peraturan walikota salatiga nomor 9 tahun 2015

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

(RKPD)

TAHUN 2016

PEMERINTAH KOTA SALATIGA

TAHUN 2015

LAMPIRAN


NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

(RKPD)

TAHUN 2016

PEMERINTAH KOTA SALATIGA

TAHUN 2015

WALIKOTA SALATIGA

PROVINSI JAWA TENGAH


NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang

Mengingat

:

:

a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan

konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan dalam penyusunan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2016 perlu menetapkan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2016;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, sesuai

ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja

Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala

Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Tahun 2016;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan

Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);


Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);


Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5678;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang




6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah




7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 seri E, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5

Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);

10. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 29

Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 (Berita Daerah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 29);

11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);


tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah

dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008

Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2011 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga

Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota

Salatiga Tahun 2011 Nomor 7);


tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga

Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8

Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan


Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga

(Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 8);


tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis

Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran

Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan


Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah,

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota

Salatiga Tahun 2011 Nomor 9);


tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan

Kelurahan Kota Salatiga (Lembaran Daerah

Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 12);


tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kota Salatiga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah



tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kota Salatiga Tahun 2011–2016 (Lembaran

Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 1);

18. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010

tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur

Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Walikota adalah Walikota Salatiga. 4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016, yang

selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2016, adalah

dokumen perencanaan daerah untuk periode tahun 2016.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.

Pasal 2

RKPD Tahun 2016 merupakan landasan dan pedoman bagi

Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

Pasal 3 (1) Sistematika RKPD Tahun 2016 sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD

TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

DAERAH BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

BAB VI PENUTUP

(2) Dokumen RKPD Tahun 2016 dengan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga

pada tanggal 1 April 2009

WALIKOTA SALATIGA,

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

AGUS RUDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN NOMOR

ii |RKPD Kota Salatiga Tahun 2016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ...................................................................................... i

DAFTAR ISI ............................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................... I-1

1.1. Latar Belakang ...................................................................... I-1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan ................................................... I-4

1.3. Hubungan Antar Dokumen ................................................... I-5

1.4. Kaidah Pelaksanaan .............................................................. I-7

1.5. Sistematika RKPD ................................................................. I-7

1.6. Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD ............................... I-8

1.6.1. Maksud ..................................................................... I-8

1.6.2. Tujuan ...................................................................... I-9

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN

KINERJA PEYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ....................... II-1

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah ......................................... II-1

2.1.1. Aspek Geografis ........................................................ II-1

2.1.2. Aspek Demografi ....................................................... II-2

2.2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ................................. II-3

2.2.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat .............................. II-3

a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi .. II-3

b. Fokus Kesejahteraan Sosial ................................ II-6

1). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ............ II-6

2). Penanggulangan Kemiskinan ....................... II-6

3). Pengangguran .............................................. II-7

4). Seni dan Budaya ......................................... II-8

2.2.2. Aspek Pelayanan Umum ............................................ II-8

a. Fokus Layanan Urusan Wajib ............................. II-8

1). Pendidikan ................................................... II-8

2). Kesehatan .................................................... II-11

3). Pekerjaan Umum ......................................... II-18

4). Perumahan .................................................. II-19

5). Penataan Ruang .......................................... II-20

6). Perencanaan Pembangunan ........................ II-21

7). Perhubungan ............................................... II-22

8). Lingkungan Hidup ....................................... II-23

9). Kependudukan dan Catatan Sipil ................ II-25

10). Pemberdayaan Perempuan dan Perilndungan Anak

........................................................................ II-26

iii |RKPD Kota Salatiga Tahun 2016

11). Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera II-27

12).Sosial ........................................................... II-28

13). Ketenagakerjaan .......................................... II-30

14).Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ............ II-32

15).Kebudayaan ................................................. II-33

16).Pemuda dan Olah Raga ................................ II-33

17). Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri . II-35

18).Perpustakaan dan Kearsipan ....................... II-36

19). Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat

Daerah, Kepegawaian dan Persandian ......... II-38

20).Ketahanan Pangan ....................................... II-42

b. Fokus Layanan Urusan Pilihan ........................... II-43

1).Pertanian ........................................................ II-43

2.3. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2014 ..................... II-46

2.4. Capaian Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2014 ............... II-63

2.5. Masalah Mendesak dan Isu Strategis ................................... II-63

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN

KEUANGAN DAERAH ............................................................... III-1

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ........................................... III-1

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013 dan perkiraan

Tahun 2014 ............................................................... III-3

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Tahun 2015 dan Tahun 2016 .................................... III-4

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ......................................... III-5

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

.................................................................................. III-7

3.3. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ...................................... III-9

3.4. Arah Kebijakan Belanja Daerah ............................................. III-11

3.5 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ...................................... III-14

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH SERTA

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 ............................. IV-1

4.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah .......... IV-1

4.2. Prioritas Pembangunan ......................................................... IV-8

4.3. Indikator Kinerja Utama ........................................................ IV-13

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga ........................ IV-14

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah ............................ IV-22

Dinas Kesehatan Kota ....................................................... IV-24

Rumah Sakit Umum Daerah ............................................. IV-30

Dinas Bina Marga dan Pelestarian Sumber Daya Air ......... IV-34

iv |RKPD Kota Salatiga Tahun 2016

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang ................................... IV-36

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ....................... IV-38

Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata

.......................................................................................... IV-40

Kantor Lingkungan Hidup ................................................. IV-43

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ............................ IV-46

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi .................... IV-48

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga

Berencana dan Ketahanan Pangan ................................... IV-50

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM .. IV-53

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

.......................................................................................... IV-56

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik .................................. IV-58

Satuan Polisi Pamong Praja ............................................... IV-60

Sekretariat Daerah ............................................................ IV-62

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ................... IV-68

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

.......................................................................................... IV-69

Inspektorat Daerah ............................................................ IV-71

Kecamatan ....................................................................... IV-73

Badan Kepegawaian Daerah .............................................. IV-74

Dinas Pertanian dan Perikanan ......................................... IV-79

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH ..... V-1

5.1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga ............................ V-2

5.2. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah ................................ V-33

5.3. Dinas Kesehatan ................................................................... V-39

5.4. Rumah Sakit Umum Daerah ................................................. V-49

5.5. Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air ............ V-55

5.6. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang ........................................ V-69

5.7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ........................... V-87

5.8. Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata V-94

5.9. Kantor Lingkungan Hidup ..................................................... V-103

5.10. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ................................ V-107

5.11. Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi .................. V-110

5.12. Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan, KB dan Ketahanan

Pangan .................................................................................. V-118

5.13. Dinas Perindustrian, Pedagangan, Koperasi dan UMKM ........ V-137

5.14. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal . V-145

5.15. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ...................................... V-149

5.16. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja ....................................... V-153

5.17. Sekretariat Daerah ................................................................ V-159

v |RKPD Kota Salatiga Tahun 2016

5.18. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ....................... V-170

5.19. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah . V-173

5.20. Inspektorat Daerah ................................................................ V-182

5.21. Kecamatan Argomulyo ........................................................... V-187

5.22. Kecamatan Sidomukti ........................................................... V-190

5.23. Kecamatan Sidorejo ............................................................... V-193

5.24. Kecamatan Tingkir ................................................................ V-197

5.25. Badan Kepegawaian Daerah .................................................. V-201

5.26. Dinas Pertanian dan Perikanan ............................................. V-212

BAB VI PENUTUP ................................................................................ VI-1

I - 1 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2016

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses

untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat dengan

mempertimbangkan urutan pilihan dan ketersediaan sumber daya.

Sebagai salah satu dokumen perencanaan daerah, Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2016 disusun dengan

memperhatikan kaidah tersebut melalui penyusunan prioritas dan

pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk memberikan kepastian

kebijakan dalam melaksanakan percepatan pembangunan daerah

yang berkelanjutan.

Untuk menjamin keberlanjutan tersebut, rencana pembangunan

daerah dituangkan dalam wujud dokumen perencanaan sebagaimana

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang meliputi dokumen

perencanaan jangka panjang (20 tahun), perencanaan jangka

menengah (5 tahun) dan perencanaan tahunan. Dokumen

perencanaan tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain.

Kota Salatiga telah menyusun RPJPD tahun 2005-2025 dengan

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 dan Peraturan Daerah

Nomor 1 Tahun 2012 tentang RPJMD Kota Salatiga Tahun 2011-2016.

Selanjutnya Perda tentang RPJMD tersebut dijabarkan dalam rencana

tahunan dalam bentuk RKPD, yang diharapkan mampu menampung

program dan kegiatan yang diperlukan untuk mewujudkan sasaran

dalam RPJMD Kota Salatiga. Segala kemajuan yang telah berhasil

dicapai akan terus dikembangkan pada tahun-tahun mendatang,

sedangkan kekurangan yang masih ditemui dan permasalahan

mendesak akan dijadikan prioritas pembangunan pada tahun-tahun

berikutnya.

Dengan demikian rencana pembangunan satu tahunan, lima

tahunan maupun dua puluh tahunan senantiasa berkesinambungan.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR : … TAHUN 2015

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH

DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2016


Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah, RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf d,

memuat: rancangan kerangka ekonomi daerah; program prioritas

pembangunan daerah; dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan

maju. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempertimbangkan kerangka

pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain

yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penetapan program prioritas pada RKPD berorientasi pada

pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, azas pemerataan dan

pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

Disamping itu, RKPD Kota Salatiga harus mempunyai keterkaitan erat

dengan RPJMD, RPJPD dan RTRW Kota Salatiga, juga memperhatikan

RPJM dan RPJP baik Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional.

Proses penyusunan RKPD Tahun 2016 diawali dengan kegiatan

Pra Musrenbang tingkat RT/RW, Musrenbang Kelurahan dan

Musrenbang Kecamatan. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan

melakukan diskusi-diskusi dalam berbagai forum antara lain yaitu

Forum SKPD, Rapat Koordinasi di Bakorwil I, Musrenbang Kota,

Musrenbang Provinsi Jawa Tengah dan Musrenbang Nasional, yang

melibatkan unsur Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baik di daerah

maupun nasional sesuai dengan tingkatannya, Instansi Vertikal,

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Perguruan Tinggi (PT),

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Asosiasi Profesi, Tokoh

Masyarakat (Tomas) dan Tokoh Agama (Toga).

Visi Kota Salatiga adalah: “Salatiga yang Sejahtera, Mandiri

dan Bermartabat“. Penjelasan terhadap visi tersebut diatas sebagai

berikut:

1. Sejahtera mempunyai arti meningkatkan pemenuhan kebutuhan

layanan dasar, fasilitas umum, pelayanan publik dan

pembangunan berwawasan lingkungan.

2. Mandiri mengandung arti mewujudkan Kota Salatiga sebagai

pusat kegiatan masyarakat yang berkemampuan serta berperan

aktif dalam pembangunan, yang dilandasi oleh jiwa dan semangat

kewirausahaan untuk meningkatkan potensi dan daya saing


daerah. Di dalam keseluruhan makna dimaksud, mandiri juga

mengandung arti melestarikan nilai-nilai kearifan lokal dan

mengutamakan keselarasan pembangunan, toleransi, dan

hubungan antar pemangku kepentingan.

3. Bermartabat bermakna untuk mewujudkan Kota Salatiga sebagai

pusat penyelenggaraan pemerintahan yang tunduk pada prinsip-

prinsip tata pemerintahan yang bersih, profesional, berwibawa,

demokratis, menjunjung tinggi supremasi hukum dan

penghormatan yang tinggi terhadap hak asasi manusia.

Misi Kota Salatiga adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Dasar;

2. Mengelola Tata Ruang Kota yang Berkelanjutan dan

Berwawasan Lingkungan;

3. Mengembangkan Penanganan atas Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial;

4. Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Ekonomi

Kerakyatan dan Partisipasi Masyarakat dalam Proses

Pembangunan;

5. Melestarikan Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam rangka

Memperkuat Identitas dan Jati diri Daerah;

6. Mengembangkan Hubungan yang Sinergis antar Pemangku

Kepentingan Pembangunan;

7. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dengan Prinsip-Prinsip

Good Governance;

8. Mengembangkan Pemahaman Politik melalui Budaya Politik

Demokratis yang santun dan Mengedepankan Supremasi

Hukum;

9. Mengembangkan Pengarusutamaan Gender dalam berbagai

Bidang Kehidupan dan Perlindungan Anak, Remaja, serta

Perempuan dalam segala bentuk Diskriminasi dan Eksploitasi.

Tahun 2016 adalah tahun terakhir untuk mewujudkan Salatiga

yang Sejahtera, Mandiri dan Bermartabat sebagaimana Visi Kota

Salatiga yang tercantum dalam RPJMD Kota Salatiga. Hal ini

mengingat bahwa tahun 2016 merupakan tahun terakhir masa

jabatan Walikota Salatiga periode 2011-2016.


RKPD Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan yang

strategis karena berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa penyusunan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

berpedoman pada RKPD. Hal ini dimaksudkan bahwa RAPBD

diharapkan mencerminkan penganggaran terhadap program dan

kegiatan yang menjadi kebutuhan masyarakat dan rencana kerja

SKPD. Terkait dengan hal tersebut, RKPD Kota Salatiga Tahun 2016

dimaksudkan sebagai bagian dari upaya menyeluruh untuk

mewujudkan pencapaian visi dan misi Walikota sekaligus sebagai

pedoman penyusunan RAPBD Kota Salatiga Tahun 2016.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RKPD adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,

Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,


Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah.

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

19. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga

Tahun 2005-2025.

20. Peraturan Daerah Kota Salatiga nomor 4 Tahun 2011 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030.

21. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2012 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga

Tahun 2011-2016

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Hierarki perencanaan pembangunan daerah Kota Salatiga

dimulai dari RPJPD untuk kurun waktu 20 tahun, yang terjabarkan


dalam RPJMD untuk kurun waktu 5 tahun dan kemudian diwujudkan

dalam perencanaan jangka pendek untuk kurun waktu 1 tahun.

Bagan berikut adalah hubungan RKPD dengan dokumen

perencanaan lainnya sampai tersusunnya RAPBD Kota Salatiga.

Bagan 1.1 Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dari bagan 1.1 RPJPD Tahun 2005-2025 merupakan dokumen

perencanaan daerah yang digunakan sebagai dasar untuk penyusunan

RPJMD Tahun 2011-2016. Kemudian RPJMD Tahun 2011-2016

tersebut digunakan sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana

Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2011-

2016, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

Tahun 2016, serta RKPD Tahun 2016 dengan tetap memperhatikan

RKP Tahun 2016 dan RKPD Provinsi Tahun 2016.


1.4. Kaidah Pelaksanaan

1. RKPD Tahun 2016 merupakan rencana kerja pemerintah selama

satu tahun dengan mendasarkan potensi yang tersedia, prioritas,

target dan capaian yang telah ditetapkan dalam dokumen

perencanaan lainnya.

2. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

2010 pasal 285, perubahan RKPD dapat dilakukan apabila hasil

evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan

keadaan yang meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka

ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan

sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan

prioritas daerah.

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih dari tahun

sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

c. Pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan,

penambahan kegiatan baru atau kegiatan alternatif,

penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu

anggaran, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran

kegiatan.

d. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

1.5. Sistimatika Dokumen RKPD

RKPD Kota Salatiga Tahun 2016, disusun dengan sistematika

sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan

antar dokumen, kaidah pelaksanaan, sistematika dokumen

RKPD, maksud dan tujuan penyusunan RKPD.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Memuat gambaran umum kondisi daerah, evaluasi

pelaksanaan RKPD tahun lalu, dan capaian kinerja

penyelenggaraan pemerintahan.

Gambaran umum kondisi daerah menguraikan tentang kondisi

geografis dan kondisi demografi kota Salatiga.


Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang

hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan

dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai

bahan acuan.

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan

tentang pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan,

dan permasalahan pembangunan.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN

KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan

perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator

pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan

dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam

pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan

daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah Tahun 2016.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

SERTA INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015

Memuat Visi, Misi , Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah,

Prioritas Pembangunan dan Indikator Kinerja Utama

Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2016.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Memuat Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah

Tahun 2016 menurut urusan wajib dan pilihan.

BAB VI PENUTUP

Memuat harapan dan dukungan dari seluruh pemangku

kepentingan guna terlaksananya kegiatan pembangunan

daerah tahun 2016.

1.6. Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD

1.6.1. Maksud

Maksud penyusunan RKPD Kota Salatiga Tahun 2016 adalah

untuk:

1. Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2016;

2. Mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas

pembangunan daerah tahun 2016.


1.6.2. Tujuan

Tujuan penyusunan RKPD adalah :

1. Memberikan landasan operasional bagi seluruh Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota

Salatiga dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016;

2. Menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun

Anggaran 2016 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD

Kota Salatiga Tahun Anggaran 2016;

3. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

II - 1 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2016

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografis

Kota Salatiga terletak antara 007.17’ dan 007.17’.23” Lintang

Selatan, dan antara 110.27’.56,81” dan 110.32’.4,64” Bujur Timur.

Kota Salatiga berada di daerah cekungan, kaki gunung Merbabu

diantara gunung-gunung kecil antara lain adalah Gunung Gajah

Mungkur, Telomoyo, dan Payung Rong. Berdasarkan topografi, wilayah

Kota Salatiga terdiri dari 3 topografi yaitu bergelombang (65%), miring

(25%), dan datar (10%). Kota Salatiga memiliki 4 kecamatan dan 23

kelurahan.

Adapun batas wilayah administrasi Kota Salatiga adalah sebagai

berikut:

a) Sebelah Utara berbatasan dengan:

Kecamatan Pabelan : Desa Pabelan, Desa Pejanten

Kecamatan Tuntang : Desa Kesongo, Desa Watu Agung

b) Sebelah Timur berbatasan dengan:

Kecamatan Pabelan : Desa Ujung-ujung, Desa Sukoharjo,

Desa Glawan

Kecamatan Tengaran : Desa Bener, Desa Tegal Waton,

Desa Nyamat

c) Sebelah Selatan berbatasan dengan:

Kecamatan Getasan : Desa Sumogawe, Desa Samirono,

Desa Jetak

Kecamatan Tengaran : Desa Patemon, Desa Karang Duren

d) Sebelah Barat berbatasan dengan:

Kecamatan Tuntang : Desa Candirejo, Desa Jombor,

Desa Sraten, Desa Gedongan

Kecamatan Getasan : Desa Polobogo Kecamatan Getasan.


Pada tahun 2014, Menurut data topografi/lereng tanah, Kota

Salatiga terdiri dari 5.224,360 Ha wilayah bergelombang, 325 Ha

Lahan Curam, 128,750 Ha Lahan Sangat Curam.

Penggunaan lahan tahun 2014 untuk daerah terbangun seluas

2.164,37 hektar, yang terdiri dari perumahan seluas 1.784,87 hektar,

jasa seluas 224,86 hektar, perdagangan seluas 86,54 hektar dan

perindustrian seluas 68,10 hektar. Luas daerah non urban 3.042,33

hektar terdiri dari sawah seluas 717,49 hektar, tegalan seluas 717,49

hektar, dan perkebunan seluas 180,98 hektar dan 111,17 hektar

untuk lainnya.

2.1.2.Aspek Demografi

Jumlah penduduk Kota Salatiga pada tahun 2014 berdasarkan

data BPS adalah 181.193 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 88.612

jiwa dan perempuan sebanyak 92.581 jiwa dengan pertumbuhan

sebesar 1,01% dari tahun sebelumnya. Tingkat kepadatan penduduk

Kota Salatiga sebesar 3,191 ribu jiwa per km2.

Tabel 2.1 Penduduk Kota Salatiga tahun 2013-2014

Uraian Satuan Tahun 2013 Tahun 2014

Jumlah Penduduk jiwa 178.594 181.193

Jumlah Penduduk Perempuan

jiwa 91.251 92.581

Jumlah Penduduk Laki-laki jiwa 87.343 88.612

Pertumbuhan Penduduk % 1,01 1,01

Kepadatan Penduduk jiwa/km2 3.145 3.191

Sex Ratio (L/P) % 95,72 95,71

Jumlah Rumah Tangga ruta 49,15 **

Rata-rata ART jiwa/ruta 3,63 **

Penduduk menurut kelompok umur

0 - 14 tahun jiwa 41.672 41.672

15 - 64 tahun jiwa 125.142 127.216

> 65 tahun jiwa 11.856 12.305

Sumber: BPS Kota Salatiga, 2015


2.2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

2.2.1.Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Dalam memacu perkembangan wilayah dengan berbekal potensi

yang ada di wilayah Kota Salatiga, Pemerintah Kota tetap

berpegang pada aspek integritas, sinergitas dan kontinuitas di

dalam melakukan pembangunan daerah. Untuk itu pembangunan

daerah yang dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya dengan

upaya terus menggali, mengembangkan dan melestarikan potensi

unggulan daerah yang dimiliki.

Gambaran tentang perkembangan Produk Domestik Regional Bruto

atas dasar Harga Berlaku dan Produk Domestik Regional Bruto

atas dasar Harga Konstan 2000 selama tahun 2010 sampai dengan

tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 2.2 dan grafik 2.1 berikut ini :

Tabel 2.2 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga

Konstan 2000 di kota Salatiga, Tahun 2010-2014

Tahun

PDRB Atas Dasar

Harga Berlaku (Milliar Rp)

PDRB Atas Dasar

Harga Konstan 2000 (Milliar Rp)

2010 1.849,28 913,02

2011 2.029,27 961,02

2012* 2.035,71 1.018,10

2013** 2.282,28 1.080,66

2014*** 2.437,65 1.132,17

Sumber: Statistik Daerah Kota Salatiga 2014, BPS Kota Salatiga, data diolah

Ket: * Angka Sangat Sementara **Angka Sangat Sangat Sementara

*** Angka Prediksi

Tabel 2.2 menjelaskan bahwa Produk Domestik Regional

Bruto Kota Salatiga pada tahun 2014 atas dasar Harga Berlaku

adalah sebesar 2,44 triliun rupiah, atau sebesar 1,32 kali dari

tahun 2010. Itu berarti bahwa potensi sumberdaya ekonomi Kota

Salatiga yang direalisasikan telah meningkatkan uang sebesar 1,32

kali dibandingkan tahun 2010. Hal itu terjadi karena rerata

kenaikan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar Harga

Berlaku selama tahun 2010 – 2014 sebesar 15,54 % per tahun.

Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar

Harga Konstan 2000 sebesar 1,13 triliun rupiah pada tahun 2014,

atau sebesar 1,24 kali dibanding tahun 2010. Itu berarti bahwa


realisasi sumberdaya ekonomi Kota Salatiga telah meningkatkan

produksi barang 1,24 kali dibandingkan tahun 2010. Kenaikan ini

terjadi karena rerata laju pertumbuhan ekonomi 5,28% per tahun

selama tahun 2010 – 2014.

Perbedaan laju perkembangan Produk Domestik Regional

Bruto atas dasar Harga Berlaku dan Produk Domestik Regional

Bruto atas dasar Harga Konstan itu terjadi karena tingkat inflasi di

Kota Salatiga rata-rata 5,40% per tahun selama tahun 2010-2014.

Grafik 2.1 menggambarkan tentang perkembangan Produk

Domestik Regional Bruto atas dasar Harga Berlaku dan Produk

Domestik Regional Bruto atas dasar Harga Konstan 2000 selama

tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.

Grafik 2.1 PDRB Kota Salatiga Tahun 2010-2014

Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2000

Konstan 20000

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

2010 2011 2012 2013 2014

Konstan 2000 913020 961025 1018104 1080657 1132000

Berlaku 1849276 2029266 2035711 2282284 2437001

Juta

Ru

pia

h

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Salatiga Tahun 2014, Bappeda

dan BPS Kota Salatiga

Potensi unggulan daerah dapat dilihat dari kontribusi

sektoral terhadap PDRB. Perkembangan kontribusi masing-masing

sektor PDRB Kota Salatiga Tahun 2013-2014 dapat dilihat pada

tabel berikut ini:


Tabel 2.3 Perkembangan Kontribusi Produk Domestik Regional

Bruto Kota Salatiga atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut

Lapangan Usaha Tahun 2013 (Juta Rupiah)

No. LAPANGAN USAHA 2013 %

1 PERTANIAN 55,255.92 5.11%

2 PERTAMBANGAN & PENGGALIAN

467.11 0.04%

3 INDUSTRI PENGOLAHAN

209,739.87 19.41%

4 LISTRIK, GAS & AIR BERSIH

56,407.97 5.22%

5 BANGUNAN 69,820.78 6.46%

6 PERDAG., HOTEL & RESTORAN

215,375.65 19.93%

7 PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI

167,119.72 15.46%

8 KEU. PERSEWAAN, & JASA

PERUSAHAAN

111,269.31 10.30%

9 JASA-JASA 195,200.64 18.06%

JUMLAH 1.080.656,98 100%

Sumber: BPS Kota Salatiga Tahun 2014

Selain PDRB indikator ekonomi lainnya adalah Indeks Harga

Konsumen (IHK) yang memberikan gambaran tingkat inflasi di

suatu daerah. Secara umum Perkembangan tingkat inflasi Kota

Salatiga selama 6 tahun terakhir tidak stabil atau mengalami

fluktuasi, seperti yang terlihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.2 Inflasi Kota Salatiga 2009-2014

Sumber: BPS Kota Salatiga Tahun 2015

Inflasi Kota Salatiga tahun 2011 sebesar 2,84 persen

merupakan pencapaian inflasi terendah dalam kurun 10 tahun

terakhir, walaupun angka tersebut masih berada diatas angka

inflasi rata-rata Jawa Tengah sebesar 2,68 persen. Angka ini

Salatiga

Jawa Tengah


menunjukkan bahwa inflasi di Kota Salatiga dalam kurun waktu 5

tahun terakhir sangat fluktuaktif. Sedangkan pada Tahun 2014,

inflasi Kota Salatiga naik menjadi 7,84 persen.

b. Fokus Kesejahteraan Sosial

1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan parameter

yang secara internasional digunakan untuk mengukur tingkat

kualitas manusia. Besarnya nilai Indeks Pembangunan Manusia

(IPM) dapat menjadi gambaran tentang capaian tingkat

kesejahteraan masyarakat ditinjau dari tingkat pendidikan,

kesehatan dan daya beli masyarakat. IPM Kota Salatiga dari

tahun 2010-2013 cenderung mengalami peningkatan. IPM Kota

Salatiga dari tahun 2010-2013 memiliki nilai lebih tinggi daripada

IPM Jawa Tengah tahun 2010-2013. Berikut perkembangan nilai

IPM Kota Salatiga dibandingkan dengan nilai IPM Jawa Tengah.

