peraturan menteri perdagangan no. 06/m …ditjenpktn.kemendag.go.id/app/repository/upload/agenda...
TRANSCRIPT
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NO. 06 /M -DAG/PER/2 /2017 TENTANG BADAN
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
2
• UU Pemerintahan Daerah mengatur mengenai kewenangan pelaksanaanperlindungan konsumen berada pada pemerintahan daerah provinsi, sedangkanPasal 49 ayat (1) UUPK mengatur mengenai pembentukan BPSK di daerahtingkat II dan DKI Jakarta.
• Perlunya perubahan pengaturan terkait BPSK, sehingga telah diterbitkan
PERMENDAG 06/M-DAG/PER/2/2017 TENTANG
BPSK
LATAR BELAKANG
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017
3
Dikeluarkan tanggal 13 Februari 2017, mengatur antara lain:
Pembentukan BPSK
Tugas dan Wewenang BPSK
Keanggotaan BPSK
Biaya penyelenggaraan BPSK
Pengangkatan dan Pemberhentian anggota BPSK
RUANG LINGKUP
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB
NIAGA NOMOR 72/PKTN/KEP/07/2017 PETUNJUK TEKNIS TATA CARA
PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN BPSK DAN SEKRETARIAT BPSK
1. Pembentukan Tim Pemilihan Calon Anggota BPSK
2. Pemilihan Calon Anggota BPSK
3. Pengajuan Calon Anggota BPSK dan Pengangkatan Anggota BPSK
4. Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua BPSK
5. Pemberhentian Anggota BPSK
6. Pemilihan Calon Anggota Pengganti BPSK
7. Pengangkatan Kepala dan Anggota Sekretariat BPSK
8. Tugas Kepala dan Anggota Sekretariat BPSK
9. Pemberhentian Kepala dan Anggota Sekretariat BPSK
10. Pemilihan Calon Anggota Pengganti Sekretariat BPSK
RUANG LINGKUP:
Kendala Anggaran
Kendala SDM
Kendala Sarana dan Prasarana
1
2
3
5
4 UU No. 23 Tahun 2014 vs UU PK No. 8 Tahun 1999(Dalam Pasal 49 ayat (1) UUPK disebutkan bahwa Pemerintah membentuk BPSK diDaerah Tingkat II; sementara dalam Lampiran UU No. 23 disebutkan bahwakewenangan pelaksanaan Perlindungan Konsumen beralih dari kabupaten/kota keprovinsi)
KENDALA PENGEMBANGAN BPSK DI SELURUH
KABUPATEN/KOTA
Adanya kesamaan pengganggaran operasional
Pembinaan SDM di BPSK lebih efisien
Prosedur pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja BPSK menjadi lebih efisien
1
2
3
6
MANFAAT PERALIHAN KEWENANGAN BPSK
7
TahunMakanan &
MinumanElektronik Properti Bahan Bakar Obat-Obatan Sandang Lainnya
2014 23 30 135 2 3 2 55
2013 4 23 97 1 0 0 43
2012 5 8 58 0 0 2 36
2011 3 11 19 0 0 1 14
2010 11 11 44 4 0 1 41
Total 46 83 353 7 3 6 189
Tahun Listrik Air Keuangan Telekomunikasi Trans portasiJasa
Pengiriman
Layanan
KesehatanPerparkiran Lainnya
2014 31 10 1644 11 14 9 8 10 57
2013 10 7 1260 12 18 15 4 8 69
2012 6 9 481 8 10 1 2 6 33
2011 34 3 436 18 7 2 1 4 26
2010 12 8 260 6 7 2 2 5 25
Total 93 37 4081 55 56 29 17 33 210
SEKTOR BARANG
SEKTOR JASA
Sumber: Kementerian Perdagangan
KASUS-KASUS SENGKETA KONSUMEN DI BPSK
8
PERMENDAG 06/M-DAG/PER/2/2017 TENTANG BPSK
1 PEMBENTUKAN BPSK
Pasal 3
BPSK dibentuk di DKI Jakarta dan kabupaten/kota atas usulanGubernur dengan disertai kesanggupan penyediaan pendanaan
9
PERMENDAG 06/M-DAG/PER/2/2017 TENTANG BPSK
2 TUGAS DAN WEWENANG BPSK
