PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECILKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

DAN

SEKOLAH PASCASARJANAUNIVERSITAS GADJAH MADA

Nomor 02/KP3K/KKP/PKSIVI/2013Nomor 1178/H1.SPs/HM/2013

TENTANG

PENGELOLAAN PULAU ALORKABUPATEN ALOR, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Pada hari ini Jumat, tanggal tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu tiga belas (07-06-2013),bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama SUDIRMAN SAADJabatan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil,

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik lndonesiaAlamat Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat 10110

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir,dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik lndonesia,berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat 10110, untukselanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. NamaJabatanAlamat

HARTONODirektur Sekolah PascasarjanaJalan Teknika Utara, Pogung, Yogyakarta

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Pascasarjana UniversitasGadjah Mada, berkedudukan di Jalan Teknika Utara, Pogung, Yogyakarta,selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARAPIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan danPerikanan yang berwenang dan bertanggung jawab dalam merumuskan sertamelaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil;

b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkanUndang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, yang berwenangdan bertanggung jawab dalam Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepadaMasyarakat (Tridarma Perguruan Tinggi);

c. bahwa pada tanggal 23 September 2011 telah ditandatangani Kesepakatan Bersamaantara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Universitas Gadjah Mada Nomor13/MEN-KP/KB/IX/2011 dan 6022/P/HT/2011 tentang Penelitian, Pengembangan,Pengkajian, dan Penerapan llmu Pengetahuan dan Teknologi, serta PengembanganAspek-aspek Hukum di Bidang Kelautan dan Perikanan;

d. bahwa dalam rangka pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar di Pulau Alor, KabupatenAlor, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sebagai pelaksanaan Kesepakatan Bersamasebagaimana tersebut pada butir c, diperlukan kerja sama di antara PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dengan syarat dan ketentuansebagaimana tersebut dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1Tujuan

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk percepatan pelaksanaan pembangunankelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil berkelanjutan melalui pengelolaan Pulau Alor danperairan sekitarnya di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 2Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a. identifikasi, pemuktakhiran, pemanfaatan dan pengembangan data potensisumberdaya, lingkungan, kependudukan dan infrastruktur pulau kecil terluar;

b. penataan ruang pulau kecil dan terluar;

c. pemanfaatan hasil penginderaan jauh dan sistem informasi geografi untukpengelolaan pulau kecil terluar;

d. pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan lokal;

e. pengembangan usaha dan mata pencaharian alternatif;

f. peningkatan kualitas lingkungan dan konservasi kawasan serta jenis ikan; dan

g. mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.

Pasal 3Tugas Para Pihak

(1) PIHAK KESATU mempunyai tugas:

a. menyiapkan pedoman bimbingan teknis;

b. menyediakan data dan informasi pengelolaan pulau kecil terluar dan perairan disekitarnya;

c. memfasilitasi penyediaan infrastruktur dasar dan pengembangan pulau kecilterluar;

d. memfasilitasi rehabilitasi ekosistem, konservasi kawasan dan jenis ikan;

e. memfasilitasi penyusunan rencana tata ruang pulau kecil terluar dan perairan disekitarnya;

f. memfasilitasi penyelenggaraan bimbingan teknis, pelatihan, sosialisasi, temukoordinasi, workshop, dan konsultasi publik; dan

g. menyiapkan narasumber.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas:

a. menyiapkan materi bimbingan teknis;

b. melakukan analisis data dan informasi pengelolaan pulau kecil terluar dan perairandi sekitarnya;

c. melakukan koordinasi penyelenggaraan bimbingan teknis, pelatihan, sosialisasi,temu koordinasi, workshop, dan konsultasi publik;

d. menyiapkan narasumber, tenaga teknis, dan tenaga pendamping;

e. melakukan kajian lingkungan, identifikasi potensi, dan keanekaragaman hayatipulau kecil terluar dan perairan di sekitarnya;

f. menyiapkan dan menganalisis data spasial pulau kecil terluar dan perairan disekitarnya; dan

g. menyiapkan rekomendasi kepada PIHAK KESATU mengenai rancangan kebijakanpengelolaan pulau kecil terluar dan perairan di sekitarnya.

Pasal 4Pelaksanaan

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan berdasarkan Rencana Kerja Tahunan yangdisusun oleh PARA PIHAK.

(2) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibentuk kelompok kerjayang beranggotakan perwakilan dari PARA PIHAK dan kemudian ditetapkan olehPIHAK KESATU.

(3) Rencana Kerja Tahun 2013 sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tercantumdalam lampiran Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5Pembiayaan

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkupPerjanjian Kerja Sama ini ditanggung dan dibebankan kepada PARA PIHAK sesuaidengan rencana kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK dan ketentuan yangberlaku.

