perbankan syariah moh. saleh ismail
DESCRIPTION
PERBANKAN SYARIAH MOH. SALEH ISMAIL. Bank Syariah. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
PERBANKAN SYARIAH
MOH. SALEH ISMAIL
Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah (nilai-nilai makro dan mikro).
Nilai-nilai Makro: Keadilan, Maslahah, Zakat, bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (maysir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar), bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (bathil), dan uang sebagai alat tukar.
Nilai-nilai Mikro: Shiddiq, Tabligh, Amanah, Fathonah
Dimensi keberhasilan: Dunia dan akhirat (long term oriented) dan sangat memperhatikan kebersihan sumber, kebenaran proses dan kemanfaatan hasil.
Bank Syariah
2
Keadilan:
• Keseimbangan antara hak dan kewajiban• Tata hubungan sederajat (tidak ada pihak yang
mengekploitasi dan terekploitasi)• Menempatkan sesuatu pada tempatnya• Berpihak kepada kebenaran
Maslahah:
• Orientasi pada kebutuhan masyarakat banyak• Orientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia
(hanya memenuhi needs tidak wants)• Tidak merusak lingkungan• Investasi pada bidang/sektor usaha yang halal
NILAI-NILAI MAKRONILAI-NILAI MAKRO
Prinsip Dasar
3
Zakat:
• Social safety net (perlindungan hak fakir miskin)• Mendorong asset diinvestasikan• Hubungan harmonis antara the have dan the have not.• Zakat bukan charity tetapi kewajiban• Lebih merupakan sebuah upaya pengendalian harta
masyarakat agar mengalir (tidak menumpuk) menuju aktivitas investasi, daripada tujuan pengumpulan dana untuk distribusi
Bebas dari bunga (riba):
• Masa depan tidak dapat dipastikan• Menghindari adanya pihak yang terekploitasi• Lebih merupakan sebuah upaya untuk mengoptimalkan
aliran investasi dengan cara memaksimalkan kemungkinan investasi melalui pelarangan adanya pemastian (riba)
NILAI-NILAI MAKRONILAI-NILAI MAKRO
Prinsip Dasar
4
Bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (maysir):
• Meminimisir tindakan murni spekulatif (tidak terkait dengan pengembangan sektor riil).
• Mendorong masyarakat berinvestasi pada sektor riil.• Mendorong masyarakat berperilaku yang berorientasi
jangka panjang dan menghindari tindakan potong kompas
Bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar):
• Symmetric Information• Meminimalkan transaksi yang tidak transparan• Mempromosikan transparansi pada setiap transaksi
NILAI-NILAI MAKRONILAI-NILAI MAKRO
Prinsip Dasar
5
Bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (bathil):
Uang sebagai alat tukar:
• Fungsi dasar uang sebagai alat tukar• Uang bukan untuk diperdagangkan• Uang baru bernilai apabila telah diinvestasikan• Pertumbuhan uang sejalan dengan pertumbuhan
sektor riil• Pengendalian uang = pengendalian sektor riil
Tidak mengenal konsep “time value of money”, tetapi mengenal konsep “economic value of time”
NILAI-NILAI MAKRONILAI-NILAI MAKRO
Prinsip Dasar
6
1. Shiddiq (Benar dan Jujur)Memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan nilai ini pengelolaan dana masyarakat akan dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang diperkenankan (halal) serta menjauhi cara-cara yang meragukan (subhat) terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram);
2. Tabligh (Mengembangkan Lingkungan / Bawahan Menuju Kebaikan) Secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa perbankan syariah. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah;
3. Amanah (Dapat Dipercaya) Menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (shahibul maal) sehingga timbul rasa saling percaya antara pihak pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi (mudharib);
4. Fathanah (Kompeten dan Profesional) Memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat risiko yang ditetapkan oleh bank. Termasuk di dalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan (ri’ayah) serta penuh rasa tanggung jawab (mas'uliyah).
NILAI-NILAI MIKRONILAI-NILAI MIKRO
Prinsip Dasar
7
Giro & Tabungan
Deposito
PoolDana
Bunga
KreditKreditor Debitor
Bunga
Bank Konvensional
Bunga
8
Giro & Tabungan
Deposito
PoolDana
Trade Financing
Investment FinancingBagi Hasil
Bonus
Bagi Hasil
Fee Based
Margin & Sewa
Investor Entrepreneur
Bank Syariah
9
Shahibul Maal MUDHARIB
BANK
Menerima pendapatan
BANK KONVENSIONAL
Mudharib
DEBITUR
SHAHIBUL MAAL
DEPOSAN
PENDANAAN PEMBIAYAAN
BANK SYARIAH
Bayar bunga deposito tetap Bayar bunga kredit tetap
Bayar bagi hasil
Bagi hasil / Margin Tergantung pendapatan
Bank Konvensional vs Bank Syariah
10
Wadiah Yad Dhamanah
Mudharabah Mutlaqah(Investasi Tdk Terikat)
Ijarah, Modal, dll
Prinsip Bagi Hasil
Prinsip Jual Beli
Prinsip Sewa
PO
OL
ING
DA
NA
Bagi hasil/laba
Margin
Sewa
Pendapatan Operasi Utama (bagi hasil, jual beli, sewa)
Pendapatan Operasi Lain (fee based income) Jasa Keuangan: Wakalah, Kafalah, dll
Agen: Mdh Muqayyadah/Inv. Terikat
Mudharib
BAGI HASIL
Perhitungan
Bagi Hasil
Penghimpunan DanaPenyaluran Dana Pendapatan
Laporan Laba Rugi
Tabel
Hak Pihak Ketiga
Jasa Non Keu: Wadiah Yad Amanah
Bank Syariah
11
3 Alasan Utama
Aspek Legal Formal
Aspek Substantif & Filosofis
Aspek Potensi & Prospek Ekonomi - Keuangan Syariah
Mengapa Perlu Pengembangan?
12
Amanah Undang-Undang kepada Bank Indonesia
UU No.7/1992 yang diubah oleh UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan :
dual banking system
dual system bank
UU No.23 Tahun 1999 yang diubah oleh UU No.3/2004 tentang Bank Indonesia:
Cara-cara pengendalian moneter dapat dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah
Bank Indonesia dapat memberikan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek
Aspek Legal Formal
13
Aspek Substantif & Filosofis: Falsafah Ekonomi Syariah sebagai Landasan Filosofis Perbankan Syariah
Akidah
Syariah Akhlak
Ukhuwwah
Keadilan Keseimbangan Kemaslahatan
FALAHMasyarakat Sejahtera
Material & spiritual
4 Fondasi
3 Pilar
1 Tujuan
Kesuksesan yang hakiki dalam berekonomi berupa tercapainya kesejahteraan yang mencakup kebahagiaan (spiritual) dan kemakmuran (material) pada tingkatan individu dan masyarakat (falah).
Tiga Pilar Ekonomi Syariah:
- aktifitas ekonomi yang berkeadilan dg menghindari eksploitasi berlebihan, excessive hoardings/ unproductive, spekulatif, dan kesewenang-wenangan.
- adanya keseimbangan aktivitas di sektor riil-finansial, pengelolaan risk-return, aktivitas bisnis-sosial, aspek spiritual-material & azas manfaat-kelestarian linkungan
- Orientasi pada kemaslahatan yg berarti melindungi keselamatan kehidupan beragama, proses regenarasi, serta perlindungan keselamatan jiwa, harta dan akal.
Fondasi Ekonomi Syariah:
Meletakkan tata hubungan bisnis dalam konteks kebersamaan universal (ukhuwah) untuk mencapai kesuksesan bersama.
Kaidah2 hukum muamalah (syariah) di bidang ekonomi yang membimbing aktivitas ekonomi shg selalu sesuai dgn syariah.
