perda no. 12 tahun 2006
TRANSCRIPT
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2006
TENTANG
PENEMPATAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN
TENAGA KERJA INDONESIA ASAL
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA YANG ESA
BUPATI LOMBOK TIMUR ,
Menimbang :
a. bahwa setiap orang mempunyai hak dan kesempatan
yang sama untuk bekerja sebagai salah satu upaya
meningkatkan kesejahtraan hidupnya. Dalam hal ini
Negara wajib menjamin tersedianya lapangan kerja.
b. Bahwa Negara wajib memberikan perlindungan
hukum bagi tenaga kerja berdasarkan perinsip-
perinsip demokrasi, keadilan, kesetaraan gender, anti
diskriminasi, dan anti perdagangan manusia;
c. Bahwa Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten
Lombok Timur adalah Warga Negara yang
mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan
warga Negara lainnya. Untuk Pemerintahan
Kabupaten Lombok Timur wajib memberikan
perlindungan, dan pembinaan kepada Tenaga Kerja
Indonesia asal Kabupaten Lombok Timur sebagai
implementasi dari perlindungan dan pelayanan serta
pembinaan;
d. Bahwa meningkatnya kasus-kasus yang merugikan
Tenaga Kerja Inonesia asal Kabupaten Lombok
Timur baik material maupun immaterial perlu di
upayakan jalan keluarnya. Maka partisipasi semua
pihak sangat di butuhkan, khususnya Pemerintah
kabupaten Lombok Timur Wajib memberikan
perlindungan kepada warganya baik di dalam
maupun di luar negeri;
e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana di
maksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d,
perlu menetapkan peraturan Daerah Kabupaten
Lombok Timur tentang penempatan, perlindungan
dan pembinaan Tenaga Kerja Indonesia asal
Kabupaten Lombok Timur.
Mengingat :
1. Undang-Undang no 69 Tahun 1958 tentang
pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam
wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1665);
2. Undang-Unadang No 7 Tahun 1981 tentang Wajib
Lapor Ketenaga kerjaan (Lembaran Negara Tahun
1981 No 39 Tambahan Lembaran Negara Nomor
3474);
3. Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3851);
4. Undang-Undang No 37 tahun 1999 tentang
Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3882);
5. Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi
Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4239);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2003 Nomor 39 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437) sebagaimana di ubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2204 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar
Negeri (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 133,
Tambahann lembaran Negara Nomor 4445);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi
sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3852);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 140, Tamabahan Lembaran
Negara Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerrintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang pedoman Pembinaan dan pengawasan
Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4593);
16. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1999
sebagaimana di ubah dengan Keputusan Presiden
Nomor 46 tahun 2000 Tentang Badan Koordinasi
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia;
17. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang
Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;
18. Keputusan presiden Nomor 36 Tahun 2002 tentang
Pengesahan Konvensi Organisasi Perburuhan
internasional (ILO) Nomor 88 mengenai Lembaga
Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja (The
Organization of The Employment Service);
19. Keputusan presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang
Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan
Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
20. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang
Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan
Perdagangan Anak (Trafficking) Permpuan dan
Anak.
Dengan Persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR dan
BUPATI LOMBOK TIMUR
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG
PENEMPATAN, PERLINDUNGAN DAN
PEMBINAAN TENAGA KERJA INDONESIA
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Lombok Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Lombok Timur beserta perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara Perintahan Daerah;
3. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagai mana di maksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Lombok Timur;
6. Dinas adalah Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
kabupaten Lombok Timur;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur;
8. Kecamatan adalah wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Kabupaten;
9. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati;
10. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dalam
sistem pemerintahan nasional;
11. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang di laksanakan
oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat Desa;
13. Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Lombok Timur adalah setiap
warga Kabupaten Lombok Timur yang memenuhi syarat untuk bekerja
diluar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan
menerima upah;
14. Calon Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Lombok Timur adalah
setiap warga Kabupaten Lombok Timur yang memenuhi syarat sebagai
pencari kerja yang akan bekerja diluar negeri dan terdaptar di Instansi
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang bertanggung jawab di
bidang ketenaga kerjaan;
15. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Lombok Timur
adalah segala daya upaya untuk melindungi hak dan kepentingan
Tenaga kerja sebelum, selama penempatan dan sesudah purna tugas;
16. Pembinaan Tenaga Kerja Indonesia Asal kabupaten Lombok Timur
adalah suatu proses peningkatan kualitas tenaga kerja pada
pengetahuan, keterampilan dan produktivitas;
17. Penempatan Tenaga kerja Indonesia Asal Kabupaten Lombok Timur
adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat,
minat, dan kemampuannyadengan pemberi kerja di luar yang meliputi
keseluruhan proses perekturan, pengurusan dokumen, pelatihan,
penampungan, persiapan pemberangkatan sampai kenegara tujuan, dan
pemulangan dari negara tujuan;
18. Pelaksana penempatan TKI Swasta adalah Badan hukum yang telah
mendapat izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan
pelayanan penempatan tenaga kerja asal Kabupaten Lombok Timur ke
Luar Negeri;
19. Kantor Camat Pelaksana Penempatan TKI Swasta yang selanjutnya di
sebut kantor cabang adalah perwakilan pelaksana penempatan TKI
Swasta yang ada di kabupaten Lombok Timur yang terdaptar di Dinas
Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Lombok
Timur yang bertindak atas nama dan untuk pelaksana penempatan TKI
swasta yang bersangkutan;
20. Perwakilan Pelaksana Penempatan TKI swasta di luar negeri yang
selanjutnya di sebut perwalu adalah badan hukum atau perseorangan
yang bertindak untuk dan atas nama Pelaksana Penempatan TKI
Swasta di Luar Negeri;
21. Asuransi TKI adalah suatu bentuk perlindungan bagi TKI dalam bentuk
santunan berupa uang, yang meliputi kematian, kecalakaan dan
kerugian material;
22. Perjanjian Kerjasama Penempatan atau yang di sebut PKP adalah
perjanjian tertulis antara pelakasana penempatan TKI Swasta dengan
mitra usaha atau pengguna di negara tujuan yang memuat hak dan
kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan serta
perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri;
23. Pernjanjian penempatan atau yang di sebut PP Tenaga Kerja Lombok
Timur adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan TKI
Swasta dan Calon TKI Lombok Timur yang memuat hak dan
kewajiban dalam rangka penempatan tenaga Kerja Lombok Timur ke
keluar negeri;
24. Perjanjian Kerja atau yang di sebut PK adalah perjanjian tertulis antara
