perbandingan pengaturan dalam proses pendaftaran dan …
TRANSCRIPT
1
Universitas Indonesia
PERBANDINGAN PENGATURAN DALAM PROSES PENDAFTARAN DAN PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA DI INDONESIA DAN
AMERIKA SERIKAT
Abyandar Hendarto, Akhmad Budi Cahyono
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia
E-mail: [email protected]
ABSTRAK
Nama : Abyandar Hendarto
Program Studi : Hukum Perdata
Judul : Perbandingan Pengaturan dalam Proses Pendaftaran dan Pengoperasian Pesawat Udara di Indonesia dengan Amerika Serikat
Skripsi ini membahas perbandingan antara prosedur serta persyaratan pendaftaran kepemilikan dan pengoperasian pesawat udara sipil di Indonesia dengan Amerika Serikat. Prosedur pendaftaran dan pengoperasian pesawat udara di setiap negara memiliki persamaan dan perbedaan menurut hukum positif negara masing-masing. Seiring dengan perkembangan teknologi penerbangan, pengaturan mengenai hukum penerbangan juga turut berkembang untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat dalam lalu-lintas transportasi udara. Departemen Perhubungan baik di Indonesia (Direktorat Jenderal Perhubungan Udara) maupun Amerika Serikat (Departemen Transportasi dan Federal Aviation Administration) berperan dalam melakukan pengawasan kegiatan operasi pesawat udara dalam hal perekonomian dan keselamatan penerbangan. Masing-masing Lembaga memiliki pendekatan yang berbeda dalam menjaga kelancaran kegiatan angkutan udara di negaranya.
Comparison of Regulations in the Aircraft Application and Operation Process in Indonesia and United States of America
ABSTRACT
Name : Abyandar Hendarto
Study program : Legal Studies
Title : Comparison of Regulations in the Aircraft Application and Operation Process in Indonesia and United States of America
Perbandingan Pengaturan ..., Abyandar Hendarto, FH UI, 2016
2
Universitas Indonesia
This paper discusses comparisons between the procedure and requirements for registration of ownership and operation of civil aircraft in Indonesia and the United States. The registration and operation of aircraft procedure in each country have similarities and differences according to the positive law of each country. Along with the development of aviation technology, the provision of aviation law also evolving to fit the needs of people in traffic air transport. Department of Transportation both in Indonesia (Direktorat Jenderal Perhubungan Udara) and the United States (Department of Transportation and Federal Aviation Administration) play a role in overseeing the operations of aircraft in terms of economy and safety of the flight. Each Institute has a different approach in maintaining the operation of air transport within the country.
Keywords :aircraft, registration, operation
A. Pendahuluan/Latar Belakang
Time is Money, merupakan idioma yang sering digunakan untuk mengungkapkan
ekspresi bahwa waktu merupakan hal yang berharga1. Idioma tersebut memiliki peranan
penting dalam peningkatan taraf hidup manusia, baik dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan
budaya. Peningkatan tersebut dapat direalisasikan dengan tersedianya sarana dan prasarana
yang memadai baik yang tersedia secara natural berupa sumber daya alam, ataupun fasilitas
yang disediakan oleh pemerintah seperti sarana kesehatan jasmani dan rohani, pendidikan,
dan sarana transportasi.
Menurut Morlok (1978), transportasi adalah kegiatan memindahkan atau mengangkut
sesuatu dari satu tempat ke tempat lain, Papacostas (1987), mendefinisikan
transportasisebagai suatu sistem yang terdiri dari fasilitas tertentu beserta arus dan sistem
kontrol yang memungkinkan orang atau barang dapat berpindah dari suatu temapat ke tempat
lain secara efisien dalam setiap waktu untuk mendukung aktivitas manusia. Transportasi atau
pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting untuk memperlancar roda
pembangunan, perekonomian, serta kehidupan masyarakat di seluruh dunia dan di Negara
Indonesia.
1 http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/time-is-money
Perbandingan Pengaturan ..., Abyandar Hendarto, FH UI, 2016
3
Universitas Indonesia
Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor
antara lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar,
perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan
pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah
Indonesia2. Berdasarkan keadaan geografis Indonesia yang beragam, transportasi udara
merupakan metode transportasi yang paling efektif dengan waktu tempuh yang cepat dan
kondisi alat-alat transportasi yang cenderung lebih nyaman dibandingkan alat transportasi
darat dan air. Tidak hanya di Indonesia, Pesawat terbang sebagai alat transportasi udara
menjadi pilihan utama sebagai metode transportasi dengan efisiensi waktu yang tinggi. Pesawat terbang atau pesawat udara adalah mesin atau kendaraan apapun yang mampu
terbang di atmosfer atau udara. Pesawat terbang dengan kategori lebih berat dari udara
dan berpilot pertama kali diciptakan oleh Wright Bersaudara (Orville Wright dan Wilbur
Wright) dengan menggunakan pesawat rancangan sendiri yang dinamakan Flyer yang
diluncurkan pada tahun 1903 di Amerika Serikat. Selain Wright bersaudara. Negara Amerika
Serikat sebagai pelopor pesawat terbang yang lebih berat dari udara merupakan produsen
pesawat terbang terbesar di Indonesia, terutama dalam penggunaan pesawat oleh maskapai
jasa penyedia penerbangan. Boeing adalah merek pesawat terbang yang paling banyak
digunakan oleh maskapai penyedia jasa penerbangan, sebagai contohnya PT. Garuda
Indonesia memiliki 76 buah Pesawat Boeing 737-800, 2 buah Pesawat Boeing 747-400, dan 6
buah Pesawat Boeing 777-300ER. Boeing juga merupakan jenis pesawat yang paling dikenal di seluruh dunia yang telah
memproduksi lebih dari 6.000 unit pesawat. Bermarkas di Chicago, AS, perusahaan pembuat
pesawat terbang ini didirikan oleh William Edward Boeing seorang pebisnis dan penebangan
kayu yang sukses. Boeing memiliki dua divisi, yaitu Boeing Integrated Defense System (IDS)
yang bertanggung jawab untuk produk militer dan angkasa, dan Boeing Commercial Airlines
(BCA) untuk pesawat sipil. Produk Boeing yang paling banyak digunakan oleh para
konsumen adalah tipe Boeing 737 yang pertama kali dibuat pada tahun 1967 dengan
2 Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti,
1998),hlm.7.