Budi pekerti (akhlak) yang membimbing aktivitas ekonomi senantiasa mengedepankan kebaikan sbg cara mencapai tujuan.
Ketuhanan Yang Maha Esa (akidah) yg menimbulkan kesadaran bahwa setiap aktivitas manusia memiliki akuntabilitas ketuhanan sehingga menumbuhkan integritas yg sejalan dg prinsip GCG dan market discipline.
14
Potensi ekonomi masyarakat Muslim masih sangat besar dengan trend perkembangan pasar keuangan yang semakin meningkat
Pasar Domestik Dengan jumlah penduduk yang mayoritas muslim & sumber daya alam
(SDA) yang sangat potensial, Indonesia memiliki prospek besar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
Socio-cultural masyarakat Indonesia dipandang sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sistem ekonomi dan keuangan syariah gotong royong dalam berbagi hasil.
Perkembangan & pertumbuhan pasar keuangan (khususnya perbankan) syariah nasional yang semakin meningkat.
Pasar Global
Sekitar 1,3 miliar penduduk muslim dunia merepresentasikan 20% populasi dunia dan memiliki total kontribusi mendekati 10% GNP Dunia.
Potensi SDA negara-negara muslim mendominasi potensi SDA dunia. Perbankan syariah bukan hanya menjadi kebutuhan masyarakat Indonesia
tapi juga telah menjadi kecenderungan dunia internasional, termasuk negara2 non-muslim, seperti Inggris & beberapa negara Eropa, China, India, dan Singapura.
Aspek Potensi & Prospek
15
(1)Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga.
(2)Menyediakan alternatif investasi, pembiayaan dan jasa keuangan lainnya.
(3)Mengurangi risiko sistemik dari kegagalan sistem keuangan di Indonesia.
(4)Mendorong peran perbankan secara optimal dalam menggerakkan sektor riil dan membatasi spekulasi atau pembiayaan yang tidak produktif.
Tujuan Pengembangan
16
Mencapai & Memelihara Kestabilan Nilai Rupiah
Amanah dari UU No7/1992 yang diubah oleh UU No.10/1998 tentang Perbankan dan UU No.23/1999 yang diubah UU No. 3/2004 tentang Bank Indonesia.
Menetapkan & Melaksanakan
Kebijakan Moneter
Mengatur & Menjaga Kelancaran Sistem
Pembayaran
Mengatur & Mengawasi Bank
Tugas Bank Indonesia
17
Visi Pengembangan Perbankan Syariah Nasional
Terwujudnya sistem perbankan syariah yang sehat, kuat dan istiqamah terhadap prinsip syariah dalam kerangka keadilan, kemaslahatan dan keseimbangan, guna mencapai masyarakat yang sejahtera secara material dan spiritual (falah)
Mewujudkan iklim yang kondusif untuk pengembangan perbankan syariah yang kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian, yang mampu mendukung sektor riil melalui kegiatan berbasis bagi hasil dan transaksi riil, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional
Misi Pengembangan Perbankan Syariah Nasional
18
Menuju integrasi dg lembaga keuangan syariah lainnya
Sasaran Pengembangan Perbankan Syariah Nasional
Mememenuhi standar keuangan dan mutu pelayanan Internasional
MemperkuatStruktur Industri
Meletakan Fondasi Pertumbuhan
Phase 1 (2002 – 2004)
Phase 2 (2005 – 2009)
Phase 3(2010 – 2012)
Phase 4 (2013 – 2015)
1. Terpenuhinya prinsip syariah dalam operasional perbankan syariah (sharia compliance)
2. Diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan syariah
3. Terciptanya sistem perbankan syariah yang kompetitif dan efisien
4. Terciptanya stabilitas sistemik serta terealisasinya kemanfaatan bagi masyarakat luas
5. Meningkatnya kualitas SDM dan tersedianya SDM secara memadai untuk mendukung pertumbuhan
6. Optimalnya fungsi sosial BS melalui perannya dalam memfasilitasi keterkaitan antara voluntary sector dengan pemberdayaan ekonomi rakyat (dhua’fa, usaha mikro dan kecil)
19
Pengembangan Perbankan Syariah: Concern Semua Pihak
Islamic Banking
Bank Indonesia
Policy & Regulation
Control & Supervision
Stakeholders
Feedback
Government
National Sharia Board
IAI
Deposit InsuranceBASYARNAS
Customers
Capital Market
R&D
Others
Islamic Bank Association
20
Fatwas & Islamic Principles
Prudential Banking Regulations
Operational & Islamic Banking Products
Real Sector & Economic Growth, Poverty Alleviation
& Reducing Unemployment
Research & Development b/o Islamic Banking Blue Print
Prudential Supervision
Shariah Supervision
Strong & Sound Islamic Banks as a part of Sound, Efficient &
Stable Financial System
ASKI API
Framework Pengembangan
21
Pengaturan dan Pengawasan Perbankan Syariah: Mengapa
Diperlukan?
RegulationMarket Discipline/ Self
Regulation VS
1. Menjaga stabilitas sistem keuangan (makro ekonomi) dan keberlangsungan usaha bank (mikro ekonomi)
2. Perlindungan masyarakat (khususnya masyarakat awam dan nasabah kecil)
3. Optimalisasi peran lembaga perbankan dalam menunjang program pembangunan
4. Rawan terhadap penyelewengan
22
Pengawasan Ketentuan Syariah dalam Perbankan Syariah
Indonesia
Dewan Syariah Nasional (MUI)
Dewan Pengawas Syariah
Bank Syariah
BANK INDONESIA
Produk Bank Syariah
23
Regulasi Perbankan Syariah
I. Kelembagaan Bank Syariah
II. Prinsip kehati-hatian (Prudential)
III. Sistem Pembayaran/Pasar Keuangan & Moneter
IV. Standar Akuntansi / Pelaporan
24
Regulasi Perbankan Syariah
I. Kelembagaan Bank Syariah
II. Prinsip kehati-hatian (Prudential)
III. Sistem Pembayaran/Pasar Keuangan & Moneter
IV. Standar Akuntansi / Pelaporan
• PENDIRIAN BANK UMUM SYARIAH• PENDIRIAN BANK PERKREDITAN
RAKYAT SYARIAH• PERUBAHAN KEGIATAN USAHA DAN
PEMBUKAAN KANTOR CABANG SYARIAH OLEH BANK UMUM KONVENSIONAL
25
Regulasi Perbankan Syariah
I. Kelembagaan Bank Syariah
II. Prinsip kehati-hatian (Prudential)
III. Sistem Pembayaran/Pasar Keuangan & Moneter
IV. Standar Akuntansi / Pelaporan• PENILAIAN KUALITAS ASSET DAN
PENYISIHAN PENGHAPUSAN• KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL
MINIMUM• AKAD PENGHIMPUNAN DAN
PENYALURAN DANA
26
Regulasi Perbankan Syariah
I. Kelembagaan Bank Syariah
II. Prinsip kehati-hatian (Prudential)
III. Sistem Pembayaran/Pasar Keuangan & Moneter
IV. Standar Akuntansi / Pelaporan
• GIRO WAJIB MINIMUM SYARIAH• KLIRING• FASILITAS PEMBIAYAAN JANGKA
PENDEK SYARIAH• SWBI• PUAS
27
Regulasi Perbankan Syariah
I. Kelembagaan Bank Syariah
II. Prinsip kehati-hatian (Prudential)
III. Sistem Pembayaran/Pasar Keuangan & Moneter
IV. Standar Akuntansi / Pelaporan
• LAPORAN BULANAN BANK UMUM SYARIAH DAN BPRS
• LAPORAN HARIAN BANK UMUM (LHBU)
• LAPORAN BERKALA BANK UMUM SYARIAH (LHBUS)
• AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH dan PEDOMAN AKUNTANSI SYARIAH.
28
20062006- Office Channeling- Revisi Cetak Biru- Linkage Bank
Syariah – UMKM- Akselerasi 5% 2008
20032003- Pendirian PKES- Fatwa MUI bunga riba- BPS menjadi
direktorat DPbS
20012001- Pendirian Biro
Perbankan Syariah (BPS) di BI
20002000- Pengenalan
PUAS- Pengenalan
SWBI
19991999- Peran BI dalam
pengaturan perbankan dan moneter syariah
19981998- Sistem perbankan
ganda diterapkan.- Bank syariah diberi
kesempatan luas untuk berkembang.
19921992- Sistem perbankan ganda
diperkenalkan.- Bank syariah pertama
BMI.
UU No.7/1992 memberikan kesempatan kepada bank untuk melakukan usaha dengan sistem bagi hasil.Sebagai hasil Munas IV MUI didirikan BMI.
UU No. 23/1999:BI bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi bank, termasuk bank umum syariah dan BPRSBI berwenang untuk melakukan pengawasan moneter berdasarkan prinsip syariah.Tim peneliti BI utk Perbankan Syariah dibentuk.BUS kedua, UUS pertama berdiri.
UU No. 10/1998 memberikan landasan hukum yang kuat bagi bank syariah.Bank konv. diperbolehkan membuka UUS.
BI mengenalkan Pasar Uang Antarbank Syariah (dengan instrumen SIMA)BI mengenalkan instrumen moneter syariah (SWBI)
BI mendirikan unit kerja terpisah setingkat Biro untuk menangani perbankan syariah.
BI mengeluarkan beberapa peraturan, a.l.:
1. Standardisasi akad;2. Tingkat Kesehatan;3. Lembaga Penjamin
Simpanan
BI memprakarsai pendirian PusKomEkSyhBI memperbesar unit kerja yang menangani perbankan syariah setingkat Direktorat.MUI mengeluarkan fatwa bahwa bunga bank adalah haram hukumnya.
20022002- Pembentukan
Komite Ahli- Cetak Biru Pbk Syh- Pendidikan bagi
karyawan BI
2004-20052004-2005- Penyempurnaan
peraturan perbankan syariah
20072007- Logo IB- Strategi Komunikasi
Baru
BI mengijinkan pembukaan office channeling atau layanan syariah di bank konvensional.Penyempurnaan Cetak Biru.BI memperkenalkan Linkage Program antara bank syariah dengan UMKM melalui BPRS/BMT.BI meluncurkan program akselerasi untuk mencapai pangsa 5% di akhir 2008.
Kronologi Perkembangan BI mewajibkan bank yang memberikan layanan syariah untuk memasang logo IBBI melakukan strategi komunikasi baru untuk mentarget floating mass.
BI membentuk Komite Ahli perbankan syariah.BI membuat Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia. BI mulai memberikan inhouse training Pelatihan Dasar Perbankan Syariah.
