PAPER

PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKSPOR

DI INDONESIADisusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Dosen Pengampu : Drs. Djoko Siswanto, MSi

Oleh Kelompok 3 :

Ema Muslimawati (105030600111012)

Rifky Ashabul Yamin (105030600111013)

Brian Maulana (105030600111014)

Robert Durianto (105030600111015)

Intan Nastiti P (105030600111016)

KONSENTRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2014

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami sampaikan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan

karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan paper yang berjudul “Perencanaan

Pembangunan Ekspor di Indonesia.”

Paper ini merupakan tugas kelompok yang diajukan untuk memenuhi syarat dari tugas

mata kuliah Perencanaan Pembangunan Ekonomi. Penulis menyadari bahwa dalam

penyusunan paper ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai

pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih

kepada:

1. Orang tua dan keluarga penulis yang selalu memberikan kami dukungan untuk

menyelesaikan tugas ini dan mendapatkan hasil yang terbaik.

2. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya.

3. Bapak Drs. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas

Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

4. Bapak Dr. Hermawan, S.IP, M.Si selaku Ketua Program Studi Perencanaan

Pembangunan.

5. Bapak Prof. Dr. Agus Suryono, MS dan Bapak Drs. Djoko Siswanto, MSi selaku

dosen mata kuliah Perencanaan Pembangunan Ekonomi yang telah memberikan

bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan penyusunan paper ini.

6. Teman-teman seperjuangan perencanaan pembangunan 2010 yang selalu memberikan

inspirasi bagi kelompok kami.

Demi kesempurnaan paper ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat

penulis harapkan. Semoga tugas paper ini bermanfaat dan memberikan sumbangan yang

berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 22 Desember 2013

Penulis

ii

DAFTAR ISI

HalamanHALAMAN JUDUL.....................................................................................................iKATA PENGANTAR...................................................................................................iiDAFTAR ISI..................................................................................................................iiiDAFTAR TABEL.........................................................................................................ivDAFTAR GAMBAR.....................................................................................................v

BAB I PENDAHULUAN..............................................................................................1

A. Latar Belakang..................................................................................................1

B. Rumusan Masalah.............................................................................................3

C. Tujuan ..............................................................................................................3

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..................................................................................4

A. Teori ketergantungan (Dependency Theory)....................................................4

B. Teori Permintaan dan Penawaran.....................................................................6

C. Teori Good Governance...................................................................................8

BAB III PEMBAHASAN.............................................................................................12

A. Gambaran Umum Kondisi Ekspor di Indonesia...............................................12

1. Produk Ekspor di Indonesia..........................................................................15

2. Kendala Indonesia Dalam Melakukan Ekspor.............................................15

B. Analisis Hubungan Antara Ekspor Dengan Perspektif Teori Perencanaan

Pembangunan Ekonomi....................................................................................18

1. Analisis Data Ekspor di Indonesia ...............................................................19

C. Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Ekspor di Indonesia .............20

1. Tahap-tahap Perencanaan.............................................................................21

2. Sasaran Strategis...........................................................................................21

3. Perencanaan Peningkatan Ekspor.................................................................22

BAB IV KESIMPULAN...............................................................................................35

DAFTAR PUSTAKA....................................................................................................vi

iii

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Jumlah Sektor Migas dan Non Migas Tahun 2007-2011.................................12

Tabel 2. Perkembangan Ekspor Indonesia Januari – Agustus 2013...............................13

Tabel 3. Nilai Ekspor Indonesia Menurut Sektor...........................................................14

Tabel 4. Perkembangan Volume Ekspor Indonesia .......................................................14

Tabel 5. Sasaran Strategis Perencanaan Pembangunan Ekspor......................................21

Tabel 6. Penentuan Alternatif Strategi dan Indikator Sasaran Ekspor............................22

Tabel 7. Skor Penilaian Strategi Kebijakan Untuk Penetapan Program Prioritas..........24

Tabel 8. Program Prioritas dan Tahapan Pencapaian Target Kinerja.............................26

Tabel 9. Perhitungan Pagu Program Prioritas.................................................................27

iv

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Kurva Permintaan Suatu Barang atau Komoditas.........................................6

Gambar 2. Kurva Penawaran Suatu Barang atau Komoditas.........................................8

Gambar 3. Hubungan Antar Sektor dalam Mewujudkan Good Governance.................9

v

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu negara sering kali diukur melalui

tingkat pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai oleh negara tersebut. Pertumbuhan

ekonomi dan kegiatan ekspor memiliki peranan yang penting dalam perekonomian suatu

negara. Peranan ekspor di negara-negara berkembang seperti di Indonesia dapat dikatakan

sebagai salah satu faktor penentu dan penggerak roda perekonomian di negara tersebut.

Ekspor merupakan kegiatan menjual dan mengirim barang atau komoditas dari suatu negara

ke negara lain. Salah satu sumber devisa Indonesia yang memberikan kontribusi yang besar

dalam pertumbuhan dan stabilitas perekonomian adalah kegiatan ekspor yang dilakukan

secara luas ke berbagai negara.

Negara Indonesia merupakan negara yang mempunyai kekayaan sumber daya alam

yang melimpah. Hal ini terbukti dengan keadaan tanah Indonesia yang sangat subur. Negara

Indonesia yang memiliki potensi sumber daya alam yang mempunyai keunggulan komparatif

dibanding bangsa lain. Proses pembangunan yang ideal mampu menghasilkan produk-produk

yang memiliki keunggulan kompetitif terhadap bangsa lain. Kegiatan ekspor terdiri dari dua

yaitu ekspor migas dan ekspor non migas. Ekspor non migas di Indonesia lebih memberikan

kontribusi yang lebih terhadap jumlah ekspor Indonesia. Ekspor adalah proses transportasi

barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses

perdagangan. Proses ekspor pada umumnya adalah tindakan untuk mengeluarkan barang atau

komoditas dari dalam negeri untuk memasukannya ke negara lain. Namun, sangat disayangkan

dalam kenyataannya sebagai negara yang mempunyai kekayaan sumberdaya akan hasil alam

yang melimpah, Indonesia ternyata tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri dan

pemerintah masih harus mengimpor dari negara lain.  Indonesia terus dibanjiri produk impor

karena pemenuhan suplai dalam negeri terus berkurang akibat produksi yang rendah.

Faktor inovasi menjadi salah satu penyebab produktivitas selalu rendah. Tidak hanya

produktivitas rendah saja yang menjadi faktor penyebab ekspor rendah, melainkan dalam

mengekspor terdapat hambatan yang sering mengancam ekspor Indonesia yaitu regulasi

pemerintah dan tata niaga produk dalam negeri. Kebijakan pemerintah seringkali

bertentangan dengan kondisi pasar, birokrasi yang panjang dan rawan pengenaan tarif tidak

resmi membuat biaya ekonomi sangat tinggi. Selain itu, biaya pengangkutan yang tinggi

sering membuat barang ekspor tidak terangkut. Kebijakan pemerintah tentang pembatasan

1

bahan bakar minyak mengakibatkan kenaikan ongkos angkut barang antar pulau atau negara.

Hal tersebut yang menyebabkan Indonesia melakukan import non migas, padahal Indonesia

merupakan negara yang memiliki kekayaan yang melimpah. Dan dampaknya adalah

ketergantungan pada negara yang mengimport untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat

Indonesia.

Menurut Theotonio Dos Santos dalam Kuncoro (2011), Teori dependensi

(ketergantungan) adalah keadaan dimana kehidupan ekonomi negara-negara tertentu

dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi negara-negara lain, di

mana negara-negara tertentu ini hanya berperan sebagai penerima akibat saja. Dari teori

ketergantungan tersebut memang dapat membantu negara yang melakukan import dalam

memenuhi kebutuhan, namun menyebabkan negara tidak bisa mandiri dalam memenuhi

kebutuhan rakyatnya, padahal negara mempunyai potensi yang cukup baik. Inilah yang

terjadi pada Indonesia saat ini. Berdasarkan data Kementrian Perindustrian tahun 2012 bahwa

jumlah ekspor Indonesia menurut sektor migas sebesar 20,38%, sedangkan sektor non migas

sebesar 79,62%. Dapat dilihat dalam tabel berikut jumlah ekspor dari sektor migas dan non

migas sebagai berikut :

Jumlah Sektor Migas dan Non Migas Tahun 2007-2011

Sumber : Data Statistik Kementrian Perindustrian, Tahun 2012

Berdasarkan pada data tersebut diketahui bahwa jumlah ekspor Indonesia baik dari

sektor migas maupun non migas setiap tahunnya mengalami jumlah yang tidak stabil.

Berbagai upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah agar angka ekspor dapat mengalami

kenaikan setiap tahunnya. Oleh karena itu, diperlukannya perencanaan pembangunan yang

dapat memberikan suatu pengarahan untuk menggunakan sumber-sumber pembangunan

2

termasuk sumber ekonomi yang terbatas adanya, untuk dapat mencapai tujuan-tujuan

keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara efektif dan efisien (Tjokroamidjojo, 1985).

Dalam hal ini, tujuan dalam perencanaan berhubungan erat dengan perumusan kebijakan.

Maka, perlunya proses perencanaan pembangunan untuk dapat menstabilkan jumlah ekspor

di Indonesia baik dari sektor migas maupun sektor non migas.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi ekspor di Indonesia?

2. Bagaimana kendala dalam peningkatan ekspor?

3. Bagaimana proses penyusunan perencanaan pembangunan ekspor migas dan non

migas di Indonesia?

