peraturan yayasan universitas siliwangi …lp3m.unper.org/sites/default/files/3. buku iii_standar...
TRANSCRIPT
BUKU III
STANDAR SPMI
LAMPIRAN: 3 PERATURAN YAYASAN UNIVERSITAS SILIWANGI NOMOR : ... TAHUN 2017
TENTANG : SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PERJUANGAN
UNIVERSITAS PERJUANGAN Jalan Peta No. 177 Kota Tasikmalaya, 46115
KATA PENGANTAR
Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan
Pemerintah No.12 tahun 2012 tentang Standar Nasional Pendidikan mewajibkan seluruh
institusi perguruan di Indonesia untuk menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.Hal
tersebut terjadi karena pemerintah dan masyarakat memandang bahwa penjaminan mutu
pendidikan merupakan program dasar yang sangat penting dalam upaya menghasilkan lulusan
lembaga dan institusi pendidikan yang bermutu.
Atas dasar peraturan perundangan tersebut serta atas dasar logika kebenaran sistem
penjaminan mutu pendidikan, maka Universitas Perjuangan telah berkomitmen untuk
menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan
Tinggi yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Komitmen tersebut
ditunjukkan oleh Universitas Perjuangan dengan merumuskan dokumen SPMI yang terdiri
atas Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, Manual Prosedur SPMI, dan
Borang/Formulir SPMI. Dokumen SPMI tersebut dijadikan pedoman oleh seluruh pelaksana
pendidikan di Universitas Perjuangan dalam melaksanakan proses pembelajaran di
Universitas Perjuangan mulai dari penyusunan perencanaan, pelaksanaan proses
pembelajaran, evaluasi dan penilaian pelaksanaan pembelajaran, dan pengembangan
pembelajaran. Diharapkan dengan dijalankannya SPMI di Universitas Perjuangan maka dapat
menghasilkan lulusan yang bermutu serta dapat meningkatkan daya saing Universitas
Perjuangan baik dalam skala lokal, nasional, regional maupun internasional.
Tasikmalaya, April 2017
Tim Penyusun,
ii
DAFTAR ISI
BAB I. PENDAHULUAN ......................................................................................................... 1
1.1. Latar Belakang ............................................................................................................. 1
1.2. Ruang Lingkup Standar SPMI ..................................................................................... 1
1.3. Tujuan Penetapan Standar SPMI ................................................................................. 2
1.4. Jenis Standar SPMIUnper ........................................................................................ 2
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN UNPER ......................... Error! Bookmark not defined.
2.1. Visi ............................................................................. Error! Bookmark not defined.
2.2. Misi ............................................................................ Error! Bookmark not defined.
2.3. Tujuan ........................................................................ Error! Bookmark not defined.
BAB III. STANDAR PENDIDIKAN ........................................................................................ 4
3.1. Rasionale ..................................................................................................................... 4
3.2. Ruang Lingkup Standar Pendidikan............................................................................. 4
3.3. Pihak Yang Bertanggungjawab .................................................................................... 4
3.4. Jenis Standar Pendidikan.............................................................................................. 5
3.5. Strategi Pencapaian Standar Pendidikan .................................................................... 39
BAB IV.STANDAR PENELITIAN ........................................................................................ 40
4.1 Rasionale .................................................................................................................. 40
4.2 Ruang Lingkup Standar Penelitian ........................................................................... 40
4.3 Pihak Yang Bertanggungjawab ................................................................................ 40
4.4 Jenis Standar Penelitian ............................................................................................ 41
4.5 Strategi Pencapaian Standar Penelitian ..................................................................... 49
BAB V. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT ....................................... 50
5.1. Rasionale .................................................................................................................... 50
5.2. Ruang Lingkup Standar Pengabdian Kepada Masyarakat ......................................... 50
5.3. Pihak Yang Bertanggungjawab .................................................................................. 50
5.4. Jenis Standar Pengabdian Kepada Masyarakat .......................................................... 51
5.5. Strategi Pencapaian Standar Pengabdian Kepada Masyarakat .................................. 60
DAFTAR PUSTAKA ..............................................................................................................66
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dokumen Kebijakan SPMI Unper telah mewajibkan Unper untuk melaksanakan
sistem penjaminan mutu secara internal (SPMI) dalam pelaksanaan proses pendidikan dan
pembelajarannya. Pelaksanaan penjaminan mutu secara internal tersebut merupakan bukti
kepatuhan Unper terhada p peraturan perundang-undangan serta bukti kepedulian seluruh
pelaksana Unper terhadap kualitas mahasiswa sebagai stakeholder utama Unper. Tujuan
utama Unper melaksanakan SPM adalah untuk menjamin mutu input, proses, output, dan
outcome pendidikan dan pembelajaran yang dilaksanakan di Unper.
Namun demikian, dalam rangka mencapai tujuan utama SPMI Unper tersebut maka
diperlukan patokan-patokan atau standar mutu. Standar tersebut merupakan kriteria minimal
tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan sistem pendidikan di Unper yang
harus dipenuhi oleh penyelenggara pendidikan di Unper. Penentuan dan perumusan standar
tersebut harus didasarkan atas pertimbangan komponen-komponen sistem penyelenggaraan
pendidikan dan pembelajaran di Unper yang mencakup input, proses, output, dan outcome.
Sehubungan dengan telah dirumuskannya visi, misi, dan tujuan Unper, serta
diembannya tri dharma perguruan tinggi, maka standar SPMI Unper paling tidak harus
mencakup tiga bidang yaitu bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat. Oleh karena itu Standar SPMI Unper telah dirumuskan dan ditetapkan terdiri atas
Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Ketiga
Standar SPMI Unper tersebut diharapkan dapat berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dan pembelajaran dalam rangka mewujudkan
pendidikan nasional yang bermutu. Oleh karena itu seluruh Standar SPMI Unper terebut perlu
ditetapkan secara legal dan didokumentasikan dengan baik agar dapat dengan mudah
dijadikan acuan dan patokan dalam melaksanakan seluruh kegiatan pendidikan dan
pembelajaran.
1.2 Ruang Lingkup Standar SPMI
Ruang lingkup standar SPMI Unper disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan No. 49 tahun 2014 yang diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi,
dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
Peraturan menteri tersebut menyatakan bahwa setiap perguruan tinggi wajib memenuhi
2
standar nasional pendidikan tinggi. Sedangkan standar nasional pendidikan tinggi
berdasarkan Peraturan Menteri tersebutyakni pada Pasal 1 ayat (l) sampai (4) terdiri atas 3
(tiga) jenis standar yakni Standar Pendidikan, Strandar Penelitian, dan Standar Pengabdian
Kepada Masyarakat.Ketiga jenis standar tersebut merupakan Standar Nasional Pendidikan
Tinggi yang wajib dijalankan oleh setiap Perguruan Tinggi di Indonesia.
Mengacu kepada Permenristek-Dikti No. 44 tahun 2015 tersebut, maka Universitas
Perjuangan menetapkan standar pendidikan tinggi Unper yang terdiri atas Standar
Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat sebagai Standar
Nasional dan sekaligus menjadi Standar Universitas Perjuangan yang wajib dijalankan oleh
Universitas Perjuangan. Oleh karena itu, ruang lingkup Standar SPMI Universitas Perjuangan
meliputi 1) Bidang Pendidikan dan Pembelajaran, 2) Bidang Penelitian, dan 3) Bidang
Pengabdian kepada Masyarakat.
1.3 Tujuan Penetapan Standar SPMI
Tujuan dari penetapan standar SPMI Unper adalah sebagai berikut:
a. Menjamin tercapainya tujuan pendidikan Unper baik dalam mencerdaskan kehidupan
bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, maupun menerapkan ilmu
pengetahuan dan teknologi untuk pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
b. Menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat yang diselenggarakan oleh Unper mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang
ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
c. Mendorong agar Unper dapat mencapai dan melampaui mutu pembelajaran, penelitian,
dan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan
Tinggi secara berkelanjutan.
1.4 Jenis Standar SPMIUnper
Pasal 54 Undang Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi,
menyatakan bahwa standar pendidikan tinggi adalah terdiri atas (l) standar nasional
pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh menteri dan (2) standar pendidikan tinggi yang
ditetapkan oleh perguruan tinggi. Namun demikian, perkembangan terkini tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi seperti yang diatur oleh Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015, Pasal 1 ayat (l) sampai ayat (4) telah memperluas jenis
Standar Nasional Pendidikan Tinggi dari satu jenis standar menjadi 3 (tiga) jenis standar
yakni Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
menjadi Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang wajib dijalankan oleh setiap Perguruan
3
Tinggi di Indonesia. Oleh karena itu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut
maka Unper akan melaksanakan dan mengembangkan 3 (tiga) jenis Standal Nasional
Pendidikan tersebut menjadi Standar SPMI Unper dengan rincian sebagai berikut:
1) Standar Pendidikan, terdiri atas:
1. Standar kompetensi lulusan;
2. Standar isi pembelajaran;
3. Standar proses pembelajaran;
4. Standar penilaian pembelajaran;
5. Standar Dosen dan tenaga kependidikan;
6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
7. Standar pengelolaan pembelajaran; dan
8. Standar pembiayaan pembelajaran.
2) Standar Penelitian, yang terdiri atas:
9. Standar hasil penelitian;
10. Standar isi penelitian;
11. Standar proses penelitian;
12. Standar penilaian penelitian;
13. Standar peneliti;
14. Standar sarana dan prasarana penelitian;
15. Standar pengelolaan penelitian; dan
16. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
3) Standar Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas:
17. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
18. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
19. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
20. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
21. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
22. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
23. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
24. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
4
BAB II
STANDAR PENDIDIKAN
2.1 Rasional
Unper menyadari sepenuhnya bahwa pelaksanan pendidikan merupakan salah satu
tugas dan fungsi utama dari Perguruan Tinggi. Pendidikan tersebut merupakan core bussiness
dari sebuah perguruan tinggi. Oleh karena itu pendidikan harus mendapat perhatian serius.
Perhatian serius terhadap bidang pendidikanharus ditunjukkan dengan jaminan mutu yang
jelas. Pelaksanaan penjaminan mutu merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban
perguruan tinggi kepada seluruh stakeholders. Pertanggungjawaban penyelenggaraan
pembelajaran yang baik hanya dapat dilakukan dengan menjamin proses pembelajaran secara
berkualitas.
Proses pembelajaran perguruan tinggi akan berkualitas hanya jika institusi
pelaksananya menjalankan sistem penjaminan mutu. Penjaminan mutu pendidikan tinggi
adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pembelajaran di perguruan
tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga stakeholders memperoleh kepuasan.
Standar-standar tersebut merupakan patokan dan acuan serta target capaian dalam
menjalankan pendidikan. Oleh karena itu guna menjamin mutu hasil pendidikan di Unper
perlu disusun dan ditetapkan standar pendidikan.
2.2 Ruang Lingkup Standar Pendidikan
Ruang lingkup standar pendidikan Unper meliputi bidang akademik dan non akademik.
Bidang akademik meliputi seluruh aspek pembelajaran yang terdiri atas delapan standar yaitu
1) Standar kompetensi lulusan; 2) Standar isi pembelajaran; 3) Standar proses pembelajaran;
4) Standar penilaian pembelajaran; 5) Standar Dosen dan tenaga kependidikan; 6) Standar
sarana dan prasarana pembelajaran; 7) Standar pengelolaan pembelajaran; dan 8) Standar
pembiayaan pembelajaran. Sedangkan aspek non akademik meliputi seluruh kegiatan yang
menunjang pelaksanaan proses pembelajaran seperti tata pamong, kepemimpinan, mahasiswa
dan lulusan,dan sistem informasi.
2.3 Pihak Yang Bertanggungjawab
Pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam perencanaan, penetapan, pelaksanaan,
penilaian, pengendalian, dan pengembangan standar pendidikan adalah sebagai berikut:
1. Rektor
2. Wakil Rektor
5
3. Dekan
4. LP2M
5. LP3M
6. GKM
7. GPM
8. Kaprodi
2.4 Jenis Standar Pendidikan
2.4.1 Standar Kompetensi Lulusan
2.4.1.1 Pernyataan Standar Kompetensi Lulusan
1. Setiap Program Studi harus merumuskan kompetensi lulusan berdasarkan Spesifikasi
Program Studi sebelum penyusunan kurikulum dan proses pembelajaran program studi
dimulai.
2. Program Studi harus merumuskan Kompetensi Lulusan yang berisi kriteria minimal
tentang kualifikasi kemampuan lulusan program studi yang dinyatakan dalam Capaian
Pembelajaran Lulusan.
3. Program Studi dalam merumuskan Kompetensi Lulusan harus mencakup aspek sikap
dan tata nilai, penguasaan pengetahuan/keilmuan, keterampilan, dan pengalaman
kerja Mahasiswa.
a. Ranah sikap dan tata nilai harus merupakan penghayatan mahasiswa tentang
nilai, norma, dan aspek kehidupan yang terbentuk dari proses pendidikan,
lingkungan kampus, lingkungan kehidupan keluarga, masyarakat, atau
pengalaman kerja mahasiswa. Deskripsi capaian pembelajaran dari aspek sikap
dan tata nilai, minimal lulusan harus:
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap
religius;
menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas
berdasarkan agama, moral dan etika;
berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki
nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila;
bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap
masyarakat dan lingkungan;
6
menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan
kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang
keahliannya secara mandiri;
menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
memiliki nilai-nilai kejuangan sebagai jati diri lulusan Unper.
b. Ranah pengetahuan harus merupakan penguasaan teori oleh mahasiswa dalam
bidang ilmu dan keahlian tertentu, atau penguasaan konsep, fakta, informasi, dan
metode dalam bidang pekerjaan tertentu. Capaian pembelajaran lulusan dalam
ranah pengetahuan harus sesuai dengan hasil rumusan yang disusun oleh forum
program studi sejenis atau nama lain yang setara; atau pengelola program studi
dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis.
c. Ranah keterampilan harus merupakan kemampuan psikomotorik dan
kemampuan menggunakan metode, bahan, dan instrumen, yang diperoleh melalui
pendidikan, pelatihan, atau pengalaman kerja mahasiswa. Deskripsi capaian
pembelajaran dari aspek keterampilan, minimal lulusan harus mampu :
Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam
konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan
teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang
sesuai dengan bidang keahliannya;
Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu
pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai
humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan
etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik
seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi
atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan
tinggi;
Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi
atau laporan tugas akhir;
7
Mampu mempublikasikan hasil tugas akhir atau karya desain/seni hasil
karyanya, yang memenuhi syarat tata tulis ilmiah hingga dapat diakses
oleh masyarakat akademik;
Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian
masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan
data;
Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan
pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil atas pencapaian hasil
kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap
penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di
bawah tanggungjawabnya;
Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang
berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran
secara mandiri; dan
Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan
menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah
plagiasi.
d. Pengalaman kerja mahasiswa harus merupakan pengalaman dalam kegiatan di
bidang tertentu dan pada jangka waktu tertentu, seperti berbentuk pelatihan kerja,
magang, simulasi pekerjaan, kerja praktek, atau praktek kerja lapangan.
