perbandingan cyber law, computer crime, act council of europe convention on cyber crime

8/18/2019 PERBANDINGAN CYBER LAW, COMPUTER CRIME, ACT COUNCIL OF EUROPE CONVENTION ON CYBER CRIME

1/9

PERBANDINGAN CYBER LAW, COMPUTER CRIME, ACT COUNCIL

OF EUROPE CONVENTION ON CYBER CRIME

1. Cyber Law

Cyber Law adalah aspek hukum yang artinya berasal dari Cyberspace Law,

dimana ruang lingkupnya meliputi aspek-aspek yang berhubungan dengan orang

perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet

yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Sehingga

dapat diartikan cybercrome itu merupakan kejahatan dalam dunia internet.

Cyber Law merupakan seperangkat aturan yang dibuat oleh suatu Negara tertentu,

dan peraturan yang dibuat itu hanya berlaku kepada masyarakat Negara tertentu. Cyber

Law dapat pula diartikan sebagai hukum yang digunakan di dunia cyber (dunia maya,

yang umumnya diasosiasikan dengan internet.

!. Cyber Law Negara "ndonesia#

$unculnya Cyber Law di "ndonesia dimulai sebelum tahun %&&&. 'ocus utama pada

saat itu adalah pada payung hukum) yang generic dan sedikit mengenai transaksi

elektronik. *endekatan payung) ini dilakukan agar ada sebuah basis yang dapat

digunakan oleh undang-undang dan peraturan lainnya. Namun pada kenyataannya hal ini

tidak terlaksana. +ntuk hal yang terkait dengan transaksi elektronik, pengakuan digital

signature sama seperti tanda tangan konensional merupakan target. ika digital signature

dapat diakui, maka hal ini akan mempermudah banyak hal seperti electronic commerce

(e-commerce, electronic procurement (e-procurement, dan berbagai transaksi elektronik

lainnya.

Cyber Law digunakan untuk mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan

yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan

informasinya. *ada Cyber Law ini juga diatur berbagai macam hukuman bagi kejahatan

melalui internet.

1


2/9

Cyber Law atau +ndang-undang "nformasi dan ransaksi /lektronik (++ "/

sendiri baru ada di "ndonesia dan telah disahkan oleh 0*1 pada tanggal 23 $aret 2445.

++ "/ terdiri dari %6 bab dan 37 pasal yang mengupas secara mendetail bagaimana

aturan hidup di dunia maya dan transaksi yang terjadi di dalamnya. *erbuatan yang

dilarang (cybercrime dijelaskan pada 8ab 9"" (pasal 2:-6:, yaitu#

a *asal 2:# !susila, *erjudian, *enghinaan, *emerasan.

b *asal 25# 8erita bohong dan $enyesatkan, 8erita kebencian dan permusuhan.

c *asal 2 !ncaman ;ekekrasan dan $enakut-nakuti.

d *asal 64# !kses ;omputer *ihak Lain anpa "


3/9

Cyber Law diasosiasikan dengan media internet yang merupakan aspek hukum

dengan ruang lingkup yang disetiap aspeknya berhubungan dnegan manusia dengan

memanfaatkan teknologi internet.

&. Co"'%$( o) E"ro!e Co'*e'#$o' o' Cyber%r$e +COECCC

$erupakan salah satu contoh organisasi internasional yang bertujuan untuk

melindungi masyarakat dari kejahatan di dunia maya, dengan mengadopsikan aturan yang

tepat dan untuk meningkatkan kerja sama internasional dalam mewujudkan hal ini.

C>CCC telah diselenggarakan pada tanggal 26 Noember 244% di kota 8udapest,

?ongaria. ;onensi ini telah menyepakati bahwa Conention on Cybercrime dimasukkan

dalam /uropean reaty Series dengan nomor %53. ;onensi ini akan berlaku secara efektif

setelah diratifikasi oleh minimal lima Negara, termasuk paling tidak ratifikasi yang dilakukan

oleh tiga Negara anggota Council of /urope. Substansi konensi mencakup area yang cukup

luas, bahkan mengandung kebijakan criminal yang bertujuan untuk melindungi masyarakat

dari cybercrime, baik melalui undang-undang maupun kerja sama internasional. ;onensi

ini dibentuk dengan pertimbangan-pertimbangan antara lain sebagai berikut#

8ahwa masyarakat internasional menyadari perlunya kerjasama antar Negara dan

"ndustri dalam memerangi kejahatan cyber dan adanya kebutuhan untuk melindungi

kepentingan yang sah dalam penggunaan dan pengembangan teknologi informasi.;onensi

saat ini diperlukan untuk meredam penyalahgunaan sistem, jaringan dan data komputer untuk

melakukan perbuatan kriminal. ?al lain yang diperlukan adalah adanya kepastian dalam

proses penyelidikan dan penuntutan pada tingkat internasional dan domestik melalui suatu

mekanisme kerjasama internasional yang dapat dipercaya dan cepat.

Saat ini sudah semakin nyata adanya kebutuhan untuk memastikan suatu kesesuaian

antara pelaksanaan penegakan hukum dan hak a


4/9

norma dan instrument ?ukum "nternasional dalam mengatasi kejahatan cyber, tanpa

mengurangi kesempatan setiap indiidu untuk tetap dapat mengembangkan kreatiitasnya

dalam pengembangan teknologi informasi.

-. RUU I')ora$ /a' Tra'a0$ E(e0#ro'$0 ITE

+ndang-undang "nformasi dan ransaksi /lektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk

setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam +ndang-+ndang

ini, baik yang berada di wilayah hukum "ndonesia maupun di luar wilayah hukum "ndonesia,

yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum "ndonesia dan=atau di luar wilayah hukum

"ndonesia dan merugikan kepentingan "ndonesia.

Secara umum, materi +ndang-+ndang "nformasi dan ransaksi /lektronik (++"/ dibagi

menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan

pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang.

*engaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik mengacu pada beberapa instrumen

internasional, seperti +NC"1!L $odel Law on eCommerce dan +NC"1!L $odel Law

on eSignature. 8agian ini dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di

internet dan masyarakat umumnya guna mendapatkan kepastian hukum dalam melakukan

transaksi elektronik. 8eberapa materi yang diatur, antara lain#

%. pengakuan informasi=dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah (*asal 3 A

*asal @ ++ "/B

2. tanda tangan elektronik (*asal %% A *asal %2 ++ "/B

6. penyelenggaraan sertifikasi elektronik (certification authority, *asal %6 A *asal %7 ++

"/B dan

7. penyelenggaraan sistem elektronik (*asal %3 A *asal %@ ++ "/B

4


5/9

8eberapa materi perbuatan yang dilarang (cybercrimes yang diatur dalam ++ "/, antara

lain#

%. konten ilegal, yang terdiri dari, antara lain# kesusilaan, perjudian, penghinaan=pencemaran

nama baik, pengancaman dan pemerasan (*asal 2:, *asal 25, dan *asal 2& ++ "/B

2. akses ilegal (*asal 64B

6. intersepsi ilegal (*asal 6%B

7. gangguan terhadap data (data interference, *asal 62 ++ "/B

3. gangguan terhadap sistem (system interference, *asal 66 ++ "/B

@. penyalahgunaan alat dan perangkat (misuse of deice, *asal 67 ++ "/B

++ "/ boleh disebut sebuah cyberlaw karena muatan dan cakupannya luas membahas

pengaturan di dunia maya, meskipun di beberapa sisi ada yang belum terlalu lugas dan juga

ada yang sedikit terlewat.

!. Latar 8elakang 0isusunnya +ndang +ndang Nomor %% ahun 2445

?ukum yang baik adalah hukum yang bersifat dinamis, dimana hukum dapat

berkembang sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Salah satu

perkembangan yang terjadi adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam

dunia maya. 0unia maya juga telah mengubah kebiasaan banyak orang yang menggunakan

internet untuk melakukan berbagai kegiatan dan juga membuka peluang terjadinya kejahatan.

+ntuk itu tentu dibutuhkan suatu aturan yang dapat memberikan kepastian hukum dunia maya

di "ndonesia. $aka di terbitkanlah +ndang +ndang No. %% tahun 2445 tentang informasi

dan transaksi elektronik yang la


6/9

8. $anfaat ;ehadiran ++ "/

;ehadiran ++ No.%% tahun 2445 tentang "nformasi dan ransaksi /lektronik ("/

akan memberikan manfaat, beberapa diantaranya#

%. $enjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara

elektronik

2. $endorong pertumbuhan ekonomi "ndonesiaB

6. Sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi

informasiB

7. $elindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi.C. ;ronologi ++ "/

++ "/ mulai dirancang sejak maret 2446 oleh ;ementrian Negara komunikasi dan

"nformasi (;ominfo dengan nama rancangan +ndang +ndang informasi /lektronik dan

ransaksi /lektronik (1++ "//. Semula ++ ini dinamakan 1ancangan +ndang

undang "nformasi ;omunikasi dan ransaksi /lektronik (1++";/ yang disusun 0itjen

*os dan elekomunikasi 0epartemen perhubungan serta 0epartemen *erindustrian dan

perdagangan, bekerja sama dengan tim dari 'akultas ?ukum +niersitas *adjadjaran (unpad

dan tim !sistensi dari "8, serta Lembaga kerja hukum dan eknologi +niersitas indonesia

(+".Serta 0epartemen komunikasi dan "nformasi terbentuk berdasarkan peraturan

peresiden 1" no & ahun 2443, tindak lanjut usulan ++ ini kembali digulirkan. *ada 3

september, *residen Susilo 8ambang Dudhoyono melalui surat no.1.=:4=*res=&=2443

menyampaikan naskah 1++ ini secara resmi kepada 0*1 1". 8ersama dengan itu,

pemerintah melalui 0epartemen komunikasi dan "nformatika membentuk im !ntar

0epartemen dalam rangka pembahasan 1++ !ntara pemerintah dan 0*1 1") dengan

keputusan $enteri ;omunikasi dan "nformatika No.56=;/*=$.;>$"N'>=%4=2443 tanggal

6


7/9

27 >ktober 2443 yang kemudian dipersempurnakan dengan keputusan menteri

No.%4=;/*=$.;ominfo=4%=244: tanggal 26 anuari 244: dengan pengarah#%. $enteri ;omuniksi dan "nformatika