C. Tujuan

1. Mengetahui kondisi ekspor di Indonesia.

2. Mengetahui apa saja kendala dalam peningkatan ekspor di Indonesia

3. Megetahui proses penyusunan perencanaan pembangunan ekspor migas dan non

migas di Indonesia

3

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori ketergantungan (Dependency Theory)

Teori dependensi merupakan teori yang muncul sebagai tanggapan terhadap  teori

modernisasi. Teori ini  muncul karena didasari fakta akan lambatnya pembangunan pada

negara dunia ketiga (negara berkembang), khususnya Amerika Latin walaupun telah

diberikan modal investasi dari negara kaya (Amerika Serikat). Permodalan dari negara kaya

ternyata tidak mampu memberikan keuntungan bagi negara dunia ketiga, terutama dalam hal

pertumbuhan ekonomi, namun justru menambah kemiskinan di wilayah tersebut.

Menurut Theotonio Dos Santos dalam Kuncoro (2011), Dependensi (ketergantungan)

adalah keadaan dimana kehidupan ekonomi negara- negara tertentu dipengaruhi oleh

perkembangan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi negara-negara lain, di mana negara-

negara tertentu ini hanya berperan sebagai penerima akibat saja.Dos Santos dalam Kuncoro

(2011) menguraikan 3 bentuk ketergantungan:

1. Ketergantungan Kolonial

Ketergantungan ini ditandai dengan bentuk perdagangan luar negeri jaman penjajahan

yang bersifat monopoli yang diikuti dengan monopoli sumberdaya lainnya oleh

pemerintah penjajah.

2. Ketergantungan industri keuangan

Ketergantungan ini itandai dengan dominasi modal besar di negara-negara penjajah

melalui investasi produksi bahan mentah primer untuk tujuan konsumsi di negara

penjajah.

3. Ketergantungan Teknologi Industri

Bentuk ketergantungan baru. Kegiatan ekonomi di negara pinggiran tidak lagi berupa

ekspor bahan mentah untuk negara pusat. Perusahaan multinasional mulai

menanamkan modalnya di negara pinggiran dengan tujuan untuk kepentingan negara

pinggiran.

Robert A. Packenham (1974), mengajukan kritik atas teori ketergantungan dengan

menyebutkan kekuatan teori ketergantungan dan kelemahan teori ketergantungan. Menurut

Packenham, kekuatan teori ketergantungan antara lain:

Menekankan pada aspek internasional.

Mempersoalkan akibat dari politik luar negeri (industri terhadap pinggiran).

4

Mengkaitkan perubahan internal negara pinggiran dengan politik luar negeri negara

maju.

Mengaitkan antara analisis ekonomi dengan analisis politik.

Membahas antarkelas dalam negeri dan hubungan kelas antarnegara dalam konteks

internasional.

Memberikan definisi yang berbeda tentang pembangunan ekonomi (tentang kelas –

kelas sosial, antardaerah dan antarnegara).

Sedangkan kelemahan teori dependensi antara lain:

Hanya menyalahkan kapitalisme.

Konsep kunci yang kurang jelas termasuk istilah “ketergantungan”.

Ketergantungan dianggap sebagai konsep yang dikotomis.

Tidak ada kemungkinan lepas dari ketergantungan.

Ketergantungan dianggap sebagai sesuatu yang negatif.

Ketergantungan tidak melihat aspek psikologis.

Ketergantungan menyepelekan konsep nasionalisme.

Teori Ketergantungan sangat normatif dan subyektif.

Hubungan antarnegara dalam teori ketergantungan bersifat zero-sum game (kalau

yang satu untung, yang lain rugi), padahal kenyataannya tidak ada hubungan yang

bersifat seperti itu.

Karena konsepnya tidak jelas maka tidak dapat diuji kebenarannya, sehingga teori ini

menjadi tautologies (selalu benar).

Menganggap aktor politik sebagai boneka dari kepentingan modal asing.

Kajian yang kurang rinci dan tajam akibatnya teori ini kurang dapat dipergunakan

untuk menganalisis dengan tajam.

Dalam pandangan teori ini, ada hubungan yang tidak seimbang antara negara maju

dan negara sedang berkembang (NSB) sehingga praktek eksploitatif terhadap NSB pun

senantiasa menyertai hubungan mereka. Namun disisi lain, hubungan tersebut juga

menimbulkan ketergantungan NSB terhadap negara-negara maju. Misalnya, NSB meruakan

produsen bahan mentah bagi kebutuhan industri negara-negara maju, dan sebaliknya mereka

merupakan konsumen barang-barang jadi yang dihasilkan industri-industri di negara-negara

maju tersebut. Pada intinya, pendekatan ini emandang bahwa NSB merupakan korban

kekakuan aneka faktor kelembagaan, politik dan ekonomi, baik yang berskala domestik

maupun global (Arsyad, 2010).

5

B. Teori Permintaan dan Penawaran

Secara teoritis ekspor suatu barang dipengaruhi oleh suatu penawaran (supply) dan

permintaan (demand). Dalam teori perdagangan internasional disebutkan bahwa faktor-faktor

yang mempengaruhi ekspor dapat dilihat dari sisi permintaan dan sisi penawaran. Dari sisi

permintaan, ekspor dipengaruhi oleh harga ekspor, nilai tukar riil, pendapatan dunia dan

kebijakan devaluasi. Sedangkan dari sisi penawaran, ekspor dipengaruhi oleh harga ekspor,

harga domestik, nilai tukar riil, kapasitas produksi yang bisa diproksi melalui investasi, impor

bahan baku, dan kebijakan deregulasi. Menurut Sukirno (2003), ada beberapa faktor yang

mempengaruhi jumlah permintaan, yaitu:

1. Harga barang itu sendiri.

2. Harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut.

3. Pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat

4. Corak distribusi dalam pendapatan masyarakat.

5. Cita rasa masyarakat.

6. Jumlah penduduk.

7. Ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang.

Dalam analisis permintaan paling sederhana, dapat digambarkan sebuah kurva (curve) yang

memuat hubungan antara harga sebuah barang dengan kuantitas yang diminta.

Gambar 1. Kurva Permintaan Suatu Barang atau Komoditas

Sebagaimana Gambar tersebut dapat dijelaskan, jika harga suatu barang pada P0 maka

jumlah yang diminta adalah Q0. Adanya perubahan harga sebesar P0P1 mengakibatkan

perubahan permintaan sebesar Q0Q1. Demikian sebaliknya, perubahan harga sebesar P0P2

mengakibatkan perubahan permintaan sebesar Q0Q2. Sifat dari kurva permintaan ini adalah

mempunyai arah kurva (slope) yang negatif. Artinya, semakin meningkat harga barang maka

6

jumlah barang yang diminta akan menurun. Demikian sebaliknya bila harga barang turun,

maka jumlah yang diminta akan menurun (Rosyidi, 2006).

Ada empat hal paling dominan yang menyebabkan terjadinya perubahan permintaan, yaitu:

a. Tingkat pendapatan per kapita (per capita income) masyarakat. Semakin besarnya

pendapatan selalu berarti semakin besarnya permintaan. Jika terjadi kenaikan

pendapatan masyarakat, maka kurva permintaan akan bergeser ke kanan. Namun

apabila terjadi penurunan pendapatan masyarakat, maka kurva permintaan akan

bergeser ke kiri.

b. Cita rasa atau selera (taste) konsumen terhadap barang itu. Cita rasa atau selera

masyarakat pada umumnya akan berubah dari waktu ke waktu. Selera

menggambarkan bermacam-macam pengaruh budaya dan sejarah. Selera mungkin

mencerminkan kebutuhan psikologis dan fisiologis sejati, selera mungkin mencakup

kecanduan yang terjadi secara artifisial dan selera mungkin juga mengandung sebuah

unsur yang kuat dari tradisi atau agama.

c. Harga barang lain yang berkaitan (prices of related goods), terutama barang

pelengkap (complementary goods) dan barang pengganti (substitution goods).

Kenaikan harga barang subtitusi akan menggeser kurva permintaan ke kanan, dan

penurunan harga barang subtitusi akan menggeser kurva permintaan ke kiri.

Sedangkan kenaikan harga barang komplementer akan menggeser kurva permintaan

ke kiri dan penurunan harga barang komplementer akan menggeser kurva permintaan

ke kanan.

d. Harapan atau perkiraan konsumen (consumer expectation) terhadap harga barang

yang bersangkutan. Permintaan suatu barang akan berubah searah dengan ekspektasi

masyarakat terhadap harga barang yang bersangkutan. Maksudnya adalah ekspektasi

konsumen terhadap harga barang di masa mendatang, yakni apakah harga itu akan

naik, turun atau tetap. Perkiraan itu amat menentukan. Jika konsumen mengira bahwa

harga suatu barang akan naik bulan depan maka sebelum harga barang itu betul-betul

naik, kurva permintaan akan bergeser ke kanan. Sebaliknya, jika konsumen mengira

bahwa harga akan turun bulan depan, kurva permintaan akan bergeser ke kiri.

Berbeda dengan permintaan (demand), dari sisi penawaran (supply) para penjual

mempunyai sikap yang sebaliknya dari sikap para pembeli. Mereka berkecenderungan akan

menawarkan lebih banyak barang apabila harganya tinggi dan mengurangi jumlah harga yang

ditawarkannya apabila harganya bertambah rendah. Dengan menganggap hal lainnya tetap

(ceteris paribus), jumlah barang yang ditawarkan berhubungan positif dengan harga barang.

7

Gambar 2. Kurva Penawaran Suatu Barang atau Komoditas

Berdasarkan Gambar diatas dapat dijelaskan tentang hubungan jumlah barang atau

komoditas yang ditawarkan di pasar pada berbagai tingkat harga, yang diwakili oleh kurva

SS. Sifat dari kurva penawaran ini adalah mempunyai arah kurva (slope) yang positif.