Tabel 2.4 Perbandingan IPM Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

NO KABUPATEN/KOTA 2010 2011 2012 2013

1 Kota Semarang 77,11 77,42 77,98 78,54

2 Kota Salatiga 76,53 76,83 77,13 77,54

3 Kab.Kendal 70,41 76,83 71,48 72,03

4 Kab.Semarang 74,41 74,45 74,98 75,48

5 Kab.Demak 74,10 74,45 73,52 73,85

6 Kab.Grobogan 70,63 71,27 71,77 72,37

7 Jawa Tengah 72,49 72,94 73,13 74,05

Sumber: BPS Kota Salatiga, 2014

Angka IPM Kota Salatiga pada tahun 2013 sebesar 77,54

meningkat 0,41 persen dibanding tahun 2012 yang sebesar

77,13 persen. Lambatnya kenaikan IPM ini dapat dipahami,

mengingat dampak dari investasi di sektor kesehatan dan

pendidikan khususnya terhadap peningkatan indikator

penyusun IPM biasanya baru terlihat secara nyata dalam jangka

panjang.

2) Penanggulangan Kemiskinan

Berdasarkan data BPS sampai dengan Tahun 2013,

tingkat kemiskinan di Kota Salatiga lebih rendah bila

dibandingkan Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan. Adapun


angka kemiskinan dari tahun 2009-2013 bisa dilihat dalam tabel

berikut:

Tabel 2.5 Angka Kemiskinan Kota Salatiga Tahun 2009-2013

No Tahun Salatiga Jawa

Tengah Nasional

1 2009 7,82 17,48 14,15

2 2010 8,28 16,11 13,33

3 2011 7,80 16,21 12,36

4 2012 7,11 14,98 11,66

5 2013 6,40 14,44 11,48

Sumber: BPS Kota Salatiga, TNP2K

Adapun data kemiskinan tahun 2014 belum dapat

diketahui dan masih menunggu hasil penghitungan kemiskinan

makro dari BPS. Berdasarkan data pada tabel 2.5 tersebut dapat

diketahui bahwa secara umum angka kemiskinan makro di Kota

Salatiga mengalami penurunan.

3) Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Salatiga pada

tahun 2013 sebesar 6,21% sedangkan tahun 2014 sebesar 4,46%.

Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013

tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,02% dan tahun 2014

sebesar 5,68%. Hal ini menunjukkan bahwa secara persentase

tingkat pengangguran terbuka di Kota Salatiga mengalami

penurunan sebesar 1,75%.

Tabel 2.6 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Salatiga

Tahun 2012-2014

NO TINGKAT 2012 2013 2014

1 Provinsi Jawa Tengah 5,63 6,02 5,68

2 Kota Salatiga 6,84 6,21 4,46

Sumber: BPS, data diolah


4) Seni dan Budaya

Tabel 2.7 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan

Kota Salatiga Tahun 2014

No. Uraian Satuan

Realisasi

Tahun 2013

Realisasi

Tahun 2014

1 Jumlah grup kesenian grup 110 115

2 Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya

kali 1 1

3

Jumlah sarana

penyelenggaraan seni dan budaya, meliputi:

→ Alat musik keroncong (bantuan dari Disbudpar Prov.Jateng)

set 1 1

→ Alat musik gamelan slendro

set 4 1

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata (Dishubkombudpar) Kota Salatiga

2.2.2.Aspek Pelayanan Umum

a. Fokus Layanan Urusan Wajib

1).Pendidikan

Pelaksanaan program pembangunan pendidikan di Kota

Salatiga pada tahun 2014 mendukung berkembangnya suasana

belajar mengajar diberbagai jenis dan jenjang pendidikan.

Pelayanan pendidikan telah dapat menjangkau semua penduduk

tanpa terkecuali. Capaian target indikator sasaran Urusan

Pendidikan tercermin dari terealisasinya indikator kinerja kunci

yang menunjukkan keberhasilan pembangunan melalui

pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan dalam

tahun 2014. Keberhasilan Pembangunan di Urusan Pendidikan

dapat dilihat lebih rinci dari indikator kinerja pelayanan yang

telah dicapai ditahun 2014 adalah sebagai berikut:


Tabel 2.8 APK dan APM Kota Salatiga Tahun 2013-2014

Jenjang Sat

2013 2014

Target Realisasi Target Realisasi

APK APM APK APM APK APM APK APM

SD/MI % 100 100 117.68 100.58 100 100 110 94.18

SMP/MTS % 100 100 118.44 87.23 100 100 114.95 81.98

SMA/MA/

SMK % 100 100 146.31 105.37

100 100 138.81 95.11

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota

Salatiga

Dari tabel di atas terlihat bahwa APK Tahun 2014 pada

jenjang SD/MI, SMP/MTS dan SMA/SMK mengalami penurunan

dibandingkan tahun 2013 yaitu sebesar 7,68%, 3,49%, dan

7,5%.

Tabel 2.9 Angka Putus Sekolah Kota Salatiga

Tahun 2013-2014

Jenjang 2013 2014


SD/MI 0,05 0,07 0,025 0,01

SMP/MTS 0,25 0,12 0,12 0,20

SMA/MA/SMK 1,5 2,14 0,5 1,68

Sumber: Disdikpora Kota Salatiga

Angka putus sekolah untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs dan

SMA/MA/SMK mengalami penurunan.

Angka melanjutkan pada tahun 2014 dapat dilihat pada

tabel berikut:

Tabel 2.10 Angka Melanjutkan (AM) Kota Salatiga

Tahun 2014

Jenjang 2014

Dari SD/MI ke SMP/MTs 125,19

Dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA 148,40



Tabel 2.11 Rasio Ketersediaan Sekolah Kota Salatiga

Tahun 2013-2014

Jenjang 2013 2014

SD/MI 147.35 180

SMP/MTS 315.81 270

SMA/MA/SMK 331.52 509


Tabel 2.12 Banyaknya Sekolah dan Siswa


No Sekolah Jumlah Sekolah Jumlah Siswa

Negeri Swasta Negeri Swasta

1 Taman Kanak-Kanak 1 100

77

5,313

2 Sekolah Dasar 82 28

13,837

4,915

3 Sekolah Menengah

Pertama 11 17

7,668

2,820

4 Sekolah Menengah

Umum 7 22

7,739

6,600


Meningkatnya tingkat kelulusan pada tahun 2013 pada

semua jenjang pendidikan dirasa cukup memuaskan walaupun

nilai Ujian Nasional turun. Hal ini dapat dilihat dari tabel 2.13 di

bawah ini:

Tabel 2.13 Tingkat Kelulusan Kota Salatiga

TA 2012/2013 dan 2013/2014

Jenjang

2012/2013 2013/2014 Target

2013/2014

Tingkat

Kelulusan (%)

Nilai UN

Tingkat

Kelulusan (%)

Nilai UN

Tingkat

Kelulusan (%)

Nilai UN

SD/MI/ SDLB

100 6.12 99,97 7,67 100 7,25

SMP/MTS/

SMPLB 99.26 6.69 99,97 6,20 100 7,25

SMA/MA/

SMK/SMALB 99.95 6.25 99,96 6,97 100 7,25



Tabel 2.14 Peringkat Hasil Ujian nasional Kota Salatiga

Tingkat Provinsi

Jenjang 2012 2013 2014 Target 2015

SD/MI 1 1 1 1

SMP/MTS 9 2 5 2


Sampai dengan tahun 2013, presentase guru

berpendidikan S1/D4 serta guru yang memiliki sertifikat pendidik

dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.15 Presentase Guru Berpendidikan S1/D4

Kota Salatiga

Jenjang Sat

2012/2013 2013/2014 Target

2014/2015


SD/MI % 75 77.01 85 71.68 80

SMP/MTS % 90 89.01 85 90.41 90

SMA/MA/

SMK % 100 95.86 85 94.79 100


2). Kesehatan

Keberhasilan Pembangunan pada Urusan Kesehatan Kota

Salatiga dapat dilihat lebih rinci dari indikator kinerja pelayanan

yang telah dicapai di tahun 2014 sebagai berikut:

a. Kondisi Mortalitas

Menurut organisasi kesehatan dunia (World Health

Organization) mortalitas atau kematian merupakan

menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara

permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran

hidup. Mortalitas digunakan sebagai ukuran derajat

kesehatan untuk melihat status kesehatan penduduk dan

keberhasilan pelayanan kesehatan dan upaya pengobatan

yang dilakukan

Jumlah bayi yang meninggal pada tahun 2014 sebanyak

37 bayi, turun sebanyak 3 bayi dibandingkan tahun 2013

yang berjumlah 40 bayi. Kematian bayi disebabkan antara


lain karena Asfiksia (keadaan dimana bayi baru lahir tidak

dapat bernafas secara spontan dan teratur), Berat Bayi Lahir

Rendah (BBLR), kelainan congenital dan diare. Jumlah

kematian ibu pada tahun 2014 sebanyak 2 orang, turun

sebanyak 5 orang dibanding tahun 2013 yang berjumlah 7

orang. Kematian ibu disebabkan karena pendarahan

(penyebab langsung) dan Dengue Syock Syndrome (penyebab

tak langsung). Jumlah balita berumur 1-5 tahun yang

meninggal pada tahun 2014 sebanyak 2 balita, turun

dibandingkan tahun 2013 yang berjumlah 3 balita.

Tabel 2.16 Capaian Indikator Angka Mortalitas

Kota Salatiga Tahun 2012, 2013 dan 2014

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Salatiga

b. Kondisi Morbiditas

Morbiditas (angka kesakitan) suatu penyakit adalah

jumlah semua pengaruh penyakit pada penderita. Morbiditas

digunakan untuk menggambarkan pola penyakit yang terjadi

di masyarakat.

Jumlah kasus DBD pada tahun 2014 sejumlah 9 kasus

menurun dibanding tahun 2013 yang berjumlah 61 kasus.

Kenaikan kasus DBD dipengaruhi faktor iklim dan

periodesasi serangan DBD. Penurunan kasus ini

menyebabkan Incidence Rate (IR) per 100.000 penduduk

turun dibandingkan tahun 2013.

No Indikator Realisasi

2012

Realisasi

2013

Realisasi

2014

1 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup

1,4 15,96 15,33

2

Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI) per 100.000 kelahiran hidup

73,4 279,2 82,85

3 Angka Kematian balita (AKABA) per 1.000 kelahiran hidup

12,5 17,5 16,16


Tabel 2.17 Jumlah Kasus DBD Kota Salatiga

Tahun 2012, 2013 dan 2014

Jumlah Kasus DBD

2012 2013 2014

24 61 9


Tabel 2.18 Incident Rate (IR) per 100.000 penduduk

Kota Salatiga Tahun 2012, 2013 dan 2014

Incident Rate (IR) per 10.000 penduduk

2012 2013 2014

13 31,72 4,6


Jumlah kasus HIV di tahun 2014 sebanyak 15 kasus

dengan jumlah penderita laki-laki sebanyak 6 orang dan

penderita perempuan sebanyak 9 orang. Jumlah kasus HIV

naik jika dibandingkan dengan tahun 2013, dimana pada

tahun 2013 jumlah kasus HIV sebanyak 10 kasus. Jumlah

kasus AIDS di tahun 2014 sebanyak 8 kasus dengan jumlah

penderita laki-laki sebanyak 5 orang dan penderita

perempuan sebanyak 3 orang. Jumlah kasus AIDS

mengalami kenaikan dari 4 kasus AIDS di tahun 2013

menjadi 8 kasus di tahun 2014. Seluruh kasus HIV/AIDS

yang terdeteksi mendapatkan pelayanan kesehatan. Jumlah

kasus AFP (Acute Flacid Paralysis) yang ditemukan pada

tahun 2014 sebanyak 2 kasus, beda dengan kasus pada

tahun 2013 yang ditemukan 5 kasus AFP. AFP rate tahun

2014 sebanyak 4,99 (2 kasus), lebih kecil dibanding tahun

2013 sebesar 5 kasus, dimana target AFP rate adalah 1

kasus. Seluruh balita dengan kasus gizi buruk mendapatkan

perawatan. Balita dengan gizi kurang sebesar 2,29%. Jumlah

Posyandu di Kota Salatiga tahun 2014 sebanyak 287

Posyandu. Bila dibandingkan dengan rata-rata jumlah balita

dalam 1 tahun sebanyak 12.128 balita diperoleh angka rasio

Posyandu sebesar 3 per 100 balita.

Secara umum angka morbiditas tahun 2014 menurun

dibanding tahun 2013, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel

berikut:


Tabel 2.19 Gambaran Angka Morbiditas

Kota Salatiga Tahun 2013 dan 2014

No. INDIKATOR REALISASI

2013 REALISASI 2014

1. Incident Rate DBD per 100.000 penduduk

31,72 4,6

2.

Cakupan penemuan penderita TBC BTA (+)

142,72 120

3.

AFP Rate per 100.000 penduduk < 15 thn

5 kasus 4,99 (2 ks)

4.

Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

100% 100%

5. Balita Gizi Kurang 2,01% 2,29%

6. Balita Gizi Buruk 0,02 0,02


c. Sanitasi Lingkungan

Kondisi sanitasi lingkungan tahun 2014 dibandingkan

tahun 2013 digambarkan secara jelas pada Tabel berikut:

Tabel 2.20 Kondisi Sanitasi Lingkungan Kota Salatiga

Tahun 2013 dan 2014

NO INDIKATOR REALISASI

2013 REALISASI

2014

1 Cakupan jamban 79,89% 81,57%

2 Cakupan rumah sehat

74,57% 82,84

3 Cakupan sarana air

bersih 79,77% 92,22%

4

Cakupan pengawasan sanitasi TTU, industri, TPM, TP3

TTU : 87,37% TPM : 83,64%

TTU= 87.6 TPM= 84.55



d. Kondisi Pelayanan Kesehatan

Cakupan rawat jalan di Puskesmas Kota Salatiga

menunjukkan trend penurunan dari tahun 2013 sebesar

31,88% menjadi 32,71% di tahun 2014, persentase cakupan

rawat jalan di Kota Salatiga di tahun 2014 sudah di atas

target nasional sebesar 15%. Namun demikian cakupan rawat

inap di Puskesmas yang dicapai belum bisa memenuhi target

nasional sebesar 1,5%. Hal ini disebabkan karena sebagian

besar masyarakat yang sakit dan harus dirawat inap lebih

memilih dirawat inap di Rumah Sakit khususnya Rumah

Sakit milik Pemerintah dengan alasan antara lain pelayanan

yang diberikan lebih lengkap, disamping itu adanya kebijakan

Pemerintah Kota Salatiga dimana masyarakat Kota Salatiga

yang dirawat di kelas tiga tidak dikenakan biaya. Capaian

kondisi pelayanan kesehatan yang menyangkut rasio

ketersediaan pelayanan per-1.000 penduduk Kota Salatiga

tahun 2014 jika dibandingkan tahun 2013 dapat

digambarkan dalam Tabel berikut:

Tabel 2.21 Capaian Kondisi Pelayanan Kesehatan


No. Indikator 2013 2014

1 Rasio posyandu per 1.000 balita

23,42 30

2 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 1.000 penduduk

0,234 0,194

3 Rasio Rumah Sakit per 1.000 penduduk

0,036 0,035

4 Rasio dokter per 1.000 penduduk

0,68 0,96



Tabel 2.22 Capaian Indikator Pelayanan Kesehatan


No Indikator 2013 2014

1 Jumlah Rumah Sakit 7 7

2 Jumlah Tenaga Medis 189 208

3 Jumlah Paramedis 775 632

4 Jumlah Posyandu 287 287

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Salatiga, Tahun 2014

Sedangkan persentase cakupan pelayanan kesehatan

Kota Salatiga tahun 2014 jika dibandingkan tahun 2013

dapat digambarkan dalam Tabel berikut:

Tabel 2.23 Capaian Indikator Pelayanan Kesehatan


No. Indikator Realisasi 2013 Realisasi 2014

1

Cakupan komplikasi kebidanaan yang ditangani

100% 100%

2

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

99,96% 99.88%

3

Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

100% 100%

4 Cakupan balita Gizi Buruk mendapat perawatan

100% 100%

5

Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA

142,72% dan 100% 120% dan 100%

6

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

100% 100% (9 ks)


7

Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin

45,34% 153,65%

8

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (RS)

10,34% 88,94%

9 Cakupan kunjungan bayi

95,30% 99,05%


Kinerja Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Standar

Kinerja Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit mengacu pada

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

1171/Menkes/Per/VI/2011 tentang Sistem Informasi Rumah

Sakit, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.24 Standar Kinerja Pelayanan Kesehatan

Rumah Sakit

NO URUSAN INDIKATOR

KINERJA SAT. STANDAR

1 BOR (Bed Occupation Rate) % 60-85

2 LOS (Lenght of Stay) hari 6-9

3 TOI (Turn Over Internal) hari 1-3

4 BTO (Bed Turn Over) kali 40-50

5 GDR (Gross Death Rate) ‰ 4,5

6 NDR (Net Death Rate) ‰ 2,5


Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah

Kota Salatiga dapat dilihat pada Tabel Capaian Indikator

Pelayanan Rumah Sakit sebagai berikut:

Tabel 2.25 Capaian Indikator Pelayanan RSUD Kota

Salatiga Tahun 2013 dan 2014

No.

Urusan

Indikator Kinerja

Satuan Capaian

2013 Capaian

2014

1 BOR (Bed Occupation Rate)

% 68.89 67.21


2 LOS (Length of Stay)

hari 5.00 4.31

3 TOI (Turn Over Internal)

hari

2.26 2.10

4 BTO (Bed Turn Over)

kali 50.29 56.95

5 GDR (Gross Death Rate)

% 3.95 4.75

6 NDR (Net Death Rate)

% 1.84 2.85


Angka tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah

sakit/Bed Occupancy Rate (BOR) dikatakan baik jika

realisasinya 60%-85%. Dari Tabel di atas dapat dilihat BOR

RSUD Kota Salatiga tahun 2014 mencapai 67,21 turun

dibandingkan tahun 2013 yaitu sebesar 68,89.

Pada tahun 2014 rata-rata tempat tidur dalam kondisi

tidak terisi ke kondisi terisi berikutnya (Turn Over Interval

(TOI)) di RSUD Kota Salatiga mencapai 0,16 hari lebih cepat

dibandingkan tahun 2013. Angka kematian kasar (Gross

Death Rate(GDR) merupakan angka kematian seluruh pasien

dibanding pasien keluar hidup dan mati.

Angka kematian bersih (Net Death Rate (NDR)) yang

menunjukkan angka kematian pasien ketika dirawat di

rumah sakit lebih dari 48 jam. Untuk RSUD Kota Salatiga

pada tahun 2014 mencapai 2,85.

3). Pekerjaan Umum

Status jalan yang ada di Kota Salatiga meliputi: jalan

negara/nasional, provinsi, dan jalan kota. Dilihat dari ukuran

panjang, jalan nasional dan jalan propinsi di Kota Salatiga dari

tahun 2012 hingga tahun 2014 mengalami perubahan yang

dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.26 Panjang Jalan Dirinci Menurut Status

Kota Salatiga Tahun 2012-2014

No Status Jalan Satuan 2012 2013 2014

1 Nasional m 14.127

16.376 14.127

2 Propinsi m 8.841

37.629 8.841

3 Kota m 654.210

600.205 328.284

4 Lingkungan m 295.582

295.582 29.558

Sumber: Profil Daerah Kota Salatiga, 2014


Kondisi jalan yang baik memperlancar transportasi dalam

daerah maupun antar daerah. Perkembangan kondisi jalan Kota

Salatiga dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 2.27 Panjang Jalan Dirinci Menurut Kondisi Jalan


No Kondisi

Jalan Satuan 2012 2013 2014

1 Baik m 34.410 34.410 160.000

2 Sedang m 16.277 16.277 162.770

3 Ringan m 9.018 9.018 5.514

4 Berat m 5.717 5.717 -

Sumber: Profil Daerah Kota Salatiga

4).Perumahan

Realisasi pembangunan perumahan di Salatiga bukan

hanya pembangunan perumahan dalam arti sempit, namun juga

mencakup pembangunan infrastruktur dasar perumahan

pemukiman, meliputi pembangunan sarana air bersih, perbaikan

fasilitas umum dan perbaikan lingkungan sehingga dapat

tercipta perumahan pemukiman yang sehat.

Pada tabel berikut ini dapat dilihat capaian indikator

kinerja urusan perumahan tahun 2013.

Tabel 2.28 Capaian Indikator urusan Perumahan Kota

Salatiga Tahun 2012-2013

No Uraian Sat Capaian

2012

Capaian

2013

1

Jumlah Rumah Tangga baru yang menggunakan

air bersih

unit 372 165

2 Jumlah rumah tinggal bersanitasi

unit 120 120

3 Luas tempat pemakaman umum

Ha 28.20 136 makam

(37,86 Ha)

4 Rasio rumah layak huni

% 0.9 1,5

5 Rasio pemukiman layak huni

% 0.01 0,07

6 Lingkungan pemukiman

ha 2,334.2 2,334.30


7 Lingkungan pemukiman kumuh

m2 29.375 970.674 m2

(9 kel)

8 Rumah layak huni

% 20 30

Sumber: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Salatiga

5).Penataan Ruang

Penataan ruang kota Salatiga disusun sesuai dengan

potensi dan permasalahan yang ada baik internal maupun

eksternal serta memperhatikan rencana tata ruang pada tingkat

yang lebih tinggi yaitu RTRW Nasional dan RTRW Provinsi Jawa

Tengah. Pemerintah Kota Salatiga telah menerbitkan Peraturan

Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030. Kebijakan

dan pengembangan kawasan strategis meliputi:

(1). Pengembangan kawasan strategis sosial budaya.

Strateginya meliputi:

(a). menetapkan kawasan strategis kota dengan fungsi

pendidikan berskala internasional;

(b). meningkatkan prasarana dan sarana pendidikan tinggi di

kawasan strategis; dan

(c). meningkatkan prasarana dan sarana pusat pendidikan

dasar dan pusat pendidikan menengah di kawasan

strategis.

(2). Pengembangan kawasan strategis ekonomi

Strateginya meliputi:

a). menetapkan kawasan strategis kota dengan fungsi

perdagangan dan jasa;

(b). meningkatkan prasarana dan sarana perdagangan dan

jasa berskala regional; dan

(c). meningkatkan jaringan prasarana dan fasilitas

penunjang kegiatan perdagangan dan jasa.

Rencana pengembangan sistem pusat pelayanan

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga

Nomor 4 Tahun 2011 pasal 15 ayat (2) huruf a:

(a). pusat pelayanan kota, meliputi:

1). Kelurahan Salatiga;

2). Kelurahan Kutowinangun;


3). Kelurahan Gendongan; dan

4). Kelurahan Kalicacing.

(b). subpusat pelayanan kota, meliputi:

1). Kelurahan Sidorejo Lor di Kecamtan Sidorejo;

2). Kelurahan Mangunsari di Kecamatan Sidomukti;

3). Kelurahan Randuacir di Kecamatan Argomulyo; dan

4). Kelurahan Sidorejo Kidul di Kecamatan Tingkir.

(c). pusat lingkungan,meliputi:

1). Kelurahan Blotongan;

2). Kelurahan Bugel;

3). Kelurahan Kauman Kidul;

4). Kelurahan Pulutan;

5). Kelurahan Kalibening;

6). Kelurahan Tingkir Lor;

7). Kelurahan Tingkir Tengah;

8). Kelurahan Noborejo;

9). Kelurahan Tegalrejo;

10). Kelurahan Kumpulrejo;

11). Kelurahan Cebongan;

12). Kelurahan Kecandran; dan

13). Kelurahan Dukuh.

6). Perencanaan Pembangunan

Secara umum capaian Urusan Perencanaan Pembangunan

pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

(1) Tersedianya dokumen RKPD 2015 yang telah ditetapkan

dengan Peraturan Walikota Salatiga sebagai pedoman dan

arah kebijakan tahunan daerah.

(2) Tersedianya data, Profil Daerah Tahun 2015, Data

Pembangunan Kota Salatiga Tahun 2013, Potret

Perkembangan Perekonomian Kota Salatiga Tahun 2013,

dan Perkembangan Harga dan Laju Perekonomian Kota

Salatiga Tahun 2013.

(3) Tersusunnya Dokumen Teknis Rencana Detail Tata Ruang

sebagai Instrumen Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang

di Kota Salatiga Tahun 2012-2032.