4. Program studi dalam merumuskan kompetensi yang dinyatakan dalam capaian
pembelajaran lulusan harus:
a. searah dengan pencapaian visi, misi, dan tujuan program studi, fakultas, dan/atau
universitas.
b. mengacu pada deskripsi capaian pemebelajaran lulusan KKNI dan
c. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
5. Program studi harus menggunakan rumusan kompentensi yang dinyatakan dalam capaian
pembelajaran lulusan sebagai dasar dalam pengembangan standar isi pembelajaran,
standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar Dosen dan tenaga
kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan
pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran, standar penelitian, dan standar
pengabdian kepada masyarakat.
8
2.4.1.2 Indikator Standar Kompetensi Lulusan
1. Tersedianya Kurikulum Berbasis Kopetensi dan Sesuai dengan KKNI
2. Tersedianya rumusan Kopetensi Lulusan yang sesuai dengan visi, misi Prodi, fakultas,
dan universitas
3. Mahasiswa dan lulusan memiliki:
a. Integritas (moral dan etika)
b. Kemampuan profesionalisme
c. Kemampuan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
d. Kemampuan bekerjasama yang baik di dalam tim kerja
e. Kemampuan pengembangan diri.
2. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan minimal 2,75.
3. Rata-rata masa studi lulusan maksimal 9 semester.
4. Persentase mahasiswa yang lulus tepat waktu lebih dari 50%.
5. Rata-rata skor TOEFL institusional lulusan minimal 425.
6. Rata-rata masa tunggu kerja pertama lulusan kurang dari 6 bulan.
7. Kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang studi lebih dari 50%
2.4.2 Standar Isi Pembelajaran
2.4.2.1 Pernyataan Standar Isi Pembelajaran
1. Program studi harus menjabarkan capaian pembelajaran lulusan ke dalam kriteria
minimal tingkat kedalaman dan keluasan meteri pembelajaran dengan mengacu
pada diskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI level enam yang menyatakan
bahwa lulusan program sarjana paling sedikit harus menguasai konsep teoritis bidang
pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus
dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.
2. Program studi harus menjabarkan dan menuangkan tingkat kedalaman dan keluasan
materi pembelajaran ke dalam bahan kajian serta distrukturkan dalam bantuk mata
kuliah.
3. Program Studi harus menyusun dan memiliki kurikulum sebelum pembelajaran dimulai.
4. Program Studi dalam menyusun kurikulum harus sesuai dengan visi, misi, dan tujuan
program studi, fakultas, dan universitas yang dapat membekali lulusan dengan
kemampuan untuk mencapai kompetensi yang sesuai dengan level 6 (enam) pada KKNI.
5. Program Studi dalam menyusun kurikulum harus melibatkan berbagai stakeholders serta
asosiasi bidang ilmu.
9
6. Program Studi dalam menyusun kurikulum harus mengikuti sistem kredit semester yang
bersifat komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan ilmu, teknologi, dan
seni, serta dievaluasi dan direvisi sesuai dengan scienticif vision, market signal (user),
dan keinginan stakeholder secara berkala minimal lima tahun sekali.
7. Program Studi dalam menyusun kurikulum harus mempertimbangkan jabaran dari
rumusan kompetensi lulusan, capaian pembelajaran lulusan, tingkat kedalaman dan
keluasan materi pembelajaran, bahan kajian, bahan pembelajaran, dan mata kuliah,
8. Program studi dalam menyusun struktur kurikulum harus terdiri atas rumusan
kompetensi lulusan, capaian pembelajaran lulusan, tingkat kedalaman dan keluasan
materi pembelajaran, bahan kajian, bahan pembelajaran, mata kuliah, metode
pembelajaran, indikator capaian pembelajaran, serta cara evaluasi hasil pembelajaran dan
evaluasi proses pembelajaran.
9. Program Studi dalam menyusun kurikulum harus mempertimbangkan jumlah mata kuliah
wajib umum dan jumlah mata kuliah keahlian berdasarkan keilmuan program studi, guna
memfasilitasi proses pembelajaran peserta didik agar dapat memiliki capaian
pembelajaran secara utuh.
a. Mata Kuliah Wajib Umum adalah mata kuliah yang ditujukan untuk membentuk
sikap dan tata nilai yang wajib ditempuh semua peserta didik untuk mencapai
capaian pembelajaran lulusan. Mata kuliah umum terdiri dari atas:
1. Agama
2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegraan (PPKN)
3. Bahasa Indonesia
4. Seni Budaya dan Kearifan Lokal
b. Mata Kuliah Wajib Program Studi adalah mata kuliah yang ditujukan untuk
menghasilkan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan dan kemampuan
mengelola kewenangan serta tanggung jawabnya.
c. Mata Kuliah Pilihan adalah mata kuliah di dalam atau di luar programstudi yang
bersangkutan yang ditujukan untuk pengembangan kemampuan sesuai minat
mahasiswa. Mahasiswa harus mengambil Mata Kuliah Pilihan > dari 9 SKS.
10. Mahasiswa harus memiliki Dosen Pembimbing Akademik/Dosen Wali selama
melaksanakan proses pembelajaran pada program studi.
11. Mahasiswa yang akan melaksanakan tugas akhir harus dibimbing oleh 2 (dua) orang
Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
12. Program Studi harus mengembangkan suasana akademik yang kodusif.
10
2.4.2.2 Indikator Standar Isi Pembelajaran
1. Terjabarkannya kompetensi lulusan secara lengkap (kompetensi utama, kompetensi
pendukung, dan kompetensi lain) ke dalam :
a. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan
b. Rumusan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
c. Daftar bahan kajian
d. Struktur mata kuliah
2. Kurikulum mencantumkan matriks/peta kurikulum yang terdiri atas standar kompetensi
dan mata kuliah
3. Seluruh mata kuliah (teori dan praktikum) dilengkapi dengan Rencana Pembelajaran
Semester mata kuliah yang selalu dimutahirkan.
4. Program studi melakukan peninjauan kurikulum minimal 4 tahun sekali dengan
melibatkan/ mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan
eksternal, serta dimutahirkan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi di
bidangnya.
5. Program studi memiliki mekanisme pengangkatan Dosen pembimbing akademik dan
monitoring proses pembimbingan.
6. Jumlah total mahasiswa bimbingan/perwalian per Dosen pembimbing akademik
maksimal 20 orang
7. Rata-rata jumlah pertemuan mahasiswa per Dosen pembimbing akademik minimal 4 kali
per semester
8. Program studi memiliki mekanisme pengangkatan Dosen pembimbing tugas akhir dan
pengendalian penyelesaian tugas akhir.
9. Bidang keahlian Dosen pembimbing tugas akhir sesuai dengan topik tugas akhir
mahasiswa.
10. Jumlah mahasiswa bimbingan tugas akhir per Dosen pembimbing maksimal 10 orang
mahasiswa per tahun.
11. Rata-rata jumlah pertemuan/ pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir minimal 8
kali.
12. Rata-rata penyelesaian tugas akhir mahasiswa maksimal 6 bulan.
13. Program studi memiliki program peningkatan suasana akademik dalam rencana
operasional.
11
14. Program studi menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendorong ke arah peningkatan
suasana akademik (seperti seminar, simposium, lokakarya, atau bedah buku) minimal
sekali dalam setahun.
2.4.3 Standar Proses Pembelajaran
2.4.3.1 Pernyataan Standar Proses Pembelajaran
a. Standar Karakteristik Proses Pembelajaran
1. Setiap program studi harus menjalankan proses pembelajaran pada setiap semester
dalam tahun akademik dengan ketentuan bahwa :
a. semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling
sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian
akhir semester,
b. satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester.
2. Program Studi harus menjalankan proses pembelajaran dengan karakteristik sebagai
berikut:
a. Interaktif adalah bahwa capaian pembelajaran lulusan harus diraih dengan
mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan Dosen .
b. Holistik adalah bahwa proses pembelajaran harus dapat mendorong
terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi
keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
c. Integratif adalah bahwa capaian pembelajaran lulusan harus diraih melalui
proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran
lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan
antardisiplin dan multidisiplin.
d. Saintifik adalah bahwa capaian pembelajaran lulusan harus diraih melalui
proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta
lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu
pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
e. Kontekstual adalah bahwa capaian pembelajaran lulusan harus diraih melalui
proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan
menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
f. Tematik adalah bahwa capaian pembelajaran lulusan harus diraih melalui
proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program
12
studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan
transdisiplin
g. Efektif adalah bahwa capaian pembelajaran lulusan harus diraih secara
berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar
dalam kurun waktu yang optimum.
h. Kolaboratif adalah bahwa capaian pembelajaran lulusan harus diraih melalui
proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu
pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan
keterampilan.
i. Berpusat pada mahasiswa adalah bahwa capaian pembelajaran lulusan harus
diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan
kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta
mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
b. Standar Perencanaan Proses Pembelajaran
1. Program Studi wajib menyusun dan memiliki perencanaan pembelajaran setiap mata
kuliah yang disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sebelum proses
pembelajaran pada program studi dimulai.
2. Dosen mata kuliah paling lambat tiga minggu sebelum pembelajaran semester dimulai
harus menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang berisi:
a. Nama Program Studi
b. Nama mata kuliah, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama Dosen
pengampu;
c. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
d. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk
memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
e. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
f. Metode pembelajaran;
g. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap
pembelajaran;
h. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang
harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
i. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
j. Daftar referensi yang digunakan.
13
3. Dosen mata kuliah harus meninjau dan menyesuaikan RPS dengan perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi minimal setahun sekali.
4. Program studi harus mengadakan Rapat Koordinasi Semesteran (RKS) dengan
mengundang seluruh Dosen Mata Kuliah Program Studi paling lambat satu minggu
sebelum perkuliahan dimulai.
5. Dosen mata kuliah harus mempresentasikan RPS pada Rapat Koordinasi Semesteran
(RKS).
c. Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran
1. Dosen mata kuliah harus melaksanakan proses pembelajaran sebanyak minimal 14
kali tatap muka dalam satu semester dalam bentuk interaksi antara Dosen , mahasiswa,
dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu, sesuai dengan RPS,dan bersifat
interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, serta
berpusat kepada mahasiswaselama satu semester atau 16 minggu efektif.
2. Mahasiswa harus melaksanakan proses pembelajaran sebanyak minimal 75 % dari
seluruh proses pembelajaran yang dilakukan oleh Dosen mata kuliah dalam satu
semester.
3. Fakultas/Program Studi harus menyediakan Buku Ajar mata kuliah
4. Fakultas/Program Studi harus menyediakan Modul/Penuntun Praktikum untuk setiap
mata kuliah praktikum.
5. Dosen harus menyediakan bahan ajar (hand out) untuk setiap mata kuliah yang
diajarkannya.
6. Mahasiswa yang mengikuti proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dalam
bentuk skripsi/tugas akhir, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setaraharus sesuai
dengan standar penelitian SPMI Universitas dan mendapat bimbingan dari 2 (dua)
orang Dosen pembimbing.
7. Mahasiswa yang mengikuti proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian
kepada masyarakat harus sesuai dengan standar pengabdian kepada masyarakat SPMI
Universitas dan mendapat bimbingan dari seorang Dosen pembimbing lapangan
(DPL).
8. Program studi dalam menjalankan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler
wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan
dengan beban belajar yang terukur.
14
9. Dosen mata kuliah yang menjalankan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler
wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik
mata kuliah seperti diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif,
pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis
masalah, atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran yang dapat secara efektif
memfasilitasi pencapaian kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah
dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan selama satu semester.
10. Dosen mata kuliah dalam menjalankan proses pembelajarannya dapat menggunakan
gabungan bentuk pembelajaran seperti kuliah, responsi dan tutorial, praktikum,
praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan, penelitian, perancangan,
pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Mahasiswa yang menjalankan proses pembelajaran dalam bentuk pembelajaran
penelitian, perancangan, pengembangan, atau pengabdian kepada masyarakat harus
dibimbing oleh Dosen Pembimbing dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan,
keterampilan, dan pengalaman otentik mahasiswa, guna mencerdaskan kehidupan
bangsa serta meningkatkan kesejahteran masyarakat dan daya saing bangsa.
d. Standar Beban Belajar Mahasiswa
1. Program studi harus merancang beban belajar mahasiswa yang dinyatakan dalam
besaran Satuan Kredit Semester (SKS) dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit
16 (enam belas) kali, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
b. 1 (satu) SKS pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi, dan tutorialadalah
setara dengan 170 menit kegiatan belajar per minggu per semester mencakup
kegiatan untuk tatap muka sebanyak 50 menit/minggu/semester, tugas
terstruktur sebanyak 60 menit/minggu/semester, dan belajar mandiri sebanyak
60 menit/minggu/semester.
c. 1 (satu) SKS pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain
yang sejenis adalah setara dengan kegiatan tatap muka sebanyak 100
menit/minggu/semseter dan kegiatan mandiri sebanyak 70 (tujuh puluh)
menit/minggu/semester.
d. 1 (satu) SKS pada bentuk pembelajaran praktikum, prktik studio, praktik
bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan atau proses
15
pembelajaran lain yang sejenis adalah setara dengan 170 (seratus tujuh puluh)
menit/minggu/semester.
2. Mahasiswa harus menyelesaikan beban belajar sebanyak minimal 144 SKS yang
terdiri atas Mata Kuliah Wajib Umum paling sedikit 12 (dua belas) SKS, Mata Kuliah
Wajib Program Studi dan Mata Kuliah Pilihan paling sedikit 126 (seratus dua puluh
enam) SKS, serta Mata Kuliah Tugas Akhir yang terdiri atas Kuliah Kerja Nyata,
Kerja Praktik/Praktik Pengenaan Lapangan, Seminar Proposal Penelitian Skripsi,
Seminar Hasil Penelitian Skripsi, Ujian Skripsi, dan Pendadaran paling sedikit 6
(enam) SKS dalam masa studi minimal 7 (tujuh) semester dan maksimal 14 (empat
belas) semester.
3. Program studi dapat menjalankan semester antara yang pelaksanaannya dilakukan
antara semester genap ke semester ganjil tahun akademik berikutnya.
4. Program studi yang menyelenggarakan pembelajaran pada Semester Antara harus
sesuai dengan beban belajar mahasiswa agar dapat memenuhi capaian pembelajaran
yang telah ditetapkan, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan selama delapan minggu
b. Beban belajar mahasiswa paling banyak sembilan SKS
c. Jumlah tatap muka paling sedikit 16 kali termasuk Ujian Tengah Semester
Antara dan Ujian Akhir Semester Antara.
2.4.3.2 Indikator Standar Proses Pembelajaran
1. Seluruh mata kuliah dilengkapi dengan RPS yang mencakup materi kuliah, metode
pembelajaran, penggunaan teknologi pembelajaran dan cara-cara evaluasinya.
2. Dosen mata kuliah melaksanakan peinjauan dan penyesuaian RPS mata kuliah dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkala.
3. Program studi menyelenggarakan rapat koordinasi semester pada setiap awal semester.
4. Dosen menyampaikan RPS pada rapat koordinasi semester
5. Dosen melaksanakan kontrak pembelajaran yang berisi RPS pada pertemuan pertama
proses pembelajaran.
6. Persentase jumlah mata kuliah yang dilengkapi dengan Buku Ajar minimal 75%
7. Persentase jumlah mata kuliah praktikum yang dilengkapi dengan Modul/Penuntun
Praktikum minimal 90%.
8. Seluruh mata kuliah memiliki buku referensi yang mutahir dan bahan ajar (handout).
9. Jumlah mahasiswa per kelas maksimal 40 orang
16
10. Persentase jumlah Dosen mata kuliah yang menerapkan sistem pembelajaran dengan
SCL (Student Centered Learning) minimal 50%.
11. Persentase jumlah mata kuliah yang diselenggarakan dengan sistem e-learning (blended
system) minimal 50%.
12. Program studi menerapkan mekanisme monitoring kehadiran mahasiswa, kehadiran
Dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan silabus setiap semester.
13. Program studi menerapkan mekanisme penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaiannya
dengan isi silabus sehingga menghasilkan soal ujian yang bermutu baik dan dapat
mengukur kompetensi yang dirumuskan.
14. Jumlah beban belajar seorang mahasiswa paling sedikit 144 sks.
15. Seluruh Dosen melaksanakan kegiatan perkuliahan dan/atau praktikum minimal 14 kali
pertemuan dengan jumlah waktu sesuai dengan beban kredit mata kuliah.
16. Seluruh Mahasiswa melaksanakan kegiatan perkuliahan dan/atau praktikum minimal
80% dari seluruh kegiatan perkuliahan dan/atau praktikum yang dilaksanakan oleh Dosen
17. Mahasiswa melaksanakan praktikum dengan menggunakan fasilitas laboratorium yang
dimiliki oleh program studi atau yang dapat diakses oleh program studi.
2.4.4 Standar Penilaian Pembelajaran
2.4.4.1 Pernyataan Standar Penilaian Pembelajaran
1. Program studi harus melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa pada
saat dan/atau akhir proses pembelajaran.
2. Program studi dapat menugaskan penilaan proses dan hasil belajar mahasiswa kepada:
a. Dosen pengampu
b. Tim Dosen pengampu;
c. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan
mahasiswa; dan/atau
d. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan
stakeholders yang relevan.
3. Dosen /Tim Dosen Pengampu mata kuliah dalam melakukan penilaian proses dan hasil
belajar mahasiswa harus memperhatikan prinsip penilaian, teknik dan instrumen
penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan
penilaian, dan kelulusan mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Prinsip penilaian harus mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel,
dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
17
- Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar
mampu:
a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
b. meraih capaian pembelajaran lulusan.
- Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar
yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan
mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang
disepakati antara Dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh
subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan
prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami
oleh mahasiswa.
- Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya
dapat diakses oleh semua stakeholders.
b. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes
lisan, dan angket.
Teknik penilaian observasi dapat digunakan untuk melakukan penilaian
sikap.
Teknik penilaian partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket
atau kombinasi dari berbagai teknik penilaian tersebut dapat digunakan
untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan
keterampilan khusus.
c. Instrumen penilaian terdiri atas instrumen penilaian proses dan instrumen
penilaian hasil pembelajaran
Instrumen untuk penilaian proses dapat menggunakan rubrik
Instrumen penilaian hasil dapat menggunakan portofolio atau karya desain.
d. Hasil akhir penilaianyang dilakukan oleh Dosen /Tim Dosen Pengampu mata
kuliah harus merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian
yang digunakan.
e. Mekanisme Penilaian yang dilakukan oleh Dosen/Tim Dosen Pengampu mata
kuliah harus terdiri atas:
18
menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria,
indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan
rencana pembelajaran;
melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen,
kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil
penilaian kepada mahasiswa; dan
mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara
akuntabel dan transparan.
f. Prosedur penilaian yang dilakukan oleh Dosen /Tim Dosen Pengampu mata
kuliah harus mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal,
observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
g. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian
bertahap dan/atau penilaian ulang.
h. Pelaksanaan penilaian harus dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.
i. Pelaporan penilaian harus berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam
menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.
4. Universitas dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0
(nol) sampai 4 (empat).
5. Program studi harus mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa setelah satu tahap
pembelajaran selesai sesuai dengan rencana pembelajaran.
6. Program studi harus merumuskan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap
semester ke dalam indeks prestasi semester (IPS).
7. Program studi harus merumuskan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada
akhir program studi ke dalam indeks prestasi kumulatif (IPK).
8. Program Studi harus mentapkan prestasi Mahasiswa dalam Indeks Prestasi Semester
(IPS) yang dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan
19
perkalian antara bobot nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dengan SKS mata
kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil dalam satu
semester.
9. Program Studi harus menetapkan prestasi mahasiswa dalam Indeks Prestasi Kumulatif
(IPK) yang dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan
perkalian antara bobot nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dengan SKS mata
kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil yang telah
ditempuh.
10. Program studi harus menyatakan kelulusan bagi mahasiswa apabila mahasiswa telah
menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran
lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih
besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol), tidak memiliki nilai E, dan apabila
memiliki nilai D maka maksimal nilai D adalah 3 (tiga) mata kuliah.
11. Program studi harus menentukan predikat kelulusan mahasiswa dengan kriteria sebagai
berikut:
a. Memuaskan, apabila Mahasiswa mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76
(dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
b. Sangat Memuaskan, apabila Mahasiswa mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK)
3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
c. Pujian, apabila Mahasiswa mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari
3,50 (tiga koma nol).
12. Universitas harus memberikan ijazah, gelar, dan surat keterangan pendamping ijazah
kepada Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus.
2.4.4.2 Indikator Pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran
1. Program studi menyelenggarakan proses penilaian mengikuti prinsip edukatif, otentik,
objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
2. Program Studi/Dosen Mata Kuliah melaksanakan penilaian pembelajaran dengan
menggunakan salah satu atau lebih teknik penilaian seperti observasi, partisipasi, unjuk
kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
3. Dosen memberikan umpan balik dan kesempatan kepada mahasiswa untuk
mempertanyakan hasil penilaian.
4. Dosen dan Program Studi mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar
mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
20
5. Dosen melakukan prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian
tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai
akhir.
6. Dosen menyerahkan/mengupload hasil penilaian pembelajaranpaling lambat 2 (dua)
minggu setelah pelaksanaan penilaian
7. Program studi memasukkan hasil penilaian seluruh mata kuliah semester berjalan pada
Kartu Hasil Studi (KHS) seluruh mahasiswa paling lambat 3 (tiga) minggu setelah
pelaksanaan ujian.
2.4.5 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
2.4.5.1 Pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
a. Standar Dosen
1. Program Studi harus memiliki Dosen Program Studi yang terdiri atas Dosen tetap
paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh Dosen Program Studi
dengan ketentuan paling sedikit 6 (enam) orang dan Dosen tidak tetap paling banyak
40% dari seluruh Dosen Program Studi sebelum pembukaan program studi dimulai.
2. Dosen program studi harus:
a) Memiliki kualifikasi minimal S2 yang setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI
yang dibuktikan dengan memiliki ijazah, memiliki IPK minimal 3,0 (skala 4)
yang dibuktikan dengan memiliki traskrip nilai, dan memliki bidang ilmu yang
relevan dengan program studi, serta linier antara ijazah S1 dengan ijazah S2,
b) Memiliki kompetensi pendidik yang ditunjukkan dengan sertifikat pendidik
dan/atau sertifikat profesi,
c) Sehat jasmanai dan rohani yang ditunjukkan dengan surat keterangan sehat
jasmani dari dokter serta surat keterangan sehar rohani dari psikiater,
d) Memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka
pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang baik.
3. Semua Dosen tetap dan Dosen tidak tetap harus melaksanakan pembelajaran
matakuliah serta melakukan pembimbingan penelitian dan pembimbingan pengabdian
kepada masyarakat sesuai dengan bidang kepakarannya.
4. Dosen tetap wajib melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat
minimum masing-masing 1 kali dalam setahun serta wajib mempublikasikan hasil
penelitiannya dalam seminar Nasional/Internasional atau jurnal nasional/nasional
terakreditasi atau jurnal internasional.
21
5. Ketua Program Studi/Dekan/Rektor harus mendorong dan memotivasi Dosen untuk
mencapai gelar pendidikan tertinggi (doktor) sesuai bidang keahliannya.
6. Ketua Program Studi/Dekan/Rektor harus mendorong dan memotivasi Dosen untuk
mencapai jabatan akademik tertinggi (guru besar) sesuai bidang keahliannya.
7. Ketua Program Studi/Dekan/Rektor harus berusaha mencapai jumlah Dosen di
program studi memiliki rasio Dosen mahasiswa 1 : 30 untuk bidang ilmu sosial dan 1
: 20 untuk bidang ilmu eksata.
8. Ketua Program Studi/Dekan/Rektor harus berusaha memberdayakan Dosen secara
efektif.
9. Universitas harus melakukan penilaian beban kerja Dosen paling sedikit sekali dalam
setahun yang didasarkan pada:
a. Kegiatan pokok Dosen , yang mencakup:
1. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
2. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
3. pembimbingan dan pelatihan;
4. penelitian; dan
5. pengabdian kepada masyarakat;
b. Kegiatan pelaksanaan tugas tambahan; dan
c. Kegiatan penunjang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
10. Dosen harus melaksanakan kinerja minimal sebagai Dosen yang setara dengan 12
kredit/minggu (1 kredit = 3 jam/minggu) dan maksimum 16 kredit/minggu dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. tingkat kehadiran >90%
b. Beban kerja Dosen pada kegiatan pokok disesuaikan dengan besarnya beban
tugas tambahan, bagi Dosen yang mendapatkan tugas tambahan.
c. Beban kerja Dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstuktur dalam
rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, atau karya desain/seni/bentuk lain yang
setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
d. Beban kerja Dosen sebagai pembimbing kedua dalam penelitian terstuktur dalam
rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, atau karya desain/seni/bentuk lain yang
setara, paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
11. Dosen dalam menjalankan tugas keprofesiannya berhak:
a. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar
dan sarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat,
22
b. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan,
c. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan
peserta didik,
d. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/keilmuwan,
e. mendapatkan gaji, honorarium, tunjangan kerja, tunjangan fungsional, tunjangan
profesi, dan tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan Yayasan dan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku,
f. mendapatkan insentif atau penghargaan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku
apabila melaksanakan kinerja melebihi 16 kredit/semester.
12. Dalam menjalankan tugas keprofesionalan, Dosen mempunyai kewajiban:
a) melaksanakan kinerja setara dengan 12-16 kredit/semester.
b) melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,
c) merencanakan, melaksanakan pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil
pembelajaran,
d) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi dan kompetensi akademik,
e) bertindak obyektif dan tidak diskriminatif dalam pembelajaran,
f) menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, nilai-nilai
agama, dan etika
13. Universitas harus memiliki sistem sanksi dan penghargaan dalam kaitannya dengan
pelaksanaan tridarma perguruan tinggi Dosen .
14. Dosen harus mampu merancang dan melaksanakan program pembelajaran yang
rasional, sesuai dengan tuntutan kebutuhan lokal, nasional, regional, dan internasional.
15. Dosen harus mampu menggunakan berbagai metode pengajaran dan pembelajaran
dan memilih yang paling cocok untuk mencapai keluaran (outcome) pembelajaran
yang dikehendaki.
16. Dosen harus mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai macam media
untuk pembelajaran.
17. Dosen harus mampu memonitor dan mengevaluasi program pembelajaran yang
dilakukan.
18. Universitas harus memberikan insentif/penghargaan kepada Dosen (Dosen ) yang
bekerja melebihi beban kerja standar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
23
b. Standar Tenaga Kependidikan
1. Universitas harus memiliki Tenaga Kependidikan yang terdiri atas Tenaga
Administrasi, Laboran, Teknisi, Pustakawan, dan Programer.
2. Tenaga Administrasi harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau
sederajat yang dinyatakan dengan ijazah serta sesuai dengan kualifikasi tugas pokok
dan fungsi keadministrasiannya.