Artinya, semakin meningkat harga barang atau komoditas maka jumlah barang atau

komoditas yang ditawarkan di pasar akan meningkat juga. Begitu sebaliknya bila harga

barang atau komoditas itu turun, maka jumlah barang atau komoditas yang ditawarkan di

pasar akan menurun. Misalkan pada kondisi awal harga barang atau komoditas di H 0 dan

jumlah yang ditawarkan adalah Q0. Jika harga naik dari H0 ke H1, maka jumlah barang atau

komoditas yang ditawarkan akan meningkat dari Q0 ke Q1. Demikian juga bila harga turun

dari H0 ke H2, maka jumlah yang ditawarkan akan menurun dari Q0 ke Q2 (Rosyidi, 2006).

Menurut pendapatnya dalam setiap perekonomian jarang sekali masalah kelebihan

produksi. Masalah kelebihan produksi, apabila hal itu terjadi, adalah masalah sementara.

Mekanisme pasar akan membuat penyesuaian-penyesuaian sehingga akhirnya jumlah

produksi akan turun di sektor-sektor yang mengalami kelebihan produksi dan akan naik di

sektor-sektor di mana permintaan ke atas produksi mereka sangat berlebihan. Berdasarkan

kepada pandangan yang seperti ini ahli-ahli ekonomi klasik berkeyakinan bahwa di dalam

suatu perekonomian sering sekali terwujud keadaan di mana jumlah keseluruhan penawaran

barang-barang dalam perekonomian(penawaran agregat) pada penggunaan tenaga penuh akan

selalu diimbangi oleh keseluruhan permintaan atas barang-barang tersebut (permintaan

agregat) yang sama besarnya.

C. Teori Good Governance

Pengertian good governance dapat ditinjau dari dua segi yang berbeda, yaitu good

government governance dan good corporate governance. Good government governance

8

dilihat dari sudut pandang pemerintah sedangkan good corporate governance dilihat dari

sudut pandang korporasi atau perusahaan swasta. Dalam pembahasan ini, good governance

yang dimaksud adalah good government governance karena topik yang sedang dibahas lebih

condong kepada sudut pandang kepemrintahan.

Dari segi functional aspect : governance dapat ditinjau dari apakah pemerintah

berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan, atau

sebaliknya? Ganie-Rochman memberikan definisi: Governance adalah mekanisme

pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan

sektor non pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif. Governance sebagai praktek

penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam pengelolaan urusan

pemerintahan secara umum dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Oleh karena itu,

governance mempunyai tiga hal yaitu ekonomi, politik, dan administratif.

Economic governance meliputi proses-proses pembuatan keputusan yang

memfasilitasi aktivitas ekonomi di dalam negeri dan interaksi diantara penyelenggara

ekonomi. Economic governance mempunyai implikasi terhadap equity, proverty, dan quality

of life. Political governance adalah proses-proses pembuatan keputusan untuk formulasi

kebijakan. Administrative governance adalah sistem implementasi proses kebijakan. Oleh

karena itu, institusi dari governance meliputi tiga domain, yaitu state (negara atau

pemerintahan), private sector ( sektor swasta atau dunia usaha), dan society (masyarakat),

yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing. Institusi pemerintahan

berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta

menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan society berperan positif dalam interaksi

sosial, ekonomi, dan politik, termasuk mengajak kelompok-kelompok dalam masyarakat

untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial, politik.

Gambar 3. Hubungan Antar Sektor dalam Mewujudkan Good Governance

Negara sebagai satu unsur governance, di dalamnya termasuk lembaga-lembaga

politik dan lembaga-lembaga sektor publik. Sektor swasta meliputi perusahaan-perusahaan

swasta yang bergerak diberbagai bidang dan sektor informal lain di pasar. Ada anggapan

9

bahwa sektor swasta adalah bagian dari masyarakat. Namun demikian sektor swasta dapat

dibedakan dengan masyarakat karena sektor swasta mempunyai pengaruh terhadap

kebijakan-kebijakan sosial, politik dan ekonomi yang dapat menciptakan lingkungan yang

lebih kondusif bagi pasar dan perusahaan-perusahaan itu sendiri.

Sedangkan masyarakat (society) terdiri dari individual maupun kelompok (baik yang

terorganisasi maupun tidak) yang berinteraksi secara sosial, politik, dan ekonomi dengan

aturan formal maupun tidak formal. Society meliputi lembaga swadaya masyarakat,

organisasi profesi dan lain-lain.

Berdasarkan ketiga dominan tersebut, good governance dapat didefiniskan kondisi

yang memenuhi dua syarat, yaitu:

1. Ketiga domain (state, society, dan private sector) mengetahui, memahami, dan

menjalankan fungsinya masing-masing secara benar dan efektif.

2. Ketiga domain (state, society, dan private sector) memiliki hubungan yang pas, sesuai

proporsinya, tidak kurang dan tidak lebih (approprate relationship).

Selain pengertian-pengertian di atas, Akhmad Syakhroza (2003) menjelaskan arti

good governance sebagai tata kelola organisasi secara baik dengan prinsip-prinsip

keterbukaan, keadilan, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mencapai tujuan

organisasi. Tata kelola organisasi secara baik apakah dilihat dalam konteks mekanisme internal

organisasi ataupun mekanisme eksternal organisasi. Tata kelola organisasi secara baik apakah

dikihat dalam konteks mekanisme internal organisasi ataupun mekanisme eksternal organisasi.

Mekanisme internal lebih fokus kepada bagaimana pimpinan suatu organisasi mengatur

jalannya organisasi sesuai dengan ketiga prinsip diatas sedangkan mekanisme eksternal lebih

menekankan kepada bagaimana interaksi organisasi dengan pihak eksternal berjalan secara

harmonis tanpa mengabaikan pencapaian tujuan organisasi.

Agar upaya good governance bisa diterapkan dalam suatu organisasi maka

dibutuhkan adanya aturan main yang membatasi/mengarahkan aktifitas maupun keputusan

top manajemen organisasi selalu berorientasi kepada pencapaian tujuan organisasi.

Selanjutnya aturan main apakah peraturan dan kebijakan internal organisasi ataupun hukum

dan perundang-undangan yang mengatur organisasi maupun perangkat pelaksanaannya

membuat top manajemen tersebut menjadi lebih independen dalam menjalankan roda

organisasi.

Dengan menegakkan sistim good governance dalam suatu organisasi diharapkan

terjadi peningkatan dalam hal:

10

Efisiensi, efektifitas, dan kesinambungan suatu organisasi yang memberikan

konstribusi kepada terciptaya kesejahteraan masyarakat, pegawai, dan stakeholder

lainnya dan merupakan solusi yang elegan dalam menghadapi tantangan organisasi

ke depan.

Legitimasi organisasi yang kelola dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggung

jawabkan.

Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para stakeholder.

Pendekatan yang terpadu berdasarkan kaidah-kaidah demokrasi, pengelolaan dan

partisipasi organisasi secara legitimate.

Good Governance lebih ditekankan kepada proses, sistim, prosedur dan peraturan

yang formal ataupun informal yang menata organisasi dimana aturan main yang ada

diterapkan dan di taati. Good Governance berorientasi kepada penciptaan keseimbangan

antara tujuan ekonomis dan sosial atau antara tujuan individu dan masyarakat (banyak orang)

yang diarahkan kepada peningkatan efisiensi dan efektifitas dalam hal pemakaian sumber

daya organisasi sejalan dengan tujuan organisasi. Good governance secara sederhana dengan

merujuk kepada pembangunan aturan main dan lingkungan ekonomi dan institusi yang

memberikan kebebasan pembangunan aturan main dan lingkungan ekonomi dan institusi

yang memberikan kebebasan kepada organisasi untuk secara ketat untuk meningkatkan nilai

jangka panjang pemilik, memaksimumkan pengembangan SDM, dan juga memperhatikan

kepentingan stakeholder lainnya, lingkungan, dan masyarakat banyak.

BAB III

11

PEMBAHASAN

A. Kondisi Ekspor di Indonesia

Ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara

lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. Proses ekspor pada umumnya adalah

tindakan untuk mengeluarkan barang atau komoditas dari dalam negeri untuk memasukannya

ke negara lain. Ekspor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea

cukai di negara pengirim maupun penerima. Ekspor adalah bagian penting dari perdagangan

internasional, lawannya adalah impor.

Pengutamaan Ekspor bagi Indonesia sudah digalakkan sejak tahun 1983. Sejak saat

itu, ekspor menjadi perhatian dalam memacu pertumbuhan ekonomi seiring dengan

berubahnya strategi industrialisasi-dari penekanan pada industri substitusi impor ke industri

promosi ekspor. Konsumen dalam negeri membeli barang impor atau konsumen luar negeri

membeli barang domestik, menjadi sesuatu yang sangat lazim. Persaingan sangat tajam antar

berbagai produk. Selain harga, kualitas atau mutu barang menjadi faktor penentu daya saing

suatu produk.

Berdasarkan data statistik dari Kementrian Perindustrian tahun 2012 bahwa jumlah

ekspor baik sektor migas dan non migas adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Sektor Migas dan Non Migas Tahun 2007-2011

12

Sedangkan untuk Bulan Januari-Agustus 2012 dan 2013, berdasarkan data Badan

Pusat Statistik tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Ekspor Indonesia pada Agustus 2013 mengalami penurunan sebesar 12,77 persen

dibanding Juli 2013, yaitu dari US$15.087,9 juta menjadi US$13.160,8 juta. Bila

dibandingkan dengan Agustus 2012,ekspor mengalami penurunan sebesar 6,31 persen.

