dan tahapan yang diperlukandalam perencanaan prasarana air minum sederhana, meliputi pembangunan baru dan

35


38/84

perluasan jaringan pelayanan. Pembangunan infrastuktur baru meliputi perencanaanbangunan pengambilan air baku, unit pengolahan, perplpaan, perpompaan, dan unitpemanfaatan sesuai lingkup program.Seeara rinei petunjuk teknis air minum sederhana ini agar menggunakan Petunjuk TeknisPelaksanaan Pengembangan SPAMSederhana yang antara lain terdiri darl:- Petunjuk Teknls Pembangunan Penangkap Mata Air (PMA);- Petunjuk Teknis Pembangunan Sumur Dalam (SATD) komunal;- Petunjuk Teknis Pembangunan Instalasi PengolahanAir Sederhana (IPAS)i- Petunjuk Teknis Pembangunan Bangunan Pengambilan Air Baku;- Petunjuk Teknls Pembangunan Hidrarn Umum;- Petunjuk Teknis Pemasangan Perpipaan;- Petunjuk Teknis Pembangunan Pompa Hidram;- Petunjuk Teknis Operasional dan Pemeliharaan.

1.5. Pengertian1. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpaproses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum;2. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif;3. Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAMmerupakan satu kesatuansistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum;4. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluasdan/atau meningkatkan sistem fisik(teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen,keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untukmelaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih

baik;5. Penyelenggaraan pengembangan SPAMadalah kegiatan merencanakan, melaksanakankonstruksi, rnenqelola, rnemetihara, merehabilitasi, memantau, dan/atau mengevaluasisistem fisik (teknik) dan non fisik penyediaan air minum.

II. PER EN CAN AA N D AN PEM RO GRA MANILL Kebijakan Pemberian Dana Perimbangan (DAK)

Merujuk pada Pasal 162 ayat 1 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerahdisebutkan bahwa DAK dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu dalam rangkapendanaan pelaksanaan desent ra l l sast untuk (a) mendanai kegiatan khusus yangditentukan pemerintah atas dasar prioritas nasional, (b) mendanai kegiatan khusus yangdiusulkan daerah tertentu.Berdasarkan pernyataan di atas, syarat kegiatan yang dapat didanal DAK adalah kegiatanyang sesual dengan prioritas nasional. Kegiatan penyediaan air minum merupakan kegiatanpada Bidang Infrastruktur yang telah ditetapkan pemerintah sebagai salah satu prioritasnasional. Oleh karenanya kegiatan pada Subbidang Air Minum merupakan salah satukegiatan yang berhak mendapatkan alokasi dana DAK dari APBN. Adapun besaran alokasidana DAK ini ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, setelah berkoordinasi denganKementerian teknis terkait.Ketentuan lainnya mengenai kegiatan yang dapat didanai DAK adalah kegiatan tersebutharus diusulkan daerah yang berhak mendapatkan alokasi DAK. Oleh karena itu

36


39/84

Pemerlntah daerah harus mengajukan usulan kegiatan yang akan didanai oleh DAK l


40/84

Usulan program pembangunan fasilitas SPAM baru, hendaknya memperhatikankriteria-kriteria berikut ini:

Daerah rawan air;Daerah rawan penyakit;Daerah rawan sanitasi;Daerah rniskin:Aksessibilitas;Daerah terpencil;Jarak dengan sumber air.

Jenis prasarana yang tepat untuk suatu wilayah rencana pelayanan ditentukandengan mempertimbangkan parameter-parameter sebagai berikut:

Jenis sumber air baku, termasuk kualitas dan kuantitasnya;Kondisi topografi.

11.2.3. Penentuan Program PenangananPenentuan program (pembangunan baru) tersebut di atas didasarkan padapertimbangan bahwa teknologi yang diterapkan sesuai dengan karakteristik dansumber daya yang ada di daerah perencanaan tanpa mengurangi kualitas dankuantitas pelayanan air minum yang direncanakan.Proses seleksi program pengembangan air minum, dilakukan sesuai diagram ahrpada Gambar 3.a.1.

n.3. Penyusunan Rencana KegiatanPenyusunan Rencana Kegiatan harus mengacu pada Rencana Program dan InvestasiJangka Menengah (RPIJM) kabupaten/kota Bidang Cipta Karya yang telah disepakati.Usulan program pengembangan SPAM Sederhana kemudian disusun dalam bentukRencana Kegiatan (RK) yang mencakup informasi sebagai berikut:1. Jenis keqlatan:2. Nama paket kegiatan;3. Nama lokasi;4. Tujuan dan sasaran;5. Volume kegiatan;6. Perkiraan alokasi DAK dan dana pendamping.

Format Rencana Kegiatan dapat dilihat pada Lampiran Tabel Rencana Kegiatan DAKSubbidang Air Minum.

38


41/84

oN

'5.c:j9Q)C'lCQ):a :


42/84

III. PER EN CA NA AN TEK NIK D AN PELA KSA NA AN K ON STR UK SIII!.1. Umum

Setelah alokasi dana ditetapkan serta pemilihan program sudah dilaksanakan, langkahselanjutnya adalah memilih prasarana SPAMsebagai solusl teknis yang sesuai dengankondisi setempat. Perencanaan teknik prasarana SPAMharus mengacu pada pedomanyang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum diantaranya adalah PeraturanMenteri Pekerjaan Umum Namor 18/PRT/M/2007 tentang PenyelenggaraanPengembangan SPAM, Peraturan Menter! Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2009tentang Penyelenggaraan Pengembangan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan danPetunjuk Teknis Pelaksanaan Air Minum Perpipaan Sederhana yang diterbitkan olehDitjen Cipta Karya.

III.2. Perencanaan Teknik1. Penentuan Kebutuhan Air

Kebutuhan air minum yang diperlukan untuk suatu daerah pelayanan ditentukanberdasarkan 2 (dua) parameter, yaitu:- Jumlah penduduk;- Tingkat konsumsl air;Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minumselanjutnya dapat dilihat pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18 Tahun2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan SPAMdan pada Petunjuk TeknisPelaksanaan Prasarana Air Minum Perpipaan Sederhana yang diterbitkan olehDitjen Cipta Karya.

2. Pengukuran Debit Air BakuSumber air yang dapat digunakan sebagai sumber air baku meliputi:A. Mata air;B. Air tanah;C . Air permukaan;D. Air hujan.Pengukurandebit air baku dilakukan untuk menghitung patensi sumber air yang akandigunakan. Tata cara pengukuran debit air baku dapat dilihat pada pada PeraturanMenteri Pekerjaan Umum No. 18 Tahun 2007 tentang PenyelenggaraanPengembangan SPAM.

40


43/84

. .=.~u . . . ."C . ... . '000 j::E:::I.52:'"('"a. . : . :~'"'=.;:=='< I: C'f til'".. ttl= - - " '" 41 '


44/84

3. Pemeriksaan Kualitas Air BakuPemeriksaan kualitas air baku dilakukan terhadap kualitas fisik, klmlawl, danmikrobialagis. Hasil yang akurat dari kualitas air baku dapat dlperoleh melaluipemeriksaan sampel air baku di laboratarium yang telah ditunjuk sebagailabora

permen pu no 15 tahun 2010 tentang petunjuk teknis dak bidang infrastruktur

Documents