Pasal 6Masa Berlaku

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejakpenandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang dengankesepakatan PARA PIHAK.

(2) PARA PIHAK melakukan konsultansi atas rancangan perpanjangan Kerja Sama iniselambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama inisebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), makaPIHAK tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepadaPIHAK lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya PerjanjianKerja Sama ini.

(4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi karena masa berlakunyatelah berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau karena permintaan PARAPIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengakhiran Perjanjian Kerja Sama initidak mempengaruhi tugas PARA PIHAK yang harus diselesaikan sebagai akibatpelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

(1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan setiap 6(enam) bulan oleh Kelompok Kerja.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakansebagai bahan penyusunan rencana kegiatan untuk tahun berikutnya oleh PARAPIHAK.

(3) Kelompok Kerja menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan pulau kecil danterluar kepada PARA PIHAK.

Pasal 8Hak Kekayaan Intelektual

(1) Data/informasi/publikasi yang dihasilkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dapatdimanfaatkan oleh PARA PIHAK untuk kepentingan nonkomersial.

(2) Data/informasi/publikasi yang dihasilkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dapatdimanfaatkan untuk kepentingan komersial setelah mendapat persetujuan PARAPIHAK.

(3) Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milikbersama PARA PIHAK.

(4) Penggunaan setiap hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari Perjanjian KerjaSama ini wajib mencantumkan keterangan pemegang hak kekayaan intelektual.

Pasal 9Keadaan Memaksa (Force Majeure)

(1) Keadaan memaksa, selanjutnya disebut force majeure adalah suatu keadaan yangterjadinya di luar kemampuan, kesalahan, atau kekuasaan PARA PIHAK dan yangmenyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksamenunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Force majeure tersebut meliputi dan tidak terbatas pada bencana alam, bencana nonalam dan bencana karena manusia serta Keputusan Tata Usaha Negara yangberpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Dalam hal terjadinya peristiwa force majeure, maka PIHAK yang terhalang untukmelaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya.

(4) PIHAK yang terkena force majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa forcemajeure tersebut kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) harikalender terhitung sejak berakhirnya peristiwa force majeure.

(5) PIHAK yang terkena force majeure wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknyauntuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian KerjaSama ini segera setelah peristiwa force majeure berakhir.

(6) Apabila peristiwa force majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi ataudiduga oleh PIHAK yang mengalami force majeure akan melebihi jangka waktu 60(enam puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembalipelaksanaan kegiatan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.

(7) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah salah satu PIHAK sebagai akibatterjadinya peristiwa force majeure bukan merupakan tanggung jawab PIHAK yanglain.

Pasal 10Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini,akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 11Pemberitahuan

Segala pemberitahuan/korespondensi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian KerjaSama ini dilakukan secara tertulis dan dapat melalui kurir, surat tercatat, faksimili dansurat elektronik kepada alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:Direktorat Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, danPulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Republik lndonesia, GedungMina Bahari III Lt. 10, Jalan. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat 10110.Telepon : (021) 352 2058Faks. : (021) 352 2058Surat Elektronik : adopsipulau@kkp.qo.id

PIHAK KEDUA:Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah MadaJI. Teknika Utara, Kampus UGM, Pogung, Yogyakarta 55281.Telepon : (0274) 520318Faks. : (0274) 564239Surat Elektronik : sps@uqm.ac.id

Pasal 12Perubahan

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akandiatur dalam bentuk Amandemen dan/atau Adendum yang disepakati oleh PARAPIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahunsebagaimana disebutkan di awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli,bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelahditandatangani PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untukdipatuhi dan dilaksanakan PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU

.---

LAMPIRAN: PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECILDAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADANOMOR: 02/KP3K/KKP/PKSNI/2013NOMOR: 1178/H1.SPs/HM/2013

RENCANA KERJA TAHUN 2013PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR DI PULAU ALOR KABUPATEN ALOR

NO. RUANG LINGKUP PROGRAM KERJA INSTANSI KETERANGAN

1 Identifikasi, pemuktakhiran, Identifikasi dan pemutakhiran data potensi sumberdaya dan lingkungan UGM, Ditjen KP3K, Dr. Eng. Ir. Achmad Sarwadi, M.Engpemanfaatan dan Pemda (sarwadi@ugm.ac.id),pengembangan data potensi