3. Tenaga Kependidikan bidang khusus seperti Laboran, Teknisi, Pustakawan, dan
Programer harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah program diploma tiga
(D3) yang dinyatakan dengan ijazah, IPK minimal 2.75 (skala 4), memiliki
kompetensi yang sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya sebagai
Tenaga Akademik Bidang Khusus, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik,
serta memiliki keterampilan dalam bidang kualifikasi tugas pokok dan fungsinya
sebagai Tenaga Akademik Bidang Khusus yang baik.
4. Tenaga Kependidikan harus memenuhi Beban Kerja Tenaga Kependidikan sebanyak
39 jam kerja/minggu (8 jam/hari termasuk 1 jam hak istirahat).
5. Universitas harus memberikan insentif/penghargaan kepada Tenaga Kependidikan
yang bekerja melebihi beban kerja standar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2.4.5.2 Indikator Pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
a. Indikator Pencapaian Standar Dosen
1. Yayasan/Universitas memiliki peraturan/pedoman proses seleksi, perekrutan,
penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian Dosen.
2. Yayasan/Universitas mengembangkan dan melaksanakan proses seleksi, perekrutan,
penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian Dosen sesuai dengan
peraturan/pedoman yang berlaku.
3. Yayasan/Universitas harus mengangkat Dosen Tetap yang ditugaskan secara penuh
waktu untuk menjalankan proses pembelajaran program studi paling sedikit 6 (enam)
orang per program studi.
4. Rasio dosen tetap terhadap mahasiswa yang bidang kealliannya sesuai dengan
bidang program studi adalah 1 : 40 (untuk bidang sosial), dan l : 20 (untuk bidang
eksakta).
5. Jumlah Dosen tetap pada setiap Program Studi minimal 90% dari jumlah seluruh
Dosen.
24
6. Seluruh Dosen Program Studi memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan
magister.
7. Persentase Dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau NIDK
minimal 90 % dari seluruh Dosen program studi.
8. Persentase Dosen Tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai
dengan kompetensi program studi sesuai standar BAN-PT.
9. Perbandingan jumlah Dosen Tetap yang memiliki jabatan Asisten Ahli, Lektor,
Lektor Kepala, dan Guru Besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi
program studi minimal 2:4:4:1.
10. Persentase Dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional lebih dari 75%
11. Persentase Dosen tetap yang menjadi anggota himpunan/persatuan masyarakat
bidang ilmu (akademik dan profesi) tingkat nasional/internasional sesuai standar
BANPT.
12. Setiap Dosen Tetap program studi mengikuti kegiatan seminar lmiah / lokakarya /
penataran / workshop/pagelaran/pameran/peragaan (nasional / internasional) baik
sebagai pembicara ataupun peserta minimal sekali dalam setahun.
13. Rata-rata tingkat kehadiran Dosen tetap dalam mengajar 14-16 kali
14. Program studi mendatangkan Dosen Tamu / Dosen Pakar dari luar Unper minimal
satu orang per semester.
15. Program Studi memiliki program pengembangan Dosen untuk meningkatkan
kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan bidang di program studi.
16. LP3M melakukan evaluasi Beban Kerja Dosen (BKD) secara periodik dan teratur
17. Rata-rata beban kerja Dosen per semester (Fulltime Teaching Equiva-lent): 12-16
SKS.
b. Indikator Pencapaian Standar Tenaga Kependidikan
1. Program Studi memiliki Tenaga Kependidikan yang sesuai dengan
kompeten/kualifikasi bidang administrasi minimal 1 (satu) orang per program studi.
2. Tenaga Kependidikan bidang administrasi memiliki kualifikasi akademik paling
rendah SMA atau sederajat.
3. Program Studi memiliki jumlah Tenaga Kependidikan bidang keahlian khusus
(laboran, Pustakawan, Teknisi) dengan kualifikasi yang sesuai minimal 1 orang.
25
4. Tenaga Kependidikan bidang keahlian khusus (Laboran, Pustakawan, Teknisi)
memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga)
dengan kualifikasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
5. Seluruh Tenaga Kependidikan bidang keahlian khusus memiliki sertifikat
kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
6. Universitas/Fakultas/Program Studi memiliki dan melaksanakan perencanaan
program pelatihan bagi Tenaga Kependidikan untuk meningkatkan kompetensi
tenaga kependidikan (melalui pemberian kesempatan belajar/pelatihan, pemberian
fasilitas, dan jenjang karir) dalam bidangnya minimal satu kali dalam setahun.
2.4.6 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
2.4.6.1 Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
a. Standar Sarana Pembelajaran
1. Yayasan Badan Penyelenggara dan atau universitas wajib menyediakan prasarana
pembelajaran dengan kualitas, kuantitas, dan spesifikasi yangsesuai dengan karakteristik
program studi, laboratorium, serta standar minimum akreditasi guna memenuhi
efektivitas proses pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah,
capaian pembelajaran program studi, dan kompetensi lulusan, serta dalam rangka
memenuhi kebutuhan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang paling sedikit
meliputi:
a) perabot;
b) peralatan pendidikan;
c) media pendidikan;
d) buku, buku elektronik, dan repositori;
e) sarana teknologi informasi dan komunikasi;
f) instrumentasi eksperimen;
g) sarana olahraga;
h) sarana berkesenian;
i) sarana fasilitas umum;
j) bahan habis pakai; dan
k) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
2. Universitas, fakultas/lembaga, program studi, laboratorium, dan unit lainnya harus
menyusun perencanaan penyediaan sarana pendidikan paling lambat dua bulan sebelum
tahun akademik baru dimulai.
26
3. Universitas, fakultas, lembaga, program studi, dan unit lain harus meakukan inventarisasi
seluruh sarana yang tidak habis pakai dalam Buku Inventarisasi Sarana serta melaporkan
hasilnya kepada atasan unit kerja yang ada di atasnya.
4. Universitas, fakultas, lembaga, program studi, dan unit lain harus memasukkan data
sarana baru ke dalam buku daftar inventaris universitas, agar kondisi sarana pendidikan
padasetiap program studi dapat diketahui dengan cepat dan benar.
5. Yayasan Badan Penyelenggara/Universitas harus menyediakan perpustakaan universitas
yang dapat menampung sejumlah mahasiswa universitas yang sesuai dengan standar
BAN PT.
6. Yayasan Badan Penyelenggara/Universitas/Fakultas/Lembaga harus meningkatkan
kapasitas jaringan internet untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan ketercapaian
kompetensi lulusan.
7. Yayasan/Universitas harus menyediakan sarana pembelajaran yang dapat diakses oleh
mahasiswa berkebutuhan khusus.
b. StandarPrasarana pembelajaran
1. Yayasan Badan Penyelenggara dan atau Universitas harus menyediakan prasarana
pendidikan dengan kualitas, kuantitas, dan spesifikasi yangsesuai dengan karakteristik
program studi, laboratorium, serta standar minimum akreditasi guna memenuhi
efektivitas proses pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah,
capaian pembelajaran program studi, dan kompetensi lulusan.
2. Universitas/Fakultas/Lembaga, Program Studi harus menyusun rencana pemenuhan dan
peningkatan prasarana untuk memperbaiki pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
yang meliputi:
a) Lahan;
b) Ruang kelas;
c) Ruang Pimpinan Universitas;
d) Ruang Pimpinan Fakultas;
e) Ruang Pimpinan Lembaga;
f) Ruang Pimpinan Program Studi;
g) Ruang Dosen ;
h) Ruang Unit Kegiatan Mahasiswa;
i) Ruang Tata Usaha Universitas;
j) Ruang Tata Usaha Fakultas;
27
k) Ruang Tata Usaha Lembaga;
l) Ruang Tata Usaha Program Studi; dan
m) Perpustakaan;
n) Laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
o) Tempat berolahraga;
p) Ruang untuk berkesenian; \
q) Fasilitas Kesehatan;
r) Ruang Kantin; dan
s) Fasilitas umum.
3. Yayasan Badan Penyelenggara dan atau Universitas harus menyediakan fasilitas umum
yang memadai, seperti :
a) jalan;
b) air;
c) listrik;
d) jaringan komunikasi suara; dan
e) data.
4. Yayasan Badan Penyelenggara dan/atau universitas harus mengalokasikan penggunaan
prasarana lahan bangunan, lahan praktik, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan
pertamanan yang nyaman dengan luas lahan sebanding dengan kebutuhan luasan untuk
prasarana terkait dengan memperhatikan building coverage ratio sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan agar Unper memiliki lingkungan yang secara ekologis
nyaman dan sehat.
5. Yayasan Badan Penyelenggara harus melakukan perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan serta pengawasan pembangunan secara profesional yang terhindar dari
kolusi, korupsi, dan nepotisme.
6. Yayasan Badan Penyelenggara harus menyediakan bangunan dengan standarkualitas
minimal kelas A dan sesuai dengan peraturan menteri yang menangani urusan
pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
7. Yayasan Badan Penyelenggara harus mengusahakan dan menyediakan bangunanyang
memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan, serta
dilengkapi instalasi listrik, instalasi limbah domestik, maupun limbah khusus yang
memadai,
8. Yayasan Badan Penyelenggara harus menyediakan prasarana pembelajaran yang dapat
diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
28
9. Yayasan Badan Penyelenggara harus menyediakan ruang kuliah bagi setiap program
studi dengan ketentuan:
a) setiap program studi harus mempunyai ruang kuliah paling sedikit 6 (enam) buah
ruang kelas.
kapasitas ruang kuliah paling banyak adalah 40 (empat puluh) orang dengan
rasio luas ruang kuliah paling sedikit 1,5 (satu setengah) m2/mahasiswa
dengan ketentan luas ruang kuliah tidak kurang dari 20 (dua puluh) m2;
kapasitas ruang kuliah untuk kuliah mimbar/umum paling sedikit adalah 80
(delapan puluh) orang dengan rasio luas ruang 1 (satu) m2/mahasiswa;
b) Setiap Ruang Kuliah di Unper harus dilengkapi dengan peralatan penunjang
pembelajaran berupa kursi kuliah sesuai jumlah mahasiswa pengguna ruang,
meja kursi Dosen, dan media pembelajaran yang berupa komputer dan LCD.
c) Ruang kelas program studi di Unper harus nyaman digunakan untuk
meningkatkan proses pembelajarn dan harus dilengkapi dengan AC.
10. Yayasan Badan Penyelenggara harus menyediakan ruang kerja Pimpinan Universitas dan
Pimpinan Fakultas dengan luas paling sedikit 12 (dua belas) m2 per orang, dilengkapi
dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, peralatan kantor, peralatan komunikasi,
peralatan penunjang sistem informasi yang memadai.
11. Yayasan Badan Penyelenggara harus menyediakan ruang kerja Dosen tetap pada setiap
program studi dengan luas paling sedikit 4 (empat) m2 per Dosen, dilengkapi dengan
perabot kerja, perabot penyimpanan berkas arsip, dan akses informasi dan komunikasi
yang memadai.
12. Yayasan Badan Penyelenggara harus menyediakan ruang kerja staf administrasi, laboran,
teknisi, dan pustakawan dengan luas paling sedikit 4 (empat) m2 per orang yang
dilengkapi dengan peralatan komunikasi, perabot kerja, dan perabot penyimpanan
peralatan kantor.
13. Yayasan Badan Penyelenggara harus menyediakan Perpustakaan Program Studi yang
dapat diakses oleh seluruh Mahasiswa Program Studi dengan ketentuan sebagai berikut:
a) untuk program studi dengan jumlah mahasiswa sampai dengan 400 (empat ratus)
orang, luas ruang perpustakaan paling sedikit 0,5 (setengah) m2 per mahasiswa,
dan untuk jumlah mahasiswa lebih besar dari 400 (empat ratus) orang luas ruang
perpustakaan >200 (dua ratus) m2;
29
b) dilengkapi dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, peralatan multimedia, dan
perlengkapan pendukung pengelolaan perpustakaan.
14. Yayasan Badan Penyelenggara harus menyediakan ruang akademik khusus berupa
laboratorium, studio, bengkel kerja, lahan praktik, atau tempat praktik lainnya dengan
luas yang memenuhi syarat gerak dan spesifikasi aktivitas praktikum, bengkel dan
studio, dan didasarkan pada efektivitas keberlangsungan proses pembelajaran untuk
ketercapaian capaian pembelajaran praktik.
15. Universitas dan atau Fakultas harus mengusahakan akredtasi prasarana pendidikan
laboratorium yang diselenggarakan melalui Badan Akreditasi yangberwenang.
16. Yayasan Badan Penyelenggara harus menyediakan ruang-ruang penunjangyang meliputi
tempat beribadah, ruang kesehatan, ruang organisasi kemahasiswaan, jamban, gudang,
bengkel pemeliharaan, dan tempat parkir di setiap fakultas dengan jumlah dan luas
ruangyang sesuai dengan jumlah penggunanya.
17. Universitas harus melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan dan
pembelajaran secara berkaladan berkesinambungan sesuai dengan masa pakai.
2.4.6.2 Indikator Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
a. Indikator Pencapaian Standar Sarana Pembelajaran
1. Ruang kuliah dilengkapi dengan sarana belajar yang mencukupi (kursi, meja, papan
tulis, spidol, penghapus, LCD, dekstop/laptop, AC/ kipas angin, sound system, dan
internet/Wifi), serta dapat digunakan setiap hari (minimal 20 jam/minggu).
2. Coverage wifi di dalam gedung di sekitar kampus adalah 100%
3. Kapasitas internet dengan bandwith minimal 5 Kbps/mahasiswa.
4. Ruang Kerja Dosen dilengkapi dengan sarana yang dapat membantu dosen dalam
melaksanakan tridarma PT dan minimal terdiri atas meja kerja (1), kursi kerja dosen
(1), kursi tamu (2), rak buku (1), filing cabinet (1), komputer yang terhubung internet
(1), printer (shared), line telepon (PABX).
5. Ruang kerja Tenaga Kependidikan dilengkapi dengan sarana yang dapat membantu
pekerjaannya dan minimal terdiri dari: meja kerja (1), kursi kerja (1), area untuk tamu
(shared), almari arsip (shared), komputer yang terhubung internet (1), printer (shared),
line telepon (PABX).