Penurunan ekspor Agustus 2013 disebabkan oleh menurunnya ekspor nonmigas

sebesar 18,88 persen dari US$12.805,3 juta menjadi US$10.387,4 juta, sebaliknya ekspor

migas naik sebesar 21,50 persen, yaitu dari US$2.282,6 juta menjadi US$2.773,4 juta. Lebih

lanjut peningkatan ekspor migas disebabkan oleh meningkatnya ekspor minyak mentah

sebesar 22,62 persen menjadi US$963,9 juta dan ekspor hasil minyak sebesar 31,64 persen

menjadi US$415,8 juta, demikian juga ekspor gas meningkat sebesar 18,04 persen menjadi

US$1.393,7 juta. Volume ekspor migas Agustus 2013 terhadap Juli 2013 untuk minyak

mentah dan hasil minyak naik masing-masing sebesar 21,82 persen dan 33,09 persen,

demikian juga gas naik sebesar 0,42 persen. Sementara itu, harga minyak mentah Indonesia

di pasar dunia naik dari US$103,12 per barel pada Juli 2013 menjadi US$110,78 per barel

pada Agustus 2013.

Tabel 2. Perkembangan Ekspor Indonesia Januari – Agustus 2013

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013

Ekspor Menurut Sektor

Ekspor produk industri menurun 3,64 persen, demikian juga ekspor produk

pertambangaan dan lainnya menurun 2,74 persen, sedangkan produk pertanian meningkat 2,3

persen. Dilihat dari kontribusinya terhadap ekspor keseluruhan Januari-Agustus 2013,

kontribusi ekspor produk industri adalah sebesar 61,97 persen, sedangkan kontribusi ekspor

produk pertanian adalah sebesar 2,99 persen, dan kontribusi ekspor produk pertambangan dan

13

lainnya adalah sebesar 17,12 persen, sementara konstribusi ekspor migas adalah sebesar

17,92 persen.

Tabel 3. Nilai Ekspor Indonesia Menurut Sektor

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013

Tabel 4. Perkembangan Volume Ekspor Indonesia

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013

Dari sisi volume, ekspor Indonesia Agustus 2013 mengalami penurunan 5,49 persen

dibanding Juli 2013 yang disebabkan penurunan volume ekspor nonmigas sebesar 6,57

persen. Sebaliknya volume migas naik 11,66 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Jika

dibandingkan dengan Agustus 2012 volume ekspor meningkat 26,58 persen. Secara

kumulatif volume ekspor juga meningkat 18,20 persen dibanding periode Januari–Agustus

2012 yang disumbang oleh kenaikan ekspor nonmigas sebesar 21,31 persen. Sedangkan

volume ekspor migas justru turun 14,11 persen.

14

1. Produk ekspor Indonesia

Produk ekspor Indonesia meliputi hasil produk pertanian, hasil hutan, hasil perikanan,

hasil pertambangan, hasil industri dan begitupun juga jasa.

a. Hasil Pertanian

Contoh karet, kopi kelapa sawit, cengkeh,teh,lada,kina,tembakau dan cokelat.

b. Hasil Hutan

Contoh kayu dan rotan. Ekspor  kayu atau rotan tidak boleh dalam bentuk kayu

gelondongan atau bahan mentah, namun dalam bentuk barang setengah jadi maupun

barang jadi, seperti mebel.

c. Hasil Perikanan

Hasil perikanan yang banyak di ekspor merupakan hasil dari laut. produk ekspor hasil

perikanan, antara lain ikan tuna, cakalang, udang dan bandeng.

d. Hasil Pertambangan

Contoh barang tambang yang di ekspor timah, alumunium, batu bara tembaga dan

emas.

e. Hasil Industri

Contoh semen, pupuk, tekstil, dan pakaian jadi.

f. Jasa

Dalam bidang jasa, Indonesia mengirim tenaga kerja keluar negeri antara lain ke

malaysia dan negara-negara timur tengah.

B. Kendala Indonesia Dalam Melakukan Ekspor

Kendala-kendala yang dihadapi oleh negara kita dalam melakukan ekspor, di antaranya

sebagai berikut:

Perekonomian negara kita dihadapkan pada ekonomi biaya tinggi (high cost

economy), yang ditandai dengan:

1. produktivitas dan kualitas tenaga kerja relatif rendah;

2. struktur industri dan teknis produksi tidak efisien dan rapuh;

3. struktur dan prosedur birokrasi sering menimbulkan biaya tambahan;

4. sistem transportasi dan jalur distribusi laut dan darat yang lamban dan kurang

memadai, serta sistem integrasi antarmodal yang lemah di hampir semua jenis

angkutan dan distribusi sehingga menganggu ketepatan waktu penyampaian barang

dan efisiensi biaya;

15

5. mekanisme keterkaitan industri hulu dan hilir yang tidak efisien;

6. banyaknya industri yang terkait dengan monopoli, oligopoli, dan konsentrasi rasio

yang tinggi pada kelompok tertentu, serta kolusi yang samar-samar yang

mengkonsentrasikan

diri pada pasar domestik;

7. kondisi moneter yang terlalu peka dan labil terhadap inflasi, nilai kurs, dan tingkat

bunga;

8. ketergantungan terhadap kandungan impor yang tinggi serta industri hulu dan

industri strategis;

9. proteksi yang berlebihan dan berkepanjangan pada industry hulu;

10. kesalahan struktural dalam kebijakan pemerintah serta kurangnya kemampuan dalam

bidang rekayasa dan rancang bangun;

11. tata niaga perdagangan dan jasa dalam negeri yang berlingkar pada kelompok

tertentu.

Kendala internal lainnya berupa:

1. lingkar proses bahan baku yang belum memadai untuk industri barang jadi;

2. rendahnya tingkat investasi untuk komoditas ekspor, baik investasi domestik maupun

asing;

3. keserasian proses dan mekanisme kerja antara birokrat dan pengusaha masih belum

selaras dan harmonis;

4. kelemahan dalam informasi pasar;

5. proses inovasi dan pengembangan teknologi yang rendah;

6. forum Indonesia Incorporated yang kurang berperan antif;

7. trading house yang belum berfungsi;

8. tingginya ketergantungan pada beberapa komoditas ekspor bahan-bahan pertanian

dan tambang (90% konsentrasi mata dagangan nonmigas hanya pada 23 komoditi);

9. term of trade beberapa komoditas pendukung cenderung merosot;

10. ekspor masih dalam komoditas pesanan, belum masuk dalam tahap daya saing dan

lemahnya respon terhadap permintaan pasar sehingga riskan terhadap perubahan

global;

11. rendahnya upaya strategi promosi ekspor dan budaya ekspor serta tumpulnya ujung

tombak atase dan wakil dagang di luar negeri, dan lemahnya kekuatan jangkauan

pasar yang hanya terbatas pada akses pasar dari pemiliki merek sebagai pemesan;

16

12. kecilnya peran konglomerat yang ikut bermain dalam pasar internasional, mereka

lebih melihat pasar domestik untuk melempar produknya;

13. lemahnya jaringan bisnis dan saluran distribusi perdagangan internasional;

14. mayoritas industri Indonesia hanya bertumpu pada hasil akhir, tanpa didukung oleh

akar industri yang kuat;

15. lemahnya infrastuktur pendukung dan lambatnya kesiapan kelembagaan pendukung,

seperti pelabuhan, listrik, telekomunikasi, dan tenaga ahli;

16. pasar luar negeri yang mendikte bahan baku produksi atau pun pelemparan output

produksinya.

Kendala eksternal berupa:

1. semakin ketatnya persaingan beberapa macam ekspor antarnegara;

2. proses substitusi barang impor meningkat di negara-negara pengimpor, sikap

proteksionis dari beberapa negara tujuan ekspor;

3. ketergantungan pada ekonomi dunia akibat strategi led growth;

4. daya serap negara maju rendah akibat resesi dan problem ekonomi yang masih terasa

dan upaya penghematan impor dari negara-negara pengimpor sehingga membuat

permintaan turun, yang berakibat merosotnya harga barangbarang tersebut;

5. lingkaran utama negara-negara berkembang ikut mempengaruhi lalu lintas impor-

ekspor internasional;

6. perubahan struktur produksi bagi negara-negara maju yang cenderung dan bertendensi

menjadi over supply bagi negaranegara pengekspor sehingga mendorong merosotnya

hargaharga dari produksi ekspor tersebut;

7. perubahan gerak nilai tukar internasional yang sulit dideteksi;

8. munculnya negara-negara pendatang baru yang memproduksi barang sejenis, seperti

Vietnam, Bangladesh, dan Cina yang bersamaan dengan pesaing-pesaing lama yang

memiliki jaringan internasional membanjiri pasaran dengan ciri dan pola strategi

pemasaran yang berbeda dengan harga yang lebih kompetitif;

9. semakin berkembangnya trading block, seperti pasar tunggal Eropa, NAFTA, AFTA,

dan forum APEC. Walaupun pada akhirnya semakin terarah menuju liberalisasi

perdagangan dan investasi, terutama setelah ditandatanganinya kesepakatan-

kesepakatan WTO untuk tahun 2010/2020.

17

C. Analisis Data

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan Sumber Daya Alam (SDA)

yang melimpah, yaitu migas dan non migas. Namun pada kenyatanyaannya, pemerintah

Indonesia masih mengalami dilema dalam pemenuhan kebutuhan di negara Indonesia.

Penyebabnya adalah karena permintaan kebutuhan di Indonesia tinggi akan tetapi pemerintah

belum mampu memaksimalkan SDA yang dimiliki. Sehingga pemerintah mengambil langkah

untuk melakukan impor kepada negara-negara tetangga untuk mencukupi permintaan yang

ada tersebut. Dampaknya, Indonesia menjadi negara yang bergantung dengan negara lain. Hal

ini sesuai dengan teori ketergantungan dari Theotonio Dos Santos. Menurut Theotonio Dos

Santos, Dependensi (ketergantungan) adalah keadaan dimana kehidupan ekonomi negara-

negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi

negara-negara lain, di mana negara-negara tertentu ini hanya berperan sebagai penerima

akibat saja.