2. $enteri hukum dan ?!$, $enteri Sekertaris Negara, dan Sekertaris endral

6. 0efkominfo. ;etua *elaksana "r. Cahyana !hmadjayadi,0irjen !plikasi elematika7. 0efkominfo, Eakil ;etua *elaksana %# 0irjen *eraturan *erundang undangan

3. 0epartemen ?ukum dan ?!$ dan Eakil ;etua *elaksana %%# Staf !hli $enteri

;omunikasi dan "nformatika 8idang ?ukum.

0. ujuan +ndang undang "/

a. $engembangkan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.

b. $engembangkan perdagangan dan perekonoman nasional dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.

c. $eningkatkan aktifitas dan efesiensi pelayanan publik.

d. $embuka kesempatan seluas- luasnya kepada setiap orang untuk memajukan

pemikiran dan kemampuan dibidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi

seFoptimal mungkin namun disertai dengan tanggung jawab.

e. $emberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan

penyelenggara teknologi informasi.

7


8/9

3. Co'#o %o'#o 3a" !e(a'44ara' UU ITE

a. Luna maya dijerat pasal 2: undang undang "/ karema melecehkan profesi

wartawan (bukan jurnalist, kalau jurnalis menulis dengan fakta dan bukti yang nyata,

kalaw wartawan bisa menulis dengan abstrak yang dalam hal ini kita pandang sebagai

"S+ infotaiment dengan kata pelacur) dan pembunuh).

b. *rita $ulyasari di jerat pasal 2: ayat 6 +ndang undang no %% tahun 2445 tentang

informasi dan transaksi elektronik (++ "/, karena akan mengancam kebebasan

berekspresi.

c. Narliswandi sudah diperiksa pada 25 !gustus lali, penyidik berniat pula menjerat

Narliswandi dengan pasal 2: undang undang informasi dan transaksi /lektronik dengan

ancman hukum @ tahun penjara dan denda 1p % miliar. ;arena kasus pencemaran nama

baik terhadap anggota dewan *erwakilan rakyat, !lin lie.

d. !gus ?amonangin diperiksa oleh penyidik polda $etro jaya Sat. "9 Cyber Crime

yakni sudirman !* dan !gus 1istiani. $erujuk pada laporan !lin Lie,ketentuan hukum

yang dilaporkan adalah dugaan perbuatan pidana pencemaran nama baik dan fitnah

seperti tercantum dalam pasal 6%4, 6%% ;itab +ndang undang hukum pidana (;+?*,

serta dugaan perbuatan mendistribusikan=mentrasnsmisikan informasi elektronik yang

memuat materi penghinaan seperti tertuang dalam pasal 2: ayat (6 pasal 73 (% ++

nomor %% tahun 2445 tentang "nformasi dan transaksi elektronik ("/.

8


9/9

5. 3r$#$0 /a' 6ara'

Subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang

dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya, dapat dilakukan

oleh siapapun penggunanya. ;arena kurangnya "nformasi mengenai ++ "/ di

"ndonesia mengakibatkan banyak dan terus berkembang peranggaran yang terjadidalam dunia cyber.

Namun dengan adanya undang-undang informasi dan transaksi elektronik

+ndang Nomor %% ahun 2445. Dang telah dibuat dan ditetapkan sebagai dasar

hukum diharapkan dapat diterapkan dan dilaksanakan di "ndonesia.

1eferensi

http#==fahrialfaruGi.blogspot.co.id=24%3=43=perbandingan-cyber-law-computer-crime.html

http#==yosafinerifki.ilearning.me=24%6=%2=4@=pengertian-transaksi-elektronik=

https#==id.wikipedia.org=wiki=+ndang-undangH"nformasiHdanHransaksiH/lektronik

http#==tugaskelompok42.blogspot.co.id=

9
http://fahrialfaruqi.blogspot.co.id/2015/05/perbandingan-cyber-law-computer-crime.htmlhttp://yosafinerifki.ilearning.me/2013/12/06/pengertian-transaksi-elektronik/https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang_Informasi_dan_Transaksi_Elektronikhttp://tugaskelompok02.blogspot.co.id/http://tugaskelompok02.blogspot.co.id/http://yosafinerifki.ilearning.me/2013/12/06/pengertian-transaksi-elektronik/https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang_Informasi_dan_Transaksi_Elektronikhttp://tugaskelompok02.blogspot.co.id/http://fahrialfaruqi.blogspot.co.id/2015/05/perbandingan-cyber-law-computer-crime.html

perbandingan cyber law, computer crime, act council of europe convention on cyber crime

Documents