perlindungan lingkungan sebagai bagian dari …
TRANSCRIPT
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN SEBAGAI BAGIAN DARI
PERLINDUNGAN HAM DALAM PERPEKSTIF HUKUM NASIONAL
DAN HUKUM INTERNASIONAL
SKRIPSI
Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara
Oleh:
RAHMI WARNI
130200014
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2017
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN SEBAGAI BAGIAN DARI
PERLINDUNGAN HAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL
DAN INTERNASIONAL
SKRIPSI
Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Fakultas
Hukum Universitas Sumatera Utara
Oleh:
RAHMI WARNI
NIM:130200014
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
DISETUJUI OLEH,
KETUA DEPARTEMEN HUKUM INTERNASINAL
Dr.Chairul Bariah,SH.M.HUM
NIP:19561210101986012001
Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II
Prof. Syamsul Arifin.S.H.,M.H Dr. Jelly Leviza, S.H., M.Hum
NIP. 195209101980031001 NIP. 197308012002121002
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN SEBAGAI BAGIAN DARI
PERLINDUNGAN HAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL
DAN INTERNASIONAL
Syamsul Arifin.*
Jelly Leviza.**
Rahmi Warni.***
ABSTRAK
Perlindungan lingkungan penting karena menyangkut keberlangsungan
hidup manusia sehingga berkembang menjadi bagian dari perlindungan HAM.
Persoalan ini dapat dilihat dalam perspektif hukum Nasional dan hukum
Internasional. Persoalan yang akan dibahas adalah tentang hubungan antara
hukum lingkungan dengan hukum HAM, instrument hukum Nasional dan
Internasional tentang perlindungan lingkungan sebagai bagian dari perlindungan
HAM, serta perlindungan lingkungan sebagai bagian dari perlindungan HAM
dalam hukum Nasional Indonesia.
Penelitian ini menggunakan Metode Hukum Normatif, yang digunakan
untuk meneliti norma hukum Internasional yang berkaitan dengan masalah
lingkungan hidup, khususnya masalah perlindungan lingkungan. Jenis penelitian
bersifat Deskriptif yaitu untuk memeberikan data tentang suatu gejala atau
fenomena. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
sekunder, yaitu data dengan melakukan penelitian kepustakaan (library research).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara hukum lingkungan
dan hukum HAM saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain, walaupun
sudah banyak instrument nasional dan internasional tentang perlindungan
lingkungan sebagai bagian dari perlindungan HAM tetapi masih banyak masalah
dan kerusakan lingkungan. Perlindungan lingkungan khususnya Indonesia
terdapat beberapa program pemerintah salah satunya adalah program RANHAM,
penanaman sejuta pohon dan sosialisasi ke masyarakat. Menyadari betapa
pentingnya lingkungan sebagai bagian dari HAM, masyarakat harusnya lebih
menjaga dan menghormati lingkungan demi keberlangsungan kehidupan. Selain
sudah ada pengaturan tentang perlindungan lingkungan, diperlukan juga
pengawasan dan penegakan yang lebih tegas agar meminimalisir masalah
lingkungan. Perlindungan lingkungan di Indonesia seharusnya lebih ditingkatkaan
supaya kelangsungan kehidupan lebih terjamin karena hak atas lingkungan yang
baik dan sehat adalah hak setiap manusia.
Kata Kunci: Perlindungan Lingkungan, Perlindungan HAM, Hukum Nasional,
Hukum Internasional
*Dosen Pembimbing I
**Dosen Pembimbing II
***Mahasiswa Fakultas Hukum USU
THE ENVIRONMENTAL PROTECTION AS A PART OF PROTECTION
OF HUMAN RIGHTS IN NATIONAL AND INTERNATIONAL LEGAL
PERSPECTIVE
Syamsul Arifin.*
Jelly Leviza.**
Rahmi Warni.***
ABSTRACT
Environmental protection is important because concerns about human
survival that can being a part of human rights protection. This problem can be
seen in national and international legal perspective. problem that will be discussed
is correlation between human right and environtmental law, national and
international legal instruments about protection of the environment as part of the
protection of human rights, and environmental protection as part human rights
protection in Indonesia legal perspective.
This study used the Normative Legal Method, which is used to examine
the international legal norms relating to environmental issues, particularly the
issue of environmental protection. This type of research is descriptive for giving
out data on a phenomena. The data used in this research is secondary data by
conducting library research.
The results showed that the correlation between human right and
environmental law are interrelated and influence each other, even though there are
many national and international instruments on the protection of the environment
as part of the protection of human rights, but there are still many problems and
environmental damage. Environmental protection, especially Indonesia, there are
several government programs are RANHAM program, planting a million trees
and socialization. Reliaze how important of the environment as a part of human
rights, people should better protect and respect the environment for the life
sustainability. Eventhough there are regulations on environmental protection,
monitoring and enforcement of firmer also required to minimize environmental
problems. Environmental protection in Indonesia should be upgraded the life of
sustainability because the right of good and healthy environment is a right of
every human being.
Keywords :Environmental Protection, Protection of Human Rights, National
Law, Internationnal Law
*Counselor I
**Counselor II
*** Student of Law Faculty of USU
i
Kata Pengantar
Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat allah SWT yang dengan
rahmat dan karunia-Nya telah memberikan kesehatan ketekunan dan kekuatan
pada penulis sehingga mampu dan berhasil menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini
adalah sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Adapun judul skripsi ini adalah
Perlindungan Lingkungan sebagai Bagian dari Perlindungan HAM dalam
Perspektif Hukum Nasional dan Internasional. Manakala dalam skripsi ini
penulis menyadari ada kekurangan namun demikian dengan berlapang dada
penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak
yang menaruh perhatian pada skripsi ini.
Pelaksanaan penulisan skripsi ini diakui mengalami banyak kesulitan
dan hambatan. Namun berkat bimbingan, arahan serta petunjuk dari Dosen
Pembimbing, maka penulisan ini dapat diselesaikan dengan baik. Dalam
kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan
setinggi tinginya kepada semua pihak yang banyak membantu, membimbing dan
memotifasi. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:
1. Kedua Orang Tua Penulis yang sangat penulis sayangi ayahanda
MUHAMMAD IDRIS SIREGAR dan Ibunda NUR HAWANI
HUTASUHUT yang telah membesarkan penulis sampai sekarang yang
melimpahkan seluruh kasih sayangnya, yang selalu memotivasi,
mendukung serta mendoakan yang tiada henti hentinya, yang selalu
berperan sempurna memberikan dukungan moril maupun materil kepada
ii
penulis untuk dapat menyelesaikan Studi S1 di Fakultas Hukum USU.
Insha Allah kedepanya penulis akan berusaha sekeras dan segiat mungkin
untuk membahagiakan dan membanggakan Ayah dan Ibu;
2. Prof. Dr. Budiman Ginting selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas
Sumatera Utara;
3. Dr. OK. Saidin, S.H., M.HUM selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara;
4. Ibu Puspa S.H.,M.Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara;
5. Bapak Dr.Jelly Leviza S.H., M.HUM selaku Pembantu Dekan III Fakultas
Hukum Universitas Sumatera Utara;
6. Ibu Chairul Bariah, S.H., M.HUM selaku Ketua Departemen Hukum
Internasional Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara;
7. Bapak Prof. Syamsul Arifin.S.H.,M.H Selaku Dosen Pembimbing I yang
telah banyak membantu penulis, dalam memberikan masukan arahan, serta
banyak membantu penulis di dalam pelaksanan penulisan Skripsi ini.
Terimakasih banyak Pak semoga bapak diberi kemudahan dalam berbagai
hal.
8. Bapak Dr. Jelly Leviza, S.H., M.Hum Dosen Pembimbing II yang telah
banyak membantu penulis dalam menyelesaikan dan memerikan
masukan, arahan serta bimbingan di dalam pelaksanaan penulisan skripsi
ini.Thanks you so much Pak, semoga bapak selalu dalam
keberuntungan;
iii
9. Terima kasih kepada bapak Arif S.H., M.H selaku dosen penasehat
akademik penulis, terima kasih pak waktu selama perkuliahan bapak selalu
dengan senang hati menandatangani krs penulis dan peduli kepada anak
anaknya, bapak juga keren kalau lagi ngajar Hukum Internasional , dan
Hukum Laut. Bapak lucu, cool, dan pandai merubah suasana. Bapak yang
terbaik pokoknya, sehat dan sukses selalu ya Pak Dunia Akhirat. Aminn.
10. Seluruh Bapak dan Ibu pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sumatera
Utara yang telah memberikan ilmunya kepada Penulis ;
11. Saudara Kandung Penulis, Erli Sari siregar, Rahma Yanti siregar, Dahniar
siregar, Pandapotan Siregar, Zulkarnain Siregar, Hadiyanti Siregar, dan
Terkhusus Adik Tercinta penulis Yang paling Bungsu Mutia Maghfira
Siregar terima kasih atas doa dan semangat yang telah diberikan kepada
Penulis, terkhusus bantuan Dananya kakak dan abangku;
12. Terima kasih kepada seseorang yang selalu ada dalam hal apapun, yang
menemani penulis jika harus begadang bersama (tapi lewat telphon), yang
membantu penulis jika harus searching karena paket tidak ada. Yang
mengerti jika mood penulis berganti ganti karena proses penulisan. Kamu,
iya kamu (Rizky Alamsyah) kawan SMP yang sekarang jadi teman special
mudah mudahan untuk selamanya.
13. Sahabat–Sahabat terbaik Penulis sejak SMA Aisah, Juli, Fatma, Miskah,
Ulfah, Resti (Umi), Wildah terima kasih atas segala dukungan, motivasi,
bantuan baik dalam materil dan immaterial, terima kasih atas kegilaan
kalian dalam memberikan support yang tiada hentinya siang dan malam
iv
dengan tingkah aneh dan gila kalian yang meyemangati penulis ketika
mengalami kesulitan dalam penulisan skripsi ini;
14. Sahabat Sahabat penulis sejak perkuliahan Sepnida, Agung, Rizky, Edi,
Ihsan, Ali, Afif, Sapran terima kasih atas masa masa perkuliahan yang
telah dijalani bersama. Semoga kita semua Sukses Untuk Kedepannya;
15. Teman Teman ILSA stambuk 2013 yang telah membantu dalam penulisan
skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat
penulis sebutkan satu persatu. Semoga kita semua Sukses Untuk
kedepannya. Semoga Kita menjadi Generasi yang Bisa membangun dan
memperbaiki Bangsa dan Negara;
16. Kepada semua Pihak yang telah membantu dalam Penulisan Skripsi Ini
baik secara Langsung maupun tidak Langsung, yang tidak dapat di
sebutkan satu per satu;
Semoga ilmu yang penulis telah peroleh selama ini dapat bermakna dan
berkah bagi penulis dalam hal penulis ingin menggapai Cita-Cita, dan semoga
Skripsi ini bermanfaat bagi siapa saja terkhusus yang membacanya.
Medan, November 2016
Penulis
RAHMI WARNI
v
SURAT PERNYATAAN
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : Rahmi warni
Nim : 130200014
Adalah mahasiswa pada Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara, dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis
dengan judul:
“Perlindungan Lingkungan sebagai Bagian dari Perlindungan HAM dalam
Perspektif Hukum Nasional dan Internasional ”.
Adalah hasil tulisan saya sendiri, saya bersedia menanggung segala akibat yang
ditimbulkan jika skripsi ini bagian atau seluruhnya adalah hasil karya orang lain
Medan, November 2016
Rahmi Warni
130200014
vi
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR……………………………………............. i
ABSTRAK………………………………………............................ ii
SURAT PERNYATAAN…………………………………………. iii
DAFTAR ISI……………………………………………………… iv
DAFTAR SINGKATAN…………..……………………………… v
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang………………………………... 1
B. Perumusan Masalah ………………………… 7
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan ……………… 7
D. Keaslian penulisan …………………………… 9
E. Tinjauan Pustaka ……………………………. 9
F. Metode Penelitian ……………………………. 16
G. Sistematika Penulisan ……………………….. 18
BAB II PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN PERLINDUNGAN
HAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL
A. Pentingnya Perlindungan Lingkungan Hidup
Bagi Umat Manusia…………………………. .. 21
B. Relevansi Isu Lingkungan dengan Isu HAM... 31
C. Hubungan Antara Hukum Lingkungan
dan Hukum HAM……………………………... 36
vii
BAB III INSTRUMENT HUKUM NASIONAL DAN
INTERNASIONAL TENTANG PERLINDUNGAN
LINGKUNGAN SEBAGAI BAGIAN PERLINDUNGAN
HAM
A. Pengaturan Hukum Nasional dalam
Perlindungan Lingkungan Sebagai Bagian
dari Perlindungan HAM……………………… 52
B. Pengaturan Hukum Internasional tentang
Perlindungan Lingkungan Sebagai dari
Perlindungan HAM…………………………… 61
BAB IV UPAYA PERLINDUNGAN LINGKUNGAN SEBAGAI
BAGIAN DARI PERLINDUNGAN HAM DALAM
PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL INDONESIA
A. Faktor Penyebab Rendahnya Kesadaran
terhadap Perlindungan Lingkungan Sebagai
Bagian Perlindungan HAM………………….. 73
B. Peran Negara dan Masyarakat dalam
Meningkatkan Perlindungan Lingkungan
Sebagai Bagian dari Perlindungan HAM......... 77
C. Perlindungan Lingkungan Sebagai
Bagian dari Perlindungan HAM dalam
Perspektif Hukum Nasional Indonesia………. 88
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan……………………………………. 98
B. Saran…………………………………………… 100
DAFTAR PUSTAKA……………………………………………... 101
viii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
ABSTRAK
SURAT PERNYATAAN
DAFTAR ISI
DAFTAR SINGKATAN
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Perumusan Masalah
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan
D. Keaslian penulisan
E. Tinjauan Pustaka
F. Metode Penelitian
G. Sistematika Penulisan
BAB II PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN PERLINDUNGAN
HAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL
A. Pentingnya Perlindungan Lingkungan Hidup Bagi Umat
Manusia
B. Relevansi Isu Lingkungan dengan Isu HAM
C. Hubungan Antara Hukum Lingkungan dan Hukum HAM
ix
x
DAFTAR SINGKATAN
ABRI : Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
BBF : Bahan Bakar Fosil
DUHAM : Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
ECOSOC : The Economic and Social Council
HAM : Hak Asasi Manusia
ICC : International Criminal Court
ICESCR : International Covenant on Economic, Social and Cultural
Rights
KKN : Korupsi Kolusi Nepotisme
KOMNAS HAM : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
KRIS : Konstitusi Republik Indonesia Serikat
LP : Lembaga Pemasyarakatan
LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat
NGO : Non Goverment Organizations
PAN : Penertipan Aparatur Negara
PBB : Persatuan Bangsa Bangsa
UNCHED : United Nations Conference of Human Environment
xi
Development
UNCLOS : United Nations Conference of the Law On the Sea
UNEP : United Nations Environment Programe
UNFCCC : United Nations Framework Convention on Climate
Change
UUD : Undang Undang Dasar
UUDS : Undang Undang Dasar Sementara
UUPPLH : Undang Undang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
WCED : World Commission on the Environment and Development
WKO : Waduk Kedung Ombo
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sejumlah persoalan yang dihadapi oleh masyarakat internasional, ada dua
yangpaling mendesakuntuk di tanggulangi untuk saat ini, yaitu persoalan
pembangunan dan perlindungan atau perbaikan lingungan hidup.Keduanya harus
di berikan prioritas dalam kerangka kerja sama antar negara,baik melaui lembaga
lembaga global, regional maupun bilateral.1Perkembangan globalisasi yang
semakin maju dan tekhnologi yangtelah memberikan banyak kemudahan bagi
umat manusiatidak diiringi dengan perbaikan sikapmanusia terhadap lingkungan
hidup itu sendiri. Setiap manusia memilikihak yang sama terhadap lingkungan
hidup yaitu hak untuk memperoleh lingkungan yang sehat,hakitu merupakan hak
asasi manusia di dunia ini
Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda,daya
keadaan dan makhluk hidup,termasuk manusia dan perilakunya yang
mempengaruhi alam itu sendiri,kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan
manusia serta makhluk hidup lain.2Perlindungan lingkungan hidup merupakan
suatu upaya sistematis yang terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup
dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang
meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliliharaan pengawasan
dan penegakan hukum. Hukum lingkungan telah berkembang secara pesat, bukan
saja dalam hubungannya dengan fungsi
1Koesnadi Hardjasoemantri, Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang
Lingkungan Hidup, hal.1 2 Undang Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 1 angka (1)
2
hukum sebagai perlindungan dan kepastian bagi masyarakat (social control)
dengan peran “agent of stability”,tetapi terlebih menonjol lagi sebagai sarana
pembangunan (a tool of social engineering) dengan peran “agent of development”
atau “agent of Change”.3
Timbulnya kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup bagi manusia
harus di dasari oleh adanya kesadaran Hak Asasi Manusia selanjutnya disebut
dengan HAM. HAM adalah hak-hak yang telah di miliki manusia semenjak
dirinya dalam kandungan,diberikan oleh sang pencipta bukan oleh negara ataupun
lembaga lainnya serta berlaku secara Universal. Di dunia Internasional hak asasi
ditandai dengan adanya Magna Charta 1215 di Inggris dan deklarasi hak asasi
sedunia 10 Desember 1948,sedangkan di Republik Indonesia juga
mencamtumkan HAMdalam konstitusi Undang Undang Dasar 1945,dan Undang
Undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM. Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009 mengatur hak-hak masyarakat terhadap lingkungan hidup ataupun terhadap
pengelolaan lingkungan hidup.Pasal 65 mengatur adanya lima hak atas
lingkungan hidup, yaitu
1. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai
bagian dari hak asasi manusia.
2. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses
informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas
lingkungan hidup yang baik dan sehat.
3 Arifin Siregar, M. Sanwani Nasution, Syamsul Arifin, Abdul Rahman, Hasnil Basri
Siregar, Hukum Lingkungan Internasional (Kumpulan Materi Penataran), Penerbit USU Press,
hlm 41, Tahun 1997
3
3. Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana
usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak
terhadap lingkungan hidup.
4. Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.4
Peraturan HAM telah jelas diatur dalam pembukaan UUD 1945, tetapi
selama 68 tahun Indonesia merdeka masalah hak atas lingkungan hidup yang
layak masih menjadi persolan yang belum teselesaikan, masih adanya kekurangan
akan kesadaran dari masyarakat nasional akan pentingnya perlindungan
lingkungan sebagai bagian dari perlindugan HAM. Hal ini terlihat dengan masih
banyaknya kondisi rakyat Indonesia yang hidup dalam kondisi yang
memperihatinkan, hidup dibawah garis kemiskinan,kurangnya pemahaman
tentang pendidikan sehingga banyak manusia yang mengenyampingkan
akanpentingnya lingkungan sebagai standar kelayakan untuk hidup masyarakat.
Kurangnya kesadaran lingkungan ini di akibatkan tipisnya kesadaran
HAM dari masyarakat sehingga banyak yang mempergunakan lingkungan tanpa
memikirkan akan keberlangsungan hidup kedepannya, banyak yang
memanfaatkan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan yang konstan tanpa
adanya upaya untuk memeperbaikinya agar terjadi keberlangsungan kehidupan itu
sendiri .
Menyadari bahwa kerusakan lingkungan akan terus berlangsung tanpa bisa
di kendalikan apabila tidak ada norma yang membatasi aktivitas yang dilakukan
umat manusia dalam mengejar kepentingannya, maka sejumlah rekomendasi telah
4Nopyandri, ―Hak Atas Lingkungan Hidup Dan Kaitannya Dengan Peran Serta Dalam
Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Otonomi Daerah,‖ Jurnal Inovatif, Volume VII
Nomor III September 2014
4
di ajukan oleh Badan-Badan Dunia,sebagai pegangan bagi negara untuk
menyelengarakan aktivitasnya yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan.5
Perkembangan HAM hingga saat ini menyajikan berbagai ilustrasi yang
sangat mengesankan mengenai ketegangan ketegangan antar kedaulatan Nasional
dan perlindungan HAM Internasional.sebelumPerang Dunia ke II dapat dikatakan
tidak pernah terpikirkan bahwa hukum internasional akan mengintervensi
hubungan antara negara negara dengan warga negara masing masing.
Resolusi 1235 (XLVI) dan 1503 (XLVIII) dikeluarkan oleh Dewan
Ekonomi dan Soial PBB (ECOSOC) untuk memberikan otoritas kepada komisi
HAM untuk menerima pengaduan pengaduan dari perorangan dan LSM bilamana
terjadi pelanggaran dan menyelidiki situasi situasi tersebut dalam persidangan
publik dan rahasia serta mengambil berbagai keputusan yang di perlukan tanpa
memandang apakah negara negara yang terlibat telah meratifikasi Konvensi
HAM.Menyusul akhir perang dingin, PBB dan Koferensi HAM dunia II,
mengesahkan perlindungan HAM internasional sebagai kepedulian yang
legitimate.
Lingkungan hidup dalam Dunia Internasioanal bermula dari prinsip hukum
internasional yang menyatakan bahwa“states must not permit the use of territory
in such a way as to injure the territory of other states (negara tidak boleh
mengijinkan penggunaan wilayahnya dalam suatu cara yang mengakibatkan
kerusakan wilayah negara lain). Maka sejak saat itu lingkungan internasional
berkembang melalui perjanjian-perjanjian internasional yang mengikat secara
hukum.
5Koesnadi Hardjasoemantri, Op.cit. hal.4
5
Hubungan antara HAM dengan Lingkungan hidup adalah
karenalingkungan hidup yangsehat menentukan keberlangsungan hidup manusia
itu sendiri,jikalingkungannya baik makamasa hidup manusia akan panjang
demikian sebaliknya jika lingkungan hidupnya buruk maka keberlangsungan
hidup manusia juga akan semakin singkat.
Setiap manusia dan setiap Negara berhak dan berkewajiban untuk menjaga
dan melestarikan fungsi lingkungan hidup,ditandai dengan adanya World
Commission on the Environment and Development (WCED) dalam laporan
studinya yang diberi judul “Our Common Future”menuliskan permulaan laporan
dengan menyatakan:
”In the middle of the 20th
century we saw our planet from the space for the
first time we saw a small and fragile ball dominated not by human activity and
adifice but by a pattern of clouds,oceans,greeny, and solid. We can see and study
the earth as an organism whose health depends on the health of all its part”
Persoalan lingkungan bukan merupakan persoalan yang baru dalam dunia
internasional.Lingkungan hidup merupakan salah satubidang yang cukup dominan
dalam hubungan internasionalkarena erat kaitannya dengan kehidupan di planet
ini.Ditandai dengan banyaknya kerusakan kerusakan lingkungan yang di
timbulkan oleh manusia itu sendiri karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan
akan HAM dan di tambah lagi kurangnya pengawasan dan perhatian dari dunia
Internasioanal maupun Nasional.
Kesadaran akanperlunya hukum lingkungan internasional timbul,terutama
disebabkan lingkungan hidup mulai dipermasalahkan oleh masyarakat
Internasional. Beberapa kasusyang terjaditelah mendorong masyarakat
6
internasional untuk memperhatikan masalah lingkungan, terutama yang
disebabkan oleh kegiatan manusia.