6. Laboratorium/studio untuk praktikum/penelitian tugas akhir dilengkapi dengan sarana
praktikum (kursi, meja kerja, papan tulis, spidol, peralatan praktikum dan bahan habis)
yang mencukupi, bermutu baik dan dapat dugunakan setiap hari.
30
7. Program studi memiliki sistem pengolahan data pembelajaran yang dilengkapi dengan
perangkat yang lengkap seperti:
a) Komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih
b) Komputer dihubungkan dengan jaringan lokal dan internet (kapasitas akses
internet: 1 kpbs per mahasiswa)
c) Sistem teknologi informasi yang selalu ditata dan di-upgrade minimal 1 tahun 1
kali
d) Pengelolaan data akademik di program studi didukung oleh sistem informasi
yang tertelusurdan dapat diakses melalui jaringan luas/WAN)
e) Sistem informasi yang mudah diakses oleh Dosen , mahasiswa dan pegawai
lainnya terhadap fasilitas komputer minimal 18 jam per hari
f) Adanya kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer serta didukung dana
yang memadai
g) Rasio jumlah komputer dengan jumlah mahasiswa di laboratorium komputer
minimal 1:10
h) Ketersediaan sarana e-learning yang didukung oleh piranti keras, piranti lunak
dan manual yang memadai dan dapat dioperasikan, serta dipelihara secara layak.
i) Fakultas memiliki situs web berbahasa Indonesia dan Inggris yang menyediakan
informasi akademik dan non-akademik bagi pemangku kepentingan, dan
datanya selalu dimutahirkan secara reguler (minimal 1 kali per minggu).
8. Memiliki koleksi perpustakaan yang memadai:
a) Jumlah koleksi textbook yang sesuai bidang ilmu dengan tahun terbitan tiga
tahun terakhir minimal 144judul per program studi.
b) Jumlah koleksi skripsi/tugas akhir dengan tahun terbitan tiga tahun terakhir
minimal 200 judul per program studi.
c) Jumlah jurnal ilmiah terakreditasi Dikti yang sesuai bidang ilmu dengan tahun
terbitan tiga tahun terakhir minimal ≥ 3 judul per program studi dengan nomor
lengkap.
d) Jumlah jurnal terakreditasi non-Dikti yang sesuai bidang ilmu dengan tahun
terbitan tiga tahun terakhir minimal ≥ 3 judul per program studi dengan nomor
lengkap.
e) Jumlah jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi yang sesuai bidang dengan
tahun terbitan tiga tahun terakhir minimal ≥ 3 judul per program studi dengan
nomor lengkap.
31
f) Jumlah jurnal imiah internasional yang sesuai bidang ilmu dengan tahun terbitan
tiga tahun terakhir minimal ≥ 2 judul per program studi dengan nomor lengkap.
g) Jumlah prosiding seminar yang sesuai bidang ilmu dengan tahun terbitan tiga
tahun terakhr minimal> 6 judul per program studi.
9. Mahasiswa memiliki akses yang mudah ke perpustakaan lain di luar universitas.
10. Memiliki fasilitas listrik yang mencukupi dan tersedia setiap saat serta dilengkapi
dengan instalasi yang baik, memenuhi persyaratan teknis, ramah lingkungan, dan
selalu dipelihara secara rutin.
11. Memiliki fasilitas air bersih yang memenuhi persyaratan air bersih dan tersedia
setiap saat di seluruh bangunan, serta dilengkapi dengan reservoir, perpipaan, dan
perlengkapannya yang memenuhi persyaratan teknis maupun keamanan.
12. Memiliki fasilitas gas yang mencukupi dan tersedia setiap saat, serta dilengkapi
dengan instalasi gas yang berkualitas baik, memenuhi persyaratan teknis dan
keamanan.
13. Memiliki instalasi/peralatan/perlengkapan pengelolaan sampah mulai dari
pewadahan (sekaligus pemilahan), pengumpulan, tempat pembuangan sementara,
tempat pembuangan akhir (bila diolah dengan kualitas baik) dengan emisi tidak
melampaui ambang batas serta memperhatikan jarak lokasi dengan gedung kuliah
dan bangunan lainnya.
14. Memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah Laboratorium dan Limbah Domestik
yang dapat mengelola limbah B3 dengan aman dan memenuhi persyaratan teknis
pengeolahan limbah B3.
15. Tersedianya sarana pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan
khusus.
b. Indikator Pencapaian Standar Prasarana Pembelajaran
1. Prasarana bangunan memenuhi persyaratan teknis dan keamanan dengan jumlah dan
luas yang mencukupi, seperti:
a) Luas ruang kerja pimpinan minimal 15 m2 per orang.
b) Luas ruang administrasi kantor minimal 2 m2 per orang
c) Luas ruang kerja Dosen minimal 4 m2 per orang
d) Luas ruang kerja tenaga kependidikan minimal 4 m2 per orang
e) Luas ruang kuliah minimal 1,5 m2 per mahasiswa
f) Luas ruang ujian sidang sarjana 16 m2 per mahasiswa
32
g) Ruang perpustakaan dengan luas minimal 0,5 m2 per mahasiswa
h) Ruang baca perpustakaan minimal 0,3 m2 per mahasiswa
i) Laboratorium/studio dengan luas minimal 2 m2 per mahasiswa
j) Ruang komputer minimal 2,5 m2 per work station
k) Jumlah komputer 1 work station per mahasiswa peserta praktikum
2. Memiliki toilet yang memenuhi persyaratan teknis, jumlahnya mencukupi, tersedia
air bersih setiap saat, berfungsi baik, dan dilakukan pembersihan secara rutin
minimal 2 kali sehari.
3. Memiliki Kantin dengan luas minimal 45 m2, memenuhi persyaratan teknis dan
keamanan, ventilasi baik, fasilitas penjualan dan ruang makan memenuhi persyaratan
sanitasi dengan didukung fasilitas air bersih untuk cuci tangan dan pencucian
peralatan yang mencukupi, pembuangan air yang tertutup, dan penjaja makanan yang
memenuhi persyaratan higiene.
4. Memiliki Ruang Himpunan Mahasiswa dengan luas minimal 25 m2 per ruangan
5. Memiliki Poliklinik yang memenuhi persyaratan untuk poliklinik.
6. Memiliki Auditorium dengan luas sesuai dengan jumlah mahasiswa yang akan
melaksanakan kegiatan mahasiswa baru dan wisuda.
7. Memiliki Asrama Mahasiswa dengan luas dan jumlah kamar yang sesuai dengan
daya tampung 2 orang per kamar), bermutu baik dan dirawat secara rutin.
8. Memiliki Gedung Olahraga yang memenuhi kriteria gedung (indoor) untuk
pemakaian jenis cabang olah raga tertentu, berkualitas baik, dan dapat diakses
dengan mudah.
9. Memiliki Tempat Ibadah (mushola/mesjid) dengan luas mencukupi, bermutu baik,
dan memenuhi persyaratan teknis dan keamanan.
10. Tersedianya prasarana pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa
berkebutuhan khusus.
2.4.7 Standar Pengelolaan Pembelajaran
2.4.7.1 Pernyataan Standar Pengelolaan Pembelajaran
a. Standar Perencanaan Pengelolaan Kegiatan Pembelajaran
1. Universitas harus menyusun rencana pengelolaan pembelajaran yang dituangkan
dalam Kalender Akademik minimal satu bulan sebelum tahun akademik baru
dimulai
33
2. Dosen Pembimbing Akademik harus menyusun rencana pembimbingan akademik
kepada Mahasiswa minimal satu minggu sebelum pelaksanaan semester dimulai.
3. Program Studi harus menyusun rencana penugasan pembelajaran mata kuliah kepada
Dosen yang dinyatakan dalam Jadwal Kuliah sesuai dengan Surat Pernyataan
Kesediaan Dosen minimal satu minggu sebelum pembelajaran semester dimulai.
4. Universitas harus membuat dan memiliki Rencana Pengembangan Pendidikan
Jangka Panjang, Rencana Strategis, Rencana Operasional, Rencana Kerja Tahunan,
dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan.
Rencana Pengembangan Pendidikan Jangka Panjang berisi kebijakan
penyelenggaraan pendidikan Universitas Perjuangan yang akan dicapai dalam
kurun waktu minimal 20 tahun sebagai penjabaran kebijakan pemerintah.
Rencana Strategis (Renstra) berisi tujuan yang akan dicapai dalam kurun
waktu lima tahun, dalam bidang akademik dan nonakademik sebagai
penunjang keberlangsungan proses pembelajaran dan penjabaran Rencana
Pengembangan Pendidikan Jangka Panjang.
a) Rencana strategis bidang akademik meliputi penetapan norma dan
kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridarma;
b) Rencana strategis bidang nonakademik meliputi penetapan norma dan
kebijakan operasional serta pelaksanaan organisasi; keuangan;
kemahasiswaan; ketenagaan; dan sarana prasarana.
Rencana Operasional merupakan penjabaran dari Rencana Strategis untuk
kurun waktu lima tahun yang berisi rumusan rencana dan target pencapaian
yang bersifat kuantitatif dan operasional dari setiap indikator kinerja
pencapaian tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.
Rencana Kerja Tahunan disusun berdasarkan Rencana Operasional sebagai
dasar pengelolaan universitas selama satu tahun. Rencana Kerja Tahunan
paling sedikit memuat Program dan Kegiatan sebagai berikut:
a) Bidang Non Akademik
o pengadaan sarana dan prasarana pendidikan;
o pengadaan dan persediaan minimal bahan habis pakai;
b) Bidang Akademik
o Program pendidikan;
o program penelitian;
34
o program pengabdian kepada masyarakat;
o program penjaminan mutu;
o program kerjasama;
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan yang didasarkan pada
Rencana Kerja Tahunan sebagai dasar pengelolaan universitas yang memuat
ketentuan mengenai pendanaan dan pembiayaan program/kegiatan Universitas.
Yayasan Badan Penyelenggara harus menetapkan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang, Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, serta Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan Universitas minimal dengan Surat
Keputusan Yayasan yang bersifat mengikat kepada Yayasan Badan
Penyelenggara dan Universitas, serta segenap pihak yang berkepentingan.
Universitas harus mensosialisasikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang,
Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, serta Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Tahunan pada setiap kesempatan.
b. Standar Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Pembelajaran
1. Unversitas, Fakultas/Lembaga, Program Studi, UPT dan unit lainnya harus
melaksanakan pengelolaan kegiatan pembelajaran sesuai dengan rencana Rencana
Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, serta
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan
2. Universitas harus membuat dan memiliki pedoman yang mengatur berbagai aspek
pelaksanaan pengelolaan pembelajaran yang mudah dibaca dan diperoleh oleh pihak
yang berkepentingan yang berfungsi sebagai petunjuk pelaksanaan operasional agar
pengelolaan pembelajaran dapat dilaksanakan secara akuntabel, transparan,
berkualias, serta efektif, dan efisien
3. Universitas dalam membuat Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Pembelajaran
minimal harus berisi :
a) kurikulum setiap program studi dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
setiap mata kuliah;
b) kalender akademik per tahun yang menunjukkan seluruhan kategori kegiatan
selama satu tahun yang dirinci secara semesteran, bulanan, dan meingguan;
c) struktur organisasi perguruan tinggi;
d) pembagian tugas Dosen ;
e) pembagian tugas tenaga kependidikan;
35
f) peraturan akademik;
g) tata tertib Dosen , tenaga kependidikan, dan mahasiswa;
h) penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
i) kode etik hubungan antara sesama warga universitas dan hubungan antara
warga Universitas Perjuangan dengan masyarakat;
j) biaya investasi dan biaya operasional Universitas Perjuangan.
4. Universitas harus merevisi Pedoman Pelaksanaan Pengeloaan Pembelajaran setiap
tahun agar sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan Universitas.
5. Universitas harus mensosialisasikan pedoman pengelolaan pembelajaran dan bersifat
mengikat kepada seluruh sivitas akademika dan segenap pihak yang berkepentingan.
6. Program studi harus melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum
dan pedoman pelaksanaan pembelajaran yang telah ditetapkan pada setiap semester
dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Proses pembelajaran harus diarahkan untuk meningkatkan rasa ingin tahu
mahasiswa dan mahasiswa mampu mengomunikasikan pengetahuan pada
pihak lain.
b) Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa dapat mengembangkan
belajar mandiri dan belajar kelompok dengan proporsi yang wajar, dengan
metode pembelajaran yang bervariasi, inovatif dan tepat untuk mencapai
tujuan pembelajaran, dengan cara efektif dan efesien dalam menggunakan
fasilitas, peralatan, dan alat bantu yang tersedia.
c) Proses pembelajaran harus diperkaya dengan hasil-hasil penelitian dan
pengabdian Dosen .
7. Dosen harus melaksanakan program pembelajaran dalam rangka mencapai capaian
pembelajan lulusan sesuai dengan standar isi, standar proses, standar pengelolaan,
dan standar penilaian hasil pembelajaran yang dinyatakan dalam Rencana
Pembelajaran Semester (RPS) yang dilakukan dengan melibatkan mahasiswa secara
aktif (student center learning), dan diarahkan agar mahasiswa mencapai “hifh order
thinking” dan kebebasan berpikir sehingga dapat melaksanakan aktivitas intelektual
yang berupa berpikir, berargumentasi, mempertanyakan, meneliti dan memprediksi
selama minimal 16 minggu efektif.
8. Program Studi yang melaksanakan pengelolaan pembelajaran yang menyimpang dari
Rencana Kerja Tahunan maupun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang sudah
ditetapkan, harus mendapat persetujuan dari Rektor.
36
c. Standar Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Pembelajaran
1. Universitas melalui GKM-Fakultas atau PPM-LP3M harus melakukan pemantauan,
evaluasi, dan/atau audit pelaksanaan pengelolaan pembelajaran secara periodik
dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaranpada awal tahun
akademik yang sedang berjalan.
2. Universitas melalui Satuan Pengawas Internal (SPI) harus melakukan pengawasan
pengelolaan pembelajaran bidang nonakademik secara periodik dalam rangka
menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan pembelajaran bidang nonakademik.
