P R O S E S P E R D A T AP R O S E S A D M I N I S T R

A S IP R O S E S P I D A N A

My name

My position, contact information

or project description

DI

S

U

S

U

N

OLEH

HUKUM PERDATA

ISTILAH DAN PENGERTIAN HUKUM PERDATA

Istilah hukum perdata pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Djojodiguno sebagai teremahan dari burgerlijkrecht pada masa penduduka jepang. Di samping istilah itu, sinonim hukum perdata adalah civielrecht dan privatrecht.

Di dalam hukum perdata terdapat 2 kaidah, yaitu:

Kaidah tertulis

Kaidah hukum perdata tertulis adalah kaidah-kaidah hukum perdata yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi.

Kaidah tidak tertulis

Kaidah hukum perdata tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum perdata yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam praktek kehidupan masyarakat (kebiasaan)

SUMBER HUKUM PERDATA TERTULIS

Pada dasarnya sumber hukum dapat dibedakan menjadi 2 macam:

• Sumber hukum materiil

Sumber hukum materiil adalah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Misalnya hubungan social,kekuatan politik, hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, dan keadaan georafis.

• Sumber hukum formal

Sumber hukum formal merupakan tempat memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formal itu berlaku.

ADMINISTRASI

• Pengertian Administrasi

Administrasi perusahaan memiliki ruang lingkup yang lebih luas daripada manajemen dan kepemimpinan. Kata administrasi berasal dari kata latin (Yunani ) yaitu ad + ministrare. Artinya adalah melayani, membantu atau memenuhi.

administrasi diartikan dalam pengertian secara luas yaitu sebagai manajemen yang mengatur keseluruhan jalannya perusahaan. Administrasi yang akan kita pelajari ini adalah administrasi dalam pengertian administrasi secara sempit.

Proses Administrasi Dalam Arti Sempit Dapat Dibagi Menjadi Beberapa Kegiatan

1. Menghimpun, artinya mengumpulkan segala sesuatu keterangan yang awalnya berserakan sehingga menjadi dapat digunakan.

2. Mencatat, artinya membukukan berbagai transaksi atau berbagai keterangan.

3. Mengolah, artinya memperbanyak, menyalin dan membuat informasi menjadi baru sehingga lebih bermanfaat.

4. Menggandakan, artinya memperbanyak dengan berbagai metode atau cara dan menggunakan berbagai alat.

5. Mengirim, artinya menyampaikan dari satu pihak ke pihak yang lain.

6. Menaruh, artinya kegiatan meletakkan di tempat tertentu dengan maksud mudah untuk ditemukan kembali

MAKSUD DAN TUJUAN ADMINISTRASI

• Memantau kegiatan-kegiatan administrasi perusahaannya

• Mengevaluasi kegiatan-kegiatan pengorganisasian perusahaannya

• Menyusun program pengembangan usaha dan kegiatan pengorganisasian perusahaannya

• Mengamankan kegiatan-kegiatan usaha dan organisasi perusahaannya

MANFAAT ADMINISTRASI

• Perusahaan akan dapat dengan mudah menghubungi pihak-pihak lain melalui berbagai media komunikasi baik itu rekanan, konsumen, instansi pemerintah maupun supplier.

• Resiko kehilangan barang akan dapat diperkecil karena setiap transaksi (baik barang masuk , hasil pembelian, maupun barang keluar dari hasil penjualan) dapat dibukukan dengan rapi.

• Memudahkan pelayanan purna jual kepada konsumen karena bukti transaksi konsumen dapat menunjukkan bukti-bukti kesepakan penjualan.

• Pemilik perusahaan akan dapat dengan mudah mengikuti perkembangan perusahaannya melalui laporan hasil pencatatan.

KEGIATAN ADMINISTRASI

Untuk mengetahui hal-hal yang perlu dicatat, yang harus ditelusuri adalah semua kegiatan yang dilakukan, kemudian dikelompokkan menjadi beberapa jenis kegiatannya. Disamping itu harus ditelusuri pula barang-barang dan hak milik lainnya yang berpengaruh terhadap operasi kegiatan usaha. Bentuk dan model pencatatan bisa bermacam-macam, tetapi yang perlu diperhatikan adalah bahwa catatan tersebut harus rapi, tertib, sistematik, mudah diperiksa dan dapat dikendalikan.

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI

• Sistem Pencatatan Terus Menerus

Pada sistem pencatatan terus menerus, semua kekayaan milik perusahaan dicatat secara kontinyu (terus menerus). Untuk setiap jenis barang dibuat perkiraan, rekening, kartu, buku administrasi tersendiri.

• Sistem Pencatatan Secara Periodik

Pada setiap adanya transaksi penjualan, hanya menerima uang atau piutang itulah yang diadministrasikan. Didalam kasus ini tidak dibuat jurnal untuk mengurangi perkiraan atau rekening

perkiraan pembelian.

BUKU-BUKU ADMINISTRASI DALAM PENGELOLAAN USAHA

• Buku pembelian

• Buku Penjualan

• Buku Voucher

• Faktur, surat jalan, kuitansi, materai

• Buku Pembukuan Uang

• Buku Gudang

• Buku Tenaga Kerja

• Buku Agenda

• Buku Produksi

• Dan lain-lain.

HUKUM PIDANA

Pengertian Hukum Pidana

Pengertian hukum pidana secara tradisional adalah “Hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan”

Pengertian lain adalah, “Hukum pidana adalah peraturan hukum tentang pidana”. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu hal yang dilimpahkan oleh instansi yang berkuasa kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak dilimpahkan sehari-hari.

RUANG LINGKUP HUKUM PIDANA

• Hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis,• Hukum pidana sebagai hukum positif,• Hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik,• Hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif,• Hukum pidana material dan hukum pidana formal,• Hukum pidana kodifikasi dan hukum pidana tersebar,• Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus,• Hukum pidana umum (nasional) dan hukum pidana

setempat.

Hukum Pidana Objektif

• Hukum pidana material, yaitu peraturan-peraturan yang mengandung perumusan: perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum, hukum apakah yang dapat dijatuhkan.

• Hukum pidana formal, yaitu disebut juga sebagai hukum acara, memuat peraturan-peraturan bagaimana cara negara beserta alat-alat perlengkapannya melakukan hak untuk menghukum (mengancam, menjatuhkan, atau melaksanakan).

HUBUNGAN HUKUM PIDANA DENGAN ILMU LAIN

Ilmu hukum pidana mencakup beberapa cabang ilmu, ilmu hukum pidana merupakan mencakup ilmu-ilmu sosial dan budaya. Ilmu-ilmu hukum pidana tersebut mencakup ilmu tentang kaedah dan ilmu tentang pengertian yang keduanya disebut sebagai dogmatika hukum pidana serta ilmu tentang kenyataan.