perjanjian terapeutik sebagai dasar bagi dokter...

HALAMAN JUDUL

PERJANJIAN TERAPEUTIK SEBAGAI DASAR BAGI DOKTER

DALAM MELAKUKAN PENANGANAN MEDIS

Oleh

AFDHAL

B1110719

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana

dalam Bagian Hukum Acara Program Studi Ilmu Hukum

Pada

FAKULTAS HUKUMUNIVERSITAS HASANUDDIN

M A K A S S A R

MARET 2011

PENGESAHAN SKRIPSI



Disusun dan diajukan oleh

AFDHALNIM B11107119

Telah diperiksa di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang DibentukDalam rangka Penyelesaian Studi Program SarjanaBagian Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddinpada hari Senin,

dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua, Sekretaris,

Dr. Mas Bakar,S.H.,M.H. Zulkifli Aspan,S.H.,M.H.NIP. 130 878 523 NIP. 132 306 716

A.n DekanPembantu Dekan I,

Muhammad Ashri,S.H.,M.H.NIP. 131 862 972

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : Afdhal

Nomor Induk : B11107119

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi : PERJANJIAN TERAPEUTIK SEBAGAI DASAR BAGI

DOKTER DALAM MELAKUKAN PENANGANAN

MEDIS

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program

studi

Makassar, 20 Februari 2005

A.n DekanPembantu Dekan I

Muhammad Ashri, S.H.,M.H.Nip. 131862972

ABSTRAK

ANDI TENRIAWARU (B11101180), Tinjauan Yuridis PelaksanaanPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara di Bidang Pertanahan (dibimbing olehMas Bakar dan Kasman Abdullah).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaanputusan Pengadilan TUN di bidang pertanahan dan hambatan-hambatan yangapa yang timbul dalam proses pelaksanaan putusan Pengadilan TUN tersebut.

Penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassardan Kantor Pertanahan Kota Makassar dengan mengumpulkan data primer dandata sekunder yang ada di lapangan dengan mengambil beberapa sampel yangterdiri dari 5 orang Hakim Pengadilan TUN Makassar, 10 orang Pejabat KantorPertanahan Kota Makassar dan 5 orang Kuasa Penggugat yang kemudiandianalisis secara kelitatif dan kuantitatif.

Faktor yang sangat mempengaruhi penerbitan sertifikat yang diindikasibermasalah yang kemudian diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negaraadalah faktor manusianya yang terkait dengan budaya hukum masyarakat yangmasih kurang tertib, karena ada kecenderungan berkolusi dengan pejabat KantorPertanahan yang mencari keuntungan materil secara tidak wajar.

Keefektivan pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sangatditentukan, apakah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang TelahBerkekuatan Hukum Tetap tersebut dilaksanakan secara suka rela oleh pihakTergugat (Kepala Kantor Pertanahan) sebagai pihak yang kalah dalam prosespersidangan. Hasil penelitian ditemukan bahwa dari 253 perkara pertanahanyang masuk/terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara, terdapat 66 perkarasengketa di bidang pertanahan yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap,dimana hanya 29 putusan yang amar putusannya menyatakan gugatanPenggugat diterima. Namun, dari 29 putusan Pengadilan TUN tersebut terdapat5 putusan Pengadilan TUN yang tidak dilaksanakan pembatalannya atassertifikat hak atas tanah sebagaimana yang isi putusannya. Hal ini disebabkanoleh penerapan sanksi terhadap Pejabat TUN yang tidak secara suka relamelaksanakan putusan Pengadilan TUN tersebut belum berjalan sebagaimanatujuan peruntukkannya.

Terdapatnya hambatan-hambatan baik dari segi internal maupuneksternal dalam proses pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara,menambah panjang/lama waktu yang dibutuhkan oleh Pejabat KantorPertanahan untuk melakukan proses pembatalan sertifikat hak atas tanah yangdimohonkan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukumtetap. Pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ini sangatdipengaruhi oleh terpenuhinya kelengkapan berkas yang diajukan oleh pemohonbaik sebagian maupun seluruhnya serta kesigapan para pejabat KantorPertanahan merupakan faktor pendukung dalam menyelesaikan danmelaksanakan putusan tersebut, sehingga proses penegakan hukum dapatmemberikan jaminan kepastian hukum sebagaimana tujuan Badan Peradilanpada umumnya.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa usulan penelitian untuk penyusunan skripsi mahasiswa

Nama : Andi Tenriawaru

Nomor Induk : B11101180

Bagian : Hukum Acara

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Tata Usaha Negara di Bidang Pertanahan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian

akhir program studi.


Pembimbing I, Pembimbing II,

Dr. Mas Bakar,S.H.,M.H. Kasman Abdullah,S.H.Nip. 130 878 523 Nip. 131 869 786

KATA PENGANTAR

Assalamu alaikum Wr.Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala berkat dan

rahmat-Nya serta karunia-Nya yang senantiasa diberikan kepada penulis

sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis

menyadari bahwa hanya dengan petunjuk-Nya jugalah sehingga kesulitan dan

hambatan dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Tak lupa pula penulis menghaturkan banyak terimakasih dan sembah sujud

kepada kedua orang tua tercinta (Andi Mappatunru & Hj. A. Suryati) serta

saudara-saudaraku yang telah banyak membantu baik lahir dan batin.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan

bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis

menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya

kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Radi A. Gani selaku Rektor Universitas Hasanuddin.

2. Bapak Abd. Rasak S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum, Bapak

Muhammad Ashri S.H.,M.H selaku Pembantu Dekan I, Bapak Musakkir

S.H.,M.H selaku Pembantu Dekan II, Bapak Faisal Abdullah S.H.,M.Si selaku

Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih

atas segala perhatian Bapak selama ini.

3. Bapak Dr. Mas Bakar,S.H.,M.H selaku pembimbing I yang selalu memberikan

semangat, saran-saran dan kritikan yang sangat berarti kepada penulis.

4. Bapak Kasman Abdullah,S.H. selaku pembimbing II yang memberikan

petunjuk yang sangat bernilai.

5. Bapak dan Ibu dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang

telah banyak memberi ilmu dan pelajaran yang sangat berharga bagi penulis.

6. Bapak Hakim Pengadilan TUN Makassar, dan staf Kepaniteraan Pengadilan

TUN, para kakak Calon Hakim (K’Ilo,K’Ali,K’Budi, khususnya buat K’Anis

trima kasih atas pinjaman bukunya), dan seluruh staf Pengadilan TUN tanpa

terkecuali.

7. Bapak Baharuddin,S.H.,M.H. dan Bapak Muhallis,S.H. dan seluruh staf Seksi

Penyelesaian Masalah Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Makassar yang

telah membimbing di lapangan selama proses penelitian dan memberikan

masukan yang sangat berharga.

8. Para staf dan tata usaha yang telah banyak memberi bantuan selama penulis

berada di Fakultas Hukum.

9. Buat kekasihku tersayang Muhammad Habibi atas cinta, kesabaran, dan

dorongannya yang telah membuat penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Always Love you Honey…

10.Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,

khususnya Narapidana’01 dan semua anak “Lobe-Lobe” crew ;aDede,Hadi,

Alam,Iccank,Pongky,IGo,Rendy,Andre,yupe,Acank,OntE,oMbenk, Ashar,..

11.Sahabat-sahabatku yang “always fun: Fatma,Tini,Yanti,Yonk,Ani,Rike,Unda,

Iin,Eni,Noe, terima kasih atas keceriaan dan kebersamaan kita selama ini.

12.Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada

penulis sehingga terselesainya skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas budi baik semua pihak yang telah penulis

sebutkan diatas.

Akhir kata, meskipun telah bekerja dengan maksimal mungkin, skripsi ini

tentunya tidak luput dari kekurangan. Harapan penulis, kiranya skripsi ini dapat

memberi manfaat kepada pembacanya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.


Penulis

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Perkara yang Masuk/Terdaftar di Pengadilan TUNMakassar Tahun 2000-2004 .......................................................... 54

Tabel 2 Jumlah Perkara di Pengadilan TUN Makassar Berdasarkan JenisObjek Sengketa Tahun 2000-2004................................................. 55

Tabel 3 Jawaban Responden Pejabat Kantor Pertanahan Kota MakassarTentang Kelibatkan Pihak-Pihak yang Terkait SaatPengukuran.................................................................................... 59

Tabel 4 Jumlah Perkara Pertanahan yang Telah Berkekuatan HukumTetap Tk. I Tahun 2000-2004......................................................... 62

Tabel 5 Putusan Pengadilan TUN yang Dilaksanakan dan TidakDilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar Tahun2000-2004....................................................................................... 63

Tabel 6 Jumlah Pegawai Pada Kantor Pertanahan Kota MakassarMenurut Tingkat Pendidikannya..................................................... 69

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara.

Lampiran 2 : Surat Keterangan Meneliti pada Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar.

Lampiran 3 : Surat Keterangan Meneliti pada Kantor Pertanahan KotaMakassar.

SKRIPSI



OLEH :

AFDHAL

B 111 07 119

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

BAGIAN HUKUM PERDATA

MAKASSAR

2012

iii

PENGESAHAN SKRIPSI

PERJANJIAN TERAPEUTIK SEBAGAI DASAR BAGI

DOKTER DALAM MELAKUKAN PENANGANAN MEDIS

Disusun dan diajukan oleh

afdhalB 111 07 119

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentukdalam rangka Penyelesaian Studi Program SarjanaBagian Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas HasanuddinPada hari Senin Tanggal 6 Mei 2012

Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua Sekretaris

Prof.Dr.Anwar Borahima,SH.MHNIP. 196010081987031001

Dr. Harustiati A. Moein,SH.SUNIP. 19641123 1990922 001

An. DekanWakil Dekan Bidang Akademik,

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H.,M.H.NIP. 19630419 198903 1003

iv

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : AFDHAL

No. Pokok : B111 07 119

Program : ILMU HUKUM

Bagian : HUKUM PERDATA

Judul Skripsi : PERJANJIAN TERAPEUTIK SEBAGAI DASAR

BAGI DOKTER DALAM MELAKUKAN

PENANGANAN MEDIS

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam seminar ujian skripsi

sebagai akhir ujian program studi.

Makassar, MEI 2012

Pembimbing I, Pembimbing II,

Prof.Dr.Anwar Borahima,SH.MH Dr. Harustiati A. Moein,SH.SUNIP. 196010081987031001 NIP. 19641123 1990922 001

v

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : AFDHAL

No. Pokok : B111 07 119

Program : ILMU HUKUM

Bagian : HUKUM PERDATA

Judul Skripsi : PERJANJIAN TERAPEUTIK SEBAGAI DASAR

BAGI DOKTER DALAM MELAKUKAN

PENANGANAN MEDIS

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi akhir program studi

Makassar, MEI 2012

a.n. Dekan

Pembantu Dekan I,

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.

NIP. 196304191989031003

ii

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AFDHAL

NIM : B111 07 119

Program Studi : Ilmu Hukum / Hukum Perdata

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-

benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan

tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat

dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain,

saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, MEI 2012

Yang membuat pernyataan,

AFDHAL

viii

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanah

Wata’ala atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga

penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Sekalipun, penulis menyadari

bahwa di dalamnya masih banyak kekurangan, karena keterbatasan penulis.

Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan berbagai masukan atau saran

dari para penguji untuk penyempurnaannya.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mendapat bantuan, bimbingan

dan motivasi dari berbagai pihak, terutama oleh Bapak Prof.Dr.Anwar

Borahima,S.H.M.Hselaku Pembimbing I dan Ibu Dr.Harustiati A.Moein

,S.H.S.U.selaku Pembimbing II oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis

menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan terima kasih yang tulus

kepada pembimbing I dan II, yang telah memberikan kesempatan lebih luas

bagi penulis untuk mengadakan kajian ilmiah yang sangat intensif dalam

pengerjaan skripsi ini.

Kepada keluarga penulis, yaitu kedua orang tua yang sangat saya

hormati ayahanda Dr. Sabir Alwy, S.H.M.Hdan ibundaIr.Syifa Achmad

serta saudara penulis Muh.Zaky dan Filzah Wajdi,S.E, M.Si yang tidak

henti-hentinya memberikan support dengan penuh kasih sayang

mendampingi hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada

ix

kesempatan ini pula penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-

tingginya dan terima kasih yang tulus, serta terimalah hasil karya ilmiah ini

sebagai salah satu rahmat dan prestasi yang kelak dapat bermanfaat dalam

perjalanan kehidupan keluarga.

Selanjutnya penulis menyampaikan terima kasih yang terhingga

kepada :

1. Bapak Prof.Dr.dr. Idrus A Paturusi, Sp.B., Sp.Bo selaku Rektor

Universitas Hasanuddin Makassar beserta para pembantu rektor lain-nya.

2. Bapak Prof.Dr. Aswanto, S.H., M.H., DFM selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Hasanuddin beserta para pembantu dekan lain-nya.

3. Para penguji penulis Prof. Dr. Nurhayati Abbas, S.H., M.H., Prof. Dr.

Musakkir, S.H., M.H.,danDr. Nurfaidah Said, S.H., M.H

4. Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.selaku Penasihat Akademik

penulis selama mengikuti kegiatan perkuliahan.

5. Ibudrg. Nurhayati Habib, M.Kes., selaku Kepala bagian pendidikan dan

penelitian yang telah memberikanizin dan pemahaman penelitian di

Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo.

6. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan Prof.Dr. Slamet Sampurno,

SH.MH sebagai Mitra Pengendali Lapangan (MPL) KKN-PH Angkatan IV

Fakultas Hukum Unhas 2010 Mahkamah Agung

7. Teman-teman KKN-PH 2010 Lokasi Mahkamah Agung :Abhy Paca

Pato, Andi Baso Rikardi, Andi Muhammad Reza, Arandy Achmad,

x

Azrina Darwis, Cahaya Erna,Charisma B Lee, Dimas Djoko W

Dewantoro, Erwin Milanisti, Imam Agus Faisal, John Hery Austin,

Maidah Dwiyana, Muhlis, Qiya Dolphin,Soedharmanto Hood, Syahrul

Ramadhan, WhiWhie AprhyAny, Yan Pancana, Zziiaauull Muhammad.

8. Pegawai dan staf Mahkamah Agung yang telah memberikan bimbingan

ilmu kepada penulis sewaktu ber-KKN.

9. Para dosen dan staf akademik Fakultas Hukum Unhas yang telah banyak

membantu penulis selama mengikuti pendidikan .

10.Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu dalam

lembaran ucapan terima kasih ini, penulis mengucapkan terima kasih atas

segala bantuannya.

Semoga Allah SWT, memberikan limpahan rahmat dan hidayah

kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis, sehingga skripsi

ini dapat terselesaikan. Amin!

Makassar,

AFDHAL

A B S T R A C T

vi

Afdhal (B111 07 119), Perjanjian Terapeutik Sebagai Dasar BagiDokter Dalam Meakukan Penanganan Medis, (Dibimbing oleh AnwarBorahima dan Harustiati A. Moein)

Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dokterdan pasien didalam perjanjian terapeutik, sesuai diatur dalam InformedConsent dan undang-undang praktik kedokteran agar dokter dan pasienmengerti kewajiban dan tanggungjawabnya serta memberikan wawasanbagi tenaga kesehatan khususnya dokter mengenai pentingnya perjanjianterapeutik dalam menciptakan pelayanan medis yang memadai kepadapasien.

Penelitian ini dilaksanakan pada dua rumah sakit yang berada di kotaMakassar yaitu Rumah sakit Wahidin Sudirohusodo dan Rumah sakitGrestelina. Instrumen pengumpulan data primer dilakukan denganwawancara dan data seknder dilakukan dengan studi pustaka sertapengumpulan data pada 2 instansi terkait. Data dianalisis secarakualitatif.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan Terapeutik yangterjadi antara dokter dan pasien saat ini berlangsung dengan baik dimanadokter rumah sakit Wahidin Sudirohusodo dan Grestelina telah mengertidengan jelas untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pasien baikdari tahapan anamnesis, diagnosis, hingga prgnosis yang semuanya dicatatdalam rekam medis. Pasien telah memiliki kemampuan untuk menyampaikankeluhan penyakitnya, tetapi pasien memiliki kecendrungan untuk bersifatpasrah sehingga nasehat yang berasal dari dokter tidak dilakukan. Dokterrumah sakit Wahidin Sudirohusodo dan Grestelina telah melakukantanggungjawabnya dalam merawat pasien dengan selalu melakukanpemeriksaan rutin bagi pasien rawat inap dan besikap sopan sertamenghargai batas dari kompetensinya sesuai dengan sumpah dokter yangdiucapkannya. Pasien telah menghargai doter dengan berusaha untukmemberikan informasi secara jujur dimana fungsinya untuk menciptakankepercaayaan antara dokter dan pasien. Dokter rumah sakit WahidinSudirohusodo dan Grestelina telah melakukan pelayanan medis berupapenyuluhan terhadap pasien dalam memilih obat yang sesuai dengan kondisikeuanganya serta penanganan cepat bagi pasien gawat darurat ini sesuaidengan SOP (Standar Operating Procedure). SOP (Standar OperatingProcedure juga mengatur mengenai setiap dokter yang ingin berpraktekdirumah sakit Wahidin Sudirohusodo dan Grestelina harus memilki STR (Surat tanda Registrasi) dan SIP ( Surat Izin Praktek) melalui ketentuan yangdibuat oleh Lembaga KONSIL (Komite Disiplin Dokter ) dan Organisasi Etik

A B S T R A C T

vii

Afdhal (B111 07 119), Agreement As a Basis For Therapeutic Doctor InMedical Treatment, (Supervised by Anwar Borahima AND Harustiati A. Moein)

This research aims to determine the relationship between doctor andpatient in a therapeutic agreement, as provided for in Informend Consent andthe law of medical practice for doctors and patients understand the obligationsand responsibilities as well as provide insights for health professionals,especially physicians about the importance of treaties in creating therapeuticmedical services appropriate to the patient.

The research was conducted at two hospitals in the city of Makassar isWahidin Sudirohusodo Hospitals and Hospitals Grestelina. Primary datacollection instruments and interview conducted with the data seknder done withliterature study and data collection at two institutions. Data were analyzedqualitatively.

From the results showed that the Therapeutic relationship that occursbetween doctor and patient is currently well underway with the hospital wheredoctors and Grestelina Wahidin Sudirohusodo been clearly understood toprovide information needed by patients from both phases of history, diagnosis,so that everything is recorded in prgnosis medical records. The patient has hadthe ability to complain of illness, but patients have a tendency to be resigned tothat advice from doctors is not done. Doctors and hospitals WahidinSudirohusodo Grestelina has done its responsibility in caring for patients withalways do a routine for inpatients and besikap polite and respect the limits of itscompetence in accordance with the oath that doctors say. Patients haveappreciated doter with trying to provide honest information in which the functionof creating kepercaayaan between doctor and patient. Sudirohusodo Wahidinhospital doctors and medical services Grestelina have done in the form ofcounseling to the patient in choosing the appropriate medication and treatmentconditions keuanganya quickly for emergency room patients are in accordancewith the SOP (Standard Operating Procedure). SOP (Standard OperatingProcedure also regulates every doctor who wants to practice in the hospital andGrestelina Wahidin Sudirohusodo must have the STR (letter of registration) andSIP (Permit Practice) through the provisions made by the Institute COUNCIL(Physician Discipline Committee) and the Organization of Ethics.

xi

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL…………………………………………………..…....

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..................................................

HALAMAN PENGEAHAN....................................................................

PERSETUJUANPEMBIMBING…………………………........................

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI..................................

ABSTRAK.............................................................................................

ABSTRACT...........................................................................................

UCAPAN TERIMA KASIH....................................................................

DAFTAR ISI.........................................................................................

DAFTAR ISI TABEL.............................................................................

DAFTAR ISI SKEMA............................................................................

DAFTAR ISI GRAFIK..........................................................................

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah...... .........................................................

B. Rumusan Masalah.... ....................................................................

C. Tujuan Penelitian...........................................................................

D. Kegunaan Penelitian......................................................................

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar - Dasar Perjanjian...............................................................

i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

xi

xiv

xv

xvi

1

6

7

7

9

xii

1.Pengertian Perjanjian ..............................................................

2. Syarat Sahnya Perjanjian.........................................................

3. Azas -Azas Perjanjian...............................................................

4. Pengertian Risiko......................................................................

B. Perjanjian Terapeutik.....................................................................

1. Akibat Hukum Perjanjian Terapeutik..........................................

2. Para Pihak Dalam Perjanjian Terapeutik...................................

C. Pengertian Informend Consent......................................................

1. Bentuk Informend Consent........................................................

2.Prosedur Penerapan Informend Consent...................................

D. Rekam Medis.................................................................................

1. Penyimpanan dan kerahasiaan Rekam Medis..........................

2. Kegunaan Rekam Medis............................................................

E. Hak dan Kewajiban Dokter dan Pasien..........................................

1. Profesi Dokter dalam Perjanjian Terapeutk...............................

2. Hak dan Kewajiban Pasien.......................................................

F. Malapraktik.....................................................................................

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian...............................................................................

B. Jenis dan Sumber Data.....................................................................

C. Teknik Pengumpulan Data................................................................

D. Analisis Data......................................................................................

9

10

13

16

18

21

22

26

27

30

32

33

35

37

37

45

50

53

53

54

55

xiii

BAB IV PEMBAHASAN

A. Hubungan Dokter dan Pasien Serta Kaitanya dengan Informend

Consent didalam Perjanjian Terapeutik............................................

1.Tujuan Pelaksanaan Informend Consent..............................................

B. Pengaturan Hak dan Kewajiban Dokter dalam perjanjian Perjanjian

Terapeutik..............................................................................................

C. Registrasi dokter dan Lembaga Kedokteran.............................................

D. Pengaduan Pelanggaran Disiplin Dokter..................................................

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan...............................................................................................

B. Saran...................................................................................................

DAFTAR PUSTAKA

56

68

74

78

84

88

89

xiv

DAFTAR ISI TABEL

Jenis Data Keterangan Halaman

Tabel 1 Hasil wawancara pengetahuan dokter mengenaiinformend consent yang diambil dari 10 RespondenDokter Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo yangterbagi dokter bedah, endokrin, umum dan ppds

60

Tabel 2 Hasil wawancara pengetahuan dokter mengenaiinformend consent yang diambil dari 10 respondenpasien Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo yangterbagi dokter bedah, endokrin, umum dan ppds 62

Tabel 3 Hasil wawancara pengetahuan dokter mengenaiinformend consent yang diambil dari 10 Respondendokter Rumah Sakit Grestelina yang terbagi dokterbedah, endokrin, umum dan ppds 64

Tabel 4 Hasil wawancara pengetahuan dokter mengenaiinformend consent yang diambil dari 10 RespondenPasien Rumah Sakit Grestelina yang terbagi dokterbedah, endokrin, umum dan ppds 66

Tabel 5 Hasil wawancara mengenai hubungan pasien dandokter saat ini dalam penanganan medis yang diambildari 10 responden dokter Rumah Sakit WahidinSudirohusodo yang terbagi dokter bedah, endokrin,umum dan ppds 71

Tabel 6 Data registrasi dan distribusi doker/dokter gigi diberbagai propinsi di Indonesia. 79

xv

DAFTAR ISI SKEMA


Skema 1 Penanganan Pelanggaran Disiplin Kedokteran 85

xvi

DAFTAR ISI GRAFIK


Grafik 1 Data registrasi dan distribusi doker/dokter gigi diberbagai propinsi di Indonesia 80

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang Masalah

Hukumadalahsaranauntukmenciptakankeserasian

antarahubungan

dokterdanpasiengunamenunjangkeberhasilanpelayanan

medis.Pembangunanjangkapanjangbidangkesehatan,yangmerupa

kanbagian dariSistem

KesehatanNasional,diarahkanuntukmencapaitujuanutamasektor

kesehatan.

Hubungan hukum antara dokter dan pasien saat ini dikenal

sebagai suatu transaksi medis yang disebut terapeutik yakni

pasien dan dokter saling mengikatkan dirinya melalui kata sepakat

dalam melaksanakan pengobatan bagi pasien. Pada pelaksanaan

perjanjian terapeutik antara dokter dan pasien, dokter tidak

menjanjikan kesembuhan pasien, tetapi yang dilakukan oleh

dokter adalah berupaya secara maksimal untuk menyembuhkan

pasien sesuai dengan kompetensi yang dilmilikinya.

Dahuludokterdianggaptahusegalanya,dandalampandangans

ehari-hari

seorangpasiensenantiasamenjalankansuatuperanyangsangatlema

h,pasif,dan sangat tergantung kepada pihak lain akibatsakit yang

2

dideritanya. Selain itu pasien jugadianggaptidakmempunyai

pengetahuanyangcukuptentangkesehatandan penyakit yang

dideritanya.

Hubunganyangsederajatmerupakantitikpangkaldarihubunganperja

njian

yangmeghendakiadanyakesepakatanantaraparapihakyangsalingm

emberikan prestasiataujasa.Masing-

masingpihakdianggapmempunyaipengetahuanyang

samatentangpenyakitdancara-

carapenyembuhannya,sehinggaapabilasalahsatu

pihakmerasatidaksesuaidenganapayangdiketahuinyaatautidakpua

sterhadap pelaksanaan perjanjian tersebut maka masing-masing

pihak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjiansesuai

didalam Pasal 4 dan 12 undang-undang nomor 36 tahun 2009

tentang Kesehatan.

Hubunganhukum antara pasien dengan dokter dapat terjadi

antara lain karena pasien sendiri yang mendatangi dokter untuk

meminta pertolongan mengobatisakityang

dideritanya,dalamkeadaansepertiiniterjadipersetujuan

kehendakantarakeduabelahpihak,danterjadihubunganhukumyang

bersumber darikepercayaanpasienterhadapdokter,sehingga

pasienbersediamemberikan persetujuan.

Kepatuhan pasien terhadap proses pengobatan dan

3

nasihat yang

diberikanolehdokterakantercapaibiladokterdapatmengadakanko

munikasi

timbalbalikyangbaikterhadappasiennya.Pendapatdankeluhanpa

sien,akanmenyebabkanpasienlebihbersediamematuhi

prosesupayapenyembuhan

sehinggatujuanperjanjianyaitukesembuhandapat tercapai.

Kerjasama antara dokter dan pasien sangat diperlukan

demi tercapainya pelayanan kesehatan yang memadai.

Pelayanankesehatanmerupakansetiapupayayangdiselenggarak

ansecara mandiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi

untuk meningkatkan dan

memeliharakesehatan,mencegahdanmenyembuhkanpenyakits

ertamemulihkan kesehatanperorangan,keluarga,

kelompokdanataupunmasyarakat.

Mutupelayanankesehatanberkaitandenganmutudantingkatk

epuasanpasien sebagai

konsumen.Jaminanataspelayanankesehatanyangbermutuadala

hsuatu

prosespemenuhanstandarmutupengelolaanpelayaankesehatan

secarakonsistendan berkelanjutansehinggakonsumen

memperolehkepuasan.

Keyataannya Yayasan Pemberdayaan Konsumen

4

Kesehatan Indonesia (YPKKI) mencatat 60 hingga 65 persen

kasus malapraktik bersumber dari dokter. Pernyataan Ketua

YPKKI, Dr Marius Widjajarta tersebut menjadi salah satu dasar

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sulsel tentang

praktek kedokteran atau kedokteran gigi dalam perlindungan

konsumen, Sementara Koordinator Umum YLKI Sulsel, Ambo

Masse, di Makassar, Minggu (2/8), mengungkapkan dalam

presentasinya pada seminar hukum kesehatan praktik dokter

gigi dan dokter gigi spesialis berdasarkan kompetensi ditinjau

perspektif hukum, masih banyak masyarakat beranggapan,

malpraktik yang dialaminya adalah takdir. Bahkan tidak

mengetahui kalau malpraktik bisa dilaporkan. Dewan

Penasehat Ikatan Dokter Indonesia, Prof Hasbullah Thabrany

mengatakan, dari seratus kejadian malpraktik mungkin cuma

sepuluh yang dilaporkan. Salah satu penyebabnya adalah

catatan medik di rumah atau tempat praktek tidak lengkap.

Akibatnya, sulit untuk melacak prosedur penanganan yang

dilakukan dokter. 1

Banyaknya masalah malapraktik di atas karena pada saat

ini Undang-Undang No 29 tahun 2004 tentang Praktik

Kedokteran belum dapat terealisasi dengan baik, dimana

undang-undang ini diharapkan dapat mengatur praktik

1http://www.facebook.com/l/fb7c4;kompas.com. waktu akses 4-4-2011.12.44

5

kedokteran dengan tujuan agar dapat memberikan

perlindungan kepada pasien, mempertahankan dan

meningkatkan mutu pelayanan medis dan memberikan

kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter

gigi.Undang-undang No 29 tahun 2004 tentang Praktik

Kedokteran merupakan dasar sehingga perjanjian terapeutik

antara dokter dan pasien memiliki hubungan transaksi yang

diakui secara hukum dan medis. Undang- undang ini juga

mengatur tentang persyaratan dokter untuk dapat berpraktik

kedokteran, yang dimulai dengan keharusan memiliki sertifikat

kompetensi kedokteran yang diperoleh dari Kolegium selain

ijasah dokter yang telah dimilikinya, keharusan memperoleh

Surat Tanda Registrasi (STR) dari Konsil Kedokteran Indonesia

dan kemudian memperoleh Surat ijin Praktik (SIP) dari Dinas

Kesehatan Kota / Kabupaten. Dokter tersebut juga harus telah

mengucapkan sumpah dokter, sehat fisik dan mental serta

menyatakan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan

etika profesi..

Pada bagian ini Undang-Undang juga mengatur tentang hak

dan kewajiban dokter dan pasien. Salah satu hak dokter yang

penting adalah memperoleh perlindungan hukum sepanjang

melaksanakan tugas sesuai dengan standarprofesi dan standar

prosedur operasional, sedangkan hak pasien yang terpenting

6

adalah hak memperoleh penjelasan tentang penyakit, tindakan

medis, manfaat, risiko, komplikasi dan prognosisnya dan serta

hak untuk menyetujui atau menolak tindakan medis.

Pada bagian berikutnya Undang-Undang No 29/2004

mengatur tentang disiplin profesi. Undang-Undang mendirikan

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI)

yang bertugas menerima pengaduan, memeriksa dan

memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter. Sanksi yang

diberikan oleh MKDKI adalah berupa peringatan tertulis,

rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) ,Surat

Izin Praktek (SIP) dokter/dokter gigi, dan kewajiban mengikuti

pendidikan dan pelatihan tertentu.Dalam melakukan pelayanan

medis atau tindakan kedokteran yang telah disepakati kadang

terjadi kesalahan dan kelalaian yang mengakibatkan malpraktik

terjadi.Hasil dari perlakuan salah yang dilakukan oleh dokter

dalam hubungannya dengan upaya penyembuhan yang telah

diperjanjikan didalam kontrak terapeutik inilah yang

mengakibatkan kerugian perdata.

Berdasarkan hubungan yang terjadi antara pasien dan

dokter dalam perjajian terapeutik (transaksi terapeutik) inilah

yang menjadi dasar penulis memilih dan mengajukan penelitian

hukum dengan judul “Perjanjian terapeutik sebagai dasar

dokter dalam melakukan penanganan medis yang

7

berakibat malapraktek”.

B.RumusanMasalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah

penulis paparkan di atas, masalah yang akan diteliti adalah sebagai

berikut :

1. Bagaimanakah hubungan dokter dan pasien didalam

perjajian terapeutik?

2. Bagaimanakah pengaturan tanggungjawab dokter kepada

pasien, didalam perjanjian terapeutik?

3. Bagaimanamewujudkanpelayanankesehatan yang

memadaibagi pasien yang ditinjau dari lembaga profesi etik

dan lembaga pengaduan disiplin kedokteran yang ada di

Indonesia?

C.TujuanPenelitian

Berdasarkanlatarbelakangmasalah yang telahdiuraikan di

atasmakatujuanpenelitianiniadalah :

1. Untukmengetahuihubungandokterdanpasiendidalamperjanjia

nterapeutik.

2. Untukmengetahuitanggungjawabdokterdidalamperjajian

3. Untukmengetahuicara mewujudkan pelayanan kesehatan

yang memadai bagi pasien melalui pelasanaan etika dan

8

disiplin yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga

kedokteran yang beraa di Indonesia

D. KegunaanPenelitian

Adapunkegunaandaripenelitianinimencakupbeberapahalyait

u :

1. Memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan bagian

hukum perdata khususnya pada pembuatan perjanjian,

2. Memberikanmasukankepada tenaga kesehatan dan rumah

sakit mengenai pentingnya perjanjian terapeutik dalam

menciptakan kesehatan yang memadai,

3. Dapatmemperluaswawasankhususnyamenyangkutpenulisan

karyailmiahini,

sertalebihmengetahuisejauhmanapenulismenerapkanilmu

yang telahdiperolehselama di bangkuperkuliahan.

9

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar - Dasar Perjanjian

Kitab Undang - undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

mengenai hukum perjanjian diatur dalam buku III tentang perikatan

,yang memuat hak dan kewajiban terhadap pihak-pihak tertentu.

1. Pengertian Perjanjian

Mariam Darus Badrulzaman berpendapat bahwa buku III

KUH Perdata tidak memberikan suatu rumus dari perikatan.

Menurut ilmu pengetahuan Hukum, dianut rumus bahwa perikatan

adlah hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang

terletak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu

berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi

tersebut. 2

Abdulkadir Muhammad mengemukakan bahwa perikatan

adalah terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa

Belanda”verbitennis”. Istilah perikatan ini lebih umum dipakai dalam

literatur hukum di Indonesia. Perikatan artinya hal yang mengikat

orang yang satu terhadap orang lain3

Perjanjian merupakan sumber hubungan hukum perikatan

yang diadakan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Dalam Pasal 1233

KUH Perdata yang mengatur bahwa :

2Mariam Darus Badrulzaman. 1983 K.U.H Perdata Buku III Hukum Perikatan dan

Penjelasan. Alumni. Bandung. Hlm.13Abdulkadir Muhammad. 1982.Hukum Perikatan. Alumni.Bandung,hlm 5

10

“Perikatan lahir karena suatu persetujuanatau karena undang -

undang.”

Hasanudin Rahman berpendapat bahwa Perikatan yang

muncul karena perjanjian, adalah mengikat para pihak yang

membuatnya, seperti halnya perjanjian sewa menyewa yang

mengikat pihak penyewa dan pihak yang menyewakan4

Perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata secara umum

yang mengatur bahwa :

“ Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimanasatu

orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain

atau lebih”

Menurut Subekti hubungan antara perikatan dan perjanjian

adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian

memunculkan akibat hukum , yang disebabkan karena timbulnya

hak dan kewajiban, dimana hak merupakan suatu kenikmatan,

sedangkan kewajiban merupakan beban.5

2. Syarat Sahnya Perjanjian

a. Kata Sepakat

Menurut Abdulkadir Muhammad Yang dimaksud

dengan persetujuan kehendak adalah kesepakatan,

antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian yang

4Hasanudin Rahman. 2000LegalDrafting. PTCitraadityaBakti.Bandung.

Hlm.45

Subekti. 1963. Hukum Perjanjian. PT Pembimbing Masa. hlm. 4

11

dibuat. Pokok-pokok perjanjian berupa objek

perjanjian dan syarat-syarat perjanjian. Pesetujuan

kehendak itu sifatnya bebas, artinya betul-betul atas

kemauan sukarela pihak-pihak, tidak ada paksaan

sama sekali dari pihak manapun, tidak ada kehilafan

dan tidak ada penipuan.6

b. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan

Menurut Pasal II BW Setiap manusia telah menjadi

subjek hukum, sejak ia dilahirkan, dan bahkan jika

kepentingannya menghendaki sejak ia masih dalam

kandungan ia telah menjadi subjek hukum, kecuali jika ia

meninggal pada saat dilahirkan dan berhentinya manusia

sebagai subjek hukum, adalah ketika ia meninggal

didunia.7

Subjek hukum dinilai berdasarkan kecakapan dalam

bertindak khususnya didalam perjanjian terapeutik yaitu

dokter atau dokter gigi, perawat, dan pasien. Mengenai

kecakapan membuat perikatan Pasal 1329 KUH Perdata

menyebutkan bahwa setiap orang adalah cakap untuk

membuat perikatan, apabila oleh Undang-undang tidak

dinyatakan tidak cakap. Lebih lanjut

mengenaikecakapanini,Pasal1330KUHPerdatamenyebutk

6Abdulkadir Muhammad. 1982. Hukum Perikatan. Alumni.

Bandung. Hlm 907

Achmad.Ali. 2002.Menguak Tabir Hukum. PT. Toko GunungAgung Tbk.Jakarta .Hlm 24

12

anbahwakriteria orang-orang yang tidak cakap untuk

membuatPerjanjianmenurut undang-undang adalah:

1. Orang yang belum dewasa

2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampunan

3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh

undang-undang telah melarang membuat perjanjian-

perjanjian tertentu.

c. Suatu Hal Tertentu

Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditur dan

kewajiban debitur. Suatu prestasi umumnya terdiri dari

beberapa hal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1234

yang mengatur bahwa:

“Perikatan ditunjukan untuk memberikan sesuatu,

untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”

Veronika Komalawati berpendapat bahwa Dalam

kaitan hubungan dokter dengan pasien prestasi yang

diutamakan adalah melakukan suatu perbuatan, baik

dalam rangka pencegahan (preventiv), penyembuhan

(curatif), pemulihan (rehabilitatif), maupun peningkatan

(Promotif).”8

8Veronika Komalawati.1989.Hukum dan Etika dalam Praktek

dokter.Pustaka Sinar Harapan.Jakarta.Hlm.84

13

d. Suatu Sebab yang Halal

Setiap Perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan

menimbulkan akibat hukum dimana munculnya hak dan

kewajiban yang diatur didalam perjanjian ataupun yang

muncul melalui undang-undang. Dimana para pihak

wajib mengikuti hak dan kewajibanya ini sesuai yang

diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang mengatur

bahwa:

“semua persetujuan yang dibuat sesuai denganundang-undang berlaku sebagai undang-undang bagimereka yang membuatnya.Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selaindengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karenaalasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

3. Azas - Azas Perjanjian

Perjanjian tidak terlepas dari azas-azas yang mengikatnya,

fungsi azas hukum adalah landasan dari terciptanya kepastian

hukum untuk menciptakan tertib hukum. Azas-azas dalam

membuat perjanjian/kontrak wajib untuk dipenuhi apabila para

pihak sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam melakukan

perbuatan-perbuatan hukum. Didalam hukum perjanjian terdapat 5

(lima) azas yang dikenal menurut ilmu hukum perdata, yaitu:

a. Azas Kebebasan Berkontrak

14

Azas kebebasan berkontrak adalah azas yang

dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata

yang mengatur bahwa:

“semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan

undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi

mereka yang membuatnya.”

Azas ini merupakan suatu azas yang memberikan

kebebasan kepada para pihak untuk:

a. Membuat atau tidak membuat perjanjian .

b. Mengadakan perjanjian dengan siapaun.

c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan

persyaratanya

d. Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis

atau lisan

b. Azas Konsensualisme (concensualism)

Azas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal

1320 ayat (1) KUH Perdata. Pada pasal tersebut

ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian

adlah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak.

Azas ini merupakan azas yang menyatakan bahwa

perjanjian pada umunya tidak diadakan secara formal,

melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua

belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara

15

kehendak dan peryataan yang dibuat oleh kedua belah

pihak.

c. Azas kepastian hukum

Azas kepastian hukum atau disebut juga dengan azas

pacta sunt servanda merupakan azas yang berhubungan

dengan akibat perjanjian. Azas pacta sunt servanda

merupakan azas bahwa hakim atau pihak ketiga harus

menghormati subtansi perjanjian/kontrak yang dibuat oleh

para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-

undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhada

subtansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

d. Itikad Baik

Azas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3)

KUH Perdata yang mengatur bahwa:

“ Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Azas dimanaPihak kreditur dan debitur harus

melaksanakan subtansi perjanjian/kontrak berdasarkan

kepercayaan dan keyakinan yang berasal dari kemauan

baik para pihak.

e. Azas Kepribadian (Personality)

Asas kepribadian merupakan asas yang

menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan

dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan

16

perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315

dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata

menegaskan:

“Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan

perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.”

Inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk

mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk

kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUHPerdata

Menegaskan:

“Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang

membuatnya.”

Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang

dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang

membuatnya. Namun demikian, ketentuan itu terdapat

pengecualiannya sebagaimana dalam Pasal 1317 KUH

Perdata yang mengatur bahwa:

“Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentinganpihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untukdiri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain,mengandung suatu syarat semacam itu”.

4. Pengertian Risiko

Menurut Mariam Badrulzaman didalam Hukum Perikatan

istilah risiko mempunyai pengertian khusus, Risiko adalah suatu

17

ajaran tentang siapakah yang harus mengganti rugi apabila debitur

tidak memenuhi prestasi dalam keadaan force majeur.9

Suatu peijanjian dibuat untuk dilaksanakan oleh para pihak,

yang dimaksud dengan pelaksanaan disini adalah, realisasi atau

pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh

pihak-pihak supaya perjanjian itu mencapai tujuannya. Jadi,

tujuan suatu perjanjian tidak dapat dicapai tanpa adanya

pelaksanaan perjanjian oleh para pihak, pelaksanaan isi perjanjian

bisa dilakukan sendiri oleh debitur, dilakukan dengan bantuan

orang lain atau dilakukan oleh pihak ketiga untuk kepentingan dan

atas nama debitur. Hal-hal yang wajib dilaksanakan oleh debitur

dapat dilihat dari beberapa sumber, yaitu : undang-undang sendiri,

akta atau surat perjanjian yang dibuat oleh para pihak dan melihat

tujuan (streking) serta sifat perjanjian yang dibuat.

Dalam pelaksanaan perjanjian, masing-masing pihak

diharapkan berusaha secara sempurna dan sukarela

melaksanakan isi perjanjian. Inti pelaksanaan perjanjian adalah

melaksanakan prestasi. Prestasi dalam perjanjian meliputi

memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat

sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata). Namun demikian adakalanya

salah satu pihak ingkar janji atau wanprestasi. Dalam Hukum

Perdata, seseorang dianggap melakukan wanprestasi apabila :

tidak melakukan prestasi sama sekali, melakukan prestasi yang

9Mariam Badrulzaman. 1983. K.U.H. Perdata Buku III Hukum Perikatan

Dengan Penjelas. Alumni. Hlm 39

18

keliru atau terlambat melakukan prestasi. Setiap wanprestasi yang

menimbulkan kerugian, mewajibkan debitur untuk membayar ganti

rugi (Pasal 1239 KUH Perdata).

Dalam hal terjadi wanprestasi, pihak yang dirugikan dapat

melakukan gugatan dengan kemungkinan tuntutan dengan cara :

peiaksanaan perjanjian meskipun terlambat, penggantian kerugian,

peiaksanaan perjanjian dan penggantian kerugian, dan

pembatalan perjanjian. Selain karena wanprestasi, pelaksanaan

perjanjian juga tidak dapat terwujud karena terjadinya risiko.

Menurut Subekti, risiko berarti kewajiban untuk memikul

kerugian jika ada suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak

yang menimpa benda yang dimaksud dalam

perjanjian10,sedangkan menurut Sri Redjeki Hartono risiko juga

merupakan suatu ketidakpastian di masa yang akan datang tentang

kerugian.11

Mengenai risiko dalam perjanjian, berlaku ketentuan sebagai

berikut : risiko dalam perjanjian sepihak ditanggung oleh kreditur

atau dengan kata lain debitur tidak wajib memenuhi prestasinya

(Pasal 1245 KUH Perdata), sedangkan risiko dalam perjanjian

timbal balik mengakibatkan hapusnya perjanjian.

B. Perjanjian Terapeutik

10Subekti.. Op. Cit. Hlm. 147-148

11Sri Redjeki hartono. Hukum Asuransi dan Perusaliaan Asuransi. P.T.Sinar

Grafika Jakarta

19

Terapeutik dapat diartikan sebagai hubungan hukum antara

dokter dan pasien dalam pelayanan medis secara profesional

didasarkan pada kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan

keterampilan tertentu di bidang kesehatan .

Menurut Hermien Hadiati Koewadji Terapeutik adalah

terjemahan dari therapeutic yang berarti dalam bidang pengobatan, ini

tidak sama dengan therapy atau terapi yang berarti pengobatan12.

Salim, H.S mengatakan persetujuan yang terjadi antara

dokter dan pasien bukan hanya dibidang pengobatan tetapi juga

mencakup bidang diagnostik, preventif, rehabilitatif dan promotif,

persetujuan ini disebut perjanjian terapeutik atau transaksi terapeutik13

Perjanjian Terapeutik disamakan dengan

bentukinspaningsverbitenis karena dalam perjanjian ini dokter hanya

berusaha untuk menyembuhkan pasien dan upaya yang dilakukan

belum tentu berhasil. Hubungan dokter dan pasien dalam transaksi

terapeutik (perjanjian medis) bertumpu pada dua macam hak asasi

yang merupakan hak dasar manusia yaitu:

1. Hak untuk menentukan nasib sendiri (the right to self-

determinations

2. Hak atas dasar informasi (the right to information)14

Hak menentukan nasib sendiri merupakan hak manusiayang

telah ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa atas diri seseorang. Hak

12HermienHadiatiKoeswadji.MakalahSimposiumHukumKedokteran(Medical

Law).Jakarta: BadanPembinaanHukumNasionHermien Hadiati Koeswadji al.Hlm. 14213

SalimHS. 2006.PerkembanganHukumKontrakdiLuarKUHPerdata,Rajawali Press, Jakarta.,Hlm.45

14Hermien Hadiati Koeswadji. Op.cit. Hlm 143

20

atas dasar informasi merupakan hak untuk memperoleh keterangan

yang berhubungan dengan kesehatan. Para pihak yang terlibat dalam

perjanjian/kontrak medis ini adalah dokter dan pasien

Dalam pengertiannya tersebut perjanjian terapeutik dapat

ditarik beberapa unsur, yaitu:

a. Adanya Subjek perjanjian, meliputi pasien dan tenaga

kesehatan/dokter/dokter gigi

b. Adanya objek perjanjian, yaitu upaya maksimal untuk

melakukan penyembuhan terhadap pasien

c. Kewajiban pasien,membaya biaya penyembuhan

Dalam pelaksanaanya perjanjian terapeutik ini harus

didahului oleh adanya persetujuan tindakan tenaga

kesehatan/dokter/dokter gigi terhadap pasien yang disebut Informend

consent. Istilah transaksi atau perjanjian terapeutik memang tidak

dikenal dalam KUH Perdata, akan tetapi unsur yang terkandung

dalam perjanjian terapeutik dapat dikategorikan sebagai suatu

perjanjian sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1319 KUH Perdata

yang menyatakan bahwa:

“Semua persetujuan, baik yang mempunyai nama khusus ,maupun yang tidak dikenak dalam suatu nama tertentu,tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab inidan bab yang lalu”

Perjanjian Terapeutik adalah perikatan yang dilakukan

antara dokter dengan pasien, berupa hubungan hukum yang

melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Berbeda

21

dengan perjanjian pada umumnya, perjanjian terapeutik memiliki sifat

dan ciri-ciri khusus sebagaimana dimuat dalam deklarasi Helsinki

yang penyusunannya berpedoman pada The Nuremberg Code yang

semula disebut persetujuan sukarela , dikemukakan mengenai 4

(empat) syarat sahnya persetujuan yang harus diberikan secara

sukarela, yaitu:15

1. Persetujuan harus diberikan secara sukarela

2. Diberikan oleh yang berwenang dalam hukum

3. Diberitahukan

4. Dipahami.

Persetujuan dalam praktek kedokteran sangat dibutuhkan

untuk melindungi kepentingan pasien. Pada saat pasien melakukan

konsultasi, keempat hal persetujuan tersebut diperlukan karena

bentuk persetujuan pasien hanya dalam bentuk lisan sehingga

kesepakatan yang terjadi merupakan kesepakatan yang lahir

secara abstrak , dan pada saat dokter melakukan terapi maka

persetujuan pasien tersebut beruba menjadi suatu perjanjian yang

konkrit.

2. Akibat Hukum Perjajian Terapeutik

Menurut Hasanudin RahmanPemenuhan hak dan kewajiban

merupakan suatu suatu bentuk akibat dari suatu perjanjian. Hak

dan kewajiban inilah yang kemudian menimbulkan hubungan timbal

15http://www.webcitation.org/query?url=http://www.geocities.com/travbaile

y/Paul_Weindling_The_Origins_of_Informed_Consent_Nuremburg_Code.htm&date=. Waktu akses 2009-10-25+23: 15:42

22

balik antara para pihak, yaitu kewajiban pada pihak

pertamamerupakan hak bagi pihak kedua, begitu pula sebaliknya

kewajiban dari pihak kedua merupakan hak bagi pihak pertama16.

Para pihak dalam perjanjian saling mengikatkan dirinya

untuk melaksanakan suatu maksud dan tujuan. Dengan adanya

tanggung-jawab terhadap apa yang diperjanjikan maka para pihak

diharapkan seteliti mungkin dalam melaksanakan dan membuat

suatu perjajian sehingga tidak saling merugikan, sesuai dengan

Pasal 1339 KUH Perdata yaitu;

“Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegasmengikat didalamnya, melainkan juga segala sesuatu yangmenrut sifat persetujuan dituntut berdasarkan keadilan,kebiasaan, atau undang-undang.”

3. Para pihak dalam perjanjian terapeutik

Dalam perjanjian terapeutik disebutkan bahwa objek

perjanjian terapeutik adalah pelayanan medis atau upaya

penyembuhan.Berdasarkan Permenkes RI No. 585/Men.Kes/pPer/

IX/1989 bahwa pelayanan medis/tindakan medis adalah tindakan

yang dilakukan terhadap pasien yang berupa tindakan

diagnosticatau terapeutik. Dari batasan itu dapat dipahami bahwa:

a. Tindakan medis yang berupa diagnosa dan terapeutik itu

adalah tindakan yang hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis

dalam hal ini meliputi dokter, bidan dan perawat.

b. Tindakan itu dilakukan terhadap pasien

16Hasanudin Rahman.

2000.LegalDrafting.PTCitraadityaBakti.Bandung.Hlm.7

23

Dari penjelasan diatas disimpulkan bahwa tindakan medis

dapat dilakukan sesuai dengan kompetensi dokter, bidan, dan

perawat dimana pasien merupakan seseorang subjek yang ditindak

sesuai peraturan tindakan medis tersebut, berikut penjelasan

mengenai tenaga medis yaitu:

a. Dokter

Dokter, merupakan salah satu tenaga medis

yang dapat diambil sebagai pihak yang melakukan

atau melaksanakan pelayanan kesehatan. Pengertian

dokter dapat dillihat pada ketentuan Pasal 1 angka 2

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang

Praktek Kedokteran, yaitu:

“ Dokter dan Dokter gigi adalah dokter, dokterspesialis, dokter gigi, dan dan dokter gigispesialis lulusan pendidikan kedokteran ataukedokteran gigi baik di dalam maupun diluarnegeri yang diakui oleh Pemerintah RepublikIndonesia sesuai denga peraturan perundang-undangan”.

Dari penjelasan diatas maka dokter merupakan

sebagai pengemban profesi yang mengabdikan diri

dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan

dan keterampilan melalui pendidikan dibidang

kesehatan yang melakukan upaya kesehatan

b. Pasien

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa

Pasien adalah orang sakit yang dirawat oleh dokter

24

dan tenaga kesehatan lainnya ditempat praktek atau

rumah sakit17. Pasien adalah orang yang menjadi

sasaran dalam usaha-usaha penyembuhan yang

dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan lainya .

Sebagai subjek hukum pasien mempunyai hak dan

kewajiban yang harus dipahami baik oleh pasien,

dokter maupun rumah sakit sebagai salah satu tempat

diselenggarakanya profesi kedokteran demi

tercapainya tujuan upaya kesehatan sesuai dengan

ketentuan Undang-UndangNo. 44 Tahun 2009 Pasal

1 angka 1 Tentang Rumah Sakit yaitu:

“Pasien adalah setiap orang yang melakukankonsultasi masalah kesehatannya untukmemperoleh pelayanan kesehatan yangdiperlukan baik secara lansungmaupun tidaklansung di rumah sakit”.

c. Rumah Sakit

Rumah Sakit , dapat diartikan sebagai sarana

pelayanan kesehatan. Selain itu , rumah sakit juga

dapat merupakan suatu tempat bagi tenaga medis

berkumpul atau lokasi dimana berbagai tenaga ahli

atau padat karya dan juga merupakan lembaga padat

moral, padat teknologi dan padat waktu.

17Soerjono Soekanto. 1990. Segi-segi Hukum Hak Dan Kewajiban

Pasien (dalamKerangkaHukumKesehatan).MandarMaju.Jakarta.Hlm.63

25

Rumah sakit merupakan pusat pelayanan medis atau

juga pelayanan kesehatan, sebagaimana sesuai

dengan Undang-Undang Rumah Sakit No. 44 tahun

2009 Pasal 1 angka 1 yaitu:

“Rumah Sakit adalah institusi pelayanankesehatan yang menyelenggarakan pelayanankesehatan perorangan secara paripurna yangmenyediakan pelayanan rawat inap, rawatjalan,dangawat darurat”.

Rumah sakit merupakan pusat pelayanan

medis atau juga pelayanan kesehatan, sebagaimana

menurut A. Azwar untuk terselanggaranya pelayanan

medis yang baik, banyak syarat yang harus dipenuhi,

mencakup 8 (delapan) hal pokok yaitu tersedia

(available), wajar (appropriate), berkesinambungan

(continue), dapat diterima (acceptable), dapat dicapai

(accesible), dapat dijangkau (affordable), efisien

(effecient), dan bermutu (quality).18

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu

upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan

derajat kesehatan baik perseorangan, maupun

kelompok atatu masyarakat secara keseluruhan.

Pelayanan medis merupakan suatu bentuk upaya

yang diberikan oleh tenaga medis dokter/dokter gigi

18A.Azwar. 1994.StandarPelayananMedisMateri

PenerapanStandarPelayanan RumahSakit,MedisdanPengawasanEtik. UjungPandang.Hlm.1

26

dan perawat sesuai yang diatur dalam Pasal 1 angka

1 Undang-undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009

yaitu :

“Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan danatauu serangkaian kegiatan yang dilakukan secaraterpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untukmemelihara dan meningkatkan derajat kesehatanmasyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit,peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, danpemulihan kesehatan oleh pemerintah dan ataumasyarakat”

C. Pengertian Informend Consent

Persetujuan tindakan medik adalah terjemahan yang dipakai

untuk istilah informed consent. Informed dapat diartikan telah

diberitahukan, telah disampaikan atau telah diinformasikan.

Sedangkan consent adalah persetujuan yang diberikan kepada

seseorang untuk berbuat sesuatu. Dengan demikian informed consent

adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien kepada dokter setelah

diberi penjelasan.

Hal ini sesuai dengan pengertian informed consent dalam

Permenkes No. 290/Menkes/Per/III/2008 dan Undang-Undang No. 29

Tahun 1945 serta Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran KKI

tahun 2008, yaitu Informed consent adalah persetujuan tindakan

kedokteran yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatnya

setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan

kedokteran yang akan dilakukan kepada pasien tersebut.

“Jusuf Hanafiah mengemukakan bahwa maksud dari

informed atau memberi penjelasan adalah semua keadaan yang

27

berhubungan dengan penyakit pasien dan tindakan apa yang akan

dilakukan dokter serta hal-hal yang perlu dijelaskan dokter kepada

pasien dan keluarga “19

Informasi yang diberikan adalah informasi yang selengkap-

lengkapnya yaitu informasi yang akurat tentang perlunya tindakan

medis yang bersangkutan dan informasi tentang risiko yang dapat

ditimbulkan.

2. Bentuk Informed Consent

Informed consent merupakan dasar dokter dalam melakukan

penanganan medik terhadap pasien. Dalam sebuah informed

consent terdapat persetujuan yang harus ada, yang didalamnya

memuat tentang persetujuan pasien terhadap tindakan medik

yang akan dilakukan dokter terhadap dirinya. Sedangkan dilihat

dari bentuknya, ada dua bentuk persetujuan tindakan medik atau

informed consent yaitu:

a. Tersirat atau dianggap telah diberikan (Implied Consent)

“Implied consent” adalah persetujuan yang diberikan pasien

secara tersirat, tanpa pernyataan tegas. Isyarat persetujuan ini

ditangkap oleh dokter dari sikap dan tindakan pasien. Umumnya

tindakan dokter yang biasa dilakukan atau sudah diketahui umum.

Implied consent bentuk lain adalah bila pasien dalam keadaan

gawat darurat (emergency) sedang dokter memerlukan tindakan

segera, sementara pasien dalam keadaan tidak bisa memberikan

19Jusuf Hanafiah dan Ari Amir. 1999. Etika kedokteran dan hukum

kesehatan. EGC. Jakarta.Hlm 68

28

persetujuan dan keluarga yang tidak berada ditempat, maka

dokter dapat melakukan tindakan medik ini sesuai dengan

Kepmenkes 290 Tahun 2008 Mengenai Pesetujuan Tindakan

Kedokteran Pasal 4 angka 1 yang mengatur bahwa:

“ Dalam keadaan darurat, untuk menyelamatkan jiwa pasien

dan atau mencegah kecacatan tidak diperlukan persetujuan

tindakan kedokteran”

b. Express Consent (dinyatakan)

“Expressed consent” adalah persetujuan yang dinyatakan

secara lisan atau tertulis bila yang akan dilakukan lebih dari

prosedur pemeriksaan dan tindakan biasa”.20 Ini sesuai dengan

Kepmenkes 290 Tahun 2008 Pesetujuan Tindakan Kedokteran

Pasal 3 Ayat(1) yang mengatur bahwa:

“ Setiap tindakan dokter yang mengandung resiko tinggi harus

memperoleh persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh

yang berhak memberikan persetujuan.”

Dalam expressed consent persetujuan harus ada, persetujuan

dimana didalamnya terdapat informasi sebelum dilakukan

penanganan medis . bentuk dari persetujuan expressed consent

dapat berupa:

a. Dokter dalam melakukan penanganan medik hanya

memerlukan pernyataan lisan saja dalam hal ini terhdap

tindakan yang tidak invasif (tidak mengandung risiko yang

20Ibid.hlm. 70.

29

besar). Segi praktis dan kelancaran penanganan medis

yang dilakukan dokter merupakan alasan dari

penyampaian persetujuan secara lisan. Dokter dituntut

untuk membiasakan diri untuk menulis atau mencatat

persetujuan lisan pasien itu pada rekam medis atau rekam

kesehatan, karena segala kegiatan yang dilakukan oleh

dokter harus dicatat dalam rekam medis termasuk

persetujuan pasien secara lisan.

b. Dokter dalam melakukan penanganan medik harus

mendapat persetujuan secara tertulis dari pihak pasien.

Persetujuan dilakukan secara tertulis dilakukan terhadap

penanganan medik yang mengandung risiko seperti

tindakan pembedahan atau prosedur pemeriksaan dan

pengobatan invasif (mengandung risiko yang besar).

Persetujuan tersebut dalam bentuk formulir-formulir

persetujuan bedah, operasi dan lain-lain yang harus diisi

(umummnya). Dari segi hukum positif, formulir persetujuan

ini sangat penting sebagai bukti tertulis yang dikemukakan

oleh para pihak kepada hakim bila terjadi kasus

malapraktek. Oleh karena itu, pengisian data pada formulir

itu harus tepat dan benar sehingga tidak menjadi masalah

dikemudian hari.

Dalam Pelaksanaan perjanjian medis antara tenaga

kesehatan (dokter, bidan, perawat) dengan pasien dahulu

30

merupakan hubungan yang tidak seimbang, karena pasien

sebagai pihak yang meminta pertolongan benar-benar pasrah

kepada tenaga medis (dokter, bidan, perawat) yang memberi

perawatan. Berdasarkan kemajuan masyarakat dan ilmu

pengetahuan di bidang kesehatan, hubungan yang bersifat tidak

seimbang ini secara perlahan-lahan mengalami perubahan.

Menurut Soerjono Soekanto Perubahan itu terjadi karena:

1) Kepercayaan tidak lagi pada dokter secara pribadi, akantetapi kepada ilmu kedokteran;

2) Adanya kecendrungan untuk menyatakan bahwakesehatan itu bukan lagi merupakan keadaaan tanpapenyakit, akan tetapi berarti kesejahteraan fisik, mentaldan sosial;

3) Semakin banyaknya peraturan yang memberikanperlindungan hukum kepada pasien21

3. Prosedur Penerapan Informed Consent

Pasien memiliki kedudukan yang sama dengan tenaga medis,

sehingga sebelum upaya penyembuhan dilakukan, tenaga

medisharus melaksanakan informe consent sebagai bentuk

perwujudan hak atas persetujuan dan hak atas informasi

pasiennya.

Penerapan ketentuan informed consent sangat penting

mengingat consent atau persetujuan yang terjadi hanya pada

saat sebelum terjadinya penanganan medik. Bila penanganan

medik sudah dilakukan dan consent belum diberikan maka hal

21SoerjonoSoekanto. 1987. Kontrak Terapeutik Antara Pasiendengan

Tenaga Medis.MediaHospital.Jakarta.Hlm.31

31

tersebut tentu secara otomatis sudah melanggar informed consent

dan hak pasien.

Dalam melaksanakan informed consent seorang dokter harus

mengikuti standar profesi medis, maksudnya setiap tindakan yang

akan dilakukan harus sesuai dengan prosedur medis yang

ditetapkan oleh ikatan profesi dan perundang-undangan yang

berlaku. Dalam informed consentterdapat prosedur standar medis

sebagai berikut:

1) Memperkenalkan diri sebagai petugas yang akan menolong

pasien

2) Menjelaskan tentang diagnosis dan penanganan kala II

3) Menjelaskan setiap tindakan medis mempunyai risiko baik

yang telah diduga sebelumnya atau tidak.

4) Memastikan bahwa pasien dan keluarganya telah mengerti

semua aspek diatas.

5) Memberi kesempatan kepada pasien dan keluarganya

untuk mendapatkan penjelasan ulang apabila ragu atau

belum mengerti.

6) Setelah pasien dan keluarganya mengerti memberikan

persetujuan untuk melakukan tindakan ini, memintakan

pesetujuan secara tertulis dengan mengisi dan

menandatangani formulir yang disediakan.

7) Memasukan lembar persetujuan tindakan medis yang telah

diisi dan ditanda tangani kedalam catatan medik pasien.

32

Ini sesuai dengan Kepmenkes 290 Tahun 2008 Pasal 7 ayat

(3) tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran yang menatur

bahwa:

“Penjelasan tentang tindakan kedokteran sebagaimanadimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup

a. Diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran;b. Tujuan tindakan kedokteran yang dilakukanc. Alternatif tindakan lain, dan risikonya;d. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dane. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukanf. Perkiraan pembiayaan.

D. Rekam Medis

Rekam medis merupakan catatan/tulisan-tulisan yang

dibuat oleh dokter atau dokter gigi mengenai tindakan-tindakan

yang dilakukan kepada pasien dalam rangka pelayanan

kesehatan. Sedangkan dokumen adalah catatan dokter, dokter

gigi, dan / atau tenaga kesehatan tertentu, laporan hasil

pemeriksaan penunjang, catatan observasi dan pengobatan

harian dan semua rekaman, baik berupa foto radiologi, gambar

pencitraan (imaging), dan rekaman elektro diagnostik. Penjelasan

tersebut sesuai dengan Permenkes No. 269 Tahun 2008 Pasal 1

Ayat(1), (6), dan (7)tentang Rekam Medis yang mengatur bahwa:

1) “Rekam Medis adalah berkas yang berisikan catandan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan,pengobatan, tindakan dan pelayanan lainyang telahdiberikan kepada pasien.”

6) Catatan adalah tulisan yang dibuat oleh dokter ataudokter gigi tentang segala tindakan yang dilakukankepada pasien dalam rangka pemberian pelayanankesehatan

7) Dokumen adalah catatan dokter, dokter gigi, dan/atautenaga kesehatan tertentu, laporan hasil pemeriksaan

33

penunjang, catan observasi dan pengobatan hariandan semua rekaman baik, baik berupa foto radiologi,gambar pencitraan (imaging), dan rekaman elektrodiagnostik.

Rekam medis harus dibuat secara tertulis, lengkap dan jelas

serta dalam bentuk informasi elektronik. Rekam medis terdiri dari

catatan-catatan yang dianggap penting dan berhubungan

langsung dengan data serta informasi yang dibutuhkan oleh

dokter atau dokter gigi dalam menentukan keputusan baik berupa

pengobatan, penanganan, ataupun tindakan medis lainnya.

Pembuatan rekam medis dilaksanakan melalui pencatatan

dan pedokumentasian hasil pemeriksaan, pengobatan, tindakan,

dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Setiap

pencatatan pada rekam medis harus dibubuhi nama, waktu dan

tanda tangan dokter, dokter gigi atau tenaga kesehatan tertentu

yang memberikan pelayanan kesehatan secara langsung. Bila

terjadi kesalahan dalam melakukan pencatan dalam rekam medis

dapat dilakukan pembetulan dengan cara pencoretan tanpa

menghilangkan catatan yang dibetulkan dan dibubuhi paraf dokter,

dokter gigi atau tenaga kesehatan tertentu yang bersangkutan ini

sesuai dengan Permenkes No 269 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 5 dan

6 Tentang Rekam Medis

a. Penyimpanan dan Kerahasiaan Rekam Medis

Masa simpan rekam medis disarana rumah sakit adalah

selama 5 (lima)terhitung sejak tanggal terakhir pasien

mendapat perawatan, kecuali ringkasan pulang dan

34

persetujuan tindakan selama 10 (sepuluh) tahun. Sedangkan

masa simpan disarana kesehatan selain rumah sakit adalah 2

(dua) tahun. Setelah Batas waktu tersebut, maka rekam medis

dapat dimusnahkan dengan mengikuti aturan yang telah

ditentukan untuk pemusnahan dokumen. Ketentuan mengenai

penyimpanan rekam medis dituangkan dalam Permenkes No

269 Tahun 2008 Pasal 8 Ayat(1) sampai dengan (4) Tentang

Rekam Medis yang mengatur bahwa:

1) Rekam medis pasien rawat inap dirumah sakit wajibdisimpan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 5 (lima)tahun terhitung sejak tanggal terakhir pasien berobat ataudipulangkan.

2) Setelah batas waktu 5 (lima) tahun sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilampaui, rekam media dapatdimusnahkan, kecuali ringkasan pulang dan persetujuantindakan medik.

3) Ringkasan pulang dan persetujuan tindakanmediksebagaimana dimaksud pada ayat (2) harusdisimpan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitungdari tanggal dibuatnya ringkasan tersebut.

4) Penyimpanan rekam medis dan ringkasan pulangsebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (3)dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh pimpinansarana pelayanan kesehatan.

Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat pemeriksaan

dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaanya

oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, petugas

pengelola dan 2 pimpinan sarana pelayanan kesehatan.

Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat

pemeriksaan dan riwayat pengobatan dapat dibuka dalam hal:

1. Untuk kepentingan kesehatan pasien

35

2. Memenuhi permintaan aparatur penegak hukum

dalam rangka penegakan hukum atas perintah

pengadilan;

3. Permintaan dan /atau persetujuan pasien sendiri;

4. Permintaan institusi/lembaga berdasarkan ketentuan

perundang-undangan;dan

5. Untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan audit

medis, sepajang tidak menyebutkan identitas pasien.

Permintaan rekam medis untuk tujuan tersebut diatas harus

dilakukan secara tertulis kepada pimpinan sarana pelayanan

kesehatan.

Berkas rekam medis merupakan milik sarana pelayanan

kesehatan sedangkan isi rekam medis milik pasien. Apabila

pasien meminta isi rekam medis maka dapat diberikan dalam

bentuk ringkasan rekam medis. Ringkasan rekam medis dapat

diberikan, dicatat atau dicopy oleh pasien atau orang yang

diberi kuasa atas persetujuan tertulis pasien atau keluarga

pasien yang berhak untuk itu.

2. Kegunaan Rekam Medis

Rekam Medis mempunyai 2 (dua) bagian yang perlu

diperhatikan yaitu, bagian pertama adalah tentang kondisi

kesehatan dan penyakit pasien yang bersangkutan yang sering

disebut patient record, dan bagian kedua mengenai manajemen

berupa pertanggung jawaban keuangan serta lingkungan

36

administratif pasien yang bersangkutan. Tujuan Rekam Medis

adalah untuk menunjang tercapainya tertib administrasi dalam

rangka upaya peningkatan pelayanan kesehatan. Tanpa

didukung suatu sistem pengelolaan rekam medis yang baik dan

benar, maka tertib administrasi tidak akan berhasil22.

Rekam medis merupakan salah satu sumber data penting

yang nantinya akan diolah menjadi informasi yang mempunyai

kegunaan secara umum yaitu:23

a. Sebagai alat komunikasi antara dokter dengan tenagakesehatan lainnya yang ikut ambil bagian dalammemberikan pelayanan kesehatan;

b. Sebagai dasar merencanakan pengobatan/perawatanyang diberikan kepada pasien ;

c. Sebagai bukti tertulis atas segala tindakan pelayanan,perkembangan penyakit dan pengobatan selama pasienberkunjung/dirawat di Rumah Sakit;

d. Sebagai bahan yang berguna untuk dianalisa, penelitiandan evaluasi terhadap program pelayanan serta kualitaspelayanan;

e. Melindungi kepentingan hukum bagi pasien, saranakesehtan maupun tenaga kesehatan yang terlibat

f. Menyediakan data dan informasi yang diperlukan untukkeperluan pengembangan program pendidikan danpenelitian;

g. Sebagai dasar didalam perhitungan biaya pembayaranpelayanan kesehatan;

h. Menjadi sumber ingatan yang harus didokumentasikanserta bahan pertanggujawaban laporan.

22Sharon Gondodiputro. 2007.Skripsi Rekam Medis dan Sistem

Informasi Kesehatan di Pelayanan Kesehatan Primer (Puskesmas).UniversitasPadjajaran Bandung. Hlm 2

23Ibid. hlm.3

37

E. Hak Dan Kewajiban Dokter dan Pasien

1. Profesi Dokter dalam Perjanjian Terapeutik

Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter,

merupakan suatu profesi. Menurut Soerjono Soekanto ciri-ciri

pokok suatu profesi antara lain:

a) Warga masyarakat yang memerlukan bantuan atas jasa

profesional dan memintanya, biasanya berada dalam posisi

tergantung yang bersangkutan meminta bantuan

berdasarkan tujuan tertentu dalam fikirannya, misalnya agar

penyakitnya sembuh.

b) Hubungan antara warga masyarakat yang memerlukan

bantuan profesional dengan pihak yang memberikan jasa

profesional dengan pihak yang memberikan jasa profesional

dengan pihak yang memberikam jasa profesional didasarkan

pada kepercayaan. Artinya pihak pertama bersedia

memberikan segala informasi yang diperlukan oleh pihak

kedua, hal mana biasanya tidak dilakukan kepada pihak

lain.

c) Secara umum, apabila warga masyarakat meminta bantuan

jasa profesional atas dasar kepercayaan,tidak dapat menilai

kegiatan atau keterampilan profesional yang diterimanya.

d) Seseorang yang melaksanakan pekerjaan profesional yang

didasarkan pada kepercayaan hampir selalu berada pada

38

posisi mandiri walaupun yang bersangkutan bekerja pada

pihak lain. Walaupun ada taraf otonomi profesional tertentu,

akan tetapi atasan mempunyai wewenang untuk dalam

hal-hal tertentu memberikan petunjuk-petunjuk yang

bersifat korektif.

e) Sifat pekerjaan profesional mengakibatkan bahwa suatu

hasil yang pasti tidak selal dapat dijamin hanya ada

kewajiaban untuk melakukan pekerjaan sebaik-baiknya.

Akan tetapi pembuktian bahwa pekerjaan telah dilakukan

sebaik-baiknya tidak selalu dapat dibuktikan dengan

mudah.

f) Dokter sebagai profesi, merupakan orang yang memiliki

keahlian keilmuan dalam bidang kedokteran yang secara

mandiri mampu memenuhi kebutuhan anggota masyarakat

yang memerlukan pelayanannya. Dokter sendiri yang

memutuskan apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan

tindakan profesionalnya, dan secara pribadi bertanggung

jawab atas mutu pelayanan yang diberikannya. Jadi

hubungan yang terjadi antara pengemban profesi dengan

anggota masyarakat adalah hubungan yang sifatnya

pesonal, yaitu hubungan antara subjek pendukung hak yang

secara formal yuridis mempunyai kedudukan yang sama,

atau dengan kata lain hubungan dokter dengan pasien

39

merupakan hubunngan personal yang bersifat

horizontal.24

Surarjo Darsono Menghimpun dan mengemukakan bahwa

hak dan kewajiban dokter menurut hukum dan kepustakaan,

meliputi:25

Hak dokter :

a) Mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan

tugas sesuai dengan profesinya.

b) Bekerja menurut standar profesi, berdasarkan hak

otonomi dan keyakinan menurut Etik Kedokteran.

c) Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan profesi, etik kedokteran

dan hati nuraninya.

d) Menghentikan jasa profesionalnya kepada pasien

apabila hubungan dengan pasien sudah berkembang

begitu buruk sehingga kerjasama yang baik tidak

mungkin diteruskan lagi, kecuali pasien dalam keadaan

gawat darurat dan setelah menyerahkan pasien kepada

dokter lain.

e) Hak atas privacy

24Soerjono Soekanto, Aspek Hukum Kesehatan (Suatu Kumpulan

Catatan),Jakarta, 1989, h.166-16725

SurarjoDarsono.HakdanKcwajibanPasien,DokterdanRumahSakit,(Semarang:Makalah Seminar Hukum Kesehatan Konflik Antara Pasien, Dokter dan RumahSakit, FakultasHukum UnikaSoegijapranata,PERHUKI Cabang Semarang,don PERSIWilayah JawaTengah ,hal.3-5

40

f) Menuntut apabila nama baiknya dicemarkan oleh pasien

dengan ucapan atau tindakan yang mrlecahkan atau

memalukan.

g) Mendapat informasi lengkap dari pasien atau keluarga

yang dirawatnya.

h) Mendapat informasi atau pemberitahuan pertam

dalam menghadapi pasien yang tidak puas terhadap

pelayanannya.

i) Diperlakukan adil dan jujur, baik oleh rumah sakit

maupun pasien.

j) Mendapat imbalan jasa atas profesi yang diberikannya

berdasar perjanjian atau ketentuan/peraturan yang

berlaku dirumah sakit tertentu.

k) Menolak pasien yang tidak gawat darurat dan datang di

luar jam bicara / jam dinas rutin / jam dinas jaga dan

di luar daerah rayon atau dari spesialis lain yang

tersedia dengan mudah. Dokter tidak berkewajiban

menerima pasien untuk pengobatan dan boleh menolak

setiap orang untuk menjadi pasiennya dengan alasan

apapun maupun tanpa alasan sekalipun, kecuali pasien

dalam keadaan gawat darurat.

l) Meminta konsultasi kepada dokter lain yang lebih ahli,

setelah mendapat persetujuan dari pasien. Jika paien

dalam keadaan gawat darurat, tidak sadar dan tidak

41

ada keluarga terdekat yang dapat dihubungi, maka

persetujuan tersebut tidak diperlukan.

m) Hak undur diri dalam kewajibannya memberikan

keterangan yang sekiranya merugikan pasiennya dan

tidak merugikan orang lain atau kepentingan umum.

Kewajiban dokter :

a) Mematuhi peraturan rumah sakit sesuai dengan

hubungan hukum antara dokter dan rumah sakit.

b) Memberikan pelayanan medis sesuai dengan

standar profesi dan menghormati hak-hak pasien.

c) Merujuk pasien ke dokter lain atau ruamh sakit yang

mempunyai keahlian dan kemampuan yang lebih baik,

apabila dokter yang bersangkutan tidak mampu

melakukan sesuatu pemeriksaan atau pengobatan.

d) Memberi kesempatan kepada pasien agar senantiasa

dapat berhubungan dengan keluarganya dan

menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya.

e) Merahasiakan segala sesuatu yang di ketahuinya

tentang seorang penderita, bahkan juga setelah

penderita tersebut meninggal dunia.

f) Melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas

kemanusiaan kecuali bila dokter tersebut yakin ada

orang lain yang bersedia dan mampu memberikannya.

42

g) Memberikan informasi yang adekuat tentang perlunya

tindakan medik yang akan dilakukan, serta resiko yang

dapat ditimbulkannya.

h) Membuat rekam medis yang baik secara

berkesimbungan berkaitan dengan keadaan pasien

i) menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti

perkembangan ilmu kedokteran/kedokteran gigi.

j) Memenuhi hal-hal yang telah disepakati dalam

perjanjian yang telah dibuatnya.

k) Mengadakan perjanjian tertulis dengan pihak rumah

sakit.

l) Bekerjasama dengan profesidan pihak lain yang

terkait secara timbal balik dalam memberikan pelayanan

kepada pasien.

Kewajiban dokter yang terdiri dari kewajiban umum,

kewajiban terhadap pasien, kewajiban terhadap teman sejawat

dan kewajiban terhadap diri sendiri dibahas dalam Bab 3

KODEKI, yaitu :

Kewajiban umum dokter (Pasal 1 sampai dengan Pasal 9

KODEKI), meliputi:

a) Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati dan

mengamalkan Sumpah Dokter.

b) Setiap dokter harus senantiasa melakukan profesinya

menurut ukuran yang tertinggi.

43

c) Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya seorang

dokter tidak boleh dipengaruhi oleh pertimbangan

keuntungan pribadi.

d) Setiap perbuatan atau nasehat yang mungkin

melemahkan daya tahan mahkluk insani, baik

jasmani maupun rohani hanya diberikan untuk

kepentingan penderita.

e) Setiap dokter harus senantiasa berhati-hati dalam

mengumumkan dan menerapkan setiap penemuan

teknik atau pengobatan baru yang belum diuji

kebenarannya.

f) Seorang dokter dalam melakukan pekerjaannya harus

mengutamakan kepentingan masyarakat dan

memperhatikan semua aspek pelayanan kesehatan

yang menyeluruh serta berusaha menjadi pendidik dan

pengabdi masyarakat.

g) Setiap dokter dalam bekerja sama dengan para pejabat

di bidang kesehatan dan bidang lainnya serta

masyarakat harus memelihara saling pengertian sebaik-

baiknya.

Kewajiban dokter terhadap pasien (pasal 10 sampai dengan

pasal 14 KODEKI):

a) Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan

kewajibannya melindungi hidup mahkluk insani.

44

b) Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan

menggunakan segala ilmu dan keterampilannya untuk

kepentingan penderita.

c) Setiap dokter harus memberikan kesempatan kepada

penderita agar senantiasa dapat berhubungan dengan

keluarga dan penasehatnya dalam beribadat dan atau

dalam masalah lainnya.

d) Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang

diketahuinya tentang seorang penderita, bahkan juga

setelah penderita itu meninggal dunia.

e) Setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat

sebagai suatu tugas perikemanusiaan, kecuali bila ia

yakin ada orang lain bersedia dan mampu

memberikannya.

Kewajiban dokter terhadap teman sejawatnya (pasal 15 sampai

dengan pasal 16

KODEKI). Meliputi :

a) Setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya

sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan.

b) Setiap dokter tidak boleh mengambil alih penderita dari

teman sejawatnya, tanpa persetujuannya.

Kewajiban dokter terhadap diri sendiri (pasal 17 sampai

dengan pasal 18

KODEKI), adalah :

45

Setiap dokter harus memelihara kesehatannya supaya dapat

bekerja dengan baik.

a) Setiap dokter hendaklah senanisa mengikuti

perkembangan ilmu pengetahuan dan tetap seti kepada

citaita luhur..

Penutup (pasal 19 KODEKI):

Setiap dokter harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk

menghayati dan mengamalkan KODEKI dalam pekerjaanya

sehari-hari.

Kewajiban Pasien

2. Hak dan Kewajiban Pasien

Hubungan dari dua pihak, maka hak pihak yang satu akan

diimbangi oleh kewajiban pihak yang lain, demikian pula

sebaliknya. Selain hak-hak pasien yang dilindungi, pasien juga

mempunyai kewajiban-kewajiban yang atasnya dibebankan

kepada pasien karena ia merupakan subjek hukum.

Soekanto merumuskan kewajiban-kewajiban pasien

menurut hukum sebagai berikut:26

a) Kewajiban memberikan informasi kepada tenaga

kesehatan, sehingga tenaga kesehatan dan ahli

mempunyai bahan yang cukup untuk mengambil

keputusan. Hal ini juga sangat penting, agar tenaga

26ChrisdionoM.Achdiat.Pernik-PernikHukumKedokteranMelindungi Pasien

DanDokter,WidyaMedika,Jakarta,1996h.7-9

46

kesehatan tidak melakukan kesalahan. Landasannya

adalah bahwahubungan antara tenaga kesehatan dengan

pasien merupakan hubungan hukum yang didasarkan

pada kepercayaan, sehingga sampai batas-batas tertentu

dituntut adanya suatu keterbukaan.

b) Kewajiban untuk melaksanakan nasihat-nasihat yang

diberikan tenaga kesehatan dalam rangka perawatan.

Kalau pasien meragukan manfaat nasihat itu, yang

bersangkutan mempunyai hak untuk meminta penjelasan

yang lebih mendalam.

c) Kewajiban menghormati kerahasiaan diri dan kewajiban

tenaga kesehatan untuk menyimpan rahasia

kedokteran, serta kesendiriannya ("privacy").

d) Kewajiban untuk memberikan imbalan terhadap jasa-jasa

profesional yang telah diberikan oleh tenaga kesehatan.

e) Kewajiban untuk memberi ganti rugi, apabila

tindakan-tindakan pasien merugikan tenaga kesehatan.

Kewajiban untuk berterus terang apabila timbul

masalah (dalam hubungan dengan tenaga kesehatan

dan rumah sakit, baik yang langsung maupun tidak

langsung).

Dalam hubungan Dokter dengan pasien, pasien memiliki hak-

haknya yang harus dihormati oleh dokter. Ini dikarenakan posisi

dokter yang lebih dominan karena keahlian dan pengetahuannya

47

dibandingakn dengan posisi pasien yang awam dalam bidang

kedokteran

a) Hakatasinformasimedik

Dalamhalinipasien berhakmengetahui

segalasesuatuyangberkaitan dengakeadaan penyakit, yakni

tentang diagnosis,tindakmedis yang dilakukan, resiko dari

dilakukan atau tidak dilakukannya tindak medik tersebut.

Informasi medik yang berhak

diketahuiolehpasien,termasukpulaidentitasdokteryangmerawat

sertaaturan-aturanyangberlakudirumahsakittempat

iadirawat(misalnya

tentangtarifdancarapembayaranpadarumahsakittersebut).Dokt

er

dapatmenahaninformasimedik,apabilahaltersebutakanmelem

ahkan dayatahanpasien.

b) Hak memberikan persetujuan tindak medik

Persetujuan tindak medik (atau yang lebih dikenal

sebagai informed consent) merupakan hal yang sangat prinsip

dalam profesi kedokteran, bila ditinjau dari sudut hukum perdata

maupun pidana

c) Hak untuk memilih dokter atau rumah sakit.

Walaupun pada dasarnya dianggap semua dokter

memiliki kemampuan yang sama untuk melakukan tindak medik

dalam bidangnya, namun pasien tetap berhak memilih dokter

48

atau rumahsakit yang dikehendakinya. Hal ini dapat

dilaksanakan oieh pasien tentu saja dengan pelbagai

konsekuensi yang harus ditanggungnya, misalnya masalah

biaya.

d) Hak atas rahasia medik

Rumusan rahasia medik seperti yang tercantum dalam

beberapa literatur ialah:

1) Segala sesuatu yang disampaikan oleh pasien (secara

sadar atau tidak sadar) kepada dokter.

2) Segala sesuatu yang diketahui oleh dokter sewaktu

mengobati dan merawat pasien.

3) Etika kedokteran menyatakan bahwa rahasia ini harus

dihormati oleh dokter, bahkan setelah pasien itu

meninggal.

e) Hak untuk menolak pengobatan atau perawatan serta tindakan

medik.

Beberapa penulis menyebut hak ini sebagai hak untuk

memutuskan hubungan dokter-pasien dan hal ini memberikan

keleluasaan kepada pasien untuk memperoleh alternatif tindak

medik yang lain. Hak ini merupakan perwujudan pasien untuk

menentukan nasibnya sendiri (The Right of Self-determination).

Dengan demikian dokter atau rumah sakit tidak boleh memaksa

pasien untuk menerima suatu tindak medik tertentu, melainkan

dokter harus menjelaskan resiko atau kemungkinan yang terjadi

49

bila tindak medik itu tidak dilakukan. Bila setelah menerima

penjelasan pasien tetap menolak,maka pasien harus

menandatangani penolakannya itu.

f) Hak atas second opinion.

Dalam usaha mendapatkan "second opinion" dari

dokter lain, maka dokter pertama tidak perlu tersinggung,

demikian pula dengan keputusan pasien setelah mendapatkan

"second opinion". Tentu saja akibat yang timbul dari perbuatan

pasien itu merupakan konsekuensi pasien itu sendiri.

g) Hak untuk mengetahui isi rekam medik.

Secara umum telah diketahui bahwa pasien adalah

pemilik isi rekam medik, tetapi dokter atau rumah sakit

adalah pemilik berkas rekam medik serta bertanggungjawab

sepenuhnya atas rekam medik tersebut. Apabila pasien

menghendaki keluarga atau pengacaranya untuk mengetahui isi

rekam tersebut, maka pasien harus membuat ijin tertulis atau

surat kuasa untuk itu.

Hak memperoleh informasi atau penjelasan medis

merupakan hak pasien yang paling utama. Penekanan

pemberian informasi ini berkaitan dengan persetujuan tindakan

medis (informed consent) yang akan menjadi dasar

penanganan medis sebagai upaya penyembuhan. Dalam

memberikan informasi kepada pasien, haruslah memperhatikan

informasi apa yang akan disampaikan, karena hal tersebut

50

akan sangat bergantung pada kondisi psikis dan mental

daripada pasien. Namun pada umumnya dapat dipedomani hal-

hal seperti :

1) Informasi yang diberikan harus menggunakan bahasa yang

dimengerti oleh pasien

2) pasien harus dapat memperoleh informasi tentang

penyakitnya, tindakan yang akan diambil, kemungkinan-

kemungkinan dan resiko yang akan ditimbulkan.

3) untuk anak-anak atau pasien penyakit jiwa , informasi

diberikan kepada orang tua atau walinya. 27

F. Malpraktik

Menurut Purwanto Malprakrik atau malpractice berasal dari

kata “mal” yang berarti buruk dan “practice” yang berarti suatu

tindakan atau praktik, dengan demikian malapraktik adalah suatu

tindakan medis yang buruk yang dilakukan dokter dalam

hubungannya dengan pasien28.

Menurut Black’s Law Dctionary Malapraktik yaitu:

1. Professional misconduct or unreasonable lack of skill2. Failure of one rendering professional service to exercise

that degree of skill3. Learning commonly applied under all circumtances in the

community by average prudent reputable member of theprofession with the result of injury, loss or damage to therecipent of those service ot to those entitled to rely uponthem.29

27Ibid

28Purwanto.2008.Mal Praktik dalam bidang

medis.www.Purwanto78.wordpress.blogspot. waktu akses 4-3-2011.29

Sampurna.Budi. Mendidik masyarakat dengan pemberitaan yangakurat.http://www.freewebs.com/pemberitaanmalpraktek. Waktu akses 3-4-2011. 14.30

51

Selain itu definisi malpraktik menurut world medical

association tahun 1992 adalah;

“medical malpractice involves the physician's failure toconform to the standard of care for treatment of the patient'scondition, or lack of skill, or negligence in providing care to thepatient, which is the direct cause of an injury to the patient."30

Dari pengertian diatas maka malapraktik dapat terjadi

karena tindakan yang disengaja (Intentional) seperti pada

missconduct tertentu, tindakan kelalaian, ataupun bentuk

kompetensi/keahlian.

Professional misconduct yang merupakan kesengajaan

dapat dilakukan dalam bentuk pelanggaran ketentuan etik,

ketentuan disiplin profesi, hukum administratif, serta hukum

pidana dan perdata, seperti melakukan kesengajaan yang

merugikan pasien, fraud, "penahanan" pasien, pelanggaran wajib

simpan rahasia kedokteran, aborsi ilegal, euthanasia,

penyerangan seksual, misrepresentasi atau fraud, keterangan

palsu, menggunakan iptekdok yang belum diterima, berpraktek

tanpa Surat Izin Praktek (SIP), berpraktek di luar

kompetensinya. Kesengajaan tersebut tidak harus berupa sengaja

mengakibatkan hasil buruk bagi pasien, namun yang penting lebih

ke arah deliberate violation (berkaitan dengan motivasi) ketimbang

hanya berupa error (berkaitan dengan informasi).

30WMA. Statement on Medical Malpractice. Sept 1992.adopted by the 4th World

Medical Assembly. Marbella.Spain.

52

Kelalaian dapat terjadi dalam 3 bentuk, yaitu:31

1. malfeasance berarti melakukan tindakan yang melanggarhukum atau tidak tepat/layak (unlawful atau improper),misalnya melakukan tindakan medis tanpa indikasi yangmemadai (pilihan tindakan medis tersebut sudah improper)

2. Misfeasance berarti melakukan pilihan tindakan medis yangtepat tetapi dilaksanakan dengan tidak tepat (improperperformance), yaitu misalnya melakukan tindakan medisdengan menyalahi prosedur

3. Nonfeasance adalah tidak melakukan tindakan medis yangmerupakan kewajiban baginya.

Kelalaian medik adalah salah satu bentuk dari malapraktik

medis, sekaligus merupakan bentuk malpraktik medis yang paling

sering terjadi. Pada dasarnya kelalaian terjadi apabila seseorang

dengan tidak sengaja, melakukan sesuatu (komisi) yang

seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu (omisi)

yang seharusnya dilakukan oleh orang lain yang memiliki

kualifikasi yang sama pada suatu keadaan dan situasi yang sama.

Perlu diingat bahwa pada umumnya kelalaian yang dilakukan

bukanlah merupakan perbuatan yang dapat dihukum, kecuali

apabila dilakukan oleh orang yang seharusnya (berdasarkan sifat

profesinya) bertindak hati-hati, dan telah mengakibatkan kerugian

atau cedera bagi orang lain.

31www.freewebs.com/malpratek/malpraktikkedokteran.htm. Malpraktik

Kedokteran. waktu akses 5-3-2011. 14.34 wit.

53

BAB IIII

METODE PENELITIAN

A. LokasiPenelitian

Penelitianini dilaksanakan di Makassar. Dari sejumlah rumah

sakit yang ada di kota Makassar, maka penulis hanya akan memilih

dua rumah sakit yaitu rumah sakit pemerintah Wahidin

Sudirohusodo dan rumah sakit swasta Grestelina

Dasar pertimbangan penulis karena pada rumah sakit tersebut

banyak terdapat hubungan antara dokter dan pasien yang berkaitan

langsung dengan perjanjian terapeutik di banding daerah lain,

karenaitupenelitimencobamenelitimasalahhukum yang ada di

lokasipenelitianberkenaandenganPerjanjianTerapeutikSebagaiDasar

BagiDokterDalammelakukanPenangananMedis.

B. JenisdanSumber Data

Jenis data adalah data perimer dan data sekunder.

1. Data primer diperoleh dari pada responden kalangan dokter

dan kalangan pasien dan atau keluarganyayaitu data yang

diperolehdarihasilwawancaralangsung, serta hasil

pengamatan langsung yaitu penangan medis yang dilakukan

oleh dokterkepada pasien ditempat penelitian

54

2. Data Sekunder merupakan data yang sah berasal dari rumah

sakit yaitu :

a. Jumlah dokter yang melakukan praktek di rumah sakit

(keseluruan spesialis dan umum)

b. Contoh dan isi rekam medis (cukup keterangan mengenai

isi rekam medis dan penjelasannya)

c. Bahan bacaan baik dalam bentuk literatur serta karya

ilmiah yang berkaitan dengan penelitiandan rumusan

masalah yang diangkat.

C. TeknikPengumpulan Data

Teknik pengumpulan datadilakukan sebagai berikut:

1. Studi lapangan, dengan cara peneliti langsung mendatangi

tempat penelitian dan melakukan langkah-langkah

a. Wawancara langsung dengan responden

Data ini didapatkan melalui Hasil wawancara yang

diambil dari 10 koresponden pasien dan10

Koresponden dokter/dokter gigi Rumah Sakit Dokter

Wahidin Sudirohusodo dan rumah sakit Grestlina yang

terbagi dokter bedah, endokrin, umum dan ppds

(program pendidikan dokter spesialis)

55

2. Studi Pustaka, dalam hal ini peneliti aktif mengidentifikasi data

sekunder dalam berbagai bahan bacaan:

a. Karya ilmiah dalam bentuk skripsi,makalah, dan

majalah

b. Peraturan perundang-undangan dan dokumentasi

c. Buku literatur.

D. Analisis Data

Data primerdan data sekunder yang telah terkumpul,

kemudiandiolahdandianalisis. Data

dideskripsikansecarakualitatifyaitudenganmenggambarkanapa yang

telahdinyatakanoleh responden

secaralisanatautertulismaupunperilaku yang nyata,

kemudianpadaakhirnyaditariksuatukesimpulan yang

meliputikeseluruhanhasilpembahasanatauanalisa data yang

telahdilakukan.

88

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hubungan Terapeutik yang terjadi antara dokter dan pasien saat

ini berlangsung dengan baik dimana dokter rumah sakit Wahidin

Sudirohusodo dan Grestelina telah mengerti dengan jelas untuk

memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pasien baik dari

tahapan anamnesis, diagnosis, hingga prgnosis yang semuanya

dicatat dalam rekam medis. Pasien telah memiliki kemampuan

untuk menyampaikan keluhan penyakitnya, tetapi pasien memiliki

kecendrungan untuk bersifat pasrah sehingga nasehat yang

berasal dari dokter tidak dilakukan.

2. Dokter rumah sakit Wahidin Sudirohusodo dan Grestelina telah

melakukan tanggungjawabnya dalam merawat pasien dengan

selalu melakukan pemeriksaan rutin bagi pasien rawat inap dan

besikap sopan serta menghargai batas dari kompetensinya sesuai

dengan sumpah dokter yang diucapkannya. Pasien telah

menghargai doter dengan berusaha untuk memberikan informasi

secara jujur dimana fungsinya untuk menciptakan kepercaayaan

antara dokter dan pasien.

89

3. Dokter rumah sakit Wahidin Sudirohusodo dan Grestelina telah

melakukan pelayanan medis berupa penyuluhan terhadap pasien

dalam memilih obat yang sesuai dengan kondisi keuanganya serta

penanganan cepat bagi pasien gawat darurat ini sesuai dengan

SOP (Standar Operating Procedure). SOP (Standar Operating

Procedure juga mengatur mengenai setiap dokter yang ingin

berpraktek dirumah sakit Wahidin Sudirohusodo dan Grestelina

harus memilki STR ( Surat tanda Registrasi) dan SIP ( Surat Izin

Praktek) melalui ketentuan yang dibuat oleh Lembaga KONSIL

(Komite Disiplin Dokter ) dan Organisasi Etik.

B. Saran

1. Dokter diharapkan tidak hanya memahami pentingnya Informend

consent di dalam perjanjian terapeutik tetapi juga memberikan

pemahaman kepada pasien agar pasien mengerti perbuatan medis

yang akan dilakukan serta konsekuensinya.

2. Perlunya sosialisasi peraturan serta tata cara berobat yang

dilakukan oleh pihak rumah sakit agar masyarakat mengerti hal-hal

yang harus dijelaskan kepada dokter mengenai kesehatannya.

3. Rumah sakit diharapkan mencatat pengaduan pasien yang di

tangani oleh seorang dokter dengan tujuan agar dapat menjadi

bahan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan

90

dokter dan menjamin hak-hak pasien untuk memperoleh perawatan

yang memadai.

PENELITIAN SKRIPSI



Data-data yang dibtuhkan:

1. Jumlah dokter yang melakukan praktek di rumahsakit (keseluruhan spesialis dan

umum) 2011

2. Prosedur pelayanan rumah sakit yang dilakukan dalam pengobatan pasien

3. Jumlah pengaduan yang dilaporkan atas tindakan dokter kepada pasien dirumah

sakit dalam kurung waktu 5 tahun terakhir.

4. Contoh dan isi rekam medis (cukup keterangan mengenai subtansi rekam medis dan

pejelasannya)

TERIMAKASIH

Semoga penelitian ini berguna bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya dalam

menciptakan pelayanan medis yangefektif dan efisien.

Hasil Wawancara

Peneltian yang dilakukan pada tanggal 20– 28 Oktober dirumah sakit Wahidin

Sudirohusodo menghasilkan data wawancara dan daftar jumlah dokter yang ada dirumah

sakit tersebut. Penelitian ini didasarkan atas skripsi yng berjudul Tinjauan Yuridis sebagai

Dasar Bagi Dokter Dalam Melakukan Penanganan Medis. Bentuk pertayaan dibagi atas dua

koresponden yang berbeda. Bentuk pertayaan pertama untuk pasien adalah:

1. Apakah yang anda ketahui tentang informed consent?

2. Menurut anda bagaimanakah hubungan medis yang dilakukan antara pasien dan

dokter saat ini?

3. Apakah yang anda ketahui tentang perjanjian terapeutik antara dokter dengan

pasien?

4. Hambatan apa sajakah yang anda temukan ketika berkonsultasi pada dokter?

5. Menurut anda apa yang harus dilakukan oleh dokter dan pasien sehingga dapat

menciptakan komunikasi yang baik dalam pelayanan medis ?

Bentuk Pertayaan kedua diperuntukkan untuk dokter:

1. Apakah yang anda ketahui tentang informed consent?

2. Menurut anda bagaimanakah hubungan medis yang dilakukan antara pasien dan

dokter saat ini?

3. Apakah yang anda ketahui tentang perjanjian terapeutik antara dokter dengan

pasien?

4. Hambatan apa sajakan yang anda temukan ketika melakukan penanganan medis

kepada pasien?

5. Menurut anda apa yang harus dilakukan oleh dok

menciptakan komunikasi yang baik dalam pelayanan medis?

Hasil dari jawaban diaatas diambil dari 10 koresponden pasien Rumah Sakit Wahidin

Sudirohusodo dan 10 Koresponden Dokter Wahidin Sudirohusodo yang terbagi dokter

bedah, endokrin, umum dan ppds.

Kesimpulan dari pertayaan diaatas:

1.

Kesimpulan:

0

3

2

pengetahuan dokter mengenaiInformend consent

pengetahuan pasien mengenai

Menurut anda apa yang harus dilakukan oleh dokter dan pasien sehingga dapat

menciptakan komunikasi yang baik dalam pelayanan medis?



endokrin, umum dan ppds.

Kesimpulan dari pertayaan diaatas:

0

5

pengetahuan dokter mengenaiInformend consent

tidak tahu

cukup mengerti

mengerti dengan jelas

sangat mengerti

8

1

0

pengetahuan pasien mengenaiInformend consent

tidak tahu

cukup mengerti


ter dan pasien sehingga dapat




cukup mengerti


1. Informend Consent merupakan alat

dokter terlihat dari grafik diaatas dokter telah memenuhi kewajibanya dengan

mengetahui dengan jelas bentuk dari Informend consent yaitu persetujuan tindakan

kedokteran yang diterangkan dalam Kepmenkes No. 290 t

pengetahuan masyarakat khususnya pasien saat ini merupakan hal yang harus

ditindak lanjuti oleh lembaga kesehatan untuk mensosialisasikan pengetahuan

mengenai informend consent sehingga pasien mengerti dengan jelas bentuk

tindakan dan efeknya kepada diri pasien.

Saran:

Diharapkan kepada dokter untuk mensosialisasikan kepada pasien mengenai

Informend consent dengan bahasa yang sederhana sehingga pasien mudah untuk

mengerti hak dan kewajibannya

2. Hasil pertayaan dan kesimpulan:

Pasien

Dokter

Hubungan Pasien Dan Dokter

Informend Consent merupakan alat bagi komunikasi yang baik antara pasien dan



kedokteran yang diterangkan dalam Kepmenkes No. 290 tahun 2008 . kurangnya




n efeknya kepada diri pasien.



mengerti hak dan kewajibannya

Hasil pertayaan dan kesimpulan:

0

1

8

1

Hubungan Pasien Dan DokterSaat ini

buruk

cukup baik

baik

sangat baik

bagi komunikasi yang baik antara pasien dan



ahun 2008 . kurangnya






Kesimpulan:

Hubungan antara dokter dan paien saat ini cukup baik dilihat dari grafi responden

diatas yang memperlihatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban yang

dilakukan oleh dokter dan pasien. Diluar dari hasil diaatas peneliti mendpatkan

beberapa keluhan yang perlu diperhatikan oleh dokter dan pasien yaitu:

Dari pasien:

1. Pelayanan rumah sakit yang masih rumit/ tidak sederhana sehingga

membutuhkan waktu lebih untuk pada nantinya ditangani oleh dokter

2. Dokter yang lebih mengutamakan berprakte

poliklinik umum di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo. Ini diutarakan oleh

beberapa pasien yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan dokter

diinginkan ketika berkonsultasi.

3. Kurangnya fasilitas rumah sakit sehingga pasien l

Dari dokter:

1. Banyaknya pasien yang ditangani kurang koorperatife ini dikarenakan sulitnya

pasien menyampaikan kondisi fisiknya ataupun keterbatasan bahasa yang

6

Hubungan Pasien Dan Dokter





Pelayanan rumah sakit yang masih rumit/ tidak sederhana sehingga


Dokter yang lebih mengutamakan berpraktek diluar ketimbang berpraktek pada


beberapa pasien yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan dokter

diinginkan ketika berkonsultasi.

Kurangnya fasilitas rumah sakit sehingga pasien lambat penanganannya

Banyaknya pasien yang ditangani kurang koorperatife ini dikarenakan sulitnya


0

31

Hubungan Pasien Dan DokterSaat ini

buruk

cukup baik

baik

sangat baik





Pelayanan rumah sakit yang masih rumit/ tidak sederhana sehingga


k diluar ketimbang berpraktek pada


beberapa pasien yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan dokter yang

ambat penanganannya

Banyaknya pasien yang ditangani kurang koorperatife ini dikarenakan sulitnya


dimiliki. Pasien yang berasal dari darah pedalaman yang kurang mengerti

prosedur pengobatan dan kewajibannya sebagai pasien.

2. Kurang patuhnya pasien atas nasihat yang diberikan oleh dokter sehingga

penyakit yang dalam kondisi penyembuhan/penanganan dokter tidak efektif.

3. Hasil pertanyaan dan kesimpulan:

Dokter

Paien:

Hasil pertayaan :

Dokter

3

pengetahuan dokter mengenaiperjanjian terapeutik

pengetahuan Pasien mengenaiperjanjian terapeutik


sedur pengobatan dan kewajibannya sebagai pasien.

Kurang patuhnya pasien atas nasihat yang diberikan oleh dokter sehingga


Hasil pertanyaan dan kesimpulan:

6

1

0

pengetahuan dokter mengenaiperjanjian terapeutik

tidak tahu

cukup baik

baik

sangat baik

8

2

00

pengetahuan Pasien mengenaiperjanjian terapeutik

tidak tahu

cukup baik

baik

sangat baik


Kurang patuhnya pasien atas nasihat yang diberikan oleh dokter sehingga


cukup baik

sangat baik

cukup baik

sangat baik

1. Bagi 3 dokter diaatas telah mengetahui bentuk perjanjian yang berbentuk tersurat

dari sebuah kontrak dimana yang diperjanjikan adalah (inspaningverbitenis)/usaha

dokter yang sesuai dengan keahliannya terbukti dengan penjelasan awal yang

diberikan oleh dokter tentang kondisi penyakit pasien serta prosedur penanganan

medis yang dilakukan oleh dokter. Bagi 6 dokter diatas belum menerapkan

penjelasan secara lengkap kepada pasien sebelum mendapatkan persetujuan

tindakan kdokteran yang mana diatur dalam Permenkes 290/MENKES/PER/III/2008

Pasal 1. sedangkan bagi pasien emergensy yang membutuhkan batuan segera diatur

dalam pasal Kepmenkes 290 Tahun 2008 Mengenai Pesetujuan Tindakan Kedokteran

Pasal 4 angka 1 yang mengatur bahwa:

“ Dalam keadaan darurat, untuk menyelamatkan jiwa pasien dan atau mencegah

kecacatan tidak diperlukan persetujuan tindakan kedokteran”

Pasien

1. Dari grafik diatas maka dianggap pasien belum memliki pengetahuan secara jelas

mengenai perjanjian terapeutik baik bentuk perjanjian dan subtansi perjanjian yang

ada ketika pasien datang kepada dokter. Pasien mempunyai kewajiban memberikan

informasi kepada tenaga kesehatan, sehingga tenaga kesehatan dan ahli

mempunyai bahan yang cukup untuk mengambil keputusan. Hal ini juga sangat

penting, agar tenaga kesehatan tidak melakukan kesalahan. Landasannya adalah

bahwahubungan antara tenaga kesehatan dengan pasien merupakan hubungan

hukum yang didasarkan pada kepercayaan, sehingga sampai batas-batas tertentu

dituntut adanya suatu keterbukaan.

Saran

1. Perlunya keterbukaan informasi antara dokter dan pasien dimana dokter yang

mengerti akan menginformasikan penanganan medis baik dari tahap amnesis

hingga invasif yang mempengaruhi jaringan tubuh pasien serta dituntut kesabaran

pasien untuk mencari informasi yang berkaitan dengan kesehatan, kewajiban dan

hak pasien tersebut.

2. Pelunya sosialisasi peraturan perundang-undangn dan penyedia informasi yang

dikhususkan bagi pasien dan dokter gar sebelum berobat pasien dapat mengerti

bahwa apa yang dilakukannya terangkum didalam perjanjian terapeutik ini diatur

dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang mengatur bahwa:

“semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai

undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Registrasi Dokter dan Dokter gigi merupakan salah satu tugas dari KKI (Konsil

Kdokteran Indoesia) yang diamanahkan oleh UUPK. Registrasi adalah pencatatan resmi

sebagai pengakuan bagi dokter dan dokter gigi yang telah memiliki sertifikat kompetensi

dan telah memenuhi syarat tertentu linnya untuk melakukan tindakan medik terhadap

pasien di wilayah Indonesia.

Dalam melakukan registrasi KKI (Konsil Kedokteran Indonesia) menerbitkan Surat

tanda Registrasi (STR)Sejak tahun 2005 sampai dengan 3 Maret 2011, KKI telah menerbitkan

STR sejumlah 18.641 dengan rincian sebagai berikut:

Dokter Dokte Gigi DokterSpesialis

Dokter GigiSpesialis

Total

76.403 21.057 19.546 1.635 118.641

Dari data Registrasi dan distribusi dokter/dokter gigi dari berbagai propinsi di

Indonesia terlihat bahwa baik dokter/dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis

lebih banyak terkonsentrasi di pulau Jawa, sebagaimana tergambar di grafik berikut

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

NA

DSU

MU

TSU

MB

AR

RIA

UJA

MB

ISU

MSE

LB

ENG

KU

LULA

MP

UN

GK

EPR

IB

AB

ELJA

KA

RTA

JAB

AR

BA

NTE

NJA

TEN

GYO

GYA

JATI

MK

ALT

ENG

KA

LBA

RK

ALS

ELK

ALT

IMSU

LUT

GO

RO

NTA

LOSU

LTEN

GSU

LSEL

SULT

RA

SULB

AR

BA

LIN

TBN

TTM

ALU

KU

MA

LUT

PA

PU

AB

RT

PA

PU

A

56

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hubungan Dokter dan Pasien Serta Kaitanya denganInformend Consent didalam Perjanjian Terapeutik

Hubungan medis yang terjadi antara pasien dan dokter dimulai

ketika seorang pasien mendatangi tempat dokter berpraktik pribadi

ataupun rumah sakit, ini sesuai dengan penjelasan Undang-undang

No. 44 tahun 2009 Pasal 1 Angka 4 Tentang Rumah Sakit disebutkan

bahwa:

“Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalahkesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yangdiperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung diRumah Sakit”.

Dokter yang memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) dan SIP

(Surat Izin Praktik ) dianggap berhak melakukan pemeriksaan

terhadap diri pasien.Fungsi dari kelengkapan izin tersebut untuk

menjamin kualitas dan keprofesionalan dokter serta yang terpenting

adalah menjamin kepastian hukum dalam penanganan medis yang

dilakukan oleh seorang dokter, hal ini sesuai dengan undang-undang

No. 29 tahun 2004tentang Praktik kedokteran Pasal 3 Point C dimana

salah satu tujuan dari pengaturan sertifikasi praktik kedokteran adalah

memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan dokter/dokter

gigi.

57

Pasien yang datang kepada dokter dalam keadaan tidak sadar

merupakan pasien yang digolongkansebagai pasien yang

memerlukan bantuan segera atau disebut sebagai suatu keadaan

darurat, dimana dalam keadaan ini tidak diperlukannya penjelasan

oleh dokter karena keadaan pasien yang membutuhkan pertolongan

untuk mencegah kecacatan ataupun penyelamatan nyawa pasien, ini

diatur dalam undang-undang No. 44 tahun 2009 Pasal 1 angka 2

tentang rumah sakit.

Penanganan medis yang dilakukan oleh dokter merupakan

bagian dari perjanjian terapeutik dimana penjelasan mengenai

tindakan medis dokter yang disebut dengan Informenddiberikan

kepada pasien. Pasien merupakan seseorang yang mengambil

keputusan berdasarkan Informend yang diberikan oleh seorang

dokter, bagi pasien dalam keadaan tidak sadar maka informend

diberikan setelah sadar atau diberikan kepada keluarga pasien yang

sah dan berhak secara hukum.

Hasil dari keputusan untuk melakukan perawatan medis inilah

yang disebut dengan Consent atau persetujuan pasien tehadap

perawatan atau penaganan medis yang akan dilakukan oleh

dokter.Informend consent ini melahirkan perikatan sesuai dengan

KUH Perdata Pasal 1233 dan Pasal 1320 mengenai syarat-syarat

terjadinya persetujuan yang sah.

58

Didalam transaksi terapeutik, penerima palayanan medis terdiri

dari pasien orang dewasa yang cakap untuk bertindak, orang dewasa

yangbelum dinyatakan cakap sehingga memerlukan persetujuan dari

pengampunya dan anak dibawah umur yang memerlukan persetujuan

dari orang tuanya. Untuk hal tertentu suatu upaya penyembuhan yang

dalam pelaksanaannya memerlukan kerjasama yang berdasarkan

sikap saling percaya. Sedangkan yang dimaksud oleh sebab yang

halal adalah sesuatu yang tidak dilarang oleh Undang- Undang serta

tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Informed

consent harus tetap diberikan walaupun pada pemeriksaan dipoliklinik

rawat jalan, karena persetujuan medis akan timbul setelah pasien

diberi penjelasan mengenai penyakitnya dan akibat-akibatnya yang

dapat diperhitungkan menurut ilmu kedokteran dan kemudian pasien

menyetujuinya.

SuatuInformend Consent baru sah diberikan oleh pasien jika

memenuhiminimal 3(tiga)unsur sebagai berikut:

a) Keterbukaan informasi yang cukup diberikan oleh dokter

ini sesuai dengan Kepmenkes290/MENKES/PER/III/2008

Pasal 1 Angka 1 yang menyebutkan bahwa Persetujuan

pasien atau keluarganya diberikan kepada pasien setelah

adanya penjelasan secara lengkap mengenai tindakan

kedokteran yang akan dilaksanakan

59

b) Kompetensi pasien dalam memberikan persetujuan

sangat penting agar dapat membuat keputusan secara

sadar ini sesuai diterangkan dalam dengan Kepmenkes

290/MENKES/PER/III/2008 Pasal 1 Angka 7 mengenai

informend consent

c) Kesukarelaan (tanpa paksan atau tekanan) dalam

memberikan persetujuan.

Informasi/penjelasan yang diaturdidalam aturan

Kepmenkes290/MENKES/PER/III/2008 tentang “Persetujuan

Tindakan Medik atau Informed Consent, bahwa setiap tindakan medis

dan pengobatan, pasien harus diberi penjelasan kemudian

menandatangani blangko/formulir persetujuan tindakan medis yang

telah disediakan oleh Rumah Sakit.

Di Indonesia perkembangan “informed consent” secara yuridis

formal, melalui pernyataan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tentang

“informed consent” melalui Kepmenkes

290/MENKES/PER/III/2008tentang “Persetujuan Tindakan Medik atau

Informed Consent”. Hal ini tidakberarti bahwa para dokter dan tenaga

kesehatan di Indonesia selama ini tidak mengenal dan melaksanakan

“informed consent” karena jauh sebelum keluarnya peraturan tersebut

telah ada kebiasaan pada pelaksanaan operatif, dokter selalu

meminta persetujuan tertulis dari pihak pasien atau keluarganya

sebelum tindakan operasi itu dilakukan.

60

Hasil wawancara dokteryang dilakukan pada tanggal 20 oktober

- 28 november dirumah sakit Wahidin Sudirohusodo dan Grestelina

menghasilkan data wawancara.