Konfrensi PBB tentang lingkungan hidup di Stockholm pada tahun 1972,
konfrensi itu dikenal juga dengan konfrensiStockholm. Hari pembukaan konfrensi
Stockholm pada tangggal 5 Juni dan disepakati sebagai Hari Lingkungan Hidup
Sedunia. Dalam konfrensi Stockholmtelah disetujui banyak resolusitentang
lingkungan hidup yang disetujuisebagai landasan tindak lanjut.Salah satu
diantaranya adalah didirikannya badan khusus dalam PBB yang di tugasi untuk
mengurus permasalahan lingkungan,yaituUnited Nations Environmental
Programe (UNEP) yang bermarkas di Nairobi,Kenya.6
Tahun 1962 terbitlah buku ―The Silent Spring”(Musim Semi yang
Sunyi)‖karangan Rachel Carson yang mempunyai pengaruh yang besar terhadap
kesadaran orang terhadap lingkungan hidup.Hubungan antar manusia dan
lingkungan hidupnya adalah bersifat silkuler.Aktivitasnya apakah hanya sekedar
bermanfaat atau membendung sungai sedikit ataubanyak akan merubah
lingkungan. Perubahan lingkungan itu pada gilirannya akan mempengaruhi
manusia.Maka dalam aktivitasnya manusia hendaknya memperhatikan kualitas
lingkungan, karena hal itu merupakan dasar dan pedoman untuk mencapai tujuan
pengelolaan lingkungan.Kualitas lingkungan dapat dinaikkan dengan mengurangi
resiko lingkungan.Usaha pengurangan resiko lingkungan akanmemperbesar resiko
lain yang telah ada atau menimbulkan resiko baru.
Kualitas lingkungan dapat diartikan sebagai kondisi lingkungan dalam
hubungannya dengan kualitas hidup,makin tinggi derajat kualitas hidup dalam
6 H.M.Sanwani Nasution, Syamsul Arifin, Abdul Rahman, Hasnil Basri Siregar, Op.cit.
hal 23
7
suatu lingkungan tertentu makin tinggi pula derajat kualitas lingkungan
tersebut,karena kualitas hidup tergantungpada pemenuhan kebutuhan
dasar,kualitas lingkungan dapatlah diartikan sebagai derajat pemenuhan
kebutuhan dasar dalam kondisi lingkungan tersebut. Semakin tinggi derajat
pemenuhan kebutuhan dasar itu, semakin tinggi pula kualitas lingkungan dan vice
versa.7
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas maka dapat di identifikasi beberapa rumusan
masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana Hubungan antara Hukum Lingkungan dengan Hukum HAM ?
2. Bagaimana Instrumen Hukum Nasional dan Internasional tentang
Perlindungan Lingkungan Sebagai Bagian dari Perlindungan HAM ?
3. Bagaimana Perlindungan Lingkungan Sebagai Bagian dari Perlindungan
HAM dalam Perspektif Hukum Nasional Indonesia ?
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan
1. Tujuan Penulisan
Berdasarkan Rumusan Permasalahan diatas, tujuan yang ingin di capai
dalam tulisan ini adalah:
1. Untuk mengetahuihubungan antara Hukum Lingkungan dengan
Hukum HAM
7Ibid, hal 31
8
2. Untuk mengetahui Instrumen Hukum Nasional Dan Internasional
tentang Perlindungan Lingkungan Sebagai Bagian Perlindungan
HAM?
3. Untuk mengetahui Perlindungan Lingkungan Sebagai Bagian Dari
Perlindungan HAM Dalam Perspektif Hukum Nasional Indonesia ?
2. Manfaat Penelitian
Seperti pada umumnya dalam setiap tulisanakan ada manfaat yang dapat
diambil dari penelitian yang dilakukan dalam penulisannya. Adapun beberapa
manfaat secara umum yang dapat diambil dari tulisan ini terdiri dari manfaat yang
bersifat Teoritis dan manfaat yang bersifat Praktis.
a. Manfaat Teoritis
Manfaat teoritis dalam penulisan ini adalah berguna untuk menambah
pengetahuan dan bahan pustaka dalam mempelajari Hukum Internasional
khususnya Hukum Lingkungan Internasional, dan juga dapat bermanfaat
dalam memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai kaitan antara
Hukum Lingkungan dengan Hukum HAM dalamberbagai perspektif yaitu
Hukum Nasional dan Internasional, serta bisa dijadikan sebagai dasar dari
penelitian hukum dalam bidang yang sama.
b. Manfaat Praktis
Manfaat praktis dalamtulisan ini adalah menjadi acuan dalam kerangka
berpikir bagi masyarakat maupun negara antara hubungan penting Hukum
Lingkungan dan Hukum HAM, bagaimana peningkatan kesadaran HAM
yang seiring dengan akan meningkatkan kesadaran Lingkungan agar tidak
9
terjadi kerusakan Lingkungan dalam lingkup Nasional maupun
Internasional.
D. Keaslian Penulisan
Judul Skripsi ini adalah “Perlindungan Lingkungan Sebagai Bagian
dari Perlindungan HAM dalam Perspektif Hukum Nasional dan
Internasional”. Skripsi ini ditulis berdasarkan ide,gagasan serta pemikiran
penulis yang diperoleh dari berbagai sumber referensi, bukan dari
hasilpenggandaan karya tulis orang lain dan oleh karena itu keaslian skripsi ini
dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah. Dalam proses penulisanini penulis
juga mendapatkan sumber dari Buku Buku, Jurnal Ilmiah, Media Cetak dan media
elektronik. Jika ada kesamaan dan kutipan hal itu semata mata di gunakan sebagai
referensi dan penunjang yang penulis perlukan dalam penyempurnaan tulisan ini.
E. Tinjauan Kepustakaan
Pengertian Hak dan HAM
Memahami hakikat Hak Asasi Manusia selanjutnya disebut sebagai HAM
terlebih dahulu dikemukan pengertian dasar tentang Hak.Secara defenitif hak
merupakan unsur normatif yang berfungsi,sebagaipedoman berperilaku
melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia
dalammenjaga harkat dan martabatnya. HAM adalah hak yang dimilliki oleh
individu yang telah diperoleh atau di bawanya bersamaan dengan kelahirannya
atau kehadirannya dalam kehidupan masyarakat danbeberapa hak ituuntuk di
milikitanpa ada perbedaan atas dasar bangsa,ras, agama,atau jenis kelamin, yang
10
kemudian dasar dari semua hak asasi ialah bahwa manusia harus mendapat
kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan kodrat atau kemapuan
dalam cita citanya.
Hukum internasional dalam bentuk sifatnya masih sangat sederhana sudah
tumbuh dan spontansemenjak umat manusia mulai mengorganisasi
kepentingannya dengan melampauinya batas wilayah negaranya. Awal
mulakelahiran HAM internasional yaitu dengan adanya:
1. Tahun 1215:Magna Charta di Inggris (cikal bakal kebebasan warga
negara Inggris yang berupa kompromi pembagian kekuasaan antara Raja
John dan para bangsawannya (Davidson 1994: 2)―An Act Declaring the
Rights and Liberties of the Subject and Setting the Succesion of the
Crown”, atau biasa dikenal dengan “Bill of Rights”(1689)
2. Tahun 1776:”Rights of Man”yang merupakan awal Deklarasi
Kemerdekaan Amerika.
3. Deklarasi Hak Manusia dan WargaNegara (1789)diPerancis
Berkembang pada Abad 18 dan 19 di Eropa, terutama melalui Traktat
Perdamaian Paris (1814) antara Inggris dan Perancis.Abad 20, upaya penghapusan
perbudakan digencarkan oleh Liga Bangsa-Bangsa melalui Konvensi untuk
melenyapkan Perbudakan dan Perdagangan Budak (1926).International Red
Cross Committee atau dikenal dengan ICRC (1863) dan kelahiran konvensi yang
disponsorinya, terkait dengan konvensi internasional untuk melindungi tawanan
perang, mengatur cara-cara perang dan perlindungan terhadap masyarakat sipil
yang tidak terlibat dalam perang (non-combatan). UDHR (Universal Declaration
on Human Rights) pada tahun 1948, International Covenant on Civil and Political
11
Rights(hak-hak sipil dan politik) dan International Covenant on Economic, Social
and Cultural Rights(hak-hak ekonomi, sosial dan budaya)
1966,Conferences(CEDAW, CAT, CRC, CERD, &CMW)1994:“to maintain or
restore international peace and security”(Piagam PBB Bab VII). Peradilan
Pidana Internasional untuk Rwanda (International Criminal Tribunal for Rwanda)
dan Peradilan Pidana Internasional untuk bekas Yugoslavia (International
Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia).1998: Statuta Roma (Rome
Statute), 2002: Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal
Court/ICC).
Hukum Internasional:
Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa Hukum Internasional ialah
keseluruhan kaidah atas asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang
melintasi batas negara antara:
a. Negara dengan Negara
b. Negara dengan subjek hukum lain bukan negara
c. Subjek hukum bukan negara satu sama lain.8
J.L.Brierly, penulis hukum internasioanal yang dapat dikatakan tertua
memberidefenisi hukum internasional sebagai berikut:
―the law of nations or international law maybe defined as the body of rules
and principles of actions with are binding upon civilizes states in their relations
with one another”.9
8 Moctar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Buku I Bagian Umum,
Binacipta, 1989, Bandung, hlm 3 9Mohd. Burhan Tsani, Hukum dan Hubungan Internasional, Liberty, 2001, Yogyakarta,
hlm.6
12
Lingkungan hidup adalah system kehidupan diamana terdapat campur
tangan manusia terhadap tatanan ekosistem. 10
Pengertian Lingkungan:
Hubungan lingkungan hidup dengan kenyamanan bersifat
mutlak.Lingkungan hidup tidak punya batas wilayah.Terdapat beberapa defenisi
lingkungan dari berbagai pakar, antara lain:
1. Naughton & Layry.L.Wolf (1974)
Lingkungan adalah semua faktor eksternal yang bersifat biologis
dan fisika yang langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan,
perkembangan dan reproduksi organisme.
2. Otto Sumarwoto
Lingkungan berupa jumlah dan kondisi yang ada dalam ruang yang
kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.
3. Stepanus Virajat Danasyaputro
Lingkungan sebagai sebuah benda termasuk manusia dan
perbuatan yang dapat manusia berada dan mempunyai hidupserta
kesejahteraan manusia dan jasad lainnya.11
4. Bernadn
Lingkungan merupakan lingkungan fisik/bioorganik terdiri dari
gaya kosmik dan fisiografis, tanah, ombak, daya tarik, dan sebagianya.
Lingkungan Biologis dan Organik adalah sesuatu yang bersifat biotis
Mikroorganisme, Parasit, hewan.
10 Moh.Soerjani, LINGKUNGAN: Sumber Daya Alam dalam Pembangunan, Penerbit
Universitas Indonesia, 2002, Jakarta, hlm 2 11 Syamsul Arifin, Hukum Perlindungan dan Pengeloan Lingkungan Hidup di Indonesia,
Softmedia, 2012, Medan, hlm 46
13
Kesadaran akan keselarasan pembangunan dan lingkungan yangdi bahas
pada konfrensi Stockholm,5-16 Juni 1972 yang di prakarsai PBB,dihadiri 113
Negara, 21 Organisasi PBB, dan 258 NGO. Suara Delegasi dalam konfrensi
Stockholm bervariasi antara lain:
1. Negara maju mulai mempunyai perhatian terhadap lingkungan dan takut
akan pencemaran
2. Negara berkembang masih mau mengejar kemajuan, mengabaikan
lingkungan. ―Yangdi kenal dengan istilah‖ berilah kami pencemaran asal
saja kami maju.‖12
Konvensi sepakat membentuk “United Kingdom Nations Environment
Programe (UNEP) beradasar atas Resolusi SU-PBB 1997 dan menetapkan 5 Juni
sebagai hari Lingkungan Hidup Sedunia.Setelah adanya konferensi Stockholm
1972 maka Indonesia mulai memperhatikan tentang lingkungan,yaitu dengan:
1. Terbitnya SK Presiden No.60/1972 tanggal 17 bulan Oktober 1972 tentang
panitia perumus dan perencana kerja pemerintah bidang pembangunan dan
lingkungan hidup.
2. Lahirnya TAP MPR NO.IV/MPR/73/GBHN, Bab III, huruf B ayat 10.13
3. Dalam pelaksana pembangunan sumber sumber alam Indonesia harus
digunakan secara rasional. Penggalian sumber daya alam tersebut harus di
usahakan tidak merusak tata lingkungan hidup mannusia dilaksanakan
dengan kebijakan menyeluruh dan memperhitungkan kebutuhaan generasi
yang akan datang.
12 Ibid, hal.9 13Ibid, hal 3
14
Hukum lingkungan hidup di Indonesia pertama kali menerbitkan UU NO.4
Tahun 1982 tentangketentuan Pokok Pengelolaan Lingkingan Hidup berlaku
padatanggal 11 Maret 1982 sebagai payung bagi penyusun peraturan perundang
undangan lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Diganti dengan UU
No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup berlaku 19 September
1997,dan yang paling baru sekarang adalah UU No.32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hak untuk mendapatkan
lingkungan sehat merupakan hak asasi yang diatur dalam UUD 1945, jelas sangat
pro lingkungan hidup sehingga disebut Green Constitutions (konstitusi Hijau),
yang berisi:
1. Sebagai dasar konstitusionalitas peraturan perundangundangan pengaturan
lingkungan hidup di Indonesia terdapat dalam Alineake 4 Pembukaan
UUD 1945 ―melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah
Indonesia ―
2. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 ―bumi, air dan kekayaan yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar besarnya
kemakmuaran rakyat ―
3. Pasal 28 (H) UUD 1945 ayat (1) ―setiap orangberhak hidup sejahtera lahir
dan batin,tenpat tinggal dan mendapat lingkungan yang baik,dan sehat
serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
4. Fungsi manusia dan fungsi lingkungan tempat hidupnya samapenting, jadi
tumbuh kesadaraan manusia menumbuhkan perhatian hukum kepada
lingkungan lahir ilmu baru yaitu lingkungan.
15
Perlindungan Lingkungan:
Sebagai salah satu cabang hukum internasional, maka Hukum Lingkungan
Internasional dapat diartikan sebagai keseluruhan kaedahatau asas yangmengatur
hubungan atau persoalan yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang melintasi
batas negara antara negara dengan negara,negara dengan subjek hukum bukan
negara dan sesama subjek hukum bukan negara. Perlindungan dan pengelolaan
Lingkungan Hidup adalah upaya sistematika yang terpadu yang di lakukan untuk
melestarikan Fungsi lingkungan hidupdan mencegah terjadinyapencemaran dan /
kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencaan, pemanfaatan,
pengendalian, pemeliharaan,pengawasan dan penegakan hukum14
.Pengelolaan
terhadap lingkungan hidup saat ini makin memperihatinkan dengan usaha untuk
meningkatkan perekonomian dilakukan pembangunan dan pengembangan yang
tidak berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup.Lingkungan yang sehat
merupakan hak yang asasi dari umat manusia.Seorang manusia tidak boleh
menyebabkan manusia lainnya tidak mendapatkan haknya terhadap lingkungan
hidup yang sehat.Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak
asasi manusia terhadap lingkungan hidup sangat perlu diperhatikan sehingga
orang-orang kecil tidak selalu menjadi korban orang-orang yang ingin
memanfaatkan lingkungan hidup untuk kepentingan pribadi mereka.
Perlindungan HAM:
Perlindungan HAM adalah upaya untuk memperkuat sistem perlindungan
hak asasi manusia pemerintah mendirikan lembaga-lembaga baru untuk
memberikan perlindungan hak asasi manusia seperti, Komisi Nasional Hak Asasi
14 UU NO.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
16
Manusia, atau Komisi Ombudsman Nasional yang bertugas untuk memberikan
pelayanan dan perlindungan terhadap rakyat yang memperoleh perlakuan yang
tidak adil atau tidak semestinya dari Aparatur Pemerintah. Pemahaman HAM di
Indonesia sebagai tatanan nilai, norma, sikap yang hidup di masyarakat dan acuan
bertindak pada dasarnya berlangsung sudah cukup lama. Dengan cara yang
sederhana, dipimpin oleh tokoh masyarakat, agama atau kalangan bangsawan,
belum teroganisasi secara modern, dan khususnya perjuangan kemerdekaan masih
mengandalkan kekuatan fisik persenjataan.
Belum adanya kesepahaman pada tataran konsep hak asasi manusia antara
paham yang memandang HAM bersifat universal dan paham yang memandang
bangsa memiliki paham HAM tersendiri berbeda dengan paham yang lain
terutama dalam pelaksanaanya, kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak
hukum (Polisi, Jaksa dan Pengadilan) dan pemahaman belum merata tentang
HAM baik di kalangan sipil maupun militer.15
F. Metode Penelitian
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan
yuridis normatif adalah pendekatan yang melakukan analisa hukum atas peraturan
perundang undangan dan putusan hakim, dalam penulisan ini pendekatan yuridis
normatif digunakan untuk meneliti norma norma hukum yang berlaku yang
mengatur tentang kedaulatan suatu negara di wilayah lingkungan serta upaya
penyelesaian sebagai mana yang terdapat dalam perangkat hukum internasional
15http://rorodestalia.blogspot.co.id/2013/06/perkembangan-dan-perlindungan-HAM-
di.html, diakses pada tanggal 20 Juni 2016, Pukul 17.03 WIB
17
dan nasional. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif atau
penelitian yang menggambarkan semua data dan kemudian dianalisisdan di
bandingkan sesuai dengan kenyataanyang sedang berlangsung dan selanjutnya
mencoba memberikan pemecahan masalahnya.
2. Sumber Data
Sumber data yang di peroleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Bahan Hukum Primer,yaitu bahan bahan hukum yang mengikat
yangmerupakan landasan utama yang di gunakan dalam penelitian ini.
Bahan hukum primer yang di gunakan dalam penelitian ini adalah
Piagam PBB 1945,Declaration Conference of Human Right, United
Nations On environment Programe, United NationsConference of
Human Environment Development,UU No.32 Tahun 2009 tentang
Pokok Pokok Perlindungan Lingkungan Hidup,UUD 1945, UU No.9
Tahun1999 tentang HAM
b. Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menunjang dan
memberi penjelasan menegenai bahan hukum primer seperti buku
buku para pakar internasional dan nasional, JurnalIlmiah,serta
pendapatpara ahli hukum lingkungan nasional dan internasional.
c. Bahan Hukum Tersier, yaitu badan hukum yang memberi penjelasan
tentang bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum dan
kamus besar bahasa Indonesia.
18
3. Teknik pengumpulan data
Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi
kepustakaan. Hal ini dilakukan untuk mendapat landasan dalam menganalisa data
data yang di peroleh dari berbagai sumber yang dapat di percaya baik yang
langsung ataupun tidak langsung (internet) yang berhubungan dengan materi yang
di bahas dalam skripsi ini.
4. Analisis Data
Data yang terdapat dalam penelitian ini dianilis secara kualitatif.Analisis
data kualitatif adalah proseskegiatan yang meliputi mencatat, mengorganisasikan,
mengelompokkan, dan mensintesiskan data selanjutnya memakai setiap kategori
data, mencari dan menemukan pola,hubungan hubungan dan memaparkan
temuan-temuan dalam bentuk deskriptifnaratif, bagan,flow chart, matriks maupun
gambar gambar yang bisa di pahami oleh orang lain.
G. Sistematika Penulisan
Penulisan dalam penelitian untuk memudahkan pemahamnan untuk
mendapatkan pemahaman atas rumusan masalalah, maka pembahasan akan di
lakukan secara garis besar melalui sistematika penulisan. Tujuannya agar tidak
terjadi kesimpangsiuran dalam menguraikan lebih lanjut tentang inti permasalahan
yang akan dicari jawabannya. Pada bagian ini terdapat ringkasan garis besar dari
Lima Bab yang terdapat dalam skripsi.
Setiap Bab terdapat dalam sub babyang akan yang akanmendukung
keutuhan pembahasan setiap Bab. Sistematikanya adalah sebagai berikut:
19
Bab Pertama: Berisi tentang latar belakang yang menguaraikan alasan
penulis dalam memilih judul penelitian,selanjutnya disertai
dengan rumusan masalah yang dikembangkan dari judul
yang sudah dipilih yang disertai dengan tujuan dan manfaat
penulisannya. Selanjutnya, dijelaskan juga tentang keaslian
penulisan, tinjauan kepustakaaan serta metodologi
penelitian yang digunakan penulis untuk melakukan
penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.
Bab kedua: Berisi tentang penjelasan seberapa pentingnya perlindungan
terhadap lingkungan bagi manusia, akibat dan dampak
yangakan terjadi apabila lingkungan diabaikan ataupun
dirusak. Selanjutnya dilanjutkan dengan pembahasan
tentang relevansi isu lingkungan dengan isu HAM baik isu
lingkungan yang bersifat Nasional dan Internasional, serta
hubungan antara hukumlingkungan dengan hukum HAM
yang memiliki keterkaitan yang sangat erat dan
mempengaruhi satu sama lain.
Bab ketiga: Dijelaskan tentang pengaturan pengaturan terkait
Perlindungan Lingkungan Sebagai Bagian dari
Perlindungan HAM, dalam penjelasannya dikelompokkan
secara Nasional dan Internasional disertai juga dengan
contoh kasus tentang perusakan lingkungan yang
dikarenakan kurangnya kesadaran HAM oleh masyarakat
20
Bab Keempat: Berisi tentang faktor penyebab rendahnya kesadaran
masyarakat akan pentingnya perlindungan lingkungan
sebagai bagian dari perlindungan HAM, dilanjutkan dengan
peran masyarakat dan negara dalam usaha meningkatkan
kepedulian dan perlindungan terhadap lingkungan serta
bagaimana perlindungan lingkungan sebagai bagian dari
perlindungan HAM dalam perspektif hukum Nasional
Indonesia.
Bab Kelima: Merupakan Bab penutup dari keseluruhan rangkaian bab-
bab sebelumnya dan berisi kesimpulan yang dibuat
berdasarkan uraian skripsi ini di lengkapi dengan saran
saran.
21
BAB II
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN PERLINDUNGAN HAM
DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL
A. Pentingnya Perlindungan Lingkungan Bagi Umat Manusia
Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya
keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang
mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan serta makhluk
hidup lainnya.16
Munadjat Danusaputro, ahli lingkungan terkemuka dan guru
besar hukum lingkungan Universitas Padjajaran mengartikan lingkungan hidup
sebagai semua benda dan kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah
perbuatannya yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan
mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.17
Dari
pengertian tersebut, maka dapat dirumuskan menjadi unsur unsur sebagai berikut:
1. Kesatuan Ruang
Kesatuan ruang, yang berarti adalah suatu bagian tempat berbagai
komponen lingkungan hidup bisa menempati dan melakukan proses
interaksi diantara berbagai komponen lingkungan hidup tersebut. Jadi
ruang, merupakan tempat berlangsungnya ekosistem, misalkan ekosistem
pantai, ekosistem hutan.
2. Semua Benda
Benda dapat dikatakan juga sebagai materi atau zat.Materi atau zat
adalah segala sesuatu yang yang berada pada suatu tempat dan pada waktu
16 UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 17N.H.T.Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Erlangga, 2004,
Jakarta, hal. 4
22
tertentu. Pendapat kuno mengatakan bahwa benda terdiri atas 4
materi asal (zat asal) yaitu api, air, tanah dan udara namun dalam
perkembangan sekarang kelompok yang tidak dapat dibagi lagi disebut zat
tunggal. Perkembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi, materi
adalah apa saja yang mempunyai massa dan menempati suatu ruang baik
dalam bentuk padat, cair dan gas.