Tugas dan Wewenag BPSK sebagaimana diatur dalam Pasal52 UUPK dan Pasal 6 Permendag 06/M-DAG/PER/2/2017 yangdijabarkan dalam Keputusan Menteri Perindustrian danPerdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang PelaksanaanTugas dan Wewenang BPSK
10
PERMENDAG 06/M-DAG/PER/2/2017 TENTANG BPSK
KEANGGOTAAN BPSK3
Pasal 6
• Unsur pemerintah berasal dari Perangkat Daerah padapemerintah daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota yangmenjadi domisili BPSK
• Unsur Konsumen berasal dari wakil LPKSM dikabupaten/kota yang menjadi domisili BPSK
• Unsur pelaku usaha berasal dari wakil asosiasi atauorganisasi pelaku usaha di kabupaten/kota yang menjadidomisili BPSK
11
PERMENDAG 06/M-DAG/PER/2/2017 TENTANG BPSK
KEANGGOTAAN BPSK3
Pasal 6 ayat (5)
Setiap unsur berjumlah ganjil paling sedikit 3 orang atau palingbanyak 5 orang
Pasal 8
Jika LPKSM belum terbentuk, unsur Konsumen dapat berasal daritokoh masyarakat setempat yang bukan merupakan PelakuUsaha dan/atau pegawai pemerintah
Pasal 10
Anggota BPSK tidak dapat merangkap sebagai anggota BPKN
12
PERMENDAG 06/M-DAG/PER/2/2017 TENTANG BPSK
PEMILIHAN ANGGOTA BPSK4
Pasal 12
Dilakukan oleh tim pemilihan yang dibentuk danditetapkan oleh Gubernur
(Format Keputusan Gubernur tentang Pembentukan TimPemilihan Calon Anggota BPSK terdapat dalam Lampiran IKepdirjen PKTN No. 72/PKTN/KEP/07/2017 tentang PenetapanPetunjuk Teknis Tata Cara Pembentukan Keanggotaan BPSK dan
Sekretariat BPSK)
13
PERMENDAG 06/M-DAG/PER/2/2017 TENTANG BPSK
TIM PEMILIHAN CALON ANGGOTA BPSK5
Tugas Tim Pemilihan dalam Pasal 13 ayat (3)
Pasal 13 ayat (4)
Dapat dibantu oleh Perangkat Daerah yang menangani urusanperdagangan
14
PERMENDAG 06/M-DAG/PER/2/2017 TENTANG BPSK
TIM PEMILIHAN CALON ANGGOTA BPSK5
Pasal 14 ayat (1)Pengumuman melalui media cetak, media elektronik,dan/atau pada tempat-tempat yang mudah diketahui olehumum
Pasal 14 ayat (2)Pengumuman memuat informasi:a. persyaratan menjadi anggota BPSK;b. tempat dan batas waktu serta cara pendaftaran; danc. waktu pengumuman kelulusan calon anggota BPSK
(Format Formulir Pendaftaran Calon Anggota BPSK terdapat dalamLampiran II Kepdirjen PKTN No. 72/PKTN/KEP/07/2017 tentangPenetapan Petunjuk Teknis Tata Cara Pembentukan Keanggotaan BPSK danSekretariat BPSK)
15
PERMENDAG 06/M-DAG/PER/2/2017 TENTANG BPSK
TIM PEMILIHAN CALON ANGGOTA BPSK5
Pasal 14 ayat (3)
Pengumuman pemilihan calon anggota BPSK dilaksanakanpaling lama 7 hari kerja sebelum tanggal pembukaanpendaftaran
16
PERMENDAG 06/M-DAG/PER/2/2017 TENTANG BPSK
SYARAT CALON ANGGOTA BPSK6
Pasal 15 ayat (2)
Memuat syarat khusus untuk dapat diangkat menjadi anggota BPSK:
a. Berpangkat paling rendah penata atau golongan IIIc (dari unsur pemerintah)
b. tokoh masyarakat atau anggota LPKSM yang masa keanggotaannya paling sedikit 1(satu) tahun di LPKSM dimaksud, bagi calon anggota BPSK yang berasal dari unsurKonsumen
c. anggota asosiasi, perkumpulan, atau organisasi Pelaku Usaha yang produknyaterkait dengan Perlindungan Konsumen di Indonesia, yang masa keanggotaannyapaling sedikit 1 (satu) tahun, bagi calon anggota BPSK yang berasal dari unsurPelaku Usaha