calon TKI dan pengguna (user) yang memuat tentang syarat-syarat
kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak;
25. Perjanjian Rekrutmen atau yang di sebut PR adalah perjanjia tertulis
antara Pemerintah Daerah dengan pelaksana penempatan TKI Swasta
atau cabang pelaksana penempatan TKI Swasta yang memuat tenteng
hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan
Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Lombok Timur;
26. Surat Permintaan TKI atau job order adalah permintaan tenaga kerja
Indonesia dari pengguna atau mitra usaha di luar negeri;
27. Pendataan adalah upaya pengumpulan identitas seseorang untuk di
jadikan sebagai daftar calon TKI;
28. Rekrutmen adalah keseluruhan proses dari pendataan, melengkapi
dokumen, pendaftaran, seleksi hingga pelatihan dan penerbangan ke
luar negeri;
29. Penempatan adalah keseluruhan proses dari rekrutmen hingga
penempatan tenaga kerja keluar negeri sampai pulang kembali ke
daerah asal;
30. Pelatihan adalah seluruh kegiatan untuk memberikan, meningkatkan,
menegembangkan pengetahuan, keterampilan dan keahlian calon TKI
Lombok Timur, sesuai dengan kebutuhan dan pekerjaan yang akan di
jalan, termasuk di dalamnya pengetahuan hukum, bahasa negara tujuan,
bahasa negara tujuan, serta budaya negara tujuan bekerja;
31. Purna tugas adalah masa di mana seseorang setelah menyelesaikan
pekerjaannya di luar negeri kembali tinggal ke daerah asalnya;
32. Sistem Informasi adalah keseluruhan proses dari pengumpulan,
pengolahan dan penyebarluasan serta umpan balik data yang berkenan
dengan penyelenggaraan penempatan Tenaga Kerja Indoneia asal
Kabupaten Lombok Timur;
33. Bantuan Hukum adalah segala upaya untuk melakukan advokasi
termasuk pelayanan, pendampingan, dan atau pembelaan hukum
kepada Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Lombok Timur dan
anggota keluarganya;
34. Litigasi adalah prose penegakan hukum dalam upaya mencari keadilan
yang mengarah kepada proses beracara dalam persidangan di
pengadilan;
35. Non Litigasi adalah segala daya upaya melakukan pendampingan dari
upaya pemahaman masalah, investigasi, cek cross-cek data, mediasi
dalam upaya melengkapi data dan melengkapi informasi tentang duduk
persoalan hingga pada upaya penyelesaian masalah diluar jalur beracara
di pengadilan;
36. Mediasi adalah upaya mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa
dengan menggunakan pihak ketiga sebagai upaya menjembatani proses
diskusi, dialog dan musyawarah untuk menyelesaikan masalah;
37. Konsiliasi adalah upaya pendampingan yang di lakukan oleh pihak
ketiga kepada seseorang agar mendapatkan informasi,dorongan,
dukungan agar bisa di arahkan ke pada penyelesaian secara
musyawarah dan damai;
38. Arbitrase adalah upaya mencari titik temu dari persengketaan dengan
cara bersama menunjuk pihak yang ketiga dan mempertemukan pihak
yang bersengketa dalam suatu musyawarah yang mengarah kepada
penyelesaian masalah;
39. Keluarga TKI dan keluarga calon TKI adalah suami atau istri, anak,
orang tua dan orang laen yang masih ada hubungan ahli waris yang di
akui sebagai anggota keluarga;
BAB II
AZAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Perlindungan dan penempatan Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten
Lombok Timur berdasarkan azas persamaan Hak, Keterpaduan, Demokrasi,
Keadilan Sosial, Keseteraan dan Keadilan gender, Anti Diskriminasi serta
anti Perdagangan Manusia.
Pasal 3
Perlindungan dan Pembinaan Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten
Lombok Timur bertujuan untuk :
1. Menjamin hak-hak ekonomi, politik, budaya, hak keselamatan kerja
dan syarat kondisi kerja, serta hak kesehatan dan hak reproduksi bagi
perempuan.
2. Memberdayakan dan mendayagunakan Tenaga Kerja Indonesia
Kabupaten Lombok Timur secara optimal dan manusiawi.
3. Menjamin dan melindungi caloon TKI/TKI asal Kabupaten Lombok
Timur sejak pra penempatan, penempatan sampai purna penempatan.
4. Mewujudkan pemerataan dan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga
kerja yang sesuai kebijakan pembangunan daerah.
BAB III
TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN
PEMERINTAH DAERAH
Pasal 4
Pemerintah daerah tugas mengatur, membina, melaksanakan, dan
mengawasi peyelenggaraanpenempatan dan perlindungan TKI di dalam
maupun diluar negeri.
Pasal 5
Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya
perlindungan TKI di luar negeri.
Pasal 6
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud
dlam pasal 4 dan pasal 5 pemerintah daerah berkewajiban :
1. Menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI, baik yang berangkat
melalui pelaksana penempatan TKI maupun yang berangkat secara
mandiri;
2. Mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI;
3. Membentuk dan mengembangkan system informasi penempatan calon
TKI diluar negeri;
4. Memberika perlindungan kepada TKI selama sebelum pemberangkatan,
masa penempatan dan masa purna penempatan.
BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN TKI
Pasal 7
setiap calon TKI/TKI mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk :
1. Bekerja diluar negeri;
2. Memproleh informasi yang benar mengenai pasar kerja di luar negeri
dan prosedur penempatan TKI diluar negeri;
3. Memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan
diluar negeri;
4. Memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta
kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan
keyakinan yang di anutnya;
5. Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara
tujuan;
6. Memperoleh hak, kesempatan dan perlakuan yang sama diperoleh
tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
di negara tujuan;
7. Memperoleh jaminan perlindungan hokum sesuai dengan peraturan
perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan
martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang di tetapkan seuai
dengan peraturan perundang-undangan selama penempatan diluar
negeri;
8. Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan kepulangan TKI
ketempat asalnya;
9. Memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.
Pasal 8
Setiap calon TKI/TKI mempunyai kewajiban untuk :
1. Menaati perturan perundang-undangan baik di dalam negeri maupun di
negara tujuan;
2. Menaati dan melaksanakan pekerja sesuai dengan perjanjian kerja
3. Membayar biaya pelayanan penempatan TKI diluar negeri sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;
4. Memberitahukan atau melaporkan kedatangan, keberadaan dan
kepulangan TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara
tujuan;
5. Calon TKI/TKI berkewajiban melaporkan keberangkatan maupun
kedatangannya kepada Kepala Desa/Lurah setempat yang diteruskan
kepada Insantsi atau Dinas terkait.
BAB V
TATA CARA PENEMPATAN
Bagi Kesatu
Pra Penempatan
Paragraf ke Satu
Informasi
Pasal 9
1) Pelayanan informasi kesempatan kerja diluar negeri Pemerintah Daerah
dan Pelaksana Penempatan TKI Swasta harus menegmbangkan sistem
informasi pasar kerja secara lengkap dan bener dan dapatdi akses secara
mudah dan terbuka oleh TKI asal Kab.Lombok Timur.
2) Sistem Informasi pasar kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dalam penyebarannya kepada masyarakat luas menjadi tanggung jawab
pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan Pelakasana Penempatan TKI
swasta.
3) Informasi yang di maksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berisi :
a. Tata cara perekrutan dan penempatan;
b. Dokumen-dokumen yang di perlukan oleh seorang Tenaga Kerja;
c. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja;
d. Situasi, kondisi, budaya dinegara tujuan;
e. Resiko bekerja dinegara tujuan bekerja;
f. Komponen Pembiayaan yang harus ditanggung tenaga kerja;
g. Komponen Pembiayaan yang ditanggung oleh pelaksana
penempatan TKI Swasta;
h. Mekanisme perlindungan dan Mekanisme pembayaran bagi tenaga
kerja asal Kab.Lombok Timur.
Paragraf kedua
Pendataan
PASAL 10
1) Untuk keperluan rekrutmen perlu dilakukan pendataan.
2) Pendataan calon TKI dilakukan oleh Dinas yang bertanggung jawab di
bidang ketenagakerjaan dan kantor cabang Pelaksana Penempatan TKI
Swasta bekerjasama denganuntuk Pemerintah Desa atau Kelurahan.
3) Untuk keperluan pendataan, calon TKI harus menyerahkan foto copy jati
diri (KTP), ijazah, akte kelahiran dan sertifikat keterampilan
4) Dalam pelaksana pendataan, calon TKI tidak dikenakan biaya apapun.
Paragraf ketiga
Perekrutan dan Seleksi calon TKI
Pasal 11
1) Pencari kerja yang berminat bekerja keluar negeri harus terdaftar pada
Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
2) Pendaftaran calon TKI dilaakukan oleh Dinas yang bertanggung jawab
di bidang ketenagakerjaan bersama kantor cabang Pelaksana
Penempatan TKI Swasta.
Pasal 12
Pada saat pendaftaran, Dinas yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan dan atau Kantor Cabang Pelaksana Penemptan TKI Swasta
harus menjelaskan :
1. Lowongan pekerjaan yang tersedia besrta uraian tugas ;
2. Syarat kerja yang memuat antara lain gaji, jminan sosial, waktu kerja
dan waktu istirahat dan cuti.
3. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dinegara tujuan;
4. Sosial budaya dan kondisi negara tujuan;
5. Hak dan kewajiban Tenaga Kerja;
6. Prosedur dan kelengkapan dokumen;
7. Biaya-biaya yang dibebankan kepada calon TKI;
8. Persyaratan-persyaratan yang dipenuhi calon TKI;
Pasal 13
(1) Rekrutmen Tenaga Kerja hanya dilakukan oleh Dinas yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten Lombok
Timur dan Pelaksana PenempatanTKI Swasta dan atau cabang
pelaksana penempatan TKI Swasta yang terdaftar di Dinas yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten Lombok
Timur.
(2) Warga Negara asing atau badan hukum asing secara langsung maupun
tidak langsung dilarang melakukan perekrutan calon TKI.
Pasal 14
Perekrutan calon TKI oleh Pelaksana Penempatan TKI Swasta dapat
dilakukan terhadap calon TKI yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan
sebagai berikut :
1. Berusia minimal 18 tahun atau sudah menikah kecuali bagi calon TKI
yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurang-
kurangnya berusia 21 tahun;
2. Memiliki kartu tanda penduduk;
3. Sehat mental dan fisik yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
4. Berpendidikan sekurang-kurangnya tamat SLTP atau sederajat;
5. Memiliki surat ijin orang tua / wali,suami atau istri;
6. Memeiliki sertifikasi kompetensi kerja atau keterampilan atau keahlian
yang dibuktikan dengan sertifikat keterampilan;
7. Tidak sedadang dalam keadaan hamil bagi calon TKI perempuan;
Pasal 15
(1) Pendaftaran Tenaga kerja dilakukan secara terbuka, langsung dan suka
rela.
(2) Perekrutan tidak boleh dilakukan terhadap penduduk yang masih duduk
dibangku sekolah Menengah Umum (SMU) dan yang sederajat.
Pragraf keempat
Pendidikan dan pelatihan
Pasal 16
(1) Calon TKI wajib memilki sertifikat keterampilan /kompetensi kerja sesuai dengan
persyaratan jabatan;
(2) Dalam hal calon TKI belum memiliki sertifikat kompetensi kerja sebagaimana
dimaksud ayat (1) pelaksana penempatan TKI swasta wajib melakukan pendidikan
dan pelatihan sesuai dengan pekerjaan yang akan di lakukan.
Pasal 17
(1) Calon TKI behak mendapat pendidikan dan pelatihan Kerja sesuai dengan
pekerjaan yang akan dilakukan.
(2) Pendidikan dan pelatihan kerja Calon TKI sebagai mana di maksud pada ayat (1)
bertujuan untuk:
a. Memberikan pengetahuan dan pemaha tentang situasi, kondisi dan resiko
bekerja di luar negri;
b. Memberikan ketrampilan bagi Tenaga Kerja yang bersangkutan tentang
pekerjaan yang akan di lakukan.
c. Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban;
d. Upaya-upaya atau prosudur yang bias di lakukan dalam menuntut hak-haknya;
e. Mekanisme perlindungan tenaga kerja;
f. Cara-cara mengadukan kasus yang di alami tenaga kerja dan keluarganya;
g. Membekali kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Negara tujuan.
(3) Pendidikan dan pelatihan kerja Calon TKI sebagaimana di maksud dalam ayat (1) biaya
pelaksana di bebankan kepada pelaksana penempatan TKI Swasta dan dibantu oleh
Pemerintah Daerah.
Pasal 18
1) Pendidikan Dan Pelatihan Kerja dilaksanakan oleh pelaksana penempatan TKI Swasta
atau lembaga pelatihan kerja yang telah memenuhi persyaratan.
2) Pendidikan Dan Pelatihan Kerja sebagai mana di maksud pada ayat (1) harus memenuhi
persyaratan sesuai dengan peraturan perungdang-undangan yang berkaitan dengan
Pendidikan Dan Pelatihan Kerja.
Pasak 19
Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dan pelaksanaan penempatan TKI Swasta
berkewajiban mengembangkan metode dan materi pendidikan dan pelatihan kerja yang
mengacu pada kebijakan pemerintah pusat.
Paragraf kelima
Pemeriksaan Kesehatan
Pasal 20
1) Setiap Calon TKI harus mengikuti pemeriksaan kesehatan yang di selenggarakan oleh
Pemerintanh Kabupaten Lombok Timur.
2) Pemerintan Kabupaten Lombok Timur melakukan pemeriksaan kesehatan berdasarkan
standar yang di akreditasikan oleh Departemen kesehatan dan di akui Departemen
Tenaga Kerja dan Transimigrasi Republik Indonesia.
Bagian kedua
Penempatan Tenaga Kerja
Paragraph kesatu
Sayarat penempatan
Pasal 21
Untuk dapat di tempatkan diluar negri calon TKI harus memiliki dokumen yang meliputi :
1. Kartu tanda penduduk, ijazah pendidikan terakhir, akte Kelahiran arau Surat Keterangan
Kenal Lahir;
2. Surat Keterangan Status Perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan Copy buku
nikah;
3. Surat Keterangan ijin suami atau istri, ijin orang tua atau ijin wali;
4. Sertipikat ketramilan atau kerja;
5. Surat keterangan sehat berdasrkan hasil pemeriksaan kesehatan;
6. Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi;
7. Visa kerja;
8. Perjajian penempatan TKI;
9. Perjanjian kerja.
Pasal 22
(1) Perjajia penempatan TKI sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 angka 8 dibuat secara
tertulis dan ditandatangani oleh calon TKI dan pelaksana penempatan TKI swasta setelah
calon TKI yang bersangkutan terpilih dalam perekrutan.