(4) Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Responsif Gender (PPRG).

(5) Tersusunnya dokumen Rencana Aksi Daerah yang terdiri

dari:


(a) Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak Salatiga (RAD

KLA) Tahun 2014.

(b) Rencana Aksi Blotongan, Kutowinangun dan Kumpulrejo

Menuju Kelurahan SMART Tahun 2014.

7). Perhubungan

Penyelenggaraan urusan Perhubungan ditujukan untuk

meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi

yang berkualitas dan merata. Data pencapaian Urusan

Perhubungan antara lain:

(1) Ijin Trayek yang dikeluarkan Dishubkombudpar Kota

Salatiga tahun 2014 sebanyak 102 ijin trayek.

(2) Jumlah uji kir angkutan umum tahun 2014 mengalami

sedikit penurunan dibanding capaian tahun 2013, realisasi

jumlah seluruh kendaraan bermotor dan jenisnya yang

diuji tahun 2014 sebanyak 8,514 kendaraan mengalami

penurunan dibanding tahun 2013 sebanyak 9,356

kendaran.

Capaian keberhasilan indikator urusan perhubungan Kota

Salatiga dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.29 Capaian Keberhasilan Urusan Perhubungan Kota

Salatiga Tahun 2012 - 2014

No Uraian Satuan Capaian

2012 Capaian

2013 Capaian

2014

1

Jumlah arus

penumpang

angkutan umum

orang 36,720 203,362 281,415

2 Jumlah ijin trayek

ijin 513 102 102

3 Jumlah ijin kir

angkutan umum ijin 522 397 1,494

4

Jumlah kendaraan

bermotor dan

jenisnya yang

diuji

kendaraan 8,314 9356 8,514

5

Jumlah orang

yang terangkut

angkutan umum

orang 16,121 203,362 281,415

6 Kepemilikan KIR

angkutan umum kendaraan 522 1,511 1,494


7 Realisasi pemasangan

rambu-rambu

jalan dengan

terpasangnya

rambu, marka,

guardrail, deliniator, APILL,

meliputi:

→ Rambu Tipe F

dan 1 Daun buah 235 195

-

→

RPPJ (Rambu

Pendahulu

Petunjuk Jurusan)

buah 14 5

-

→ Marka m2 1,289 3,287 1,360

→ Guardrail m2 160 140 -

→ Deliniator buah 133 - 100

→ Traffic Light unit 2 1 2

→ Cermin

Tikungan buah 8 -

8

→ Warning Lamp unit 2 - -

→ Modul

Warning Lamp buah 1 -

-

→ CCTV Site buah 3 - -

→ Laoran

Mingguan buku 16 30

20

→ Laporan

Bulanan buku 3 5

4

→ Laporan Akhir buku 3 5 5

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan

Pariwisata Kota Salatiga

8). Lingkungan Hidup

Capaian keberhasilan Urusan Lingkungan Hidup

berdasarkan kinerja output dan outcome adalah:

(1) Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil

pemotretan dan survei foto udara terhadap luas daratan

berikut ini:


Tabel 2.30 Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan

Berdasarkan Hasil Pemotretan dan Survei foto Udara

terhadap Luas Daratan Tahun 2011-2014

NO TARGET 2011 2012 2013 2014

Capaian Capaian Capaian Capaian

1

Luasan

Ruang

Terbuka

Hijau

628,27

Ha

652,98

Ha

671,48

Ha

681,36

Ha

2

Prosentase

Ruang

Terbuka

Hijau

11,01% 11,5% 11,83% 12%

Sumber: Kantor Lingkungan Hidup,2014

(2) Cakupan pantauan pencemaran status mutu air di tahun

2014 sama dengan pantauan di tahun 2013 yang mencapai

6 titik.

Indikator Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kota

Salatiga Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.31 Capaian Keberhasilan Urusan Lingkungan Hidup



2012

Capaian

2013

Capaian

2014

1 Persentase penanganan sampah

% 93 93 93

2 Pelayanan pengangkutan sampah

m3/hari 326 326 326

3

Rasio tempat pembuagan sampah (TPS) per satuan penduduk

% 33 100

4 Persentase luas pemukiman tertata

% 50 50 50

5

Cakupan pantauan pencemaran status mutu air

titik air 6 6 6


6

Cakupan penghijauan wilayah longsor dan sumber mata air

Ha 85 245

7

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal, UKL-UPL, SPPL

pelaku usaha

7 10

8

Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan

kasus 4 2

Sumber: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan Kantor Lingkungan Hidup

Kota Salatiga

9). Kependudukan dan Catatan Sipil

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota

Salatiga hingga saat ini sudah mempunyai basis data

kependudukan yang terintegrasi di 4 (empat) Kecamatan secara

online lokal. Pada Tahun 2014 jumlah penduduk yang memiliki

Akte Kelahiran mencapai 109.374, jumlah kepemilikan KTP

sebanyak 116.902 dari Wajib KTP sebanyak 147.784 serta

kepemilikan Kartu Keluarga sebanyak 62.743. Tahun 2013

kepemilikan Akte Kelahiran adalah 104.064 penduduk,

kepemilikan KTP sebanyak 114.026 penduduk dari Wajib KTP

sebesar 144.754 penduduk, sedangkan kepemilikan Kartu

Keluarga adalah 60.033 Kepala Keluarga.

Tabel 2.32 Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan

Catatan Sipil Kota Salatiga Tahun 2012 - 2014

No Uraian Tahun

2012 2013 2014

1 Wajib KTP 136.447 144.754 147.784

2 Kepemilikan KTP 112.893 114.026 116.902

Target 134.759 138.259 144.563

3 Kepemilikan Akta 98.682 104.064 109.374

Target 98.218 104.599 109.600

4

Kepemilikan Akta Nikah 63.235 63.542 63.864

Target 63.339 63.789 64.452


5 Kartu Keluarga 58.512 60.033 62.743

6 Bayi berakta kelahiran (0-1 tahun)

2.984 2.927 2.144

7 Bayi yang lahir 1.655 2.289 2.364

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga

10). Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera dengan

Mengedepankan Kesetaraan dan Keadilan Gender, Kebutuhan

Pangan menuju Masyarakat Partisipatif dan Mandiri merupakan

visi dari penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Peningkatan kualitas hidup perempuan di berbagai bidang

telah memperoleh hasil positif. Menurut data dari Badan

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana

dan Ketahanan Pangan Kota Salatiga, prosentase perempuan di

lembaga pemerintah pada tahun 2014 telah mencapai 28 % dari

total pekerja perempuan yang ada di Kota Salatiga.

Kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2013

sebanyak 3 kasus dan pada tahun 2014 terdapat 5 kasus.

Sedangkan tindak kekerasan terhadap anak pada tahun 2013

terjadi sebanyak 5 kasus, sedangkan pada tahun 2014 terjadi

sebanyak 3 kasus. Jumlah kasus kekerasan dalam rumah

tangga (KDRT) tercatat sebanyak 3 kasus pada tahun 2013, dan

meningkat sebanyak 2 kasus menjadi 5 kasus pada tahun 2014.

Untuk mendukung pencapaian kinerja urusan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah

dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

(1). Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak

kekerasan.

(2). Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan

kesetaraan gender.

(3). Pembinaan organisasi perempuan.

(4). Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan

pemberdayaan perempuan dan anak.

(5). Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan

pembinaan tumbuh kemban anak.


(6). Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di

kecamatan.

11). Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera kota Salatiga

diarahkan untuk mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera

dengan mengedepankan kesetaraan dan keadilan gender,

kebutuhan pangan menuju masyarakat partisipatif dan mandiri.

Hasil pendataan tahun 2014 menunjukkan jumlah

Pasangan Usia Subur (PUS) 34.528, peserta KB aktif 25.339

peserta sedangkan jumlah peserta KB baru mengalami

penurunan dari 4.907 akseptor tahun 2013 menjadi 3.872

akseptor pada tahun 2014.

Pada tahun 2014 di Kota Salatiga terdapat 62.398 KK

terdiri dari pra KS berjumlah 6.926 KK sedangkan di tahun 2013

keluarga pra sejahtera sebesar 7.279 KK atau terjadi penurunan

sebesar 353 KK atau sebesar 5%. Keluarga Sejahtera I berjumlah

8.741 KK, Keluarga Sejahtera II berjumlah 13.166 KK, Keluarga

Sejahtera III berjumlah 27.157 KK, Keluarga Sejahtera III plus

berjumlah 6.408 KK.

Capaian keberhasilan kinerja dalam mendukung Urusan

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagai berikut:

Tabel 2.33 Capaian Keberhasilan Kinerja Urusan Keluarga

Berencana dan Keluarga Sejahtera Kota Salatiga Tahun 2012-2014


2012

Capaian

2013

Capaian

2014

1

Jumlah

Pasangan Usia

Subur (PUS)

pasangan 29,475 30,602 34,528

2 Jumlah peserta KB Aktif

akseptor 23,071 23,695 25,339

3 Jumlah peserta

KB Baru akseptor 5,075 4,907 3,872

4

Jumlah rata-

rata anak per

keluarga

anak 2 - 2

5 Jumlah KK KK 58,876 61,949 62,398

6

Jumlah

Keluarga Pra

Sejahtera

KK 7,244 7,279 6,926

7 Jumlah Keluarga

Sejahtera I

KK 10,087 8,704 8,741

8

Jumlah

Keluarga

Sejahtera II

KK 11,399 12,581 13,166


9

Jumlah

Keluarga

Sejahtera III

KK 26,171 27,013 27,157

10

Jumlah Keluarga

Sejahtera III

plus

KK 5,906 6,372 6,408

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga

Berencana dan Ketahanan Pangan Kota Salatiga

Berdasarkan hasil pendataan sampai dengan Desember

2014 jumlah peserta aktif KB adalah sebanyak 25.339 atau

73,37% dari Pasangan Usia Subur (PUS) sejumlah 34.528.

Realisasi peserta aktif 2014 sebesar 73,37% yang apabila

dibandingkan tahun 2013 yaitu 77,42% terjadi penurunan

4,05%.

Hal tersebut dapat dilihat dari keterangan yang telah

dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 2.34 Jumlah Peserta Aktif Bidang KB KS Kota salatiga sampai

dengan Tahun 2013 - 2014

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana

dan Ketahanan Pangan Kota Salatiga

12). Sosial

Penyelenggaraan Urusan Sosial ditujukan untuk

meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi

masyarakat. Permasalahan kesejahteraan sosial dapat dilihat

dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Dalam

menanggulangi masalah sosial, pada tahun 2014 sasaran

pembangunan sosial dititikberatkan pada peningkatan

kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam penanganan

PMKS, dan meningkatnya pelayanan sosial bagi PMKS.

No. Peserta

KB Aktif

2013 2014

Target Realisasi % Target Realisasi %

1 IUD 705 1166 165.39 2.797 3.571 127,67

2 MOW 81 150 185.19 1.119 1.470 131,37

3 MOP 42 8 19.05 186 265 142,47

4 KONDOM 137 105 76.64 1.305 2.067 158,39

5 IMPLAN 1,071 1,601 149.49 3.543 3.602 101,67

6 SUNTIK 1,757 1,550 88.22 7.086 9.917 139,95

7 PIL 522 327 62.64 2.611 4.447 170,32

JUMLAH

(PA) 23,092 23,695 102.61 24.294 25.339 104,30

Jumlah

PUS 29,539 30,602 103.60 31.343 34.528 110,6

% PA/PUS 78.17 77.42 99,04 77,57 73,39 94,68


Adapun capaian realisasi anggaran program dan kegiatan pada

urusan Urusan Sosial dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.35 Capaian Urusan Sosial


Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Salatiga

Kegiatan pelayanan dan kegiatan pemberdayaan

masyarakat sosial kesejahteraan masyarakat yang dilakukan

selama tahun 2014 seperti terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.36 Data Pelayanan Yang Dilakukan

Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Salatiga

Selama Tahun 2013-2014

No

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan

Sosial (PMKS)

Sat Dilayani

2013

Populasi

2014

Dilayani

2014

1 Anak Balita Terlantar Jiwa 0 57 17

2 Anak Terlantar Jiwa

20

(APBD) 50 (APBN)

159 70

3 Anak Nakal Jiwa 0 14

4 Anak Jalanan Jiwa 0 80 40

5 Anak Cacat Jiwa 0 0 0

6 Wanita Rawan Sosial

Ekonomi Jiwa

65

(APBD)

50 (APBN) 794 -

7 Lanjut Usia Terlantar Jiwa 40

(APBD)

90 (APBN) 699 25

8 Penyandang Cacat Jiwa 30 218 20

9

Penyandang Cacat

Bekas Penderita

Penyakit Kronis

Jiwa 0 218 40

10 Tuna Susila Jiwa 0 325 20

11 Pengemis Jiwa 0 235 20

12 Gelandangan dan

Orang Terlantar Jiwa 0 11 -

13 Bekas Narapidana Jiwa - 30 16

14

Korban

Penyalahgunaan

Nafza

Jiwa 0 10 10

NO. URAIAN CAPAIAN

2012 CAPAIAN

2013

CAPAIAN

2014

1 Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi

14 14 16


15 Korban Bencana

Alam Jiwa 6 12 4

16 Korban Bencana

Sosial Jiwa 0 - -

Sumber: Dinsosnakertrans Kota Salatiga

Tabel 2.37 Pemberdayaan Sosial Kesejahteraan Masyarakat Kota

Salatiga Tahun 2013 - 2014

No.

Potensi

Penanganan

PSKM

Sat

Dibina /

Dipelihara

Tahun

2013

Populasi

Tahun

2014

Dibina/Dipelihara

Tahun 2014

1 Karang Taruna

KT 1 220 50

2 Pekerja Sosial Masyarakat

Jiwa 22 220 50

3 Organisasi Sosial Panti

Asuhan

Jiwa 14 23 16

4

Wanita

Pemimpin

Kesejahteraan

Sosial

Jiwa 0 0 -

5 Dunia Usaha DU 0 105 105

6

Veteran dan

Janda Perintis

Kemerdekaan

Jiwa 60 org dan

3 org 60 orang 30 orang

-

7 Makam

Pahlawan Jiwa 881 883 -

8

Makam

Pejuang

Kemerdekaan

dan Tugu Kejuangan

Jiwa 0 0 -


13). Ketenagakerjaan

Jumlah pencari kerja di Kota Salatiga pada tahun 2014

tercatat sebanyak 1.379 orang, menurun dari 6.537 orang pada

tahun 2013. Penyerapan tenaga kerja di sektor formal

mengalami penurunan dari tahun 2013 yang sebanyak 1.246

orang menjadi 792 orang pada tahun 2014.

Pada tahun 2014 di Kota Salatiga kondisi pemutusan

hubungan kerja sebanyak 10 kasus naik bila dibandingkan pada

tahun 2013 yang mencapai 1 kasus.

Pencapaian kinerja dalam mendukung urusan

ketenagakerjaan dapat dilihat pada tabel berikut ini:


Tabel 2.38 Capaian Indikator Kinerja Urusan

Ketenagakerjaan Kota Salatiga

Tahun 2013-2014

No. Urusan, Indikator

Kinerja Sat

Capaian

Tahun

2013

Capaian

Tahun

2014

1 Tingkat Partisipasi angkatan kerja

% 68.38 65.275.

2 Perkiraan angka Sengketa Pengusaha pekerja per tahun

kasus 5 5

3 Pencari Kerja yang ditempatkan

orang 1.311 792

4 Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja

orang 190 200


Pemerintah Kota Salatiga telah melaksanakan pelatihan-

pelatihan dalam rangka menyediakan tenaga kerja yang

kompeten dan produktif sesuai pasar kerja nasional

sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.39 Jumlah Pelatihan yang Dilaksanakan


No. Pelatihan

ketrampilan Satuan 2013 2014

1 Menjahit High Speed

orang 20 20

2 Mekanik Mobil orang 20 20

3 Tatarias pengantin orang 20 0

4 Salon Kecantikan orang 0 20

5 Menjahit Busana Wanita

orang 40 40

6 Teknisi Komputer orang 0 20

7 Teknisi Handphone orang 0 20 Sumber: Dinsosnakertrans Kota Salatiga

Gambaran pendapatan pekerja di Kota Salatiga tergambar

dalam Upah Minimum Regional (UMR) Kota Salatiga yang

mencapai Rp 1,170,000,- pada tahun 2014 meningkat dari

tahun 2013 yang mencapai Rp 974,000,-. Berikut gambaran

perbandingan UMR Kota Salatiga dengan daerah

kabupaten/kota lain:


Tabel 2.40 Upah Minimum Regional (UMR) Kota Salatiga dan

kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2013-2014

No. Uraian Satuan 2013 2014

1 Upah Minimum Regional (UMR) Kota Salatiga

Rp 974.000 1,170,000

2 UMR Kabupaten Semarang

Rp 1.051.000 1,208,200

3 UMR Kota Semarang Rp 1.209.100 1,423,500

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans)

Kota Salatiga

14).Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Salatiga

urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai visi

mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan untuk

meningkatkan produktifitas menuju masyarakat mandiri dan

sejahtera. Kebijakan pemberdayaan ekonomi berbasis

kerakyatan melalui Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan

Menengah (UMKM) adalah pilihan yang tepat sekaligus

merupakan harapan masyarakat. Koperasi dan UMKM

diharapkan dapat secara nyata menopang pertumbuhan

ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang dapat mengatasi

pengangguran.

Sampai tahun 2014, perkembangan Koperasi dan UMKM di

Kota Salatiga tergambar dari pencapaian target-target

pembangunan yang telah ditentukan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pelaksanaan

pembangunan urusan Koperasi dan UMKM Kota Salatiga data

dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.41 Target dan Indikator Kinerja urusan Koperasi

dan UMKM Kota Salatiga Tahun 2013 - 2014

No. Indikator Kinerja Satuan Capaian

2013 Capaian

2014

1 Jumlah koperasi unit 203 202

2 Komposisi Koperasi Aktif

% 83 66

3 Jumlah koperasi aktif unit 166 134

4 UMKM Binaan unit 1.008 1.170

5 Usaha mikro dan kecil UKM 3.663 3.663

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (Disperindagkop) dan

UMKM Kota Salatiga


15).Kebudayaan

Urusan kebudayaan merupakan salah satu aspek penting

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Salatiga.

Pengembangan kesenian memberikan warna tersendiri dengan

adanya penyelenggaraan festival seni dan budaya serta tetap

eksisnya grup-grup kesenian yang ada di Salatiga.

Target dan capaian indikator kinerja urusan kebudayaan

sampai tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.42 Target dan Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan



1 Jumlah grup kesenian Group 110 115

2 Jumlah penyelenggaraan festival

seni dan budaya kali 1 1

3 Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya, meliputi:

→ Alat musik keroncong (bantuan dari Disbudpar

Prov.Jateng)

set 1 1

→ Alat musik gamelan slendro set 1 1

4

Benda, situs dan kawasan

cagar budaya yang

dilelestarikan

Kali 139 139

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata

(Dishubkombudpar) Kota Salatiga

16).Pemuda dan Olah Raga

Penyelenggaraan pemerintahan daerah urusan Pemuda dan

Olahraga bertujuan untuk melakukan pembinaan pemuda dan

meningkatkan prestasi olah raga.

Capaian dan target indikator kinerja urusan Pemuda dan

Olah Raga selama tahun 2013-2014 dapat dilihat pada tabel

berikut ini:


Tabel 2.43 Target dan Indikator Kinerja Urusan Pemuda dan

Olah Raga Kota Salatiga Tahun 2013 – 2014

No. Uraian Satuan Capaian

2013 Capaian

2014

1 Organisasi Pemuda buah 14 14

2 Organisasi Olahraga buah 32 33

3 Kegiatan Kepemudaan

kegiatan 6 6

4 Kegiatan Olahraga Cabang 3 3

5 Klub Olahraga buah 21 21

6 Gedung Olahraga buah 1 1

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Kota Salatiga

Prestasi yang telah diraih dalam bidang Olah Raga sampai

tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.44 Prestasi Olah Raga Kota Salatiga

Tahun 2013 – 2014

No. Jenjang Satuan

Capaian /

Perolehan

Medali Tahun

2013

Capaian /

Perolehan

Medali Tahun

2014

1. Kegiatan Olahraga

tingkat pelajar daerah yang diikuti

POPDA

POPDA SD Tk Provinsi buah 0

POPDA SMP Tk Provinsi buah

2 emas, 2

perak, 3 perunggu

POPDA SMA Tk Provinsi buah

2 emas, 3

perak, 4

perunggu

Catur SD buah

2 emas, 1

perak, 1

perunggu

Atletik SMP buah

2 emas, 1

perak, 1

perunggu

Pencak Silat SMP buah 0

Sepak Takraw SMP buah 0

Atletik SMA buah

6 emas, 3

perak

Panahan SMA buah 0


Taekwondo SMA buah 0

Sepak Takraw SMA buah 0

2. Kegiatan Olahraga

tingkat pelajar Nasional yg

diikuti :

O2 SN SD buah 0

1 emas, 1

perak

O2 SN SMP buah 1 perunggu 2 perunggu

O2 SN SMA buah 0

3 emas, 1

prunggu

O2 SN SMK buah

1 perak, 1

perunggu

3. Kejuaraan Daerah yang

diikuti :

Porprov. buah 6 perak

4. Kejuaraan Nasional yang diikuti :

PON 2004 buah 0

PON 2008 buah 0

Catur Kilat SD 1 emas

Catur SD 1 emas

Taekwondo SD

1 emas, 1

perunggu

Karate SD 1 nasional

Taekwondo SMP 1 perunggu


17). Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam Negeri ditujukan untuk mewujudkan kehidupan social

politik dan sosial kemasyarakatan yang kondusif, perlindungan

masyarakat serta melaksanakan kegiatan penanganan dan

penanggulangan bencana.

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

merupakan urusan yang komprehensif meliputi berbagai elemen

strategis yang memiliki dampak luas terhadap stabilitas politik

daerah untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan serta iklim investasi daerah.

Keberhasilan Pembangunan di Urusan Kesatuan Bangsa

Dan Politik Dalam Negeri sesuai RPJMD dapat dilihat lebih rinci

dari indikator kinerja yang telah dicapai di tahun 2014 adalah

sebagai berikut:


Tabel 2.45 Indikator Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa Yang Telah

Dicapai Tahun 2013 - 2014

NO INDIKATOR SAT CAPAIAN

2013

CAPAIAN

2014

1 Jumlah Demo Keg 6 11

2 Kegiatan Pembinaan

Politik Daerah Keg 9 8

3

Kegiatan Pembinaan

terhadap LSM, Ormas dan

UKP

Keg 22 19

4 Forum Kewaspadaan Dini Keg 5 5

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

18). Perpustakaan dan Kearsipan

Kantor Perpustakaan Daerah Kota Salatiga pada tahun

2012 sudah berusaha mengembangkan pelayanan untuk

meningkatkan minat baca masyarakat dengan telah

dibangunnya Gedung Perpustakaan Kota Salatiga yang akan

melayani pengunjung sampai dengan pukul 20.00 WIB pada hari

Senin-Jum’at dan sampai dengan pukul 16.00 WIB pada hari

Sabtu dan Minggu tanpa ada hari libur.

Adapun jumlah koleksi buku yang ada sampai akhir tahun

2014 sebanyak 29.608 judul buku dan 34.881 eksemplar,

sedangkan koleksi majalah dan jurnal sebanyak 6 judul

sejumlah 960 eksemplar. Sedangkan pengembangan layanan

yang telah dilaksanakan oleh Perpustakaan Daerah adalah

layanan perpustakaan keliling. Adapun data pengunjung

perpustakaan tahun 2013 jumlah pengunjung 293.810 orang

sedang tahun 2014 jumlah pengunjung 355.032 orang.

Apabila melihat data tersebut dapat dikatakan bahwa

upaya untuk mempromosikan perpustakaan telah berhasil

dengan ditandainya peningkatan jumlah pengunjung

perpustakaan. Demikian juga dengan animo masyarakat untuk

membaca semakin besar dengan ditandainya jumlah buku yang

dipinjam semakin banyak. Pencapaian keberhasilan Urusan

Perpustakaan terlihat dalam Tabel berikut:


Tabel 2.46 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan


No.

Urusan

Indikator

Kinerja

Satuan Capaian Tahun

2013

Capaian Tahun

2014

1

Jumlah titik layanan

perpustakaan

keliling

Lokasi 20 20

2

Jumlah

Pengunjung

perpustakaan

per tahun

orang 293,810 355,032

3

Koleksi Buku

yang tersedia di

perpustakaan daerah

Judul 27,445 29,608

Eksemplar 30,327 34,881

Sumber: Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Salatiga

Pengembangan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh

Perpustakaan Daerah Kota Salatiga diantaranya berupa story

telling, audio visual dan pemutarn film, komputer bicara,

koleksi braille, gazebo baca, dan sanggar tari Khayangan.