Identifikasi dan pemutakhiran data kependudukan UGM, Ditjen KP3K,sumberdaya, lingkungan,kependudukan dan infrastruktur Pemda

pulau kecil terluar

2 Penataan ruang pulau kecil Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) UGM, Ditjen KP3K, Dr. Eng. Ir. Achmad Sarwadi, M.Engterluar yang meliputi: Pemda

a. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (sarwadi@ugm.ac.id)b. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Dr. Rini Rachmawati, MTd. Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecilc. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

3 Pemanfaatan hasil Menyusun geodatabase Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil terutama UGM, Ditjen KP3K, Prof. Dr. Hartono, DEA, DESSpenginderaan jauh dan sistem toponimi Pemda (hartonogeografi @geo.ugm.ac.id);informasi geografi untuk Taufik Hery Purwanto, S.Si, M.Sipengelolaan pulau kecil terluar (taufik@ugm.ac.id)

4 Pemberdayaan masyarakat dan Investasi pada human capital, penekanan pada bidang pendidikan dan LPTP, UGM, Ditjen Prof. Dr. Yeremias T. Keban, SU,penguatan kelembagaan lokal kesehatan KP3K, Pemda (m ias ke ban@yahoo.com)

Peningkatan kapasitas organisasi dan kelompok, baik formal maupun informal UGM, Ditjen KP3K,Pemda

Memperluas dan meningkatkan kerjasama untuk efisiensi dengan penekanan UGM, Ditjen KP3K, Dr. M. 8aiquni, MA"human security dan social security" Pemda (baiquni@lead.or.id)

Memperbaiki budaya kerja, gotong royong, tanggung jawab, disiplin dan hemat UGM, Ditjen KP3K,Pemda

RENCANA KERJA TAHUN 2014PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR DI PULAU ALOR KABUPATEN ALOR

NO. RUANG LINGKUP PROGRAM KERJA INSTANSI KETERANGAN

1. Identifikasi, pemuktakhiran, Identifikasi dan pemutakhiran data infrastruktur UGM, Ditjen KP3K, Dr. Eng. Ir. Achmad Sarwadi, M.Engpemanfaatan dan Pemda (sarwadi@ugm.ac.id)pengembangan data potensisumberdaya, lingkungan, Analisa data potensi sumberdaya dan lingkungan kependudukan dan UGM, Ditjen KP3K,

kependudukan dan infrastruktur infrastruktur pulau kecil terluar Pemda

pulau kecil terluar

2 Penataan ruang pulau kecil Penyusunan dan Penetapan PERDA tentang Rencana Pengelolaan WP3K UGM, Ditjen KP3K, Dr. Eng. Ir. Achmad Sarwadi, M.Engterluar Pemda (sarwadi@ugm.ac.id),

Dr. Rini Rachmawati, MTPembangunan Infrastruktur sebagai implementasi Rencana PengelolaanWilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

3 Pemanfaatan hasil Membangun Infrastruktur Data Spasial (IDS) Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau UGM, Ditjen KP3K, Prof. Dr. Hartono, DEA, DESSpenginderaan jauh dan sistem Kecil Pemda (hartonogeografi@geo.ugm.ac.id)informasi geografi untuk Taufik Hery Purwanto. S.Si, M.Sipengelolaan pulau kecil terluar (taufik@ugm.ac.id)

4 Pemberdayaan masyarakat dan Menumbuhkan produktifitas dan mengurangi sifat konsumtif LPTP, UGM, Ditjen Prof.Dr. Yeremias T. Keban, SU,penguatan kelembagaan lokal KP3K, Pemda (miaskeban@yahoo.com)

Membangun jejaring dan memperluas kemitraan UGM, Ditjen KP3K,Pemda

Mengembangkan kapasitas kelembagaan pendidikan (sekolah dasar, UGM, Ditjen KP3K, Dr. M. Baiquni, MAmenengah dan kejuruan) dalam meningkatkan kualitas anak didik. Pemda (baiquni@lead.or.id)

Meningkatan kapasitas kelembagaan kesehatan (rumah sakit, klinik dan UGM, Ditjen KP3K,puskesmas) untuk menaikan tingkat kesehatan masyarakat Pemda

5 Pengembangan usaha dan Membangun sistem insentif administrasi, dan pendanaan formal dan informal UGM, Ditjen KP3K, Prof. Dr. Ali Agus, DAA, DEA,mata pencaharian alternatif Pemda Prof. drh. R. Wasito, M.Sc, Ph.D

Membentuk dan mengembangkan pola keterpaduan bisnis perikanan dan UGM, Ditjen KP3K, (wasito@ugm.ac.id)pertanian dalam arti luas Pemda Dr. drh. Dhirgo Adji, MP.

(dhirgo_adji@yahoo.com)

NO. RUANG LINGKUP PROGRAM KERJA INSTANSI KETERANGAN

6 Peningkatan kualitas Memperkuat kearifan lokal dalam mengelola (terutama rehabilitasi, konservasi UGM, Ditjen KP3K, Dr. Ir. Latif Sahubawa, M.Silingkungan dan konservasi dan pengembangan) potensi keanekaragaman hayati dan ekosistem PPKT. Pemda (latifsahubawa2004@yahoo.com)kawasan serta jenis ikan Andri Kurniawan, SSi, M.Si.

Revitalisasi hak ulayat dan hak masyarakat lokal dalam pengelolaan potensi UGM, Ditjen KP3K, (andrikur@ugm.ac.id)

keanekaragaman hayati dan ekosistem PPKT. Pemda

Menerapkan MCS dengan prinsip partisipasi masyarakat lokal UGM, Ditjen KP3K,Pemda, PU & DinasCiptakarya

Meningkatkan peranserta masyarakat dengan mengelola dan menata UGM, Ditjen KP3K,lingkungan secara terencana, terpadu, adil dan berkelanjutan. Pemda

7 Mitigasi bencana dan adaptasi Simulasi tanggap darurat bencana rutin UGM, Ditjen KP3K, Dr. Ir. Dina Ruslanjariperubahan iklim Pemda, BNPB (dienaruz@yahoo.com)

MAFathoni, s.si(mafathoni@yahoo. co. id)Anggit Priadmodjo, S.Si(anggit_pwugm07@yahoo.co.id)

Pendidikan kebencanaan dan perubahan iklim bagi anak usia sekolah UGM, Ditjen KP3K,Pemda, BNPB

Penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana (jalur evakuasi, UGM, Ditjen KP3K,akses data dan informasi bencana, lumbung desa, green barrier, penahan Pemda, BNPBtsunami)

RENCANA KERJA TAHUN 2015PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR DI PULAU ALOR KABUPATEN ALOR

NO. RUANG LINGKUP PROGRAM KERJA INSTANSI KETERANGAN

1. Identifikasi, pemuktakhiran, Penyusunan dan analisis profil potensi sumberdaya pulau kecil terluar UGM, Ditjen KP3K, Dr. Eng. Ir. Achmad Sarwadi, M.Engpemanfaatan dan Pemda (sarwadi@ugm.ac.id),pengembangan data potensisumberdaya, lingkungan,kependudukan dan infrastrukturpulau kecil terluar

2 Penataan ruang pulau kecil Pembangunan Infrastruktur sebagai implementasi Rencana Pengelolaan UGM, Ditjen KP3K, Dr. Eng. Ir. Achmad Sarwadi, M.Engterluar Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Pemda (sarwadi@ugm.ac.id),

Dr. Rini Rachmawati, MTPengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di WP3K

3 Pemanfaatan hasil UGM, Ditjen KP3K, Prof. Dr. Hartono, DEA, DESSpenginderaan jauh dan sistem Pemda (hartonogeografi@geo.ugm.ac.id)informasi geografi untuk Taufik Hery Purwanto, S.Si, M.Sipengelolaan pulau kecil terluar (taufik@ugm.ac.id)

4 Pemberdayaan masyarakat dan Meningkatkan kapasitas SKPD di Kabupaten dan kecamatan dalam LPTP, UGM, Ditjen Prof.Dr. Yeremias T. Keban, SU,penguatan kelembagaan lokal perencanaan, implementasi dan monitoring program pembangunan. KP3K, Pemda (miaskeban@yahoo.com)

Memperkuat kapasitas pemerintahan desa dalam penataan pembangunan di UGM, Ditjen KP3K,tingkat desa. Pemda

Meningkatkan kemampuan DPRD dalam menjalan tugas pengawasan, UGM, Ditjen KP3K, Dr. M. Baiquni, MAanggaran dan legislasi bagi program pembangunan. Pemda (baiquni@lead.or.id)

5 Pengembangan usaha dan Pemanfaatan "indigenous fishery and agricultural products and its waste UGM, Ditjen KP3K, Prof. Dr. Ali Agus, DAA, DEA,mata pencaharian alternatif products'" untuk komersialisasi produk dalam bentuk barang dan jasa, Pemda Prof. drh. R. Wasito, M.Sc, Ph.D

(wasito@ugm.ac.id)

Continuing Education Program-Membentuk dan mendirikan Program UGM, Ditjen KP3K, Dr. drh. Dhirgo Adji, MP.