29
Dampak Perkembangan
BANK SYARIAH
Asuransi Syariah
Obligasi Syariah
Pasar Modal Syariah
SEKTOR RIIL
Voluntary Sector
(ZISWaf)
Pendidikan (SMP, SMA, PT)
Aspek Hukum & Per-UU-an
Perusahaan Pembiayaan
SyhReksadana
Syariah
30
Terhadap Sektor Riil
Terhadap Perekonomian
Perusahaan Pembiayaan
Syariah
Reksadana Syariah
Obligasi Syariah
Pasar Modal Syariah
Voluntary Sector
(ZISWaf)
Bank Syariah
Asuransi Syariah Pertumbuhan
Ekonomi
PengentasanKemiskinan
PenurunanPengangguran
StabilitasSistem Keuangan
Mendorong Aktivitas Sektor Riil
Dampak Perkembangan
31
Perkembangan Keuangan Syariah
Bank Syariah
Takaful
Pasar Keuangan
Sukuk
1992 1999 2001 2003 2006
1980 1994 2000 2002 2004 2007
▪ Takaful I: Asuransi Takaful Keluarga▪ Takaful I: Asuransi Takaful Keluarga
▪ Bank Syariah I: Bank Muamalat Ind▪ Bank Syariah I: Bank Muamalat Ind
▪ Office Channeling▪ UU Pbankan
Syariah (2008)
▪ Office Channeling▪ UU Pbankan
Syariah (2008)
▪ Re-ins SyariahI: ReINDO ▪ Re-ins SyariahI: ReINDO
▪ Pasar Modal Syariah▪ Master Plan PMS (2005)▪ Pasar Modal Syariah▪ Master Plan PMS (2005)
▪ Unit Takaful I: As Great Eastern▪ Unit Takaful I: As Great Eastern
▪ Unit UsahaSyariah I: Bank IFI Syh▪ Bank Syariah II: Bank Syh Mandiri▪ Unit UsahaSyariah I: Bank IFI Syh▪ Bank Syariah II: Bank Syh Mandiri
Baitut Tamwil Salman Bdg, Koperasi Ridho Gusti Jkt.Baitut Tamwil Salman Bdg, Koperasi Ridho Gusti Jkt.
▪ Pasar Uang Antarbank Syariah (Sertifikat IMA)▪ Instrumen Moneter Syariah (SWBI)▪ Jakarta Islamic Index
▪ Pasar Uang Antarbank Syariah (Sertifikat IMA)▪ Instrumen Moneter Syariah (SWBI)▪ Jakarta Islamic Index
▪ Panduan Sukuk (2006)▪ UU Srt Bhg Syh Neg (2008)
▪ Panduan Sukuk (2006)▪ UU Srt Bhg Syh Neg (2008)
▪ Sukuk Korporasi I Indosat (Mudharabah)▪ Sukuk Pemerintah (2008)
▪ Sukuk Korporasi I Indosat (Mudharabah)▪ Sukuk Pemerintah (2008)
32
Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional
BUNGA BAGI HASIL
1. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi usaha akan selalu menghasilkan keuntungan.
1. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil disepakati pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
2. Besarnya persentase didasarkan pada jumlah dana/modal yang dipinjamkan.
2. Besarnya rasio bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
3. Bunga dapat mengambang/variabel, dan besarnya naik turun sesuai dengan naik turunnya bunga patokan atau kondisi ekonomi.
3. Rasio bagi hasil tetap tidak berubah selama akad masih berlaku, kecuali diubah atas kesepakatan bersama.
4. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah usaha yang dijalankan peminjam untung atau rugi.
4. Bagi hasil bergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama.
5. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun keuntungan naik berlipat ganda.
5. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan.
6. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama.
6. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil. 33
Implikasi Bunga Pada Perekonomian
Sistem RibaSistem Riba
Penciptaan & Konsentrasi
Uang
Penciptaan & Konsentrasi
Uang
Menyusutkan Sektor Riil
Menyusutkan Sektor Riil
InflasiInflasi
Menghambat Laju Ekonomi
Menghambat Laju Ekonomi
Sumber: Sakti (2007)
Bagi Hasil vs Bunga
34
Bagi Hasil vs Bunga
Implikasi Bagi Hasil Pada Perekonomian
Investasi Bagi Hasil
Investasi Bagi Hasil
Distribusi Kekayaan & Pendapatan
Distribusi Kekayaan & Pendapatan
Menumbuhkan Sektor Riil
Menumbuhkan Sektor Riil
Produktivitas & Kesempatan
Produktivitas & Kesempatan
Mendorong Laju Ekonomi
Mendorong Laju Ekonomi
Sumber: Sakti (2007)
35
Allahu A’lam
Peta Perbankan Syariah
37
Peta Potensi Pengembangan
Potensial
Cukup Potensial
Sangat Potensial
Kurang Potensial
38