Jumlah perpustakaan di Salatiga sampai tahun 2014

dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.47 Jumlah Perpustakaan



1 SD/MI sekolah 109 109

2 SMP/MTs sekolah 28 28

3 SMA/MAN/SMK sekolah 30 30

4 Perpustakaan Keliling Unit 2 2

5 Instansi Pemerintah Unit 6 6

6 Perguruan Tinggi PT 11 11

7 Kelurahan Unit 22 22

8 Umum Unit 1 1

9 Pondok Pesantren Unit 2 2

10 Taman Bacaan Masyarakat

Unit 22 22

11 Perpustakaan Rumah Ibadah

Unit 5 5

Jumlah 238 238



Capaian indikator kinerja urusan kearsipan tahun 2013

sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.48 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan


No

Urusan

Indikator Kinerja


2013 (%) Capaian Tahun

2014 (%)

1

Penerapan Pengelolaan Arsip secara baku

SKPD 60 60

2

Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan

Kegiatan 6 6


19). Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan

Persandian

Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah bidang

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

dilaksanakan oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah

antara lain Sekretariat Daerah, Sekreariat Dewan, Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,

Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pemberdayaan

Masyarakat Perempuan Keluarga Berencana dan Ketahanan

Pangan, dan Kecamatan yang bertujuan untuk mewujudkan

penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dan

untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap

pemerintahan menuju terwujudnya kemandirian daerah serta

terwujudnya reformasi birokrasi di Kota salatiga.

Pencapaian kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan

Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian dan Persandian pada tahun 2014 adalah sebagai

berikut:

(1) Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang

baik, salah satu diantaranya adalah reformasi kelembagaan

daerah, dengan hasil tersusunnya Peraturan Daerah

kegiatan tahun 2014 sebagaimana terlihat pada Tabel

berikut:


Tabel 2.49 Capaian Bidang Kelembagaan Daerah

Kota Salatiga Tahun 2012 - 2014

NO URAIAN SAT TAHUN

2012 2013 2014

I Pendayagunaan

Aparatur

Negara

1. BLUD Perwali 1 2 -

2. Inpres Buku 10 - -

3. Kepegawaian

Setda Buku 10 10 10

II Kelembagaan

1. Koordinasi,

Monitoring

dan Evaluasi

Kelembagaan

SKPD - 26 26

2. Fasilitasi

Pemantapan

SOTK SKPD

Raperda - - -

3. Evaluasi

Rincian

Tugas SKPD

Perwali - - -

4. Penyusunan

LAKIP Kota

Salatiga

Buku 45 45 45

5. Penyusunan

LAKIP SETDA Buku 20 20 20

6. Penetapan

Kinerja Buku 45 45 45

III Ketatalaksanaa

n

1. Penyusunan

Standar

Pelayanan

Publik

Perwali 1 - -

2. Penyusunan

PDH Lurah

dan

Perangkat

Kelurahan

Perwali - - -

3. Fasilitasi

Penyusunan

SOP

Pelayanan

Publik

Sosialisasi 1 1 -

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Salatiga

Hal yang tak kalah pentingnya dalam reformasi

birokrasi adalah sumberdaya manusia yaitu Pegawai Negeri

Sipil (PNS). Dengan manajemen kepegawaian yang baik


diharapkan diperoleh aparatur pemerintah daerah yang

profesional, sehingga efisiensi dan efektifitas pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi dari masing-masing SKPD dapat

dicapai. Jumlah pegawai tahun 2014 sebanyak 4.299 orang

PNS. Bila dilihat berdasarkan jenjang kepangkatan PNS

Tahun 2014 sebagian besar terdapat pada golongan III (2.113

orang), golongan IV (1.086 orang), golongan II (936 orang)

dan golongan I (164 orang).

Guna lebih memantapkan hubungan dan keterikatan

daerah satu dengan daerah yang lain dalam kerangka NKRI,

serta dalam rangka menyerasikan pembangunan daerah dan

mensinergikan potensi daerah dengan pihak ketiga, telah

dilaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan seperti

Tabel berikut:

Tabel 2.50 Realisasi Kerjasama Daerah Kota Salatiga

Tahun 2013-2014

NO URAIAN 2013 2014

I Kerjasama antar daerah

1. Kesepakatan Bersama

(MoU) - 2

2. Perjanjian Kerjasama 2 1

II Kerjasama dengan Pihak

Ketiga

1. Kesepakatan Bersama

(MoU) 3 5

2. Perjanjian Kerjasama 70 28


Pembangunan Hukum di Kota Salatiga secara umum

telah dilaksanakan dalam upaya mewujudkan pemerintahan

yang baik dan bersih, pembangunan hukum yang

dilaksanakan pada tahun 2014 dititikberatkan untuk

melaksanakan pembentukan beberapa produk hukum

daerah dalam rangka penjabaran lebih lanjut Peraturan

Perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana telah

dituangkan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda).

Capaian penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang

pembangunan hukum tahun 2013 dan 2014 seperti terlihat

pada Tabel berikut:


Tabel 2.51 Realisasi Bidang Pembangunan Hukum


NO URAIAN SAT 2013 2014

1 Penyusunan

Raperda Raperda 6 10

2

Raperda yang

disampaikan ke

DPRD

Raperda 5 10

3 Perda yang

diundangkan Perda 17 8

4 Penyusunan

Peraturan Walikota Perwali 40 47

5 Penyusunan

Keputusan Walikota Keputusan 599 510


(2). Pengawasan Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan efisien,

efektif, transparan dan akuntabel, maka dilakukan

pengawasan yang obyektif dan profesional sesuai norma dan

standar audit pemerintahan. Pengawasan yang telah

dilakukan oleh Inspektorat Kota Salatiga tahun 2013-2014

adalah sebagai berikut:

a). Pengawasan reguler

Telah dilaksanakan pemeriksaan reguler terhadap 51

obyek pemeriksaan pada tahun 2013 dan 52 obyek

pemeriksaan pada tahun 2014.

b). Pemeriksaan khusus kasus/tujuan tertentu

Telah dilaksanakan pemeriksaan khusus kasus/tujuan

tertentu sebanyak 2 kali pada tahun 2013 dan sebanyak

2 kali pada tahun 2014.

c). Pemeriksaan khusus/tujuan tertentu

Telah dilaksanakan pemeriksaan khusus/tujuan tertentu

sebanyak 8 kali pada tahun 2013 dan sebanyak 8 kali

pada tahun 2014.

d). Monitoring pelaksanaan kegiatan

Telah dilakukan monitoring pelaksanaan kegiatan TA

2010 sebanyak 26 SKPD, TA 2011 terhadap 18 SKPD, TA

2012 sebanyak 5 SKPD dan TA 2014 sebanyak 26 SKPD.

e). Review Laporan Keuangan Daerah TA 2010 sebanyak 1

kali, TA 2011 sebanyak 1 kali, TA 2012 sebanyak 1 kali,

TA 2013 sebanyak 1 kali dan TA 2014 sebanyak 1 kali.


f). Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Satuan Kerja Pemerintah Daerah

(LAKIP SKPD) tahun 2011 sebanyak 23 SKPD, tahun 2012

sebanyak 23 SKPD, tahun 2013 sebanyak 18 SKPD dan

tahun 2014 sebanyak 25 SKPD.

g). Pemetaan Sistem Pemetaan Intern Pemerintah (SPIP) pada

tahun 2011 sebanyak 1 kali, tahun 2012 sebanyak 1

kali/4 SKPD dan tahun 2013 sebanyak 1 kali/1 SKPD.

Selain pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat

Kota Salatiga, Aparat Pengawasan Fungsional lain

melaksanakan pengawasan di Pemerintah Kota Salatiga

meliputi:

a). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi

Jawa Tengah

- Laporan Keuangan Daerah

- Monitoring TPTGR

b). Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

- Bantuan Keuangan APBD Provinsi Jateng tahun 2013

- Pemeriksaan Reguler Penyelenggaraan Urusan wajib

bidang kesehatan tahun 2013

c). Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

- PNPM Mandiri Perkotaan Kota Salatiga (Loadn IBRD

No.7866-ID) untuk tahun anggaran yang berakhir 31

Desember 2013

- Audit atas utang/piutang klaim dana pelayanan

kesehatan dasar Jamkesmas dan Jampersal pada

Dinas Kesehatan Salatiga tahun 2013

20).Ketahanan Pangan

Target dan pencapaian kinerja urusan Ketahanan Pangan

pemerintah Kota Salatiga selama tahun 2013 – 2014 dapat

dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.53 Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketahanan

Pangan Kota Salatiga Tahun 2013 – 2014

No. Urusan, Indikator Kinerja Satuan Tahun

2013

Tahun

2014

1 Ketersediaan pangan utama % 111 144,65

2 Pola Pangan Harapan Skor 89.66 90,1

3 Regulasi Ketahanan Pangan Buah - 1

Sumber: Bapermas, P, KB dan KP Kota Salatiga


Neraca Bahan Makanan (NBM) merupakan data yang dapat

menggambarkan situasi dan kondisi ketersediaan pangan untuk

konsumsi penduduk suatu wilayah.

Tabel 2.54 Neraca bahan Makanan (NBM)


No.

Kelompok

Bahan

Pangan

Tahun 2014

Ketersediaan

Energi (KKAL / KAP / HR)

Ketersediaan

Protein (G / KAP / HR)

Ketersediaan

Lemak (G / KAP / HR)

1 Padi-padian 1089,426 28,39632 3,771251

2 Makanan berpati

27,07133 0,178453 0,057345

3 Gula 35,41835 0,030137 0,09589

4 Buah/biji

berminyak 73,36674 6,559385 1,921535

5 Buah-buahan 321,9921 2,578804 3,390402

6 Sayuran 282,9054 10,779 7,51644

7 Daging 416,6339 26,70737 33,60854

8 Telur 41,09579 3,175428 2,948245

9 Susu 29,36797 1,540615 1,685048

10 Ikan 9,617656 1,992704 0,121541

11 Minyak dan

Lemak 119,8183 0,13676 13,49529

Total 2452,738 82,08456 69,27504

Sumber: Bapermas, P, KB dan KP Kota Salatiga

b. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1). Pertanian

Pencapaian keberhasilan pembangunan Urusan Pertanian

pada Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.55 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman

Pangan Kota Salatiga Tahun 2012-2014

No. Urusan,

Indikator

Kinerja


2012

Capaian Tahun

2013

Capaian Tahun

2014

1 Produktivitas:

a. Padi ku/Ha 57.28 61.76 57.70

b. Jagung ku/Ha 38.16 67.81 26.22

2 Cakupan bina kelompok tani

% 168 190 190

Sumber : Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Salatiga


Pada Tahun Anggaran 2014 sumber pangan utama yang

terdiri dari padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar rata-rata

mengalami penurunan produktivitas dibanding tahun 2013.

Produksi padi pada tahun 2014 mencapai 7,662 ton, dengan

luas panen mencapai 1.328 Ha.

Tabel 2.56 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman

Pangan Kota Salatiga Tahun 2014

No. Jenis

Komoditi

Tahun 2014

Luas Panen (Ha)

Produksi (Ton)

Produktivitas (Ku/Ha)

1 Padi 1.328 7.662 57,79

2 Jagung 196 514 26,22

3 Ubi Kayu 180 6 359,67

4 Ubi Jalar 1 14 140


Tabel 2.57 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Sayur-

sayuran Kota Salatiga Tahun 2014

No. Jenis

Komoditi

Tahun 2014

Luas Panen (Ha)

Produksi (Ku)


1 Kacang Panjang

- - -

2 Cabe Besar 2 45 22,5

3 Cabe Rawit 90 2 19,84


Tabel 2.58 Jumlah Tanaman dan Produksi Buah-buahan


No. Jenis

Komoditi

Tahun 2014

Luas Panen

(Pohon)

Produksi (Ku)

Produktivitas (Ku/Pohon)

1 Alpukat 4.796 6.181 1,29

2 Mangga 2.638 1.195 0,45

3 Rambutan 17.787 3.900 0,22

4 Duku/Langsap 3.326 1.383 0,43

5 Jeruk 706.000 125.000 0,18

6 Durian 4.873 1.136 0,23

7 Pepaya 11.473 3.390 0,18

8 Pisang 36.693 8.157 0,21

9 Nanas 300 3 0,01

10 Salak 197.760 13.230 0,07

11 Klengkeng - - -

12 Manggis 60 18 0,30



Tabel 2.59 Jumlah Produktivitas Tanaman Perkebunan


No. Jenis

Komoditi

Tahun 2013

Luas Panen (Ha)

Produksi (Ku)


1 Kelapa 205,18 82,26 429,22

2 Kopi 31,73 11,86 454,41

3 Cengkeh 53,82 7,43 153,04


Tabel 2.60 Perkembangan Produksi Ternak


No. Uraian Sat Capaian 2013

2013 2014

1 Daging

→ Sapi Kg 1.265.705 1.013.820

→ Kambing Kg 59.664 37.116

→ Domba Kg 26.472 24.18

→ Babi Kg 57.395 48.683

→ Ayam Ras

Kg 7.284.182 4.680.716

→ Ayam Buras

Kg 19.012 20.862

2 Telur

→ Ayam Ras

Kg 1.305.977 1.302.396

→ Ayam Buras

Kg 42.912 54.5

→ Itik Kg 38.303 31.618

→ Puyuh Kg 8.565 11.673

3 Susu Liter 4.452.894 3.693.167


Tabel 2.61 Perkembangan Keterlibatan Masyarakat Dalam

Kegiatan Ternak Kota Salatiga Tahun 2013 dan 2014

No. Uraian Satuan Capaian

2013

2014

Target Capaian

1 Peternakan Rakyat

→

Ayam Petelur

kelompok 1 1

1

→

Ayam Pedaging

kelompok 4 4

4


→

Sapi Potong

kelompok 5 5

5

→

Sapi Perah

kelompok 46 46

46

→ Kambing kelompok 16

16

16

2 Perusahaan Peternakan

→

Ayam Petelur

RTP 3 3 3

→

Ayam Pedaging

RTP 4 4 4


2.3. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2014

Berikut kami tampilkan target dan capaian Indikator Kinerja

Utama Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2014:

2.3.1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

No. Indikator Kinerja Utama 2014

Target Capaian

1 Prosentase penduduk usia 4-6 tahun yang

bersekolah di TK/RA 40 61,14


bersekolah di SD/MI 100 110,20


bersekolah di SMP/MTs 100 114,95


bersekolah di SMA/MA/SMK 100 138,81

5 Prosentase lulusan TK/RA yang diterima di

SD/MI 100 85,18

6 Prosentase lulusan SD/MI yang diterima di

SMP/MTs 100 77,81

7 Prosentase lulusan SMP/MTs yang diterima

di SMA/SMK 100 63,47

8 Prosentase guru layak mengajar

a SD/MI 75 79,40

b SMP/MTs 90 89,52

c SMA/SMK/MA 100 95,74

9 Prosentase siswa putus sekolah

a SD/MI 0,05 0,01

b SMP/MTs 0,25 0,20

c SMA/SMK/MA 1,5 1,68

10 Angka rata-rata nilai ujian nasional di semua


jenjang pendidikan

a SD/MI 7,25 7,6

b SMP/MTs 7,25 6,20

c SMA/MA 7,25 6,71

d SMK 7,25 6,97

11 Prosentase siswa yang lulus ujian nasional

a SD/MI 100 99,72

b SMP/MTs 100 99,97


12 Prosentase ruang kelas yang layak

a SD/MI 100 86,06

b SMP/MTs 100 89,92


13 Prosentase penduduk melek huruf 99,97

14 Jumlah keterlibatan pemuda dalam kegiatan

kepemudaan 150 210

15 Prosentase siswa yang berpartisipasi di

bidang olah raga 85 35

2.3.2. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah


Target Capaian

1 Penerapan pengelolaan arsip secara baku 100% 100%

2 Peningkatan SDM penglolaan kearsipan 100% 100%

3 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan

daerah

90% 84,88%

4 Peningkatan jumlah pengunjung

perpustakaan

158% 221,21%

5 Peningkatan pembinaan perpustakaan 17% 42,55%

6 Peningkatan kapasitas buku yang tersedia 35% 34,88%

7 Peningkatan jumlah anggota perpustakaan 10% 11,53%

2.3.3. Dinas Kesehatan Kota


Target Capaian

1 Angka Kematian Ibu per 100.000

kelahiran hidup

70/100000

KH

82,85/100.0

00 KH

2 Angka Kematian Bayi per 1.000

kelahiran hidup

7,75/1000

KH

15,33/1.000

KH

3 Angka Kematian Balita per 1.000 8,77/1000 16,16/1.000


kelahiran hidup KH KH

4 Prosentase jumlah anak balita yang

menderita gizi buruk

0,02% 0,02%

5 Kenaikan Angka NCDR Kusta 1 3,07

6 Prevalensi HIV/AIDS 106/100.000

pdd

259,51/100.

000 pdd

7 Success Rate (SR) 0,01% 0,21%

8 Cakupan Rumah Sehat 95% 72,79%

9 Cakupan desa/keluarga siaga aktif strata

mandiri

78% 82,84%

10 Prosentase tenaga medis (dokter) yang

telah memenuhi standar

25% 4,54%

11

Prosentase tenaga perawat yang telah

memenuhi standar kompetensi dan

ketrampilan

70% 100%

12

Prosentase tenaga bidan yang telah


ketrampilan

65% 100 %

13 Prosentase alat kesehatan yang

dikalibrasi (8 item)

70% 100 %

14 Prosentase sarana dan prasarana

penunjang dengan kondisi baik

100% 100%

15 Prosentase ketersediaan obat sesuai

kebutuhan

80% 100%

16 Prosentase tingkat kepuasan konsumen

atas pelayanan kesehatan tingkat dasar

100% 100%

2.3.4. Rumah Sakit Umum Daerah


Target Capaian

1 Prosentase kecukupan dokter 90.00% 97.30%

2 Prosentase kecukupan paramedis 100.00% 89.83%

3 Prosentase kecukupan penunjang medis 100.00% 86.05%

4 Prosentase obat yang kadaluarsa dan rusak 0.75% 0.67%

5 Prosentase pasien yang dirujuk 5.00% 1.98%

6 Waktu tunggu pasien di IGD (respon time) 100.00% 100.00%

7 Waktu tunggu pasien di rawat jalan 80.00% 70.00%

8 Waktu tunggu pasien di IBS 85.00% 97.74%

9 Waktu tunggu pasien di radiologi (sampai

hasil) 100.00% 83.80%

10 Waktu tunggu pasien di laboratorium 100.00% 72.00%

11 Penekanan angka infeksi nosokomial 1.00% 0.50%


12 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat 90.00% 73.00%

13 Prosentase alat kesehatan dalam kondisi baik 80.00% 82.04%

14 Prosentase peralatan penunjang dalam kondisi

baik 80.00% 92.24%

15 Ketepatan waktu laporan akuntabilitas kinerja 100.00% 100.00%

16 Prosentase kecukupan tenaga administrasi 100.00% 65.60%

17 Peningkatan jasa administrasi keuangan 70.00% 70.00%

2.3.5. Dinas Bina Marga dan Pelestarian Sumber Daya Air


Target Capaian

1

Terbangun dan terpeliharanya saluran air

irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem

irigasi yang sudah ada

10.669 m

7.005 m

2 Terbangun dan terpeliharanya jalan dan

jembatan dalam kondisi yang mantap

139.252 m 79.303 m

3

Terbangun dan terpeliharannya sistem

jaringan drainase skala kawasan dan skala

kota

277 m

2.439 m

4 Terbangunnya jaringan drainase sehingga

tidak terjadi genangan

10.002 m 7.005 m

5 Tersedianya data penyedia barang dan jasa 60 ijin 60 ijin

2.3.6. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang


Target Capaian

1 Tersedianya air baku untuk memenuhi

kebutuhan pokok minimal sehari-hari 236,49% 236,49%

2 Tersedianya akses air minum yang aman

dengan jaringan perpipaan yang terlindungi 60,2% 60,22%

3 Berkurangnya rumah yang tidak layak huni 100% 100%

4 Tersedianya sistem air limbah sekala

komunitas/kawasan/ kota 21% 21%

5 Prosentase trotoar yang layak 82% 82%

6 Jumlah sampah yang tertangani di kota

salatiga 70% 70%

7 Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20%

dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan 25% 25%

8 Tersedianya lampu penerangan jalan yang

memadai 57% 57,38%


9 Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan

surat-surat ijin bangunan di kabupaten/kota 100% 100%

10

Terlaksananya tindakan awal terhadap

pengaduan masyarakat tentang

pelanggagaran di bidang penataan ruang

dalam waktu 5 hari kerja

50% 50%

11 Melakukan Penertiban dan Pengenaan sanksi

bagi pelanggar tata ruang 50% 50%

2.3.7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


Target Capaian

1 Persentase usulan masyarakat dalam

musrenbang yang diakomodir 30% 50%

2 Persentase usulan SKPD dalam

Musrenbang yg diakomodir 80% 91%

3 Persentase tingkat keterisian data profil

daerah dan SDA 81,3% 82,19%

4

Persentase program dan kegiatan yang

telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal

kegiatan

75% 81%

5 Prosentase omset kelompok FEDEP 2% 3,85%

6 Tersedianya Raperda RDTRK dan Zonasi 1 0

7 Meningkatnya Prosentase Ruang Terbuka

Hijau Publik Kota Salatiga 5 5,1

8

Tersusunnya laporan program

penanggulangan kemiskinan daerah

(LP2KD)

1 1

9 Tersedianya laporan pencapaian target

MDGs 1 1

2.3.8. Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata


Target Capaian

1

Rasio perbandingan antara jumlah volume

arus lalu lintas dengan kapasitas jalan

(V/C Ratio) pada ruas jalan

0,6 0,64

2 Prosentase jumlah angkutan umum yang

melakukan pelanggaran 25% 27%

3 Prosentase jumlah sarana alat pengujian

yang berfungsi dengan baik 100% 100%


4 Prosentase jumlah Rambu dan APILL yang

berfungsi dan dalam kondisi baik 88% 94%

5 Prosentase Jumlah Pemasangan Rambu

dan APILL 70% 71%

6

Perbandingan jumlah pengguna angkutan

umum dengan kapasitas angkutan umum

yang tersedia(Load Factor)

40% 0,24%

7 Prosentase partisipasi masyarakat dalam

pagelaran budaya 100% 80%

8 Prosentase jumlah tower yang terbangun 70% 72,7%

9 Prosentase jumlah jaringan komunikasi

5,2%

2.3.9. Kantor Lingkungan Hidup


Target Capaian

1

Prosentase jumlah usaha dan/atau

kegiatan yang mentaati persyaratan

administratif dan teknis pencegahan

pencemaran air

60% 63,44%

2

Prosentase jumlah jumlah usaha

dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak

yang mentaati persyaratan administratif

dan teknis pengendalian pencemaran

udara

60% 62,50%

3

Persentase jumlah pengaduan

masyarakat akibat adanya dugaan

pencemaran dan/atau perusakan

lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

100% 100%

4 Persentase jumlah perusahaan wajib

AMDAL /UKL-UPLyang telah diawasi 29% 26,32%

5 Persentase lahan kritis yang direhabilitasi 100% 88,80%

2.3.10.Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil


Target Capaian

1 Cakupan penduduk yang memperoleh

informasi administrasi kependudukan 75% 49,88%

2 Rasio penduduk berKTP nasional per

satuan penduduk 95% 79,10%


3 Rasio penduduk berakta kelahiran 60% 66,62%

4 Rasio pasangan berakta nikah 85% 92%

5

Rata-rata waktu penyelesaian penerbitan

dokumen kependudukan dan pencatatan

sipil

a Kartu Keluarga 3 hari 3 hari

b Akte Kelahiran 7 hari 7 hari

c Surat keterangan pindah 1 hari 1 hari

6 Persentase permohonan dokumen

kependudukan dan pencatatan sipil 75% 79,24%

7

Persentase penduduk yang memiliki

dokumen kependudukan dan pencatatan

sipil

75% 79%

8

Jumlah SDM yang memperoleh pelatihan

Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan atau pelatihan terkait

lainnya

80 orang 74 orang

2.3.11.Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi


Target Capaian

1 Prosentase (%) Pencari Kerja yg

ditempatkan

50% 57,43%

2 Prosentase (%)Pencari Kerja yg mengikuti

pelatihan 10% 10,15%

3 Rasio jumlah pencari kerja terhadap

lowongan kerja yang tersedia 75% 57,4%

4 Prosentase (%) PMKS yang tertangani 2,5% 2,7%

5 Prosentase tenaga kerja yang telah

menjadi peserta BPJS

a. BPJS Kesehatan

70% 70,31%

b. BPJS Ketenagakerjaan

60% 55,47%

6 Jumlah KK yang mengikuti transmigrasi 10 KK 2 KK


2.3.12.Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga

Berencana dan Ketahanan Pangan


Target Capaian

1 Cakupan peserta KB aktif 76 73,39

2 Rasio PLKB 4 : 1 4 : 1

3 Rasio Pembantu Pembina Keluarga

Berencana (PPKBD) 1 : 2 1 : 1,82

4 Cakupan ketersediaan alat dan obat

kontrasepsi 10 18,87

5 Cakupan unmet need 9 9,11

6 Cakupan keluarga pra sejahtera dan

keluarga sejahtera I 26,5 25,11

7 Cakupan anggota Bina Keluarga Balita

(BKB) yang berKB 75 88,03

8

Cakupan PUS anggota Usaha Peningkatan

Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)

yang ber-KB

85 85,56

9 Rata-rata jumlah kelompok binaan

lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) 2 2

10 Cakupan LPM berprestasi 36 36

11 Cakupan Posyandu aktif 100 100

12 Persentase Penanganan Daerah Rawan

Pangan 65 100

13

Persentase Ketersediaan Informasi

Pasokan, Harga dan Akses Pangan di

Daerah.

85 96,97

14 Persentase Stabilitas Harga dan Pasokan

Pangan. 85 96,79

15 Persentase kegiatan Pengawasan dan

Pembinaan Keamanan Pangan 75 100

16 Persentase ketersediaan energi dan

protein perkapita 85 144,65

17 Persentase Skor Pola Pangan Harapan

(PPH) 90 90,01

18

Persentase pengaduan tentang kekerasan

terhadap perempuan yang dapat

diselesaikan

100 100

19

Persentase pengaduan tentang

pelanggaran terhadap hak anak yang

dapat diselesaikan

100 100


2.3.13.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM


Target Capaian

1 Cakupan binaan UMKM 1.040 1.170

2 Jumlah produk IKM makanan yg

mempunyai daya saing 350 350

3 Jumlah koperasi yang berperingkat cukup

sehat 70 80

4 Jumlah koperasi yang meningkat

omzetnya 160

134

5 Jumlah UMKM yg meningkat omsetnya 832 832

6 Jumlah pedagang dan PKL yang mentaati

peraturan 1.100 1.050

7 Jumlah produk unggulan Kota Salatiga

yang dipromosikan 12 12

8 Partisipasi terhadap program Dekranas

dan Dekranasda Propinsi 0,8 0,8

9

Jumlah laporan pengaduan konsumen

yang masuk. dan penyelesaian kasus

pengaduan konsumen

0 0

10 Prosentase UTTP yang ditera ulang

bersertifikat 1.000 1.050

11 Prosentase toko dan tempat usaha yang

diawasi peredaran barang dan jasanya 200 200

12

Prosentase koperasi, pra koperasi,

kelompok usaha dan UMKM yang

menerima pinjaman modal

30 44

13 Prosentase koperasi yang

menyelenggarakan RAT 130 134

14

Meningkatnya jumlah industri (up date)

data untuk informasi publikdan guna

tercapainya kebijakan yang tepat

600 IKM 600 IKM

15 Trend perkembangan / penurunan

komoditi IKM)

16 Persentase nilai komoditi eksport >5% >5%

17 Persentase nilai komoditi import >5% >5%


2.3.14.Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal


Target Capaian

1 Jumlah pelaku usaha yang mengisi LKPM 100% 79%

2

Terselenggaranya pelayanan perizinan dan

non perizinan bidang penanaman modal

melalui PTSP di bidang Penanaman Modal

80% 50%

3

Terimplementasikan nya Sistem

Pelayanan Informasi dan Perizinan

Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)

80% 50%

4 Lama proses perizinan

Izin Lokasi 12 12

IMB 15 15

Izin Reklame 10 10

Izin Gangguan (HO) 12 12

SIUP 7 7

TDP 7 7

IUI 7 7

IPI 7 7

TDI 7 7

Izin Pendirian Sanggar/Kursus 10 10

Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non

Formal

13 15

SIPT 10 10

SIPO 10 10

Surat Izin Usaha Apotek 15 15

Izin Pengeboran Air Tanah 15 15

Izin Pemakaian Air Tanah 15 15

Izin Pengusahaan Air Tanah 15 15

Izin Pembuangan Limbah 8 8

Izin Usaha Jasa Konstruksi 10 10

Izin Penggunaan Bangunan 15 15

Izin Penggunaan Lapangan Pancasila 10 10

Advis Planning 10 10

Izin Pemakaman 9 9

Penetapan Lokasi 12 12

Persetujuan Prinsip 15 15

Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan Kantor Agen

7 7

Rekomendasi Pendirian Menara Telekomunikasi

7 7

Izin Pendirian Pemancar Radio 7 7

Izin Usaha Warnet dan Wartel 7 7

Rekomendasi Penyiaran Frekuensi 7 7

Izin TV Kabel Berlangganan 7 7

Rekomendasi Penangkal Petir 7 7


Izin Pendirian Hotel 8 11

Izin Restoran/Rumah Makan 7 7

Izin Salon Kecantikan 7 7

Izin Biro Perjalanan Wisata 7 7

Izin Kolam Pemancingan 7 7

Izin Gelanggang Permainan dan Ketangkasan Elektronik

7 7

Izin Panti Pijat 7 7

Izin Karaoke 7 7

Izin Studio Musik 7 7

Izin Gedung Pertemuan 5 5

Izin Pemondokan/Rumah Kost 7 7

Izin Jasa Boga/Katering 7 7

Izin Usaha Penyelenggaraan Hiburan dan

Rekreasi

7 7

Izin Usaha Penyelenggaraan Pertemuan,

Perjalanan Intensif dan Pameran

7 7

Surat Izin Tempat Penjualan Minuman

Berakohol

15 15

SIUP-MB 15 15

Izin Usaha Toko Modern 15 15

Tanda Daftar Gudang 5 7

Surat Izin Pendirian Pasar Swasta 8 10

Izin Mendirikan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

8 10

Izin Pemasangan Instalasi Penangkal Petir 10 10

5 Prosentase penyelesaiannya pengaduan

pelayanan perizinan 100 100

6 Penerapan ISO 1 paket 1 paket

7

Terlaksananya kegiatan monitoring,

evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan

PTSP

12 bulan 12 bulan

2.3.15.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik


Target Capaian

1 Berkurangnya angka/jumlah unjuk rasa

tiap tahun di Kota Salatiga 20% -120%

2 Menurunnya Jumlah Angka kriminalitas

di Kota Salatiga 25% 27%

3 Meningkatnya jumlah ormas yang

terfasilitasi kegiatannya 30% 24%

4 Jumlah Parpol yang terbantu

akuntabilitas keuangannya 100% 100%


2.3.16.Satuan Polisi Pamong Praja


Target Capaian

1 Cakupan pelayanan bencana kebakaran 50% 50%

2 Prosentase kegiatan patrol bencana yang

terlaksana 13% 13%

3 Prosentase bencana yang tertangani 80% 80%

4 Prosentase penurunan gangguan

ketrentaman dan ketertiban umum 95% 85%

5 Prosentase penurunan pelanggaran Perda 95% 145,39%

6 Meningkatkan partisipasi masyarakat

dalam sosialisasi Perda 90% 100%

2.3.17.Sekretariat Daerah


Target Capaian

1 Prosentase hasil rekomendasi bidang

pendidikan yang terealisasi 100% 100%

2 Ketetetapan waktu SKPD mengirimkan

data untuk laporan kinerja ke Pemkot

Tepat waktu

3 laporan

Tepat waktu

3 laporan

3 Prosentase pembinaan pejabat struktural

kecamatan dan kelurahan

100%

125

84%

104

4

Jumlah kecamatan/kelurahan yang

menyelenggarakan administrasi secara

lengkap

22 kel

4 kec

22 kel

4 kec

5 Prosentase pembebasan tanah yang telah

bersertifikat 25% 0%

6

Tersedianya tanah untuk pembangunan

fasum dan tersedianya dokumen sertifikat

tanah hasil pembebasan

25%

100 bidang

0%

319 bidang

7 Sistem Informasi Pertanahan yang bisa

terimplementasi

100%

sudah

100%

Sudah

8 Jumlah kerjasama yang terealisasi 6 MoU 7 MoU

9 Jumlah kerjasama antar daerah yang

terselenggara 6 bidang 6 bidang

10 Rasio rancangan Peraturan Perundang-

undangan yang terbentuk 10 Raperda 8 Raperda

11 Rasio rancangan Peraturan Walikota yang

terbentuk 8 Raperwali 8 Raperwali

12 Jumlah penanganan perkara 3 perkara 3 perkara


13

Prosentase kegiatan bidang keagamaan,

sosial, budaya dan olahraga yang

terfasilitasi

100% 100%

14 Prosentase rekomendasi kebijakan bidang

kesejahteraan rakyat 100% 60%

15 Rasio obyek penerima hibah dan bansos

yang disalurkan 100%

92%

16 Prosentase BUMD kategori sehat 4 BUMD 3 BUMD

17 Tingkat lulusan PNS yang lulus ujian

sertifikasi keahlian barang / jasa

100%

50 org

28%

14 org

18 Prosentase jumlah kegiatan pengadaan

barang dan jasa yang difasilitasi

100

dokumen

124

dokumen

19

Prosentase ketepatan waktu peyusunan

Lakip & PKT oleh SKPD dan Kota

100% tepat

waktu (3

bulan)

100% tepat

waktu (3

bulan)

20 Tercapainya serapan sesuai target fisik

dan keuangan 26 SKPD 10 SKPD

22 Terlaksananya pengembangan layanan

publik meliputi:

a. SKPD yang melaksanakan SPM 12 SKPD 12 SKPD

b. SKPD yang menetapkan SOP 26 SKPD 26 SKPD

c. SKPD yang melaksanakan IKM 18 SKPD 5 SKPD

d.SKPD yang sudah menetapkan Standar

Pelayanan 18 SKPD 7 SKPD

23 Prosentase SKPD yang mengembangkan

budaya kerja

100%

26 SKPD

100%

26 SKPD

24 Unit kerja yang di ABK 100%

26 SKPD

100%

26 SKPD

25 Prosentase PNS Setda yang mendapat

pelayanan administrasi kepegawaian

100%

162 peg

100%

162 peg

26 Prosentase jenis pelatihan yang

terlaksana (jurnalistik, protokol) 80 orang 80 orang

27 Terlaksananya penyebarluasan informasi

publik 3 kegiatan 3 kegiatan

2.3.18.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah


Target Capaian

1 Pembahasan Raperda 6 6

2

Hearing/dialog dan koordinasi dengan

pejabat Pemda & Tokoh

Masyarakat/agama

8

0


3 Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan 150 118

4 Reses 3 3

5 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota

DPRD 71

60

6 Peningkatan kapasitas pimpinan dan

anggota DPRD 8

8

2.3.19. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah


Target Capaian

1 Persentase peningkatan penerimaan

pajak daerah. 100% 116,30

2 Ketepatan waktu proses penganggaran

dan penetapan/ perubahan APBD Tepat waktu Tepat waktu

3

Tersusunnya laporan keuangan daerah

sesuai ketentuan / norma yang berlaku Wajar Tanpa

Pengecualia

n (WTP)

Wajar

Dengan

Pengecualia

n (WDP)

4 Prosentase SKPD yang taat aturan dalam

penatausahaan barang milik daerah. 100% 97%

2.3.20.Inspektorat Daerah


Target Capaian

1 Prosentase Laporan Hasil Pemeriksaan

yang terbit tepat waktu 62 60

2 Prosentase aduan yang tertangani 87 100

3 Prosentase rekomendasi yang dapat

ditindaklanjuti 65 14

4 Jumlah sosialisasi/workshop/bintek yang

diselenggarakan Inspektorat 80 73,5

2.3.21.Kecamatan Argomulyo


Target Capaian

1 Tingkat Kepuasan Masyarakat Atas

Pelayanan Kecamatan 100% -

2 Jumlah Usulan dalam Musrenbang yang

diakomodir

487 usulan

(100%)

97 usulan

(19%)

3 Jumlah Linmas 60 orang 100 orang


Linmas Linmas

4 Jumlah PKK yang aktif dalam

melaksanakan Program kerja

6 PKK

Kelurahan

6 PKK

Kelurahan

5 Jumlah PKK yang dibina 1 PKK

Kelurahan

1 PKK

Kelurahan

6 Jumlah LPMK yang dibina 6 LPMK 6 LPMK

2.3.22. Kecamatan Tingkir


Target Capaian


Pelayanan Kecamatan

100

responden

83

responden


diakomodir 104 usulan 39 usulan

3 Jumlah Linmas 328 orang 270 orang


melaksanakan Program kerja 7 kelompok 7 kelompok

5 Jumlah PKK yang dibina 333 orang 333 orang

6 Jumlah LPMK yang dibina 7 kelompok 7 kelompok

2.3.23. Kecamatan Sidomukti


Target Capaian


Pelayanan Kecamatan 80% 88%


diakomodir 30% 20%

3 Jumlah Linmas 80% 94%


melaksanakan Program kerja 80% 84%

5 Jumlah PKK yang dibina 80% 100%

6 Jumlah LPMK yang dibina 80% 100%

2.3.24. Kecamatan Sidorejo


Target Capaian


Pelayanan Kecamatan 100% 96%


diakomodir 240 367

3 Jumlah Linmas 65% 62%



melaksanakan Program kerja 84% 82%

5 Jumlah PKK yang dibina

6 Jumlah LPMK yang dibina 80% 80%

2.3.25. Badan Kepegawaian Daerah


Target Capaian

1 Persentase Peserta Diklat yang Lulus 100% 100%

2 Persentase Permintaan Pengiriman

Peserta Diklat yang Dapat Dipenuhi 100% 47%

3 Persentase Peserta Diklat yang Lulus

untuk Diklat yang Dikirim 100% 100%

4 Jumlah Diklat yang Diselenggarakan di

Kota Salatiga 12 12

5 Jumlah PNS yang telah Mengikuti Diklat 800 829

6 Persentase Pejabat Struktural yang Sesuai

dengan Kualifikasi Jabatannya 50% 80%

7 Persentase Pegawai yang Sesuai dengan

Kompetensi 80% 90%

8 Persentase Formasi Jabatan yang Telah

Terisi 90% 95%

9 Persentase Database Kepegawaian yang

Tertata 80% 80%

10

Rasio sarana prasarana yang tersedia

dengan kebutuhan pegawai sesuai

standar kualitas pelayanan yang baik

80% 80%

11

Jumlah dokumen perencanaan dan

pelaporan yang dapat diselesaikan tepat

waktu

7 7

12 Persentase Penyelesaian SK KP 98% 99,86%

13 Persentase Penyelesaian SK Pensiun 100% 104,5%

14 Persentase Penyelesaian SK KGB 100% 100%

15 Persentase Penyelesaian Administrasi

Tenaga Kontrak 100% 100%

16

Persentase PNS yang merasa puas dengan

penyelenggaraan diklat dengan Pola

Kemitraan

100% 100%

17 Persentase kasus Pelanggaran Disiplin

yang ditangani 100% 100%

18 Jumlah Pemantauan Disiplin yang

terlaksana 4 4


2.3.26.Dinas Pertanian dan Perikanan


Target Capaian

1 Prosentase pertumbuhan produktivitas

tanaman pangan (padi) 1,88 -6,6


tan salak 0,18 -16


tan duku 0,02 55


tan rambutan 0,02 -63,3


tan alpukat 0,01 57


tan pisang 0,09 -19


tan durian 0,99 -62

8 Prosentase pertumbuhan populasi sapi

perah 0,50 0,21

9 Prosentase pertumbuhan populasi sapi

potong 0,56 10

10 Prosentase pertumbuhan populasi

kambing 0,68 3

11 Prosentase pertumbuhan populasi domba 0,70 -11

12 Prosentase pertumbuhan produksi daging

sapi 4,95 -20

13 Prosentase pertumbuhan produksi susu

sapi 0,50 -17

14 Prosentase pertumbuhan produksi ikan

konsumsi lele 12,10 24


konsumsi nila 11,10 65,8


konsumsi karper 0,09 7,7

17 Prosentase pertumbuhan produksi benih

ikan lele 8 50,2

18 Prosentase pertumbuhan produksi benih

ikan nila 7 95


2.4. Capaian Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2014

Capaian Keuangan dan Fisik per SKPD Tahun 2014

(Sumber Dana APBD)

2.5. Masalah Mendesak dan Isu Strategis

Dinamika pembangunan daerah tidak dapat terlepas dari dampak

pembangunan nasional dan regional. Demikian juga Kota Salatiga,

masalah mendesak dan isu strategis yang dihadapi tidak terlepas dari

isu nasional, provinsi, maupun kondisi yang akan dihadapi tahun 2015

dan 2016.

Berdasarkan evaluasi pembangunan yang telah dilakukan

terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Belum terpenuhinya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan.

2. Masih kurangnya kompetensi pencari kerja dibandingkan dengan

tuntutan pasar kerja yang ada .

3. Belum terpenuhinya kelengkapan Jalan Lingkar Salatiga.

4. Belum optimalnya pelayanan kesehatan.

5. Meningkatnya angka kematian ibu dan balita.

6. Meningkatnya jumlah penderita HIV/AIDS dan penyakit menular

lainnya.

7. Belum optimalnya penanggulangan masalah kemiskinan.

8. Belum optimalnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan

sosial (PMKS).


9. Kurangnya ruang terbuka hijau publik.

10. Terbatasnya akses UMKM, sumber daya produktif terutama

permodalan, bahan baku, teknologi, sarana prasarana dan

informasi pasar.

11. Belum tertatanya pasar tradisional dan PKL.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka isu strategis pada

tahun 2016 adalah :

1. Belum optimalnya pelayanan dasar di bidang pendidikan dan

kesehatan.

2. Terbatasnya akses terhadap perekonomian daerah dan ketersediaan

infrastruktur.

3. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik.

III - 1 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2016

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Rancangan kerangka ekonomi daerah Tahun 2016 meliputi kerangka

ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam RKPD Tahun 2016.

Kerangka ekonomi makro memberi gambaran tentang perkiraan kondisi

ekonomi makro Kota Salatiga baik yang dipengaruhi faktor internal serta

variabel eksternalitas yang memberi pengaruh signifikan antara lain

perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global.

Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan,

kerangka pendanaan menjadi bagian sangat penting, memberikan fakta dan

analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran

pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan

pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2016. Kerangka

pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan

secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Fakta dan analisa yang diberikan terkait rancangan kerangka ekonomi

tahun 2016 diharapkan akan mampu menjembatani fungsi perencanaan

dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja

pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis

yang telah terindentifikasi di Kota Salatiga.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pemerintah Kota Salatiga menentukan arah kebijakan ekonomi

daerah dengan memperhatikan kebijakan tingkat nasional dan regional,

dengan tetap mengacu pada visi dan misi daerah yang tertuang dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dengan tetap

memperhatikan potensi dan kondisi serta permasalahan yang timbul di

daerah.

Tahun 2016 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan

pembangunan RPJMD Kota Salatiga Tahun 2011-2016. Berdasarkan

analisis terhadap indikator makro ekonomi Salatiga, memperhatikan

kondisi ekonomi Jawa Tengah, nasional maupun global, maka arah

pembangunan ekonomi Kota Salatiga diprioritaskan pada beberapa

sektor yang dominan, memberikan kontribusi terhadap PDRB yaitu

sektor tersier, sektor yang memiliki prospek yang baik serta tahan


terhadap guncangan ekonomi, sedangkan sektor lainnya sebagai

pendukung.

Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang semakin

positif sesuai dengan target yang telah direncanakan, serta dengan

memperhatikan kondisi perekonomian global dan nasional, kebijakan

ekonomi Jawa Tengah diarahkan pada peningkatan perekonomian

daerah berbasis potensi unggulan daerah sehihngga pertumbuhan

ekonomi yang inklusif dan berkualitas dapat dicapai.

Upaya yang dilakukan antara lain melalui:

1. Pengembangan sarana prasarana perekonomian daerah;

2. Konektivitas antara pusat pertumbuhan ekonomi tinggi dengan

rendah dengan meningkatkan kualitas dan ketersediaan

infrastruktur yang semakin baik;

3. Meningkatkan daya saing produk UMKM/IKM berbahan baku local;

4. Peningkatan akses pasar dan promosi bagi potensi unggulan di

daerah;

5. Peningkatan iklim usaha kondusif terutama bagi investasi yang

menyerap tenaga kerja yang mendukung ekonomi kerakyatan;

6. Peningkatan kelancaran arus distribusi barang kelompok kebutuhan

masyarakat dan barang strategis serta kelompok jasa.

Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi dan peningkatan

kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, pemerintah pusat dan

pemerintah daerah perlu bersama-sama melakukan langkah-langkah

kongkrit dan sinergi kebijakan antara pusat dan daerah. Arah dan

skema dari kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi adalah

mengenai upaya optimalisasi pengelolaan dan pendayagunaan potensi

daya local melalui:

1. Pemanfaatan sumber daya alam yang mampu menghasilkan nilai

ekonomi sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah dan

masyarakat;

2. Pelibatan dan peningkatan daya saing Usaha Kecil Menengah dan

Koperasi dengan menekankan prodik unggulan daerah serta produk

industri unggulan daerah serta produk industri kreatif Kota

Salatiga;

3. Pengembangan sistem pemasaran hasil produk unggulan daerah

serta produk industri kreatif Kota Salatiga;


4. Peningkatan program kemitraan, sarana dan prasarana pendukung

dalam rangka pembentukan wirausaha baru;

5. Peningkatan peran dan layanan koperasi, lembaga jasa keuangan;

6. Pemberian akses permodalan bagi UMKM sehingga akan tercapai

target 1.000 UMKM di Kota Salatiga.

Kebijakan ekonomi diarahkan untuk mencapai pertumbuhan

ekonomi yang tinggi, merata, berkeadilan dan berkelanjutan, serta

berdaya saing tinggi dengan fokus pada:

1. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi investor dengan

dukungan perijinan yang mudah, cepat dan transparan,

terpenuhinya sarana dan prasarana investasi serta adanya

kepastian hukum.

2. Pengembangan peran UMKM dalam pemenuhan kebutuhan pasar

lokal dan regional serta pengembangan kewirausahaan untuk

mendorong daya saing.

3. Peningkatan nilai tambah barang dan jasa yang berorientasi pada

pengembangan produk, pendapatan petani baik pertanian pangan,

hortikultura, perikanan, peternakan dan perkebunan dengan

konsep pengembangan agribisnis agar mampu bersaing di pasar

lokal maupun regional serta mendukung ketahanan pangan

nasional.

4. Melanjutkan pembangunan dan revitalisasi infrastruktur wilayah.

5. Pengembangan struktur perekonomian daerah melalui

pengembangan potensi dan produk unggulan daerah yang memiliki

daya saing.

Arah kebijakan pembangunan ekonomi tersebut diharapkan

dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan serta dapat

mempercepat capaian target dalam RPJMD Kota Salatiga 2011–2016.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 dan Perkiraan

Tahun 2015.

Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dalam kurun waktu

lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menurun, tahun

2011 sebesar 6,01%, meningkat menjadi 6,34% pada tahun 2012 dan

mengalami penurunan sebesar 5,81% pada tahun 2013, tahun 2014

turun menjadi 4,77% dan tahun 2015 diperkirakan menjadi 5%.


Sejalan dengan kondisi ekonomi Jawa Tengah dan lebih dari

separuh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, pertumbuhan

ekonomi Kota Salatiga tahun 2011 sebesar 5,26% untuk tahun 2012

sebesar 5,94% dan tahun 2014 sebesar 6,14%. Sedangkan laju inflasi

pada tahun 2011 mencapai 2,84% atau lebih rendah jika dibandingkan

dengan laju inflasi tahun 2012 yang sebesar 4,12%. Untuk tahun 2013

mencapai 7,67%, sedangkan untuk tahun 2014 sebesar 7,84%.

Gambaran tentang perkembangan Produk Domestik Regional

Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan

tahun 2014 dan perkiraan tahun 2015 ditunjukkan pada tabel 3.1

dibawah ini:

Tabel 3.1 Proyeksi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar

Harga Konstan 2000 di kota Salatiga,

Tahun 2013-2016 ( Milliar Rupiah )

Tahun PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

(Milliar Rp)

PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000

(Milliar Rp)

2013 2.282,28 1.080,66

2014 2.437,65 1.133,46

2015 2.593,03 1.186,27

2016 2.743,40 1.239,07

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016

Dengan melihat kondisi perekonomian tahun sebelumnya seperti

yang dijelaskan pada subbab sebelumnya dan perkiraan kondisi

ekonomi pada tahun 2015, perekonomian Kota Salatiga tahun 2016

akan menghadapi sejumlah tantangan akibat dari pengaruh lingkungan

ekonomi global. Tantangan yang akan dihadapi:

1. Masih besarnya ketergantungan penerimaan daerah dari sumber

dana perimbangan.

2. Kondisi perekonomian daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi

perekonomian nasional maupun perekonomian global khususnya

terkait kebijakan pemerintah mengenai Tarif Dasar Listrik (TDL)

dan Bahan Bakar Minyak (BBM). Jika terjadi perubahan terhadap

kebijakan tersebut akan mempengaruhi terhadap

kenaikan/penurunan harga barang/jasa yang berdampak pada

inflasi daerah.


3. Tuntutan untuk mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan

kompetitif.

4. Pengaruh fluktuasi ekonomi global terhadap pertumbuhan

ekonomi regional.

5. Keterlambatan penyelesaian pembangunan infrastruktur strategis.

6. Kebijakan sektoral yang kurang sinkron.

Selain hal tersebut di atas, mendasarkan pada kondisi

perekonomian pada tahun 2014 dan 2015 serta tantangan yang akan

dihadapi pada masa mendatang maka perekonomian daerah tahun

2016 akan tetap didominasi oleh sektor tersier yaitu perdagangan,

industri pengolahan, hotel dan restoran, angkutan, dan jasa-jasa.

Perekonomian Kota Salatiga pada tahun 2015 tidak akan lepas

dari pengaruh perkembangan perekonomian nasional maupun global,

sehingga proyeksi tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga

optimis akan membaik, namun perlu adanya keseimbangan

pertumbuhan makro dan mikro diberbagai sub sektor. Kondisi ekonomi

tahun 2015 sangat dipengaruhi faktor eksternal maupun internal

dimana faktor eksternal diperkirakan lebih baik dari tahun 2013 dan

tahun 2014 karena adanya kebijakan dari pemerintah untuk

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan,

peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, penciptaan iklim

kondusif untuk investasi yang diharapkan dapat berpengaruh terhadap

peningkatan produksi. Sedangkan faktor internal yang akan

berpengaruh adalah komitmen terhadap peningkatan pelayanan publik

dan menciptakan penguatan ekonomi masyarakat dalam upaya

mengatasi permasalahan ketenagakerjaan dan kemiskinan serta

berupaya dalam pemerataan peningkatan pendapatan masyarakat.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri

Nomor 21 tahun 2011, maka dalam pengelolaan keuangan daerah

harus dilaksanakan secara tertib dan taat azas dengan menggunakan

prinsip-prinsip penganggaran sebagai berikut:


a. Partisipasi Masyarakat

Hal ini mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam

proses penyusunan dan penetapan APBD sedapat mungkin

melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat

mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBD.

b. Transparansi dan akuntabilitas anggaran

APBD yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara

terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan,

sasaran, sumber pendanaan pada setiap jenis / obyek belanja serta

korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang

ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena

itu, setiap pengguna anggaran harus bertanggungjawab terhadap

penggunaan sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil yang

ditetapkan.

c. Disiplin anggaran

Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang harus diperhatikan

antara lain: (1) pendapatan yang direncanakan merupakan

perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk

setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan

merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja; (2) penganggaran

pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya

penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan

melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi

kredit anggarannya dalam APBD; (3) semua penerimaan dan

pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan

harus dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas

umum daerah.

d. Keadilan anggaran

Pajak daerah, retribusi daerah, dan pungutan daerah yang

dibebankan kepada masyarakat harus mempertimbangkan

kemampuan untuk membayar, disamping itu dalam

mengalokasikan belanja daerah harus mempertimbangkan keadilan

dan pemerataan agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan

masyarakat tanpa diskriminasi pemberian pelayanan.

e. Efisiensi dan efektifitas anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin

untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan


kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh

karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan

efektifitas anggaran, maka perencanaan anggaran harus

memperhatikan (1) penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil

dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai; (2)

penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta

penetapan harga satuan yang rasional.

f. Taat Azas

APBD sebagai kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Perda

didalam penyusunannya tidak boleh bertentangan dengan

peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan

umum dan perda lainnya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan

Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang dekonsentrasi dan tugas

pembantuan. Sumber pendanaan pembangunan selain dari APBD juga

berasal dari APBD Propinsi dan APBN yang berupa Tugas Pembantuan,

Sektoral dan dana Dekonsentrasi. Program dan kegiatan tugas

pembantuan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem

perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan program dan

kegiatan tugas pembantuan harus memperhatikan aspek kewenangan,

efisiensi, efektifitas, dan sinkronisasi antara rencana kegiatan tugas

pembantuan dengan rencana pembangunan daerah.

Secara umum kebijakan keuangan daerah difokuskan pada

pembiayaan pembangunan yang bersifat investasi dan strategis serta

pembiayaan pembangunan dalam rangka penyediaan sarana dan

prasarana untuk menunjang program-program mendasar serta

didasarkan pada kebutuhan riil dalam rangka menunjang kelancaran

penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada

masyarakat. Dengan memegang prinsip-prinsip akuntabilitas, maka

arah kebijakan keuangan daerah dijabarkan dalam kebijakan

pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Hasil analisa terhadap tantangan dan prospek perekonomian

maka diperlukan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber

pendapatan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan


yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang

selanjutnya akan menjadi penerimaan daerah. Pendapatan daerah

merupakan unsur penting dalam mendukung penyediaan kebutuhan

belanja daerah diharapkan dapat memanfaatkan momentum

pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan konsekuensi logis bagi

peningkatan potensi penerimaan daerah.

Upaya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD

dilakukan melalui pemberdayaan dan peningkatan kinerja BUMD,

SKPD penghasil dan pengelolaan aset Pemerintah Kota Salatiga.

Dalam struktur APBD, pendapatan daerah merupakan

pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan

publik. Komposisi kontribusi penerimaan PAD terhadap pembangunan

Kota Salatiga sangat bergantung pada sumber dana yang berasal dari

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Kondisi ini merupakan

tantangan bagi Pemerintah Kota Salatiga dalam usaha meningkatkan

pembiayaan yang bersumber dana dari PAD.

Dalam penyusunan RKPD, Perencanaan pendapatan daerah

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PAD dihitung dengan memperhatikan pendapatan selama 2 tahun

terakhir dan perkiraan masing-masing potensi jenis pendapatan

daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Asumsi Dana perimbangan yaitu DAU dan DAK sesuai dengan

usulan dari SKPD.

3. Lain-lain pendapatan yang sah dengan mempertimbangkan potensi

riil.

Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah Kota Salatiga tahun

2016 diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari

sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan melalui

upaya :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah.

2. Pengembangan dan peningkatan pengelolaan perusahaan daerah.

3. Pengembangan fasilitas sarana dan prasarana untuk peningkatan

investasi dan sumber-sumber pendapatan.

4. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

5. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait dana

perimbangan.

6. Revisi Perda-perda yang berhubungan dengan pendapatan daerah.


Untuk mendapatkan gambaran secara lengkap tentang realisasi

dan proyeksi pendapatan dapat dilihat pada Tabel 3.6.

3.3. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan merupakan rencana tahunan sebagai

upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diinginkan di

bidang pendapatan daerah dalam rangka memperkuat pelaksanaan

otonomi daerah. Kebijakan pendapatan difokuskan untuk

memberdayakan potensi pendapatan daerah melalui :

1. Optimalisasi penggalian sumber-sumber pendapatan daerah

(ekstensifikasi dan intensifikasi).

2. Peningkatan pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan aset

daerah yang berdaya guna dan berhasil guna.

3. Peningkatan Sistem Pelayanan Unit Pelayanan Teknis Daerah dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat.

4. Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia dalam

pengelolaan pendapatan daerah.

5. Peningkatan koordinasi dengan SKPD penghasil.

6. Pengembangan fasilitas sarana dan prasarana sumber pendapatan

daerah.

Untuk mendapat gambaran yang utuh mengenai arah kebijakan

pendapatan daerah maka dapat dilihat pada tabel 3.6 Realisasi dan

Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Salatiga tahun 2013-2016.

No. Uraian Realisasi 2013 Realisasi 2014 APBD 2015 Proyeksi APBD 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 PENDAPATAN DAERAH 603.204.201.915 725.327.051.788 682.519.026.000 715.766.984.000

1,1 Pendapatan Asli Daerah 106.100.450.499 163.454.828.056 105.918.010.000 129.559.998.000

1.1.1 Hasil Pajak Daerah 24.383.336.212 33.574.817.767 28.470.000.000 29.500.000.000

1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 13.120.666.772 13.088.140.066 11.305.823.000 9.494.075.000

1.1.3Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan4.272.634.922 5.969.227.395 5.882.491.000 6.241.531.000

1.1.4Lain-lain Pendapatan Asli

Daerah yang Sah64.323.812.593 110.822.642.828 60.259.696.000 84.324.392.000

1,2 Dana Perimbangan 403.863.968.133 449.752.498.951 460.326.239.000 450.932.209.000

1.2.1Bagi Hasil Pajak/bagi hasil

bukan Pajak28.573.341.133 26.626.367.951 17.674.084.000 17.674.084.000

1.2.2 Dana Alokasi Umum 358.331.867.000 399.083.343.000 400.176.755.000 400.176.755.000

1.2.3 Dana Alokasi Khusus 16.958.760.000 24.042.788.000 42.475.400.000 33.081.370.000

1,3Lain-lain Pendapatan

Daerah yang Sah93.239.783.283 112.119.724.781 116.274.777.000 135.274.777.000

1.3.1Dana Bagi Hasil Pajak dari

Propinsi28.205.198.085 35.824.540.000 35.810.587.000 35.810.587.000

1.3.2Dana Penyesuaian dan

Otonomi Khusus54.303.589.000 53.206.712.000 65.448.400.000 65.448.400.000

1.3.3Bantuan Keuangan dari

Propinsi10.730.996.198 23.088.472.781 15.015.790.000 34.015.790.000

1.3.4Lain-lain Pendapatan yang

Sah

Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah


Tabel 3.6.

III - 10| RKPD Kota Salatiga Tahun 2016


3.4. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota

yang terdiri dari Urusan Wajib, Urusan Pilihan dan Urusan yang

penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat

dilaksanakan bersama antara pemerintah Pusat/Provinsi dan

pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan

dengan ketentuan Perundang-undangan.

Belanja dibagi kedalam kelompok Belanja Tidak Langsung dan

Belanja Langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja

yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan

program kegiatan yang terdiri dari : 1) Belanja Pegawai; 2) Belanja

Bunga; 3) Belanja Subsidi; 4) Belanja Hibah; 5) Belanja Bantuan Sosial;

6) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota & Pemerintah

desa; 7) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota

& Pemerintah Desa; dan 8) Belanja Tidak Terduga

Kebijakan belanja daerah diprioritaskan terlebih dahulu untuk

pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai serta

belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang

bersangkutan, sedangkan belanja tidak langsung untuk belanja hibah,

belanja sosial dan belanja bantuan keuangan kepada provinsi/dan

kabupaten/kota dan pemerintah desa, serta belanja tidak terduga

diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan belanja

langsung.

Kebijakan belanja daerah tahun 2016 diarahkan untuk

mendukung prioritas pembangunan daerah sesuai RPJMD yang telah

disusun. Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola

yang proposional, efisien, efektif dan berprinsip pada pro poor, pro

growth, pro job, pro environment dan pro public.

Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Salatiga tetap

memperhatikan kebutuhan pelayanan dasar yang mengarah kepada

upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan melalui berbagai

kebijakan dan program seperti pangan, pendidikan, pelayanan

kesehatan, perluasan kesempatan kerja dan berusaha. Belanja daerah


juga diarahkan dalam mendukung peningkatan nilai tambah sektor-

sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang besar bagi

pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja sebagai

upaya untuk turut meningkatkan perluasan lapangan kerja guna

menurunkan angka kemiskinan.

Untuk mengetahui besarnya realisasi belanja daerah tahun

anggaran 2013-2014, target belanja tahun 2015 dan proyeksi belanja

tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 3.7.

No. Uraian Realisasi 2013 Realisasi 2014 APBD 2015 Proyeksi APBD tahun 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 BELANJA DAERAH 529.237.634.485 645.787.982.695 810.130.111.000 812.282.890.000

1,1 Belanja Tidak Langsung 322.953.118.148 340.931.748.563 402.836.025.000 408.518.496.000

1.1.1 Belanja Pegawai 301.808.242.863 321.835.007.263 384.401.846.000 390.401.846.000

1.1.2 Belanja Hibah 19.062.817.000 17.801.506.000 11.109.979.000 16.000.000.000

1.1.3 Belanja Bantuan Sosial 1.234.885.000 668.360.000 5.707.550.000 1.000.000.000

1.1.4

Belanja Bantuan Keuangan

Kepada Provinsi/

Kabupaten/ Kota dan

Pemerintah Desa

832.716.205 527.175.300 616.650.000 616.650.000

1.1.5 Belanja Tak Terduga 14.457.080 99.700.000 1.000.000.000 500.000.000

1,2 Belanja Langsung 206.284.516.337 304.856.234.132 407.294.086.000 403.764.394.000

1.2.1 Belanja Pegawai 24.874.430.150 36.562.330.875 45.506.440.866 45.112.072.949

1.2.2 Belanja Barang dan Jasa 112.206.179.848 148.020.934.531 171.391.711.429 169.906.396.583

1.2.3 Belanja Modal 69.203.906.339 120.272.968.726 190.395.933.705 188.745.924.468

Tabel 3.7.

Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah




3.5 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang digunakan

untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah.

Dari sisi pengeluaran pembiayaan digunakan untuk memenuhi

penyertaan modal dan pemberian pinjaman dana bergulir. Dalam

rangka menutup defisit anggaran, diarahkan dengan penggunaan

SiLPA hasil perhitungan anggaran tahun yang lalu dan diharapkan

semakin menurun setiap tahunnya.

Penyertaan modal diberikan untuk menunjang perekonomian

dan investasi daerah, dalam hal ini akan diberikan untuk PD BPR

BKK Sidorejo dan PD. BPR Bank Salatiga serta Bank Jateng yang

dalam pelaksanaannya diatur secara bertahap. Untuk pemberian

pinjaman daerah pemerintah Kota Salatiga berupaya mengatur

pengelolaan dana bergulir melalui Badan Layanan Dana Bergulir.

Pembiayaan daerah merupakan bagian terpenting dari suatu

pelaksanaan pembangunan. Sumber-sumber pembiayaan daerah

untuk pelaksanaan pembangunan Kota Salatiga berasal dari

Penerimaan Daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana

Perimbangan serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kebijakan pengelolaan penerimaan pembiayaan daerah, harus

dapat mengoptimalkan alternatif penerimaan yang paling cepat

dan memungkinkan dalam mengantisipasi munculnya defisit

anggaran yang diperkirakan terjadi. Disamping itu, perlu mulai

dipertimbangkan untuk mencari alternatif sumber-sumber

pembiayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Sumber penerimaan pembiayaan terdiri dari SiLPA yang

merupakan kelebihan target yang telah ditetapkan, efisiensi

anggaran, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan,

penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang

daerah seperti terlihat pada tabel 3.8 berikut ini, dimana

Penerimaan pembiayaan pada tahun 2016 sangat bergantung pada

SiLPA tahun lalu.

No. Uraian Realisasi 2013 Realisasi 2014 APBD 2015 Proyeksi APBD tahun 2016

(1) (2) (4) (4) (5) (6)

1 PEMBIAYAAN DAERAH 220.153.480.448 269.621.021.562 127.611.085.000 95.515.906.000

1,1 Penerimaan Pembiayaan 232.989.130.448 274.504.931.562 128.870.257.000 96.515.906.000

1.1.1

Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran sebelumnya

(SILPA)

197.164.319.013 274.308.613.346 128.870.257.000 96.515.906.000

1.1.2 Pencairan Dana Cadangan 35.500.000.000 -

1.1.3Hasil Penjualan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan - -

1.1.4Penerimaan Pinjaman

Daerah - -

1.1.5Penerimaan Kembali

Pemberian Pinjaman 324.811.435 196.318.216

1.1.6 Penerimaan Piutang Daerah - -

1,2 Pengeluaran Pembiayaan 12.835.650.000 4.883.910.000 1.259.172.000 1.000.000.000

1.2.1Pembentukan Dana

Cadangan - -

1.2.2Pembentukan Modal

(Investasi) Daerah 12.757.000.000 4.872.950.000 1.259.172.000 1.000.000.000

1.2.3 Pembayaran Pokok Utang 78.650.000 10.960.000

1.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah - -

Tabel 3.8

Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah



IV - 1 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2016

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH SERTA INDIKATOR

KINERJA UTAMA TAHUN 2016

4.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Visi Kota Salatiga adalah

“Salatiga yang Sejahtera, Mandiri dan Bermartabat“

Visi diatas menempatkan masyarakat Kota Salatiga sebagai

subyek dan sekaligus obyek pembangunan. Dalam hal ini Pemerintah

Kota Salatiga berperan sebagai fasilitator dan dinamisator

pembangunan. Visi yang ditetapkan merupakan keinginan masyarakat

Kota Salatiga, yang difokuskan pada isu dan permasalahan utama

daerah, sehingga pemerintahan dan pembangunan daerah dapat

terlaksana secara efektif, efesien dan berkelanjutan serta dapat

menjamin eksistensi daerah di masa depan.

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan,

dilaksanakan dengan 9 misi:

MISI 1: Menyediakan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Dasar

TUJUAN SASARAN

1. Mengembangkan pemerataan akses dan mutu pendidikan pada jenjang pendidikan PAUD, SD-MI, SMP-MTS, SMU/SMK/MA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pada semua jenjang pendidikan dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat Meningkatnya keterjangkauan pelayanan pendidikan pada semua jenjang pendidikan bagi segenap lapisan masyarakat Meningkatnya kelayakan dan sertifikasi

tenaga pendidik dan kependidikan Meningkatnya kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan pada semua jenjang pendidikan termasuk kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Meningkatnya kesesuaian kurikulum dan kebutuhan dunia kerja Meningkatnya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga


TUJUAN SASARAN

2.

Meningkatkan cakupan, jenis, dan kualitas layanan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan kesehatan masyarakat baik pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau Terlaksananya Pembinaan di bidang kesehatan, keluarga berencana Tersedianya pelayanan kesehatan dan keluarga berencana bagi warga miskin/kurang mampu

Peningkatan kualitas SDM tenaga kesehatan dan keluaga berencana Pengendalian penyebaran HIV AIDS dan penyakit menular lainnya Peningkatan kesehatan ibu dan anak melalui penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita Peningkatan status gizi masyarakat Menurunnya angka kesakitan Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan Peningkatan sarana dan jangkauan KIE bidang kesehatan kepada masyarakat

3. Meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan catatan sipil (Akta Kelahiran, Akta

Kematian) dan dokumen administrasi kependudukan lainnya (Surat Keterangna Pindah, Surat Keterangan Pindah Datang dan Kartu Keluarga)

1. Peningkatan mutu pelayanan dokumen catatan sipil dan dokumen administrasi kependudukan lainnya

4. Menciptakan kemandirian dalam bidang ketahanan pangan

1.

2.

Meningkatnya penyediaan sumber pangan alternatif Tercapainya analisis pola pangan harapan masyarakat


TUJUAN SASARAN

5. Meningkatkan layanan dan fasilitas serta akses masyarakat terhadap kesediaan sanitasi dan air bersih

1.

2.

Tersedianya sanitasi dan air bersih Terciptanya peningkatan kualitas pelayanan fasilitas air bersih dan sanitasi

MISI 2: Mengelola Tata Ruang Kota yang Berkelanjutan dan

Berwawasan Lingkungan

TUJUAN SASARAN

1. Meningkatkan pembangunan

infrastruktur yang memiliki daya dukung dan daya ungkit terhadap pembangunan ekonomi dan sosial dengan mengutamakan kepentingan masyarakat luas

1.

Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang memiliki

daya dukung dan daya gerak ekonomi social, transportasi, komunikasi dan informatika, tata kota perumahan dan pemukiman

2. Meningkatnya konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup untuk mendukung pertumbuhan ekonomi

1.

2.

Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi dan konservasi sumber daya air dan pemanfaatan lingkungan hidup Menurunnya pencemaran lingkungan

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan limbah padat dan cair serta pelayanan penanganan sampah

1.

Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengelolaan limbah padat, limbah cair dan sampah


MISI 3: Mengembangkan Penanganan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial

TUJUAN SASARAN

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas rehabilitasi dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

1.

2.

3.

4.

5.

Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial

Terciptanya peningkatan pembinaan dan pemberdayaan terhadap para penyandang masalah kesejahteraan sosial

Terwujudnya jaminan dan perlindungan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

Terlaksananya pelayanan rehabilitasi dan sarana prasarana kesejahteraan sosial

Menurunnya prosentase rumah tangga miskin

2. Meningkatkan upaya penanganan mitigasi bencana dan penanganan keluarga korban paska bencana

1. 2.

Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam meminimalkan potensi terjadinya bencana Meningkatnya keahlian dan keterampilan anggota masyarakat dalam menanggulangi bencana untuk meminimalkan dampak Bencana

MISI 4: Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Ekonomi

Kerakyatan dan Partisipasi Masyarakat dalam Proses

Pembangunan

TUJUAN SASARAN 1. Meningkatkan

jumlah UMKM, koperasi, dan sentra-sentra

perekonomian rakyat yang produktif

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Meningkatnya jumlah UMKM yang produktif

Meningkatnya jumlah koperasi yang produktif

Meningkatnya jumlah sentra perekonomian rakyat yang produktif

Meningkatnya produksi dan produktifitas hasil perikanan dan pertanian dalam arti luas

Meningkatnya keberdayaan kelompok masyarakat kurang mampu

Meningkatnya produksi dan produktivitas UMKM, Koperasi dan sentra perekonomian


TUJUAN SASARAN

2. Meningkatkan daya dukung pemangku kepentingan bagi pengembangan UMKM dan koperasi

1.

2.

3.

4.

5.

Meningkatnya daya dukung pemangku kepentingan terhadap pembangunan UMKM dan Koperasi

Meningkatnya kerjasama antara pelaku usaha kecil dan mikro dengan para pemangku kepentingan

Meningkat pembinaan dan pendampingan terhadap para pelaku UMKM dan koperasi Meningkatnya akses permodalan usaha bagi koperasi, dan UMKM

Meningkatnya kelembagan

kewirausahaan dan koperasi

3. Meningkatkan potensi dan daya saing daerah melalui peningkatan investasi

1.

2.

3.

4.

Meningkatnya daya saing daerah

Meningkatnya pelayanan dan perijinan investasi

Meningkatnya promosi peluang investasi

Terjaminnya keamanan berusaha

4. Meningkatkan kualitas, penyerapan dan perlindungan tenaga kerja

1.

2.

3.

4.

5.

Meningkatkan ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat

Meningkatnya kualitas tenaga kerja

Meningkatnya penyerapan tenaga kerja

Terwujudnya perlindungan ketenagakerjaan

Terwujudnya fasilitasi ketransmigrasian

5. Meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah untuk mendukung kemandirian keuangan daerah

1.

2.

Meningkatnya sumber-sumber penerimaan daerah

Meningkatnya kemandirian keuangan daerah

6. Meningkatkan pengelolaan pasar tradisional yang representatif

1.

2.

Terwujudnya pengelolaan pasar tradisional yang representatif

Terwujudnya jaminan dan perlindungan keberadaan pasar tradisional

7. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah melalui berbagai forum


MISI 5: Melestarikan Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Rangka

Memperkuat Identitas dan Jati Diri Daerah

TUJUAN SASARAN

1. Mengembangkan budaya lokal di masyarakat

1. Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal dalam kegiatan masyarakat

2. Melestarikan nilai-nilai kepahlawanan

1. 2.

Meningkatnya pemahaman tentang nilai-nilai nasionalisme dan kepahlawanan Terwujudnya aktualisasi kesetiakawanan sosial

3. Melestarikan benda

cagar budaya

1. Terjaganya benda cagar budaya

4. Mengembangkan produk ciri khas kota

2. Terwujudnya produk ciri khas Kota Salatiga Terjaganya benda cagar budaya

MISI 6: Mengembangkan Hubungan yang Sinergis antara Pemangku

Kepentingan Pembangunan

TUJUAN SASARAN

1. Meningkatkan koordinasi antara lembaga eksekutif dan legislative

1. Terwujudnya peningkatan koordinasi antara eksekutif dan legislatif

2. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah dengan instansi vertikal

1. Meningkatnya koordinasi pemerintah kota Salatiga dengan instansi vertikal

3. Meningkatkan kerukunan antara pemeluk agama, penganut kepercayaan, suku dan etnis

1.

2.

Meningkatnya kualitas hubungan antar umat beragama, suku dan etnis

Meningkatnya kualitas kehidupan beragama secara harmonis dalam rangka saling menghormati dengan

semangat kekeluargaan

4. Meningkatkan stabilitas hubungan antar partai politik dan organisasi masyarakat

1. Terciptanya stabilitas hubungan antar partai politik dan organisasi masyarakat


MISI 7: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dengan Prinsip-

Prinsip Good Governance

TUJUAN SASARAN

1. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Pemerintah

1. Terwujudnya aparatur yang kompeten dan profesional

2. Meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintah dalam memberikan pelayanan publik

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah

Meningkatnya kinerja pelayanan publik yang responsif, efektif dan efisien

Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah

Terwujudnya keterbukaan informasi publik

Tersedianya sarana dan prasarana informasi dan komunikasi

Meningkatnya kualitas dan kuantitas dalam penyebarluasan informasi publik

Meningkatnya peran dan fungsi kearsipan

Meningkatnya pengguna perpustakaan

3. Meningkatkan kapasitas dan keberpihakan kelembagaan pemerintahan kepada masyarakat

1.

2.

Meningkatnya keberpihakan pemerintah kepada masyarakat

Menguatnya kapasitas kelembagaan masyarakat

4. Menyelenggarakan pemerintahan yang akuntabel

1.

2.

3.

Terwujudnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah

Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang visioner, ramah lingkungan dan sustainable

Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah

MISI 8: Mengembangkan Pemahaman Politik melalui Budaya Politik

Demokratis yang Santun dan Mengedepankan Supremasi

Hukum

TUJUAN SASARAN

1. Meningkatkan nilai-nilai demokratis di masyarakat

1.

2.

Terwujudnya nilai-nilai demokratisasi dalam masyarakat

Meningkatnya partisipasi dan keterwakilan masyarakat dalam politik


2. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban di masyarakat

1.

Meningkatnya ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat

3. Meningkatkan penegakkan produk hukum

1.

Meningkatnya ketaatan terhadap produk hukum

4. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap produk hukum

1. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap produk hukum

MISI 9: Mengembangkan Pengarusutamaan Gender dalam Berbagai

Bidang Kehidupan dan Perlindungan Anak, Remaja, serta

Perempuan dalam Segala Bentuk Diskriminasi dan

Eksploitasi

TUJUAN SASARAN

1. Meningkatkan jaminan dan kepastian hukum terhadap perlindungan hak anak dan perempuan

1.

2.

3.

4.

Meningkatnya jaminan dan kepastian hukum terhadap perlindungan hak anak

Meningkatnya jaminan dan kepastian hukum terhadap perlindungan hak perempuan

Meningkatnya pemahaman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) oleh aparat

Terjaminnya hak sipil dan hak politik warga negara

2. Menurunkan prosentase Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1.

Turunnya prosentase kekerasan dalam rumah tangga

3. Mewujudkan Kota Layak Anak

1.

