permasalahan kegiatan alih ilmu pengetahuan & teknologi di...
TRANSCRIPT
Permasalahan Kegiatan Alih IPTEK di Bidang Kedokteran - Kesehatan
Anwar Santoso The Indonesian Teaching Hospital Association
National Cardiovascular Centre – Harapan Kita Hospital
Departemen Kardiologi – Fak Kedokteran ~ Universitas Indonesia
1
2
• Global Health Workforce shortage & mal-distribution, due to:
– Demographic changes
– Epidemic shift
– Redistribution of the disability burden
• Change in health care system
• Change the role of health professionals
• Change the design of health professional education
Crisp N & Chen L, N Eng J Med 2014; 370: 950 - 7
3
Global Health Workforce and Burden of Disease
based on WHO region
Crisp N & Chen L, N Eng J Med 2014; 370: 950 - 7
DALY = Disability-Adjusted Life Year ~ burden of disease
4
Workforce of doctors and Nurse According to Country Region
in 2010
Crisp N & Chen L, N Eng J Med 2014; 370: 950 - 7
5
Health Workforce in Five Countries based on Health Worker Types
Crisp N & Chen L, N Eng J Med 2014; 370: 950 - 7
Sumber: Data-data dari Perserikatan Bang-Bangsa; revisi tahun 2012
Proyeksi Demografis untuk INDONESIA
Tenaga Kesehatan - WNA
11
• WNA pemegang ijin tinggal terbatas
• Memiliki pengetahuan-keterampilan
melalui pendidikan Kesehatan –
Kedokteran
• Bekerja sementara atau menetap (ijin
tinggal)
• Mempunyai kompetensi sesuai standar
di Indonesia dan sesuai kebutuhan
• Penerimaan TK-WNA pembentukan
SDM di Indonesia dengan ‘alih ilmu
pengetahuan – teknologi’
Kebijakan dan Syarat-Syarat Regulasi untuk TK-WNA
13
1. Perijinan
a. Harus mempunyai visa, ijin tinggal dan ijin kerja
b. Pemberi kerja membuat RPTKA (rencana penggunaan tenaga kerja
asing)
c. Syarat untuk mendapatkan IKTA (ijin kerja untuk tenaga asing)
UU no: 13 tahun 2003: Ketenagaakerjaan
d. Tenaga medis surat ijin kerja & kemampuan bahasa Indonesia
UU no: 29 tahun 2004: Praktik Kedokteran
2. Sertifikasi dan Registrasi
a. Ijazah yang sah
b. Sertifikat kompetensi dan program adaptasi
c. Surat keterangan sehat fisik dan mental
d. Surat pernyataan sumpah dan janji
e. Mematuhi etika profesi
UU no: 29 tahun 2004: Praktik Kedokteran
14
3. Surat Tanda Registrasi
a. STR sementara diberikan oleh KKI kepada Dr/Drg WNA yg
melakukan kegiatan dalam rangka pendidikan, pelatihan, penelitian
dan yankes sementara. Berlaku 1 tahun
b. STR bersyarat diberikan kepada peserta PPDS WNA yang
mengikuti di Indonesia
c. Surat persetujuan KKI TK-WNA dalam rangka alih ilmu
pengetahuan & teknologi
4. STR dan SIP bagi TK-WNA UU no: 44 th 2009: ttg RS
Kebijakan dan Syarat-Syarat Regulasi untuk TK-WNA
15
5. Kompetensi
a. Harus mempunyai kompetensi kerja sesuai standar di Indonesia dan
sesuai kebutuhan tenaga kesehatan yang diperlukan.
b. ‘Kompetensi kerja’ adalah kemampuan kerja setiap individu yang
mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang
sesuai dengan standar yang ditetapkan dan pemahaman budaya
Indonesia.
UU no: 13 tahun: 2003: Ketenagakerjaan
c. Pengakuan kompetensi yang dimiliki oleh TK-WNA dibuktikan
dengan adanya STR yang diberikan oleh KKI.
d. Alih IPTEK surat persetujuan oleh KKI ??