(2) Perjanjian penempatan TKI sebagaimana pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
a. Nama dan alamat pelaksana penempatan TKI Swasta;
b. Nama, jenis kelamin, umur, status perkawinan, dan alamat calon TKI;
c. Nama dan alamat calon pengguna ;
d. Hak dan kewajiban para pihak dalam rangka penempatan TKI diluar negeri yang harus
sesuai dengan kesempatan dan syrat-syarat yang di tentukan oleh calon pengguna
tercantum dalam perjanjian kerjasama penempatan ;
e. Jabatan dan jenis pekerjaan calon TKI sesuai permintaan pengguna;
f. Jaminan pelaksana penemptan TKI Swastang kepada calon TKI dalm hal pengguna tidak
memenuhi kewajibannya keberangkatan calon TKI;
g. Waktu keberangkatan calon TKI;
h. Biaya penempatan yang harus ditanggung oleh calon TKI dan cara pembayarannya;
i. Tanggung jawab pengurusan penyelesaian masalah;
j. Akibat atas terjadinya pelanggaran perjanjian penemptan TKI oleh salah satu pihak; dan
k. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian penempatan TKI.
(3) Ketentuan dalam perjanjian penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
boleh bertentangan dengan peraturan perundangan-perundangan.
(4) Perjanjian penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat
sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua) dengan bermateri cukup dan masing-masing pihak
mendapat 1 (satu) perjanjian penempatan TKI yang mempunyai kekuatan hokum yang sama.
Pasal 23
Perjanjian penempatan TKI tidak dapat ditarik kembali dan / atau diubah, kecuali atas
persetujuan para pihak.
Pasal 24
(1) Pelaksana Penempatan TKI Swasta wajib melaporkan setiap perjanjian penempatan TKI
kepada Dinas yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan.
(2) Pelaporan sebagamana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan copy atau
salinan perjanjian penempatan TKI.
Pasal 25
(1) Perjanijian kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 angka 9, disiapkan oleh pelaksana
penempatan TKI Swasta.
(2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
a. Nama dan alamat pengguna;
b. Nama dan alamat TKI;
c. Jabatan atau jenis pekerjaan TKI;
d. Hak dan kewajiban para pihak;
e. Kondisi dan syarat kerja yang meliputi jam kerja, upah dan tata cara pembayaran, hak cuti
dan waktu istirahat, pasilitas dan jaminan sosial;
f. Jangka waktu perjanjian kerja.
(3) Setiap TKI wajib menandatangani perjanjian kerja dihadapan pejabat Dinas yang
bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan sebelum TKI yang bersangkutan
diberangkatkan keluar negeri.
(4) Hubungan kerja antara pengguna dan TKI terjadi setelah perjanjian kerja di sepakati dan di
tandatangani oleh para pihak.
Pasal 26
Perjanjian kerja dibuat untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat di perpanjang
untuk waktu 1(satu) tahun.
Pasal 27
(1) Perpanjangan jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dapat
dilakukan oleh TKI yang bersangkutan atau melalui pelaksana penempatan TKI Swasta.
(2) Perpanjangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus disepakati oleh para pihak
sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan senelum perjanjian kerja pertama berakhir.
(3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara memproleh persetujuan perjanjian kerja dan
harus mengacu pada peraturan perundang-undangan.
Pasal 28
TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan yang telah berakhir perjanjian kerjanya dan akan
perpajang perjanjian kerja, TKI yang bersangkutan harus pulang terlebih dahulu ke Indonesia.
Pasal 29
Dalam hal perperpanjangan dilakukan sendiri oleh TKI yang bersangkutan, maka pelaksanaan
penempatan TKI Swasta tidak bertanggung jawab atas resiko yang menimpa TKI dalam masa
perpanjangan perjanjian kerja.
Pasal 30
Bagi TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan, apabila selama masa berlakunya perjanjian
kerja terjadi perubahan jabatan atau jenis pekerjaan, atau pindah pengguna, maka perwakilan
pelaksana penempatan TKI Swasta wajib mengurus perubahan perjanjian kerja dengan membuat
perjanjian kerja baru dan melaporkannya kepada perwakilan republik Indonesia.
Pasal 31
Pelaksana penempatan TKI Swasta bertanggung jawab atas kelengkapan dokumen penempatan
yang diperlukan.
Pasal 32
(1) Syrat-syarat pelaksana penemptan TKI Swasta yang boleh melakukan penempatan dan
rekrutmen tenaga kerja adalah :
a. Mempunyai SIUP pelaksana penemptan TKI Swasta;
b. Pelaksana penempatan TKI Swasta tersebut memiliki kantor di Lombok Timur dan atau
kantor cabang di Lombok Timur.
(2) Kantor Cabang Pelaksana Penempatan TKI Swasta harus mempunyai persyaratan :
a. Pelaksana penempatan TKI Swasta terdaftar dikantor Dinas yang bertanggung jawab
dibidang ketenagakerjaan Lombok Timur;
b. Kepala kantor Cabang berdomisili tetap di Lombok Timur;
c. Mempunyai fasilitas layak untuk mendidik, melatih dan menampung tenaga kerja asal
Kabupaten Lombok Timur sebelum berangkat ke Negara tujuan;
d. Memiliki alamat tetap dan lengkap sesuai dengan keterangan domisili;
e. Memiliki izin gangguan (HO);
f. Memiliki izin wajib lapor.
Pasal 33
(1) Untuk melakukan Rekrutmen Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Lombok Timur,
Pelaksana Penempatan TKI Swasta dan atau kantor cabang pelaksana penempatan TKI
Swasta wajib memiliki dokumen :
a. Salinan perjanjian Kerjasama penempatan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;
b. Salinan Surat permintaan TKI atau Job Order / Demand letter atas nama pelaksana
penempatan TKI Swasta yang bersangkutan yang dilegalisir ;
c. Perjanjian kerja Induk ;
d. Menyetujui Perjanjian penempatan TKI
e. Perjanjian rekrutmen
(2) Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan berhak dan berkewajiban
melakukan verifikasi dokumen-dokumen yang di maksud dalam Pasal 32 ayat (1).
(3) Pelaksana Penempatan TKI Swasta di larang melakukan kegiatan rekrutmen secara langsung
kedaerah tanpa memiliki kantor dan atau kantor Cabang di Lombok Timur.
(4) Pelaksana Penempatan TKI Swasta wajib mengikutsertakan TKI yang di berangkatkan
keluar negeri dalam Program asuransi.
Pasal 34
1) Pelaksana penempatan TKI Swasta wajib mengikutsertakan TKI yang akan di berangkatkan
keluar negeri dalam pembekalan akhir pemberangkatan.
2) Pembekalan akhir Pemberangkatan (PAP) di maksudkan untuk memberi pemahaman dan
pendalaman terhadap;
a. Peraturan perundang-undangan di negara tujuan; dan
b. Materi perjanjian kerja.
3) Pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) menjadi tanggung jawab pemerintah.
Paragraf kedua
Pelaksanaan Penempatan
Pasal 35
(1) Penempatan Calon TKI/TKI hanya dapat dilakukan oleh Pelaksana Penempatan TKI swasta
yang meliki izin Pemerintah.
(2) Penempatan Tenaga Kerja di lakukan secara tertib, terbuka, mudah, murah, cepat dan tanpa
diskriminasi.
Pasal 36
(1) Penempatan Tenaga Kerja dapat dilakukan kesemua negara dengan ketentuan tenaga kerja
terjamin hak-hak dasarnya untuk mendapat perlindungan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Negara tujuan.
(2) Berdasarkan pertimbangan khusus, Bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari Mentri
Tenaga Kerja dan Transmigasi Republik Indonesia dapat melarang penempatan Tenaga
Kerja Negara tertentu.
Pasal 37
Penempatan Tenaga Kerja dilakukan pada jenis pekerjaan yang tidak bertentangan dengan norma
kesusilaan dan mengarah pada perbudakan.