Tabel 1:

Hasil wawancara pengetahuan dokter mengenai informendconsent

NO Bentuk pendapat populasi Persentase

1 Tidak tahu 0 0%

2 Cukup tahu 5 50%

3 tahu 3 30%

4 Sangat tahu 2 20%

Jumlah 10 100%

Sumber : Dokter Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo (2011)

Hasil dari tabel menjelaskan bahwa pihak dokter sudah

menerapkan informend consent yang merupakan persetujuan yang

akan diberikan kepada pasien setelah adanya penjelasan dokter

dimana pada akhirnya melahirkan suatu perjanjian antara dokter dan

pasien. Penjelasan informend consent memang telah diberikan tetapi

masih terdapat beberapa kekurangan dalam penjelasan tersebut, hasil

ini peneliti dapatkan melalui wawancara kepada 5 (lima) dokter yang

berada di poliklinik dan dokter umum dirumah sakit Wahidin

Sudirohusodo yang memberikan penjelasan mengenai penyakit

pasien tetapi tidak memberikan penjelasan mengenai pemeriksaan

darah serta riwayat penyakit yang dimiliki pasien sesuai

61

denganananmnesisyaitu informasi subjektif mengenai kehidupan dan

lingkungan pasien . Penjelasan mengenai informend consent kepada

pasien mampu diberikan oleh 3 dokter dengan jelas, ini dapat dilihat

dari pertayaan awal dokter mengenai kondisi pasien, riwayat penyakit,

serta mencatat tanggal , waktu, nama, pemberi penjelasan dan

penerima penjelasan didalam berkas rekam medis ini disebutkan

dalam kepmenkes290/MENKES/PER/III/2008 Mengenai Pesetujuan

Tindakan Kedokteran Pasal 9 ayat ,prognosis yang diberikan kepada

pasien telah lengkap sesuaiperkembangan penyakit pasien, ini sesuai

dengan kepmenkes290/MENKES/PER/III/2008 Mengenai Pesetujuan

Tindakan Kedokteran Pasal 8 ayat 1 mengenai penjelasan diagnosis

penyakit dan indikasi keadaan klinis pasien. Peneliti juga

mendapatkan 2 (dua) dokter spesialis bedah yang mampu

memberikan penjelasan kepada pasien mengenai pasien yang

dikategorikan tidak sadar atau gawat darurat sesuai yang disebutkan

dalam kepmenkes290/MENKES/PER/III/2008 Mengenai Pesetujuan

Tindakan Kedokteran Pasal 4 angka 1 yang mengatur bahwa:

“Dalam keadaan darurat, untuk menyelamatkan jiwa pasien dan

atau mencegah kecacatan tidak diperlukan persetujuan tindakan

kedokteran”

62

Tabel 2:

Hasil wawancara pengetahuan pasien mengenai informendconsent

Pasien


1 Tidak tahu 9 90%

2 Cukup tahu 1 10%

3 tahu 0 0%

4 Sangat tahu 0 0%

Jumlah 10 100%

Sumber : Pasien Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo (2011)

Dari tabel diatas maka pasien belum memliki pengetahuan

yang cukup untuk mendeskripsikan secara jelas mengenai keputusan

yang akan diambil berdasarkan penjelasan dokter, hasil ini peneliti

dapatkan melalui wawancara kepada 9 (sembilan) orang pasien

poliklinik rumah sakit Wahidin Sudrohusodo dimana setelah diberikan

penjelasan agar melakukan pemeriksaan secara berkala selama

jangka waktu dalam 1 minggu 2 kali pemeriksaan poliklinik, ternyata

pasien hanya melakukan pemeriksaan sekali. Hasilnya dokter tidak

dapat menganalisa perkembangan penyakit pasiennya , pemeriksaan

ini penting agar pasien mengerti efek samping dari tindakan yang

diambil serta ketidaknyamanan yang akan terjadi melalui penanganan

medis , sebagaimana disebutkan dalam 290/MENKES/PER/III/2008

Mengenai Pesetujuan Tindakan Kedokteran Pasal 8 Ayat 2 Point B.

63

Pasien mempunyai kewajiban memberikan informasi kepada

tenaga kesehatan, sehingga dokter/dokter gigi mempunyai bahan

yang cukup untuk mengambil keputusan. Hal ini juga sangat penting,

agar tenaga kesehatan tidak melakukan kesalahan. Landasannya

adalah bahwa hubungan antara tenaga kesehatan dengan pasien

merupakan hubungan hukum yang didasarkan pada kepercayaan,

sehingga sampai batas-batas tertentu dituntut adanya suatu

keterbukaan.

Hasil yang peneliti dapatkan dari 1 (satu) orang pasien yang

berada di ruangan pusat jantung Rumah Sakit Wahidin sudirohusodo

menghasilkan bahwa pasien jantung memiliki kesadaran terhadap

pemberian informasi kepada dokter ini dapat dilihat dari catatan rekam

medis yang lengkap pada pasien tersebut. Pasien jantung juga

memiliki kesadaran dalam menjalankan nasehat dokter untuk

melakukan olahraga secara teratur/terkontrol dan menjaga pola

makan sehari-hari

64

Tabel3:

Hasil wawancara pengetahuan dokter mengenai informendconsent

Dokter


1 Tidak tahu 1 10%

2 Cukup tahu 3 30%

3 tahu 6 60%

4 Sangat tahu 0 0%

Jumlah 10 100%

Sumber : Dokter Rumah Sakit Grestlina (2011)

Dari tabel diatas terdapat 1 (satu) dokter yang tidak dapat

memberikan penjelasan yang lengkap tentang riwayat penyakit dan

tidak melakukan anamnesis, pentingnya anamnesis agar dokter

memiliki tolak ukur dalam menyampaikan informasi serta tolak ukur

terhadap biaya yang diberikan, sebagaimana disebutkan dalam

undang-undang Praktik Kedokteran No. 29 Tahun 2004 Pasal 49

ayat 1. Penjelasan mengenai anamnesis merupakan penjelasan

mengenai informasi pasien, temuan klinis penyakit, diagnosa,

indikasi, dan efek dari penanganan medis yang akan diberikan

dokter, sebagaimana disebutkan dalam 290/MENKES/PER/III/2008

Mengenai Pesetujuan Tindakan Kedokteran Pasal 8 Ayat 1 Point

AAnamnesis dapat diberikan oleh 3 (tiga) dokter yang menjelaskan

diagnosa penyakit kepada keluarga pasien yang statusnya masih

65

anak dibawah umur, ini sesuai dengan Pasal 7 Ayat 2 kepmenkes

290/MENKES/PER/III/2008 Mengenai Pesetujuan Tindakan

Kedokteran. Bagi 6 (enam) dokter diatas yang dibagi 3 (tiga) dokter

spesialis bedah dan 3 (tiga) dokter spesialis anastesi telah

menerangkan diagnosa penyakit serta risiko dan komplikasi yang

mungkin tejadi terhadap diri pasien.

Bentuk dan penyampaian penerapan informend consent sangat

penting, karena berhubungan dengan kompetensi dokter dan

berkaitan langsung dengan kepercayaan pasien kepada dokter.

Dokter yang dapat menjelaskan informend consent kepada

pasien, dapat mengurangi risiko yang terjadi ketika melakukan

tindakan medis, serta memberikan rasa aman kepada pasien

sehingga pasien akan lebih terbuka dalam menyampaikan keluhan

mengenai penyakitnya.

Dokter diwajibkan untuk menganalisa tingkat pemahaman pasien

terhadap penjelasan yang pada nantinya akan diberikan, tujuannya

untuk memudahkan dokter dalam melakukan diagnosa dan mencatat

informasi penyakit pasien dalam rekam medis, ini disebutkan dalam

Kepmenkes No. 269 Tahun 2008 Pasal 6 tentang rekam medis.

66

Tabel 4:

Hasil wawancara pengetahuan pasien mengenai informendconsent

pasienNO Bentuk pendapat populasi Persentase

1 Tidak mengetahui 6 60%

2 Cukup 4 40%

3 Baik 0 0%

4 Sangat baik 0 0%

Jumlah 10 100%

Sumber : Pasien Rumah Sakit Grestelina (2011)

Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan baik rumah sakit

pemerintah dan swasta tidak memiliki perbedaan dan sistem

penerapan informend consent, kedua-duanya memliki tanggung

jawab yang sama dalam penanganan pasien serta keprofesionalan

dokter yang dimiliki. Organisasi rumah sakit mempunyai bentuk

yang unik, yang berbeda dengan organisasi lain pada umumnya.

Rumah sakit mempunyai kekhususan yang lahir dari adanya

hubungan yang terjadi antara Medical Staff ( kelompok dokter) dan

Administrator atau CEO ( manajemen) serta Governing Body.

Dokter dalam kaitannya sebagai profesional tidak tepat jika

ditempatkan secara hirarki piramidal dalam struktur organisasi

rumah sakit, namun mereka mempunyai sendiri strukturnya

dalam Medical Staff Organization

67

Informend Consent merupakan alat bagi komunikasi yang baik

antara pasien dan dokter terlihat dari grafik diatas dokter telah

memenuhi kewajibanya dengan mengetahui dengan jelas bentuk

dari Informend consent yaitu persetujuan tindakan kedokteran yang

diterangkan dalamKepmenkes 290/MENKES/PER/III/2008.

Kurangnya pengetahuan masyarakat khususnya pasien saat ini

merupakan hal yang harus ditindak lanjuti oleh lembaga kesehatan

untuk mensosialisasikan pengetahuan mengenai informend

consent sehingga pasien mengerti dengan jelas bentuk tindakan

dan efeknya kepada diri pasien.

Secara umum bentuk persetujuan yang diberikan

Pasienkepadapihak dokter untuk melakukan tindakan medis dapat

dibedakanmenjadi tiga bentuk, yaitu :

1) Persetujuan Tertulis, biasanya diperlukan untuk tindakan

Kepmenkes 290/MENKES/PER/III/2008 Pasal 3 ayat(1), yaitu

intinya setiap tindakan medis yangmengandung resiko cukup

besar, mengharuskan adanya persetujuan tertulis, setelah

sebelumnyapihak pasien memperoleh informasi yang jelas

tentang perlunya tindakan medis serta resikoyang berkaitan

dengannya (telah terjadi informed consent);

2) Persetujuan Lisan, biasanya diperlukan untuk tindakan medis

yang bersifat non-invasif dantidak mengandung resiko tinggi,

yang diberikan oleh pihak pasien

68

3) Persetujuan dengan isyarat, dilakukan pasien melalui isyarat,

misalnya pasien yang akandisuntik atau diperiksa tekanan

darahnya, langsung menyodorkan lengannya sebagai

tandamenyetujui tindakan yang akan dilakukan terhadap dirinya.

4) Persetujuan yang diberikan oleh undang-undang bagi pasien

yang dalam keadaan gawat darurat dan tidak sadarini sesuai

dengan Kepmenkes 290 Tahun 2008 Mengenai Pesetujuan

Tindakan Kedokteran Pasal 4 angka 1 yang mengatur bahwa:

“ Dalam keadaan darurat, untuk menyelamatkan jiwa pasien

dan atau mencegah kecacatan tidak diperlukan persetujuan

tindakan kedokteran”

1. Tujuan Pelaksanaan Informed Consent

Dalam hubungan antara dokter dengan pasien, maka

pelaksanaan “informed consent”, bertujuan :

1) Melindungi Pasien (pasien) secara hukum dari segala tindakan

medis yang dilakukan tanpa sepengetahuannya, maupun

tindakan dokter yangsewenang-wenang.

2) tindakan malpraktik yang bertentangan dengan hak asasi

pasien dan standarprofesi medis.

3) penyalahgunaan alat canggih yang memerlukan biaya tinggi

atau overutilization” yang sebenarnya tidak perlu dan tidak ada

alasan medisnya;

69

4) Memberikan perlindungan hukum terhadap pelaksana tindakan

medis dari tuntutan-tuntutan pihak pasien yang tidak wajar,

akibat tindakan medis yang tak terduga dan bersifat

negatif,misalnya terhadap “risk of treatment” yang tak mungkin

dihindarkan walaupun dokter telah bertindak hati-hati dan teliti

serta sesuai dengan standar profesi medis. Sepanjang hal itu

terjadidalam batas-batas tertentu, maka tidak dapat disalahkan,

kecuali jika melakukan kesalahanbesar karena kelalaian

(negligence) atau karena ketidaktahuan (ignorancy) yang

sebenarnya tidak akan dilakukan demikian oleh teman sejawat

lainnya.

Perlunya dimintakan informed consent dari pasien karena

informed consent mempunyaibeberapa fungsi sebagai berikut :

1) Penghormatan terhadap harkat dan martabat pasien selaku

manusia

2) promosi terhadap hak untuk menentukan nasibnya sendiri

3) untuk mendorong dokter melakukan kehati-hatian dalam

mengobati pasien

4) menghindari penipuan dan misleading oleh dokter

5) mendorong diambil keputusan yang lebih rasional

6) mendorong keterlibatan publik dalam masalah kedokteran dan

kesehatan

70

7) sebagai suatu proses edukasi masyarakat dalam bidang

kedokteran dan kesehatan.

Pada prinsipnya informend consent diberikan di setiap

pengobatan oleh dokter, akan tetapi,urgensi dari penerapan prinsip

informed consent sangat terasa dalam kasus-kasus sebagai

berikut:

1) kasus-kasus yang menyangkut dengan pembedahan/operasi

2) Dalam kasus-kasus yang menyangkut dengan pengobatan

yang memakai teknologi baru yangsepenuhnya belum dpahami

efek sampingnya.

3) Dalam kasus-kasus yang memakai terapi atau obat yang

kemungkinan banyak efek samping,seperti terapi dengan sinar

laser, dll.

4) Dalam kasus-kasus penolakan pengobatan oleh klien

5) Dalam kasus-kasus di mana di samping mengobati, dokter juga

melakukan riset daneksperimen dengan objek pasien.

71

Tabel 5

Hasil wawancara mengenai hubungan pasien dan dokter saat inidalam penanganan medisDokter

NO Bentuk pendapat Populasi Persentase

1 Buruk 0 0%

2 Cukup Baik 1 10%

3 Baik 8 80%

4 Sangat baik 1 10%

Jumlah 10 100%

Sumber: Dokter Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo (2011)

Dari tabel di atas 1 (satu) dokter mendeskripsikan bahwa

pasien telah memliki sikap yang sopan dalam memberikan keluhan

penyakitnya dan menaati peraturan rumah sakit untuk mengurus

jaminan kesehatan. Pengamatan penulis pasien mampu mengikuti

instruksi dokter untuk melakukan EKG

(Elektrokardiogram)danpemeriksaan darah yang akan digunakan

untuk proses diagnosa tetapi masih ada beberapa hal yang menjadi

hambatan dokter dalam melakukan anamnesisyang merupakan

keluhan informasi subjektif tentang penyakit pasien,ini disebabkan

oleh keterbatasan bahasa yang dimiliki pasien, dari 10 (sepuluh)

pasien yang diwawancarai 3 (tiga) diantaranya merupakan petani

dan 2 (dua) lainnya bekerja sebagai nelayan. Pasien-pasien

tersebut tidak berdomisili di Makassar, mereka adalah pendatang

72

yang dirujuk oleh rumah sakit daerah ke Rumah Sakit Wahidin

Sudirohusodo untuk melanjutkan perawatannya karena fasilitas

rumah sakit didaerah tersebut yang terbatas, baik kelengkapan alat

kesehatan serta untuk mendapatkan dokter yang jauh lebih ahli, ini

termuat dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 128 tahun 2008

tentang Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas 2008.

Dokter melakukan penangan medis berdasarkan kompetensi

dan tingkat pengetahuan yang mereka miliki sehingga setiap

tindakan yang dilakukan oleh seorang dokter muda harus mendapat

bimbingan oleh dokter yang jauh lebih ahli, contohnya dokter yang

telah mengambil PPDS (program pendidikan dokter spesialis).

Dokter dalam masa pendidikannya memiliki kurikulum yang khusus

untuk mempelajari psikologi pasien ini diutarakan oleh 8 (delapan)

dokter yang penulis wawancarai. Kesimpulan yang didapatkan oleh

penulis melalui pengamatan langsung ketika dokter menanyakan

informasi mengenai alamat, pekerjaan, usia, serta keluhan penyakit

pasien, hal tersebut ditanyakan untuk mengukur kemampuan pasien

dalam menyampaikan informasi mengenai keadaan kesehatannya

dan kemampuan ekonomi yang dimiliki pasien. Saran yang diberikan

oleh dokter adalah kelanjutan dari proses perawatan yang dilakukan

untuk mencegah komplikasi penyakit pasien, ini sesuai dengan

Kepmenkes 290 Tahun 2008 Mengenai Pesetujuan Tindakan

73

Kedokteran Pasal 8 Ayat 2 Point E mengenai perluasan tindakan dan

komplikasi.

Dokter merupakan profesi yang mulia dalam presepsi

masyarakat karena menurut pandangan penulis dokter tidak hanya

memiliki kewajiban menolong pasien di lingkungan rumah sakit atau

praktek pribadi tetapi dokter juga harus memiliki inisiatif ketika terjadi

suatu keadaan yang memerlukan bantuan dokter secara cepat

contohnya:

1) Kecelakaan lalu lintas yang memerlukan tindakan dan bantuan

dokter segera.

2) Kewajiban sosial dalam membantu korban bencana alam.

3) Memberikan penyuluhan mengenai pentingnya kesehatan

seperti bahaya merokok dan penjelasan mengenai indikasi

suatu obat

Hubungan antara dokter dan paien saat ini cukup baik dilihat

dari grafik responden diatas yang memperlihatkan keseimbangan

antara hak dan kewajiban yang dilakukan oleh dokter dan pasien.

Dokter harus menyadari bahwa “informedconsent” benar-

benar dapat menjamin terlaksananya hubungan hukum antara

pihak pasiendengan dokter, atas dasar saling memenuhi hak dan

kewajiban masing-masing pihak yangseimbang dan dapat

dipertanggungjawabkan. Masih banyak hal dari informed consentini

74

sifatnya relative, misalnya tidak mudah untuk menentukan apakah

suatu inforamsi sudah ataubelum cukup diberikan oleh dokter.

B. Pengaturan Hak dan Kewajiban Dokter dalam PerjanjianTerapeutik

Dalam hubungan hukum, dokter dan pasien bertindak sebagai

“subjek hukum ” yakni orang yang mempunyai hak dan kewajiban,

sedangkan pasien sebagai “objek hukum” yakni sesuatu yang bernilai dan

bermanfaat bagi orang sebagai subyek hukum, dan akan terjadi perbuatan

hukum yaitu jasa tindakan medis, disamping terikat oleh KODEKI (Kode

Etik Kedokteran Indonesia) bagi dokter, juga tetap tidak dapat melepaskan

diri dari ketentuan-ketentuan hukun perdata, hukum pidana maupun

hukum administrasi, sepanjang hal itu dapat diterapkan.

Aspek Hukum Perdata, suatu tindakan medis yang dilakukan oleh

dokter tanpa adanya persetujuan dari pihak pasien, sedangkan pasien

dalam keadaan sadar penuh dan mampu memberikan persetujuan, maka

dokter sebagai pelaksana tindakan medis dapat dipersalahkan dan

digugat telah melakukan suatu perbuatan melanggar hukum

(onrechtmatige daad) berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang

Hukum Perdata (KUHPer). Hal ini karena pasien mempunyai hak atas

tubuhnya, sehingga dokter harus menghormatinya.