d. bukan merupakan anggota parpol
e. diuatamakan bertempat tinggal di wilayah kabupaten/kota setempat
17
PERMENDAG 06/M-DAG/PER/2/2017 TENTANG BPSK
PENGAJUAN CALON ANGGOTA BPSK7
Pasal 17 ayat (1)Tim Pemilihan menyampaikan nama-nama calon anggota BPSK yang telahdinyatakan lulus kepada Gubernur
Pasal 17 ayat (2)Gubernur mengajukan usulan calon anggota BPSK kepada Menteriberdasarkan nama-nama yang diserahkan oleh Tim Pemilihan
Pasal 17 ayat (3)Gubernur mengajukan usulan paling lambat 3 bulan sebelum masakeanggotaan BPSK berakhir
(Format Berita Acara Pemilihan Calon Anggota BPSK terdapat dalamLampiran IV Kepdirjen PKTN No. 72/PKTN/KEP/07/2017 tentang PenetapanPetunjuk Teknis Tata Cara Pembentukan Keanggotaan BPSK dan Sekretariat BPSK)
(Format Surat Gubernur kepada Menteri Perdagangan perihal Usulan NamaCalon Anggota BPSK terdapat dalam Lampiran V Kepdirjen PKTN No.72/PKTN/KEP/07/2017 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Tata CaraPembentukan Keanggotaan BPSK dan Sekretariat BPSK)
18
PERMENDAG 06/M-DAG/PER/2/2017 TENTANG BPSK
PENGANGKATAN ANGGOTA BPSK8
Pasal 18 ayat (2)
Menteri mendelegasikan kewenangan untuk melantik danmengambil sumpah anggota BPSK kepada Gubernur sebelumanggota BPSK melaksanakan tugas
(Format Berita Acara Pelantikan dan Pengambilan SumpahAnggota BPSK terdapat dalam Lampiran VI Kepdirjen PKTN No.72/PKTN/KEP/07/2017 tentang Penetapan Petunjuk Teknis TataCara Pembentukan Keanggotaan BPSK dan Sekretariat BPSK)
19
PERMENDAG 06/M-DAG/PER/2/2017 TENTANG BPSK
PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPSK9
Pasal 19 ayat (1) Alasan-alasan Pemberhentian Anggota BPSK
Pasal 19 ayat (2)
Menteri dapat memberhentikan anggota BPSK dalam hal melanggarketentuan peraturan perundang-undangan
Pasal 19 ayat (3)
Gubernur dapat mengusulkan pemberhentian anggota BPSK kepadaMenteri melalui Direktur Jenderal
20
PERMENDAG 06/M-DAG/PER/2/2017 TENTANG BPSK
PENGGANTIAN ANGGOTA BPSK10
Pasal 20
• Anggota BPSK yang berhenti atau diberhentikan paling sedikit 1 tahunsebelum masa keanggotaannya berakhir, digantikan oleh anggotapengganti BPSK yang memenuhi persyaratan
• Anggota pengganti BPSK berasal dari calon anggota BPSK yangdinyatakan lulus dan sesuai unsur yang digantikan
• Dalam hal tidak terdapat nama calon anggota BPSK yang pernahdinyatakan lulus seleksi, Gubernur membentuk Tim Pemilihan(sebagaimana diatur dalam Pasal 12)
21
PERMENDAG 06/M-DAG/PER/2/2017 TENTANG BPSK
SEKRETARIAT BPSK11
Pasal 22 ayat (2)
Sekretariat BPSK terdiri dari:
a. Bidang Tata Usaha Pelayanan Pengaduan dan Konsultasi; dan
b. Bidang Kepaniteraan
Pasal 23 ayat (3)
Anggota sekretariat dapat berasal dari Perangkat Daerah dan/atau dari
luar Perangkat Daerah setempat
22
PERMENDAG 06/M-DAG/PER/2/2017 TENTANG BPSK
SEKRETARIAT BPSK11
Pasal 23 ayat (4)
Perangkat Daerah dapat berasal dari Pemerintah Daerah provinsidan/atau kabupaten/kota yang menjadi domisili BPSK
Pasal 23 ayat (7)
Jumlah anggota sekretariat paling sedikit 3 orang denganmempertimbangkan beban kerja
Pasal 23 ayat (8)
Anggota sekretariat yang berasal dari luar Perangkat Daerah palingtinggi berusia 58 tahun.