Ketergantungan Indonesia kepada negara-negara lain memberikan dampak positif dan

negatif. Dampak positif dari ketergantungan Indonesia dengan negara-negara lain adalah

memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan cadangan devisa, dan memperluas pasar.

Sedangkan dampak negatif dari ketergantungan negara Indonesia dengan negara-negara lain

adalah menimbulkan kelangkaan barang di dalam negeri, menyebabkan eksploitasi besar -

besaran sumber daya alam dan menyebabkan negara Indonesia tidak bisa mandiri. Dari

keadaan alam yang dimiliki, Indonesia seharusnya mampu memanfaatkan SDA secara efektif

dan efesien. Dalam hal ini peran pemerintah sangatlah penting, karena pemerintah

mempunyai wewenang untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dan meningkatkan

produk-produk dalam negri dengan tujuan supaya Indonesia mampu bersaing secara global.

Tidak hanya peran pemerintah saja, melainkan juga pemerintah harus mengikut sertakan

pihak swasta dan masyarakat. Dengan begitu, hal ini sesuai dengan teori good governance.

Pengertian good governance dapat ditinjau dari dua segi yang berbeda, yaitu good

government governanace dan good corporate governance. Good government governance

dilihat dari sudut pandang pemerintah sedangkan good corporate governance dilihat dari

sudut pandang korporasi atau perusahaan swasta. Dalam pembahasan ini, good governance

yang dimaksud adalah good government governance karena topik yang sedang dibahas lebih

condong kepada sudut pandang kepemerintahan. Governance sebagai praktek

penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam pengelolaan urusan

pemerintahan secara umum dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Oleh karena itu,

governance mempunyai tiga hal yaitu ekonomi, politik, dan administratif. Economic

18

governance meliputi proses-proses pembuatan keputusan yang memfasilitasi aktivitas

ekonomi di dalam negeri dan interaksi diantara penyelenggara ekonomi. Economic

governance mempunyai implikasi terhadap equity, proverty, dan quality of life. Political

governance adalah proses-proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan.

Administrative governance adalah sistem implementasi proses kebijakan. Oleh karena itu,

institusi dari governance meliputi tiga domain, yaitu state (negara atau pemerintahan),

private sector (sektor swasta atau dunia usaha), dan society (masyarakat), yang saling

berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing. Institusi pemerintahan berfungsi

menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan

pekerjaan dan pendapatan, sedangkan society berperan positif dalam interaksi sosial,

ekonomi, dan politik, termasuk mengajak kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk

berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial, politik. Dari teori good governance tersebut

dapat diambil kesimpulan bahwa peran pemerintah, swasta dan masyarakat sangat

berpengaruh, karena dengan begitu tujuan dalam meningkatkan ekspor di Indonesia bisa

berjalan dengan baik. Peran ketiga stakeholder ini sangat berkaitan dan saling

berkesinambungan untuk melakukan proses perencanaan ekspor bagi negara Indonesia

Berdasarkan tampilan ringkasan perkembangan ekspor Indonesia Januari - Agustus

2013 bahwa kondisi ekspor Indonesia pada Agustus 2013 mengalami penurunan sebesar

12,77 persen terhadap Juli 2013, dimana turun US$15.087,9 juta menjadi US$13.160,8 juta

pada juli 2013. Secara total perkembangan ekspor Indonesia jika dibandingkan dengan

Agustus 2012, nampak jumlah prosentase total ekspor Indonesia mengalami penurunan

sebesar 6,31 persen. Penurunan ekspor pada tahun 2013 ini dipicu oleh menurunnya ekspor

nonmigas sebesar 18,88 persen dari US$12.805,3 juta menjadi US$10.387,4 juta pada 2013,

walaupun demikian ekspor migas naik dengan prosesntase cukup membanggakan. Sementara

itu jika melihat prosesntase total dengan memperbandingkan kedua tahun (2013 dan 2012)

maka nampak jelas terjadi penurunan dari kedua jenis ekspor. Prosentase ekspor migas turun

17,35 persen pada tahun 2013 ini, pada ekspor non-migas terjadi penurunan sebesar 3,25

persen. Hal ini perlu sekali koreksi bagaimana mungkin migas terjadi penurunan prosentase

lebih besar daripada non-migas. Idealnya migas dan non-migas menjadi pondasi bagi

keberlangsungan pembangunan Indonesia karena mengingat krisis di Eropa telah berangsur

mereda, maka keduanya dapat difungsikan seimbang saling mendukung, tidak memfokuskan

salah satu diantaranya. Oleh karenanya pemerintah bersama swasta dapat berupaya lebih

keras lagi memaksimalkan potensi alam serta prinsip public privat partnership (PPP).

19

Situasi menarik juga ditampilkan pada bagian ekspor Indonesia menurut sektor, sektor

industri dan pertambangan pada tahun 2013 sama-sama mengalami penurunan terhadap 2012

secara berurutan dapat dinyatakan sebesar sebesar 3,64 persen dan 2,74 persen. Sementara itu

sektor pertanian mengalami kenaikan sebesar 2,30 persen dari total ekspor US$ 3.485,8 juta

pada 2012 ke US$ 3.565,9 juta pada 2013, mengingat hasil pertanian Indonesia telah dilirik

dunia Internasional sebagai pemasok kebutuhan mereka, hal ini dibuktikan semakin

gencarnya kepala negara yang berdatangan ke Indonesia untuk melakukan kerjasama

perdagangan baik bileteral maupun multilateral. Pada sisi migas agaknya minyak mentah dan

gas mengalami penurunan, secara berurutan dapat dinyatakan sebesar 12,62 persen dan 18,20

persen. Sementara itu hasil minyak masih menunjukkan eksistensinya dibanding sektor migas

yang lain, dimana naik 3,30 persen pada 2013 ini. Secara khusus pada tahun 2013, migas

yang terdiri dai sektor minyak mentah, hasil minyak dan gas terkoreksi naik. Walaupun

demikian non-migas mengalami penurunan oleh karena turunnya ekspor industri dan

pertambangan.

Berdasarkan analisis data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa ekspor total pada

tahun 2013 terhadap tahun 2012 mengalami penurunan, sementara itu disisi yang lain pada

tahun 2013 pada agustus terhadap juli mengalami peningkatan. Oleh karena itu jika dilihat

dari kedua tahun ini dimana ekspor Indonesia mengalami penurunan maka sebetulnya

pemerintah dan swasta telah mengalami kondisi yang disebut berupaya keras namun belum

mencapai target naik. Walau bagaimanapun kenaikan ekspor untuk tahun 2013 (juli-agustus)

tidak akan mencapai pencapaian tahun 2012. Dari paparan singkat tersebut diatas sangat

mungkin jika penerapan teori perencanaan pembangunan ekonomi dalam hal ekspor migas

dan non-migas sangat membantu dalam hal problematika ekspor secara umum.

D. Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Ekspor Di Indonesia

Ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara

lain. Proses ini seringkali digunakan oleh perusahaan dengan skala bisnis kecil sampai

menengah sebagai strategi utama untuk bersaing di tingkat internasional Strategi ekspor

digunakan karena risiko lebih rendah, modal lebih kecil dan lebih mudah bila dibandingkan

dengan strategi lainnya.

20

1. Tahap-tahap Perencanaan

Dalam perencanaan ekspor perlu dilakukan berbagai persiapan, berikut ini 4 langkah

persiapannya :

1. Identifikasi pasar yang potensial

2. Penyesuaian antara kebutuhan pasar dengan kemampuan, analisis SWOT (strength,

weakness, opportunities, threat)

3. Melakukan Pertemuan, dengan eksportir, agen, dll

4. Alokasi sumber daya.

2. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan indikator kinerja yang ditetapkan untuk mencapai suatu

tujuan. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam perencanaan pembangunan

ekspor di Indonesia ini yang tentunya atas dasar dari suatu misi. Berikut sasaran strategis

yang ingin dicapai dalam perencanaan pembangunan ekspor, yaitu :

Tabel 5. Sasaran Strategis Perencanaan Pembangunan Ekspor

Misi meningkatkan kinerja

ekspor non migas

secara berkualitas

menguatkan pasar

dalam negeri

menjaga ketersediaan

bahan pokokdan

penguatan jaringan

distribusi nasonal.

Tujuan 1. peningkatan akses

pasar ekspor dan

fasilitas ekspor

2. peningkatan daya

saing ekspor

1. peningkatan

pengawasan dan

perlindungan

konsumen

2. peningkatan kinerja

sektor perdagangan

besar dan eceran dan

ekonomi kreatif

1. penciptaan jaringan

distribusi

perdagangan yang

efisien

2. stabilisasi dan

penurunan disparitas

harga bahan pokok

Sasaran 1. pertumbuhan ekspor

non migas

2. diversivikasi pasar

ekspor

3. diversivikasi produk

ekspor

1. pertumbuhan PDB

sektor perdagangan

2.penyederhanaan

perizinan

perdagangan dalam

1. disparitas harga antar

provinsi

2. Gejolak harga bahan

pokok dalam negeri

21

4.keunggulan

komparatif produk

ekspor

negeri

3. kontribusi ekonomi

kreatif

Sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan akses pasar ekspor dan fasilitasi ekspor

adalah:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekspor nonmigas, sebagai salah satu sumber utama

pertumbuhan ekonomi nasional

2. Diversivikasi pasar tujuan ekspor yang semakin baik sebagai indikasi berkurangnya

ketegantungan ekspor pada suatu negara tertentu, sehngga berkelanjutan pertumbuhan

ekonomi semakin baik

3. Diversivikasi produk ekspor migas dan non migas yang semakin baik, sehingga

ketergantungan pada produk ekspor tertentu menjadi berkurang.