Perbandingan Pengaturan ..., Abyandar Hendarto, FH UI, 2016
4
Universitas Indonesia
penjualan sebanyak 7000 buah. Boeing berfungsi untuk melakukan penerbangan jarak dekat
dan sederhana3.
Sama seperti hak milik atas kebendaan lainnya, kepemilikan atas pesawat terbang juga
harus didaftarkan pada negara. Menurut Konvensi Penerbangan di Chicago tahun 1944, pesawat terbang merupakan benda bergerak yang memiliki kekhususan atau benda bergerak
sui generis. Sampai saat ini hukum benda Indonesia masih mengacu pada ketentuan dalam
KUHPerdata. Dalam KUHPerdata dikenal berbagai macam penggolongan benda antara lain
benda berwujud dan tidak berwujud, benda bergerak dan tidak bergerak, benda habis dipakai
dan benda tidak habis dipakai, benda yang dapat diperdagangkan dan tidak dapat
diperdagangkan, benda yang sudah ada dan benda yang akan ada, benda yang dapat diganti
dan tidak dapat diganti4. Pesawat udara sebagai alat yang digunakan untuk penerbangan dan
transportasi menurut sifatnya yang dapat berpindah dan dipindahkan adalah benda bergerak.
Akan tetapi sifat hukum pesawat udara berbeda dari benda bergerak lainnya dalam dua hal, yaitu5:
1. Pesawat udara harus didaftarkan;
2. Pesawat udara mempunyai kebangsaan.
Melihat pada sifat dan hakekatnya, suatu pesawat udara merupakan suatu benda
bergerak (moveable property). Oleh sebab itu yang pertama-tama menguasai suatu pesawat
udara adalah pengaturan hukum keperdataan mengenai benda bergerak. Namun demikian
untuk berbagai kepentingan khusus, perundangundangan ternyata menyimpang dari aturan
umum dan memberlakukan pada pesawat udara berbagai aturan hukum yang lazim
diberlakukan pada benda tidak bergerak. Kecendrungan ini menimbulkan pendapat di
kalangan ahli hukum untuk memberikan suatu exceptional status sebagai benda bergerak yang
3 https://www.tiket2.com 4 Mochamad Isnaeni, Hipotik Pesawat Terbang, (Surabaya: CV. Dharma Muda, 1996), hlm. 114-115. 5 Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Naskah Ilmiah Persiapan Rancangan
Undang-undang (Academic Draft) Tentang Hipotik Pesawat Udara, Jakarta: BPHN, 1981, hlm. 9.
Perbandingan Pengaturan ..., Abyandar Hendarto, FH UI, 2016
5
Universitas Indonesia
diatur secara khusus dan menamakannya moveable property sui generis. Sui generis ini
menunjuk pada suatu sifat tersendiri dari keberadaan pesawat udara6. Sifat karakteristik dari pesawat udara adalah terdapatnya tanda nasionalitas suatu
negara tertentu yang diberikan setelah adanya pendaftaran. Dengan memenuhi persyaratan -
persyaratan hukum nasional tentang pendaftaran publik, suatu negara akan memberikan suatu
tanda bukti nasionalitas, yang dikenal dengan Tanda Kebangsaan (nationality marks) dan
Tanda Registrasi (registration marks) kepada pesawat udara tersebut. Nasionalitas pesawat
udara menunjuk kepada adanya hubungan khusus antara pesawat udara tersebut dengan
negara tertentu7.