23
PERMENDAG 06/M-DAG/PER/2/2017 TENTANG BPSK
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIAT BPSK12Pasal 24 ayat (1) & (2)
Ditetapkan oleh Menteri yang kewenangannya didelegasikankepada Gubernur
Pasal 24 ayat (3)
Ditetapkan dengan keputusan Gubernur
(Format Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat danAnggota Sekretariat terdapat dalam Lampiran IXA Kepdirjen PKTN No.72/PKTN/KEP/07/2017 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Tata Cara PembentukanKeanggotaan BPSK dan Sekretariat BPSK)
24
PERMENDAG 06/M-DAG/PER/2/2017 TENTANG BPSK
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIATBPSK
12
Pasal 25 ayat (1)Kepala sekretariat dan anggota sekretariat ditetapkan oleh Gubernur atas usulanKetua BPSK
Pasal 25 ayat (2)Ketua BPSK berkoordinasi dengan kepala dinas yang membidangi urusanperdagangan di Pemerintah Daerah provinsi dalam menetapkan calon kepalasekretariat dan anggota sekretariat
Pasal 25 ayat (3)Ketua BPSK menyampaikan usulan kepada Gubernur dan ditembuskan kepadakepala dinas yang membidangi urusan perdagangan di Pemerintah Daerahprovinsi
(Format Surat Ketua BPSK kepada Gubernur perihal Usulan Nama KepalaSekretariat dan Anggota Sekretariat BPSK terdapat dalam Lampiran VIIIKepdirjen PKTN No. 72/PKTN/KEP/07/2017 tentang Penetapan Petunjuk TeknisTata Cara Pembentukan Keanggotaan BPSK dan Sekretariat BPSK)
25
PERMENDAG 06/M-DAG/PER/2/2017 TENTANG BPSK
PENDANAAN13
Pasal 31
BPSK mengelola biaya penyelenggaraan BPSK yang terdiri dari:a. Biaya operasional;b. Honorarium ketua, wakil ketua, dan anggota BPSK;c. Honorarium kepala sekretariat dan anggota sekretariat.
Biaya dibebankan pada APBD provinsi sesuai kemampuankeuangan daerah.
26
PERMENDAG 06/M-DAG/PER/2/2017 TENTANG BPSK
PELAPORAN BPSK14Pasal 34
Dalam melaksanakan tugasnya, ketua BPSK menyampaikanlaporan kepada Gubernur melalui dinas yang membidangi urusanperdagangan di pemerintah daerah provinsi dan ditembuskankepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
Laporan disampaikan dalam bentuk laporan semester dantahunan.
27
BPSK YANG SUDAH TERBENTUK DI 31 PROVINSI
terdapat 171 BPSK yang terbentuk di seluruh kabupaten/kota di Indonesia
114 telah memiliki Anggota dan Sekretariat BPSK
57 BPSK telah terbentuk namun belum memiliki perangkat (anggota dan sekretariat)
Provinsi yang belum memiliki BPSK adalah Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku, dan Provinsi Papua Barat
28
PENGANGGARAN BPSK OLEH PROVINSITAHUN 2017
20 Provinsi telah menganggarkan operasional BPSK dengan APBD Provinsi
83 BPSK di kabupaten/kota telah tersedia anggarannya, khusus untuk Provinsi Sulawesi Selatan, baru mengganggarkan untuk 2 BPSK dari 8 BPSK yang ada di wilayahnya
31 BPSK yang tersebar di 11 provinsi belum mendapatkan anggaran operasional dari APBD Provinsi
29
TERIMA KASIH
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN KONSUMEN
DITJEN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN