perencanaan dan penganggaran responsif gender di ... nasional, implementasi pug dalam penganggaran...
TRANSCRIPT
KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
Jakarta, Juni 2012
1
Perencanaan dan PenganggaranResponsif Gender
di Kementerian Keuangan
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
Peran Kementerian Keuangandalam Penerapan PPRG
2
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
1. Urgensi PPRG
3
1. Mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalamPembangunan Nasional, implementasi PUG dalampenganggaran dikenal dengan istilah AnggaranResponsif Gender (ARG).
2. Dalam penerapan ARG selama ini berpedoman padaPeraturan Menteri Keuangan mengenai PetunjukPenyusunan dan Penelaahan RKA-K/L yang setiaptahun disusun, yaitu :• PMK nomor 119/PMK.02/2009;• PMK nomor 104/PMK.02/2010;• PMK nomor 93/PMK.02/2011;• PMK nomor 112/PMK.02/2012.
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
2. Dasar Hukum ARG
4
a. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;b. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;c. PP No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah;d. PP No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L;e. Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan
Gender dalam Pembangunan Nasional;f. PMK No. 112/PMK.02/2012 tentang Petunjuk
Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L.
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
3. Pengertian ARG
5
Anggaran Responsif Gender (ARG)adalah anggaran yang mengakomodasi keadilan bagiperempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses,manfaat, berpartisipasi dalam mengambil keputusan danmengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraanterhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasilpembangunan
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
4. Prinsip Dasar ARG
6
1) ARG bukan anggaran yang terpisah untuk laki-laki danperempuan;
2) Merupakan pola anggaran yang menjembatani kesenjangan status,peran dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan;
3) ARG bukan berarti ada alokasi dana 50% laki-laki – 50%perempuan untuk setiap kegiatan;
4) Dengan menerapkan ARG bukan berarti ada penambahan danayang dikhususkan untuk program ini;
5) Bukan berarti bahwa alokasi ARG hanya berada dalam programkhusus pemberdayaan perempuan;
6) Tidak semua program/kegiatan/output perlu mendapat koreksiagar menjadi responsif gender, namun ada juga yang netralgender.
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
5. Penerapan ARG dalam Penganggaran
7
a. Dalam sistem penganggaran, letak ARG berada padalevel Output Kegiatan;
b. Informasi ARG tergambar pada dokumen GenderBudget Statement (GBS);
c. Dokumen GBS sebagai lampiran RKA-K/L;d. Sistem Aplikasi RKA-K/L telah dilengkapi dengan
fasilitas pencantuman tema sesuai dengan tema-temapembangunan: antara lain PUG.
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
6. Dokumen Terkait Penerapan ARG …(1)
8
Gender Budget Statement (GBS)Adalah dokumen yang menginformasikan suatu outputkegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada,dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada outputkegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangangender.
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
7. Dokumen Terkait Penerapan ARG …(2)
9
Dokumen GBS menginformasikan:a. Nomenklatur Program/Kegiatan/output keberadaan
isu gender;b. Isu gender yang ada dalam Program/Kegiatan /output;c. Rencana aksi yang akan dilakukan untuk mengatasi isu
gender yang ada;d. Besar alokasi dana yang diperlukan untuk mencapai
Output dimaksud;e. Dampak/hasil yang akan dicapai terkait dengan
rencana aksi yang akan dilakukan.
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
Capaian dan Rencana Tindak Kementerian Keuangandalam Penerapan PPRG
10
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
8. Capaian Penerapan PUG di Kemenkeu
11
• Penyusunan modul pelatihan PUG di lingkungan KementerianKeuangan;
• Memasukkan materi pengarusutamaan gender dalam Pendidikandan Latihan Pimpinan (Diklatpim) di lingkungan KementerianKeuangan;
• Memasukkan materi Anggaran Responsif Gender (ARG) padaPeraturan Menteri Keuangan mengenai Petunjuk Penyusunan danPenelaahan RKA-K/L, yang menjadi pedoman bagi K/L dalammenerapkan ARG;
• Penyesuaian beberapa peraturan yang lebih responsif gender,seperti amandemen Undang-Undang Perpajakan dan pemberianTunjangan Kinerja pada pegawai perempuan yang cuti bersalin;
• Penyediaan nursery room (tempat menyusui) bagi pegawaiperempuan yang memiliki anak balita.
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
9. Prestasi Kemenkeu dalam Penerapan PUG
12
Menerima Anugerah Parahita Ekapraya dari pemerintah:
• Tahun 2009 (kategori pratama);• Tahun 2010 dan 2011 (kategori madya);• Tahun 2012 (kategori utama).
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
10. Rencana Tindak di Lingkungan Kemenkeu
13
a. Mewujudkan kebijakan di Kemenkeu telah responsifgender;
b. Memberikan pelatihan PPRG di lingkungan Kemenkeubaik di tingkat pusat maupun daerah;
c. Memberikan pelatihan PPRG kepada petugas penelaahdi DJA;
d. Membentuk kelompok kerja PUG di daerah.
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN 14
Terima Kasih