Indonesia juga memiliki Perusahaan yang memproduksi pesawat terbang yakni PT. Dirgantara Indonesia walaupun Mayoritas jenis pesawat terbang yang beredar di Indonesia
merupakan produksi dari perusahaan amerika (Boeing). Proses pendaftaran kepemilikan
pesawat terbang di Indonesia berbeda dengan Amerika Serikat. Di Indonesia, hukum
mengenai penerbangan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2009 tentang
penerbangan serta surat keputusan kemneri perhubungan. Pada negara Amerika Serikat,
hukum penerbangan diatur dalam US Federal Aviation Act - 1958, serta peraturan lembaga
administrasi pemerintah dalam bidang penerbangan yakni FAA (Federal Aviation
Administration) dalam bentuk Code of Regulation. Secara garis besar, tahapan proses
pendaftaran kepemilikan pesawat terbang di Indonesia dengan Amerika Serikat memiliki
memiliki banyak persamaan, contohnya dalam hal syarat-syarat pendaftaran berupa sertifikat
kelaikan pesawat dan bukti hak milik ataupun bukti pengalihan hak milik. Sedangkan
perbedaan pengaturan dalam proses pendaftaran kepemilikan dapat diihat pada klasifikasi
tujuan penggunaan pesawat yang akan didaftarkan, serta syarat-syarat yang dibutuhkan bagi
pemegang hak milik untuk dapat mengoperasikan pesawat terbang, baik bagi warga negara
perorangan ataupun badan hukum.
Berdasarkan persamaan dan perbedaan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan
penelitian berupa perbandingan hukum antara Hukum di Negara Indonesia dengan Negara
Amerika Serikat dalam hal pendaftaran kepemilikan dan pengoperasian pesawat terbang.
6 Mieke Komar Kantaadmadja, Lembaga Jaminan Pesawat Udara Indonesia Ditinjau dari Hukum
Udara, (Bandung: Alumni), 1989, hlm. 47. 7 Ibid., hlm. 35.
Perbandingan Pengaturan ..., Abyandar Hendarto, FH UI, 2016
6
Universitas Indonesia
B. Pokok Permasalahan.
1. Bagaimana perbandingan pengaturan proses pendaftaran kepemilikan pesawat
terbang di Indonesia dengan Negara Amerika Serikat?
2. Bagaimana perbandingan pengaturan terhadap pengoperasian pesawat terbang di
Indonesia dengan Negara Amerika Serikat?
C. Tujuan Penelitian
1. Menjelaskan tata cara pendaftaran kepemilikan pesawat terbang berdasarkan
hukum yang berlaku di Indonesia dan perbandingannya dengan hukum yang
berlaku di Amerika Serikat
2. Menjelaskan syarat-syarat yang diperlukan bagi warga negara untuk
mengoperasikan pesawat terbang berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia
dan perbandingannya dengan hukum yang berlaku di Amerika Serikat
D. Landasan Teori
penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (statuary
approach) dan pendekatan perbandingan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk
meneliti suatu aturan hukum yang menjadi focus sekaligus tema sentral suatu penelitian,
dalam hal ini mengenai perbandingan pengaturan mengenai pendaftaran dan pengoperasian
pesawat udara sipil di Indonesia dan Amerika Serikat8. Pendekatan perbandingan digunakan
untuk membandingkan salah satu lembaga hukum (legal institutions) dari sistem hukum yang
satu dengan lembaga hukum (yang kurang lebih sama dari sistem hukum) yang lain.
Konsekuensi dari penggunaan perbandingan hukum ini akan mebawa peneliti pada sejarah
hukum9.
D.1. Pesawat Udara Sipil
Sebelum membahas mengenai prosedur pendaftaran pesawat udara menurut hukum
positif di Indonesia, perlu untuk kita ketahui terlebih dahulu definisi dari pesawat udara sipil
8 Johni Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Cet. 3. (Bayumedia Publishing : Malang, 2007). Hlm. 300. 9Ibid.
Perbandingan Pengaturan ..., Abyandar Hendarto, FH UI, 2016
7
Universitas Indonesia
itu sendiri. Pesawat Udara Sipil menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 2009 tentang
penerbangan adalah pesawat udara yang digunakan untuk kepentingan angkutan udara niaga
dan bukan niaga. Pesawat udara sipil memiliki perbedaan dengan pesawat udara negara pada
sisi kepemilikan dan fungsi dari kepemilikan pesawat udara tersebut10. Pesawat udara sipil merupakan pesawat udara yang dimiliki oleh perorangan ataupun
badan hukum di Indonesia dan memiliki fungsi berupa kegiatan angkutan udara. Kegiatan
Angkutan Udara dapat dibagi menjadi dua yakni angkutan udara niaga yakni kegiatan yang
dilakukan oleh pemilik pesawat udara untuk kepentingan umum secara komersil seperti
perusahaan maskapai penerbangan penumpang ataupun kargo. Kegiatan angkutan udara
bukan niaga di sisi lain merupakan angkutan udara yang digunakan untuk kepentingan pribadi
pemilik pesawat udara dan asset pendukung kegiatan usaha pokok selain di bidang angkutan
udara.
E. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan Perbandingan Hukum yang menggunakan metode penelitian
Yuridis Normatif, metode penelitian Yuridis Normatif adalah metode penelitian yang
menggunakan bahan pustaka sebagai bahan utama, yaitu bahan hukum primer yang terdiri
dari norma dasar atau kaidah, ketentuan atau peraturan dasar, serta peraturan perundang-
undangan11
Adapun penggunaan metode penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan
pengaturan mengenai proses pendaftaran dan pengoperasian pesawat terbang berdasarkan
hukum yang berlaku di Negara Indonesia dengan Negara Amerika Serikat. Pendekatan yang
digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan data
sekunder yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil
penelitian yang berbentuk laporan, buku harian dan seterusnya yang berkaitan dengan
penelitian ini yang membantu peneliti dalam melakukan proses penelitian ini. Bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data tersebut adalah:
1. Bahan Hukum Primer
10 Indonesia, Undang-Undang Penerbangan, UU No.1 Tahun 2009, LN No.1 Tahun 2009, Ps.1. 11 Sri Mamudji et.al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 9-10.