Pasal 38
(1) Pemerintah Daerah kabupaten Lombok Timur dan Pelaksana Penempatan TKI Swasta
melakukan monitoring perkembangan Tenga Kerja.
(2) Pelaksana Penempatan TKI Swasta berkewajiban melaporkan tentang perkembangan tenaga
kerja secara berkala setiap 6 bulan sekali kepada Dinas yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan Kabupaten Lombok Timur.
(3) Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten Lomok Timur
berkewajiban menginformasikan perkembangan tenaga kerja sebagaimana di maksud pada
ayat (2) kepada masyarakat luas secara terbuka dan jujur, melalui media masa.
Bagian Ketiga
Purna Penempatan
Pasal 39
Kepulangan TKI terjadi karena :
1. Berakhirnya masa perjanjian kerja;
2. Pemutusaan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir;
3. Terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit di Negara tujuan;
4. Mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaannya lagi;
5. Meninggal dunia di Negara tujuan;
6. Cuti;atau
7. Dideportasi oleh pemerintah setempat.
Pasal 40
(1) Setiap TKI yang akan kembali ke Indonesia wajib melaporkan kepulangannya kepada
perwakilan Republik Indonesia di Negara tujuan.
(2) Pelaporan bagi TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan dilakukan oleh Pelaksana
Penempatan TKi Swasta.
Pasal 41
(1) Kepulangan TKI dari Negara tujuan sampai tiba di daerah asal menjadi tanggung jawab
pelaksana penempatan TKI.
(2) Pengurusan kepulangan TKI sebagamana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Pemberian kemudahan atau fasilitas kepulangan TKI;
b. Pemberian fasilitas kesehatan bagi TKI yang sakit dalam perjalanan; dan
c. Pemberian upaya perlindungan terhadap TKI dari kemungkinan adanya tindakan pihak-
pihak lain yang tidak bertanggung jawab dan dapat meruugikan TKI dalam kepulangan.
Pasal 42
Dalam hal TKI meninggal dunia di Negara tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 angka
5, maka pelaksana penempatan TKI berkewajiban :
1. Memberitahukan tentang kematian TKI kepada keluarganya paling lambat 3 x 24 jam sejak
diketahuinya kematian tersebut;
2. Mencari informasi tentang sebab-sebab kematian dan memberitahukannya kepada pejabat
perwakilan Republik Indonesia dan anggota keluarga TKI yang bersangkutan;
3. Memulangkan jenazah TKI ke tempat asal setelah menanggung semua biaya yang di
perlukan termasuk biaya penguburan sesuai tatacara agama TKI yang bersangkutan;
4. Mengurus pemakaman di Negara tujuan pennempatan TKI atas persetujuan pihak keluarga
TKI atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Negara tujuan;
5. Memberikan perlindungan terhadap seluruh harta milik TKI untuk kepentingan anggota
keluarganya; dan
6. Mengurus pemenuhan semua hak-hak TKI yang seharusnya di terima.
Pasal 43
Dalam hal terjadi perang, bencana alam, wabah penyakit dan dideportasi, sebagaimana dimaksud
dalam pasal 39 angka 3 dan 7, pemerintah Kabupaten Lombok Timur bersama dengan
Pemerintah, Perwakilan Republik Indonesia, Badan Nasional Penempatan dan perlindungan TKI,
mengurus kepulangan TKI sampe kedaerah asal TKI.
BAB IV
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Bagian kesatu
Pembinaan
Pasal 44
(1) Dalam hal terjadi sengketa antara TKI dengan pelaksana pennempatan TKI Swasta
mengenai pelaksanaan perjanjian penempatan, maka kedua belah pihak mengupayakan
penyelesaian secara damai dengan cara bermusyawarah.
(2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai maka salah satu atau kedua belah
pihak meminta bantuan Instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan
Kabupaten Lombok Timur.
BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pmbinaan
Pasal 45
(1) Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melakukan pembinaan kegiatan yang berhubungan
dengan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan tenaga kerja diluar negeri.
(2) Dalam rangka pembinaan Tenaga Kerja, Pemerintah Kabupaten Lmbok Timur dan
pelaksana penempatan TKI Swasta dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain yang
mempunyai kompetensi profesional dibidang ketenagakerjaan, baik Swasta maupun
Lembaga Swadaya masyarakat.
(3) Pembinaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2)dilakukan secara terpadu dan
terkoordinasi.
Pasal 46
Pembinaan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Timur sebagaimana dimaksud dalam pasal 44
dilakukan dalam bidang informasi, sumber daya manusia, perlindungan TKI.
Pasal 47
Pembinaan dalam bidang informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 di lakukan dengan :
1. Membentuk sistem dan jaringan informasi yang terpadu mengenai pasar kerja luar negeri
yang dapat di akses secara luas oleh masyarakat.
2. Memberikan informasi keseluruhan proses dan prosedur mengenai penempatan TKI di luar
negeri termasuk resiko bahaya yang mungkin terjadi selama masa penempatan TKI di luar
negeri.
Pasal 48
Pembinaan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 45,
dilakukan dengan :
1. Meningkatkan kualitas keahlian dan atau keterampilan kerja calon TKI/TKI yang akan di
tempatkan diluar negeri termasuk kemampuan berkomunikasi dalam bahasa asing.
2. Membentuk dan mengembangkan pelatihan kerja yang sesuai dengan standar dan
persyaratan yang di tetapkan.
Pasal 49
Pembinaan dalam bidang perlindungan TKI sebagai mana dimaksud dalam pasa 45, di lakukan
dengan:
1. Memberikan bimbingan dan advokasi bagi TKI muilai dari pra penempatan, masa
penempatan dan purna penempatan.
2. Memfasilitasi penyelesaian perselisihan atau sengketa calon TKI/TKI dengan pengguna dan
atau pelaksana penempatan TKI Swasta.
3. Menyusun dan mengumumkan daftar mitra usaha dan pengguna bermasalah secara berkala
sesuai dengan peraturan perundangan.
4. Melakukan kerjasama internasional dalam rangka perlingungan TKI sesuai dengan peraturan
perundangan.
Bagian kedua
Pengawasan
Pasal 50
Untuk mewujudkan peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam perlindugan tenaga
kerja, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan pengawasan terhadap pelaksana penempatan
TKI Swasta yang melakukan penempatan tenaga kerja.
Pasal 51
Dalam hal melakukan pengawasan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dapat memutuskan
hubungan Kerjasama dengan pelaksana penempatan TKI Swasta dan atau memberikan sanksi-
sanksi sesuai dengan aturan ini.
Pasal 52
Dalam hal penyelenggaraan penempatan Tenaga kerja, masyarakat dapat berperan serta dalam
hal pengawasan.
Pasal 53
Pengawasan masyarakat sebagai mana dimaksud dalam pasal 52 dipergunakan dalam hal
terjadinya pelanggaran atas kewajiban pelaksanaan penetapan TKI Swasta yang mengakibatkan
kerugian bagi tenaga kerja, dimana pejabat yang memiliki kewenangan pengawasan tidak
melakukan tindakan.
BAB VI
PERLINDUNGAN
Bagian Kesatu
Perlindungan Melalui Prosedur
Pasal 54
(1) Setiap calon TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan
perundang-undang.