3. Daya
Daya atau disebut juga energi atau tenaga merupakan sesuatu yang
memberikan kemampuan untuk menjalankan kerja atau dengan kata lain
energi atau tenaga adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Alam
lingkungan hidup penuh dengan energi yang berwujud seperti cahaya,
energi panas, energi listrik, energi gerak dan lain lain.
4. Keadaan
Keadaan disebut juga dengan situasi dan kondisi. Keadaan memilih
berbagai ragam yang satu dengan yang lainnya ada yang membantu
keberlangsungannya proses lingkungan hidup untuk melakukan sesuatu,
ada juga yang mengganggu prosesnya interaksi lingkungan dengan baik.
Sebagai contoh misalnya kucing atau musang dalam waktu gelap
bukannya tidak bisa melihat justru lebih mempertajam matanya untuk
mencari mangsa atau makanannya.18
5. Makhluk Hidup ( termasuk manusia dan perilakunya)
Mahkluk hidup merupakan komponen lingkungan hidup yang
sangat dominan dalam siklus kehidupan. Makhluk hidup memliki ragam
18Ibid, hal. 7
23
yang berbeda satu sama lainnya. Makhluk hidup seperti binatang dan
tumbuh tumbuhan peranannya dalam lingkungan hidup sangat penting
tetapi makhluk hidup seperti itu tidaklah merusak dan mencemari
lingkungan, lain halnya dengan manusia.Menurut falsafahnya manusia
terdiri dari unsur jasmani dan rohani.Dengan adanya unsur tersebut maka
manusia dapat berperilaku dan bertindak, perilaku manusia ada yang baik
dan buruk. Hubungan manusia dengan lingkungannya akan terbangun dan
dalam suatu bentuk kedamaian apabila dalam kehidupannya selalu
menyatu dengan alam, menghargai dan menikmati apa yang diberikan
alam serta memanfaatkan secara ramah lingkungan19
. Manusia dengan
perilakunya akan mempengaruhi perikehidupan kesejahteraan manusia
serta makhluk hidup yang lain. Maka manusia seharusnya menyadari
dengan betul segala macam perubahan dalam lingkungan sekitarnya untuk
meningkatkan kualitas atas merosotnya lingkungan hidup yang
diakibatkan dari tingkah laku manusia itu sendiri.
Berdasarkan uraian tersebut, berarti pengertian lingkungan hidup disini
hanya lingkungan fisik saja, baik yang abiotik maupun biotik.Maksud lingkungan
Abiotik adalah semua benda mati yang ada disekitarnya sebagai salah satu unsur
lingkungan hidup, seperti batuan, mineral, air, udara dan unsur unsur lainnya.
Lingkungan biotik adalah segala makhluk hidup yang ada disekitarnya seperti
tumbuh tumbuhan, hewan, manusia, tiap unsur biotik ini saling berinteraksi baik
dengan biotik maupun dengan abiotik dan tidak menyangkut lingkungan sosial,
tetapi masalah masalah lingkungan hidup berkaitan pula dengan masalah sosial,
19 Emil Salim dan Thoby Mutis, Instrumentasi dan Standarisasi Kebijakan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, Aca Suganda, 2005, Jakarta, hal 20
24
seperti pertumbuhan penduduk, migrasi penduduk, tingkah laku manusia dan lain
lain.20
Pertumbuhan dan perkembangan hukum lingkungan dewasa ini semakin
pesat, sejak dicetuskannya kebijaksanaan lingkungan global yang bermula dari
kesadaran lingkungan manusia sebagaimana ditetapkan dalam Deklarasi
Stockholm 1972 (United Nation Conference In The Human Environment) di
Swediatelah melahirkan beberapa prinsip, yang merupakan landasan
kebijaksanaan lingkungan nasional, antara lain dalam prinsip 17 yang berbunyi
sebagai berikut:
“appropriate national institutions must be entrusted with the task of
planning, manajing and controlling the enviromental resources of state
with aview to end chancing enviromental quality”.21
Hukum lingkungan telah berkembang secara pesat, bukan saja dalam
hubungannya dengan fungsi hukum sebagai perlindungan dan kepastian bagi
masyarakat (social control) dengan peran ―Agent of Stability” tetapi lebih
menonjol lagi sebagai sarana pembangunan (a tool of social engineering) dengan
peran “Agent of Development” atau “Agent of Change”. Banyak faktor dan
masalah yang menunjang timbulnya hukum lingkungan itu, baik dari masalah
lingkungan hidup yang dialami oleh berbagai negara, dan kasus kasus yang timbul
yang mengancam dan membahayakan hidup manusia.
20 Sodikin, Penegakan Hukum Lingkungan (Tinjauan Atas UU No.23 Tahun 1997),
Djambatan, Jakarta, Hlm 2 21 Syamsul Arifin, Op.cit, Hlm 1
25
Perlindungan lingkungan global pada dasarnya dibagi ke dalam 2 prinsip
umum, yaitu:
1. Prinsip hubungan antara manusia dengan lingkungan hidupnya (integrally
linked with other parts of the natural system); dan kedua, prinsip
hubungan antara manusia dengan setiap generasinya (fundamental
relationship between different generations of human species). Berdasarkan
prinsip yang pertama manusia bukanlah pemilik, melainkan bagian dari
struktur ekosistem. Spesies manusia merupakan bagian integral dari
bagian ekosistem lainnya. Manusia akan mempengaruhi dan dipengaruhi
oleh setiap kejadian yang terjadi dalam ekosistem. Tetapi diantara
makhluk hidup (among living creatures) manusia merupakan makhluk
yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan hubungan baiknya
dengan lingkungan. Sebagai bagian ekosistem, manusia tidak mempunyai
hak untuk merusak, apalagi menghancurkan integrasi ekosistem. Manusia
harus menggunakan lingkungan hidupnya sesuai dengan prinsip kelanjutan
kehidupan (sustainable bases).
2. Prinsip kedua, sebagai bagian dari keseluruhan generasinya, baik generasi
masa lalu (their past generations) maupun generasi masa depannya (their
future generation), spesies manusia yang hidup sebagai generasi masa kini
(present generation) mempunyai kewajiban (responsibility) untuk menjaga
dan memelihara bumi. Setiap generasi tentu ingin mewarisi bumi dalam
kondisi sebaik kondisi ketika bumi diwarisi generasi-generasi sebelumnya.
Hal ini mengharuskan setiap generasi mengharuskan ―mewarisi‖ bumi
26
dalam kondisi tanpa kerusakan dan karenanya mereka harus menerima dan
memanfaatkan secara lebih baik (intergenerational equity).22
Menurut Weiss, prinsip intergenerational equity dapat dirumuskan dalam
3 prinsip, yaitu: pertama, setiap generasi harus melindungi keragaman hayati
berdasarkan prinsip prinsip lingkungan dan kebudayaan, sehingga tidak
menyulitkan generasi berikutnya untuk memilih cara cara mengatasi masalah
sesuai dengan nilai yang mereka anut, termasuk juga melindungi kualitas
lingkungan sehingga setara dengan kualitas generasi pendahulunya. Prinsip ini
disebut conservation of options.Kedua, setiap generasi harus menjaga
keseimbangan ekosistem bumi, dan menjaganya agar kerusakannnya tidak
melampui kerusakan ketika planet itu diterima.Prinsip ini disebut conservation of
equality.Ketiga, setiap generasi harus memberikan hak yang sederajat kepada
setiap anggota generasi yang memasuki generasinya, dan melindungi hak masuk
itu (right of acsess) untuk generasi berikutnya.Prinsip ini disebut conservation of
acsess.23
Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa: pertama,
konsep dasar perlindungan lingkungan global adalah perlindungan lingkungan
sebagai satu keseluruhan, yaitu suatu perlindungan yang di dasarkan pada prinsip
sistem yang berlaku dalam ekosistem global, kedua, faktor utama yang menjadi
latar belakang usaha demikian adalah perkembangan akibat kegiatan
pembangunan dalam arti keseluruhan, terutama akibat penerapan tekhnologi
dalam kegiatan demikian itu, dan ketiga, prinsip dasar perlindungan lingkungan
demikian itu adalah prinsip hubungan manusia dengan lingkungannnya, dan
22Ida Bagus Wyasa Putra, Hukum Lingkungan Internasional Perspektif Bisnis
Internasional, Refika, 2003, Bandung, Hal 67 23Ibid, hal 69
27
prinsip hubungan manusia dengan generasinya (intergenerational equity). Prinsip
tersebut dijabarkan dalam bentuk yang lebih konkret seperti:
1. Prinsip Pembangunan (kegiatan) Berkelanjutan;
2. Prinsip Perencanaan Kegiatan;
3. Prinsip Pencegahan Dampak;
4. Prinsip Conservation of Options;
5. Prinsip Conservation of Quality;
6. Prinsip Conservation of Acsess; dan
7. Dipadukan dengan prinsip Prinsip Umum Hukum Internasional yang telah
berlaku yaitu prinsip kerjasama dan partisipasi.
Inti permasalahan lingkungan hidup adalah hubungan timbal balik antara
makhluk hidup dengan benda mati, khususnya manusia dengan
lingkungannya.Hubungan pengaruh timbal balik berpengaruh sedemikian rupa
dalam batas batas keseimbangan.Selama interaksi manusia dengan berbagai
subsistem atau komponen komponen lainnya berada dalam batas batas
keseimbangan atau dapat pulih seketika, selama itu pula lingkungan disebut
harmonis.Jadi lingkungan hidup merupakan media timbal balik antara makhluk
hidup dengan benda mati yang merupakan satu kesatuan utuh, dan manusia ada di
dalamnya24
. Manusia dengan tingkah lakunya dapat mempengaruhi lingkungan
(dapat mencemari, merusak25
, atau melestarikan lingkungan), sedangkan makhluk
hidup lain tidaklah demikian.
24Daud Silalahi, Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan
Indonesia, Alumni, 1996, Bandung, hal 8 25UUPLH pasal 1 angka 14 memeberikan pengertian tentang perusakan lingkungan
adalah tindakan menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau
hayati yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berpungsi lagi dalam menunjang
pembangunan berkelanjutan.
28
Manusia sebagai salah satu subsistem belaka dalam kenyataan ekosistem
(eco-systemic evidence) memang memiliki kelebihan kelebihan jika dibandingkan
dengan subsistem lainnya, karena manusia memiliki akal budi. Manusia bertindak
dan bersikap semena mena terhadap lain lain subsistem dan ekosistem seluruhnya,
dengan demikian dengan bertambahnya jumlah manusia dan semakin
bertambahnya kepandaian serta keterampilan (tekhnologi) manusia dalam
menggunakan subsistem serta ekosistem seluruhnya maka subsistem berupa jasad
jasad hidup dan benda serta keseluruhan ekosistem berupa alam sungguh sangat
menderita, karena banyak mengalami kerusakan kerusakan, bahkan ada yang
mengalami kerusakan berat hingga sangat mempengaruhi dan merombak
ekosistem dimana manusia sendiri berada sebagai sekedar subsistem, dan sungguh
sungguh tergantung dalam kemungkinan untuk menjaga kelangsungan hidup serta
kesejahteraannya.
Demikianlah jika sikap dan tindak perbuatan manusia untuk memperbudak
dan menindas serta memeras subsistem dan ekosistem seluruhnya berarti ―tindak
bunuh diri‖ yang mungkin tidak disadari.Oleh sebab itu, dengan ungkapan ekologi
mengenai rahasia ekosistem dengan segenap perpaduan lain lain subsistemnya
(termasuk di dalamnya subsistem manusia sendiri), membangun pengertian dan
kesadaran betapa mutlak perlunya, untuk melindungi lingkungan secara utuh dan
menyeluruh, demi kelangsungan hidup dan kesejahteraan subsistem manusia
sendiri.26
Hubungan antara lingkungan hidup dan manusia terdapat beberapa istilah,
seperti ―man made nature, nature made man” yang berarti dalam pengertian
26 Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan (Buku I:Umum), Binacipta, Jakarta, Hlm
69
29
sederhana bahwa manusia mempengaruhi lingkungan, lingkungan mempengaruhi
manusia. Hubungan timbal balik ini terdapat dalam aktivitas sehari hari yang
dilakukan manusia.Aktivitas yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhan
hidupnya sangat mempengaruhi kondisi dan keadaan suatu lingkungan. Dari
lingkungan hidupnya, manusia memanfaatkan bagian bagian lingkungan hidup
seperti hewan hewan, tumbuh tumbuhan, air, udara, sinar matahari, garam, kayu,
barang barang tambang dan lain sebagainya untuk keperluan hidupnya. Manusia
memenuhi kebutuhan pokok atau primer, kebutuhan sekunder atu bahkan
memenuhi lebih dari kebutuhannya sendiri berupa hasrat atau keinginan.27
Misalnya untuk memenuhi kebutuhan sandang dan papan, tentunya
manusia akan mengambilnya dari alam dengan melakukan penebangan pohon.
Dalam pembuatan kertas misalnya, maka dari aktivitas tersebut apabila tidak
disesuaikan dengan kebutuhan, sumber dari pohon yang akan ditebang maka akan
mempengaruhi seluruh aktivitas lingkungan lainnya. Penebangan pohon yang
berlebihan akan mengakibatkan banjir, hewan hewan akan terganggu habitatnya,
yang mengakibatkan terjadinya perpindahan untuk mencari tempat yang sesuai
dan apabila kondisi lingkungan hutan yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan
mereka, maka untuk bertahan serta menjaga kelangsungan hidupnya bisa saja
memasuki wilayah tempat tinggal manusia yang pastinya akan membahayakan
para manusia sendiri. Selain dari masalah masalah tersebut, terdapat bebagai
masalah lingkungan lainnya yang telah menyusup dalam bebagai bentuk dan
variasi lalu membawa rentetan akibat kepada ekosistem lainnya secara meluas.
27 N.H.T.Siahaan, Op.Cit, hal.3
30
Adapun bentuk dan variasi rentetan masalah lingkungan itu di gambarkan
sebagai berikut:28
1. Pencemaran
Pencemaran yang kini dirasakan berbarengan serta dengan
tekhnologi mekanisme industrialisasi dan pola pola hidup yang mewah
dan konsumtif.Pencemaran timbul tentunya berkatan erat dengan aktivitas
manusia berupa, kegiatan kegiatan industri, kegiatan pertambangan,
kegitan transportasi, kegiatan pertanian, dan lain sebagainya.
2. Timbul Berbagai Penyakit
Ketika industri tumbuh tahun 1950-an, timbul pencemaran di
Teluk Minamata di Pulau Kyushu, Jepang dari limbah pabrik kimia. Selain
penyakit Minamata pada Tahun 1974 dikenal pula penyakit Itai Itai yang
di identifikasi berasal dari limbah pabrik berunsur logam Kadmium (Cd)
dan seng (Zn). Jika disimak maka tidak selamanya indusrti dan tekhnologi
menjadi alat pemuas bagi kehidupan karena penderitaan sangat banyak
pula berakibat dibaliknya.
3. Kepadatan Penduduk
Kepadatan penduduk makin lama makin meningkat hingga
akhirnya memadati muka bumi, yang mengakibatkan manusia tidak lepas
dari berbagai kebutuhan, namun hal tersebut akan terpenuhi jika siklus
dan cadangan cadangan sumber daya alam masih mampu dan mencukupi.
Tetapi akan lain jadinya jika angka pertumbuhan penduduk kian melewati
batas siklus dan jumlah cadangan sumber sumber kebutuhan.
28Ibid, hal.28-35
31
Dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pentingnya
lingkungan hidup bagi umat manusia antara lain:
1. Untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan
2. Membantu meningkatkan perekonomian
3. Menyediakan lapangan pekerjaan
4. Penunjang dalam pemenuhan kebutuhan untuk keberlangsungan hidup
Jadi lingkungan sangatlah penting bagi kehidupan umat manusia dan
sudah sepatutnya manusia merawat dan melindungi kelestarian lingkungan hidup
agar tidak terjadi bencana yang akan merugikan umat manusia itu sendiri.
B. Relevansi Isu Lingkungan dengan Isu HAM
Kerusakan dan pencemaran lingkungan baik yang global maupun yang
nasional disoroti karena adanya akibat terganggunya keseimbangan antara
pembangunan yang dilakukan manusia dengan daya dukung lingkungan.29
Isu
lingkungan hidup sebagai isu global kontemporer. Dalam dinamika studi
hubungan internasional terdapat berbagai isu kontemporer yang pada awalnya
lebih bersifat kepada hal yang teknis, yang kemudian berkembang menjadi agenda
politik yang berimplikasi pada lahirnya pola pola baru kerjasama internasional,
dimana dalam perkembangan hubungan internasional terkini tidak lagi hanya
memperhatikan aspek hubungan antara negara saja, yang hanya mencakup aspek
politik, ekonomi, budaya serta aspek-aspek klasik lainnya, tetapi juga aspek lain
seperti interdependensi ekonomi, hak asasi manusia, keamanan transnasional,
organisasi internasional, rezim internasional dan juga masalah lingkungan hidup.
29 Emil Salim dan Thoby Mutis, Op.cit, hal 11
32
Saat ini seiring dengan semakin kompleks dan dinamisnya dimensi
hubungan internasional, yang kemudian memaksa bagi setiap aktor dan pihak
internasional untuk bekerjasama dalam satu isu di sebuah kawasan yang kemudian
menjadikan isu tersebut menjadi perubahan transnasional, dimana kemudian tidak
dapat dielakkan terlibatnya aktor atau pihak lain untuk saling bekerjasama,
walaupun di kawasan lain dari tempat terjadinya masalah tersebut.
Studi hubungan internasional secara substansial adalah sebuah bidang
kajian studi interdisiplin, dimana dalam dinamika perkembangannya melibatkan
berbagai disiplin ilmu lain dalam melakukan analisa serta korelasi untuk
memahami dan dapat menjelaskan mengenai suatu fenomena dalam lingkup
internasional, termasuk di dalamnya dalam kajian isu lingkungan hidup maka
akan mencampurkan aspek ilmu pengetahuan alam hayati yang tentunya dibalut
dalam nuansa skop internasional, sehingga dapat dilihat dan ditarik keterkaitan
serta kompleksitas antara masalah lingkungan global dengan hubungan antar
negara.
Aspek lingkungan hidup yang pemahamannya berakar dari disiplin Ilmu
Alam Hayati yang dijadikan menjadi isu internasional pada dekade belakangan ini
kerap diangkat dalam berbagai forum dan kajian kerjasama internasional. Isu
lingkungan hidup menjadi salah satu kajian yang dapat diklasifikasikan dalam
kajian yang keberadaannya dapat mendorong aktor atau unit internasional lain
untuk ikut terlibat dalam penyelesaian dan penanganannya, hal ini dikarenakan
masalah lingkungan dianggap bersifat implikatif yang menimbulkan chain
reaction atau reaksi berantai terhadap pihak lain, begitu penting dan tingginya
tingkat urgensi masalah lingkungan hidup hingga mendorong banyak pihak untuk
33
mengangkat dan menjadikannya menjadi komoditas isu hangat dalam setiap
pertemuan forum internasional.30
Isu lingkungan hidup pertama kali diangkat sebagai sebagai salah satu
agenda dalam pertemuan negara-negara dalam ranah hubungan internasional pada
tahun 1970-an, hal ini ditandai dengan diselenggarakannya Konferensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang lingkungan hidup pada tahun 1972 di
Stockholm, Swedia yang lebih dikenal dengan Stockholm Conference. Konferensi
yang diadakan oleh PBB ini merupakan jawaban terhadap semakin menurunnya
kualitas lingkungan dan semakin meningkatnya concern masyarakat dunia pada
saat itu, dan juga atas kekhawatiran banyak kalangan pemerhati lingkungan di
Eropa, selain itu pada saat itu juga terbit Buku riset kajian Club of Rome, yang
berjudul The Limits to Growth31
, Club of Rome merupakan kelompok think thank
berpengaruh di Eropa yang dalam buku tersebut memaparkan bahwa seiring
kemajuan pesat indutri dan pertumbuhan penduduk dunia sumber daya alam di
bumi semakin menipis, dimana perkara ini kemudian diasumsikan menjadi
penyebab negatif yang merusak tata lingkungan global secara masif, yang kelak
jika keadaan seperti ini terus dibiarkan akan berefek buruk dan menciptakan krisis
pangan dan krisis sumber daya secara global.
Salah satu isu lingkungan hidup yang sedang marak di bicarakan akhir
akhir ini adalah isu tentang pemanasan global, dimana menurut Daniel
Murdiyarso perubahan iklim adalah fenomena global yang dipicu oleh kegiatan
30 http://www.theglobal-review.com/.Lingkungan Hidup - Kajian Isu Pemanasan Global,
Sebuah Kritik Terhadap Studi Lingkungan Hidup Dalam Paradigma Hubungan Internasional,
diakses pada tanggal 22 September 2016, pukul 15.28 31Penelitian tersebut dilaksanakan oleh Tim MIT (Massachusetts Institute of Technology)
yang kemudiandilaporkan olehClub Rome, yang merupakan penelitian futurologis tentang
hubungan timbal balik antara manusia dan sumber daya alam.Hukum Lingkungan Internasional,
Refika, 2003, Bandung, hal 19
34
manusia yang terutama berkaitan dengan penggunaan bahan bakar fosil (BBF)
dan kegiatan alih guna lahan32
. Dalam perkembangannya konferensi-konferensi
internasional yang membahas mengenai masalah lingkungan dari tahun ketahun
terus diadakan dalam mencari solusi dalam penanggulangan masalah yang
dianggap pelik dalam tata lingkungan hidup global saat ini, pertemuan antar
negara-negara dalam membahas masalah lingkungan hidup terangkum dalam
UNFCCC (United Nations Framework Conventionon Climate Change), dimana
hasil dari salah satu pertemuan UNFCCC yang diadakan yaitu mengenai
kesepakatan negara-negara pada tahun 1997 untuk membuat konsensus
penanganan lingkungan yang dirangkum dalam suatu protokol yang disebut
Protocol Kyoto, dimana protokol ini mengatur mengenai pembatasan kadar emisi
karbon suatu negara yang telah meratifikasinya, hingga dalam perkembangan
berikutnya pertemuan lingkungan yang melibatkan negara-negara masih terus
dilakukan dalam lingkup UNFCCC.33
Keterkaitan antara isu lingkungan dengan isu HAM yang marak terjadi di
Indonesia adalah karena seringnya terjadi berbagai pelanggaran hak asasi manusia
(HAM) dibidang lingkungan hidup telah terjadi dihampir seluruh tatanan
kehidupan masyarakat. Pelanggaran itu seyogyanya dimaknai sebagai ancaman
terhadap peradaban manusia Indonesia. Pada gilirannya akan terakumulasi dan
bermuara pada pelanggaran hak ekonomi, pelanggaran hak sosial dan budaya, hak
sipil dan politik. Fenomena hak atas lingkungan hidup yang baik, sehat, dan
seimbang sebagai hak asasi manusia, dikaitkan dengan realitas pengelolaan
lingkungan hidup di Indonesia belum terwujud.Berkait dengan isu kerusakan
32 Supriadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 62 33Ibid, hal.70
35
lingkungan hidup, hak atas lingkungan hidup dalam perspektif hak asasi
manusia.Manusia merupakan bagian dari sebuah ekosistem, dimana sangat erat
keterkaitan antara manusia dengan lingkungan hidup di sekitarnya.