3. Perencanaan Peningkatan Ekspor

Tabel 6. Penentuan Alternatif Strategi dan Indikator Sasaran Ekspor

Faktor Eksternal

Faktor Internal

Peluang:

1. Persaingan ekspor di

Indonsia semakin

meningkat

2. Munculnya inovasi-

inovasi baru dalam

menciptakan persaingan

produk ekspor

3. Meningkatkan akses

pasar ke luar negeri

4. Munculnya negara-

negara konsumen

industri baru

5. Sektor yang baru

dikembangkan

Indonesia dilirik oleh

dunia. Ex: kerajinan

Ancaman:

1. Banyak negara lain yang

kebijakannya lebih baik

dalam ekspor barang.

2. Sumberdaya manusia di

negara lain lebih kreatif

dalam mengembangkan

produk.

3. Produk dari luar negeri

lebih berkualitas dan

harga lebih terjangkau.

4. Teknologi semakin maju,

namun Indonesia belum

mampu mengembangkan

5. Euforia ekspor minyak

mentah besar-besaran,

tanpa memperhitungkan

produksi sendiri. Tak

22

mampu produksi

Kekuatan:

1. Sumberdaya Alam

yang melimpah

2. Memiliki Sumberdaya

Manusia yang banyak

3. Memiliki keragaman

budaya yang dapat

menghasilkan produk

ekspor

4. Memiliki Program

yang berbasis industri

kreatif

Alternatif Strategi:

1. Meningkatkan produk

unggulan untuk ekspor

2. Meningkatkan kreativitas

sumber daya manusia

3. Meningkatkan potensi-

potensi keragaman

budaya dengan produk

khas yang dimiliki

masing-masing daerah

Alternatif Strategi:

1. Meningkatkan kualitas

produksi ekspor

2. Kebijakan pemerintah

yang dapat

menguntungkan produsen

dalam negri agar mampu

bersaing dengan

maksimal

3. Peningkatan tenaga ahli

dalam mengembangan

teknologi agar mampu

mengikuti teknologi yang

semakin maju

Kelemahan:

1. produktivitas SDM

yang ada di Indonesia

masih rendah

2. Kurangnya kerativitas

pelaku industri local

3. Lemahnya

adminsitrasi dalam

melakukan ekspor

4. Lemahnya regulasi

pemerintah

5. Biaya transportasi

yang relative mahal

6. Kurang dukungan dan

pedulinya pemerintah

daerah dalam

mendampingi

Alternatif Strategi:

1. Memberikan penyuluhan

dan pelatihan kepada

sumber daya manusia

untuk menciptakan

kekreativitasan dalam

menciptakan sebuah

produk yang inovatif.

2. Melakukan pelatihan

kepada industri-industri

mikro

3. Memberikan kemudahan

perijinan kepada produsen

yang akan membuat usaha

produk baru

4. Pemerintah membantu

memasarkan produk-

Alternatif Strategi:

1. Memberikan pelatihan

kepada pelaku industri

untuk peningkatan

kualitas produk

2. Pemberian fasilitas untuk

meningkatkan daya saing

3. Memberikan kemudahan

untuk produsen dalam

mengurusi administrasi

saat melakukan ekspor

4. Memberikan keringanan

biaya transportasi saat

melakukan pengiriman

produk-prouk ekspor ke

luar negri

23

masyarakat lokal

7. Sistem ekspor-impor

yang tidak optimal.

Sering lolosnya

ekspor-impor ilegal

produk lokal ke ranah

internasional

Deskripsi Singkat :Berdasarkan analisis SWOT yang dipaparkan dalam tabel 6 tersebut diatas, kemudian

disederhanakan kedalam penilaian strategi kebijakan untuk penetaapan program prioritas,

alasannya dikarenakan untuk melihat sejauh mana dari 14 strategi kebijakan nantinya akan

dipilih sebagai program berdasarkan skor yang dibuat. Adapun penilaian dari strategi

kebijakan untuk penetapan program prioritas sebagai berikut :

Tabel 7. Skor Penilaian Strategi Kebijakan Untuk Penetapan Program PrioritasStrategi Kebijakan Skor Penilaian1. Meningkatkan produk unggulan untuk

ekspor

65

2. Meningkatkan kreativitas sumber daya

manusia

85

3. Meningkatkan potensi-potensi keragaman

budaya dengan produk khas yang dimiliki

masing-masing daerah

70

4. Meningkatkan kualitas produksi ekspor 70

5. Kebijakan pemerintah yang dapat

menguntungkan produsen dalam negri

agar mampu bersaing dengan maksimal

90

6. Peningkatan tenaga ahli dalam

mengembangan teknologi agar mampu

mengikuti teknologi yang semakin maju

75

7. Memberikan penyuluhan dan pelatihan

kepada sumber daya manusia untuk

menciptakan kekreativitasan dalam

menciptakan sebuah produk yang inovatif

70

8. Melakukan pelatihan kepada industri- 60

24

industri mikro

9. Memberikan kemudahan perijinan kepada

produsen yang akan membuat usaha

produk baru

80

10.Pemerintah membantu memasarkan

produk-produk lokal ke ranah

internasional

65

11. Memberikan pelatihan kepada pelaku

industri untuk peningkatan kualitas

produk

70

12. Pemberian fasilitas untuk meningkatkan

daya saing; seperti

90

13. Memberikan kemudahan untuk produsen

dalam mengurusi administrasi saat

melakukan ekspor

70

14. Memberikan keringanan biaya

transportasi saat melakukan pengiriman

produk-produk ekspor ke luar negri

85

Keterangan : Skor Interval = 50-100

Berdasarkan hasil skoring yang dilakukan, maka didapatkan 5 program prioritas.

Interval skor yang ditampilkan 50-100, artinya adalah nilai skor terendah sebesar 50

bermakna bahwa strategi kebijakan tersebut kurang begitu prioritas untuk dilakukan.

Sementara nilai skor tertinggi sebesar 100 bermakna strategi kebijakan tersebut dapat

dijadikan program prioritas. Pemilihan kelima program prioritas dari keseluruhan program

prioritas yang ada didasarkan atas subjektifitas penulis dengan melihat angka interval yang

muncul lebih dari 80. Adapun lima program prioritas yang dimaksud diantaranya adalah

(a) Meningkatkan kreativitas sumber daya manusia; (b) Kebijakan pemerintah yang dapat

menguntungkan produsen dalam negri agar mampu bersaing dengan maksimal; (c)

Memberikan kemudahan perijinan kepada produsen yang akan membuat usaha produk

baru; (d) Pemberian Fasilitas untuk meningkatkan daya saing ; dan (e) Memberikan

keringanan biaya transportasi saat melakukan pengiriman produk-produk ekspor ke luar

negri. Kemudian program prioritas tersebut agar dapat dipertanggungjawabkan dalam

25

pelaksanaannya, maka akan dilakukan identifikasi, penetapan standar keberhasilan serta

prosentase keberhasilan yang dijabarkan tiap tahun. Adapun tahapan peencapaian target

kinerja tersebut dibawah ini:

Tabel 8. Program Prioritas dan Tahapan Pencapaian Target Kinerja

Catatan:Indikator kinerja harus sesuai degan prog prioritas…..dan tahapan pencapaian target sesuaikan juga dan tidak harus %.....

No. Program

Prioritas

Permasalahan Faktor Penentu

Keberhasilan

Indikator Kinerja

Tahapan Pencapaian Target

(%)

2011 2012 2013 2014 2015

1 Program

pelatihan

pengembang

an

kemampuan

masyarakat

kreatifitas

SDM masih

rendah

Kreativitas

para

produsen

/sumber daya

manusia

Jumlah

SDM yang

ikut

pelatihan

Tingkat

pertumbuha

n ekspor

70 77 80 85 90

2 Program

pengelolaan

sumber daya

migas dan

non migas

Potensi yang

dimiliki belum

terkelola

dengan baik

Terwujudnya

pengelolaan

yang baik

secara

maksimal

Jumlah

sumber

daya migas

dan non

migas

Tingkat

pertumbuha

n ekspor

70 75 75 80 85

3 Program

pembanguna

n penyediaan

infrastruktur.

Penyediaan

infrastruktur

akan

memudahkan

masyarakat

dalam

memperkuat

ekspor.

Tersedianya

infrastruktur

bagi

masyarakat

untuk

mempermudah

kegiatan

Jumlah

infrastrukt

ur yang

tersedia

Peningkata

n ekspor.

70 72 82 85 90

26

ekspor

4 Program

penguatan

instansi dan

administrasi.

Sulitnya

mendapatkan

perizinan

dalam ekspor

barang. Serta

lemahnya

sistem

adminisrasi

dalam kegitan

ekspor.

Sistem

operasionali-

sasi ekspor

dengan

jaminan

kekuatan

hukum yang

meningkat.

Jumlah

instansi

yang

diperkuat

Meningkat-

nya jumlah

eksportir

yang

terdata.

70 75 78 85 90

5 Program

penyediaan

sarana

transportasi

Mahalnya

biaya

akomodasi

pengiriman

barang,

seringnya pola

pengiriman

barang yang

menumpuk di

pelabuhan.

Jaminan dalam

akses

pelabuhan laut

ataupun udara.

Sarana

transporta

si yang

tersedia

Naiknya

jumlah

pengiriman

barang

ekspor.

75 78 80 83 90

Tabel 9. Perhitungan Pagu Program Prioritas

sesuaikan dengan tabel di atas yg direvisi …………….

Program Outcome Standar Belanja(Rp)

Pagu Program Prioritas (Rp)

Program pelatihan

pengembangan

kemampuan

masyarakat

Pembangunan

tempat pelatihan.

Rp. 6,800,000,000

Rp, 29,260,000,000Akomodasi para

ahli untuk

pelatihan.

Rp. 5,610,000,000

Pelestarian produk Rp. 9,600,000,000

27

unggulan.

Pembangunan

fasilitas untuk

mempermudah

kegiatan ekspor.