(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai dari pra pempatan
sampai dengan purna penempatan.
Pasal 55
Dalam rangka pemberian perlindungan selama masa penempatan TKI diluar negeri, Pemerintah
Kabupaten Lombok Timur bekerjasama dengan Perwakilan Republik Indonesia melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap perwakilan peleksanaan penempatan TKI swata dan TKI
yang ditempatkan diluar negeri.
Pasal 56
Perlindungan selama masa penetapan TKI diluar negeri dilaksanakan antara lain dengan:
1. Pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang di Negara
tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional.
2. Pembelaan atas pemenuhan hak-hak sesuai dengan perjanjian kerja dan atau peraturan
perundanag-undangan di Negara TKI ditempatkan.
Pasal 57
(1) Dengan pertimbangan untuk melindungi calon TKI,pemerataan kesempatan kerja dan atau
untuk kepentingan ketersediaan ketenagakerjaan sesuai dengan kebutuhan nasional
Pemerintah Kab.Lombok Timur dapat menghentikan dan atau melarang penempatan TKI di
luar negeri untuk Negara tertentu atau penempatan TKI pada jabatan-jabatan tertentu di luar
negeri.
(2) Dalam menghentikan dan atau melarang penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada
ayat(1) Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memperhatikan saran dan pertimbangan
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI.
Pasal 58
Pelaksanaan penempatan TKI Swasta bertanggugn jawab untuk memberikan perlindungan
kepada calon TKI/TKI sesuai perjanjian penempattan.
Pasal 59
Setiap calon TKI/TKI yan bekerja keluar negeri baik secara perorangan maupun yang di
tempatkan oleh pelaksana penempatan TKI Swasta wajib mengikuti program perlindungan dan
pembinaan TKI.
Pasal 60
Perlindungan Tenaga Kerja dilakukan melalui :
a. Perjanjian kerjasama penempatan;
b. Perjanjian kerjasama rekrutmen antara Dinas yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan dengan pelaksana penempatan TKI Swasta dan atau kantor Cabang
Pelaksana Penempatan TKI Swasta.
c. Pembuatan Perjanjian Penempatan;
d. Pembuatan Perjanjian kontrak keja;
e. Pertanggungan asuransi;
f. Pengaturan biaya penempatan;
g. Penyediaan bantuan kridit biaya penempatan oleh Pemerintah Daerah;
h. Pemberian bantuan hukum/Pembelajaran bagi Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten
Lombok Timur.
Pasal 61
1) Pejanjian kerjasama penempatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 huruf a, dibuat dan
ditandatangani oleh Pelaksana Penempatan TKI Swasta dan Mitra Usaha atau pengguna, yang
isinya selain memuat hak dan kewajiban / ttanggung masing-masing pihak juga memuat
perlindungan Tenaga Kerja sekurang-kurangnya memmuat :
a. Pemberian upah yang tidak boleh lebih rendah dari upah minimum di Negara tujuan
penempatan;
b. Upah lembur sesuai dengan ketentuan yang belaku di Negara tujuan penempatan;
c. Pemberian upah apabila tenaga kerja sakit atau cuti;
d. Waktu kerja dan istirahat;
e. Jabatan dan jenis pekerjaan;
f. Jangka waktu perjanjian kerja;
g. Penyelesaian masalah Tenaga Kerja;
2) Perjanjian Kerja Sama yang berbentuk Birateral Agrement antara Pemerintah Daerah
Lombok Timur dengan Mitra Usaha atau pengguna jasa, sekkurang-kurangnya memuat Pasal
60 huruf a sampai huruf g.
Pasal 62
Perjanjian kerjasama rekrutmen sebagaimana di maksud dalam pasal 60 huruf b adalah
perjanjian yang di buat dan di tanda tangani antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan
Pelaksana Penempatan TKI Swasta.
Pasal 63
Perjanjian kerjasama rekrutmen Pelaksana Penempatan TKI Swasta dilaksanakan dengan
mengajukan permohonan rekrutman setelah menunjukkan Job enter/Demant letter, yang isinya
adalah :
a. Hak dan kewajiban kedua belah pihak;
b. Peran, fungsi, tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak;
c. Jangka waktu rekrutmen;
d. Jumlah tenaga kerja yang akan di rekrut selama jangka waktu rekrutmen;
e. Biaya yang akan di bebankan kepada calon TKI.
Pasal 64
Perjanjian Penempatan sebagaimana dimaksud pada pasal 60 huruf c, sekurang-kurangnya harus
memuat :
a. Jenis dan uraian pekerjaan / Jabatan;
b. Batas waktu pemberangkatan;
c. Komponen dan besarnya biaya penempatan;
d. Pembayaran ganti rugi akibat pembatalan pemberangkatan;
e. Hak dan kewajiban Pelaksana dan Penempatan TKI Swasta dan Calon TKI Indonesia asal
Kabupaten Lombook TImur.
Pasal 65
Perjanijian Konrtak Kerja senbagaimana dimaksud pasal 60 huruf d, sekurang-kurangnya harus
memuat :
a. Nama dan alamat majikan atau pengguna jasa;
b. Nama dan Alamat Tenaga Kerja;
c. Jenis dan uraian pekerjaan;
d. Syarat-syarat kerja yang isinya mengenai waktu kerja dan istirahat, jumlah upah dan cara
pembayarannya, upah lembur dan upah cuti;
e. Asuransi dan atau jaminan social;
f. Jangka waktu perjanjian Kerja;
g. Hak dan Kewajiban kedua belah pihak.
Pasal 66
1) Pelaksana Penempatan TKI Swasta bertanggung jawab langsung terhadap keselamatan
Tenaga kerja.
2) Dalam hal Tenaga Kerja ditempatkan pada pengguna yang tidak sesuai dengan perjanjian
kerja, Pelaksana Penempatan TKI swasta wajib bertanggung jawab atas keselamatan Tenaga
Kerja sesuai dengan perjanjian kerja yang telah di tandatangani.
3) Pelaksana Penempatan TKI Swasta bertanggung jawab terhadap Tenaga Kerja sejak pra
penempatan hingga purna pennempatan.
Pasal 67
Dalam hal perpanjangan perjanjian kontrak kerja, Pelaksana Penempatan TKI Swasta tetap
bertanggung jawab atas kelanjutan penempatan Tenaga Kerja dan mengurus hak-hak yang
bersangkutan.
Pasal 68
Dalam hal Tenaga kerja meninggal dunia di Negara penerima, Pelaksana Penempatan TKI
Swasta berkewajiban :
a. Memberitahukan tentang kematian Tenaga Kerja, hak-hak yang dimiliki oleh Tenaga Kerja,
penetuan tempat jenazah dan prosedurnya paling lambat 3 x 24 jam sejak diketahui kematian
tersebut kepada keluarganya.
b. Harus mencari informasi tentang sebab – sebab kematian dan harus memberitahukan kepada
keluarga tenaga kerja sejak diketahui kematian tersebut.
c. Pelaksana penempatan TKI Swasta bertanggung jawab terhadap hak-hak dan Asuransi
Tenaga Kerja asal Kabupaten Lomok Tiimur yang meninggal dunia untuk diserahkan kepada
ahli warisnya.
Pasal 69
(1) Dalam hal pemulangan jenazah Tenaga Kerja, Pelaksana Penempatan TKI Swasta
berkewajiban memulangkan Tenaga Kerja ketempat asal dengan cara yang layak serta
menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata
cara agama tenaga kerja.
(2) Memberikan fasilitas perlindungan terhadap seluruh harta milik tenaga kerja untuk
kepentingan anggota keluarganya.
Pasal 70
Dalam hal terjadinya kecelakaan kerja, terjadinya pelanggaran asusila, meninggalkan rumah
majikan, atau pindah tempat kerja maka pelaksanaan penempatan TKI Swasta dalam waktu
paling lama satu bulan setelah mendapatkan informasi tersebut harus segera memberitahukan
kepala keluarga Tenaga Kerja dengan melampirkan Kronologis kejadian.
Pasal 71
Apabila Tenaga Kerja meninggalkan rumah majikan, atau pindah tempat kerja, disebabkan oleh
kesalahan majikan, maka pelaksanaan penempatan TKI Swasta wajib membantu menguruskan
semua hak-hak, termasuk menyalamatkan semua dokumen Tenaga Kerja tersebut.
Bagian kedua
Perlindungan melalui Asuransi
Pasal 72
(1) Pelaksanaan Penempatan TKI Swasta bertanggung jawab terhadap perlindungan tenaga kerja
melalui Asuransi dengan berpedoman pada aturan dan kebijakan nasional.
(2) Pemerintah Kabupaten Lombok Timur wajib memfasilitasi calon TKI dalam mengembalikan
biaya kegagalan pemberangkatan.
(3) Besarnya premi atau klaim asuransi di atur berdasarkan aturan khusus mengenai asuransi.
Pasal 73
Asuransi di daftarkan atas nama Calon TKI dan polis Asuransi di pegang sendiri oleh Calon TKI.
Bagian ketiga
Perlindungan Melalui Pengaturan Biaya
Pasal 74
(1) Komponen biaya penempatan yang dibebankan pada calon TKI, meliputi :
a. Pembuatan / penerbitan dokumen jati diri (KTP, Paspor);
b. Pemeriksaan kesehatan.
(2) Besarnya biaya sebagaimana di maksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Bagian keempat
Pembelaan Tenaga Kerja
Pasal 75
Apabila Tenaga Kerja mempunyai masalah, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan
pelaksanaan penempatan TKI Swasta bersama-sama dengan pemerintah pusat berdasarkan
kewenangannya masing-masing berkewajiban melakukan pembelaan pada Tenaga Kerja yang
dilakukan menurut mekanisme yang berlaku di Indonesia.
Pasal 76
(1) Pembelaan tenaga kerja dilakukan melalui litigasi dan non litigasi.
(2) Proses non litigasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi Mediasi, Konsiliasi dan
Arbitrase.
Pasal 77
(1) Dalam melakukan pembelaan sebagaimana di maksud dalam pasal 76, Dinas yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten Lombok Timur bersama
pelaksanaan penempatan TKI Swasta berkewajiban melibatkan peranserta masyarakat.
(2) Dalam pelaksanaan pembelaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten
Lombok Timur membentuk Tim Pembela Tenaga Kerja yang anggotanya terdiri dari berbagai
komponen seperti Advokat/pengacara, LSM, Pelaksanaan penempatan TKI Swasta, instansi
terkait, Pers, serikat buruh dan masyarakat peduli Tenaga Kerja.
Pasal 78
Tim Pembela Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 mempunyai tugas :
a) Menerima pengaduan, baik langsung maupun tidak langsung
b) Memberikn informasi mengenai tatacara penanganan/penyelesaian masalah
c) Melakukan pembelaan secara litigasi dan non litigasi.
d) Mempersiapkan seluruh laporan mengenai masalah yang di hadapi Tenaga Kerja.
e) Bekerjasama dengan instansi terkait baik di kabupaten, Propensi, maupun Nasional untuk
menyelesaikan masalah Tenaga Kerja.
BAB VI
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 79
(1) Dalam hal terjadi sengketa antara TKI Pelaksana penempatan TKI Swasta mengenai
pelaksanaan perjanjian penempatan, maka kedua belah pihak mengupayakan secara damai
dengan cara bermusyawarah.
(2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, maka salah satu atau kedua belah
pihak dapat meminta bantuan instansi yang bertanggung jawab dibiadang ketenagakerjaan.
Pasal 80
(1) Jika sengketa antara Tenaga Kerja dan atau keluaraganya dengan Pelaksana Penempatan TKI
Swasta tidak dapat di selesaikan, maka proses penyelesaiannya diserahkan kepada
pengadilan.
(2) Jika sengketa terjadi antara Tenaga Kerja dengan majikan maka Tim Pembela Tenaga Kerja
bersama instansi terkait dan Pemerintah Pusat menyediakan pembelaan hukum secara Cuma-
Cuma.
BAB VII
PENGADUAN MASYARAKAT
Pasal 81
Dalam hal keluarga Tenaga kerja atau lembaga swadaya masyarakat mendapat informasi bahwa
ada Tenaga Kerja yang mendapat permasalahan di negara tempat bekerja maka keluarga,
masyarakat atau lembaga swadaya masyrakat dapat mengadukan permasalahan tersebut kepada
Tim Pembela Tenaga Kerja.
Pasal 82
Dalam kurun waktu satu minggu setelah mendapat pengaduan, Tim Pembela Tenaga Kerja secara
berkoordinasi dengan Pelaksana Penempatan TKI Swasta untuk menindak lanjuti pengaduan
tersebut.
Pasal 83
Dalam kurun waktu satu bulan setelah mendapat pengaduan Tim Pembela Tenaga Kerja harus
memberikan informasi kepada pihak yang mengadukan tentang perkembangan penanganan
khasus.
BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 84
(1) Pelaksanaan dan penempatan TKI yang melanggar pasal 2, pasal 12, pasal 14, pasal 15, pasal
17, pasal 20 ayat (1), pasal 22 ayat (1) ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), pasal 24, pasal 40, pasal
44, pasal 57, pasal 59, pasal 60, pasal 61, pasal 62, pasal 63, pasal 64, pasal 65, pasal 66,
pasal 67, pasal 68, pasal 69, pasal 70, pasal 71 ayat (1), pasal 72, pasal 73 dan pasal 74
Peraturan Daerah ini sehingga merugikan calon TKI secara materiil ataupun moril di ancam
pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp .
5.000.000,- (lima juta rupiah).
(2) Pelaksana Penempatan TKI Swasta yang merekrut, memberangkatkan dan menempatkan
tenaga kerja tanpa prosedur sesuai ketentuan dan peratuaran yang berlaku dapat di ancam
dengan sanksi pidan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setingi-tingginya Rp
50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)
(3) Perorangan yang merekrut,memberangkatkan dan menempatkan tenaga kerja tanpa prosedur
sesuai ketetuan dan peraturan yang berlaku dapat di ancam dengan sanksi pidana selama-
lamanya 6 bualn dann atau denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
(4) Tindak pidana sebagaimana di maksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah
pelanggaran.
BAB VIII
SANSKI ADMINISTRASI
Pasal 85
(1) Pelaksana Penempatan TKI Swasta atau badan Hukum yang melangar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 8,pasal 9 ayat (1) dan pasal 10 diberikan peringatansecara tertulis.