Hak atas lingkungan hidup merupakan hak dasar manusia, yang telah
melekat pada manusia berdasarkan kodratnya, yaitu hak yang dimiliki manusia
sebagai manusia, yang merupakan anugerah dari Tuhan, Hak atas lingkungan
hidup yang baik dan sehat sudah mendapatkan pengaturan, baik tingkat global
maupun nasional dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, Hak
atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia belum
mendapat apresiasi secara positif baik pada tingkat Global maupun Nasional,
meski sudah ada DUHAM, Resolusi, Kovenan, dan pengaturan dalam ketentuan
hukum positip tingkat nasional, karena pada kenyataannya ditingkat global,
negara maju memberi andil yang sangat besar bagi pemanasan global, perubahan
iklim, dan rusaknya lingkungan hidup, dan pada tingkat nasional, juga memberi
konstribusi bagi rusaknya lingkungan hidup, dimana pencemaran dan perusakan
lingkungan secara signifikan mewarnai pembangunan ekonomi di negeri ini.34
Sangat tidak jelas apakah tujuan yang mendasari norma-norma
perlindungan hak asasi manusia dan lingkungan sangat lengkap atau benar-benar
tidak dapat dipisahkan. Sama halnya, usulan agar kepentingan individu atau
bersama dalam perlindungan lingkungan secara konsep sebaiknya digolongkan
menurut ―hak asasi manusia lingkungan internasional yang substantif‖, atau masih
34https://Scholar.Google.Go.Id/Jurnal+Konsepsi+dan+Pengaturan+Hak+Atas+Lingkunga
n+Hidup+yang+Baik+Dan+Sehat+(Kajian+Perspektif+Hak+Asasi+Manusia+Dalam+Pengelolaan
+Lingkungan+Hidup), diakses pada tanggal 25 September 2016, pukul 21.20
36
menjadi pertanyaan apakah sebagai masalah hukum internasional saat ini, kini ada
hak asasi manusia atas lingkungan bersih.35
C. Hubungan Antara Hukum Lingkungan dan Hukum HAM
Sejarah perkembangan hukum lingkungan Indonesia terlihat pada
peraturan perundang undangan yang telah ada sejak zaman penjajahan Belanda,
hingga sekarang ini. Adapun perkembangan dapat di bagi ke dalam 3 zaman:
1. Zaman Hindia Belanda
Untuk pertama kali aturan mengenai lingkungan hidup adalah mengenai
perikanan Mutiara dan perikanan Bunga Karang, yaitu Parellvishchherij,
dan sponsevisscherij ornantie Stb,1916 no. 157 yang di keluarkan di
Bogor oleh Gubernur Jendral Idenburg pada tanggal 29 Januari 1916.
Ordonansi yang sangat penting bagi lingkungan hidup adalah
Hinderornantie (Stb.1926 No.266 yang diubah / di tambah terakhir dengan
(Stb. 1940 No.450) yaitu Ordonansi gangguan.Dalam pasal satu (1)
ditentukan larangan mendirikan tanpa izin di tempat tempat usaha, dan
ditetapkan juga berbagai pengecualian terhadap larangan ini. Ordonansi
lain dibidang perlindungan Satwa adalah Dierenbescherming ordonantie
(Stb. 1931 No. 134), yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1931 untuk
seluruh wilayah HIndia Belanda (Indonesia). Peraturan yang berkaitan
dengan ordonansi ini adalah ordonansi tentang perburuan yang berlaku
untuk Jawa dan Madura sejak 1 Juli 1940.Dimana pada saat itu taraf
ekonomi masyarakat tergolong masih rendah masyarakat lebih sering
35https://scholar.google.go.id/jurnal+Perspektif+Konsep+Hukum+Hak+Asasi+Manusia+
dalam+Mewujudkan+Pembangunan+Lingkungan+Hidup+yang+Berkelanjutan, Lex et Societatis,
Vol.III/No.8/Sep/2015, diakses pada tanggal 25 September 2016, Pukul 21.20
37
melakukan aktivitas berburu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam
perburuan tersebut tidak ada aturan hewan apa saja yang dilindungi dan
tidak boleh di buru, dan harus dijaga keberlangsungan hidupnya demi
terjaganya ekosistem.
2. Zaman Jepang
Pada waktu pendudukan Jepang, hampir tidak ada peraturan
perundang undangan di bidang lingkungan hidup yang di keluarkan,
kecuali Osamu S.Kanrei No. 6 yaitu mengenai larangan penebangan
pohon Agatha, Alba dan Balsam tanpa izin Gubernur Jendral Jepang
(Gunseikan).
3. Zaman Kemerdekaan
Berbagai perundang undangan yang diundangkan setelah
proklamasi hanya mengatur satu segi lingkungan hidup, dan peraturan
perundang undangan tersebut bersifat Parsial.Pada tahun 1972 dibentuk
panitia perumus dan rencana pemerintah dibidang pembangunan
lingkungan hidup.Konsep rancangan yang disusun pada waktu itu adalah
―Rancangan UU tentang Pokok Pokok Pengembangan Lingkungan
Hidup‖. Kegiatan inventarisasi yang dilakukan mencapai 23 Undang
Undang termasuk Ordonansi, 39 PP, 5 Kepres, 2 Intruksi Presiden, 46
Peraturan/keputusan Menteri dan 31 Peraturan Daerah. Dari hasil
inventarisasi tersebut maka penyususnan rancangan awal perundang
undangan tentang lingkungan hidup ada tanggal 1976 menghadapi
kenyatan bahwa:
38
1. Segi segi lingkungan hidup telah diatur dalam berbagai peraturan
perundang undangan yang berlaku.
2. Peraturan perundang undangan tersebut pada dasarnya berorientasi
pada pemanfaatan sumber daya alam
3. Peraturan perundang undangan tersebut bersifat parsial sektoral.
Pengaturan pengelolan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara
Nasonal baru terlaksana pada tahun 1982 yaitu dengan di undangkannya UU
Nomor 4 Tahun 1982 sebagai langkah pertama, Menteri Negara Penertipan
Aparatur Negara (PAN) mengadakan rapat pengelolan lingkungan hidup dan
pencegahan pencemaran pada tahun 1971. Selanjutnya pada tahun 1982 adanya
pengaturan yang mengatur adanya pengaturan yang mengatur struktur dan fungsi
penataan lingkungan. Peraturan tersebut adalah UU No.4 Tahun 1982 yang di
sahkan pada tanggal 11 Maret 1982 tentang UU Lingkungan Hidup yang
disingkat UULH, yang berorientasi pada penggunaan lingkungan hidup (use-
oriented law).
UU No.4 Tahun 1982 menandakan awal pengembangan perangkat sebagai
dasar bagi upaya pengelolaan lingkungan hidup sebagai bagian integrasi dari
pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Dengan
adanya Undang Undang ini kesadaran masyarakat tumbuh pesat ditandai dengan
banyaknya di bidang lingkungan hidup selain Lembaga Swadaya Masyarakat,
peningkatan kepeloporan masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup,
sehingga masyarakat tidak hanya sekedar berperan serta, tetapi juga mampu
berperan secara nyata.36
36Ibid, hlm 19
39
Seirama dengan perkembangan dunia yang menyangkut semakin tajamnya
isu penyelamatan lingkungan hidup, tahun 1982 Indonesia melahirkan Undang-
Undang No.4 Tahun 1982 dan Undang-Undang No.23 Tahun 1997 sebagaimana
telah diubah dan diganti dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2009. Salah satu
pertimbangan diubah menjadi Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah karena kesadaran dan
kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup
telah berkembang sedemikian rupa sehingga pokok materi sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3699) perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan
lingkungan hidup berkelanjutan.
Selanjutnya pada tanggal 3 Oktober 2009 secara resmi kita memiliki
undang-undang baru di bidang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan, yaitu
Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (UUPLH). Undang Undang ini sebelumnya telah disahkan
oleh DPR dalam Rapat Paripurna Terbuka. Dengan pengundangan Undang-
Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini, Undang-Undang
tentang Pengelolahan Lingkungan Hidup (UU No.23 Tahun 1997) secara resmi
telah dicabut dan kini berlaku semua ketentuan baru yang terdapat dalam Undang-
Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2009.
Sejarah Hak Asasi Manusia pada hakekatnya, agama agama besar di
Dunia memuat ajaran tentang Hak Asasi Manusia, baik Islam, Kristen, Budha,
dan Hindu, memuat ketentuan bahwa setiap manusia berhak atas kebebasan
40
beragama, non-diskriminasi, non eksploitasi, hidup merdeka, dan hak-hak lainnya.
Berikut berbagai instrumen hukum yang menjadi bagian dari sejarah
perkembangan HAM di Dunia:
1. Code of Hammurabi (1780 SM), memuat kepastian dan keadilan hukum
dimana hukuman hanya bagi para pelaku kriminal harus tertangkap tangan
dan bagi hakim yang tidak adil akan didenda dan dicabut posisinya;
2. Charter Of Cyrus (539 SM), dokumen HAM pertama yang memuat kata
hak didalamnya. Dokumen tersebut memuat beberapa hak, yang paling
utama kebebasan beragama, toleransi budaya, pelarangan kerja paksa, dan
penghapusan perbudakan.
3. Asoka‟s Edicts (280 SM), memberi petunjuk terkait advokasi HAM yang
berfokus pada pembebasan dari penderitaan, perlakuan tahanan yang
manusiawi, toleransi beragama, keadilan berimbang, menentang hukuman
mati, dan penyiksaan layaknya binatang.
4. Magna Charta (1215 M), Raja Jhon Lockland telah mengakui hak hak
rakyat secara turun temurun, baik kebebasan yang tidak boleh dirampas
tanpa keputusan pengadilan dan pemungutan pajak harus dengan
persetujuan Dewan sehingga kerajaan tidak mempunyai kekuasaan absolut
lagi.
5. Petition of Rights (1628 M), diterbitkan oleh parlemen berdasarkan
ketidakpuasaan terhadap kerajaan atas perintah Edward Coke yang
memberikan prinsip prinsip kepada rakyat jelata sama seperti yang
diberikan kepada bangsawan, pemungutan pajak atas izin parlemen, dan
tidak seorangpun yang dipenjara tanpa disebutkan sebabnya.
41
6. Peace of Westphalia (1648 M), memuat prinsip persamaan antar bangsa
atau negara, pengakuan terhadap kedaulatan negara, dan prinsip non-
intervensi walaupun, pemerintah dapat mengajukan komplain atas
penganiayaan rakyat mereka diluar negeri dan menyelamatkan mereka dari
hal yang membahayakan. Dibawah sistem Westphalia, para penguasa
menghormati keyakinan agama satu sama lain.
7. Bill of Right (1989 M), walaupun berisi ketentuan yang diskrimintatif
dimana bagi kaum Katholik dan seterusnya tidak dapat menjadi raja,
hanya kaum Protestan yang dapat menjadi raja. Selain itu juga memuat
ketentuan tentang pemilihan yang bebas dan adil, kebebasan memberikan
petisi untuk raja, hak kaum Protestan untuk memiliki senjata, bebas dari
hukuman yang kejam dan tidak biasa, serta bebas dari denda dan
kehilangan tanpa pengadilan.
Ketika HAM memasuki bangsa Inggris di Tahun 1940-an, HAM adalah
sekumpulan peraturan yang digunakan sebagai alat untuk melawan Orde Adolf
Hitler yang bersifat Tirani.Bahwa kebebasan itu penting untuk mempertahankan,
kehidupan, kebebasan beragama, serta untuk mejaga HAM dan keadilan dimana
HAM dijadikan sebagai slogan untuk membenarkan perang.Pada tahun 1941,
Presiden AS, Franklin Delano Rosevelt mengemukakan gagasan terkenal, yaitu
the four freedoms berisi freedom of speech, Freedom of worship, freedom from
want, freedom from fear.37
Pada Tahun 1945, atas dasar inisiatif negara negara pemenang perang,
didirikanlah PBB dengan tujuan utama untuk mencapai kerjasama, pembangunan
37 M .Afif Hasbullah, Politik Hukum Ratifikasi Konvensi HAM di Indonesia (Upaya
Mewujudkan Masyarakat yang Demokratis), Penerbit Pustaka Pelajar, 2005, Lamongan, hal 22
42
dan HAM internasional serta menjaga perdamian dan keamanan
internasional.Oleh karena itu pencapaian utama PBB adalah untuk menetapkan
standar berupa kodifikasi HAM Universal.Pertama sekali adalah mengembangkan
sebuah defenisi resmi secara universal dengan menyatakan sebuah deklarasi
sebagai suatu dasar untuk sebuah konvensi yang mengikat secara hukum dan
menciptakan mekanisme penerapan internasional. Walaupun dalam penyusunan
deklarasi tersebut banyak persoalan persoalan namun pada akhirnya lahir suatu
rumusan yang menekankan bahwa seluruh HAM adalah Universal, tak bisa
dipilah, saling tergantung, dan akan terus berhubungan. Deklarasi tersebut adalah
Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal HAM.
Perkembangan terakhir pada 1993, World Conference On Human Rights yang
menghasilkan The Vienna Declaration And Program Of Action yang
menjembatani pandangan HAM Blok Barat dan Blok Timur dan Visi Global
tentang HAM.38
Sudah menjadi pandangan umum bahwa HAM bersifat universal dimana
nilai universal HAM berakar dari pemikiran, filosofi dan filsuf barat, dan
keyakinan jika semua orang berpikir dalam corak yang beragam. Sejumlah negara
di Asia termasuk Indonesia memandang universalitas HAM sebagai bentuk
Agresivitas, Imperislisme Cultural, Hegemoni Global, dan Pendiktean Barat atas
Negara Berkembang. Namun pada masa sekarang hampir semua negara termasuk
Indonesia dapat menerima universalitas HAM. Hal ini dapat dibuktikan saat
Deklarasi Bangkok pada 29 Maret-2 April 1993 dimana Indonesia secara tersirat
menerima universalitas walaupun dengan harapan dimasa mendatang menjadi
38Ibid, hal, 32
43
perhatian perihal perbedaan latar belang spesifik, seperti budaya dan lain
sebagainya dalam kaitannya dengan universalitas HAM.39
Secara historis HAM bukanlah asing bagi bangsa Indonesia karena dapat
ditemui dalam sejarah pembentukan bangsa indoneisa pada masa lampau.Hal ini
dapat dilihat dari perjuangan para pahlawan dalam melawan penjajahan untuk
meraih hak merdeka dan hak lainnya.
HAM di Indonesia dapat dikelompokkan dalam beberapa priode, berikut
adalah pemaparannya:
1. Periode 1908-1945
Konsep HAM telah dikenal bangsa Indonesia sejak dahulu,
terutama sejak berdirinya Budi Utomo, dimana pada saat itu timbul
kesadaran akan pentingnya pembentukan suatu negara/bangsa. Konsep
HAM pada saat itu adalah Hak kemerdekaan yang berarti hak sebagai
bangsa yang merdeka dan bebas untuk menentukan nasib sendiri.Selain
itu, dikemukakan juga hak bebas dari deskriminasi, hak kebebasan
berpikir dan berpendapat dan hak turut serta dalam
pemerintahan.Selanjutnya HAM di Indonesia berkembang mengikuti arus
pergerakan berbagai organisasi pergerarakan. Satu momen penting
perkembangan HAM adalah pada saat terjadi perdebatan anatara para
tokoh bangsa pada saat rapat pembutan konstitusi dalam sidang BPUPKI,
yang pada akhirnya menghasilkan pencantuman HAM dalam konstitusi
Indonesia yaitu UUD 1945, walaupun HAM yang dicantumkan terbatas.
39 Kurniawan Kunto Yuliarso dan Nunung Prajarto,‖Hak Asasi Manusia (Ham) di
Indonesia: Menuju Democratic Governances‖, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol.8.No.3
Tahun 2005
44
2. Periode 1945-1950
HAM mendapat tempat utama saat Indonesia memakai konstitusi
RIS 1949 dan UUDS 1950 sebagai konstitusi yang menggantikan UUD
1945, karena kedua konstitusi tersebut memuat HAM secara terperinci.
Hal ini dikarenakan RIS 1949 dibuat setelah DUHAM 1948 dan UUDS
1950 tersebut adalah perubahan KRIS melalui UU federal No.Tahun 1950.
3. Periode 1950-1959
Periode ini berlaku Demokrasi Liberal/Parlementer yang tentu saja
memberi angin segar bagi HAM yang ditandai semakin banyaknya partai
politik dengan beragam ideologi, kebebasan pers, pelaksanaan pemilu,
Parlemen/DPR melakukan tugas dan fungsinya dengan baik. Pada masa itu
juga dibentuk konstituante untuk mengoreksi kelemahan kelemahan dalam
UUD 1945 dimana konstituante berhasil menyepakati hak hak asasi yang
menjadi substansi konstitusi yang baru. Namun, konstituante dibubarkan
Presiden Soekarno yang kemudian dilanjutkan dengan mengeluarkan
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan konstitusi Indonesia kembali
ke UUD 1945.
4. Periode 1959-1966
Berlakunya Demokrasi Terpimpin yang dianggap sebagai
kemunduran HAM dikarenakan adanya pembatasan dan pengawasan dan
kontrol yang ketat dari Presiden sehingga bertentangan dengan perpesktif
kebebasan dalam HAM.
45
5. Periode 1966-1998
Sejak tragedi G30S/PKI Indonesia berada dalam keadaan HAM
yang tidak dilindungi dan dibuktikan dengan banyak terjadinya
pelanggaran pelanggaran HAM, seperti pembunuhan, kekerasan,
penangkapan dan penahanan yang sewenang wenang.Hal ini di perparah
oleh kebijakan pemerintah yang ingin memacu pembangunan ekonomi
sehingga setiap HAM dianggap menghambat kebijakan pemerintah. Pada
masa itu banyak pelanggaran yang terjadi seperti di Timor Timor, Aceh, di
Tanjung Priok dan banyak lagi lainnya yang mendapat kritikan
internasional. Pemerintah Orde Baru menjawab kritikan tersebut adalah
sebuah intervensi terhadap kedaulatan negara.Selain itu, pemerintah juga
membentuk KOMNAS HAM pada tahun 1993 sebagai upaya untuk
mengatasi kritik internasional. Namun pada tahun 1997, saat Indonesia
mengalami krisis moneter yang hebat sehingga pemerintah Orde Baru
mulai menerima HAM internasional karena membutuhkan dana
internasional dalam mengatasi krisis tersebut.
6. Periode1998-sekarang
Pemerintah Era Reformasi didesak untuk memenuhi tuntutan
reformasi yaitu membuka sisitem politik, menjamin perlindungan HAM,
menghentikan KKN, Dwifungsi ABRI, mengadakan pemilu,
membebaskan tahanan politik. Pada periode ini perkembangan HAM
sangat pesat ditandai dengan banyaknya norma HAM internasional yang
diadopsi dalam UU melalui Ratifikasi. Selain itu HAM di integrasikan
46
kedalam UU 1945 dan lahirnya UU HAM dan UU Pengadilan HAM, dan
UU terkait HAM lainnya.
Hukum lingkungan tidak hanya memiliki kaitan dengan hukum HAM,
Hukum lingkungan juga menempati titik silang bidang hukum lainnya.Hukum
lingkungan dapat menempati titik silang bidang hukum lainnya yang sudah ada
sebelumnya, baik hukum publik dan hukum privat. Maksudnya adalah hukum
lingkungan berkaitan dengan Hukum Pidana, Hukum Administrasi, Hukum Tata
Negara, Hukum Internasional dan lain lain, sehingga penegakan hukumnya juga
menempati titik silang bidang hukum lainnya. Misalnya kaitan dengan Hukum
Pidana apabila ada yang melanggar lingkungan (melakukan kejahatan lingkungan)
maka dikenakan ketentuan pidana, misalnya perbuatan pencemaran dan perusakan
lingkungan seperti pembakaran hutan. Dibidang Hukum Administrasi,
menunjukkan bagian terbesar hukum lingkungan merupakan hukum adminitrasi,
tampak dengan peran pemerintah dalam memberikan perizinan untuk pengelolaan
sumber daya alam dan melakukan langkkah langkah penyelamatan lingkungan
apabila ketentuan perizinan yang disyaratkan dilanggar.
Untuk itu, hukum hak asasi manusia yang di dalamnya terdapat atau
terkandung norma norma perlindungan hak asasi manusia yang secara bersamaan
perlindungan lingkungan pembangunan berkelanjutan untuk kepentingan bersama
sebagai konsep hak asasi manusia lingkungan internasional yang substantif.
Pengendalian ini terdiri dari pencegahan dan penanggulangan sampai pengaturan
atau penetapan nilai-nilai sebagai sarana untuk mencapai tertib dalam pengelolaan
lingkungan diperlukan hukum, yang disebut hukum lingkungan.Hukum
lingkungan telah berkembang dengan pesat, bukan saja hubungannya dengan
47
fungsi hukum sebagai perlindungan, pengendalian dan kepastian bagi
masyarakat.Hukum lingkungan menyangkut penetapan nilai-nilai, yaitu nilai nilai
yang sedang berlaku dan nilai-nilai yang diharapkan diberlakukan di masa
mendatang serta dapat disebut ―hukum yang mengatur tatanan lingkungan
hidup‖.Hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur hubungan timbal balik
antara manusia dengan makhluk hidup lainnya yang apabila dilanggar dapat
dikenakan sanksi.
S.T.Munadjat Danusaputro membedakan antara Hukum Lingkungan
modern yang berorientasi kepada lingkungan dan Hukum Lingkungan Klasik
yang berorientasi kepada penggunaan lingkungan.Hukum Lingkungan modern
menetapkan ketentuan-ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak
perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi kelestariannya agar secara
terus-menerus digunakan oleh generasi-generasi mendatang.Orientasi Hukum
Lingkungan modern pada lingkungan menunjukkan sifat dan wataknya dari
lingkungan itu sendiri.Dengan orientasi tersebut maka Hukum Lingkungan
memiliki sifat utuh menyeluruh, selalu berada dalam dinamika dengan sifat dan
wataknya yang luwes.40
Konsep hukum hak asasi manusia dalam pembangunan lingkungan hidup
sebagai hak dasar untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat
dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan, di tingkat nasional hak asasi
manusia bermuara pada perlindungan lingkungan dengan maksud untuk
mempertahankan kepentingan hak asasi manusia seutuhnya, mengingat hal
demikian menjadi sangat penting bagi efektivitas hak asasi manusia, karena itu hal
40 Munadjat Danusaputro, Op.cit, hlm. 36
48
tersebut adalah kewajiban hukum negara secara umum ditingkat nasional dalam
urusan lingkungan hidup yang berhubungan dengan hak asasi manusia yang
diakuinya. Dengan demikian perlu adanya perlindungan sumber daya alam dan
lingkungan hidup dari ancaman pencemaran dan kerusakan sebagai dampak
negatif dari pembangunan lingkungan konvensional untuk itu dalam mewujudkan
ketersediaan sumber daya alam bagi generasi sekarang maupun generasi masa
depan yang sejahtera, sejak dini diperlukan keseriusan Pemerintah dalam
melakukan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup, tidak hanya dalam tatanan
pembaharuan peraturan-peraturan, tetapi lebih memperhatikan implementasi
dilapangan dari peraturan peraturan terkait Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup sebagaimana uraian dan tujuan hakiki Undang-Undang No.32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Indonesia sebagai negara yang mengakui nilai Universalitas HAM41
,
mempunyai kewajiban untuk melindungi (to protect), menghormati (to respect)
dan memenuhi (to fulfill) hak-hak dasar warga negaranya, yakni pendidikan,
kesejahteraan, kesehatan, lapangan kerja, keamanan, sandang, lingkungan hidup
yang baik dan sehat.Tetapi kenyataannya kualitas hidup rakyat justru mengalami
penurunan.