3. Universitas melalui LP3M dan atau GKM-Fakultas dalam melakukan pemantaun,
evaluasi, dan/atau audit pengelolaan pembelajaran bidang akademik harus menunjuk
Tim Monev atau Tim Audit Internal yang independen pada awal tahun akademik
yang sedang berjalan.
4. SPI dalam melakukan pemantaun, evaluasi, dan/atau audit pengelolaan pembelajaran
bidang non akademik harus menunjuk Tim Monev atau/atau Tim Audit Internal yang
independen pada awal tahun akademik yang sedang berjalan.
5. Universitas di bawah koordinasi LP3M atau SPI harus melakukan tindak lanjut hasil
pemantauan, evaluasi, dan atau audit pengelolaan pembelajaran dalam rangka
menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran secara berkelanjutan
d. Standar Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Pembelajaran
1. Universitas, Fakultas, Lembaga, Program Studi, UPT, dan unit lainnya harus
menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan pembelajaran semester
paling lambat satu bulan setelah semester berjlan berakhir.
2. Setiap unit kerja di universitas harus membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit
Kerja (LAKUK) tahunan paling lambat satu bulan setelah tahun akademik berakhir.
3. Unversitas harus mengkompilasi LAKUK menjadi Laporan Pertanggungjawaban
Universitas dan melaporkannya kepada Yayasan Badan Penyelenggara yang
ditembuskan kepada seluruh unit kerja universitas dan stakeholders eksternal paling
lambat satu bulan setelah tahun akademik berakhir.
4. Universitas harus melaporkan data dan informasi hasil pelaksanaan pengelolaan
pembelajaran yang terkait dengan pemenuhan dan pelampauan standar nasional
pendidikan tinggi (SNPT) kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
(Menristekdikti) melalui sistem Pengkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) pada
setiap ahir semetser.
37
5. Rektor sebagai pimpinan tertinggi universitas harus bertanggungjawab atas
pelaksanaan pengelolaan pendidikan mulai dari perencanaan pengelolaan
pembelajaran, pelaksanaan pengelolaan pembelajaran, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan pengelolaan pembelajaran, dan pelaporan hasil pelaksanaan pengelolaan
pembelajaran.
2.4.7.2 Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran
1. Program studi memiliki kurikulum yang disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Program studi dan Dosen menyelenggarakan proses pembelajaran untuk mencapai
capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan standar isi, standar proses, dan standar
penilaian.
3. Dosen mata kuliah melaksanakan proses pembelajaran mata kuliah sesuai dengan
rencana pembelajaran semester (RPS).
4. Program studi melaksanakan kegiatan yang dapat menciptakan suasana akademik dan
budaya mutu yang baik.
5. LP3M melaksanakan pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran secara periodik
dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
6. LP3M menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran untuk
menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
7. Universitas, Fakultas, Lembaga, Program Studi, UPT, dan unit lainnya melaporkan hasil
proses pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam
pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
2.4.8 Standar Pembiayaan Pembelajaran
2.4.8.1 Pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran
1. Rektor, dekan, ketua program studi, ketua lembaga atau unit-unit lain yang terkait
sebagai pengguna anggaran dalam mengelola keuangan harus berdasarkan karakteristik
pengelolaan keuangan yang terbuka, taat aturan, efisien, efektif, dan akuntabel dalam
setiap laporan anggaran sekurang-kurangnya selama satu tahun sekali.
2. Rektor diwajibkan membentuk pengawas internal universitas bidang keuangan yang
disebut dengan Satuan Pengawas Internal (SPI), dalam mengelola anggaran pembiayaan
yang sesuai dengan rencana anggaran dalam waktu satu tahun.
3. Rektor, dekan, ketua program studi, ketua lembaga, atau unit-unit terkait dalam proses
pengelolaan keuangan berdasarkan pada Rencana Strategi (Renstra), Rencana
Operasional (Renop), Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT), Rencana Kinerja
38
Tahunan (RKT), Rencana Bisnis Anggaran (RBA), dan Laporan Akuntabilitas dan
Kinerja Unit Kerja Universitas (LAKUKU) untuk dijadikan sebagai acuan dalam
anggaran pembiayaan yang dikeluarkan selama 5 tahun.
4. Rektor, dekan, ketua program studi dan ketua lembaga atau unit-unit terkait harus
mengetahui pemasukan dan pengeluran jumlah dana yang dikelola oleh universitas untuk
menjamin pengelolaan dana dan pembiayaan sesuai dengan rencana anggaran secara
trasparan dalam kurun waktu 5 tahun.
5. Rektor, dekan, ketua program studi dan ketua lembaga atau unit-unit terkait harus
mengetahui penentuan alokasi dana anggaran untuk tiap-tiap unit kerja yang mengacu
pada program-program Rapat Kerja Tahunan Universitas Perjuangan selama satu tahun.
6. Universitas diwajibkan memiliki prosedur dalam penyusunan anggaran dengan
memperhatikan masukan dari tingkat fakultas, dan program studi untuk pengembangan
fakultas, jurusan, dan program studi di lingkungan Universitas Perjuangan dalam
kegiatan kurikuler, ko kurikuler dan ekstrakurikuler sekurang-kurangnya dalam waktu 5
tahun.
7. Universitas harus memiliki prosedur pencairan anggaran yang mampu mendukung
kelancaran setiap pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan secara baik, bermutu,
dan berkualitas untuk mencapai lembaga yang bermutu dan berkualitas tinggi sekurang-
kuranya satu tahun.
8. Yayasan Badan Penyelenggara dan Universitas harus menetapkan alokasi biaya investasi,
biaya operasi, dan biaya personal dari total anggaran tahunan untuk menjadikan kampus
Universitas Perjuangan dengan program-program unggulan tercapai sesuai penentuan
anggaran dana yang sudah ditentukan berdasarkan kesepatan.
2.4.8.2 Indikator Pencapaian Standar Pembiayaan
1. Universitas/fakultas/Program Studi memiliki perencanaan sasaran mutu, perencanaan
kegiatan/kerja dan perencanaan/alokasi dan pengelolaan dana sesuai prosedur/mekanisme
yang berlaku dan terdokumentasi secara baik dan tertelusur.
2. Universitas/fakultas/Program Studi memiliki rata-rata dana operasional (pendidikan,
penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah) lebih dari 10 juta per
mahasiswa per tahun.
3. Universitas/fakultas/Program Studi memiliki rata-rata dana penelitian Dosen minimal Rp
5 juta per Dosen tetap per tahun.
39
4. Universitas/fakultas/Program Studi memiliki rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka
pelayanan/pengabdian kepada masyarakat minimal Rp 3 juta per Dosen tetap per tahun.
5. Universitas/fakultas/Program Studi memiliki rata-rata kegiatan kepakaran Dosen tetap
minimal satu kali per tahun per Dosen tetap dengan dana minimal Rp 1 juta per Dosen
tetap per tahun.
6. Universitas/fakultas/Program Studi memiliki pendanaan untuk kegiatan pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat lebih dari 10% dari total pemasukan dana.
7. Universitas/fakultas/Program Studi mengelola dana (mencakup gaji, tunjangan
fungsional, biaya PPM, insentif kinerja Dosen , kepakaran, tunjangan sertifikasi Dosen ,
dan kerjasama) lebih dari Rp 30 juta per Dosen tetap per tahun.
2.5 Strategi Pencapaian Standar Pendidikan
Dalam upaya mempercepat pencapaian standar pendidikan, maka perlu disusun
beberapa strategi. Adapun strategi dimaksud adalah melalui :
1. Menyusun Renstra, Renop, dan Rencana Kerja Tahunan Bidang Pendidikan
2. Sosialisasi Renstra, Renop, dan Rencana Kerja Tahunan Bidang Pendidikan
3. Penyediaan dana bantuan Studi Lanjut bagi Dosen dari Anggaran Universitas
4. Melaksanakan pelatihan SPMI bagi seluruh Dosen
5. Melaksanakan Audit SPMI kepada seluruh unit kerja mulai dari universitas, fakultas,
lebaga, Program Studi, Biro, dan unit lainnya.
6. Membekali semua Dosen dengan pedoman kerangka dasar dan struktur kurikulum
berbasis KKNI.
7. Membekali semua Dosen dengan sistem kredit semester
8. Memberikan insentif penyusunan buku ajar dan monograf
9. Melaksanakan pelatihan PEKERTI dan Aplied Aproach bagi seluruh Dosen .
40
BAB III
STANDAR PENELITIAN
3.1 Rasional
Penelitian sebagai salah satu dari 3 (tiga) pilar Tridharma Perguruan Tinggi, adalah
hal yang wajib dilakukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan penerapan teknologi.
Perguruan Tinggi harus mampu melaksanakan dan memanfaatkan hasil penelitian untuk
pengembangan ilmu pengetahuan dalam suatu proses pembelajaran untuk memperoleh suatu
perubahan-perubahan yang akan membawa bangsa ini ke arah yang lebih maju dan terdepan.
Oleh karena itu diperlukan standar penelitian untuk peningkatan kualitas hasil penelitian serta
untuk memacu peningkatan penelitian secara berkelanjutan.
3.2 Ruang Lingkup Standar Penelitian
Standar penelitian Unper melingkupi hal-hal yang berkaitan dengan hasil, isi, proses,
penilaian, pelaksanaan, sarana dan prasarana, pengelolaan, serta pendanaan penelitian. Oleh
karena itu standar penelitian Unper terdiri atas delapan standar yaitu 1) Standar hasil
penelitian; 2) Standar isi penelitian; 3) Standar proses penelitian; 4) Standar penilaian
penelitian; 5) Standar pelaksana penelitian; 6) Standar sarana dan prasarana penelitian; 7)
Standar pengelolaan penelitian; dan 8) Standar pembiayaan penelitian.
3.3 Pihak Yang Bertanggungjawab
Pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan, pengendalian, maupun
pengawasan dan evaluasi, dan bahkan audit pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut:
1. Rektor dan Wakil Rektor
2. Dekan dan Wakil Dekan
3. LP2M
4. LP3M
5. GKM
6. GPM
7. Kaprodi
8. Dosen
41
3.4 Jenis Standar Penelitian
3.4.1 Standar Hasil Penelitian
3.4.1.1 Pernyataan Standar Hasil Penelitian
1. Dosen wajib melaksanakan kegiatan penelitian minimal sekali dalam setahun
2. Mahasiswa wajib melaksanakan kegiatan penelitian minimal satu kali selama masa
pembelajaran di program studi dalam bentuk penelitian untuk Skripsi.
3. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dosen harus diarahkan untuk mengembangkan
materi pembelajaran, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna yang
dapat menunjang pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) guna
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
4. Hasil penelitian Mahasiswa harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan
dan teknologi tepat guna yang dapat menunjang pengembangan UMKM guna
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, terpenuhinya capaian
pembelajaran lulusan, serta sesuai dengan ketentuan dan peraturan hasil penelitian di
Universitas.
5. Universitas, LP2M, dan Program Studi harus mendorong Dosen dan/atau Mahasiswa
untuk melaksanaan penelitian yang memperoleh HAKI minimal 1 judul per program
studi pertahun.
6. Kegiatan penelitian untuk skripsi yang dilakukan oleh Mahasiswa harus dinyatakan dalam
besaran satuan kredit semester (SKS).
7. Hasil penelitian Dosen dan/atau Mahasiswa yang tidak bersifat rahasia, tidak
mengganggu, dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib
disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain
yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat
3.4.1.2 Indikator Pencapaian Standar Hasil Penelitian
1. Dosen melaksanakan penelitian minimal satu judul/topik setiap tahun.
2. Mahasiswa mendapatkan pengalaman peneitian minimal satu kali selama proses
pembelajaran dalam bentuk skripsi.
3. Dosen melaksanakan penelitian yang diarahkan untuk mendukung pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi tepat guna yang dapat menunjang pengembangan UMKM
guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, terpenuhinya
capaian pembelajaran lulusan.
4. Hasil penelitian Dosen dan Mahasiswa didesimanasikan dalam seminar ilmiah dan atau
42
dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional atau internasional.
3.4.2 Standar Isi Penelitian
3.4.2.1 Pernyataan Standar Isi Penelitian
1. Universitas/Fakultas/Lembaga/Pusat/Program Studi/Dosen harus memiliki road map
penelitian
2. Dosen dan Mahasiswa harus diarahkan untuk melaksanakan materi Penelitian Dasar dan
atau Penelitian Terapan.
3. Dosen dan Mahasiswa yang melaksanakan penelitian dasar harus berorientasi pada hasil
penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala,
fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
4. Dosen dan Mahasiswa yang melaksanakan penelitian terapan harus berorientasi pada
hasil penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang dapat menunjang pengembangan masyarakat, dunia usaha, dan/atau
industri UMKM.
5. Dosen dan Mahasiswa yang melaksanakan penelitian dasar maupun terapan harus
mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional serta memuat prinsip-
prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang
3.4.2.2 Indikator Pencapaian Standar Isi Penelitian
1. Jumlah Fakultas/Program Studi/Dosen yang memiliki road map penelitian minimal
90%.
2. Perbandingan materi penelitian Dosen dan Mahasiswa antara penelitian dasar atau
penelitian terapan minimal 50:50.
3. Jumlah penelitian dengan materi penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian yang
berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah,
model, atau postulat baru minimal 75% dari seluruh peneitian dasar.
4. Jumlah penelitian dengan materi penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian
yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat
menunjang pengembangan masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri UMKM minimal
75% dari seluruh penelitian terapan.
3.4.3 Standar Proses Penelitian
3.4.3.1 Pernyataan Standar Proses Penelitian
1. Dosen dan Mahasiswa dalam melaksanakan penelitian harus memperhatikan road map
dan kedalaman serta keluasan materi penelitian.
43
2. Dosen dalam melaksanakan setiap proyek penelitian harus melibatkan mahasiswa
sekurang-kurangnya 2 orang.
3. Dosen dalam melaksanakan kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode
ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik,
mempertimbangkan standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta
keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
4. Mahasiswa yang melaksanakan kegiatan penelitian dalam kerangka penelitian untuk
menyusun skripsi (Tugas Akhir) wajib mengikuti proyek penelitian Dosen atas biaya
dari proyek penelitian Dosen.
5. Mahasiswa yang melaksanakan penelitian dalam rangka melaksanakan tugas akhir
skripsi harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan
otonomi keilmuan dan budaya akademik, harus mempertimbangkan standar mutu
keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan
lingkungan, harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan, serta
harus memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
3.4.3.2 Indikator Pencapaian Standar Proses Penelitian
1. Jumlah Dosen yang melaksanakan penelitian sesuai dengan road map dan kedalaman
serta keluasan materi penelitian minimal 75%.
2. Seluruh penelitian yang dilaksanakan Dosen dan Mahasiswa memenuhi kaidah dan
metode ilmiah serta keselamatan kerja peneliti dan masyarakat maupun lingkungan.
3. Jumlah Dosen yang melibatkan mahasiswa dalam proyek penelitiannya minimal 90%.
4. Jumlah Mahasiswa yang dilibatkan dalam proyek penelitian Dosen minimal dua orang
setiap proyek penelitian.
5. Jumlah Mahasiswa yang melaksanakan penelitian skripsi dengan mengikuti proyek
penelitian Dosen minimal 90 % dari seluruh mahasiswa yang menyusun skripsi.
3.4.4 Standar Penilaian Penelitian
3.4.4.1 Pernyataan Standar Penilaian Penelitian
1. LP2M harus melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penilaian proses, hasil, dan luaran
penelitian yang dilakukan oleh Dosen sebelum waktu penelitian berakhir.
2. Dosen Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir harus melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan
penilaian proses, hasil, dan luaran penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa
bimbingannya sebelum waktu penelitian berakhir.
3. Dosen dan Mahasiswa yang melaksanakan penelitian harus dinilai secara terintegrasi
44
dengan prinsip penilaian paling sedikit:
a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus
meningkatkan mutu penelitiannya;
b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh
subjektivitas;
c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria
dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat
diakses oleh semua pemangku kepentingan.
4. Penilaian proses dan hasil penelitian dilaksanakan oleh Dosen dan Mahasiswa, selain
memenuhi prinsip-prinsip penelitian, juga harus memperhatikan kesesuaian dengan
standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
5. Penilaian penelitian dilaksanakan oleh Dosen dan Mahasiswa harus dilakukan dengan
menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran
ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian.
6. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan skripsi
harus memenuhi ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Program Studi.
3.4.4.2 Indikator Pencapaian Standar Penilaian Penelitian
1. Tersedianya Pedoman Pengawasan, evaluasi, dan penilaian penelitian Dosen dan
Mahasiswa.
2. LP2M melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penilaian proses dan hasil penelitian
yang dilakukan oleh seluruh Dosen
3. Seluruh Dosen Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir melaksanakan pemantauan, evaluasi,
dan penilaian proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa bimbingannya.
4. Setiap penilaian penelitian Dosen maupun Mahasiswa dilakukan secara terintegrasi
dengan menggunakan prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, transparan, serta
sesuai dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
5. Setiap penilaian penelitian Dosen dan Mahasiswa menggunakan metode dan instrumen
yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan
pencapaian kinerja hasil penelitian.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Dosen memiliki jangkauan rencana penelitian jangka
pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
7. Pelaksana penelitian yang dilakukan oleh Dosen dan mahasiswa memiliki kesesuaian
45
dengan proposal penelitian
8. Isi penelitian yang dilakukan oleh Dosen dan mahasiswa memeiliki kesesuaian dengan
proposal penelitian
9. Waktu penelitian yang dilaksanakan oleh Dosen dan mahasiswa memiliki kesesuaian
dengan proposal penelitian.
10. Dana penelitian yang dilaksanakan oleh Dosen memiliki kesesuaian dengan proposal
penelitian
11. Penilai penelitian mengisi check list borang penilaian penelitian
12. Penilai penelitian memberikan usulan tindakan koreksi kepada peneliti
3.4.5 Standar Peneliti
3.4.5.1 Pernyataan Standar Peneliti
1. Dosen dan Mahasiswa sebagai pelaksana penelitian wajib memiliki kemampuan tingkat
penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian,
serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
2. Kemampuan Dosen sebagai peneliti yang akan melakukan penelitian harus ditentukan
berdasarkan:
a. kualifikasi akademik; dan
b. track record hasil penelitian.
3. Kemampuan Mahasiswa sebagai pelaksana penelitian yang akanmelakukan penelitian
untuk Skripsi harus ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik.
4. Kemampuan penelitian Dosen dan Mahasiswa dapat digunakan untuk menentukan
kewenangan melaksanakan penelitian.
3.4.5.2 Indikator Pencapaian Standar Peneliti
1. Seluruh topik/tema penelitian yang dilakukan oleh Dosen memiliki kesesuaian dengan
bidang ilmu Dosen .
2. LP2M menyediakan skema penelitian sesuai dengan kualifikasi akademik dan track
record penelitian Dosen .
3. Dosen pembimbing skripsi/tugas akhir melaksanakan pembimbingan metodologi
penelitian bagi mahasiswa bimbingannya untuk meningkatkan kualifikasi akademik
mahasiswa bimbingannya.
3.4.6 Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
3.4.6.1 Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
1. Universitas, Fakultas, LP2M, dan/atau Program Studi harus menyediakan sarana dan
46
prasarana yang dapat digunakan untuk melaksanakan proses penelitian paling sedikit
yang terkait dengan bidang ilmu program studi.
2. Sarana dan prasarana penelitian sebagai fasilitas universitas harus dapat dimanfaatkan
juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja,
kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
3.4.6.2 Indikator Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
1. Seluruh Program Studi memiliki prasarana dan sarana penelitian.
2. Seluruh sarana dan prasarana penelitian program studi memenuhi standar mutu,
keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan
lingkungan.
3.4.7 Standar Pengelolaan Penelitian
3.4.7.1 Pernyataan Standar Pengelolaan Penelitian
Universitas wajib memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan perpaduan dari rencana
strategis penelitian fakultas dan atau program studi.
1. Fakultas dan/atau Program Studi wajib menyusun dan mengusulkan rencana program
strategis penelitian kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
(LP2M).
2. LP2M wajib menerima dan menuangkan usulan rencana program strategis penelitian
dari fakultas dan/atau program studi ke dalam rencana program strategis penelitian
universitas.
3. LP2M wajib melaksanakan rencana strategis pengelolaan penelitian tingkat Universitas
mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta
pelaporan kegiatan penelitian.
4. Universitas melalui LP2Mwajib :
a. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu
internal penelitian;
b. memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
c. memfasilitasi pelaksanaan diseminasi dan publikasi hasil penelitian;
d. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian,
penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI);
e. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan fungsi penelitian dalam
menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
47
f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian
dalam melaksanakan program penelitian;
g. menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut
aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
h. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil,
standar isi, dan standar proses penelitian;
i. mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui
program kerja sama penelitian;
j. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi
sarana dan prasarana penelitian; dan
k. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.
l. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam
menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data
pendidikan tinggi (PDPT)
m. menyampaikan laporan kinerja atau fungsi Program Studi dalam bidang penelitian
melalui pangkalan data pendidikan tinggi (PDPT).
3.4.7.2 Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan Penelitian
1. Adanya kesesuaian kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Dosen dengan Rencana
Induk Pengembangan Penelitian, Rencana Strategis Penelitian, dan road map penelitian.
2. Adanya panduan pelaksanaan penelitian, pengadministrasian, dan pengelolaan kegiatan
penelitian.
3. Adanya panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian
4. Adantya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penelitian.
5. Adanya sistem penjaminan mutu penelitian.
6. Adanya pelatihan peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian,
publikasi, dan kepemilikan hak kekayaan intelektual.
7. Adanya diseminasi hasil-hasil penelitian.
8. Persentase jumlah Dosen yang mengikuti pelatihan, lokakarya, dan seminar hasil
penelitian minimal 50%.
3.4.8 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
3.4.8.1 Pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
1. Universitas melalui LP2M wajib menyediakan dana penelitian internal.
48
2. Universitas, LP2M, Fakultas, dan/atau Program Studi wajib mengusahakan sumber
pendanaan penelitian dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam
maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
3. Pendanaan penelitian harus meliputi pendanaan bagi Dosen yang akan melakukan
penelitian dan pendanaan pengelolaan penelitian pada LP2M.
4. Pendanaan penelitian bagi Dosen harus digunakan untuk membiayai:
a. perencanaan penelitian;
b. pelaksanaan penelitian;
c. pengendalian penelitian;
d. pemantauan dan evaluasi hasil penelitian;
e. pelaporan hasil penelitian; dan
f. diseminasi hasil penelitian.
5. Pendanaan untuk pengelolaan penelitian pada LP2M, Fakultas, dan/atau Program Studi
harus digunakan untuk membiayai:
a. manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi,
pelaporan, dan diseminasi hasilpengabdian kepada masyarakat;
b. peningkatan kapasitas pelaksana penelitian
6. Pengelola Penelitian dan Peneliti harus mematuhi mekanisme pendanaan dan
pembiayaan penelitian.
3.4.8.2 Indikator Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
1 Universitas menyediakan dana penelitian minimal 10% dari total anggaran universitas.
2 Persentase jumlah Dosen yang dapat mengakses dana penelitian dari sumber dana internal
universitas maksimal 75%.
3 Jumlah dana penelitian dari anggaran internal universitas minimal Rp. 5.000.000 (lima
juta rupiah) per Dosen per tahun.
4 Pengelolaan dana penelitian oleh LP2M dialokasikan untuk mendanai pengelolaan
penelitian di LP2M dan mendanai pelaksanaan penelitian oleh peneliti.
5 Pendanaan pengelolaan penelitian di LP2M digunakan untuk membiayai seleksi proposal,
pemantauan dan evaluasi, kompilasi pelaporan seluruh penelitian, diseminasi hasil
penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif
kekayaan intelektual (HAKI).
49
6 Pendanaan pelaksanaan penelitian oleh peneliti dialokasikan untuk membiayai
pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pelaporan hasil penelitian, diserninasi
dan publikasi hasil penelitian.
7 Persentase jumlah Dosen yang dapat mengakses dana penelitian dari sumber dana
eksternal minimal 50 % per tahun.
7.1 Strategi Pencapaian Standar Penelitian
Dalam upaya mempercepat pencapaian standar penelitian, maka perlu disusun
beberapa strategi. Adapun strategi dimaksud adalah melalui :
1. Menyusun Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Road Map Penelitian Universitas,
Fakultas, dan Program Studi.
2. Menyusun Rencana Strategis (Renstra), Rencana Operasional (Renop), dan Rencana
Kerja Penelitian Universitas, Fakultas, dan Program Studi.
3. Sosialisasi RIP, Road Map, Renstra, Renop, dan Rencana Kerja Penelitian Universitas,
Fakultas, dan Program Studi.
4. Pelatihan Penyusunan Road Map Penelitian Dosen
5. Penyediaan dana bantuan Penelitian dari Anggaran Universitas melalui LP2M
6. Pemberian Bantuan Biaya Seminar Nasional Hasil Penelitian kepada Dosen Pemakalah
7. Pemberian Insentif Publikasi Hasil Penelitian pada Jurnal Nasional/Jurnal Internasional
8. Pelatihan Penyusunan Proposal Penelitian dari berbagai sumber dana penelitian
9. Penyusunan Pedoman Pengajuan Penelitian Sumber Dana Universitas
10. Penyusunan SOP Penelitian Sumber Dana Universitas
11. Sosialisasi Pedoman dan SOP Pengajuan Penelitian sumber dana Universitas
12. Melaksanakan review proposal penelitian
13. Melaksanakan Monev Penelitian
14. Melaksanakan kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi negeri/swasta,
institusi/lembaga penelitian negeri/swasta, dan pemerintah daerah kabupaten/kota,
provinsi, ataupun pemerintah pusat.
50
BAB IV
\STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
4.1 Rasional
Pengabdian kepada masyarakat merupakas salah satu dharma dari tri dharma
perguruan tinggi yang harus dilaksanakan oleh civitas akademika (Dosen dan Mahasiswa).
Pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk menerapakan ilmu pengetahuan, teknologi
dan seni (IPTEKS)yang telah dihasilkan oleh civitas akademika melalui pendidikan dan
penelitian kepada masyarakat sekitar kampus. Melalui pelaksanaan pengabdian kepada
masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi yang diciptakan oleh civitas akademika
perguruan tinggi akan mengalir kepada masyarakat sehingga akan terjadi perubahan pola
hidup masyarakat dari konvensional menjadi masyarakat yang melek ilmiah. Dengan
demikian tuduhan tentang menara ganding kepada perguruan tinggi tidak akan terjadi, dan
bahkan kesenjangan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi antara kampus dengan
masyarakat akan semakin tidak kentara. Namun demikian kualitas pengabdian kepada
masyarakat suatu perguruan tinggi sangat bergantung pada standar yang akan dicapai. Atas
dasar pemikiran tersebut maka diperlukan standar pengabdian kepada masyarakat yang harus
dicapai oleh institusi perguruan tinggi mulai dari program studi, fakultas, universitas, maupun
individu/kelompok Dosen perlu dirumuskan dengan baik sesuai dengan kemampuan
universitas, fakultas, program studi, maupun Dosen .
4.2 Ruang Lingkup Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
Standar pengabdian kepada masyarakat Unper melingkupi hal-hal yang berkaitan
dengan hasil, isi, proses, penilaian, pelaksanaan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan
pendanaan pengabdian masyarakat. Oleh karena itu standar pengabdian kepada masyarakat
Unper terdiri atas delapan standar yaitu 1) Standar hasil penelitian; 2) Standar isi penelitian;
3) Standar proses penelitian; 4) Standar penilaian penelitian; 5) Standar pelaksana penelitian;
6) Standar sarana dan prasarana penelitian; 7) Standar pengelolaan penelitian; dan 8) Standar
pembiayaan penelitian.
4.3 Pihak Yang Bertanggungjawab
Pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan, pengendalian, maupun
pengawasan dan evaluasi, dan bahkan audit pelaksanaan standar pengabdian kepada
masyarakat adalah sebagai berikut:
51
1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Dekan
4. LP2M
5. LP3M
6. GKM
7. GPM
8. Kaprodi
9. Dosen
10. Tenaga Kependidikan
4.4 Jenis Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
4.4.1 Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
4.4.1.1 Pernyataan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
1. Dosen wajib melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap semester
untuk menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Mahasiswa wajib melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal satu
kali selama masa pembelajaran di program studi dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata
(KKN).