(2) Kepada pelaksana Penempatan TKI Swasta atau badan Hukum yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah diberikan peringatan tertulis berturut-turut
sebanyak 3 (tiga) kali tetap melakukan pelanggaran terhadap pasal 8 ,pasal 9 ayat (1) dan
pasal 10 dapat di bekukan Ijin Kerjasamanya.
(3) Apabila peringatan tertulis di berikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dan pembekuan Ijin
Kerjasama telah di berikan kepada Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja (TKI) Swasta atau
badan Hukum yang karena penempatannya mengakibatkan kerugian yang besar kepada pihak
tenaga kerja di berikan sanksi dengan pemutusan kerjasama.
BAB X
PENYIDIKAN
Pasal 86
(1) Selain Penyidik Polisi Repuplik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil juga dpt di beri
wewenang khusus untuk melakukan penyidikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku.
(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana
pada perlindungan tenaga kerja.
b. Melakukan pemeriksan terhadap orang atau Badan Hukum yang diduga dan disangka
melakukan tindak pidana dibidang perlindungan Tenaga Kerja.
c. Meminta keterangan dan bukti-bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan
tindak pidana perlindungan Tenaga Kerja.
d. Melakukan pemeriksaan atas surat dan atau dokumen lain tentang tindak pidana dibidang
perlindungan Tenaga Kerja
e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana
dibidang perlindungan Tenaga Kerja.
f. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang
adanya tindak pidana dibidang perlindungan tenaga kerja.
(3) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipilsebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 87
Semua perekrutan dan penempatan tenaga kerja yang tidak mengikuti prosedur Peraturan
Daerahini dianggap melakukan pelanggaran hukum dan Pemerintah Kebupaten Lombok Timur
berhak melakukan tuntutan hukum atau memberikan sanksisesuai dengan kewenangannya.
Pasal 88
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini,sepanjang mengenai pelaksanaannya akan
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati
Pasal 89
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangklan.
Agar setip orang mengetahuinya, memeritahkan pengundangan Peraturan Darah ini dengan
penempatannyan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur.
Ditetapkan di selong
Pada tanggal 27 juni 2006
BUPATI LOMBOK TIMUR
Cap. Ttd
H. MOH ALI BIN DACHLAN
Diundangkan di selong
Pada tanggal 28 Juni 2006
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN
LOMBOK TIMUR
Cap. Ttd
LALU NIRWAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TAHUN 2006 NOMOR 5
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2006
TENTANG
PENEMPATAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN
TENAGA KERJA INDONESIA ASAL
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
I. UMUM
Dengan meningkatkan mobilitas manusia, modal barang dan jasa karena pengaruh era
globalisasi sangat mempengaruhi pola perburuhan baik secara lokal, nasional, regional, maupun
internasional, di samping itu bekerja merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dimiliki
setiap orang. Dalam hal ini Negara wajib menjamin tersedianya lapangan kerja,
memberdayakan mereka serta memberikan perlindungan hukum bagi mereka berdasarkan
prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, kesetaraan gender, anti diskriminasi, dan anti perdagangan
manusia.
Tenaga Kerja Indonesia asal Lombok Timur bukan komiditi melainkan warga Negara yang
mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan warga Negara lainnya. Unutk itu perlu
diperlukan kebijakan yang memberikan perlindungan, dan pelayanan kepada Tenaga Kerja
Indonesia asal Lombok Timur sebagai implementasi dari perlindungan dan pelayanan serta
pembinaan kepada warga Negara yang berkaitan dengan penempatan dan perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia memerlukan penyempurnaan, karena itu perlu di atur lebih lanjut dalam
peraturan yang operasional dan lebih memberikan perlindungan dalam peraturan Daerah
Kabupaten Lombok Timur.
Berdasarkan Keputusan Mentri Tenaga Kerja Nomor KEP-157/MEN/1998 tentang
Perlindungan TKI di Luar Negeri melalui Asuransi dan Keputusan Mentri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Nomor :KEP-104.A/MEN/2002 Tetang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
Keluar Negeri sehingga perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Perlindungan
dan Pembinaan Tenaga Kerja Indonesia asal Lombok Timur dalam rangka mengatasi sengketa
Tenaga kerja atau perselisihan yang terjadi antara Tenaga kerja dan atau keluarganya sebagai
salah satu pihak dengan PJTKI dan atau majikan sebagai pihak laen karena tidak terpenuhinya
isi perjanjian oleh para pihak.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal
Perlindungan dan penempatan Tenaga Kerja Idonesia asal lombbol Timur berdasarkan
pada azas persamaan hak dimana semua calon Tenaga kerja mempunyai hak yang sama
untuk bekerja sebagai buruh migrant.
Keterpaduan dimana proses dan penempatan tenaga kerja di laksanakan secara terpadu
antara pihak PPTKIS dan pemerintah Kebebasan untuk menilih pekerjaan dan berkeadilan
social dengan selalu memperhatikan kesetaraan dan keadilan bagi laki-laki dan permpuan
sehingga proses perlindungan dan kususnya penempatan tenaga kerja bukan menjadikan
TKI sebagai objek untuk diperjualbelikan.
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dilakukan secara
seimbang oleh Pemerintah dan masyarakat. Agar penyelenggaraan penempatan dan
perlindungan TKI diluar negeri tersebut dapat berhasil guna dan berdaya guna,
Pemerintah perlu mengatur, membina, dan mengawasi pelaksanaannya.
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a s/d e
Huruf f
Komponen pembiayaan yang harus ditanggung oleh tenaga kerja adalah paspor,
pelatihan, tes kesehatan, dan visa kerja.
Huruf g
Komponen pembioayaan yang harus ditanggung oleh pelaksana Penempatan TKI
swasta adalah transport lokal, akomodasi dan konsumsi, tiket keberangkatan, asuransi
tenaga kerja dan biaya pembekalan akhir pemberangkatan.
Huruf g
Cukup jelas
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 14
Angka 1
Dalam rangka prateik TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan selalu
mempunyai hubungan personal yang intens dengan pengguna, yang dapat
mendoronng TKI yang bersangkutan berada pada keadaan yang rentan dengan
pelecehan seksual. Mengingat hal itu, maka pada pekerjaan tersebut diperlukan orang
yang betul-betul matang dari aspek kepribadian dan emosi. Dengan demikian resiko
terjadinya pelecehan seksual dapat diminimalisai.
Angka 1 s/d 7
Cukup jelas
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan sertifikasi kompetensi kerja atau keterampilan atau keahlian
proses pemberian sertifikat kompetensi/keterampilan yang dilakukan secara sistematis
dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi nasioanal
dan atau internasional.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a s/d f
Cukup jelas
Huruf g
Yang diimaksud dengan mampu berkomunikasi dengan bahasa asing adalah mampu
menggunakan bahasa sehari-hari yang di gunakan di Negara tujuan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 35
Ayat (1)
Pelaksana penemptan TKI swasta sebelum berlakunya peraturan daerah ini disebut
dengan Perusahaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Huruf a dan b
Cukup jelas
Huruf c
Ahli waris adalah orang yang berhak atas harta yang di tinggalkan oleh
pewarisnya,yang dalam hal ini antara lain terdiri dari orang tua kandung, bagi yang
belum menika, ssuami atau istri,anak dan keluarga sampai garis keturunan ketiga.
Pasal 69
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 77
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 80
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 85
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 86
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas
Pasal 89
Cukup jelas