perencanaan_pembangunan

8/10/2019 Perencanaan_Pembangunan

1/11

- 167 -

F. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN

SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAHPEMERINTAHAN DAERAH

PROVINSIPEMERINTAHAN

KABUPATEN/K

1. PerencanaandanPengendalianPembangunanDaerah

1. PerumusanKebijakan

1.a.Penetapan pedoman danstandar perencanaan,pelaksanaan danpengendalianpembangunan daerah.

b.

c.

2. Penetapan pedomanStandar PelayananMinimal (SPM).

1.a.Penetapan petunjukpelaksanaan perencanaanpembangunan daerah padaskala provinsi.

b.Pelaksanaan perencanaanpembangunan daerah provinsi.

c.

2. Pelaksanaan SPM provinsi.

1.a.Penetapan petunpelaksanaan perdan pengendalianpembangunan daskala kabupaten

b.Pelaksanaan perpembangunan dakabupaten/kota.

c.Penetapan pedomstandar perencanpembangunan dakecamatan/desa

2. Pelaksanaan SPMkabupaten/kota.


2/11

- 168 -



KABUPATEN/K

3. Penetapan pedoman danstandar pelaksanaankerjasama pembangunanantar daerah dan antaradaerah dengan swasta,dalam dan luar negeri.

4. Penetapan pedoman danstandar pengelolaan datadan informasipembangunan daerahskala nasional.

5.a.Penetapan pedoman danstandar pengelolaankawasan dan lingkunganperkotaan skala nasional.

b.

3. Pelaksanaan kerjasama antaraprovinsi dengan swastamengacu pada pedoman yangditetapkan Pemerintah.

4. Pelaksanaan pengelolaan datadan informasi pembangunandaerah skala provinsi.

5.a.Penetapan petunjukpelaksanaan pengelolaankawasan dan lingkunganperkotaan skala provinsi.

b.Pelaksanaan/penjabaranpetunjuk pelaksanaanpengelolaan kawasan danlingkungan perkotaan skala

provinsi.

3. Pelaksanaan kerjpembangunan ankabupaten/kota daerah kabupatedengan swasta, dluar negeri.

4. Pelaksanaan pendan informasi pedaerah skala kab

5.a.Penetapan petunpelaksanaan penkawasan dan lingperkotaan skala kota.

b.Pelaksanaan petupelaksanaan penkawasan dan lingperkotaan skala

kota.


3/11

- 169 -



KABUPATEN/K

6.a.Penetapan pedoman danstandar keserasianpengembangan perkotaandan perdesaan skalanasional.

b.

7. Penetapan pedoman danstandar manajemen dankelembagaanpengembangan wilayahdan kawasan skalanasional.

8.a.Penetapan pedoman danstandar pelayananperkotaan.

6.a.Penetapan pedoman danstandar keserasianpengembangan perkotaan danpedesaan skala provinsi.

b.

Pelaksanaan petunjukpelaksanaan keserasianpengembangan perkotaan dankawasan perdesaan skalaprovinsi.

7. Penetapan petunjukpelaksanaan manajemen dankelembagaan pengembanganwilayah dan kawasan skalaprovinsi.

8.a.Penetapan petunjukpelaksanaan pelayananperkotaan skala provinsi.

6.a.Penetapan keserapengambangan pperdesaan skala kota.

b.

Pelaksanaan petupelaksanaan kespengembangan pkawasan perdesakabupaten/kota.

7. Penetapan petunpelaksanaan mankelembagaan penwilayah dan kawkabupaten/kota.

8.a.Pelaksanaan pedstandar pelayanaskala kabupaten


4/11

- 170 -



KABUPATEN/K

b.

9.a.Penetapan pedoman dan

standar pengembanganpembangunanperwilayahan skalanasional.

b.

10.Penetapan pedoman danstandar pengembanganwilayah tertinggal,perbatasan, pesisir danpulau-pulau kecil skalanasional.

b.Pelaksanaan petunjukpelaksanaan pelayananperkotaan skala provinsi.