41 Agung Wardana, Perusakan Lingkungan Sebagai Pelanggaran HAM, artikel, 2007,
hlm 2. Sebagaimana diketahui, bahwa pada abad ini, di belahan bumi manapun, HAM telah
menjadi sebuah konsep hukum tertulis. Di Inggris dikenal dengan sebutan Magna Charta 1215
Hobeas Corpus Act 1679, dan Bill of Rights 1689, yang memunculkan pandangan bahwa manusia
mempunyai hak yang sama di muka hukum (equality before the law) dan juga melahirkan asas
persamaan. Di Amerika ada Virginia Bill of Rights 1776 dan Declaration of Independent 1776.Di
Afrika dikenal dengan sebutan African Charter on Human and People‟s Rights.Adapun di Asia
sendiri dikenal dengan Deklarasi Bangkok yang secara jelas mencantumkan perlindungan hak
asasi manusia Asia yang karakteristik sosial dan budaya masyarakat Asia sendiri.Perkembangan
berikutnya ditandai dengan munculnya The American Declaration of Independence yang secara
rinci menuliskan bahwa manusia merdeka sejak di dalam perut ibunya, sehingga tidaklah logis bila
sesudah lahir, manusia harus terbelenggu.
49
Patokan kualitas hidup yang diberikan Prof.Otto yang dinilai dari besarnya
pilihan, antara lain:42
Faktor Pertama: Faktor Diversitas atau Keanekaan. Keanekaan akan
membuka pilihan yang lebih banyak pada kita, dan
selanjutnya akan meningkatkan kulitas kehidupan.
Keragaman pangan, energi, keragaman fasilitas fasilitas dan
kesempatan kesempatan yang beraneka ragam akan
menempatkan hidup kita pada hidup yang lebih baik bila
dibanding dengan aneka ragamnya kurang.
Faktor Kedua: Faktor Pendidikan. Semakin tinggi pendidikan seseorang
maka derajat kebebasan pilihannya semakin baik pula.
Orang yang berpendidikan akan lebih banyak tahu tentang
apa yang baik untuk kesehatan dan pilihan gizinya.
Faktor Ketiga: Faktor Kestabilan dan Kemampuan Ekonomi. Orang yang
mempunyai kedudukan ekonomi lebih stabil dan kuat akan
mempunyai derajat pilihan yang lebih besar dalam
menentukan pilihan pilihan pokoknya dan demikian juga
kebutuhan lain.
Faktor Keempat: Adanya Jaminan dan Pengembangan Hak. Faktor ini
penting karena semakin terselenggaranya hak-hak
seseorang dengan baik, maka mutu kehidupannya pun
semakin baik. Bandingkan saja misalnya, penduduk negara
yang kehidupan demokrasinya terjamin, maka mutu
42N.H.T.Siahaan, Op.cit. hal.80
50
kehidupannya akan lebih baik bila dibandingkan dengan
mereka yang berdiam di negara negara yang haknya
terkekang.
Hak dasar untuk hidup telah terancam oleh perusakan lingkungan,
deforestasi, pencemaran air dan udara, perampasan sumber kehidupan rakyat
(agraria dan sumber daya alam).Hak atas lingkungan, yang merupakan salah satu
etika lingkungan demi mencapai keadilan lingkungan, belum secara maksimal
disepakati dan dijalankan sebagai hak fundamental yang harus baik diakui secara
politik maupun secara hukum.Hak atas lingkungan hanya sekedar membawa
kekuatan moral bagi pihak pengambil keputusan dan pelaku pembangunan, karena
faktanya banyak kegiatan yang masih menjurus pada praktik ekosida43
dan
semakin menjauhkan rakyat dari kualitas lingkungan hidup yang baik, sehat dan
seimbang.
Terkait dengan HAM atas lingkungan hidup, dengan menempatkan negara
sebagai benteng HAM, maka dalam pengelolaan sumber daya alam dan
lingkungan hidup, rakyat harus ditempatkan sebagai kepentingan yang
utama.Negara sepenuhnya berperan sebagai instrumen pengurus dan
penyelenggara kebijakan yang ditujukan untuk melindungi dan memajukan HAM
atas lingkungan hidup.Pengaturan tentang lingkungan hidup dijustifikasi sangat
kuat oleh pengaturan gagasan tentang HAM bahwa setiap orang, setiap manusia,
43 M. Ridha Saleh, Ecocide Politik Kejahatan Lingkungan Hidup dan Pelanggaran Hak
Asasi Manusia, Walhi, Jakarta, 2005, hlm. 65-66. Ekosida merupakan istilah yang digunakan
dalam bidang lingkungan hidup.Ekosida diartikan sebagai pembasmian atau perusakan sistem
ekologi normal, yang tentu berakibat pada nasib buruk manusia.Lingkungan yang hancur bisa
membawa ke jurang ekosida atau bunuh diri lingkungan (ecocide)—bunuh diri suatu masyarakat
akibat perusakan lingkungan. Sebab, untuk hidup, manusia bergantung pada alam, baik alam
sebagai ruang, alam sebagai penghasil pangan, alam sebagai penghasil oksigen untuk bernapas,
alam sebagai penyedia air, maupun alam sebagai sebuah lingkungan di mana di dalamnya tercakup
berbagai ekosistem yang saling bergantung, yang saling menghidupi. Lingkungan yang rusak atau
hancur secara otomatis akan turun daya dukungnya terhadap kehidupan.
51
memiliki hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.Lingkungan hidup yang
baik dan sehat tentu saja mempunyai korelasi yang langsung dengan peningkatan
kualitas hak hidup seseorang dan realisasi haknya atas derajat kesehatan yang
optimal.44
Kualitas lingkungan hidup yang baik tidak dapat dijaga tanpa
penghormatan atas HAM, dan HAM tidak bisa diperoleh tanpa lingkungan hidup
yang baik dan aman.Penghormatan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan
HAM sangat bergantung pada lingkungan hidup yang sehat dan layak huni.Dalam
sebuah ekosistem yang rusak, tidak mungkin atau hampir mustahil menikmati
serta memperoleh hak untuk hidup, kesehatan, keamanan, kecukupan pangan, dan
budaya.45
44 Titon Slamet Kurnia, Hak atas Kesehatan Optimal sebagai HAM di Indonesia, Penerbit
Pt Alumni, 2007, Bandung, hal 132-133 45 Iskandar, ―Konsepsi dan Pengaturan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat
(Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup)‖, Jurnal
Bengkoelen Justice, hal 15
52
BAB III
INSTRUMEN HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL TENTANG
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN SEBAGAI BAGIAN DARI
PERLINDUNGAN HAM
A. Pengaturan Hukum Nasional dalam Perlindungan Lingkungan
Sebagai Bagian dari Perlindungan HAM
Hak merupakan kata yang tidak asing bagi umat manusia di seluruh dunia,
karena hak merupakan intisari yang paling dekat dengan kebenaran dan keadilan
dalam konteks dinamika dan interaksi kehidupan manusia beserta makhluk
ciptaan Tuhan lainnya.Hak telah terpatri sejak manusia lahir dan melekat pada
siapa saja. Diantaranya yaitu hak kemerdekaan, hak makhluk dan harkat
kemanusiaan, hak cinta kasih sesama, hak indahnya keterbukaan dan kebebasan,
hak bebas dari rasa takut, hak nyawa, hak rohani, hak kesadaran, hak untuk
tenteram, hak untuk memberi, hak untuk menerima, hak untuk dilindungi dan
melindungi dan sebagainya.46
HAM merupakan hak universal yang dimiliki oleh manusia semata-mata
karena posisinya sebagai manusia.Pandangan ini menunjukkan secara tidak
langsung bahwa karakteristik seperti ras, jenis kelamin, agama, kedudukan sosial
dan kewarganegaraan tidak relevan untuk mempersoalkan apakah seseorang
memiliki atau tidak memiliki HAM.Hal ini menyiratkan bahwa hak-hak tersebut
dapat diterapkan di seluruh dunia.Salah satu ciri khusus dari HAM yang berlaku
sekarang yaitu bahwa hal itu merupakan hak internasional.Kepatuhan terhadap
46Mansoor Faqih dkk, Panduan Pendidikan Politik untuk Rakyat, Insist, 1999,
Yogyakarta, hlm. 17.
53
hak serupa itu telah dipandang sebagai obyek perhatian dan aksi
internasional yang sah.47
Berdasarkan konsepsi tentang HAM yang telah diuraikan, hak atas
lingkungan hidup sebagai bagian dari HAM secara kodrati yang merupakan
anugerah dari Tuhan kepada umat manusia.Oleh karenanya pula sangat relevan
bila teori ataupun ajaran tentang HAM dikaitkan dengan berbagai pelanggaran di
bidang lingkungan hidup, yang telah terjadi di hampir seluruh tatanan kehidupan
masyarakat.Terkait dengan HAM atas lingkungan hidup, dengan menempatkan
negara sebagai benteng HAM, maka dalam pengelolaan sumber daya alam dan
lingkungan hidup, rakyat harus ditempatkan sebagai kepentingan yang utama.
Negara sepenuhnya berperan sebagai instrumen pengurus dan
penyelenggara kebijakan yang ditujukan untuk melindungi dan memajukan HAM
atas lingkungan hidup.48
Sedikitnya 50 konstitusi negara saat ini secara tegas
mengakui hak atas lingkungan yang bersih. Terdapat tiga pandangan yang
mengatur tentang kewajiban dalam melakukan perlindungan lingkungan hidup,
antara lain:49
1. Kewajiban negara untuk menjaga lingkungan (State duty to protect and
preserve the environment). Konstitusi yang menyatakan: ―lingkungan
hidup yang bersih merupakan hak warga dan negara berkewajiban untuk
melindungi serta melestarikan fungsi lingkungan‖. Negara yang
menerapkannya: Jerman, Belanda, Rumania, Yunani, Mexico, Equatorial
47 Iskandar, Op.cit, hal 12 48Ibid, hal 14 49 Jelly Leviza, ―Hak Asasi Manusia dan Isu Lingkungan Hidup‖, Materi kuliah Hukum
Lingkungan Internasional, Fakultas Hukum USU, Medan 2011.
54
Guinea, Honduras, Mozambique, Namibia, Nigeria, Panama, Paraguay,
RRC, Philiphina, Thailand, Taiwan, Uni Emirat Arab.
2. Kewajiban warga untuk menjaga lingkungan yang bersih dan sehat (duty is
imposed only upon citizens).Konstitusi yang menyatakan: ―lingkungan
hidup yang bersih menjadi tanggung jawab bersama antara negara dan
warga negara. Negara yang menerapkannya: Albania, Bahrain, Bulgaria,
Swedia, Ethiopia, India, Guatemala, Guyana, Iran, Papua New Guinea,
Srilangka, Tanzania.
3. Kewajiban bersama bagi negara dan warga untuk menjaga lingkungan
yang bersih dan sehat (duty to be the responsibility of the states and
citizens). Konstitusi negara yang menyatakan bahwa: ―lingkungan hidup
yang bersih semata-mata merupakan kewajiban warga negara‖. Negara
yang menerapkannya: Algeria, Bolivia, Haiti, Federasi Rusia dan Vanuatu
Berikut adalah Instrumen Nasional yang mengatur tentang perlindungan
lingkungan sebagai bagian dari perlindungan HAM antara lain:
1. Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945
Selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2000 perubahan kedua Undang-
Undang Dasar tahun 1945 merumuskan hak termaksud dalam Pasal 28 H Ayat 1.
Dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia pada Amandemen ke-2 UUD 1945,
Pasal 28H ayat (1) menyebutkan: ―Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan
batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat
serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan‖.Dalam pasal 28 H ayat 1 ini,
dalam tafsirnya, hak hidup layak dan bersih tidak hanya merujuk pada fisik
55
lingkungan hidup, lebih dari itu, hak hidup layak dan bersih merupakan esensi dan
eksistensi manusia untuk dijamin agar terpenuhinya hak hidup manusia.
Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu
bentuk hak asasi sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Alinea keempat
Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan ‖... membentuk suatu pemerintah
Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia ...‖, serta dikaitkan
dengan Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga
negara Indonesia lebih konkrit pemikiran dasar tersebut diatur didalam Pasal 33
ayat (3) sebagai berikut ― Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat―. Ketentuan tersebut memberikan hak penguasaan kepada
negara atas seluruh sumber daya alam Indonesia dan memberikan kewajiban
kepada negara untuk menggunakannya bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pengaturan terkait dengan hak-hak masyarakat dalam pengelolaan
lingkungan hidup di dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup tidak semuanya mengatur secara rinci atas hak-hak
masyarakat.Pengaturan hak atas lingkungan hidup telah dirumuskan sejak Era
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Pengelolaan Lingkungan Hidup (disingkat UUPLH). Dalam Pasal 5 ayat (1)
UULH dinyatakan ―hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat‖. Pengaturan
mengenai hak atas lingkungan hidup ini juga dirumuskan dalam Undang-undang
Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (disingkat
56
UUPLH).Padal Pasal 5 ayat (1) UUPLH, hak tersebut dipertegas menjadi ―hak
yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat‖.Pengaturan hak atas
lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun
2009 diikuti pengaturan kewajiban terhadap lingkungan hidup. Bilamana
disebutkan secara garis besar, hak-hak demikian dalam Undang-Undang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah:
a) Hak atas Lingkungan yang Baik dan Sehat
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur hak-hak masyarakat
terhadap lingkungan hidup ataupun terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang
dimuat dalam Pasal 65 yang mengatur adanya lima hak atas lingkungan hidup,
yaitu:
1. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai
bagian dari hak asasi manusia.
Dalam Pengaturan mengenai hak atas lingkungan hidup yang baik
dan sehat juga diimbangi dengan kewajiban masyarakat atas lingkungan
hidup. Pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dirumuskan pada
Pasal 1 angka 6 bermakna rangka upaya untuk memelihara kelangsungan
daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Apabila rumusan Pasal
1 angka 6 ini dihubungkan dengan kewajiban sebagaimana diatur pada
Pasal 67, maka dapat dimaknai bahwa setiap orang mempunyai kewajiban
untuk melakukan upaya-upaya dalam rangka memelihara kelangsungan
daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Adapun bentuk
kewajiban kedua sebagaimana dimaksud pada pasal 67 yaitu
mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, bertalian
57
dengan upaya untuk tidak membiarkan terjadinya pencemaran atau
kerusakan lingkungan. Pasal 1 angka angka 14 memberikan pengertian
mengenai pencemaran lingkungan hidup, yaitu masuk atau dimasukkannya
makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan
hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan
hidup yang telah ditetapkan, dan/atau hayati lingkungan hidup yang
melampaui batas kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
Mengkaitkan antara hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
dengan kewajiban untuk memelihara fungsi lingkungan hidup serta
kewajiban untuk mengendalikan lingkungan hidup, dapat dimaknai bahwa
adanya keseimbangan dan keselarasan antara hak dan kewajiban
masyarakat atas lingkungan hidup. Lingkungan hidup tidak akan menjadi
baik dan sehat ketika masyarakat tidak memelihara kelestarian fungsi
lingkungan hidup serta berupaya untuk mengendalikan pencemaran dan
perusakan lingkungan hidup.
2. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses
informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas
lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Pendidikan adalah salah satu hak dasar yang dimiliki oleh setiap
warga.Dengan demikian, pendidikan merupakan salah satu bentuk hak
asasi yang melekat pada setiap orang dan negara wajib
memenuhinya.Menurut sejarah, pendidikan itu pada awalnya bersifat
sangat eksklusif dan elitis, karena hanya dialami oleh golongan bangsawan
58
saja.Para bangsawan itu selalu mengundang guru-guru privat ke rumah.50
Namun seiring dengan perkembangan zaman, ditambah dengan adanya
Penegasan Pasal 26 Deklarasi Universal HAM (DUHAM)51
Tahun 1948
bahwa pendidikan itu menjadi hak setiap warga, ―Setiap orang berhak atas
pendidikan. Pendidikan harus bebas biaya, setidaknya pada tingkat dasar
dan tingkat rendah.Pendidikan dasar harus bersifat wajib.Pendidikan
teknik dan profesi harus tersedia secara umum dan pendidikan yang lebih
tinggi harus sama-sama dapat dimasuki semua orang berdasarkan
kemampuan.‖52
3. Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana
usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak
terhadap lingkungan hidup.
4. Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan hidup.
b) Hak berperan serta dalam lingkungan (Pasal 70);
―(1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-
luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup.‖Pengaturan hak dan kewajiban atas lingkungan hidup disertai adanya
50 Darmaningtyas, Heranisty Nasution, ―Pemenuhan Hak-Hak atas Pendidikan‖, Jurnal
HAM • Vol. 8 • Tahun 2012, hal 75 51 Deklarasi Universal HAM Tahun 1948 yang bersumber dari deklarasi deklarasi di
Eropa dan Amerika Serikat tersebut membukakan kesadaran kepada semua pemimpin negara di
dunia mengenai pentingnya pendidikan sebagai jembatan emas untuk menuju kepada kehidupan
yang lebih baik. Kesadaran akan pentingnya pendidikan tersebut juga dimiliki oleh para pendiri
bangsa di negeri ini, seperti yang tercermin secara jelas dalam rumusan Pembukaan UUD Tahun
1945 yang mengamanatkan bahwa salah satu tugas negara adalah mencerdaskan kehidupan
bangsa, Loc.cit 52 Pasal 26 Deklarasi Universal HAM Tahun 1948
59
ruang bagi masyarakat untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan
hidup.Ada beberapa prinsip good governance yang menjadi dasar bagi pelibatan
masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis pada hak,
kewajiban dan peran serta masyarakat, yaitu prinsip partisipasi masyarakat,
prinsip Transparansi, dan prinsip kesetaraan.Selain itu, dasar bagi pelibatan
masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah yang mengatur mengenai
asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.Salah satu asas
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah asas partisipatif.53
c) Hak mendapat/memiliki Informasi. (Pasal 62 Ayat 2)
―Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan
terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat.‖ Dalam hubungannya
dengan sistem informasi lingkungan hidup berbagai masalah yang perlu mendapat
perhatian adalah:54
1. Pemastian penerimaan informasi
Peraturan diberbagai negara mengharuskan badan badan yang
bersangkutan untuk mengumumkan rencana kegiatan yang akan dilakukan
dalam penerbitan dan melalui media masa, baik pada tingkat lokal maupun
pada tingkat nasional tergantung pada ruang lingkup rencana tersebut.
2. Informasi Lintas Batas (Transfronteir Information)
Masalah yang penting adalah masalah yang ditimbulkan oleh
pencemaran lintas batas (transformer pollution) yang dapat memberikan
dampak kepada warga masyarakat yang hidup dinegara yang berbatasan.
53Pasal 2 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang UUPPLH 54Absori, Penegakan Hukum Lingkungan, Muhammadiyah University Press, 2001,
Surakarta, hal 77-78
60
3. Informasi Tepat Waktu (Timely information)
Informasi perlu diberikan pada saat belum diambil sesuai dengan
keputusan yang mengikat serta masih ada kesempatan untuk mengusulkan
alternatif alternatif.
4. Informasi Lengkap (Comprehensive Information)
Informasi yang disampaikan hendaklah selengkap mungkin dan
data yang dikemukakan akurat sehingga memudahkan untuk dipahami
masyarakat luas dalam segala lapisan.
5. Informasi yang dapat dipahami (Comprehensible Information)
Suatu informasi harus yang dapat dipahami oleh masyarakat,
karena kalau tidak informasi itu tidak akan berguna sama sekali. Karena
masalah lingkungan hidup terkadang sangat kompleks dan teknis ilmiah
yang rumit namun harus tetap diusahakan agar informasi mengenai
masalah tersebut dapat dipahami oleh masyarakat.Sistem informasi
lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status
lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan
hidup lain.
d) Hak berkesempatan sama dan seluas-luasnya (Pasal 65 Ayat 4).
―(4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.‖
3. UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Apabila mencermati secara seksama, berkaitan dengan hak atas
lingkungan yang baik dan sehat telah pula dituangkan dalam Pasal 28 Piagam Hak
Asasi Manusia (HAM) sebagai bagian dari TAP MPR RI Nomor XVII / MPR/
61
1998 tentang HAM yang menyatakan: ―Bahwa setiap orang berhak atas
lingkungan hidup yang baik dan sehat‖.55
Kemudian keluarlah UU No. 39 Tahun
1999 tentang HAM Pasal 9 Ayat (3) menegaskan: ―setiap orang berhak atas
lingkungan hidup yang baik dan sehat‖ (sama dengan pengaturan dalam
UUPPLH).
B. Pengaturan Hukum Internasional tentang Perlindungan Lingkungan
Sebagai Bagian dari Perlindungan HAM
Draf deklarasi "Prinsip-prinsip HAM dan Lingkungan Hidup" yang dibuat
atas inisiatif Pelapor Khusus HAM dan Lingkungan Hidup Perserikatan Bangsa-
Bangsa, Fatma Zohra Ksentini, di Jenewa, Swiss, pada 1994, merupakan
instrumen internasional pertama yang secara komprehensif mengaitkan HAM dan
lingkungan hidup. Keterkaitan tersebut termanifestasikan dalam hak asasi
lingkungan hidup untuk mewujudkan lingkungan yang lestari, sehat, dan aman
bagi semua orang tanpa kecuali.56
Disebutkan juga hak-hak prosedural, yaitu hak
untuk berpartisipasi dan hak atas pembangunan, sebagai prasyarat utama
terpenuhinya hak asasi lingkungan hidup. Dalam perkembangannya, konsepsi
tentang HAM atas lingkungan hidup baru nampak jelas pada saat
diselenggarakannya Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan
dan Manusia di Stockholm Swedia, pada 5-6 Juni 1972.57
Secara resmi, hubungan
antara hak-hak manusia dan lingkungan, untuk pertama kalinya muncul pada
55 Koesnaidi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada University Press,
2005, Yogyakarta, hal. 638 56http://www.korantempo.com/korantempo/2006/06/05/Opini/krn.20060605,50.id.ht, Hak
Asasi Lingkungan Hidup oleh Mimin Dwi Hartono, diakses pada tanggal 19 November 2016 pukul
15.13 WIB. 57 Iskandar, Op.cit, hal 15
62
tahun 1972 di Konferensi Stockholm tentang Lingkungan Hidup Manusia (United
Nations Conference on the Human Environment).
Deklarasi ini sangat di kenal di banyak kalangan, lahirnya deklarasi ini
tidak terlepas dari peran PBB yang mendukung diadakannya konferensi PBB
tentang lingkungan hhidup manusia berdasarkan resolusi Majelis Umum No.2849
(XXVI) tanggal 20 Desember 1971.
Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan dan Manusia
di Stockholm, Swedia, pada 1972, yang mencetuskan Deklarasi Stockholm, yang
merupakan pijakan awal dari kesadaran komunitas internasional akan pentingnya
keberlanjutan lingkungan hidup sebagai bagian mendasar bagi pemenuhan HAM.