Pendidikan Kejuruan Tepat Guna (D4) (Menciri tropis sesuai dengan Pemda (dhirgo_adji@yahoo.com)

demografi wilayah)

NO. RUANG LINGKUP PROGRAM KERJA INSTANSI KETERANGAN

5 Pengembangan usaha dan Membangun kemitraan dengan pelaku usaha UGM, Ditjen KP3K, Prof. Dr. Ali Agus, DAA, DEA,mata pencaharian alternatif Pemda Prof. drh. R. Wasito, M.Sc, Ph.D

Meningkatkan dan mempermudah akses terhadap sumberdaya, teknologi, UGM, Ditjen KP3K, (was ito@ugm.ac.id)modal dan pasar, serta informasi pembangunan Pemda Dr. drh. Dhirgo Adji, MP.

Meningkatkan ketrampilan usaha, perluasan mata pencaharian alternatif, UGM, Ditjen KP3K, (dhirgo_adji@yahoo.com)

pengolahan bisnis skala kecil (menengah dan besar) dan penguasaan Pemdateknologi (tepat guna)

6 Peningkatan kualitas Identifikasi, inventarisasi, dan analisis potensi keanekaragaman hayati UGM, Ditjen KP3K, Dr. Ir. Latif Sahubawa, M.Silingkungan dan konservasi ekosistem Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) dan perairan di sekitarnya. Pemda (latifsahubawa2004@yahoo.com)kawasan serta jenis ikan Andri Kurniawan, S.Si., M.Si.

Pemetaan potensi kerusakan dan atau pencemaran keanekaragaman hayati UGM, Ditjen KP3K, (andrikur@ugm.ac.id)serta ekosistem PPKT dan perairan sekitarnya. Pemda

Identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan kerusakan dan UGM, Ditjen KP3K,pencemaran keanekaragaman hayati dan ekosistem PPKT dan perairan Pemda, PU & DinasMendisain model pengelolaan (perencanaan, pemanfaatan, rehabilitas dan UGM, Ditjen KP3K,konservasi serta pengembangan) potensi keanekaragaman hayati dan Pemdaekosistem PPKT dan prairan sekitarnya dengan teknologi tepatguna yangramah lingkungan.

7 Mitigasi bencana dan adaptasi Penguatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi terhadap UGM, Ditjen KP3K, Dr. Ir. Dina Ruslanjariperubahan iklim bencana alam dan perubahan iklim di pulau-pulau kecil Pemda, BNPB (dienaruz@yahoo.com)

Pembentukan dan pendampingan kelembagaan masyarakat siaga bencana, UGM, Ditjen KP3K, MAFathoni, S.Si.menyususn rencana aksi desa dalam penanggulangan bencana. Pemda, BNPB (mafathoni@yahoo.co.id)

Anggit Priadmodjo, S.Si

Simulasi tanggap darurat bencana rutin UGM, Ditjen KP3K, (anggit_pwugm07@yahoo.co.id)

Pemda, BNPB

NO. RUANG LINGKUP PROGRAM KERJA INSTANSI KETERANGAN

6 Peningkatan kualitas Melakukan rehabilitasi serta mengendalikan pencemaran vegetasi pantai dan UGM, Ditjen KP3K, Dr. Ir. Latif Sahubawa, M.Silingkungan dan konservasi keanekaragaman hayati PPKT. Pemda (latifsahubawa2004@yahoo.com)kawasan serta jenis ikan Andri Kurniawan, SSi, M.Si.

(andrikur@ugm.ac.id)Melakukan pendampingan pengelolaan potensi keanekaragaman hayati, UGM, Ditjen KP3K,pengendalian pencemaran lingkungan, penyaluran permodalan, Pemdapengembangan usaha produktif, serta implementasi teknologi tepat guna.

Menyiapkan materi pendampingan dan bimbingan teknis pengelolaan UGM, Ditjen KP3K,sumberdaya PPKT. Pemda, PU & Dinas

Ciptakarya7 Mitigasi bencana dan adaptasi Penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana (jalur evakuasi, UGM, Ditjen KP3K, Dr. Ir. Dina Ruslanjari

perubahan iklim akses data dan informasi bencana, lumbung desa, green barrier, penahan Pemda, BNPB (dienaruz@yahoo.com)tsunami) MAFathoni, S.SiMemperkuat Kearifan lokal dalam antisipasi bencana UGM, Ditjen KP3K, (mafathoni@yahoo.co.id)

Pemda, BNPB Anggit Priadmodjo, S.Si(anggit_pwugm07@yahoo.co.id)

Simulasi tanggap darurat bencana rutin UGM, Ditjen KP3K,Pemda, BNPB

PIHAK KEDUA

lIU_· ..,....--

,IRMAN SAAD