Perbandingan Pengaturan ..., Abyandar Hendarto, FH UI, 2016
8
Universitas Indonesia
Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan yang isinya mempunyai kekuatan mengikat
kepada masyarakat seperti norma dasar, udang-undang, dan yurisprudensi.12 Dalam penelitian
ini bahan hukum primer yang digunakan adalah
a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
c. Keputusan Menteri Perhubungan No. 37/2004 tentang pendaftaran pesawat
udara
d. Keputusan Menteri Perhubungan No. 49/2004 : Peraturan Keselamatan
Penerbangan Sipil Bagian 47 Tentang Pendaftaran Pesawat UdaraFederal
e. Federal Aviation Act – 1958 USA
f. Airworthiness Directives (FAA)
g. Code of Federal Regulations (FAA)
2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai
bahan hukum primer,13 yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, skripsi, tesis,jurnal-
jurnal, artikel dari internet dan sebagainya. 3. Bahan Hukum Tersier
Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan
tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier meliputi
abstrak, kamus, ensiklopedia, bibliografi dan lain-lain. Dalam penelitian ini bahan hukum
yang digunakan diantaranya adalah abstrak dan kamus.
F. Hasil Penelitian
Tabel Perbandingan Pengaturan Proses Pendaftaran dan Pengoperasian Pesawat Udara
di Indonesia dan Amerika Serikat
Berikut adalah tabel perbandingan yang menggambarkan persamaan serta
perbedaan pengaturan proses pendaftaran dan pengoperasian pesawat udara di Indonesia
dan Amerika Serikat :
Persamaan Pengaturan Pendaftaran dan Pengoperasian Pesawat
12 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta:Penerbit Universitas Indonesia, 2008),
hlm. 52. 13 Ibid.
Perbandingan Pengaturan ..., Abyandar Hendarto, FH UI, 2016
9
Universitas Indonesia
Udara Sipil di Indonesia dan Amerika Serikat
Indikator Persamaan antara Indonesia dan Amerika Serikat
Dasar Hukum Dasar hukum pengaturan mengenai pendaftaran
pesawat adalah undang-undang (UU no1 tahun
2009 dan Federal Aviation Act 1958) yang
kemudian penerapannya diatur kembali oleh
peraturan menteri atau lembaga terkait
(Keputusan Menteri Perhubungan, Code of
Federal Regulation).
Kewarganegaraan
Pemohon
Pemohon pendaftaran pesawat udara haruslah
warga negara yang berasal dari negara tempat
pesawat tersebut akan didaftarkan
Pesawat udara yang telah diregistrasi diberikan
nomor registrasi. (nomor PK di Indonesia dan N-
Number di Amerika Serikat)
Fungsi Sertifikat
Operasi
Sertifikat pengoperasian merupakan syarat utama
bagi pemilik untuk dapat mengoperasikan
pesawat udara dalam kegiatan angkutan udara.
Klasifikasi Operasi Jenis operasi atau usaha dibedakan menjadi
angkutan niaga dan non niaga
Operator Pesawat
Udara
Operator Pesawat Udara bertanggung jawab atas
sistem navigasi dan keselamatan armada pesawat
udara.
Operator Bandara
Udara
Operator Bandara Udara berhubungan langsung
dengan Operator Pesawat udara dalam hal yang
menyangkut mengenai lalu lintas transportasi
pesawat udara. (jadwal, armada, kapasitas)
Prosedur Sertifikasi Sebelum memasuki tahap aplikasi formal, setiap
pemohon harus melewati tahap pra-aplikasi
Perbandingan Pengaturan ..., Abyandar Hendarto, FH UI, 2016
10
Universitas Indonesia
Operator untuk mempersiapkan segala dokumen dan
pengetahuan yang dibutuhkan untuk memasuki
tahap selanjutnya.
Persamaan Pengaturan Pendaftaran dan Pengoperasian Pesawat
Udara Sipil di Indonesia dan Amerika Serikat
Indikator Indonesia Malaysia
Klasifikasi Kegiatan
Usaha atau Operasi
Penentuan jenis
kegiatan usaha baik
niaga ataupun non-niaga
dilakukan sebelum
pendaftaran yakni pada
proses pengadaan
pesawat udara
Penentuan jenis
operasi pesawat udara
ditentukan pada saat
pengajuan
permohonan
sertifikasi otoritas
ekonomi pada
Departemen
Transportasi.
Status Kepemilikan
Pesawat Udara yang
Didaftarkan
Di Indonesia diatur
bahwa pesawat udara
yang didaftarkan harus
merupakan milik warga
negara Indonesia atau
badan hukum Indonesia
Amerika Serikat
mengatur lebih detail
mengenai status
kepemilikan, tidak
hanya berdasarkan
kewarganegaraan
namun juga cara
perolehan kepemilikan
dan bentuk badan
usaha serta tujuan
pembuatan pesawat
udara.
Sertifikat
Pengoperasian
Di Indonesia terdapat
AOC (Air Operator
Certificate) yang
diberikan kepada badan
Di Amerika Serikat
terdapat dua sertifikat
operasi yang
diklasifikasikan
Perbandingan Pengaturan ..., Abyandar Hendarto, FH UI, 2016
11
Universitas Indonesia
usaha sebagai syarat
pengoperasian pesawat
udara.
berdasarkan fungsi
ekonomi dan
keselamatan yakni
sertifikat otorisasi
ekonomi yang
diekluarkan oleh
Departemen
Transportasi dan Air
Carrier Certificate
yang dikeluarkan
Federal Aviation
Administration
sebagai kesiapan
sistem keselamatan
penerbangan.
Operator Pesawat
Udara
Operator Pesawat
Udara dapat
berbentuk badan
hukum maupun
perorangan, namun
dalam praktiknya
warga negara
perorangan harus
membentuk badan
usaha terlebih
dahulu untuk
mendapatkan Air
Operator Certificate.
Operator pesawat
udara merupakan
badan usaha yang
anggotanya
merupakan warga
negara amerika serikat
atau dikuasai oleh
warga negara Amerika
Serikat.
Operator Bandara
Udara
Operator bandara
merupakan badan usaha
komersial milik
pemerintah (monopoli)
Operator bandara
udara dapat berupa
badan usaha milik
swasta yang memiliki
sertifikat operator
Perbandingan Pengaturan ..., Abyandar Hendarto, FH UI, 2016
12
Universitas Indonesia
yakni PT Angkasa Pura. bandara udara.
G. Pembahasan
G.1. Pendaftaran Pesawat Udara Sipil di Indonesia
Pada Pasal 24 Undang-undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan dijelaskan
bahwa setiap pesawat udara yang dioperasikan di Indonesia wajib memiliki tanda
pendaftaran. Pendaftaran pesawat udara dilakukan langsung oleh pemilik atau kuasanya
melalui prosedur yang telah ditentukan oleh dinas perhubungan udara di Indonesia,
berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan14. Pengaturan mengenai prosedur pendaftaran pesawat udara di Indonesia tercantum
pada Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) tepatnya bagian 47 yang dikeluarkan
berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 49 tahun 2009. Bagian 47 Peraturan
Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) mengatur tentang persyaratan untuk mendaftarkan
pesawat udara sesuai dengan pasal 25 Undang Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009.
Sub Bagian B diterapkan kepada Pemohon dan Pemegang Sertifikat Pendaftaran. Sub Bagian
C berlaku terhadap penerapan persyaratan Kuasa untuk Memohon Penghapusan Pendaftaran
dan Ekspor yang Tidak Dapat Dicabut Kembali untuk pesawat udara yang menjadi subjek
Traktat Cape Town.
Sebelum dilakukan pendaftaran atas pesawat udara sipil, proses pengadaan pesawat
udara harus dilakukan terlebih dahulu15. Hal ini diatur dalam Keputusan Menteri
Perhubungan Nomor 82 tahun 2004. Untuk memenuhi proses pengadaan pesawat udara,
pemilik pesawat harus memiliki surat izin usaha bagi perusahaan angkutan udara niaga,
ataupun izin kegiatan angkutan udara bukan niaga bagi instansi pemerintah, badan hukum
Indonesia, serta warga negara Indonesia. Klasifikasi tersebut juga harus memenuhi kriteria
kelengkapan secara teknis mulai dari rute penerbangan, jadwal penerbangan, kelengkapan
peralatan penerbangan, peralatan keselamatan penerbangan beserta sistem nya, metode
14 Ibid., Ps. 24. 15 Hasil wawancara dengan Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara, Jakarta :
Kamis 9 Juni 2016.
Perbandingan Pengaturan ..., Abyandar Hendarto, FH UI, 2016
13
Universitas Indonesia
navigasi dan alat komunikasi navigasi, pilot dan kru pesawat, hingga cara mengatasi
permasalahan komponen pesawat, perbaikan, dan perawatan pesawat udara yang tercantum
secara detail dalam CASR (PKPS) bagian 121 dan 135 bagi kegiatan angkutan niaga dan
CASR bagian 91 dan 141 bagi kegiatan angkutan non-niaga.
G.2. Pengoperasian Pesawat Udara Sipil di Indonesia
Berbeda dengan hak milik atas benda bergerak khususnya alat transportasi seperti
mobil dan motor, pemilik pesawat udara sipil tidak semata-mata dapat mengoperasikan
pesawat yang ia miliki dalam kegiatan angkutan udara baik niaga maupun bukan niaga secara
langsung . Untuk dapat mengoperasikan pesawat udara yang dimiliki, pemilik harus
memiliki sertifikat pengoperasian pesawat udara, ataupun mengoperasikan pesawat udara
tersebut melalui jasa yang diberikan oleh operator pesawat udara yang memiliki sertifikat
pengoperasian pesawat udara. Pada bagian mengenai pengaturan pendaftaran pesawat udara sipil di Indonesia telah
dijelaskan bahwa terdapat pihak yang memiliki peran penting dalam prosedur pendaftaran
pesawat udara sipil yakni operator. Pada Undang-undang Nomor 1 tahun 2009 tentang
penerbangan, pemerintah memisahkan peran antara regulator dengan operator, operator yang
dimaksud dalam hal ini adalah operator bandara udara yang secara filosofis dipisahkan
berdasarkan pemikiran bilamana menjadi penguasa (regulator), jangan menjadi pengusaha
(operator bandara) dan sebaliknya16. Regulator mempunyai kewajiban17:
1. Memberi pelayanan umum terhadap kegiatan yang menguasai hajat hidup orang
banyak dan bersifat nonkomersil
2. Dibiayai oleh pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara
3. Tidak boleh memungut imbalan jasa terhadap penerima jasa
4. Berdasarkan teori iure imperium regulator tidak bertanggung jawab dalam hal terjadi
kerugian yang diderita oleh penerima jasa
5. Hukum yang berlaku adalah hukum public yang bersifat memaksa
16 H.K.Martono dan Agus Pramono, Hukum Udara Perdata Internasional dan Nasional, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2013), hlm. 303. 17 Ibid, hlm. 302.
Perbandingan Pengaturan ..., Abyandar Hendarto, FH UI, 2016
14
Universitas Indonesia
Setiap pesawat udara sipil yang telah didaftarkan kepemilikannya akan tercantum dalam Daftar
pesawat udara sipil. Daftar pesawat udara sipil merupakan daftar pesawat udara yang diterbitkan
dan dipelihara oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Daftar ini mencakup setiap data yang
dimilki oleh pesawat udara sipil, antara lain :
a. Nomor pendaftaran,
b. Tanda kebangsaan dan tanda pendaftaran,
c. Jenis pesawat udara menurut pabrik pembuat,
d. Nomor seri pesawat udara,
e. Nama pemilik yang terdaftar,
f. Alamat pemilik yang terdaftar,
g. Nama operator yang terdaftar,
h. Alamat operator yang terdaftar,
i. Tanggal didaftar,
j. Jenis operasi yang akan dilakukan.
Operator pesawat udara berbeda dengan operator bandara yang dijelaskan
sebelumnya. Operator pesawat udara adalah badan hukum atau pihak perorangan yang telah
memenuhi persyaratan pengoperasian pesawat udara berdasarkan Undang-undang nomor 1
tahun 2009 tentang penerbangan. Pada Undang-undang nomor 1 tahun 2009 dijelaskan
bahwa Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara untuk kegiatan angkutan udara
wajib memiliki sertifikat. Sertifikat operator pesawat udara terbagi menjadi dua jenis
berdasarkan kegiatan angkutan udara yang akan dilakukan oleh pemohon. Kepada badan hukum Indonesia yang mengoperasikan pesawat udara sipil untuk
angkutan udara niaga, sertifikat yang diberikan adalah sertifikat operator pesawat udara (air
operator certificate). Sedangkan bagi orang atau badan hukum Indonesia yang
mengoperasikan pesawat udara sipil untuk angkutan udara bukan niaga dapat diberikan
sertifikat pengoperasian pesawat udara (operating certificate)18. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tepatnya pasal 4 ayat (2) dijelaskan
bahwa sertifikat pengoperasian pesawat udara untuk kegiatan bukan niaga dapat diberikan
18 Indonesia, Undang-Undang Penerbangan, UU No.1 Tahun 2009, LN No.1 Tahun 2009, Ps. 41.
Perbandingan Pengaturan ..., Abyandar Hendarto, FH UI, 2016
15
Universitas Indonesia
kepada orang atau badan hukum Indonesia, namun dalam praktiknya, berdasarkan wawancara
yang telah dilakukan dengan narasumber Bapak Dadeng Hermansyah, staff Airworthiness
Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara, pihak perorangan dalam
kegiatan angkutan udara niaga maupun non niaga tidak dapat mengajukan permohonan serta
mendapatkan sertifikat operator pesawat udara. Apabila seseorang sebagai pemilik pesawat
udara ingin mengoperasikan pesawat untuk keperluan pribadi (non niaga), orang tersebut
harus terlebih dahulu melakukan registrasi untuk kegiatan penerbangan kepada badan usaha
yang memiliki sertifikat operasi pesawat udara atau orang tersebut dapat membentuk suatu
badan hukum terlebih dahulu beserta seluruh kelengkapan yang diperlukan oleh operator
kegiatan angkutan udara niaga seperti lokasi penyimpanan pesawat udara, peralatan
Maintenance pesawat udara, bangunan pendukung, dsb.
G3. Pendaftaran Pesawat Udara Sipil di Amerika Serikat
Pada Section 50.1 huruf (a) Federal Aviation Act 1958 tentang pendaftaran
nasionalitas pesawat udara Amerika Serikat dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan
kegiatan operasi atau navigasi pesawat udara harus melakukan pendaftaran atas pesawat yang
ia gunakan. Pesawat udara yang harus didaftarkan adalah pesawat udara yang dimiliki oleh
warga negara Amerika Serikat ataupun pesawat udara milik pemerintahan federal dan negara
bagian, milik Negara Amerika Serikat serta lembaga ketatanegaraan dibawahnya19. Pengaturan lebih lanjut mengenai pendaftaran pesawat udara sipil di Amerika Serikat
diatur dalam Title 14 Code of Federal Regulation (14 CFR) bab 1 sub bab (c) bagian 47, dijelaskan bahwa pesawat udara yang akan didaftarkan sebagai pesawat berkebangsaan
Amerika Serikat harus memenuhi beberapa syarat yakni :
1. Individu yang merupakan warga negara Amerika Serikat, 2. Sebuah kemitraan yang masing-masing anggotanya adalah seorang individu
yang merupakan warga negara Amerika Serikat, 3. Sebuah perusahaan atau asosiasi di bawah hukum Amerika Serikat atau Negara
Amerika Serikat, District of Columbia, atau wilayah Amerika Serikat atau
dimiliki oleh presiden dan setidaknya dua pertiga dari dewan direksi dan
19 Amerika Serikat, Federal Aviation Act, Act Tahun 1958, section. 501.
Perbandingan Pengaturan ..., Abyandar Hendarto, FH UI, 2016
16
Universitas Indonesia
pejabat pengelolaan lainnya adalah warga negara di luar AS, dan setidaknya
75% dari hak suara dimiliki atau dikendalikan oleh orang yang adalah warga
negara Amerika Serikat, 4. Individu warga negara dari negara asing yang secara sah mengakui untuk
tinggal secara permanen di Amerika Serikat, 5. Unit pemerintahan Amerika Serikat atau subdivisinya
Sebuah perusahaan warga negara asing yang terorganisir dan melakukan bisnis di
bawah hukum Amerika Serikat atau salah satu negara bagian selama pesawat tersebut
digunakan di Amerika
G.4. Pengoperasian Pesawat Udara Sipil di Amerika Serikat
Setelah mendapatkan sertifikat sebagai bukti pendaftaran pesawat udara, pemilik
pesawat tidak dapat seketika melakukan kegiatan angkutan udara baik niaga ataupun non
niaga sebelum memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Departemen Transportasi dan
FAA sebagai Air Carrier atau Commercial Operator. Setiap orang yang ingin terlibat atau
menyediakan jasa transportasi udara harus mendapatkan dua jenis otorisasi yang terpisah dari
Departemen Perhubungan. Pertama adalah otoritas ekonomi dari Office of the Secretary of Transportation dalam
bentuk sertifikat untuk pengangkutan penumpang antar negara bagian, penumpang asing, dan
angkutan kargo. Kedua adalah otoritas keamanan dalam bentuk Air Carrier Certificate dan
Operations Specifications dari Federal Aviation Administration (FAA)20.
H. Kesimpulan
Indonesia dan Amerika Serikat secara garis besar memiliki pengaturan yang
sama mengenai pendaftaran dan pengoperasian pesawat udara, termasuk prosedur
sertifikasi baik untuk registrasi ataupun operasi kegiatan angkutan udara yang
diperlukan bagi pemilik pesawat. Perbedaan dalam pengaturan yang dilakukan oleh
Indonesia dan Amerika Serikat terdapat pada spesifikasi persyaratan bagi pesawat
udara dengan kepemilikan atau status penggunaan tertentu, serta pembagian fungsi
20 U.S. Departement of Transportation, “Aviation Policy : U.S. Air Carrier”
https://www.transportation.gov/policy/aviation-policy/licensing/US-carriers
Perbandingan Pengaturan ..., Abyandar Hendarto, FH UI, 2016
17
Universitas Indonesia
pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan terhadap kegiatan
pengoperasian pesawat udara.
I. Saran
Indonesia sebagai negara yang dapat dibilang “muda” dalam dunia hukum
penerbangan, sebaiknya terus melakukan pembelajaran mengenai pengaturan lalu lintas
transportasi udara. Pendaftaran pesawat udara di Indonesia harus diatur kembali dengan lebih
detail demi kepentingan keamanan dan keselamatan penerbangan baik bagi pengguna pesawat
ataupun masyarakat yang berada di lingkungan sekitar pesawat udara dioperasikan. Adapun
beberapa hal yang dapat dipelajari dan diterapkan oleh Indonesia dari pengaturan mengenai
pendaftaran dan pengoperasian yang diterapkan di Amerika Serikat:
1. Indonesia perlu meningkatkan kualitas pengawasan kegiatan operasi pesawat udara,
terutama dalam hal kegiatan angkutan niaga. Amerika Serikat membagi persyaratan
pengoperasian pesawat udara menjadi dua yakni berdasarkan otoritas ekonomi untuk
melakukan kegiatan usaha melalui operasi pesawat udara dan keselamatan
penerbangan. Operator pesawat udara di Indonesia, lebih memiliki beban tanggung
jawab terhadap aspek keselamatan dan keamanan penerbangan, sedangkan untuk
kegiatan usaha yang dilakukan oleh pemilik pesawat udara sampai saat ini masih
rendah tingkat pengawasaannya. Oleh karena itu diperlukan lembaga atau tim khusus
yang berfungsi untuk mengawasi kelayakan pemilik pesawat udara dengan izin usaha
angkutan udara niaga dalam melakukan operasinya untuk meningkatkan kualitas
layanan jasa angkutan udara bagi masyarakat.