Kualitas lingkungan hidup yang baik tidak bisa dijaga tanpa penghormatan atas
HAM, dan HAM tidak bisa diperoleh tanpa lingkungan hidup yang baik dan
aman. Penghormatan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM sangat
bergantung pada lingkungan hidup yang sehat dan layak huni. Dalam sebuah
ekosistem yang rusak, tidak mungkin atau hampir mustahil menikmati serta
memperoleh hak untuk hidup, kesehatan, keamanan, kecukupan pangan, dan
budaya.58
Kepedulian tentang lingkungan hidup dalam persiapan bangsa bangsa
awalnya bermula dari Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic Social
Council/ECOSOC.Dalam peninjauan hasil ―dasawarsa pembangunan Dunia ke-1
―(1960-1970) lahir gagasan mengenai perlunya masalah lingkungan hidup
dimasukkan dalam ―dasawarsa pembangunan Dunia ke-2 (1970-1980).
Ambassador sverker Astrom yang bertindak sebagai wakil tetap Swedia untuk
58 Mimin Dwi Hartono, Op.cit hal 17
63
PBB, pada tanggal 28 Mei 1968 mengajukan gagasan mengenai masalah
lingkungan hidup serta saran perlunya penyelenggaran suatu konferensi
internasional mengenai lingkungan hidup manusia. Bahkan Swedia bersedia
menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan konferensi ini. Dengan diadakannya
konferensi ini, diharapkan akan merupakan tindakan yang harus diambil dalam
tingkat nasional dan internasional dalam upaya mengatasi menurunnya kualitas
dan kuantitas lingkungan hidup.
Sidang yang diadakan Majelis Umum PBB tahun 1969, dalam sidang
tersebut Sekretaris Jenderal PBB mengajukan suatu laporan yang kemudian
disetujui melalui Resolusi NO.2581 (XXIV) pada 15 Desember 1969.Resolusi ini
berisi keputusan untuk membentuk panitia persiapan (prepatory committee /
prepcom) yang bersama sekretariat Jendral PBB untuk mengadakan berbagai
pertemuan mengenai masalah lingkungan hidup.
Tahun 1971 diadakan pertemuan Panel of Experts of Development and
Environment di Founex, Swiss yang hasil pertemuan tersebut dibuat suatu
dokumen pertama yang bersifat komprehensif mengenai perkembangan isu isu
lingkungan, yang diyakini bahwa laporan Founex ini memberikan legitimasi pada
pemahaman bahwa lingkungan hidup dan pembangunan saling terkait dan laporan
ini juga mengimbau pada negara negara berkembang untuk menghadiri konferensi
lingkungan hidup yang diselenggarakan di Stockholm, Swedia.
Persiapan konferensi ini mula mulanya dibayangi oleh kegagalan dan
keterhambatan dikarenakan negara negara berkembang tidak berniat akan hadir
dalam konferensi ini dengan alasan bahwa konsep lingkungan hidup hanya akan
menguntungkan negara negara maju saja. Padahal negara negara berkembang
64
membutuhkan dana untuk memperbaiki lingkungan hidup dan pembangunan.
Pada tahun yang sama, panitia persiapan PremCom melaporkan 6 mata acara
pokok yang akan dibahas yaitu:
1. Perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup manusia
2. Pengelolaan sumber daya alam dari segi lingkungan hidup
3. Identifikasi pencemaran dan ganguan dalam tingkat internasional
4. Masalah lingkungan yang berkaitan dengan pendidikan, penerangan, sosial
dan kebudayaan.
5. Pembangunan dan lingkungan hidup
6. Implikasi organisasi secara internasional mengenai tindakan tindakan yang
akan diambil.
Setelah diadakannya deklarasi Stockholm dan dilanjutkan dengan
Pertemuan Rio de Janeiro (Earth Summit) pada tahun 1992 berhasil menyusun
aturan normatif untuk hak-hak manusia dan lingkungan yang diatur dalam
Deklarasi Rio dan Rencana Aksi Agenda 21. Selanjutnya pada tahun 1994,
Reportur Khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia dan Lingkungan untuk Sub
Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Kaum Minoritas
mengeluarkan analisis yang luar biasa dan mendalam mengenai hubungan
antara HAM dan lingkungan. Laporan ini menyimpulkan bahwa kerusakan
lingkungan telah menyebabkan dampak serius terhadap kualitas HAM.59
Belakangan berbagai aturan PBB, keputusan pengadilan dan badan-badan
internasional telah mempertajam dan mendukung pernyataan tersebut. Sayangnya,
59 Jelly Leviza, Op.cit, hal 9
65
hingga saat ini, masih sangat sedikit aturan tentang hak asasi lingkungan yang
bersifat mengikat secara hukum.
Berikutbeberapa Instrumen Internasional terkait dengan Hukum
Internasional tentang HAM dan Perlindungan Lingkungan adalah :
1. Prinsip 1 Deklarasi Stockholm 1972 dan bagian Preambulnya:
a. “Man has the fundamental right to freedom, equality and permits a life of
dignity and well-being”.(Prinsip ini menyatakan pula bahwa manusia
memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan
bagi generasi masa kini dan generasi masa yang akan datang).
b. “Man‟s natural and man-made environment are essential to his well-being
and to the enjoyment of basic human rights; even the right to life it self”.
(Paragraf 1 Preambul).
Hasil dari konferensi PBB mengenai lingkungan hidup pada tahun
1972, ternyata tidak membawa lingkungan makin baik, malahan
lingkungan semakin parah. Walaupun kerja keras UNEP telah membawa
hasil yang maksimal, yaitu memacu pembangunan dinegara maju dan
negara berkembang, keberhasilan pembangunan tersebut membawa
dampak berupa terancamnya kehidupan manusia dari hujan asam, lautan
yang semakin kotor, udara yang semakin tercemar, tanah yang semakin
tandus dan banyak jenis binatang yang semakin punah. 60
2. World Charter for Nature 1982.
a. Mengakui manusia sebagai bagian dari alam dan bahwa kehidupan
tergantung pada fungsi-fungsi yang tidak terganggu dari sistem alam yang
60 Supriadi,Op.cit, hal. 56
66
memastikan persediaan energi dan makanan. Piagam ini juga mengakui
peradaban yang berakar pada alam dan bahwa hidup secara harmonis
dengan alam memberikan manusia kesempatan terbaik untuk membangun
kreatifitasnya dan untuk peristirahatan serta rekreasi.
3. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966
(pasal 12 dan 25).
Kovenan ini disahkan/diratifikasi oleh Indonesia dengan dibuatnya
UU No. 11 tahun 201561
Pasal 12:
(1). Negara negara pihak kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk
mengenyam standar kesehatan mental yang tertinggi. Langkah langkah
yang akan diambil negara negara pada pihak kovenan ini guna mencapai
realisasi sepenuhnya hak ini, diantaranya termasuk:
a. Kesempatan untuk menurunkan tingkat kematian bayi saat
kelahiran dan kematian bayi serta perkembangan anak secara sehat.
b. Perbaikan semua aspek kebersihan lingkungan dan industri
c. Pencegahan, pengobatan dan pengendalian epidemik, endemik,
penyakit yang timbul dan penyakit penyakit lainnya.
d. Menciptakan kondisi kondisi yang akan menjamin semua
pelayanan dan perhatian medis dikala sakit.
Pasal 25:
―Tidak semua ketentuan dalam kovenan ini dapat ditafsirkan sebagai
yang mengurangi hak yang melekat pada semua rakyat untuk mengenyam
61http://perlindungan.kemlu.go.id/assets/default/portal/images/galeri_hukum/UU_no_11_t
h_2012.pdf diakses pada hari Senin, 21 November 2016, pukul 22.55
67
dan memanfaatkan kekayaan dan sumber sumber daya alam mereka secara
penuh dan bebas.‖
4. Convention on the Rights of the Child (pasal 29 butir 1 huruf e).
5. African Charter on Human and People‟s Rights (pasal 24).
“All peoples shall have the right to a general satisfactory environment
favourable to their development”.62
6. San Salvador Additional Protocol to the American Convention on Human
Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights (pasal 11).
Article 11 (Rights to a healthy Environment)63
1. Everyone shall have the right to live in a healthy environment and to
have access to basic public services
2. The states parties shall promote the protection, preservation, and
improvement of the environment
7. Declaration of the Hague on the Environment 1989:
―…kewajiban mendasar untuk melestarikan ekosistem‖.
―…the right to live in dignity in aviable global environment, and the
subsequent duty of the community of nations vis-à-vis present and future
generations to do all that can be done to preserve the quality of the
environment”.
8. United Nations General Assembly res. 45/94 (1990):
“all individuals are entitled to live in an environment adequate for their
health and well-being”.
62http://www.humanrights.se/wp-content/uploads/2012/01/African-Charter-on-Human-
and-peoples-rights.pdf. diakses pada hari Senin, 21 November 2016, pukul 22.21 63http://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-52.html diakses pada hari Senin, 21
November 2016 pukul 22.47
68
9. United Nations Commission on Human Rights:
a. Affirmed the relationship between preservation of the environment and
the promotion of human rights. (Res.1989/12. 1989)
b. Affirmed the relationship between preservation of the environment and
the promotion of human rights. (Res.1989/12. 198
Instrumen Regional pengaturan tentang hak atas lingkungan antara lain:
1. Piagam Afrika tentang hak hak asasi manusia dan hak hak rakyat,
pasal 21 (dokumen A.10)64
2. European Convention of Environment.
3. Draft ‘Covenant on Environmental Conservation and Sustainable Use
of Natural Resources’ prepared by the International Union for the
Conservation of Nature and Natural Resources Commission on
Environmental Law.
a. “All persons have the fundamental right to an environment adequate
for dignity, health and well-being”.
b. “States have the obligation to protect the environment”.
Selanjutnya berdasarkan instrumen regional diatas, terdapat juga
instrumen Multilateral yang mengatur tentang Hak atas kekayaan sumber daya
alam seperti termuat dalam:
1. Prinsip 21 Deklarasi Stockholm:
Negara-negara telah sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa
dan prinsip-prinsip hukum internasional, hak berdaulat untuk
mengeksploitasi sumber daya mereka sendiri sesuai dengan kebijakan
64 Peter Baehr, Pieter van dijk, Adnan Buyung Nasution Leo Zwaak,Instrument
Internasional Pokok Hak Hak Asasi Manusia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm 262
69
lingkungan mereka sendiri, dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa
aktivitas dalam yurisdiksi atau kontrol mereka tidak menyebabkan
kerusakan untuk lingkungan Negara-negara lainnya atau kawasan di luar
batas yurisdiksi nasional.
2. Prinsip 2 Deklarasi Rio 1992:
States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the
principles of international law, the sovereign right to exploit their own
resources pursuant to their own environmental and developmental
policies, and the responsibility to ensure that activities within their
jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other
States or of areas beyond the limits of national jurisdiction.
Negara-negara memiliki, sesuai dengan Piagam PBB dan prinsip-
prinsip hukum internasional, hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber
daya mereka sendiri sesuai dengan kebijakan mereka sendiri lingkungan
dan pembangunan, dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan
didalam yurisdiksinya atau kendalinya tidak menyebabkan kerusakan
lingkungan Negara lain atau kawasan diluar batas yurisdiksi nasional.
Selanjutnya hak atas sumberdaya alamyangberkenaan dengan wilayah laut
diatur dalam :
3. Pasal 87 dan 192 United Nations Conference of the Law On the Sea
(UNCLOS):
a) Pasal 87 (Kebebasan Laut Lepas)
1. Laut lepas tebuka untuk semua negara, baik negara pantai atau
tidak berpantai. Kebebasan laut lepas, dilaksanakan berdasarkan
70
syarat syarat yang ditentukan dalam konvensi ini dan ketentuan
lain hukum internasional. Kebebasan laut lepas itu meliputi,
interalia, baik untuk negara pantai atau negara tidak berpantai:
a. Kebebasan berlayar
b. Kebebasan penerbangan
c. Kebebasan untuk memasang kabel dan pipa bawah laut,
dengan tunduk pada bab VI;
d. Kebebasan untuk membangun pulau buatan dan instalasi
lainnya yang diperbolehkan berdasarkan hukum
internasional, dengan tunduk kepada bab VI
e. Kebebasan menangkap ikan, dengan tunduk pada
persyaratan yang tercantum pada bagian 2
f. Kebebasan riset ilmiah, dengan tunduk pada Bab VI dan
XIII
2. Kebebasan ini akan dilaksanakan oleh semua negara, dengan
memperhatikan sebagaimana mestinya kepentingan negara lain
dalam melaksankan kebebasan laut lepas itu, dan juga dengan
memperhatikan sebagaimana mestinya hak hak dalam konvensi ini
yang bertalian dengan kegiatan di kawasan.
b) Pasal 192 UNCLOS (Kewajiban Kewajiban Umum)
―Negara-negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan
melestarikan lingkungan laut.‖
Selain instrumen tersebut diatas yang berkaitan dengan Hak rakyat untuk
bebas mengatur kekayaan dan sumber daya alam mereka, seperti yang termuat
71
dalam Resolusi 1803 (XVII) 1962 yang menyatakan bahwa kedaulatan permanen
atas sumber daya alam, merupakan konsekuensi logis dari hak penentuan nasib
sendiri. Kovenan dan piagam afrika bukan saja menyatakan bahwa kewajiban
kewajiban yang timbul dari kerja sama internasional dan hukum internasional
harus diperhatikan tetapi juga harus dipenuhi.
Piagam afrika memuat ketentuan tentang hak hak rakyat atas penemuan
kembali secara sah terhadap harta milik mereka dan rasa kompensasi yang
memadai dalam hal perampasan.Piagam afika juga mengatakan sebagai tujuan
bersama bagi negara pihak untuk melaksanakan hak atas pengaturan secara bebas
kekayaan dan sumber daya alam mereka dengan tujuan untuk memperkuat
kesatuan dan solidaritas bangsa Afrika dan tujuan untuk penghapusan semua
bentuk eksploitasi ekonomi oleh negara asing.
Selanjutnya selain hak atas pengelolaan sumber daya alam terdapat juga Hak
atas lingkungan yang memuaskan seperti yang tercantum dalam Piagam Afrika
yang merupakan Instrumen hak hak asasi manusia pertama yang memasukkan hak
hak rakyat atas ― suatu lingkungan umum yang memuaskan dengan menyatakan
hak ini harus ― menguntungkan untuk pembangunan mereka‖.65
hak atas
pembangunan adalah hak asasi manusia yang tidak dapat di pisahkan dimana
setiap pribadi manusia dan semua bangsa berhak ikut serta, menyumbang dan
menikmati pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan politik yang didalamnya
semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar dapat diwujudkan sepenuhnya.
65 Hak atas Pembangunan, Majelis umum PBB pasal 1 menyatakan bahwa hak atas
pembangunan adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dipisahkan dimana setiap pribadi
manusia dan semua bangsa berhak ikut serta, menyumbang dan menikmati pembangunan ekonom,
sosial, budaya dan politik yang didalamnya semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar dapat
diwujudkan sepenuhnya.
72
Tabel No.1 tentang Instrumen Hukum Nasional dan Internasional tentang
Perlindungan Lingkungan Sebagai Bagian dari Perlindungan HAM
No Instrumen Internasional Instrumen Nasional
1. Prinsip 1 Deklarasi Stockholm 1972
dan bagian Preambulnya
UUD RI 1945, Pasal 28H ayat (1)
2. World Charter for Nature 1982. UU No.32 Tahun 2009 tentang
UUPLH, Pasal 3 dan Pasal 65
3. International Covenant on
Economic, Social and Cultural
Rights 1966 (pasal 12 dan 25).
UU No.39 Tahun 1999 tentang
HAM, pasal 3
4. Convention on the Rights of the
Child (pasal 29 butir 1 huruf e).
5. African Charter on Human and
People‟s Rights (pasal 24).
6. San Salvador Additional Protocol to
the American Convention on Human
Rights in the Area of Economic,
Social and Cultural Rights (pasal
11)
7. Declaration of the Hague on the
Environment 1989
8. United Nations General Assembly
res. 45/94 (1990)
9. United Nations Commission on
Human Rights (Res.1989/12. 1989)
and (Res. 1990/43)
10. European Convention of
Environment.
11. Draft „Covenant on Environmental
Conservation and Sustainable Use
of Natural Resources‟ prepared by
the International Union for the
Conservation of Nature and Natural
Resources Commission on
Environmental Law.
Sumber: Diolah dari Hukum Nasional dan Hukum Internasional terkait
Perlindungan Lingkungan Sebagai Bagian dari Perlindungan HAM
73
BAB IV
UPAYA PERLINDUNGAN LINGKUNGAN SEBAGAI BAGIAN DARI
PERLINDUNGAN HAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONNAL
INDONESIA
A. Faktor Penyebab Rendahnya Kesadaran terhadap Perlindungan
Lingkungan Sebagai Bagian dari Perlindungan HAM
Kesadaran lingkungan di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh kesadaran
lingkungan yang bersifat global atau internasional.Lingkungan global adalah
lingkungan hidup sebagai suatu keseluruhan, yaitu wadah kehidupannya yang di
dalamnya berlangsung hubungan saling mempengaruhi (interaksi) antara makhluk
hidup (komponen hayati) dengan lingkungan tempat hidupnya (komponen non
hahyati).66
Kesadaran lingkungan yang bersifat global atau internasional tersebut
merupakan wujud kepedulian masyarakat terhadap beberapa kepedulian yang
timbul dibeberapa negara, di Jepang dan Amerika Serikat itu sendiri kendala akan
rendahnya kesadaran lingkungan dari masyarakat di perlukan metode khusus,
yaitu dengan di lakukannya penyuluhan dan bahkan orang yang mendidik dan
memberi penyuluhan haruslah dibekali pengetahuan terlebih dahulu mengenai
metode disamping dari substansi yang akan disampaikan kepada masyarakat.67
Sejak tahun 1950-an masalah lingkungan mendapatkan perhatian tidak
saja dari para ilmuan, melainkan juga dari masyarakat umum dan para politisi.
66 Otto Soemarwoto, Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Djambatan, 1991,
Hlm 20-21 bandingkan dengan pengertian ekosistem dalam pasal 2 Konvensi Keragaman Hayati
1992 67 Jur Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, 2005, hal 54
74
Emil salim mengamati masalah lingkungan dengan mengaitkannya
kepada dua hal yang dapat menggoncangkan keseimbangan lingkungan
hidup.Pertama adalah perkembangan tekhnologi yang berhasil diwujudkan oleh
akal dan otak manusia.Kedua adalah ledakan penduduk.Pertumbuhan penduduk
dalam batas kewajaran, maka pertambahan ini tidak mengganggu terlalu banyak
keseimbangan lingkungan, tetapi apabila perkembangan teknologi kemudian
memungkinkan manusia meningkatkan kesejahteraannya, dan tingkat kematian
dapat diturunkan dan dikendalikan, maka timbullah ledakan penduduk yang
menggoncangkan keseimbangan lingkungan hidup.68
Pemicu perhatian ini adalah
terjadinya pencemaran oleh limbah industri dan pertambangan serta
pestisida.Rentetan kejadian tersebut membuat politisi dan masyarakat umum
seakan tersentak melihat kerusakan lingkungan yang mulai parah. Adapun
kejadian tersebut antara lain:
Pada tahun 1940-an terjadi pencemaran oleh air raksa (Hg) dari limbah
industri oleh cadmium (Cd) dari limbah pertambangan seng (Zn).
Pencemaran itu telah menyebabkan penyakit keracunan yang berturut turut
yang disebut penyakit Minamata dan penuyakit Itai-itai.69
Pada tahun 1962, di Amerika Serikat terbit sebuah buku yang berjudul
―The Silent Spring” (musim semi yang sunyi) yang di karang oleh Rachel
Carson70
, dalam bukunya Carson menguraikan tentang adanya penyakit baru yang
68 M.Hamdan, Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup, Penerbit CV Mandar
Maju, 2000, Bandung, hal 4 69Penyakit minamata diambil dari tempat terjadinya keracunan, yaitu di Teluk Minamata,
sedangkan Itai itai mempunyai arti Harfiah Aduh aduh, karena para korban mengaduh kesakitan. 70Rachel Carson adalah Pakar Biologi AS, seorang peneliti yang terkena dampak dari
penelitiannya. keunggulan Buku Rahel Carson adalah:
1. Orang AS tidak peduli terhadap lingkungan, tetapi jadi peduli lingkungan
2. Berhasil menjadi bahan dua Undang Undang di Amerika Serikat yaitu:
a. Toxic Substances Control Act (1976)
75
mengerikan dan kematian hewan yang disebabkan oleh pencemaran musim semi
pun mulai sunyi. Buku Carson tersebut berpengaruh sangat besar dikalangan
masyarakat umum. Laporan itu semakin bertambah dengan di temukannya telur
burung yang tidak dapat menetas, ikan, burung, dan hewan lain yang mengalami
kematian, kota besar Los Angeles di Amerika serikat yang dilanda pencemaran
udara yang parah dan mengganggu kesehatan dan menyebabkan kerusakan pada
tumbuhan, air susu ibu pun mengandung residu pestisida. Sementara itu
dilaporkan menurunnya kegunaan pestisida dalam pemberantasan hama dan faktor
penyakit, karena organisme hama dan faktor penyakit menjadi rentan terhadap
pestisida yang dipakai.
Berdasarkan kejadian tersebut masyarakatpun makin fokus dalam
menyuarakan keperihatinannya terhadap masalah lingkungan.Keperihatinan pun
banyak yang berasal dari negara maju yang merasa hidupnya yang aman dan
makmur terancam oleh berbagai macam masalah lingkungan itu.Masyarakat di
negara maju tidak hanya mempersoalkan masalah yang terjadi di negara maju,
melainkan juga lingkungan di negara yang sedang berkembang.Protes yang
dilancarkan masyarakat internasional, terutama negara maju disampaikan pada
waktu diselenggarakannya Konferensi Internasional di Amerika Serikat pada
Tahun 1968.Substansi kritikan yang disampaikan salah satunya adalah bantuan
luar negeri negara maju terhadap negara sedang berkembang yang menurut
mereka sedang menyebabkan bencana lingkungan.71
Dalam konferensi tersebut
dihasilkan sebuah laporan yang berjudul The Careless Technology (Teknologi
b. Pesticide Control Act
3. Pendorong munculnya Green Revolution
4. Pendorong diselenggarakannya Konferensi PBB 71 Supriadi,Op.cit, hal.54
76
yang Tidak Peduli)yang banyak dibaca orang.Masalah lingkungan yang terdapat
di negara maju dan berkembang mempunyai perbedaan dari sudut
pandangnya.Menurut Emil salim masalah lingkungan hidup yang dihadapi oleh
negara berkembang banyak ditimbulkan oleh kemiskinan yang memaksa rakyat
merusak lingkungan alam.Maka jelaslah bahwa rendahnya pendapatan penduduk,
kurang terdapatnya kesempatan kerja yang lebih baik, tingkat pendidikan yang
rendah, semua ini telah turut mendorong penduduk negara berkembang menguras
seluruh sumber daya alam bagi keperluan hidupnya.
Senada dengan pendapat Emil Salim, Daud Silalahi menyatakan bahwa
kerusakan lingkungan di negara maju disebabkan oleh pencemaran sebagai akibat
sampingan dari penggunaan sumber daya alam dan proses produksi yang
menggunakan banyak energi, teknologi maju dan boros energi pada industri,
kegiatan transportasi dan industri, serta kegiatan kegiatan ekonomi lainnya.
Masalah lingkungan di negara berkembang (Indonesia) terutama berakar pada
keterbelakangan pembangunan.Oleh karena itu apabila negara industri
mempunyai pandangan yang kuat untuk mengatasi masalah lingkungan dengan
tidak meningkatkan pembangunan yang lazim dikenal dengan pertumbuhan Nol
(Zero growth), bagi negara berkembang (Indonesia) justru untuk mengatasi
masalah lingkungan diperlukan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan
Pembangunan Nasional.72
72 Emil Salim, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Mutiara Sumber Widya, Jakarta,
Cetakan 10, 1995, hal 11
77
Berdasarkan uraian diatas dapat di lihat faktor faktor yang mempengaruhi
rendahnya kesadaran terhadap Perlindungan Lingkungan sebagai Bagian dari
Perlindungan HAM adalah sebagai berikut:
1. Faktor Ekonomi
2. Faktor Pendidikan
3. Faktor Keterbelakangan Pembangunan
4. Faktor Pertumbuhan Penduduk
5. Kurangnya Kesempatan Kerja yang Lebih Baik
B. Peran Negara dan Masyarakat dalam Meningkatkan Perlindungan
Lingkungan Sebagai Bagian dari Perlindungan HAM
Masyarakat merupakan sumber daya yang penting bagi tujuan pengelolaan
lingkungan.Bukan saja diharapkan sebagai sumber daya yang bisa didaya gunakan
untuk pembinaan lingkungan, tetapi lebih daripada itu komponen masyarakat juga
bisa memberikan alternatif penting bagi lingkungan hidup seutuhnya.
Pasal 67 UUPPLH dan pasal 68 UUPPLH menetapkan kewajiban setiap
orang memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan
pencemaran dan perbudakan lingkungan dan kewajiban memberikan informasi
yang benar dan akurat mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dan menaati ketentuan tentang
baku mutu lingkungan hidup73
dan atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
73 Koesnaidi Hardjasoemantri, ―Defenisi baku mutu lingkungan hidup tercantum dalam
pasal 1 butir 11 UUPPLH yang menyatakan bahwa baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran
batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau
unsur pencemar yang ditenggang keberadannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur
lingkungan", hal 238
78
Terpeliharanya keberlanjutan fungsi lingkungan hidup merupakan
kepentingan rakyat, sehingga menuntut tanggung jawab, keterbukaan dan peran
anggota masyarakat yang dapat disalurkan melalui orang perseorangan, organisasi
lingkungan hidup, seperti Lembaga swadaya Masyarakat (LSM), kelompok
masyarakat adat, dan lain lain, untuk memelihara dan meningkatkan daya
dukung74
dan daya tampung lingkungan hidup yang menjadi tumpuan
keberlanjutan pembangunan.
Berdasarkan pasal 6 ayat (1) UUPPLH setiap orang berhak dan
berkewajiban untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan
hidup.Hak dan Kewajiban tersebut menurut penjelasan menurut pasal 6 mencakup
baik tahap perencanaan maupun tahap tahap pelaksanaan dan penilaian. Dengan
peran seta tersebut anggota masyarakat mempunyai motivasi untuk sama sama
mengatasi masalah lingkungan hidup melalui berbagai kegiatan peningkatan
kesadaran ekologis. Namun, yang perlu diatur lebih lanjut adalah bagaimana
saluran saran hukum hak berperan serta tersebut dalam proses pengambilan
keputusan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup. Peran
masyarakat akan pengambilan keputusan merupakan bentuk pendemokrasian
pengambilan keputusan, di dalamnya terdapat akses dan pertisipasi rakyat.
Pelaksanaan program merupakan realisasi dari bentuk kepedulian masyarakat
dalam penegakan hukum lingkungan hidup.75
74Emil Salim dan Thoby Mutis, Loc.cit, ―Daftar Istilah‖, Daya dukung lingkungan adalah
kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup
lainnya.Lihat Instrumentasi dan standarisasi kebijakan pengelolaan lingkungan. 75 Absori, Penegakan Hukum Lingkungan, Muhammadiyah University Press, Surakarta,
2001, Hal 73
79
Peran serta masyarakat dapat dilihat dalam berbagai bentuk dan
pandangan baik dari segi kualitas dapat dilihat dalam bentuk bentuk sebagai
berikut:76
1. Peran serta sebagai kebijaksanaan
Partisipasi ini dilakukan bertolak dari pemikiran bahwa publik
yang terkena dampak memiliki hak untuk diminta masukan dan
pendapatnya. Informasi yang berupa pendapat, aspirasi dari publik akan
dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
2. Peran serta sebagai strategi
Pertisipasi dalam bentuk ini diperlukan sebagai alat untuk
memperoleh dukungan dari masyarakat (publik)
3. Peran serta sebagai komunikasi
Partisipasi ini didasarkan anggapan bahwa pemerintah (project
proponent) memilki tanggung jawab untuk menampung pendapat aspirasi,
pandangan dan konsern masyarakat.
4. Peran serta sebagai media pemecahan publik
Dalam konteks ini partisipasi dianggap sebagai cara untuk
mengurangi ketegangan dan memecahkan masalah yang menimbulkan
konflik. Dengan kata lain partisipasi ditujukan untuk memperoleh
konsensus.
76Ibid, hal 74 -75
80
5. Peran serta sebagai terapi sosial
Peran ini dilakukan untuk menyembuhkan penyakit sosial yang
terjadi di masyarakat, seperti rasa keterasingan (alienation)powerlessness,
rasa kurang percaya diri (minder), dan lain sebagainya.
Pada pasal 7 UUPLH mengatakan bahwa anggota masyarakat mempunyai
kesempatan yang sama dan seluas luasnya untuk berperan dalam pengelolaan
lingkungan hidup yang dilaksankaan melalui:
1. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan.
2. Menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat.
3. Menumbuhkan ketanggap segeraan masyarakat untuk melakukan
pengawasan sosial
4. Memberikan saran pendapat
5. Menyampaikan imformasi dan atau saran laporan
Dalam rangka tuntutan hak dan kewajiban terhadap lingkungan hidup ini,
maka masyarakat tidak boleh diam atau pasif terhadap pengelolaan lingkungan
hidup, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32
Tahun 2009, masyarakat harus berperan aktif dalam perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup. Asas yang termuat pada Pasal 2 huruf k
sebagaimana diuraikan pada Penjelasan Pasal 2 bermakna bahwa setiap anggota
masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan
dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara
langsung maupun tidak langsung.
Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur
mengenai hak masyarakat untuk berperan aktif dalam perlindungan dan
81
pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 70 ayat (1) menyatakan bahwa masyarakat
memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif
dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran dalam perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut dapat berupa pengawasan sosial,
pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan/atau penyampaian
informasi atau laporan. Peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup dilakukan dalam rangka:77
1. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup.
2. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan.
3. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat.
4. Menumbuhkembangkan ketanggap segeraan masyarakat untuk melakukan
pengawasan sosial.
5. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka
pelestarian fungsi lingkungan hidup.
Pentingnya peran serta masyarakat dapat dikemukakan sebagai berikut:78
1. Memberi Informasi kepada Pemerintah
Peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk memberi masukan
kepada pemerintah tentang yang dapat ditimbulkan oleh suatu rencana
tindakan pemerintah dengan berbagai konsekuensinya. Pengetahuan
tambahan dan pemahaman akan masalah masalah yang mungkin timbul
dan diperoleh sebagai masukan peran serta masyarakat bagi proses
pengambilan keputusan pemerintah akan dapat meningkatkan kualitas
77 Pasal 70 (3) UU No.32 Tahun 2009 tentang UUPPLH 78 Koesnaidi Hardjosoemantri, Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam
Pengelolaan Lingkungan Hidup, Gadjah Mada University Press, 1986, Yogyakarta, hal 2-4
82
keputusan tersebut.79
Dengan demikian peran serta akan dapat
meningkatkan kualitas tindakan negara dengan lembaga lembaganya untuk
melindungi lingkungan hidup.
2. Meningkatkan Kesedian Masyarakat untuk Menerima Keputusan.
Warga masyarakat yang telah memperoleh kesempatan berperan
serta dalam pengambilan keputusan akan cenderung untuk
memperlihatkan kemauan dan kesedian yang lebih besar guna menerima
dan menyesuaikan diri dengan keputusan yang telah diambil. Selain itu
akan mengurangi timbulnya pertentangan dalam masyarakat, asal peran
serta tersebut dilaksanakan di waktu yang tepat.
3. Membantu Perlindungan Hukum
Apabila keputusan diambilkan mempertimbangkan keberatan
keberatan dari masyarakat maka dalam banyak hal tidak akan ada
keperluan untuk mengajukan perkara kepengadilan. Apabila sebuah
keputusan dapat mempunyai konsekuensi begitu jauh, maka sangatlah
diharapkan bahwa setiap orang yang terkena akibat perlu diberitahukan
dan diberi kesempatan untuk mengajukan keluhan dan keberatan
keberatannya sebelum keputusan itu diambil.
4. Mendemokrasikan Pengambilan Keputusan.
Dalam hubungannya dengan peran serta masyarakat ada pendapat
yang menyatakan bahwa dalam pemerintahan dalam sistem perwakilan
maka hak untuk menjakankankeukasaan terdapat juga padawakil wakil
rakyatsehingga masyarakatkat tidak perlu dikutsertakan. Dikemukakan
79 Koesnaidi Hardjosoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada University Press,
Yogyakarta, 2005, hal 112
83
pula argumentasi dalalm sistem perwakilan peran serta masyarakat akan
menimbulkan masalah keabsahan demokratis, karena masyarakat tidaklah
dipilih secara demokratis. Selanjutnya mengenai partisipasi masyarakat
dalam pengambilan keputusan, Gundling menggolongkannya dalam
bentuk bentuk sebagai berikut:80
a. Secara prosedur administratif misalnya dalam hal Amdal; prosedur
dan perencanaan perizinan; dan pembuatan peraturan. Dalam
pembuatan peraturan, misalnya, masyarakat memiliki hak
partisipasi dalam penyusunan peraturan perundang undangan
administratif;
b. Pemberian informasi kepada masyarakat. Masyarakat memilih hak
untuk mendapat informasi yang memadai atas suatu proses
pengambilan keputusan, terutama pihak pihak yang berkaitan
dengan dampak pengambilan keputusan, misalnya dalam
pemberian perizinan (lisence), Amdal (EIA)
Oleh karena peran serta masyarakat sangat penting dalam untuk
meningkatkan daya guna pengelolaan sumber dan lingkungan hidup, mutu peran
serta masyarakat tegantung pada wawasan lingkungan, tingkat kesadaran,
kekuatan dan kemampuan lembaga dan pranata sosial serta kesempatan dan ruang
gerak yang memadai bagi para masyarakat81
.Nampak jelas bahwa masalah
lingkungan bukan hanya merupakan beban dan tanggung jawab pemerintah, tetapi
juga merupakan tugas bersama setiap orang. Setiap orang memiliki hak yang sama
atas lingkungan, mendapat udara bersih, air sehat serta bersih, memiliki
80Ibid, hal 113-120 81 R.M.Gatot P Soemartono, Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia, 1991, Sinar
Grafika, Jakarta, hal 158-159
84
pemukiman yang layak dan lain lain yang diperlukan oleh ekosistem lingkungan.
Setiap orang juga memiliki kewajiban untuk memelihara lingkungan yang tidak
tercemar serta rusak dan bertanggung jawab atas setiap perbuatannya yang
mencemari dan merusak lingkungan.82
Selain peran serta dari masyarakat terdapat juga LSM, dengan
diciptakannya UU No.4 tahun 1982 memanggil untuk LSM-LSM berpartisipasi
secara aktif. Dan akhirnya diakhir-akhir masa pemerintahan Soeharto yang mulai
nampak lesu jumlah LSM Domestik dan Internasional yang berwawasan
lingkungan meroket. Contohnya the world wide fund for nature membentuk
mengatur 17 Taman Nasional dengan anggaran tahunannya mencapai US$5 juta
dan termasuk 15 Tim Ahli. Pemerintahan Daerah dan beberapa komunitas kecil
daerah mulai memperhatikan daerahnya masing-masing.Bahkan dalam program
kali bersih LSM memegang peranan penting saat itu.83
Pada pasal 1 angka 22
UUPPLH, Organisasi Lingkungan Hidup adalah ―kelompok yang terbentuk atas
kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang tujuan dan
kegiatannya di bidang lingkungan hidup―. Selanjutnya dalam rangka
pengembangan dan pendaya gunaan LSM, telah dikeluarkan instruksi Mendagri
Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat.
Menurut Mendagri tersebut dalam lampirannya tentang pedoman pelaksanaan
tentang pembinaan LSM adalah:
1. Memilki keleluasan untuk mengembangkan dirinya dan menentukan
pimpinan dan pengurusnya.
2. Berdasarkan minat, hobi, profesi, atau orientasi tujuan yang sama.
82 Op.cit, hal.217 83 M Thomi Halim, ―LSM Lingkungan Hidup dan Hak Asasi Manusia‖ - Academia.edu,
diakses pada 23 September 2016, lukup 11:52:47
85
3. Bermotif nirlaba
Salah satu contoh kasus tentang peran dari masyarakat dan juga LSM
adalah kasus Waduk Kedung Ombo Grobogan-Jawa Tengah. Sejarah Waduk
Kedung Ombo yaitu yang bermula pada masa Orde Baru (1985) dimana
pemerintah berencana membangun WKO yang berkekuatan 22,5 Megawatt dan
dapat menampung air untuk kebutuhan 70 Ha sawah. Pembangunan WKO ini
dibiayai USD 156 juta dari Bank Dunia, USD 25,2 juta dari Bank Exim Jepang,
dan APBN yang dimulai pada tahun 1985 sampai 1989. Namun dalam
pembangunan WKO ini jumlah ganti rugi yang diberikan pemerintah tidak sesuai
dengan apa yang di janjikan yaitu sejumlah 3000,-/m tetapi yang diberikan hanya
sejumlah 250,-/m. akibatnya banyak warga yang menuntut ganti rugi atas tanah
mereka dan tidak mau meningggalkan tempatnya, namun pemerintah tetap
mengairi tempat mereka dan harus terpaksa tinggal di tengah tengah genangan air.
Romo Mangun bersama Romo Sandyawan dan K.H.Hamman Ja’far pengasuh
Pondok Pesanteren Pabelan Magelan mendampingi warga yang masih bertahan di
lokasi, dengan membangun sekolah darurat, membangun sarana seperti rakit bagi
desanya yang sudah tergenang air.84
Warga yang melakukan perlawanan untuk mempertahankan tempat
tinggalnya kerap mendapat penganiayaan dan bahkan ada juga yang sampai
dimasukkan ke LP untuk pemaksaan penerimaan ganti rugi.Maka dari kasus ini
telah terdapat Tragedi Dehumanisasi (pelanggaran kemanusian dan stigmatisasi
komunis bagi siapapun yang menolak digusur).85
84http://m.kaskus.co.id/thread/51700213e474b4363c000009/sejarah-waduk-kegung-ombo-
grogogan---jawa-tengah diakses pada hari Selasa, 29 November 2016, Pukul 20.49 85http://dwonload.portalgaruda.org/article.php? Diakses pada hari Selasa, 29 November 2016,
Pukul 20.49
86
Sonny Kerap menegaskan bahwa ada hubungan erat antara
penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan pengelolaan lingkungan hidup
yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan mempengaruhi dan
menentukan pengelolaan lingkungan hidup yang baik, dan pengelolaan
lingkungan hidup yang baik mencerminkan tingkat penyelenggaraan
pemerintahan yang baik. Tegasnya, tanpa penyelenggaraan pemerintahan yang
baik, sulit mengharapkan akan adanya pengelolaan lingkungan hidup yang baik.86
Maka dari kasus diatas diperlukan Peran dari pemerintah yaitu di
perlukannya penegakan hukum lingkungan yang benar dan sesuai dengan
keadilan.Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris law enforcement, bahasa
Belanda rechtshandhaving. Istilah penegakan hukum dalam bahasa Indonesia
membawa pada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan force sehingga
ada yang berpendapat bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan
pidana saja.87
Pikiran seperti ini diperkuat dengan kebiasaan kita menyebut
penegak hukum itu polisi, jaksa dan hakim.Tidak disebut pejabat administrasi
yang sebenarnya juga menegakkan hukum.Penegakan berupa pengawasan
(control) berarti pengawasan pemerintah untuk ditaatinya pemberian peraturan
yang sejajar dengan penyidikan dalam hukum pidana.
Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparatur
dan kemapuan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.Pengertian
penegakan hukum lingkungan dikemukakan oleh Biezeveld merupakan upaya
untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan
86 Nopyandri,Op.cit, hal 34 87Ibid, hal 267
87
hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan
penerapan saksi administrasi, kepidanaan, dan keperdataan.88
Dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Undang-
Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penegakan hukum
lingkungan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu secara Preventif dan
Represif.89
Penegakan hukum lingkungan yang bersifat preventif adalah dilakukan
melalui pengawasan, sedangkan penegakan hukum yang represif dilakukan
melalui penerapan sanksi. Pengawasan dan penerapan sanksi tersebut adalah
bertujuan untuk mencapai ketaatan masyarakat terhadap norma hukum
lingkungan. Indonesia sendiri penegakan hukum lingkungan diartikan penegakan
hukum lingkungan secara luas meliputi baik yang preventif (sama dengan
compliance), maupun yang refresif (dimulai dengan penyelidikan, penyidikan dan
sampai pada penerapan sanksi baik administrstif maupun hukum pidana).
Ada pendapat yang keliru yang menyatakan, seolah olah penegakan
hukum adalah semata mata tanggung jawab aparat penegak hukum.Penegakan
hukum adalah kewajiban dari seluruh anggota masyarakat dan untuk itu
pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak.90
Penegakan
hukum yang artinya luas itu (preventif dan represif), cocok dengan kondisi
Indonesia, yang unsur pemerintah turut aktif meningkatkan kesadaran hukum
masyarakat.91
Konsep kebijakan pengawasan pengelolaan lingkungan dalam konteks
Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu diatur
88 Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Airlangga
University Press, 2005, Surabaya, hal 214-215 89Ibid, hal 215 90 Koesnaidi Hardjosoemantri, Op.cit, hal.399 91 Jur.Andi Hamzah, Op.cit,hal 48-49
88
secara komprehensif yang meliputi pengawasan sendiri dengan melaporkan
hasilnya ke instansi terkait, dan bersifat terbuka bagi masyarakat, pengawasan
utama oleh inspektur dari instansi pemberi izin, pengawasan kedua dari instansi
Propinsi atau Pemerintah (pusat) apabila instansi pertama gagal menjalankan
fungsi pengawasannya. Pengawasan lainnya adalah pengawasan eksternal atau
pengawasan publik.
C. Perlindungan Lingkungan Sebagai Bagian dari Perlindungan HAM
dalam Perspektif Hukum Nasional.
Kerusakan lingkungan hidup yang terjadi saat in sudah saatnya diantisipasi
dan ditangani dengan langkah dan upaya yang benar supaya lingkungan hidup
akan selalu terjaga dan terlindungi dikemudian hari. Pasalnya kerusakan
lingkungan yang terjadi saat ini tidak lepas dari ulah kebiasaan manusia sehingga
tanggung jawab yang benar perlu ditanamkan dalam diri setiap masyarakat.92
Konsep kebijakan pengawasan pengelolaan lingkungan dalam konteks
Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu diatur
secara komprehensif yang meliputi pengawasan sendiri dengan melaporkan
hasilnya ke instansi terkait, dan bersifat terbuka bagi masyarakat; pengawasan
utama oleh inspektur dari instansi pemberi izin; pengawasan kedua dari instansi
propinsi atau pemerintah (pusat) apabila instansi pertama gagal menjalankan
fungsi pengawasannya. Pengawasan lainnya adalah pengawasan eksternal atau
pengawasan publik.Dengan demikian, untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan
yang berbasis pada pembangunan berkelanjutan dibutuhkan konsep pengawasan
92http://jokowarino.id/upaya-pelestarian-lingkungan-hidup, diakses pada hari Selasa, 22
November 2016, Pukul 21.04
89
publik terbuka dan seluas mungkin, terutama memberlakukan mekanisme
keberatan apabila prosedur perizinan dan masukan masyarakat diabaikan oleh
instansi penerbit izin.Tentu saja untuk mengefektifkan pengawasan diperlukan
strategi penghukuman yang tepat dari mulai pemberlakuan sanksi yang teringan
(peringatan satu, dua, dan tiga) sampai dengan pencabutan izin.Sanctioning
strategy ini diperlukan untuk menghindari pemberian sanksi yang didasarkan pada
kesewenang-wenangan.93
Upaya yang dilakukan pemerintah sebagai penanggung jawab terhadap
kesejahteraan rakyatnya memiliki tanggung jawab besar dalam upaya memikirkan
dan mewujudkan terbentuknya pelestarian lingkungan hidup.94
Hal hal yang
dilakukan pemerintah antara lain:
1. Mengeluarkan UU No.5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria yang
mengatur tentang Tata Guna Tanah.
2. Memberlakukan Peraturan Pemerintah RI NO.24 Tahun 1986, tentang
AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan) tedah dicabut dan
digantikan dengan PP No.51 Tahun 1993
3. Pada tahun 1991, pemerintah membentuk Badan Pengendalian
Lingkungan dengan tujuan pokoknya:
a. Menanggulangi kasus pencemaran
b. Mengawasi bahan berbahaya dan beracun (B3)
c. Melakukan penilaian analisis mengenai dampak lingkungan
(AMDAL)
93 Morais Barakati, ―Perspektif Konsep Hukum Hak Asasi Manusia dalam Mewujudkan
Pembangunan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan”, Lex et Societatis, Vol. III/No. 8/Sep/2015,
hal 95. 94http://wawan-anker15.blogspot.co.id/p/upaya-yang-dilakukan-pemerintah.html?m=1
diakses pada hari Selasa 22 November 2016, Pukul 21.23
90
4. Pemerintah merencanakan gerakan menanam sejuta pohon
5. Membentuk Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) yang diperkuat
dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015.
RANHAM adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi dan
fokus kegiatan prioritas rencana aksi nasional hak asasi manusia Indonesia
dan digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah
daerah dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan,
penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia. Dalam RANHAM terdapat
secretariat yang dipimpin oleh seorang Menteriyang melaksanakan urusan
pemerinrahan di bidang Hukum dan HAM.Dalam melaksanakan aksi
HAM kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah melibatkan peran
serta dari masyarakat.95
Tugas Sekretariat bersama RANHAM adalah:
a. Mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan
RANHAM di kemeriterian, lembaga, dan pemerintahan Daerah
b. Menyampaikan Laporan capaianpelaksanaan RANHAM di
kementerian, lembaga, pemerintahan Daerah, kepada Presiden
setiap tahun, dan selanjutnya di publikasikansebagai wujud
akuntabilitas publik.