Kebijakan dan Syarat-Syarat Regulasi untuk TK-WNA
16
6. Area Kegiatan dan Tenaga Pendamping
a. Penerimaan TK-WNA dilakukan dalam rangka pembentukan SDM di
Indonesia dan mempertimbangkan alih IPTEK
b. TK-WNA dapat dipekerjakan di Indonesia, hanya dalam hubungan
kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.
c. Pemberi kerja wajib menunjuk TK-WNI sebagai tenaga pendamping,
untuk alih IPTEK.
d. TK-WNA dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia
dan/atau jabatan-jabatan tertentu diatur KepMen
UU no: 13 tahun 2003: Ketenagakerjaan
e. Area kegiatan dalam rangka pendidikan, pelatihan, penelitian dan
yankes bidang kedokteran/kedokteran gigi.
UU no: 29 tahun 2004: Praktik Kedokteran
Kebijakan dan Syarat-Syarat Regulasi untuk TK-WNA
17
6. Pembatasan Waktu
a. Pembatasan waktu masa bekerja bertujuan: melindungi dan memberi
peluang pendayagunaan Nakes Indonesia.
b. TK-WNA yang masa kerjanya habis dan tidak dapat diperpanjang
dapat digantikan oleh tenaga kerja asing lainnya.
c. Penyusunan RKTA oleh pemberi kerja harus mencantumkan jangka
waktu penggunaan TK-WNA dan wajib memulangkan TK-WNA ke
negara asalnya, setelah hubungan kerja berakhir.
UU no: 13 tahun 2003; Ketnagakerjaan
7. Kompensasi
a. Pemberi kerja wajib membayar kompensasi pada TK-WNA untuk
peningkatan kualitas Yankes yang diberikan pada konsumen/rakyat
b. Dimaksudkan juga menunjang upaya peningkatan kualitas SDM
Indonesia.
c. Besarnya kompensasi diatur dalam PP
Kebijakan dan Syarat-Syarat Regulasi untuk TK-WNA
18
8. Sanksi
a. Pemberian sanksi pidana dikenakan pada TK-WNA yang bekerja di
Indonesia dan tak melakukan registrasi di Indonesia
b. Sanksi setiap Dr/Drg WNA yang dengan sengaja melakukan praktik
kedokteran tanpa memiliki STR sementara atau STR bersyarat.
c. Pelanggaran dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3
(tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,-
d. Pemberian sanksi ini dimaksudkan memberikan perlindungan hukum
bagi masyarakat
UU no: 20 tahun 2004: Praktik Kedokteran
Kebijakan dan Syarat-Syarat Regulasi untuk TK-WNA
24
1. AFAS (ASEAN Framework Agreement on Services) masih
bisa diantisipasi dengan beberapa ‘limitation’ market
access and national treatment
2. MRA masih dalam tahapan ‘arrangement’ belum
agreement
3. TK-WNA harus berasal dari negara yang mempunyai
‘hubungan diplomatik’ dengan Indonesia
4. Movement of Natural Persons (mode 4) akan berkembang
melalui mode-3
5. Pelayanan kesehatan ber’kedok’’ bakti sosial mulai
meningkat dan belum diatur
Issue-issue Strategis yang timbul
25
6. Sistem pencatatan dan pelaporan TK-WNA belum baik
6. Pemerintah daerah memberikan ijin tersendiri bagi TK-WNA
7. Sosialisasi UU, Perkonsil, Permenkes yang mengatur TK-
WNA belum meluas
8. Konteks sosiologis dan ekonomis AFTA ini sudah tak sesuai
dengan saat regulasi dulu dibuat
Issue-issue Strategis yang timbul
26
a. Perlu direvisi regulasi-regulasi (Perkonsil atau Permenkes)
supaya sesuai dengan perspektif sosisologis dan ekonomis
saat ini
b. Perlu pengembangan ‘Lembaga bersama antar-
Kementerian’ dengan SK Bersama dengan melibatkan
organisasi profesi terkait (PB – IDI, ARSPI, Adinkes, AIPKI)
c. Perlu sosialisasi regulasi-regulasi yang sudah direvisi
Rekomendasi dan saran-saran