Terwujudnya kota layak anak

4.2. Prioritas Pembangunan

Prioritas Pembangunan Daerah pada dasarnya merupakan

penajaman, perluasan cakupan, dan lanjutan prioritas pembangunan

tahun sebelumnya serta merupakan jawaban atas permasalahan yang

berkembang saat ini dengan memperhatikan tantangan dan kendala

yang akan terjadi. Prioritas pembangunan ditetapkan dengan

memperhatikan isu strategis, korelasi terhadap Standar Pelayanan

Minimal, pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja

serta aspirasi masyarakat yang telah disepakati dalam musrenbang.


Dengan memperhatikan 9 agenda prioritas pembangunan (Nawa Cita)

yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa

dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui

politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya

dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang

dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai

negara maritim.

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya,

dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan

kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan

melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem

kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat

daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan

penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan

terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui

peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program

"Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat

dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera"

dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah

seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah

susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di

tahun 2019.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar

internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit

bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-

sektor strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan

kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan

aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara

proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah

pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air,


semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum

pendidikan Indonesia.

9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial

Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan

kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

Secara regional, prioritas pembangunan berdasarkan RKPD

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 :

1. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran

berdimensi kewilayahan;

2. Pengingkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan

daerah;

3. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan perluasan cakupan

layanan sosial dasar;

4. Optimalisasi pembangunan infrastruktur dan pengembangan

teknologi guna meningkatkan daya saing daerah;

5. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang dalam upaya

pemulihan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta

pengurangan potensi ancaman bencana;

6. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola

pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah.

Memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan propinsi

serta dengan berdasarkan pada permasalahan dan evaluasi

pelaksanaan RKPD tahun yang lalu maka pada tahun 2016

Pembangunan Kota Salatiga diprioritaskan pada:

1. Meingkatkan kualitas pendidikan.

2. Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu, anak dan balita serta

pencegahan penyakit menular.

3. Meingkatkan kualitas SDM tenaga kesehatan.

4. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana infrastrukur

serta ruang terbuka hijau.

5. Meningkatkan akses permodalan dan informasi pasar.

6. Peningkatan pelaksanaan program penanggulangna kemiskinan.

7. Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.

8. Peningkatan penataan dan pengelolaan pasar tradisional yang

lebih representatif.


Sasaran pembangunan di Kota Salatiga pada tahun 2016 adalah

sebagai berikut:

1. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi dengan kisaran 5 persen.

2. Angka pengangguran mendekati dengan capaian tahun lalu yaitu

sebesar 6 persen.

3. Angka kemiskinan menjadi 6 persen.

4. Laju inflasi sebesar 5 persen.


Tabel 4.1

Keterkaitan Program Prioritas RPJMD dengan Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2016

No. Program Prioritas Tahun

Rencana (RPJMD) Prioritas Pembangunan

Daerah (RKPD)

1. Bidang Pendidikan, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas di setiap jenjang pendidikan, pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, tersedianya pelayanan

pendidikan yang berkualitas dan pemerataan akses pendidikan, serta tersedianya beasiswa bagi siswa kurang mampu. Melalui SDM yang berkualitas dapat dijadikan modal bagi Kota Salatiga untuk melaksanakan pembangunan menuju kesejahteraan masyarakat.

2. Bidang Kesehatan, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas layanan kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, jaminan kesehatan bagi warga kurang mampu melalui jamkesda bagi warga yang tidak terlayani oleh jamkesmas, biaya pengobatan gratis di puskesmas, dan peningkatan kesehatan ibu dan balita.

3. Bidang Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah (UMKM) yaitu melalui pemberian akses permodalan bagi UMKM sehingga akan tercapai target diberdayakannya 1000 UMKM di Kota Salatiga. Pemberdayaan UMKM merupakan salah satu solusi untuk menangani masalah penggangguran dan sebagai upaya menggerakkan perekonomian daerah.

1. Meingkatkan kualitas pendidikan.

2. Meningkatkan

pelayanan kesehatan ibu, anak dan balita

serta pencegahan penyakit menular.

3. Meingkatkan kualitas

SDM tenaga kesehatan.

4. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana

infrastrukur serta ruang terbuka hijau.

5. Meningkatkan akses

permodalan dan informasi pasar.

6. Peningkatan pelaksanaan program penanggulangna

kemiskinan. 7. Peningkatan

penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.

8. Peningkatan penataan

dan pengelolaan pasar tradisional yang lebih representatif.


4.3. Indikator Kinerja Utama

Berikut kami tampilkan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Salatiga Tahun 2016:

SKPD DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

TUGAS Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

FUNGSI :

1

2

3

4

5

Uraian

1 Sekolah, BPS Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA x 100%

Jumlah Anak Usia 4 - 6 tahun

2 Sekolah, BPS Jumlah Siswa pada jenjang SD / MI x 100%

Jumlah Penduduk Usia 7 - 12 tahun

3 Sekolah, BPS Jumlah Siswa SMP / MTs x 100%

Jumlah Penduduk kelompok usia 13 - 15 tahun

4 Jumlah Siswa SMA / SMK / SMK x 100%

Sekolah, BPS Jumlah Penduduk kelompok usia 16 - 18 tahun

5 Sekolah Jumlah lulusan TK/RA x 100%

Jumlah siswa SD/MI kelas 1

INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD KOTA SALATIGA

No Sasaran dalam RenstraIndikator Kinerja Utama

Sumber Data Rumus/Perhitungan Target 2016

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga;

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga;

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga yang meliputi pra sekolah dan

pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal, dan pendidik dan tenaga kependidikan, pemuda

dan olah raga;

Pelaksanaan pelayanan kesekretariatan Dinas; dan

Meningkatnya angka

partisipasi jenjang TK

Prosentase Penduduk Usia 4-6

tahun yang bersekolah di TK/RA

Meningkatnya angka

partisipasi sekolah

jenjang SD/MI

Prosentase Penduduk Usia 7 -12

tahun yang bersekolah di SD/MI

Meningkatnya angka

partisipasi sekolah

jenjang SMP/MTs

Prosentase Penduduk Usia 13 - 15

tahun yang bersekolah di SMP /

MTs ( APK )

Meningkatnya angka

partisipasi sekolah

jenjang SMA/SMK

Prosentase Penduduk Usia 16 - 18

tahun yang bersekolah di

SMA/SMK ( APK )

Meningkatnya angka

transisi TK/RA ke SD/MI

Prosentase lulusan TK/RA yang

diterima SD / MI

75%

100%

100%

100%

87%

IV-14|RKPD Kota Salatiga Tahun 2016 DISDIKPORA

UraianNo Sasaran dalam Renstra

Indikator Kinerja UtamaSumber Data Rumus/Perhitungan Target 2016

6 Sekolah Jumlah lulusan SD / MI x 100%

Siswa SMP / MTs kelas 1

7 Sekolah Jumlah lulusan SMP/MTs x 100%

Jumlah siswa SMA/SMK/MA kelas 1

8 Sekolah Jumlah guru berijasah S1 x 100%

Jumlah Guru

SD Jumlah Guru SD Berijazah S1 x 100% 100%Jumlah Guru SD

SMP Jumlah Guru SMP berijasah S1 x 100% 100%Jumlah guru SMP

SMA/SMK Jumlah Guru SMA/SMK berijasah S1 x 100% 100%Jumlah Guru SMA/SMK

Sekolah Jumlah Siswa Putus Sekolah x 100%

9 Jumlah Siswa tingkat yang sama tahun sebelumnya

SD Jumlah siswa SD Putus Sekolah x 100% 0%Jumlah Siswa tingkat yang sama tahun sebelumnya

SMP Jumlah siswa SMP Putus Sekolah x 100% 0%Jumlah Siswa tingkat yang sama tahun sebelumnya

SMA/SMK Jumlah siswa SMA/SMK Putus Sekolah x 100% 0%Jumlah Siswa tingkat yang sama tahun sebelumnya

Meningkatnya angka

transisi SD/MI ke

SMP/MTs

Prosentase lulusan SD/MI yang

diterima SMP / MTs

Meningkatnya angka

transisi SMP/MTs ke

SMA/SMK/MA

Prosentase lulusan SMP/MTs yang

diterima SMA/SMK/MA

Meningkatnya kualifikasi

kelayakan serta

kompetensi pendidik dan

tenaga kependidikan

disemua jenjang

pendidikan

Prosentase Guru Layak Mengajar

Menurunkan angka

putus sekolah disemua

jenjang pendidikan

Prosentase siswa putus Sekolah

100%

85%




Sekolah Rata-rata angka nilai UN SD, SMP, SMA dan SMK sederajat

10 SD 8SMP 7SMA 7SMK 7

11 Sekolah Siswa Lulus Ujian Nasional x 100%

Peserta Ujian Nasional

Siswa SD Lulus Ujian Nasional x 100% 100%Peserta SD Ujian Nasional

Siswa SMP Lulus Ujian Nasional x 100% 100%Peserta SMP Ujian Nasional

Siswa SMA / SMK Lulus Ujian Nasional x 100% 100%Peserta SMA / SMK Ujian Nasional

12 Sekolah Ruang Kelas Kondisi Baik x 100%

Total ruang kelas

SD 95%SMP 95%SMA/SMK 100%

13 Sekolah Penduduk usia 15 tahun keatas buta huruf x 100% 0%penduduk usia 15 tahun keatas

14 Sekolah Jumlah pemuda yg mengikuti Organisasi Kepemudaan 160

15 Sekolah, Jumlah siswa berprestasi x 100% 100%Jumlah yang berprestasi dalam olahraga

Meningkatkan angka

kelulusan di semua

jenjang pendidikan

Angka rata-rata nilai ujian nasional

di semua jenjang pendidikan

Meningkatkan angka

kelulusan di semua

jenjang pendidikan

Prosentase siswa yang lulus ujian

Nasional

Meningkatkan kualitas

sarana dan prasarana

pendidikan

Prosentase ruang kelas yang layak

Mengurangi buta huruf Prosentase penduduk buta huruf

Meningkatkan peran

pemuda

Jumlah keterlibatan pemuda dalam

kegiatan kepemudaan

Meningkatkan partisipasi

siswa dalam kegiatan

olahraga

Prosentase Siswa yang

berpartisipasi di Bidang Olahraga




16Sekolah,

Disdikpora

Jumlah SD/MI yang semua rombel nya tidak melebihi 32 orang

x 100%100%

Jumlah SD/MI

Jumlah SD/MI yang telah memenuhi 1 (satu) ruang kelas yang

dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk Peserta

Didik dan guru, papan tulis x 100%100%

Jumlah SD/MI

Jumlah SMP/MTs yang semua rombelnya tidak melebihi 36

orang.x 100% 100%

Jumlah SMP/MTs

Jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi 1 (satu) ruang kelas

yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk

Peserta Didik dan guru, papan tulis x 100%100%

Jumlah SMP/MTs

17

Sekolah,

Disdikpora

Jumlah SMP/MTs yang telah memiliki ruang laboratorium IPA

yang dilengkapi dengan meja kursi untuk 36 peserta x 100% 100%

Jumlah SMP/MTs

Jumlah SMP/MTs yang memiliki satu set peralatan praktek IPA

untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik x 100% 100%

Jumlah SMP/MTs.



pendidikan

Jumlah Peserta Didik dalam setiap

rombongan belajar untuk SD/MI

tidak melebihi 32 orang dan untuk

SMP tidak melebih 36 .Untuk

setiap rombongan belajar tersedia 1

(satu) ruang kelas yang dilengkapi

dengan meja dan kursi yang cukup

untuk Peserta Didik dan guru,

papan tulis.



pendidikan

Di setiap SMP dan MTs tersedia

ruang laboratorium IPA yang

dilengkapi dengan meja dan kursi

yang cukup untuk 36 peserta didik

dan minimal satu set peralatan

praktek IPA untuk demonstrasi dan

eksperimen peserta didik




18 Sekolah,

Jumlah SD/MI yang memiliki satu ruang guru dan dilengkapi

dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, Kepala

Sekolah/Madrasah dan staf kependidikan lainnya x 100% 100%

Jumlah SD/MI

Jumlah SMP/MTs yang memiliki satu ruang guru dan dilengkapi

dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, Kepala

Sekolah/Madrasah dan staf kependidikan lainnya x 100%100%

Jumlah SMP/MTs

19

100%

Jumlah SD/MI

Jumlah SD/MI yang memiliki 6 (enam) orang guru x 100% 100%

Jumlah SD/MI

20

100%

Di setiap SMP dan MTs tersedia

ruang laboratorium IPA yang

dilengkapi dengan meja dan kursi

yang cukup untuk 36 peserta didik

dan minimal satu set peralatan

praktek IPA untuk demonstrasi dan

eksperimen peserta didik



pendidikan

Di setiap SD/MI tersedia 1 ruang

guru yang dilengkapi dengan meja

dan kursi untuk setiap orang guru,

kepala sekolah, dan staf

kependidikan lainnya, dan di setiap

SMP/MTs tersedia ruang kepala

sekolah yang terpisah dari ruang

guru

Meningkatkan kecukupan

pendidik dan tenaga

kependidikan pada

tingkat SD/MI

Sekolah,

Disdikpora

Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru untuk setiap mata

pelajaran x 100%

Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu)

orang guru untuk setiap 32

peserta didik dan 6 (enam) orang

guru untuk setiap satuan

pendidikan

Jumlah SD/MI yang memiliki satu orang guru untuk setiap 32

peserta didik x 100%


pendidik dan tenaga

kependidikan pada

tingkat SD/MI

Di setiap SMP tersedia 1 (satu)

orang guru untuk setiap mata

pelajaran

Sekolah,

Disdikpora




Jumlah SMP/MTs

21Sekolah,

DisdikporaJumlah SD/MI yang memiliki kualifikasi akademi S1 atau D IV x

100%100%

Jumlah SD/MI

Jumlah SD/MI yang memiliki kualifikasi sertifikasi pendidik x

100% 100%

Jumlah SD/MI

22Sekolah,

Disdikpora

Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru dengan kualifikasi Si atau

D-IV >= 70 % x 100% 100%

Jumlah SMP/MTs

Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru dengan kualifikasi S1

atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik >=35% x 100% 100%

Jumlah SMP/MTs.

23

Sekolah,

Disdikpora

Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru dengan kualifikasi S1

atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidikmasing-masing

satu orang untuk mapel Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, B.

Inggris, dan PKN x 100%

100%

Jumlah SMP/MTs.

24 Sekolah, Jumlah kepala SD/Mi berkualifikas akademik S-1 atau D-IV dan 100%

Jumlah SD/MI

Meningkatkan


tenaga kependidikan

pada tingkat SD/MI

Disetiap SD/MI tersedia 2 (dua)

orang guru yang memenuhi

kualifikasi akademik S1 atau DIV

dan 2 orang guru yang telah

memiliki kualifikasi pendidik


pendidik dan tenaga

kependidikan pada

tingkat SD/MI

Di setiap SMP tersedia 1 (satu)

orang guru untuk setiap mata

pelajaran

Sekolah,

Disdikpora

Meningkatkan


tenaga kependidikan

pada tingkat SMP/MTs

Di setiap SMP/MTs tersedia guru

dengan kualifikasi akademik S1

atau D IV sebanyak 70 % dan

separuh diantaranya telah

memiliki sertifikat pendidik.

Meningkatkan


tenaga kependidikan


Di setiap SMP/MTs tersedia guru

dengan kualifikasi akademik S1

atau D IV dan telah memiliki

sertifikat pendidik masing-masing

satu orang untuk mapel

Matematika, IPA, Bahasa

Indonesia, dan Bahasa Inggris

Meningkatkan


tenaga kependidikan

pada tingkat SD/MI

Kepala SD/MI berkualifikas

akademik S-1 atau D-IV dan telah

memiliki sertifikat pendidik




25 Sekolah,

Disdikpora

Jumlah kepala SMP/MTs berkualifikas akademik S-1 atau D-IV

dan telah memiliki sertifikat pendidik x 100%100%

Jumlah SMP/MTs.

26

Sekolah,

Disdikpora Jumlah Pengawas SD/Mi berkualifikas akademik S-1 atau D-IV

dan telah memiliki sertifikat pendidik x 100%

Jumlah Pengawas 100%

Jumlah Pengawas SD/Mi berkualifikas akademik S-1 atau D-IV

dan telah memiliki sertifikat pendidik x 100%

Jumlah Pengawas 100%

27

Sekolah,

Disdikpora

Jumlah SD atau MI yang mendapat kunjungan oleh pengawas

satu kali setiap bulan dan tiap kunjungan >=3 jam untuk

supervisi dan pembinaan x 100%100%

Jumlah SD/MI

Jumlah SMP atau MTs yang mendapat kunjungan oleh

pengawas satu kali setiap bulan dan tiap kunjungan >=3 jam

untuk supervisi dan pembinaan x 100%100%

Jumlah SMP/MTs

28 Disdikpora 100 bila kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan

untuk membantu satuan pendidikan (SD/SMP) dalam

mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang

efektif

Meningkatkan


tenaga kependidikan


Di setiap Kota semua kepala

SMP/MTs berkualifikas akademik S-

1 atau D-IV dan telah memiliki

sertifikat pendidik

Meningkatkan


tenaga kependidikan


Semua Pengawas SD/MI/SMP/MTs

berkualifikas akademik S-1 atau D-

IV dan telah memiliki sertifikat

pendidik

Menuntaskan Wajib

Belajar 12 tahun

Pemerintah kota memiliki rencana

dan melaksanakan kegiatan untuk

membantu satuan pendidikan

dalam mengembangkan kurikulum

dan proses pembelajaran yang

efektif

Meningkatkan


tenaga kependidikan


Kunjungan pengawas ke satuan

pendidikan dilakukan 1 kali setiap

bulan dan setiap kunjungan

dilakukan selama 3 jam untuk

melakukan supervisi dan

pembinaan

Meningkatkan


tenaga kependidikan

pada tingkat SD/MI

Kepala SD/MI berkualifikas

akademik S-1 atau D-IV dan telah

memiliki sertifikat pendidik




100%

50 bila memiliki rencana tetapi belum melaksanakan

0 bila tidak memiliki rencana untuk membantu sekolah dalam

100 bila kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan

untuk membantu satuan pendidikan (SD/SMP) dalam

mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang

efektif

Menuntaskan Wajib

Belajar 12 tahun

Pemerintah kota memiliki rencana

dan melaksanakan kegiatan untuk

membantu satuan pendidikan

dalam mengembangkan kurikulum

dan proses pembelajaran yang

efektif


SKPD :

TUGAS :

FUNGSI :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Uraian

1∑SKPD yang telah mengirimkan arsip secara baku

------------------------------------------------------------ x 100%

∑SKPD

∑pembinaan pengelola arsip

------------------------------------------------------------ x 100%

Pelaksanaan pembinaan

2 ∑koleksi judul buku yang tersedia di perpusda

------------------------------------------------------------ x 100%

∑koleksi jumlah buku yang tersedia di perpusda

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KOTA SALATIGA


Sumber Data Rumus/Perhitungan

Pembinaan dan pengembangan di bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah.

Pengawasan, pengendalian dan monitoring atas pelaksanaan tugas.

Pembinaan urusan ketatausahaan kantor.

Pengaturan, pembinaan dan pengarahan kepada bawahan.

Penyusunan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah

Perumusan kebijakan di bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah.

Penetapan kebijakan teknis di bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah.

Pengkoordinasian dan penanggungjawab pelaksanaan kegiatan di bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah.

Penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK).

Penyusunan petunjuk operasional kegiatan satuan kerja.

Meningkatnya peran dan

fungsi kearsipan

Penerapan pengelolaan arsip secara

baku Kantor

Perpustakaan

dan Arsip

Daerah

100%

Peningkatan SDM pengelola

kearsipanKantor

Perpustakaan

dan Arsip

Daerah

100%

Meningkatnya pengguna

perpustakaan

Koleksi buku yang tersedia di

perpustakaan daerah Kantor

Perpustakaan

dan Arsip

Daerah

100,43%

Target 2016

IV-22|RKPD Kota Salatiga Tahun 2016 PERSIPDA

∑kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun

------------------------------------------------------------ x 100%

∑orang dalam populasi yang harus dilayani 199,38%

∑pembinaan perpustakaan selama 1 tahun

------------------------------------------------------------ x 100%

∑populasi perpustakaan yang harus dibina

∑eksemplar koleksi yang dimiliki

------------------------------------------------------------ x 100%

Kapasitas sarana yang tersedia

∑anggota perpustakaan

------------------------------------------------------------ x 100%

∑orang dalam populasi yang harus dilayani

Peningkatan jumlah pengunjung

perpustakaanKantor

Perpustakaan

dan Arsip

Daerah,

Salatiga Dalam

Angka

Peningkatan jumlah anggota

perpustakaan

Kantor

Perpustakaan

dan Arsip

Daerah

10,28%

Peningkatan pembinaan

perpustakaanKantor

Perpustakaan

dan Arsip

Daerah

55%

Peningkatan kapasitas buku yang

tersedia Kantor

Perpustakaan

dan Arsip

Daerah

36%

IV-23|RKPD Kota Salatiga Tahun 2016 PERSIPDA

SKPD :

TUGAS :

FUNGSI :

1

2

3

4

5

Uraian

1 Menurunnya angka

kematian ibu, bayi dan

balita

Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas

di suatu wilayah pd kurun waktu tertentu

-----------------------------------

Jumlah kelahiran hidup (KH) di wilayah dan pd kurun waktu

tertentu

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4. Laporan

SPM/Profil

Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 di

satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

-----------------------------------

Jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah dalam kurun waktu

yang sama

Cakupan Ibu hamil dengan

komplikasi yang ditangani.

Laporan

SPM/Profil

Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan

definitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

-----------------------------------

Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah

dalam kurun waktu yang sama

Laporan

SPM/Profil

Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di

satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

-----------------------------------

Jumlah seluruh sasaran di satu wilayah dalam kurun waktu

yang sama

92%

DINAS KESEHATAN KOTA SALATIGA

Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan

Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan

Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kesehatan

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan

Pelaksanaan pelayanan kesekretariatan Dinas

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota


Sumber Data Rumus/Perhitungan Target 2016

Angka kematian ibu per 100.000

kelahiran hidup

Profil

kesehatan

Cakupan pertolongan persalinan

oleh bidan atau tenaga kesehatan

yang memiliki kompetensi

kebidanan.

70/100.000 KH

98%

85%

IV-24|RKPD Kota Salatiga Tahun 2016 DKK

Cakupan pelayanan Ibu Nifas Laporan

SPM/Profil

Jumlah ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas

sesuai standar di satu wilayah pada kurun waktu tertentu

-----------------------------------

Seluruh ibu nifas di satu wilayah dalam kurun waktu yang

sama

Cakupan peserta KB Aktif Laporan

SPM/Profil

Jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi di satu wilayah

kerja pada kurun waktu tertentu-----------------------------------

Seluruh pasangan usia subur di satu wilayah kerja dalam

kurun waktu yang sama

Angka kematian bayi per 1.000

kelahiran hidup

Profil

kesehatan

Jumlah bayi (berumur 0-1 th) yang meninggal di suatu wilayah

pd kurun waktu tertentu

-----------------------------------

Jumlah kelahiran hidup (KH) di wilayah dan pd kurun waktu

tertentu

Laporan

SPM/Profil

Jumlah neonatus dengan kompliasi yang tertangani

-----------------------------------

Jumlah seluruh neonatus dengan kompliasi yang ada

Cakupan kunjungan bayi. Laporan

SPM/Profil

Jumlah bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai

standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

-----------------------------------

Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pada

kurun waktu tertentu

Angka kematian Balita per 1.000

kelahiran hidup

Profil

kesehatan

Jumlah balita (0-5 th) yang meninggal di suatu wilayah dan

pada kurun waktu tertentu

-----------------------------------

Jumlah kelahiran hidup di suatu wilayah dan pada kurun

waktu tertentu

7,3/1.000 KH

91%

71%

7,4/1.000 KH

85%

92%

Cakupan neonatal dengan

komplikasi yang ditangani


Cakupan pelayanan anak balita. Laporan

SPM/Profil

Jumlah anak balita yang emperoleh pelayanan pemantauan

pertumbuhan minimal 8 kali di satu wilayah kerja pada kurun

waktu tertentu

-----------------------------------



Cakupan pemberian makanan

pendamping ASI pada anak usia 6-

24 bulan keluarga miskin.

Laporan

SPM/Profil

Jumlah anak balita yang emperoleh pelayanan pemantauan

pertumbuhan minimal 8 kali di satu wilayah kerja pada kurun

waktu tertentu

-----------------------------------



Laporan Jumlah desa/kelurahan UCI-----------------------------------

Seluruh desa/kelurahan

2 Cakupan Balita gizi buruk Profil Jumlah kasus Balita dengan gizi buruk (BB/TB)

----------------------------------

Jumlah balita yang ditimbang di suatu wilayah dalam kurun

waktu tertentu

Cakupan Penanganan Balita gizi

buruk mendapat perawatan

Laporan

SPM/Profil

Jumlah balita gizi buruk yang dirawat

----------------------------------

Jumlah balita gizi buruk yang ditemukan

3 Menurunnya angka

kesakitan penyakit

menular

Angka Notifikasi Kasus

Tuberkulosis (Case Notification

Rate / CNR)

Profil

kesehatan

Jumlah pasien TB (semua tipe) ditemukan dan tercatat

----------------------------------

Jumlah penduduk

Profil

kesehatan

Jumlah kasus TB yang sembuh dan pengobatan lengkap

----------------------------------

Jumlah kasus TB yang diobati

Prevalensi HIV/AIDS Profil

kesehatan

Jumlah penderita HIV/AIDS (baru + lama) usia 15-49 th di

suatu wilayah tertentu dan pada kurun waktu tertentu----------------------------------

118/100.000 pdd

90%

<0,3/100.000 pdd

90%

100%

100%

0,02%

100%

Menurunkan status gizi

buruk dan gizi kurang

Cakupan Desa/Kelurahan

Universal Child Immunization

(UCI).