9.a.Penetapan petunjuk

pelaksanaan pengembanganpembangunan perwilayahanskala provinsi.

b.Pelaksanaan pedoman danstandar pengembanganpembangunan perwilayahanskala provinsi.

10.Pengembangan wilayahtertinggal, perbatasan, pesisirdan pulau-pulau kecil skalaprovinsi.

b.Pelaksanaan petupelaksanaan pelaperkotaan skala kota.

9.a.Penetapan petun

pelaksanaan penpembangunan peskala kabupaten

b.Pelaksanaan pedstandar pengembpembangunan pskala kabupaten

10.Pengembangan wtertinggal, perbatdan pulau-pulaukabupaten/kota.


5/11

- 171 -



KABUPATEN/K

11.Penetapan pedoman danstandar pengembangankawasan prioritas, cepattumbuh dan andalanskala nasional.

11.Pengembangan kawasanprioritas, cepat tumbuh danandalan skala provinsi.

11.Pengembangan kprioritas, cepat tuandalan skala kakota.

2. Bimbingan,Konsultasi danKoordinasi

1.

Koordinasi perencanaan,pelaksanaan danpengendalianpembangunan daerahskala nasional.

2. Bimbingan, supervisi dankonsultasi perencanaandan pengendalian

pembangunan daerahskala nasional.

3.a.Bimbingan, supervisi dankonsultasi pelaksanaankerjasama pembangunanantar daerah dan antaradaerah dengan swasta,dalam dan luar negeriskala nasional.

1.

Koordinasi perencanaan,pelaksanaan dan pengendalianpembangunan daerah skalaprovinsi.

2. Konsultasi perencanaan danpengendalian pembangunandaerah skala provinsi.

3.a.Konsultasi pelaksanaankerjasama pembangunan antardaerah dan antara daerahdengan swasta, dalam dan luarnegeri skala provinsi.

1.

Koordinasi perenpelaksanaan danpengendalian pemdaerah skala kab

2. Pelaksanaan konperencanaan danpengendalian pem

daerah skala kab

3.a.Kerjasama pembantar daerah dandaerah dengan swdan luar negeri skabupaten/kota.


6/11

- 172 -



KABUPATEN/K

b.

4.a.Bimbingan, supervisi dankonsultasi pengelolaankawasan dan lingkunganperkotaan skala nasional.

b.

5.a.Bimbingan supervisi dankonsultasi pelayananperkotaan skala nasional.

b.

4.a.Bimbingan, supervisi dankonsultasi pengelolaan kawasandan lingkungan perkotaan skalaprovinsi.

b.

5.a.Konsultasi pelayanan perkotaanskala provinsi.

b.Bimbingan, supekonsultasi kerjaspembangunan ankecamatan/desakecamatan/desaswasta, dalam da

skala kabupaten

4.a.Konsultasi pengekawasan dan lingperkotaan skala kota.

b.Bimbingan, supekonsultasi pengekawasan dan lingperkotaan di daekecamatan/desa

5.a.Konsultasi pelayperkotaan skala kota.


7/11

- 173 -



KABUPATEN/K

b.

6.a.Bimbingan, supervisi dan

konsultasi keserasianpengembangan perkotaandan perdesaan skalanasional.

b.

7. Bimbingan, supervisi dankonsultasi pengembanganwilayah tertinggal, pesisirdan pulau-pulau kecilskala nasional.

b.

6.a.Pelaksanaan konsultasi

keserasian pengembanganperkotaan dan perdesaan skalaprovinsi.

b.

7. Pengembangan wilayahtertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala provinsi.

b.Bimbingan, supekonsultasi pelayaperkotaan di kecdesa.

6.a.Konsultasi keser

pengembangan pperdesaan skala kota.

b.Bimbingan, supekonsultasi keserapengembangan pperdesaan di kecdesa.

7. Pengembangan wtertinggal, pesisirpulau kecil skalakota.


8/11

- 174 -



KABUPATEN/K

8.a.Bimbingan, supervisi dankonsultasi pengembangankawasan prioritas, cepattumbuh dan andalanskala nasional.

b.