2. Pengaturan lebih lanjut mengenai pendaftaran pesawat udara dengan status pesawat
udara ringan rakitan amatir, karena pesawat rakitan amatir berbeda dengan pesawat
ringan yang digunakan untuk tujuan olahraga yang pengoperasiannya diawasi oleh
organisasi olahraga dan penggunaannya bukan untuk kegiatan angkutan niaga (pasal
17 sampai 20 Konvensi Chicago) oleh karena itu untuk fungsi pengawasan operasi dan
kelaikan udara, pesawat udara rakitan amatir perlu didaftarkan.
Perbandingan Pengaturan ..., Abyandar Hendarto, FH UI, 2016
18
Universitas Indonesia
DAFTAR PUSTAKA
PERATURAN
Negara-Negara
Amerika Serikat. Federal Aviation Act 1958
Amerika Serikat. Federal Aviation Administration : Code of Federal Regulation
Direktorat Jenderal Perhubungan. Keputusan Menteri Perhubungan tentang Civil Aviation
Safety Regulations (CASR), KM No.22 Tahun 2002
Indonesia, Undang-Undang Penerbangan, UU No.1 Tahun 2009, LN No.1 Tahun 2009
Direktorat Jenderal Perhubungan. Keputusan Menteri Perhubungan tentang Civil Aviation
Safety Regulations (CASR), KM No.22 Tahun 2002
Internasional
Cape Town Convention and Aircraft Protocol 16 November 2001
BUKU
Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. Naskah Ilmiah Persiapan
Rancangan Undang-undang (Academic Draft) Tentang Hipotik Pesawat Udara.
Jakarta: BPHN, 1981
Ibrahim, Johni. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Cet. 3. Malang:
Bayumedia, 2007
Isnaeni, Mochamad. Hipotik Pesawat Udara. Surabaya: CV. Dharma Muda, 1996
Kantaadmadja, Mieke Komar. Lembaga Jaminan Pesawat Udara Indonesia Ditinjau dari
Hukum Udara, Bandung: Alumni, 1989.
Mamudji, Sri. et.al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Jakarta: Badan Penerbit
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
Perbandingan Pengaturan ..., Abyandar Hendarto, FH UI, 2016
19
Universitas Indonesia
Martono, H.K. dan Agus Pramono, Hukum Udara Perdata Internasional dan Nasional,
Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013
Muhammad, Abdulkadir. Hukum Pengangkutan Niaga. Bandung : PT Citra Aditya Bakti,
1998.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia,
2008.
ARTIKEL JURNAL
Aviation Online Magazine, “The Federal Aviation of Act” http://avstop.com/history/needregulations/act1958.htm
“Sertifikat Operator Penerbangan” http://www.ilmuudara.com/artikel-mainmenu-29/peraturan-penerbangan-mainmenu-81/60-sertifikasi-penerbangan/664-sertifikat-operator-penerbangan-air-operator-certificate
INTERNET
Angkasa Pura Airports, “Sejarah”
http://www.angkasapura1.co.id/sejarah#sthash.PpKL24u4.dpuf
Cambridge Dictionary http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/time-is-money
Direktorat Jendral Perhubungan Udara, “Izin Usaha Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal dan Tidak Berjadwal” http://hubud.dephub.go.id/?id/izin/detail/1
______ .“Izin Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga” http://hubud.dephub.go.id/?id/izin/detail/2
______ . “/Prosedur Penerbitan Sertifikat Pendaftaran dan Sertifikat Kelaikan Udara Pertama di Indonesia” hubud.dephub.go.id/?id/dsku/download/320/Prosedur Penerbitan Sertifikat Pendaftaran dan Sertifikat Kelaikan Udara Pertama di Indonesia
Federal Aviation Administration, “Aircraft Registry : Register an Aircraft” https://www.faa.gov/licenses_certificates/aircraft_certification/aircraft_registry/register_aircraft/
______ .“Limited Liability Companies”
Perbandingan Pengaturan ..., Abyandar Hendarto, FH UI, 2016
20
Universitas Indonesia
https://www.faa.gov/licenses_certificates/aircraft_certification/aircraft_registry/media/LLCINFO.pdf
______ .“Amateur Built Aircraft”
http://www.faa.gov/licenses_certificates/aircraft_certification/aircraft_registry/amateur_built_aircraft/
______ .“Imported Aircraft” http://www.faa.gov/licenses_certificates/aircraft_certification/aircraft_registry/import_aircraft/
______ .Introduction to Certification”
http://www.faa.gov/about/initiatives/atos/air_carrier/intro_to_certification/
______ .“Completing the Certification Process” http://www.faa.gov/about/initiatives/atos/air_carrier/complete_cert_process/
Tiket.com https://www.tiket2.com
U.S. Departement of Transportation, “Aviation Policy : U.S. Air Carrier” https://www.transportation.gov/policy/aviation-policy/licensing/US-carriers
______ .“How to Become a Certificated Air Carrier” https://www.transportation.gov/sites/dot.gov/files/docs/Certificated_Packet_2012_final.pdf.
______ .“Aviation Policy : U.S. Air Carrier”
https://www.transportation.gov/policy/aviation-policy/licensing/US-carriers ______ .“Information to Aid In The Registration of U.S.CivilAircraft”https://www.faa.gov/licenses_certificates/aircraft_certification/aircraft_registry/media/8050-94.pdf
Perbandingan Pengaturan ..., Abyandar Hendarto, FH UI, 2016