Rp. 2,000,000,000

Pembangunan

sarana dan

prasarana untuk

menunjang

produktivitas SDM

Rp. 3.500.000.000

Pelaksanaan

monitoring dan

evaluasi oleh tim

ahli perencanaan di

setiap sektor

Rp. 1.750.000.000

Program

optimalisasi

pengelolaan

sumber daya

migas dan non

migas

Pengadaan mesin

produksi sumber

daya unggulan.

Rp. 2,500.000.000

Rp, 14,447,000,000

Pendataan untuk

setiap sektor

sebagai evaluasi.

Rp. 4.437.000.000.

Pengadaan Sistem

informasi dan

teknologi

Rp 1.360.000.000.

Pembangunan

fasilitas sarana dan

prasarana dalam

mengelola SDA

Rp. 3.775.000.000

Pengadaan jumlah

produk ekspor yang

semakin bervariatif

Rp. 1.225.000.000

28

Peningkatan kerja

sama dengan luar

negeri

Rp 1.150.000.000

Program

pembangunan

penyediaan

infrastruktur.

Pembangunan jalan. Rp. 242.654.000.000

Rp. 284.454.000.000

Penyediaan listrik Rp 18.000.000.000

Pembangunan

irigasi

Rp 15.300.000.000.

Penyediaan

informasi seperti :

internet, telfon, dll.

Rp 8.500.000.000.

Program

penguatan instansi

dan administrasi.

Penambahan

jumlah tenaga kerja

administrasi.

Rp 3.060.000.000.

Rp. 13.090.000.000

Penyediaan

perlengkapan alat

kantor

Rp. 4.250.000.000.

Penyelenggaraan

pertemuan antar

stakeholder.

Rp. 5.780.000.000.

Program

penyediaan sarana

transportasi

Penambahan alat

transportasi.

Rp. 80.000.000.000

Rp 4.938.000.000.000

Pembangunan

pelabuhan.

Rp 4.800.000.000.000.

Renovasi

pelabuhan.

Rp 50.000.000.000

Subsidi untuk

eksportir barang.

Rp 8.000.000.000

29

Rincian :

1. Program Pelatihan Pengembangan kemampuan masyarakat

a. Pembangunan tempat pelatihan.

Untuk pembangunan tempat pelatihan di Indonesia, diperkirakan membutuhkan ± Rp.

200.000.000 untuk tiap provinsi, sedangkan di Indonesia memiki 34 provinsi.Total Rp

6.800.000.000.

b. Akomodasi para ahli untuk pelatihan.

Untuk para ahli yang melakukan pelatihan untuk pelaku industri, membutuhkan waktu

± 2 bulan waktu kerja dalam pelaksanaannya. Sedangkan di tiap gedung pelatihan

dibutuhkan 1 orang pelatih ahli dan 3 orang pelatih pembantu. Akomodasi yang

diberikan berupa honor, tidur dan konsumsi para pelatih. Honor pelatih ahli untuk 2

bulan ± Rp 10.000.000 sedangkan honor untuk pelatih pembantu untuk 2 bulan ± Rp

5.000.000. Jumlah honor yang diberikan untuk tiap gedung adalah sebesar Rp.

25.000.000. Untuk akomodasi, biaya sewa hotel sebesar Rp 600.000/hari. Jadi total

biaya untuk akomodasi sebesar Rp 144.000.000 untuk 4 orang dalam kurun waktu ± 2

bulan. Total akomodasi dan honor di tiap gedung sebesar Rp 165.000.000 x 34 = Rp

5.610.000.000.

c. Pelestarian produk unggulan.

Untuk pelestarian (konservasi) produk unggulan diperlukan biaya ± Rp300.000.000

untuk tiap provinsi.Total Rp9.600.000.000

d. Pembangunan fasilitas untuk mempermudah kegiatan ekspor.

Fasilitas yang dimaksud berupa : jalan, air, listrik dan lain-lain, diperkirakan

membutuhkan biaya sebesar ± 2.000.000.000 untuk tiap provinsi.

e. Pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang produktivitas SDM

Pemberian sarana dan prasarana seperti ruangan yang memadai, meja, kursi, dll untuk

dapat menunjang produktivitas SDM dalam mengembangkan produk unggulan yang

dapat di ekspor ke negara lain. Biaya yang dibutuhkan ± Rp. 3.500.000.000 karena

setiap provinsi memiliki kebutuhan yang berbeda-beda.

30

f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh tim ahli perencanaan di setiap sektor

Dalam pelaksanaan peningkatan jumlah ekspor di Indonesia diperlukannya tim

monitoring dan evaluasi dari setiap kegiatan yang dilakukan agar lebih terkoordinir

dengan baik sehingga perencanaan pembangunan jumlah ekspor di Indonesia dapat

stabil. Adapun untuk biaya pada saat monitoring maupun evaluasi berlangsung

sebesar Rp. 1.750.000.000.

2. Program optimalisasi pengelolaan sumber daya migas dan non migas

a. Pengadaan mesin produksi sumber daya unggulan.

Di tiap daerah di Indonesia memiliki sumber daya unggulan yang berbeda, untuk itu

dalam pembiayaannya diambil rata-rata dari semua daerah yang ada, dan didapat nilai

sebesar Rp 2.500.000.000 untuk tiap provinsi.

b. Pendataan untuk setiap sektor.

Untuk pendataan juga diperlukan tenaga manusia sebagai petugas dalam mendata

apapun yang terjadi dalam pengelolaan sumber daya migas dan non-migas. Untuk

para ahli yang melakukan pendataan untuk evaluasi, membutuhkan waktu ± 3 bulan

waktu kerja dalam pelaksanaannya. Sedangkan di tiap gedung pelatihan dibutuhkan 1

orang pelatih ahli dan 1 orang pelatih pembantu. Akomodasi yang diberikan berupa

honor, tidur dan konsumsi para pelatih. Honor pelatih ahli untuk 3 bulan ± Rp

15.000.000 sedangkan honor untuk pelatih pembantu untuk 3 bulan ± Rp 7.500.000.

Jumlah honor yang diberikan untuk tiap gedung adalah sebesar Rp. 22.500.000. Untuk

akomodasi, biaya sewa hotel sebesar Rp 600.000/hari. Jadi total biaya untuk

akomodasi sebesar Rp 108.000.000 untuk 2 orang dalam kurun waktu ± 3 bulan. Total

akomodasi dan honor di tiap gedung sebesar Rp 130.500.000 x 34 = Rp

4.437.000.000.

c. Pengadaan sistem teknologi dan informasi

Diperlukannya sistem teknologi dan informasi yang menunjang dalam pendataan

sumber daya migas dan non-migas dan pelatihan sumber daya manusia.Untuk

menigkatkannya diperlukan anggaran 1 komputer/laptop terbaru seharga Rp

5.000.000 untuk 200 orang menjadi Rp 1.000.000.000 ditambah biaya maintance dan

upgrade sistem informasi sebesar Rp 360.000.000. Jadi total biaya yang diperlukan

1.360.000.00

d. Pembangunan fasilitas sarana dan prasarana dalam mengelola SDA

31

Untuk mengoptimalisasikan pengelolaan sumberdaya alam maka diperlukanya

pembangunan fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung guna tercapainya

peningkatan jumlah ekspor yang stabil. Adapun penyediaan sarana dan prasarana

yang dibutuhkan baik dari sektor migas maupun non migas (pertanian, perkebunan,

dll). Anggaran yang berikan untuk pemberian fasilitas ini ± Rp. 3.775.000.000

e. Pengadaan jumlah produk ekspor yang semakin bervariatif

Pengadaan produk ekspor yang lebih bervariatif ini guna meningkatkan produk yang

akan diekspor ke negara lain. Peningkatan upaya diversifikasi produk unggulan yang

dapat diekspor agar semakin lebih bervariatif. Biaya yang dibutuhkan untuk

pengadaan jumlah produk ekspr ini sekitar ± Rp. 1.225.000.000 dari semua

sumberdaya alam yang ada.

f. Peningkatan kerja sama dengan luar negeri

Untuk pengolahan sumber daya migas dan non-migas diperlukan kerja sama bagi

Indonesia untuk menjual produk sumber daya migas dan non-migas oleh karena itu

deperlukan perwakilan/delegasi untuk mempromosikan sumber daya migas dan non-

migas yang dimiliki Indonesia. Dengan rincian biaya akomodasi perwakilan Rp

170.000.000/orang,sedangkan diperlukan 4 perwakilan menjadi Rp 170.000.000 x 4 =

Rp 680.000.000 ditambah biaya konsumsi dan keperluan sehari dengan Rp

470.000.000 untuk waktu 1 bulan. Total Rp 680.000.000 + Rp 470.000.000 = Rp

1.150.000.000

3. Program pembangunan penyediaan infrastruktur.

a. Pembangunan jalan.

Kondisi jalan yang berbeda sangatlah berbeda di tiap daerahnya, apalagi di Indonesia

merupakan negara kepulauan dan yang terjadi di Indonesia saat ini adalah terjadi

perbedaan pembangunan antara Indonesia bagian Barat dengan Timur. Untuk

pembangunan di bagian Barat hanya membutuhkan preservasi sepanjang ± 32 km

dengan biaya sekitar Rp. 62.654.000.000 sedangkan untuk Indonesia bagian Timur

yang masih banyak membutuhkan pembangunan jalan sekitar ± 600 km yang perlu

dibangun sedangkan untuk biaya pembangunan jalan sebesar Rp 300.000.000 per km

jadi biaya pembangunan untuk Indonesia bagian timur sebesar 180.000.000.000. Jadi

32

total biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan jalan di Indonesia sebesar Rp.

242.654.000.000.

b. Penyediaan Listrik.