Adapun pelaksanaan dari RANHAM salah satunya sudah
dilaksanakan di wilayah Makasar dengan Tema ―Sosialisasi Rencana Aksi
Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Sosialisasi Gerakan Pendidikan
Berbasis HAM. Dalam kegiatan tersebut pemerintah kota Makasar
95http://setkab.go.id/perpres-rencana-aksi-nasional-ham-2015-2019-diteken-ada-sekretariat-
bersama diakses pada hari Selasa, 29 November 2016, Pukul 21.26
91
berkomitmen untuk menegakkan HAM, khususnya dalam pelayanan
pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan publik lainnya, sesuai norma
hak asasi manusia, menuju gerakan yang berbasis HAM. Cara yang
dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi dan konsultasi antara
lembaga secara berkesinambungan, untuk menciptakan perlindungan dan
penghormatan kepada seluruh masyarakat, agar tidak sering terjadi
kekerasan dalam pendidikan yang salah satunya dipicu karena kurangnya
pemahaman tentang penghormatan HAM dalam proses belajar mengajar.96
Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya dan
sebagai negara yang dikenal sebagai sebuah negara yang memiliki hutan tropik
terluas ketiga di dunia, dengan ekosistem yang beragam. Sebagai negara
kepulauan terbesar di dunia yang terdiri atas 17.000 pulau yang indah dan sumber
daya alam yang kaya harus terus menghadapi tantangan dari fenomena
alam.97
Tekanan yang meningkat dalam memenuhi tuntutan penduduk dan
pengelola lingkungan hidup yang tidak memadai dan mengakibatkan kerugian
bagi rakyat dan perekonomian negara.
Sementara itu, kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia
menimbulkan beberapa pertanyaan ―apa yang ingin dicapai, bagaimana dan jalan
apa, dengan cara apa pengelolaan lingkungan dilaksanakan‖. Berdasarkan
pertanyaan tersebut memacu kesadaran lingkungan di Indonesia yang tidak
terlepas dari adanya pengaruh kesadaran hukum lingkungan global.Lingkungan
global adalah lingkungan hidup sebagai suatu keseluruhan yaitu wadah kehidupan
96http://jdih.makassar.go.id/sosialisasi-ran-ham-2016-dengan-tema-gerakan-pendidikan-
berbasis-ham diakses pada hari Selasa, 29 November 2016, Pukul 21.26 97 Riki, Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan di Kawasan Pertambangan Morowali
Ditinjau dari Hukum Lingkungan, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 5, Volume 1, Tahun
2013, hal 6
92
yang di dalamnya berlangsung hubungan saling mempengaruhi antara makhluk
hidup dengan lingkungan tempat tinggalnya.
Hyronimus Rhiti berpendapat bahwa good governance yang berkaitan
dengan aspek pengelolaan lingkungan itu, juga berkaitan dengan pelaksanaan
asas-asas umum pemerintahan yang baik. Menurut Hyronimus, dari 13 (tiga belas)
asas umum pemerintahan yang baik, yang berkaitan dengan urusan lingkungan
hidup antara lain asas kepastian hukum, keseimbangan, tidak mencampuradukkan
kewenangan, keadilan dan kewajaran, menanggapi harapan yang ditimbulkan, dan
asas penyelenggaraan kepentingan umum.
Keterkaitan antara penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good
governance) dengan masalah pengelolaan lingkungan hidup juga dikemukakan
Mas Achmad Santosa yang mengambil contoh berbagai kerusakan lingkungan
yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru, yang menurut Achmad Santosa
disebabkan pemerintahan tidak memiliki good governance.98
Akan tetapi, ketiadaan kemauan politik (political will) pemerintah, bukan
merupakan satu-satunya faktor kendala dalam mewujudkan good governance,
utamanya dalam urusan pengelolaan lingkungan. Lemahnya penerapan good
governance selama ini, terutama pada masa pemerintahan Orde Baru, menurut
Mas Achmad Santosa selain tidak ada kehendak politik yang kuat dari
pemerintah, kelemahan aktivis lingkungan dalam birokrasi, maupun universitas
yang mengkaitkan antara good governance sebagai prasyarat dasar pengelolaan
98http://dandyhernadypahusa.blogspot.co.id/2013/09/asas-asas-umum-pemerintahan-yang-
baik-10.html?m=1 diakses pada hari Selasa 22 November 2016, Pukul 20.47
93
lingkungan hidup yang efektif dengan isu lingkungan yang diadvokasi juga
merupakan kendala dalam mewujudkan good governance.99
Pemahaman yang benar mengenai good governance terutama dalam upaya
pengelolaan lingkungan hidup yang baik, tidak hanya ditekankan pada kemauan
politik (political will) pemerintah semata, tetapi diharapkan dari semua unsur
masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup.Sebagaimana
dikemukakan Achmad Santosa bahwa ―ketidak pahaman akan keterkaitan good
governance dengan isu perlindungan lingkungan juga menyebabkan timbulnya
persepsi di kalangan aktivitis hak asasi manusia (aktivis hak-hak sipil dan politik
bahwa aktivis lingkungan merupakan aktivis yang berperilaku elitis dan kurang
mampu mendorong iklim demokrasi.‖Terciptanya good governance merupakan
prasyarat pokok dari pengelolaan lingkungan hidup yang efektif karena
pengelolaan lingkungan hidup yang efektif tergantung pada berfungsinya sistem
politik yang menjamin demokrasi dan rule of law.Namun demikian pemerintah
yang sudah mampu mewujudkan good governance belum tentu memiliki
keperdulian terhadap aspek keberlanjutan ekosistem.100
Ketidakperdulian ini akan sangat berpengaruh terhadap kebijaksanaan-
kebijaksanaan pemerintah yang diambilnya, khususnya yang menyangkut
pengelolaan sumber daya alam. Oleh sebab itu pemerintah yang telah
mengupayakan terwujudnya good governance masih memerlukan persyaratan
tambahan yaitu upaya mengaitkan seluruh kebijaksanaan pembangunan dengan
prinsip-prinsip keberlanjutan ekologis (ecological sustainability).
99 Mas Ahmad Sentosa, Good Government Hukum Lingkungan, ICEL, 2001, Jakarta, hal 127 100Ibid, hal 130
94
Badan hukum dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup mempunyai
kewajiban101
untuk membuat kebijakan atau langkah langkah yang harus
diambilnya, yaitu:
1. Merumuskan kebijakan di bidang lingkungan
2. Merumuskan rangkaian atau struktur organisasi yang layak, pantas, serta
menetapkan siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan
lingkungan tersebut
3. Merumuskan instruksi atau aturan aturan internal bagi pelaksanaan
aktivitas aktivitas yang mengganggu lingkungan, dimana juga harus di
perhatikan bahwa pegawai pegawai perusahanan mengetahui dan
memahami instruksi intruksi yang diberlakukan perusahaan yang
bersangkutan.
4. Penyedian sarana sarana financial atau menganggarkan biaya pelaksanaan
kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.102
Hambatan atau kendala terhadap penegakan hukum lingkungan:
1. Kesadaran hukum masyarakat masih rendah
2. Belum lengkap pengaturan hukum menyangkut penanggulangan masalah
lingkungan, khususnya pencemaran, pengurasan dan perusakan
lingkungan. UU No 32 tahun 2009 tentang UUPLH beelum di lengkapi
101Kewajiban adalah suatu peranan yang harus dilakukan oleh pemegangnya, setiap orang
dapat dipaksa untuk melaksankan kewajibannya. Sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban
tersebut, hukum pidana baru berlaku atau diterapkan jika orang tersebut :
1. Sama sekali tidak melakukan kewajibannya
2. Tidak melaksanakan kewajibannya itu dengan baik sebagaimana mestinya yang dapat
berrti :
a) Kurang melaksnakan kewajibannya;
b) Terlambat melaksanakan kewajibannya
3. Salah dalam melaksanakan kewajibannya, baik secara di sengaja atau tidak di sengaja.
102 Alvi Syahrin, Ketentuan Pidana dalam UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, PT.Sofmedia, Jakarta, hlm 69
95
seluruhnya dengan pengaturan pelaksnana sehingga sebagai kaderwet
belum dapat di fungsikan secara maksimal. Misalnya tentang
pelangggaran yang belum diterapkan pertanggung jawaban mutlak (strict
liability), khusus untuk penegakan lingkungan para penegak hukum belum
mantap dan profesional. Belum dapat di katakan bahwa penegak hukum
sudah menguasai seluk beluk hukum lingkungan, bahkan mungkin
pengenalan hukum lingkungan pun masih kurang. Disamping itu belum
ada spesialisasi khusus dibidang ini, misalnya belum ada jaksa khusus
lingkungan, belum ada polisi khusus lingkungan apalagi patrol khusus
terus menerus memantau masalah lingkungan, sebagaimana halnya di
Belanda, gaji seorang jaksa lingkungan (ekonomi) di Belanda lebih tiggi di
bandingkan dengan jaksa biasa.
3. Tidak kurang pentingnya masalah pembiayaan
Penanggulan masalah lingkungan memerlukan pembiayaan yang besar di
samping tekhnologi dan manajemen.Dalam penegakan hukum lingkungan
perlu diketahui ada dua sisi. Sisi yang pertama adalah mengenai kaidah
atau norma sedangkan sisi yang lain adalah instrumen yang merupakan
alat untuk mempertahankan, mengendalikan atau menegakkan kaidah
(norma ) itu.
96
Masih banyaknya kerusakan yang terjadi di lingkungan maka dalam
menegakkan hukum lingkungan terdapat 3 instrumen utama penegakan hukum
lingkungan adalah :
1. Instrumen Administratif
Penegakan hukum dapat diterapkan terhadap kegiatan yang
menyangkut persyaratan perizinan, baku mutu lingkungan, rencana
pengelolaan lingkungan (RKL). Disamping pembinnaan berupa petunjuk
dan panduan serta pengawasan administratif, kepada pengusaha dibidang
industri hendaknya ditanamkan manfaat konsep ― pollution preventif pays‖
dalam proses produksinya.103
Sanksi administratif terutama mempunyai
fungsi instrumenal, yaitu pengendalian perbuatan terlarang.Sanksi
administratif juga ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga
oleh ketentuan yang dilanggar tersebut.104
Beberapa jenis sanksi
administratif penegakan hukum lingkungan adalah:
a. Paksaan pemerintahan atau upaya paksa
b. Uang paksa
c. Penutupan tempat usaha (Sluiting van een inrichting)
d. Penghentian kegiatan mesin perusahaan (buitengebruikstellingvan
een toestel)
e. Pencabutan izin melalui proses teguran, paksaan, pemerintahan,
penutupan dan uang paksa.
Apabila UUPPLH dikaji, nyatalah bahwa penegakan hukum
lingkungan administratif masih terbatas pada penuangannya, yakni sebatas
103 Koesnaidi Hardjosoemantri, Op.cit, hal 115 104 Siti Sundari Rangkuti, Op.cit, hal 216-217
97
paksaan dari pemerintahan,105
pembayaran sejumlah uang tertentu106
, dan
pencabutan izin.107
2. Instrumen Perdata
Mengenai hal yang perlu dibedakan antaar penerapan hukum
perdata oleh instansi yang berwenang melaksanakan kebijaksanaan
lingkungan dan penerapan hukum perdata untuk memaksakan kepatuhan
terhadap peraturan perundang undangnan lingkungan. Misalnya: penguasa
dapat menetapkan persyaratan perlindungan lingkungan terhadap
penjualan atau pemberian hak membuka tanah (“erfpacht”) atas sebidang
tanah.
3. Instrumen Hukum Pidana
Khusus orang Indonesia, orang lebih cenderung mempergunakan
instrumen hukum pidana dari pada hukum perdata, karena sering proses
perkara perdata berlarut larut. Oleh karena itu jika memang pemerintah
dan masyarakat ingin meningkatkan dan menggalakkan penegakan hukum
lingkungan termasuk yang preventif dan persuasif diperlukan pendidikan
dan pelatihan para penegak hukum termasuk pejabat administrasi bahkan
masyarakat luas sadar lingkungan, kemudian melakukan usaha penegakan
hukum termasuk yang preventif (compliance) atau penataan hukum
sebagai bagian peningkatan kesadaran hukum rakyat.
105 Pasal 25 ayat (1) UUPPLH 106 Pasal 25 ayat (5) UUPPLH 107 Pasal 27 UUPPLH
98
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Hubungan antara Hukum lingkungan dengan hukum HAM memuat
tentang arti pentingnya lingkungan bagi umat manusia itu sendiri. Manusia
yang merupakan bagian dari ekosistem sangat membutuhkan lingkungan
dalam melanjutkan kehidupan, pemenuhan sandang, pangan, papan.
Namun dalam melakukan aktivitas yang berkenaan dengan lingkungan
manusia harus memperhatikan dan menjaga lingkungan, karena hubungan
antara manusia dengan lingkungan itu sendiri saling mempengaruhi satu
sama lain (timbal balik). Hal ini diperjelas dengan salah prinsip hukum
lingkungan internasional yaitu ”man made nature, nature made man”.
Selain dari kaitan/hubungan isu lingkungan dengan isu HAM, maka antara
hukum lingkungan dengan hukum HAM terdapat hubungan yang saling
berkaitan juga karena dengan adanya penghormatan terhadap HAM atas
lingkungan akan mempengaruhi kualitas hidup dari masyarakat.
2. Pengaturan hukum tentang perlindungan lingkungan sebagibagian dari
perlindungan HAM dibagai kedalam dua bagian. Pertama adalah
instrumen berdasarkan Hukum Nasional (Indonesia) termuat dalam UUD
1945,UUPPLH dan UU HAM. Walaupun sudah terdapat aturan hukum
tentang perlindunganlingkungan sebagai bagian dari perlindungan HAM
tetapi masih banyak terjadi kerusakan atau masalah lingkungan yang
diakibatkan oleh manusia. Hukum Internasional juga terdapat berbagai
aturan yang mengatur tentang perlindungan lingkungan sebagai bagian
99
dari perlindungan HAM seperti yang termuat dalam Prinsip 1 Deklarasi
Stockholm 1972 dan bagian Preambulnya, World Charter for Nature
1982, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
1966 (pasal 12 dan 25), Convention on the Rights of the Child (pasal 29
butir 1 huruf e), African Charter on Human and People‟s Rights (pasal
24), San Salvador Additional Protocol to the American Convention on
Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights (Pasal
11), Declaration of the Hague on the Environment 1989, United Nations
General Assembly res. 45/94 (1990), dan walapun sudah terdapatnya
banyak aturan yangmengatur hal tersebut secarainternasional masih
banyak juga terdapatnya kerusakan lingkungan yang terjadi secara lintas
batas yang dapat merugikan banyak negara.
3. Upaya perlindungan lingkungan sebagai bagian dari perlindungan HAM
dalam perspektif Hukum Nasional Indonesia antara lain dapat dilihat dari
lahirnya RANHAM yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 75 tahun
2015 yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penghormatan,
perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia.
Selain dengan pembentukan RANHAM pemerintah juga membentuk
peraturan lainnya tentnag perlindungan lingkungan yang berkaitan dengan
perlindungan HAM antara lain mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1960
tentang UUPA yang di dalamnya mengatur Tata Guna Tanah,
pembentukan PP No. 51 Tahun 1993 tentang AMDAL, serta kegiatan
lainnya seperti penanaman sejuta pohon.
100
B. Saran
1. Pentingnya lingkungan bagi umat manusia maka seharusnya dalam
melakukan aktivitasnya manusia haruslah lebih menjaga lagi lingkungan,
karena lingungan yang baik dan sehat adalah hak semua orang. Karena
apabila aktivitas dalam lingkungan tidak dijaga maka yang akan merugi
dan mengalami penderitaan adalah manusia baik generasi sekarang dan
terlebih generasi yang akan datang.
2. Walaupun sudah adanya peraturan yang mengatur perlindungan
lingkungan sebagai bagian dari perlindungan HAM tetapi masih ada
perusakan lingkungan maka peraturan tersebut harus lebih diterapkan
dengan lebih baik, dilakukan pengawasan dalam penegakan serta lebih
mensosialisasikan dalam upaya pembekalan informasi baik kepada
masyarakat dan aparat penegak hukum. Selain itu diperlukan adanya
budaya hukum yang baik dari masyarakat.
3. Pemerintah/Masyarakat/LSM harus lebih memperhatikan lagi lingkungan.
Negara (Indonesia)walaupun sudah banyak kegiatan yang dilakukan
pemerintah dalam upaya perlindungan lingkungan, karena berbagai
kegiatan atau aturan yang diciptakan jika pada dasarnya masyarakat tidak
menyadari hal itu maka perlindungan terhadap lingkungan akan sulit
dilakukan. Hal yang pertama yang seharusnya dilakukan Pemerintah
adalah menuntaskan kemiskinan agar perekonomian terjamin, karena jika
perekonomian membaik maka akan meminimalisir adanya kerusakan
lingkungan yang diakibatkan oleh umat manusia.
101
DAFTAR PUSTAKA
1. Buku:
Absori, Penegakan Hukum Lingkungan, Muhammadiyah University Press
Surakarta: 2001
Arifin, Syamsul, Hukum Perlindungan dan Pengeloan Lingkungan Hidup di
Indonesia, Softmedia, Medan: 2012
Baehr, Peter dan Pieter Van Dijk, Adnan Buyung Nasution Leo Zwaak,
Instrument Internasional Pokok Hak Hak Asasi Manusia, Yayasan Obor
Indonesia, Jakarta: 2006
Danusaputro, Munadjat, Hukum Lingkungan (Buku I:Umum), Binacipta, Jakarta:
1985
Faqih, Mansoor dkk, Panduan Pendidikan Politik untuk Rakyat, Insist,
Yogyakarta: 1999
Hamdan, M., Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup, CV Mandar Maju,
Bandung: 2000
Hamzah, Andi, Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta: 2005
Hardjasoemantri, Koesnadi, Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang
Lingkungan Hidup, Gadjah Mada UniversityPress, Yogyakarta: 2006
, , Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada University
Press, Yogyakarta: 2005
, Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan
Hidup, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta: 1986
Hasbullah M. Afif, Politik Hukum Ratifikasi Konvensi HAM di Indonesia (Upaya
102
Mewujudkan Masyarakat yang Demokratis), Penerbit Pustaka Pelajar,
Lamongan:2005
Kurnia, Titon Slamet, Hak atas Kesehatan Optimal sebagai HAM di Indonesia, Pt
Alumni, Bandung: 2007
Putra, Wyasa, Bagus, Ida, Hukum Lingkungan Internasional Perspektif Bisnis
Internasional, Refika, Bandung: 2003
Rangkuti, Siti Sundari, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional,
Airlangga University Press, Surabaya: 2005
Salim, Emil dan Thoby Mutis, Instrumentasi dan Standarisasi Kebijakan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, Aca Suganda, Jakarta: 2005
Salim, Emil, Lingkungan Hidup dan Pembangunan Cetakan 10, Mutiara Sumber
Widya, Jakarta: 1995
Sentosa, Mas Ahmad, Good Government Hukum Lingkungan, ICEL, Jakarta:
2001
SIAHAAN, N.H.T., Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Erlangga,
Jakarta: 2004
Silalahi, Daud, Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan
Indonesia, Alumni, Bandung: 1996
Sodikin, Penegakan Hukum Lingkungan (Tinjauan Atas UU No.23 Tahun 1997),
Djambatan, Jakarta: 2002
Soemartono, R.M.Gatot , Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika,
Jakarta: 1991
Soemarwoto, Otto, Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Djambatan,
1991
103
Soerjani, Moh, LINGKUNGAN: Sumber Daya Alam dalam Pembangunan
Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta: 2001
Supriadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta: 2008
2. Jurnal, Buletin, Makalah:
Barakati, Morais, ―Perspektif Konsep Hukum Hak Asasi Manusia dalam
Mewujudkan Pembangunan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan‖, Lex
et Societatis, Vol. III/No. 8/Sep/2015
Darmaningtyas dan Heranisty Nasution, ―Pemenuhan Hak-Hak Atas Pendidikan‖,
Jurnal HAM • Vol. 8 • Tahun 2012
Halim, M.Thomi, ―LSM Lingkungan Hidup dan Hak Asasi Manusia‖ –
Academia.edu
Iskandar, ―Konsepsi dan Pengaturan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan
Sehat (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Pengelolaan
Lingkungan Hidup)‖, Jurnal Bengkoelen Justice
Leviza, Jelly, ‖Hak Asasi Manusia dan Lingkungan Hidup‖, Materi Kuliah
Hukum Lingkungan Internasional, Fakultas Hukum USU, Medan: 2011
Nopyandri ―Hak Atas Lingkungan Hidup dan Kaitannya dengan Peran Serta
dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Otonomi Daerah‖,
Jurnal Inovatif, Volume VII Nomor III September 2014
Riki, ―Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan di Kawasan Pertambangan
Morowali ditinjau dari Hukum Lingkungan‖, Jurnal Ilmu Hukum Legal
Opinion Edisi 5, Volume 1, Tahun 2013
104
Saleh, M. Ridha, ―Ecocide Politik Kejahatan Lingkungan Hidup dan Pelanggaran
Hak Asasi Manusia", Walhi, Jakarta: 2005
Siregar, Arifin dan M.Sanwani Nasution, Syamsul Arifin, Abdul Rahman, Hasnil
Basri Siregar, ―Hukum Lingkungan Internasional (Kumpulan Materi
Penataran)‖, Penerbit USU Press, Tahun 1997
Wardana, Agung, ―Perusakan Lingkungan Sebagai Pelanggaran HAM‖, Artikel,
2007
Yuliarso, Kurniawan Kunto dan Nunung Prajarto, ―Hak Asasi Manusia (HAM) di
Indonesia: Menuju Democratic Governances”, Jurnal Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Vol.8.No.3 Tahun 2005
3. Sumber Lain:
Deklarasi Universal HAM Tahun 1948
The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 1982
4. Undang-Undang:
Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Undang Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 1982 tentang Ketentuan
Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup
105
Undang Undang Republik Indonesia No.39 Tahun 1999 tentang HAM
5. Website:
http://rorodestalia.blogspot.co.id/2013/06/perkembangan-dan-perlindungan-
HAM-di.html, diakses pada hari Senin, 20 Juni 2016
http://www.theglobal-review.com/, diakses pada hari Minggu, 25 September 2016
https://scholar.google.go.id/jurnal, diakses pada hari Minggu, 25 September 2016
http://m.kaskus.co.id/thread/51700213e474b4363c000009/sejarah-waduk-kegung-
ombo-grogogan---jawa-tengah diakses pada hari Selasa, 29 Novembers
2016
http://dwonload.portalgaruda.org/article.php? Diakses pada hari Selasa, 29
November 2016
http://www.korantempo.com/korantempo/2006/06/05/Opini/krn.20060605,50.id.t,
diakses pada hari Sabtu, 19 November 2016
http://www.bphn.go.id/data/documents/05uu011.doc, diakses pada hari Senin, 21
November 2016
http://perlindungan.kemlu.go.id/assets/default/portal/images/galeri_hukum/UU
no_11_th_2012.pdf, diakses pada hari Senin, 21 November 2016
http://www.humanrights.se/wp-content/uploads/2012/01/African-Charter-on
Human-and-peoples-rights.pdf., diakses pada hari Senin, 21 November
2016
http://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-52.html, diakses pada hari Senin, 21
November 2016
http://dandyhernadypahusa.blogspot.co.id/2013/09/asas-asas-umum-
106
pemerintahan-yang-baik-10.html?m=1, diakses pada hari Selasa, 22
November 2016
http://jokowarino.id/upaya-pelestarian-lingkungan-hidup, diakses pada hari
Selasa, 22 November 2016
http://wawan-anker15.blogspot.co.id/p/upaya-yang-dilakukan
pemerintah.html?m=1, diakses pada hari Selasa, 22 November 2016
http://jdih.makassar.go.id/sosialisasi-ran-ham-2016-dengan-tema-gerakan-
pendidikan-berbasis-ham diakses pada hari Selasa, 29 November 2016
http://setkab.go.id/perpres-rencana-aksi-nasional-ham-2015-2019-diteken-ada-
sekretariat-bersama diakses pada hari Selasa, 29 November 20
107