3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa harus dinyatakan
dalam besaran satuan kredit semester (SKS)
4. Hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dosen dan Mahasiswa harus
diarahkan untuk:
a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas
akademik yang relevan;
b. pemanfaatan teknologi tepat guna;
c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
4.4.1.2 Indikator Pencapaian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
1. Seluruh Dosen Tetap melaksanakan pengabdian kepada masyarakat minimal sekali per
semester.
2. Mahasiswa melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Kuliah Kerja
Nyata (KKN) minimal satu kali selama masa pembelajaran di program studi.
52
3. Persentase hasil pengabdian kepada masyarakat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi
masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan minimal 25%.
4. Persentase hasil pengabdian kepada masyarakat berupa pemanfaatan teknologi tepat guna
minimal 25%.
5. Persentase hasil pengabdian kepada masyarakat berupa bahan pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi minimal 25%.
6. Persentase hasil pengabdian kepada masyarakat berupa bahan ajar atau modul pelatihan untuk
pengayaan sumber belajar minimal 25%.
4.4.2 Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
4.4.2.1 Pernyataan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
1. Dosen dan Mahasiswa harus memperhatikan kedalaman dan keluasan isi/materi
pengabdian kepada masyarakat.
2. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dosen
dan Mahasiswa harus mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dosen
dan Mahasiswa harus bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan diabdikan
kepada masyarakat oleh Dosen dan Mahasiswa harus meliputi:
a. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat
pengguna;
b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan
masyarakat;
c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup
dan kesejahteraan masyarakat;
d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat
diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
e. hak kekayaan intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia
usaha, dan/atau industri.
4.4.2.2 Indikator Pencapaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
1. Persentase pelaksanaan pengabdian masyarakat yang menggunakan materi dari hasil penelitian
minimal 25%.
2. Persentase pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pengembangan ilmu
53
pengetahuan dan teknologi untuk pemberdayaan masyarakat minimal 10%.
3. Persentase pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam model pemecahan masalah,
rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh
masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah minimal 15%.
4. Persentase pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penerapan teknologi
tepat guna minimal 25%.
5. Persentase pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penerapan HAKI pada
masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri minimal 25%.
4.4.3 Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
4.4.3.1 Pernyataan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
1. Dosen yang akan melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus
mengikuti proses sebagai berikut:
a. Pengajuan proposal
b. Evaluasi proposal,
c. Persetujuan proposal,
d. Pelaksanaan pengabdian masyarakat, dan
e. Pelaporan,
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dosen dan Mahasiswa dapat
berupa:
a. pelayanan kepada masyarakat;
b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau
d. pemberdayaanmasyarakat.
3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dosen dan Mahasiswa wajib
mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta
keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Dosen harus melibatkan
mahasiswa sekurang-kurang 2 orang.
5. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu
dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan
serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Universitas
6. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa harus dinyatakan
dalam besaran satuan kredit semester (SKS).
54
7. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan
terprogram.
4.4.3.2 Indikator Pencapaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
1. Tersedianya proposal pengabdian kepada masyarakat
2. Seluruh proposal pengabdian kepada masyarakat dinilai kelayakannya oleh reviewer
3. Dilaksanakannya pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh
reviewer di lapangan.
4. Tersedianya laporan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
5. Persentase proses pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat
minimal 25%.
6. Persentase proses pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penerapan ilmu pengetahuan
dan teknologi minimal 25%.
7. Persentase proses pengabdian kepada masyarakat dalam bentukpeningkatan kapasitas
masyarakat minimal 25%.
8. Persentase proses pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pemberdayaanmasyarakat
minimal 25%.
9. Jumlah mahasiswa yang dilibatkan dalam proyek pengabdian kepada masyarakat Dosen
minimal 2 orang/proyek.
4.4.4 Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
4.4.4.1 Pernyataan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
1. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Dosen
dan Mahasiswa harus dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling
sedikit:
a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus
meningkatkan mutu penelitiannya;
b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh
subjektivitas;
c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria
dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti;
d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat
diakses oleh semua pemangku kepentingan.
2. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Dosen
dan Mahasiswa , selain memenuhi prinsip-prinsip pengabdian, juga harus memperhatikan
55
kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada
masyarakat.
3. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh
Dosen dan Mahasiswa harus meliputi:
a. tingkat kepuasan masyarakat;
b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai
dengan sasaran program;
c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara
berkelanjutan;
d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan
sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
atau; dan
e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh
pemangku kepentingan.
4. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Dosen
dan Mahasiswa harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang
relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan
pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.
5. Penilaian pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam
bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang
dikeluarkan oleh LP2MUniversitas .
4.4.4.2 Indikator Pencapaian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
1. Tersedianya instrumen penilaian pelaksaan pengabdian kepada masyarakat baik untuk Dosen
maupun Mahasiswa yang edukatif, objektif, transparan, akuntabel dan mewakili ukuran
ketercapaian kinerja proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Ukuran ketercapaian kinerja proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat pada instrumen
penilaian pengabdian kepada masyarakat meliputi :
a. Tingkat kepuasan masyarakat minimal 80%.
b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai
dengan sasaran program minimal 75%.
c. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan
minimal 80%.
d. Terciptanya pengayaan sumber belajar minimal 75%.
56
e. Teratasinya masalah sosial masyarakat minimal 50%.
f. Terumuskannya rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku
kepentingan minimal 50%.
4.4.5 Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
4.4.5.1 Pernyataan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
1. Dosen dan atau Mahasiswa sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki
penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis
kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
2. Kemampuan Dosen dan atau Mahasiswa sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat
harus ditentukan berdasarkan:
a. Kualifikasi akademik;
b. Hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Kemampuan Dosen dan atau Mahasiswa sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat
dapat digunakan untuk menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada
masyarakat.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
harus sesuai dengan peraturan dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.
4.4.5.2 Indikator Pencapaian Standar PelaksanaPengabdian Kepada Masyarakat
1. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat minimal terdiri atas satu orang ketua pelaksana dan
satu orang anggota pelaksana.
2. Kualifikasi Ketua Pelaksana pengabdian kepada masyarakat serendah-rendahnya
berpendidikan magister, memiliki NIDN atau NIDK, memiliki jabatan fungsional minimal
Asisten Ahli, dan memiliki track record penelitian yang mendukung topik pengabdian kepada
masyarakat.
3. Ketua Pelaksana pengabdian kepada masyarakat memberikan curahan waktu maksimum
4 (empat) jam/hari.
4. Kualifikasi Anggota Pelaksana pengabdian kepada masyarakat serendah-rendahnya
berpendidikan magister dan memiliki NIDN atau NIDK.
5. Anggota Pelaksana pengabdian kepada masyarakat memberikan curahan waktu
maksimum 3 (tiga) jam/hari.
57
4.4.6 Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
4.4.6.1 Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
1. Universitas, Fakultas, dan atau Program Studi harus menyediakan sarana dan prasarana yang
diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait
dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi guna dapat memenuhi standar hasil
pengabdian kepada masyarakat.
2. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagai fasilitas Program Studi harus
dapat dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.
3. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu,
keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
4.4.6.2 Indikator Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada
Masyarakat
1. Tersedianya sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang sekaligus dapat
dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.
2. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat memenuhi standar teknis, keselamatan
kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
4.4.7 Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
4.4.7.1 Pernyataan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
1. Program Studi harus bekerjasama dengan LP2M untuk melakukan pengelolaan pengabdian
kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dosen dan atau Mahasiswa mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, sampai pada pelaporan kegiatan
pengabdian kepada masyarakat.
2. Universitas, Fakultas, dan atau Program Studi wajib:
a. menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai
dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat Fakultas dan Universitas;
b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal
kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
e. melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada
masyarakat;
58
g. memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang
berprestasi;
h. menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.
3. Universitas, Fakultas, LP2M dan atau Program Studi wajib:
a. memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari
rencana strategis fakultas dan universitas;
b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit
menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan,
mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan
kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan dan pelaksanaan pengabdian kepada
masyarakat secara berkelanjutan;
d. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan
mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada
masyarakat;
e. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian
kepada masyarakat;
f. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan
prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
g. menyampaikan laporan kinerja atau fungsi Program Studi dalam bidang pengabdian
kepada masyarakat melalui pangkalan data pendidikan tinggi (PDPT).
4.4.7.2 Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
1. Universitas, Fakultas, LP2M dan/atau Program Studi memiliki rencana strategis pengabdian
kepada masyarakat.
2. LP2M memiliki :
1. Pedoman penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat.
2. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat yang berisi kriteria pelaksana pengabdian
kepada masyarakat, kriteria penilaian kelayakan proposal pengabdian kepada
masyarakat,prosedur pemantauan, evaluasi, dan penilaian pelaksanaan pengabdian kepada
masyarakat, serta acuan penyusunan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Terkoneksinya kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada pangkalan data pendidikan tinggi
(PDPT).
59
4.4.8 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
4.4.8.1 Pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada
Masyarakat
1. Universitas melalui LP2Mwajib menyediakan dana internal untuk pelaksanan pengabdian
kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dosen .
2. Universitas melalui Lp2M wajib mengusahakan sumber danauntuk pengabdian kepada
masyarakat baik dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, dan atau dari
masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri.
3. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat harus meliputi pendanaan bagi Dosen yang
akanmelakukan pengabdian dan pendanaan pengelolaan pengabdian kepada
masyarakayat pada LP2M.
4. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi Dosen harus digunakan untuk
membiayai:
a. perencanaan pengabdian kepada masyarakat;
b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
c. pengendalian pengabdian kepada masyarakat;
d. pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;
e. pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan
f. diseminasi dan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
5. Pendanaan untuk pengelolaan pengabdian kepada masyarakat pada LP2M harus
digunakan untuk membiayai:
a. manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal,
pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasilpengabdian kepada
masyarakat; serta
b. peningkatan kapasitas pelaksana
6. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur
berdasarkan ketentuan di Universitas.
4.4.8.2 Indikator Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada
Masyarakat
1. Universitas menyediakan dana pengabdian kepada masyarakat minimal sebesar 5% dari
total anggaran universitas.
60
2. Universitas menyediakan dana pengabdian kepada masyarakat minimal Rp 3.000.000 (tiga
juta rupiah)/Dosen/tahun.
3. Persentase jumlah Dosen yang dapat mengakses dana pengabdian kepada masyarakat dari
sumber dana internal universitas maksimal 75%.
4. Pengelolaan dana pengabdian kepada masyarakat oleh LP2M dialokasikan untuk mendanai
pengelolaan proses pengabdian kepada masyarakat di LP2M dan mendanai pelaksanaan
pengabdian kepada masyarakat oleh peneliti.
5. Pendanaan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di LP2M digunakan untuk
membiayai seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan seluruh pelaksanaan
pengabdian kepada masyarakat, diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat,
peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat, dan insentif/bantuan
publikasi atau hak kekayaan intelektual (HAKI).
6. Pendanaan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh pelaksanan pengabdian
kepada masyarakat dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan pengabdian kepada
masyarakat, pengendalian pengabdian kepada masyarakat, pelaporan hasil pengabdian
kepada masyarakat, diserninasi dan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
7. Persentase jumlah Dosen yang dapat mengakses dana pengabdian kepada masyarakat dari
sumber dana eksternal minimal 25 % per tahun.
4.5 Strategi Pencapaian Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
1. Penyusunan Renstra, Renop, dan Rencana Kerja Tahunan Pengabdian kepada
Masyarakat
2. Sosialisasi Renstra, Renop, dan Rencana Kerja Tahunan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas
3. Penyusunan Road Map Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas
4. Sosialisasi Road Map Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas
5. Pelatihan Penyusunan Road Map Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen
6. Penyediaan dana bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Anggaran Universitas
melalui LP2M.
7. Pemberian Insentif kepada Program Studi dan/atau Dosen yang membuat Desa Binaan.
8. Pelatihan Penyusunan Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat dari berbagai sumber
dana pengabdian.
9. Penyusunan Pedoman Pengajuan Proposal dan Pelaksanaan Pengabdian Kepada
Masyarakat Sumber Dana Universitas
61
10. Penyusunan SOP Pengajuan Proposal dan Pelaksaaan Pengabdian kepada Masyarakat
Sumber Dana Universitas
11. Sosialisasi Pedoman dan SOP Pengajuan Proposal dan Pelaksanaan Pengabdian kepada
Masyarakat Sumber Dana Universitas
62
DAFTAR PUSTAKA
1. Undang-Undang No.l8 Tahun 2003 tentang Penelitian, Pengembangan,dan Penerapan
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen.
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan
Tinggi.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2009 tentang
Dosen.
7. Peraturan Pemerintah Repubik Indonesia No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelengaraan Pendidikan.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 17 Tahun 201 0 tentang
Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional
Pendidikan.
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2009 Tentang Dosen.
63
15. Peraturan Presiden Repubik Indonesia No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka
KualifikasiNasional Indonesia (KKNI).
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 63 Tahun 2009 Tentang
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013
Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2014
Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2014
Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
20. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44
Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pergruan Tinggi.
21. Keputusan MenterI Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 056/U/1994 tentang
Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
22. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000
Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar
Mahasiswa.
23. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2003. Pedoman Penjaminan Mutu (Quality
Assurance) Pendidikan Tinggi. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta.
24. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2006. Panduan Pelaksanaan Sistem Penjaminan
Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) Bidang Akademik. Departeman Pendidikan Nasional.
Jakarta.
25. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2008. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu
Internal Perguruan Tinggi. Departeman Pendidikan Nasional. Jakarta.
26. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2014. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu
Pendidikan Tinggi. Dirjen Dikti. Kemendikbud. Jakarta.
27. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2014. Buku panduan Pengembangan Kurikulum
Pendidikan Tinggi Berbasis Kompetensi Pendidikan Tinggi yang merujuk pada SN-
DIKTI dan KKNI. Dijen Dikti. Kemendikbud. Jakarta.