Umumnya di Indonesia khususnya di pulau Jawa, ketersediaan listrik emang sudah

terlaksana dengan baik tapi masih ada daerah di salah satu porvinsi yang belum

terfasilitasi listrik, ada sekitar 30 provinsi yang kiranya masih membutuhkan adanya

penyediaan listrik. Sedangkan untuk biaya penyediaan listrik sebesar Rp

600.0000.000. Total biaya yang di keluarkan untuk penyediaan listrik sebesar Rp

18.000.000.000

c. Pembangunan irigasi

Pembangunan irigasi diperuntukkan untuk meningkatkan ekspor pada sektor

pertanian. Pembangunan irigasi di Indonesia sudah dilakukan sejak masa penjajahan,

jadi cuma diperlukan perawatan/ preservasi untuk peningkatannya. Biaya preservasi

di tiap provinsi sebesar Rp 450.000.000 dan dikalikan dengan seluruh provinsi di

Indonesia menjadi sebesar Rp 15.300.000.000.

d. Penyediaan sarana informasi (internet, telepon, dll)

Pembangunan informasi merupakan sektor yang sangat penting dalam memfasilitasi

masyarakat untuk meningkatkan ekspor. Karena masyarakat bisa menjadi mandiri

dalam memasarkan produknya melalui sistem informasi tersebut. Untuk

pembangunan informasi di satu provinsi dibutuhkan biaya sebesar Rp. 250.000.000

dan dikalikan dengan seluruh provinsi di Indonesia menjadi sebesar Rp

8.500.000.000.

4. Program penguatan instansi dan administrasi.

a. Penambahan jumlah tenaga kerja administrasi.

Penambahan jumlah tenaga kerja administrasi merupakan cara yang dinilai efektif

dalam memudahkan masyarakat dalam mengurus administrasi untuk kegiatan ekspor.

Dalam penambahan jumlah tenaga kerja di tiap provinsi dibutuhkan biaya sebesar Rp.

90.000.000 untuk penyelenggaraan seleksi masuknya tenaga kerja. Jadi total biaya

dalam penguatan tenaga kerja administrasi senilai Rp 3.060.000.000.

b. Penyediaan perlengkapan alat kantor.

Untuk penyediaan perlengkapan alat kantor di tiap provinsi membutuhkan biaya

sebesar Rp. 125.000.000. Total biaya nasional sebesar Rp. 4.250.000.000.

33

c. Penyelenggaraan pertemuan antar stakeholder.

Pertemuan antar stakeholder akan menjadikan kekuatan yang dimiliki oleh instansi

dalam melakukan suatu kegiatan dalam peningkatan ekspor akan membaik.

Sedangkan biaya yang dibutuhkan tiap provinsi dalam pertemuan tersebut antara lain

Rp. 50.000.000 untuk penyewaan tempat pertemuan, Rp 20.000.000 digunakan untuk

biaya pembuatan dan pengiriman undangan, Rp 100.000.000 untuk akomodasi para

undangan. Total biaya untuk provinsi sebesar Rp 170.000.000. Dan total biaya untuk

nasional sebesar Rp. 5.780.000.000.

5. Program penyediaan sarana transportasi

a. Penambahan jumlah alat transportasi.

Penambahan jumlah alat transportasi merupakan upaya dalam mempermudah industri

lokal untuk memudahkan dalam kegiatan ekspor. Untuk jalur laut dibutuhkan

penambahan 20 kapal laut sedangkan harga per kapal sebesar Rp 4.000.000.000, jadi

total biaya untuk kapal laut sebesar Rp. 80.000.000.000. Sedangkan untuk jalur udara,

sudah banyak dikelola oleh swasta, jadi pemerintah hanya bisa memberikan subsidi.

b. Pembangunan pelabuhan.

Pembangunan pelabuhan merupakan suatu cara dalam pengurangan biaya ekspor dan

menjadikan masyarakat mudah dalam melakukan ekspor. Masih ada beberapa

provinsi di Indonesia yang sangat strategis dalam potensi ekspor dan belum ada di

Indonesia. Ada sekitar 2 provinsi daerah yang perlu dibangun pelabuhan udara

internsaional dan total biayanya sebesar Rp 4.000.000.000.000.

Sedangkan untuk pelabuhan laut perlu dibangun sekitar 4 pelabuhan laut yang perlu

dibangun dan biayanya sebesar Rp 800.000.000.000.

c. Renovasi pelabuhan.

Sebenarnya banyak pelabuhan udara yang ada di Indonesia, namun pelabuhan tersebut

tidak digunakan dengan baik dalam penyelenggaraan ekspor karena statusnya yang

bukan pelabuhan internasional. Pelabuhan udara tersebut perlu dijadikan bandara

Internasional dan ada sekitar 5 pelabuhan yang harus di renovasi untuk menjadi

bandara Internasional. Biaya yang dibutuhkan untuk satu bandara menjadi bandara

Internasional sebesar Rp 10.000.000.000

d. Subsidi untuk eksportir barang.

34

Subsidi yang dimaksud adalah pengurangan biaya pengiriman barang yang

dikhususkan untuk kegiatan ekspor barang. Dan disubsidikan sebesar Rp

8.000.000.000

BAB IV

KESIMPULAN

Perlu dirumuskan kembali dengan melihat jumlah rumusan masalah tsb…kalau 3 ya…

3 point saja…. (jangan keluar dari permasalahan yg diajukan)…gunakan bahasa

teori/konsep, karena kesimpulan adalah abstrak dari masalah, data, analisis…….

1. ……….

2. ………..

3. ……..

Berdasarkan pemaparan yang penulis ambil tentang Perencanaan Pembangunan

Ekspor di Indonesia, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Merujuk kepada teori good governance, teori ini berorientasi kepada penciptaan

keseimbangan antara tujuan ekonomis dan sosial yang diarahkan kepada peningkatan

efisiensi dan efektifitas dalam hal pemakaian sumber daya. Dalam ranah administrasi

organisasi maka teori ini merupakan cikap bakal tata kelola kepemerintahan yang

baik. Sektor swasta, pemerintah dan masyarakat adalah satu kesatuan yang seimbang

adalah ukuran keberhasilan pembangunan dengan memaksimalkan potensi yang

besar.

Salah satu sumber devisa Indonesia yang memberikan kontribusi yang besar dalam

pertumbuhan dan stabilitas perekonomian adalah kegiatan ekspor yang dilakukan

secara luas ke berbagai negara. Namun, sangat disayangkan dalam kenyataannya

sebagai negara yang mempunyai kekayaan sumberdaya akan hasil alam yang

melimpah, Indonesia ternyata tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri dan

pemerintah masih harus mengimpor dari negara lain. Dalam pandangan teori

ketergantungan, terdapat hubungan yang tidak seimbang antara negara maju dan

35

negara sedang berkembang (NSB), praktek eksploitatif terhadap NSB juga menyertai

hubungan mereka, akibatnya Indonesia harus menerima kenyataan yang ada. Sebagai

negara berkembang tentunya Indonesia tidak akan menghindar dari kondisi

ketergantungan, ini sudah menjadi rumus eksploitasi negara maju / industri melalui

mekanisme Internasional.

Berdasarkan data statistik yang diperoleh bahwa terdapat ketidakstabilan dalam

jumlah ekspor di Indonesia setiap tahunnya, baik itu ekspor migas maupun non migas.

Penyebabnya adalah karena permintaan kebutuhan di Indonesia tinggi akan tetapi

pemerintah belum mampu memaksimalkan sumberdaya alam yang dimiliki. Sehingga

pemerintah mengambil langkah untuk melakukan impor kepada negara-negara

tetangga untuk mencukupi permintaan yang ada tersebut. Dampaknya, Indonesia

menjadi negara yang bergantung dengan negara lain. Maka diperlukannya sistem

pemerintahan good governance yang dapat menyeimbangkan peran antar stakeholder.

Semua stakeholder harus terlibat baik pemerintah, swasta, dan masyarakat agar

perencanaan pembangunan ekspor di Indonesia dapat berjalan dengan baik secara

berkesinambungan dan berkelanjutan.

36

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, Lincolin. 2010. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta : STIM TKPN Yogyakarta.

Ayu, Maliana. 2012. Distribusi Pupuk Subsidi Kepada Petani Tebu dalam Perspektif

Manajemen Publik. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 1, No. 1.

Badan Pusat Statistik. 2013. Perkembangan Ekspor Dan Impor Indonesia Agustus 2013.

Diakses melalui http://www.bps.go.id/?news=1041 pada tanggal 15 Desember 2013.

Bisnis Indonesia. 2012. Impor Pangan : 65% Kebutuhan Pangan dari Impor. Diakses

melalui http://industri.bisnis.com/read/20120905/99/93954/impor-pangan-65-percent-

kebutuhan-pangan-dari-impor pada tanggal 14 Desember 2013.

Iman, Yusnu. 2011. Kondisi Ekspor Indonesia Saat Ini. Diakses melalui

http://ekspor.org/info-ekspor/kondisi-ekspor-indonesia-saat-ini/ pada tanggal 15

Desember 2013.

Kementrian Perindustrian Republik Indonesia. 2012. Perkembangan Ekspor Indonesia

Berdasarkan Sektor. Diakses melalui http://kemenperin.go.id/statistik/

peran.php?ekspor=1 pada tanggal 14 Desember 2013.

37

Kuncoro, Mudrajad. 2011. Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan. Yogyakarta : UPP STIM

YKPN.

Puspita, Indah. 2013. Kendala Indonesia dalam Melakukan Ekspor. Diakses melalui

http://indahpuspitapus.blogspot.com/2013/05/kendala-indonesia-dalam-melakukan-

ekspor.html pada tanggal 16 Desember 2013.

Rosyidi, Suherman. 2006. Pengantar Teori Ekonomi : Pendekatan Kepada Teori Ekonomi

Mikro dan Makro. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1985. Perencanaan Pembangunan. Jakarta : Gunung Agung.

38