9.a.Bimbingan, supervisi dankonsultasi terhadapkelembagaan danmanajemenpengembangan wilayahdan kawasan skalanasional.

b.

8.a.Konsultasi pengembangankawasan prioritas, cepattumbuh dan andalan skalaprovinsi.

b.

9.a.Konsultasi terhadapkelembagaan dan manajemenpengembangan wilayah dankawasan skala provinsi.

b.

8.a.Konsultasi pengekawasan prioritatumbuh dan andkabupaten/kota.

b.

Perencanaan keldan manajemenpengembangan wkawasan di keca

9.a.Konsultasi terhakelembagaan danpengembangan wkawasan skala kkota.

b.Perencanaan keldan manajemenpengembangan wkawasan di keca


9/11

- 175 -



KABUPATEN/K

3. Monitoring danEvaluasi (Monev)

1.a.Monitoring dan evaluasipelaksanaanpembangunan daerahskala nasional.

b.

c.

2. Monitoring dan evaluasipelaksanaan kerjasamapembangunan antardaerah dan antara daerahdengan swasta, dalam danluar negeri skala nasional.

1.a.Pelaksanaan monitoring danevaluasi pelaksanaanpembangunan daerah skalaprovinsi.

b.

c.

2. Pelaksanaan monitoring danevaluasi pelaksanaan kerjasamapembangunan antar daerahkabupaten/kota dan antaradaerah kabupaten/kota denganswasta, dalam dan luar negeriskala provinsi.

1.a.Pelaksanaan monevaluasi pelaksanpembangunan dakabupaten/kota.

b.Penetapan petun

pembangunan skkecamatan/desa

c.Pelaksanaan pemevaluasi pelaksanpembangunan dakecamatan/desa

2. Pelaksanaan monevaluasi pelaksankerjasama pembantar kecamatanantara kecamatadengan swasta, dluar negeri skalakota.


10/11

- 176 -



KABUPATEN/K

3. Monitoring dan evaluasipelaksanaan pengelolaankawasan dan lingkunganperkotaan skala nasional.

4.

Monitoring dan evaluasipelaksanaanpengembangan wilayahtertinggal, pesisir danpulau-pulau kecil skalanasional.

5. Monitoring dan evaluasipelaksanaanpengembangan kawasanprioritas, cepat tumbuhdan andalan skalanasional.

3. Monitoring dan evaluasipelaksanaan pengelolaankawasan dan lingkunganperkotaan skala provinsi.

4.

Monitoring dan evaluasipelaksanaan pengembanganwilayah tertinggal, pesisir danpulau-pulau kecil skalaprovinsi.

5. Monitoring dan evaluasipelaksanaan pengembangankawasan prioritas, cepattumbuh dan andalan skalaprovinsi.

3. Monitoring dan epelaksanaan penkawasan dan lingperkotaan skala kota.

4.

Monitoring dan epelaksanaan penwilayah tertinggapulau-pulau kecikabupaten/kota.

5. Pelaksanaan monevaluasi pelaksanpengembangan kprioritas, cepat tuandalan skala kakota.


11/11

- 177 -

SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH

PEMERINTAHAN DAERAH

PROVINSI

PEMERINTAHAN

KABUPATEN/K

6. Monitoring dan evaluasipelaksanaan keserasianpengembangan perkotaandan kawasan perdesaanskala nasional.

7. Monitoring dan evaluasipelaksanaan terhadapkelembagaan danmanajemenpengembangan wilayahdan kawasan skalanasional.

6. Pelaksanaan monitoring danevaluasi pelaksanaan keserasianpengembangan perkotaan dankawasan perdesaan skalaprovinsi.

7. Pelaksanaan monitoring danevaluasi pelaksanaan terhadapkelembagaan dan manajemenpengembangan wilayah dankawasan skala provinsi.

6. Pelaksanaan monevaluasi pelaksankeserasian pengeperkotaan dan kaperdesaan skala kota.

7. Pelaksanaan monevaluasi pelaksanterhadap kelembmanajemen pengwilayah dan kawkabupaten/kota.

perencanaan_pembangunan

Documents