Aspek Hukum Pidana, “informed consent” mutlak harus dipenuhi

dengan adanya Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

tentang penganiayaan. Suatu tindakan invasive (misalnya pembedahan,

tindakan radiology invasive) yang dilakukan dokter tanpa adanya izin dari

75

pihak pasien, maka dokter dapat dituntut telah melakukan tindak pidana

penganiayaan yaitu telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 351

KUHP

Kehormatan profesi kedokteran terletak pada kepercayaan pasien

terhadap profesi dokter, maka kedudukan yang lemah pada pasien tidak

boleh disalahgunakan. Agar mendapatkan kepercayaan dari pasien,

dokter harus berpegang pada standar etis yaitu KODEKI melalui Surat

Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia NO.

221/PB/A.4/04/2002 tentang penerapan kode etik kedokteran Indonesia

yang berfungsi sebagai pedoman bagi dokter dalam melakukan

penanganan medis dan menjadi dasar bagi pengetahuan dan

ketrampilan profesi yang dimilikinya, dengan asas-asasnya primum non

nocere yang artinya sejak dari awal tidak ada niat untuk menyakiti,

mencederai, merugikan atau mencelakakan pasien, baik secara langsung

maupun secara tidak langsung.

Tindakan medis seorang dokter juga harus bersifat beneficence

artinya segala tindakan medis yang dilakukan itu untuk kebaikan sosial ,

agama, jenis kelamin, politik, dan jujur, yakni dokter menghargai hak

pasien, memahami batas kompetensinya ini sesuai dalam KODEKI (Kode

etik Kedokteran Indonesia) Pasal 10 sampai dengan Pasal 14. Pelayanan

kesehatan dalam pelaksanaan dokter haruslah didasarkan pada

penghargaan atas martabat manusia dan upaya pelayanan yang

menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan seutuhnya. Oleh karena itu,

76

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai satu-satunnya organisasi profesi

para dokter di Indonesia, terbentuk agar dapat memberikan pelayanan

kedokteran yang bermutu dan profesional, yang menjunjung tinggi etika

kedokteran serta peningkatan kemampuan mengembangkan ilmu

pengetahuan dan teknologi kedokteran, pemberdayaan dan kebebasan

profesi kedokteran.

Fungsi kode etik profesi antara lain sebagai alat kontrol sosial.Kode

etik memberikan suatu kriteria bagi para calon anggota kelompok

profesi dan membantu mempertahankan pandangan para anggota

lama terhadap prinsip profesional yang telah digariskan. Kode etik

profesi juga berfungsi untuk mencegah pengawasan ataupun campur

tangan yang dilakukan pemerintah atau masyarakat. Selain itu, kode etik

profesi penting untuk pengembangan patokan kehendak yang lebih tinggi.

Karena pada dasarnya, melalui kode etik pelaku profesi dianggap sebagai

prilaku yang sudah benar serta berdasarkan metode prosedur yang benar

pula.

Di dalam pelayanan medis, seorang dokter dapat dilihat dalam

kedudukannya selaku profesional di bidang medik yang senantiasa harus

berperan aktif, dan pasien dapat dilihat dalam kedudukannya sebagai

penerimapelayananmedik yang mempunyai penilaian terhadap

penampilan dan mutu pelayanan medik yang diterimanya. Hal ini

disebabkan, dokter bukan hanya melaksanakan pekerjaan melayani atau

77

memberi pertolongan serta melaksanakan pekerjaan profesi yang terikat

pada suatu kode etik.

Profesi dapat pula diartikan sebagi suatu pekerjaan yang

memerlukanpendidikan dan pelatihan tertentu, dalamjenjang kehidupan

bermasyarakat profesi mendapat kedudukan yang tinggi dalam

masyarakat, seperti dapat dicontohkan hakim, pengacara, notaris,

ataupun dokter. Berbeda dengan profesi pada umumnya,profesi

kedokteran merupakan profesi yang dianggap paling mulia karena

berhadapan langsung dengan masalah kesehatan dan kehidupan. Oleh

karena itu, profesi medis hakikatnya adalah merupakan panggilan jiwa,

yaitu panggilan untuk mengabdikan diri pada kemanusiaan, berlandaskan

atas akhlak dan moral yang luhur. Karenanya dibutuhkan suatu standar

atau batasan kemampuan minimal (knowledge, skill, dan attitude) yang

harus dikuasai oleh seorang dokter

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi profesidokter

terintegrasi di dalam rumah sakit untuk memberikan pelayanan medis.

Upaya pelayanan medis yang dilakukan oleh dokter di rumah sakit

pada prinsipnya karena adanya suatu hubungan kerja. Dengan

adannya hubungan perjanjian kerja, tenaga kesehatan menjadi staf

dari rumah sakit. Namun, demikian, dengan semakin banyaknya

spesialisasi dokter, maka tidaktertutup kemungkinan bagi yang bukan staf

medis dari rumah sakit yang bersangkutan dapat melakukan pelayanan

medis pada rumah sakit tersebut.

78

Pelayanan medis yang dilakukan oleh dokter pada pasien

didasarkan pada suatu hubungan kepercayaan. Pasien percaya kapada

dokter, bahwa dokter mempunyai pengetahuan dan pengalaman tentang

pengobatan penyakit. Oleh karena itu, seorang dokter di dalam suatu

upaya pelayanan medis mempunyai hak dan kewajiban untuk berinisiatif

menentukan sendiri tindakan medis. Hak dan kewajiban dokter untuk

menentukan sendiri tindakan medis tersebut didasarkan pada

pertimbangan bahwa dokter mempunyai kemampuan dan keahlian di

bidang kedokteran ini sesua dengan undang-undang No. 29 Tentang

Praktik Kedokteran Pasal 1 Angka 11 yang mengatur bahwa:

“Profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu pekerjaankedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatukeilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang,dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat. “

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan antara dokter

dan rumah sakit adalah suatu hubungan kerja di dalam pelayanan medis.

C. Registrasi dokter dan Lembaga Kedokteran

Registrasi Dokter dan Dokter gigi merupakan salah satu tugas dari

KKI (KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA) (Konsil Kdokteran Indoesia)

yang diamanahkan oleh Undang-Undang No. 29 tahun 2004 Tentang

Praktik Kedokteran. Registrasi adalah pencatatan resmi sebagai

pengakuan bagi dokter dan dokter gigi yang telah memiliki sertifikat

kompetensi dan telah memenuhi syarat tertentu linnya untuk melakukan

tindakan medik terhadap pasien di wilayah Indonesia.

79

Dalam melakukan registrasi KKI (KONSIL KEDOKTERAN

INDONESIA) (Konsil Kedokteran Indonesia) menerbitkan Surat tanda

Registrasi (STR)Sejak tahun 2005 sampai dengan 3 Maret 2011, KKI

(KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA) telah menerbitkan STR sejumlah

18.641 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5: Data registrasi dan distribusi doker/dokter gigi di berbagaipropinsi di Indonesia

Dokter Dokte Gigi DokterSpesialis

Dokter GigiSpesialis

Total

76.403 21.057 19.546 1.635 118.641Sumber : Bulletin KKI (Konsil Kedokteran Indonesia), Audiensi KKI

(KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA) Dengan President, 6Juni 2011, Hlm. 7

Dari data Registrasi dan distribusi dokter/dokter gigi dari berbagai

propinsi di Indonesia terlihat bahwa baik dokter/dokter gigi, dokter

spesialis dan dokter gigi spesialis lebih banyak terkonsentrasi di pulau

Jawa ini disebabkan oleh jumlah penduduk di wilayah tersebut yang

mencapai 136 juta jiwa, pulau ini merupakan pulau berpenduduk terpadat

di dunia dan merupakan salah satu wilayah berpenduduk terpadat dengan

persentase 60% penduduk Indonesia terkonsentrasi di pulau Jawa27,

inilah yang menjadi dasar KONSIL (Komite Disiplin Indonesia)

menerbitkan Surat tanda Registrasi (STR) kepada dokter/dokter gigi lebih

banyak diberikan di wilayah tersebut, sebagaimana tergambar di grafik

berikut :

27http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa waktu akses 13 januari 2012

80

Grafik 4:

Data registrasi dan distribusi doker/dokter gigi di berbagai propinsidi Indonesia

Sumber: Bulletin KKI (KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA) (KonsilKedokteran Indonesia), Audiensi KKI (KONSIL KEDOKTERANINDONESIA) Dengan President, 6 Juni 2011, Hlm. 8

Untuk mempermudah akses dokter dan dokter gigi melakukan

registrasi dan termonitornya dokter dan dokter gigi yang melakukan

praktik kedokteran di Indonesia, maka KKI (KONSIL KEDOKTERAN

INDONESIA) menyiapkan registrasi online secara komprehensif ke

seluruh Indonesia. Dalam melakukan pembinaan KKI (KONSIL

KEDOKTERAN INDONESIA) telah melakukan upaya-upaya sebagai

berikut :

1. Menerbitkan 5 (lima) buku Seri Penyelenggaraan Praktik

Kedokteran yang Baik untuk dokter dan dokter gigidan masyarakat.

2. Bersama dengan stakeholders menyelenggarakan berbagai

kegiatan dalarangka terciptanya praktik kedokteran yang baik,

seperti bimbingan teknis kepada dokter dan doktergigi yang

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

NA

DSU

MU

TSU

MB

AR

RIA

UJA

MB

ISU

MSE

LB

ENG

KU

LULA

MP

UN

GK

EPR

IB

AB

ELJA

KA

RTA

JAB

AR

BA

NTE

NJA

TEN

GYO

GYA

JATI

MK

ALT

ENG

KA

LBA

RK

ALS

ELK

ALT

IMSU

LUT

GO

RO

NTA

LOSU

LTEN

GSU

LSEL

SULT

RA

SULB

AR

BA

LIN

TBN

TTM

ALU

KU

MA

LUT

PA

PU

AB

RT

PA

PU

A

81

bekerja di sarana pelayanan kesehatan dilakukan bersama

Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSSI), Badan

Pertimbangan Kesehatan Nasional (BPKN) Media massa,

danLembaga swdaya masyarakat lainnya.

3. KKI (KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA) telah menyusun “Buku

Acuan Monitoring danEvaluasi Penyelenggaraan Praktik

Kedokteran” sebagai pedoman dalam penegakan isiplin bagi

seluruh stakeholders sesuai dengan tugas dan fungsi masing-

masing

Dalam praktik kedokteran dan dokter gigiada tiga unsur norma yang harus

ditaati, yang terdiri dari :

1) Etika merupakan aturan penerapan etika kedokteran dan

kedokteran gigi. Etik kedokeran dan kedokteran dibuat dan

disepakati oleh organisasi profesi (IDI/PDGI) dalam bentuk Kode

Etik, bertujuan untuk mengatur norma prilaku pelaksanaan profesi

berupa saksi moral dan psikologis. Lembaga pengadil pelanggaran

kode etik kedokteran dan kedokteran gigi antara

lain:ikatan/Organisasi Profesi terkait, majelis Kehormatan Etik

Kedokteran (MKEK), Majelis Kehhormatan Etik Kedokteran Gigi

(MKEKG), Panitia Pertimbangan dan pembinaan Etik Kedokteran

(P3EKI), Panitia Pertimbangan dan pembinaan Etik Kedokteran

Gigi (P3EKG)

82

2) Disiplin yang meupakan aturan penerapan keilmuan kedokteran

dan kedokteran gigi. Disiplin kedokteran dan kedokteran gigi

disusun oleh Organisasi Profesi (OP). OP juga menyusun standar

Profesi . Disiplin ditegakkan untuk mengatur norma , prilaku

pelaksana profesi. Pelanggaran terhadap disiplin berupa

sanksimoral, psikologis, teguran dan pencabutan STR/SIP.

Lembaga pengadil disiplin kedokteran /kedokteran gigiyaitu Majelis

Kehormatan Disiplin Keddokteran Propinsi dan Majels Kehormatan

Disiplin Kedokteran Pusat.

3) Hukum yang merupan seperangkat aturan hukum kedokteran.

Hukum dibuat oleh pemerintah dan DPR dalam bentuk Undang-

Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan President dan lain

sebagainya. Hukum tersebut ddibuat untuk mengatur norma prilaku

manusia pada umumnya. Sanksi terhadap pelanggaran hukum

berupa pidana, perdata, dan saksi administrasi.

Tujuan penegakan disiplin kedokteran dan kedokteran gigiyaitu

untuk menegakkan aturan-aturan dan atau ketentuan penerapan

keilmuan dalam pelaksanaan pelayanan yang harus diikuti oleh dokter

dan dokter gigi.

Sesuai dengan Undang-undang Praktik Kedokteran No. 29 Tahun

2004, Tugas MKDKI Pasal 64 antara lain menerima pengaduan,

Pemeriksaan dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin kedokteran

dan dokter gigi yang diajukan, menyusun peddoman dan tata cara

83

penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi.Bentuk

pelanggaran disiplin kedokteran antara lain:

1) Tidak kompeten/tidak cakap

2) Tidak merujuk

3) Pendelegasian kepada nakes yang tidak kompeten

4) Doker/dokter gigi pengganti tidak diberitahukan ke pasien, tidak

punya SIP.

5) Tidak laik praktik karena tidak sehat fisik dan mental

6) Kelalain dalam penatalaksanaan pasien

7) Pemeriksaan dan pengobatan belebihan

8) Tidak memberikan informasi yang jujur

9) Tidak ada informeed consent

10)Tidak membuat/ menyimpan rekam medis

11)Penghentian kehamilan tanpa indikasi medis

12)Euthanasia

13)Menerapkaan pelayanan yang beum diterima kedokteran

14)Penelitian klinis tanpa persetujuan etis

15)Tidak memberi pertolongan darurat

16)Menolak/menghentikan pengobatan tanpa alasan yang sah

17)Membuka rahasia medis tanpa izin

18)Membuat keterangaan medis yang tidak benar

19)Ikut serta dalam tindakan penyiksaan

20)Memberikan resep obat psikotropia tanpa indikasi

84

21)Pelecehan seksual intimidasi, kekerasan

22)Penggunaan gelar akademik / sebutan profesi palsu.

23)Menerima komisi atas rujukan dan resepan.

24)Pengiklanan diri yang menyesatkan.

25)Ketergantungan Napsa

26)STR.SIP, SertifikatKomptensi tidak sah

27)Imbal jasa tidak sesuai tindakan

28)Tidk memberikan data/informasi atas permintaan MKDKI.

D. Pengaduan Pelanggaran Disiplin Dokter

Sesuai dengan Undang-Undang Praktik Kedokteran No.29 Tahun

2004 Pasal 66 yang mengatakan bahwa:

“ setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas

tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran

dapat mengadukan secara tertulis kepada ketua MKDKI. Pengaduan

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) satu dan (2) dua tidak

menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak

pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian

perdata ke pegadilan”.

Penanganan pelanggaran disiplin kedokteran oleh MKDKI

dilakukan melalui dua tahap. Tahap awal yaitu menerima dan memeriksa

pengaduanoleh ketua MKDKI. Tahap MPD (Majelis Pemeriksaan Disiplin)

yaitu membentuk MPD.

85

Skema 1: Penanganan Pelanggaran Disiplin Kedokteran

Sumber: Bulletin KKI (KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA),Audiensi

KKI (KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA) Dengan President,

6 Juni 2011, Hlm. 24

Sidang MKDKI bisa bersifat terbuka dan tertutup. Pada sidang

majelis pemeriksa bersifat tertutup, tetapi pada sidang pembacaan aamar

pemeriksaan majelis pemeriksa disiplin bersifat terbuka. Macam-macam

keputusan yang ditetapkan oleh MKDKI ssetiap kasus berbeda. Hasil

keputusannya dapat berupa:

1. Tidak melanggar disiplin

2. Bersalah atau melanggar disiplin

a. Peringatan tertulis

b. Rekommendasi pencabutan STR/SIP sementara (maksimal 1

(satu) tahun) atau selamanya

Tahap awal

pelanggaran

disiplinn

Penetapan

Majelis

pemeriksa

Pemeriksaan

proses

pembuktian

Keputusan

Bebas/tidak

bersalah

Peringatan

TertulisRekomendasi

Pencabutan

Mengikuti

pendidikan/pelatihan

PELAKSANA KEPUTUSAN

KKI (KONSIL

KEDOKTERAN

Sekretariat

MKDKI

Sekretariat

MKDKISekretariat

MKDKI

Sekretariat

MKDKI

DINKES

KAB/KOTA SIP

KKI (KONSIL

KEDOKTERAN

86

c. Mengikuti pendidikan ulang

3. Tidak bersalah

4. Bersalah dengan sanksi

Pengaduan yang bersumber dari masyarakat masuk ke MKDKI,

berdasarkan inisiatif untuk mengadu mengenai perlakuan dokter yang

diduga melakukan malpraktik. Wawancara yang dilakukan penulis

dirumah sakit Wahidin Sudirohusodo pada tanggal 20 Oktober sampai 4

November bertempat di bagian HUMAS (hubungan masyarakat)

menghasilkan bahwa rumah sakit wahidin sudirohusodo tidak pernah

menghitung jumlah pasien yang mengadu tetapi pengaduan-pengaduan

tersebut tetap ada baik dari pasien maupun dokter.

Hasil wawancara yang dilakukan selanjutnya pada tanggal 3

Februari 2012 menyatakan bahwa apabila ada pengaduan maka pihak

rumah sakit berusaha untuk membuka forum komunikasi antara dokter

dan pasien agar masalah dapat diselsaikan dengan jalan musyawarah.

Pihak rumah sakit juga berusaha untuk menjaga hak pasien demi

kelancaran pengobatan dan yang terpenting menurut penulis adalah

menjaga citra rumah sakit tersebut dimasyarakat. Bentuk dari pengaduan

pasien berorientasi pada kurangnya komunikasi sehingga informasi yaitu

informend consent tidak didapatkan. Dokter yang menangani pasien

kadang mengambil tindakan sepihak tanpa persetujuan dan penjelasan

terlebih dahulu, contohnya dalam pemberian obat yang menyebabkan

87

komplikasi pada kesehatan pasien karena tidak sesuai dosis ataupun

pasien alergi terhadap salah satu kandungan obat tersebut.

Wawancara yang dilakukan dibagian bedah rumah sakit Wahidin

Sudirohsodo dari 3 dokter mengatakan bahwa obat yang diberikan harus

diteliti lebih lanjut secara berkala agar apabila terjadi komplikasi maka

dapat dengan cepat ditangani. Tindakan invasife merupakan tindakan

yang mengandung resiko tinggi, berdasarkan pengalaman penulis di

rumah sakit Harapat Kita Jakarta banyaknya obat bius yang diberikan

kepada pasien dosisnya berbeda-beda ini dikarenakan oleh keadaan fisik

dan kekebalan (antibodi) manusia yang berbeda oleh karena itu seorang

dokter harus menganalisa dengan cermat keadaan pasiennya. Setiap

perbuatan dan perkataan dokter menyangkut keadaan pasien harus jelas

terekam dalam rekam medis agar pasien dan dokter mengerti hak dan

tanggung jawabnya dalam menyampaikan informend consent.

perjanjian terapeutik sebagai dasar bagi dokter...

Documents