Angka keberhasilan pengobatan

Tuberkulosis (Succes Rate/SR)


Jumlah penduduk usia 15-49 th di suatu wilayah pada kurun

waktu tertentu

Profil

kesehatan

Jumlah penderita DBD

----------------------------------

Jumlah penduduk pada tempat dan waktu yang sama

Laporan

SPM/Profil

Jumlah kasus AFP non polio yang dilaporkan

----------------------------------

Jumlah penduduk usia < 15 tahun

Penemuan Penderita Pneumonia

Balita

Laporan

SPM/Profil

Jumlah penderita pneumonia balita yang ditangani di satu

wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun

----------------------------------

Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita di satu wilayah

kerja pada kurun waktu yang sama

Penemuan Pasien Baru TB BTA

Positif

Laporan

SPM/Profil

Jumlah pasien baru BTA positif yang ditemukan dan diobati

dalam satu wilayah selama satu tahun

----------------------------------

Jumlah perkiraan pasien baru TB BTA positif dalam stu

wilayah dalam waktu satu tahun

Penderita DBD yang Ditangani Laporan

SPM/Profil

Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu

wilayah dalam waktu satu tahun

----------------------------------

Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam

waktu satu tahun yang sama

Penemuan Penderita Diare Laporan

SPM/Profil

Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana

kesehatan dan kader di satu wilayah tertentu dalam waktu

satu tahun

----------------------------------

Jumlah perkiraan penderita diare pada satu wilayah tertentu

dalam waktu yang sma (10% dari angka kesakitan diare x

jumlah penduduk)

Laporan

SPM/Profil

Jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani <24 jam dalam

periode tertentu

-----------------------------------

70%

100%

10% kali angka

kesakitan diare

(th.2014=214) per

1.000 pdd

100%

<0,3/100.000 pdd

30/100.000 pdd

2 kasus

45%


mengalami KLB yang dilakukan

penyelidikan epidemiologi <24 jam

Angka kesakitan Demam Berdarah

Dengue (DBD) per 100.000

penduduk

Acute Flacid Paralysis (AFP) rate

per 100.000 penduduk < 15 tahun


Jumlah KLB di desa /kelurahan yang terjadi pada periode yang

sama

4 Cakupan rumah sehat Profil

kesehatan

Jumlah rumah sehat disuatu wilayah tertentu pada kurun

waktu tertentu

----------------------------------

Jumlah seluruh rumah yang diperiksa di wilayah dan pada

kurun waktu yang sama5 Cakupan Desa Siaga Aktif Laporan Jumlah desa siaga yang aktif

----------------------------------

Jumlah desa siaga yang dibentuk

Cakupan desa/kelurahan siaga

aktif strata mandiri

Profil

kesehatan

Jumlah desa siaga aktif strata mandiri

-----------------------------------Jumlah desa siaga aktif

6 Laporan

tahunan

Jumlah dokter yang memenuhi standar kompetensi dan

ketrampilan

----------------------------------

Jumlah seluruh dokter

Laporan

tahunan

Jumlah perawat yang memenuhi standar kompetensi dan

ketrampilan

----------------------------------

Jumlah seluruh tenaga perawat

Laporan

tahunan

Jumlah bidan yang memenuhi standar kompetensi dan

ketrampilan----------------------------------

Jumlah seluruh tenaga bidan

% Sarana dan prasarana

penunjang dengan kondisi baikLaporan aset

Jumlah sarana dan prasarana dengan kondisi baik dalam


-----------------------------------

Jumlah seluruh sarana dan prasarana dalam kurun waktu

tertentu

Laporan

tahunan

Jumlah item alat kesehatan yang dikalibrasi dalam kurun

waktu tertentu

-----------------------------------

25%

85%

75%

80%

100%

100%

100%

80%

100%

Meningkatnya mutu

pelayanan kesehatan

semua lapisan

masyarakat


mengalami KLB yang dilakukan

penyelidikan epidemiologi <24 jam

% tenaga medis (dokter) yang telah


ketrampilan

% alat kesehatan yang dikalibrasi

(8 item)

% tenaga perawat yang telah


ketrampilan

% tenaga bidan yang telah


ketrampilan

Meningkatnya

pembinaan kesehatan

lingkungan

Meningkatnya peran

serta masyarakat dalam

bidang kesehatan


Jumlah 8 item alat kesehatan yang dikalibrasi dalam kurun

waktu tertentu

% Ketersediaan obat sesuai

kebutuhan

Laporan

tahunan

Jumlah obat yang dapat disediakan untuk pelayanan

kesehatan dasar di unit pengelola obat dan perbekalan

kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

-----------------------------------

Jumlah obat yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan

dasar di Unit Pengelola Obat dan Perbekalan Kesehatan di satu

wilayah kerja pada kurun waktu yang sama

Pelayanan gawat darurat level 1

-----------------------------------

Jumlah RS Kabupaten/Kota

Laporan

SPM/Profil

Jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana

kesehata strata 1

-----------------------------------

Jumlah seluruh masyarakat miskin di kab/kota

Laporan

SPM/Profil

Jumlah pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan strata

2 dan strata 3

-----------------------------------

Jumlah seluruh masyarakat miskin di kab/kota

Cakupan penjaringan kesehatan

siswa SD dan setingkat

Laporan

SPM/Profil

Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya

oleh tenaga terlatih di satu wilayah kerja pada kurun waktu

tertentu

-----------------------------------

Jumlah murid SD dan setingkat di satu wilayah kerja dalam

kurun waktu yang sama

% Tingkat kepuasan konsumen

atas pelayanan kesehatan tingkat

dasar

Jumlah Puskesmas yg memiliki nilai Indeks Kepuasan

Masyarakat Sangat baik dan baik

-----------------------------------

Jumlah seluruh Puskesmas

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Laporan

SPM/Profil

Laporan hasil

survei

kepuasan

pengunjung

Puskesmas

Cakupan pelayanan gawat darurat

level 1 yg harus diberikan sarana

kesehatan (RS) di Kab/Kota.Cakupan pelayanan kesehatan

dasar masyarakat miskin

Cakupan pelayanan kesehatan

rujukan pasien masyarakat miskin.


SKPD :

TUGAS :

FUNGSI :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Uraian

Meningkatnya kualitas

dan kapasitas pelayanan

kesehatan masyarakat

baik pelayanan

kesehatan dasar maupun

rujukan-rujukan

Waktu tanggap pelayanan dokter

di IGD (respon time)

100%

Dokter pemberi pelayanan di

poliklinik

90%

Rumus/Perhitungan Target 2016No Sasaran dalam RenstraIndikator Kinerja Utama

Sumber Data

Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesehatan meliputi pelayanan medis, penunjang medis dan non

medis, keperawatan, rujukan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian

Pelaksanaan kesekretariatan rumah sakit;

Penanggung jawab Badan Layanan Umum Daerah; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SALATIGA

Menyelenggarakan upaya Pelayanan Kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan

upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan

pencegahan, melaksanakan pelayanan rujukan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian serta

pengembangan Rumah Sakit sesaui kebijakan yang ditetapkan Walikota berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan

Perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan;

Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesehatan;

Jml pasien yg mendapat pertolongan ≤ 5 menit______________________________________ x 100%Jumlah seluruh pasien yg datang ke IGD

Jml pasien rawat jalan – Jml pasien rawat jalan yg tdk dilayani dokter spesialis__________________________________________ x

100%Jml pasien rawat jalan

IV-30|RKPD Kota Salatiga Tahun 2016 RSUD

Rata-rata Prosentase Pemakaian

Tempat Tidur (BOR)

72%

Tidak adanya kejadian salah

tindakan pada operasi

100%

Waktu tunggu operasi elektif

90%

Pertolongan persalinan melalui

seksio cesaria 18%

Rata-rata pasien yang kembali ke

perawatan intensif dengan kasus

yang sama < 72 jam 2%

Kejadian kegagalan pelayanan

rontgen1%

Waktu tunggu hasil pelayanan

thorax foto

90%

Jumlah hari perawatan real dalam jangka waktu________________________________________ x 100%

Maksimum hari perawatan (jml tt x hari)

(Jml pasien operasi – Jml pasien operasi yg salah tindakan) __________________________________________ x

100%Jml seluruh pasien operasi

Jml pasien operasi yg terencana ≤ 2 hari__________________________________________ x 100%

Jml persalinan dg seksio cesaria __________________________________________ x 100%

Jml pasien yg kembali dg kasus yg sama < 72 jam______________________________________ x 100%

Jml seluruh pasien

Jml foto rusak yg tdk dpt dibaca______________________________________ x 100%Jml seluruh pemeriksaan foto

(Jml pasien pelayanan thorax foto – jml pasien pelayanan thorax foto yg dilayani >3 jam sampai penyerahan hasil__________________________________________ x 100%

Jml pasien pelayanan thorax foto


Tidak adanya kesalahan

pemberian hasil pemeriksaan

laboratorium100%

Waktu tunggu hasil pelayanan

Laboratorium

80%

Cakupan pelayanan peresepan

obat generik

65%

Tidak adanya kejadian kesalahan

tindakan rehabilitasi medik

100%

Tidak adanya kejadian kesalahan

pemberian diet

100%

Kelengkapan informed concent

setelah mendapatkan informasi yg

jelas100%

(Jml pasien yg diperiksa lab – jml penyerahan hasil salah orang __________________________________________ x 100%

Jml pasien yg diperiksa lab

(Jml pasien yg diperiksa lab – jml pasien yg dilayani > 140 menit sampai dg penyerahan hasil __________________________________________ x 100%

Jml pasien yg diperiksa lab

Jumlah peresepan obat generik________________________________ x 100%Jumlah peresepan obat (generik + paten)

(Jml pasien yg diprogram rehab medik – jml pasien yg salah tindakan rehab medik____________________________________________ x 100%

Jml pasien yg diprogram rehab medik

(Jml pemberian makanan – jml pemberian makanan salah diet)____________________________________________ x 100%

Jml pemberian makanan

Jml DRM pasien dg tindakan bedah atau anestesi - Jml DRM pasien dg tindakan bedah atau anestesi yg tdk lengkap____________________________________________ x 100%

Jml DRM pasien dg tindakan bedah atau anestesi

Jml peralatan medis yg sesuai standar


Peningkatan sarana

prasarana

Persentase peralatan medis yang

memenuhi standar90%

Persentase gedung pelayanan yang

memenuhi standar61%

Peningkatan Administrasi

dan Management RS

Kelengkapan laporan akuntabilitas

kinerja100%

Karyawan yg mendapatkan

pelatihan min 20 jam setahun

50%

Ketepatan penyusunan laporan

keuangan 75%

Terwujudnya sistem

remunerasi

Ketepatan waktu pemberian

imbalan (insentif) sesuai

kesepakatan waktu60%

Jml peralatan medis yg sesuai standar__________________________________________ x 100%Jml seluruh peralatan medis

Jml gedung pelayanan yg sesuai standar__________________________________________ x 100%Jml seluruh gedung pelayanan

Jml laporan kinerja yang lengkap dan dilakukan_____________________________________________ x 100%Jml laporan akuntabilitas kinerja yg seharusnya disusun

Jml karyawan yg mendapat pelatihan min 20 jam setahun__________________________________________ x 100%Jml seluruh karyawan

Jml laporan keuangan yg diselesaikan sebelum tgl 10___________________________________________ x 100%Jml laporan keuangan yg harus diselesaikan

Jml jenis pemberian imbalan yang tepat waktu___________________________________________ x 100%Jml jenis pemberian imbalan


SKPD :

TUGAS :

FUNGSI :

1

2

3

4

5

Uraian

panjang saluran yang terbangun / terpelihara

-------------------------------------------------------------- x 100%

panjang saluran yang ada

panjang jalan yang terbangun / terpelihara

-------------------------------------------------------------- x 100%

panjang seluruh jalan yang ada

Panjang infrastruktur drainase yang dibangun / dipelihara

-------------------------------------------------------------- x 100%

panjang seluruh jaringan drainase seluruh

luas daerah bebas genangan

-------------------------------------------------------------- x 100%

luas daerah rawan genangan

Pelaksanaan pelayanan kesekretariatan Dinas; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

DINAS BINA MARGA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIRMelaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang bina marga dan pengelolaan sumber daya air berdasarkan

asas otonomi dan tugas pembantuan.

Perumusan kebijakan teknis bidang bina marga dan pengelolaan sumber daya air;

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang bina marga dan pengelolaan sumber daya

Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang bina teknis, bina marga, dan sumber daya air;

3. Tersedianya jaringan

drainase yang lancar

Terbangun dan terpeliharannya

sistem jaringan drainase skala

kawasan dan skala kota

RKPD dan

Permen PU

No. 14

Tahun2010 60%

Terbangunnya jaringan drainase

sehingga tidak terjadi genangan

RKPD dan

Permen PU

No. 14

Tahun2010100%

1. Tersedianya kebutuhan

air irigasi untuk

pertanian rakyat pada

sistem irigasi yang sudah

ada

Terbangun dan terpeliharanya

saluran air irigasi untuk pertanian

rakyat pada sistem irigasi yang

sudah ada

RKPD dan

Permen PU

No. 14

Tahun2010

66,98%

2 Tersedianya jalan dan

jembatan yang layak

dan aman

Terbangun dan terpeliharanya

sistem jalan dan jembatan dalam

kondisi yang mantap

RKPD dan

Permen PU

No. 14

Tahun201095%

Target 2016No Sasaran dalam RenstraIndikator Kinerja Utama


IV-34|RKPD Kota Salatiga Tahun 2016 DBM PSDA

UraianTarget 2016No Sasaran dalam Renstra

Indikator Kinerja UtamaSumber Data Rumus/Perhitungan

∑penyedia barang jasa yang telah mempunyai IUJK

-------------------------------------------------------------- x 100%

seluruh jumlah penyedia barang dan jasa

4. Tersedianya sistem

informasi jasa konstruksi

Tersedianya data informasi jasa

konstruksi

RKPD dan

Permen PU

No. 14

Tahun2010 100%

IV-35|RKPD Kota Salatiga Tahun 2016 DBM PSDA

SKPD DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Tugas : Membantu sebagian tugas Walikota Salatiga di bidang Penataan Ruang berdasarkan asas otonomi dan pembantuan

FUNGSI : 1 Perumusan Kebijakan Teknis di

2 Penyelenggaraan urusan 3 Pembinaan dan pelaksanaan tugas

4 Pelaksanaan pelayanan

kesekretariatan Dinas; dan5 Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian

∑ ketersediaan air baku x 100%

∑ kebutuhan air baku

∑ penduduk terlayani x 100%

∑ penduduk

∑ kamar yang kondisinya baik x 100%

∑ kamar/keseluruhan yg tersedia

∑ terlayani sistem komunal x 100%

∑ penduduk

∑ trotoar yang layak x 100%

∑ trotoar di kota Salatiga

∑sampah tertangani X 100 %

∑produksi sampah

Prosentase trotoar yang layak

90%

Berkurangnya luasan permukiman

kumuh di kawasan perkotaan

100%

5. Terwujudnya

pemeliharaan trotoar dan

tertatanya kanstin

Renstra Dinas

Cipkataru

Renstra Dinas

Cipkataru

70,65%

6. Tersedianya sarana dan

pengelolaan

persampahan

Jumlah sampah yang tertangani

di kota salatiga

Data Sarana

dan

Prasarana

Dinas

Cipkataru

72,5%

3. Tersedianya prasarana

dan sarana rusunawa

yang layak huni

Target 2016

1. Prioritas utama

penyediaan air untuk

kebutuhan masyarakat

SPK Kota

Salatiga,

Renstra Dinas

Cipkataru

Indikator Kinerja Utama

4. Tersedianya sarana air

limbah sistem komunal

dan terbinanya KSM air

limbah

Tersedianya sistem air limbah

sekala komunitas/kawasan/ kota

Renstra Dinas

Cipkataru

Tersedianya air baku untuk

memenuhi kebutuhan pokok

minimal sehari-hari

68,87%

No Sasaran dalam Renstra

40%

2. Tersedianya prasarana

dan sarana pengambilan

dan saluran air pembawa

Tersedianya akses air minum yang

aman dengan jaringan perpipaan

yang terlindungi

Renstra Dinas

Cipkataru


IV-36|RKPD Kota Salatiga Tahun 2016 DCKTR

UraianTarget 2016

Indikator Kinerja UtamaNo Sasaran dalam Renstra Sumber Data Rumus/Perhitungan

Luas RTH tersedia x 100%

20% dari luas Kota Salatiga

∑ ruas jalan yang terpasang lampu x 100%

∑ jumlah ruas jalan

∑ permohonan yg terlayani x 100%

∑ permohonan yang masuk

∑ pengaduan yang tertangani x 100%

∑ pengaduan yang masuk

∑ surat teguran yang ditindaklanjuti x 100%

∑ jumlah surat teguran yg dikeluarkan

11. Penertiban Pelanggaran

Tata Ruang

Melakukan Penertiban dan

Pengenaan sanksi bagi pelanggar

tata ruang

Fakta

lapangan :

surat teguran

10.

60%

7. Terpeliharanya

peningkatan pengelolaan

ruang terbuka hijau

Tersedianya luasan RTH publik

sebesar 20% dari luas wilayah

kota/kawasan perkotaan

Bappeda &

Sie Taman

9.

69%

Terlayaninya masyarakat dalam

pengurusan surat-surat ijin

bangunan di kabupaten/kota

Perda RTRW

Kota Salatiga

NO. 4 Tahun

2011

100%

Pelayanan Pengaduan

Masyarakat

Terlaksananya tindakan awal

terhadap pengaduan masyarakat

tentang pelanggagaran di bidang

penataan ruang dalam waktu 5

hari kerja

Fakta

lapangan :

tindakan awal 90%

Izin Pemanfaatan Ruang

28,09%

8. Perluasan dan

pemasangan jaringan

LPJU di 4 kecamatan

Tersedianya lampu penerangan

jalan yang memadai

Renstra Dinas

Cipkataru

IV-37|RKPD Kota Salatiga Tahun 2016 DCKTR

SKPD :TUGAS :

FUNGSI :

1

2

3

4

5

Uraian

usulan masyarakat yg terakomodir

-------------------------------------------------------------- x 100%∑usulan masyarakat

usulan SKPD yg terakomodir

-------------------------------------------------------------- x 100%∑usulan SKPD

DPKS

∑ elemen data yang terisi

-------------------------------------------------------------- x 100%∑seluruh elemen data

APBD

Non APBD ∑ SKPD yang mengirimkan laporan tepat waktu

-------------------------------------------------------------- x 100%∑ SKPD

30%

90%

SIPD

Persentase usulan masyarakat

dalam musrenbang yang

diakomodir

RKPD

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah,

statistik, penelitian dan pengembangan

Perumusan kebijkan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik, penelitian dan pengembangan

Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah, statistik, penelitian dan pengembangan

Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan, statistik, penelitian, pengembangan,

pengendalian dan evaluasi

Pelaksanaan pelayanan kesekretariatan Badan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota

Persentase usulan SKPD dalam

Musrenbang yg diakomodir

Persentase tingkat keterisian data

Sistem Informasi Pembangunan

daerah dan Data Pembangunan

Kota Salatiga


data pendukung

perencanaan

pembangunan

Persentase SKPD yang

mengirimkan laporan tpat waktu

81,8 %


Sumber Data

RKPD

Rumus/Perhitungan

89,13%

1

2

3


data pendukung

perencanaan

pembangunan

Tersedianya dokumen

perencanaan

pembangunan daerah

yang mencerminkan

kepentingan semua

stakeholder

IV-38|RKPD Kota Salatiga Tahun 2016 BAPPEDA

∑ Anggaran untuk bidang UMKM

-------------------------------------------------------------- x 100%∑ Total APBD

RTRW ∑ Kebijakan tata ruang yang telah disusun

RDTR -------------------------------------------------------------- x 100%RTBL ∑ Kebijakan tata ruang yang wajib disusun

Kawasan

Strategis

∑ Anggaran untuk Pronangkis

-------------------------------------------------------------- x 100%∑ Total APBD

Tersedianya dokumen

perencanaan yang sesuai

dengan kondisi sosial

dan budaya daerah

6 Prosentase anggaran untuk

kemiskinan

APBD

Tersedianya Raperda RDTRK dan

Zonasi

Prosentase alokasi anggaran untuk

UMKM terhadap total APBD

APBD

5

Meningkatkan

pertumbuhan ekonomi

daerah

4

80%

5%


penataan ruang

IV-39|RKPD Kota Salatiga Tahun 2016 BAPPEDA

SKPD :

TUGAS :

FUNGSI :

1

2

3

4

5

Uraian

∑ Volume lalu lintas ruas jalan

-------------------------------------------------------------- ∑ Kapasitas jalan

∑angkutan umum yang melakukan pelanggaran

-------------------------------------------------------------- x 100%

∑angkutan umum pada saat operasi laik jalan

∑alat yang berfungsi

-------------------------------------------------------------- x 100%∑alat yg ada

Prosentase jumlah sarana alat

pengujian yang berfungsi dengan

baik

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan, dan Pariwisata

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan

Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan, komunikasi, kebudayaan dan pariwisata

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perhubungan, komunikasi, kebudayaan

dan pariwisataPembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perhubungan, komunikasi, kebudayaan dan pariwisata

Pelaksanaan kesekretariatan Dinas.

1 Optimalisasi kinerja

pelayanan ruas jalan

Rasio perbandingan antara jumlah

volume arus lalu lintas dengan

kapasitas jalan (V/C Ratio) pada

ruas jalan

Laporan

Survei Kinerja

Ruas Jalan 0,6

3 Meningkatnya kualitas

dan kuantitas kendaraan

bermotor yang laik jalan

2 Terciptanya ketertiban

lalu lintas dan angkutan

jalan

Prosentase jumlah angkutan

umum yang melakukan

pelanggaran

Hasil Laporan

Operasi Laik

Jalan 15%

Rumus/Perhitungan

Laporan

Pemeliharaan

/Rehabilitasi

Alat Uji

100%

DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI BUDAYA DAN PARIWISATA


Sumber Data

IV-40|RKPD Kota Salatiga Tahun 2016 DISHUBKOMBUDPAR

UraianRumus/Perhitungan Target 2016No Sasaran dalam Renstra

Indikator Kinerja UtamaSumber Data

Prosentase jumlah KBWU yang

sudah di KIR

Laporan

Rekapitulasi

kendaraan ∑KBWU yang sudah di KIR dalam satu tahun

-------------------------------------------------------------- x 100% 95%

∑KBWU

∑APILL yg berfungsi

-------------------------------------------------------------- x 100%

∑APILL yg ada

∑rambu-rambu yg terpasang pada tahun n

-------------------------------------------------------------- x 100%∑rambu-rambu yg seharusnya tersedia

∑ Penumpang Angkutan Umum

--------------------------------------------------------------∑seat yang tersedia

∑Kunjungan Wisata

∑kelompok seni dan budaya yang berpartisipasi dalam kegiatan

-------------------------------------------------------------- x 100% ∑kelompok seni dan budaya se kota Salatiga

Hasil Laporan

Penyelenggara

an Kegiatan

Pengembanga

n Seni dan

Budaya Lokal

Terwujudnya pelayanan

angkutan umum yang

optimal

Prosentase jumlah Rambu dan

APILL yang berfungsi dan dalam

kondisi baik

6 Meningkatnya daya saing

daerah

Jumlah kunjungan wisatawan

dalam negeri dan luar negeri

Hasil Laporan

Pendataan

Kunjungan

Wisatawan

7

80%

Prosentase Jumlah Pemasangan

Rambu dan APILL

Hasil Laporan

Kegiatan

Pengadaan

Rambu dan

APILL

85%

Laporan

Survai Kinerja

Angkutan

Umum50%

Perbandingan jumlah pengguna

angkutan umum dengan kapasitas

angkutan umum yang

tersedia(Load Factor)

Prosentase partisipasi masyarakat

dalam pengelolaan kekayaan

budaya

Hasil Laporan

Kegiatan

Pemeliharaan

rambu dan

APILL

97%

4 Tersedianya fasilitas

perlengkapan jalan dan

fasilitas pendukung LLAJ

Terwujudnya pelestarian

dan pengembangan

budaya lokal dalam

kegiatan masyarakat

5


UraianRumus/Perhitungan Target 2016No Sasaran dalam Renstra

Indikator Kinerja UtamaSumber Data

∑ expo yang terselenggara

∑tower yg terbangun pada tahun n - th n-1

-------------------------------------------------------------- x 100%

∑tower n-1

Hasil Laporan

Pendataan

tower

100%


dan kuantitas dalam

penyebarluasan

informasi publik

Prosentase kenaikan jumlah

jaringan komunikasi

Hasil Laporan

Penyelenggara

an Ekspo

8

Prosentase jumlah tower yang

terbangun


peraturan walikota salatiga nomor 9 tahun 2015

Documents