peraturan menteri pekerjaaan umum no · lingkungan hidup. 5. peraturan ... peraturan pemerintah no....
TRANSCRIPT
RANCANGAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAAN UMUM
NO. … /PRT/M/200….
TENTANG:
TATA LAKSANA PERIZINAN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
MENTERI PEKERJAAN UMUM
Menimbang : a) Bahwa sebagai pelaksanaan Undang-Undang No. 7 tahun 2004
tentang Sumber daya air, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah
tentang SPAM, Peraturan Pemerintah tentang Irigasi, Peraturan
Pemerintah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, Peraturan
Pemerintah tentang Pengusahaan Sumber Daya Air, Peraturan
Pemerintah tentang Sungai, Danau dan Waduk, Peraturan
Pemerintah tentang Rawa yang antara lain memuat ketentuan
yang mengatur mengenai perizinan penggunaan, pemakaian dan
pengusahaan sumber daya air.
b) Bahwa tata laksana / tata cara perizinan penggunaan, pemakaian
dan pengusahaan sumber daya air, berdasarkan ketentuan-
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut konsiderans (a),
ditetapkan dan diatur lebih lanjut oleh Menteri yang
membidangi.
c) Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden No.102 tahun 2001 dan
No.8/M tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Kewenangan, Sususnan, organisasi dan Tata Kerja Departemen
(Kabinet Pembangunan), beserta perubahannya, Menteri yang
membidangi sumber daya air adalah Menteri Pekerjaan Umum.
d) Bahwa untuk maksud tersebut konsiderans (b) perlu diatur dan
ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
1
Mengingat : 1. Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
2. Undang-Undang No. 42 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah.
3. Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup.
5. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi.
6. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (PBMN/D).
7. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
8. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah.
9. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan
Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
10. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
11. Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2000 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah.
12. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1982 tentang Tata
Pengaturan Air.
13. Peraturan Pemerintah No. Tahun tentang Pengembangan
Sistem Penyediaan Air Minum.
14. Perturan Pemerintah No. Tahun tentang Pengelolaan
Sumber Daya Air.
15. Peraturan Pemerintah No. Tahun tentang Pengusahaan
Sumber Daya Air.
16. Peraturan Pemerintah No. Tahun tentang Sungai.
17. Peraturan Pemerintah No. Tahun tentang Rawa.
18. Peraturan Pemerintah No. Tahun tentang Pencemaran Air.
19. Peraturan Pemerintah No. Tahun tentang Waduk dan
Bendungan.
2
20. Peraturan Menteri PU No.11A Tahun 2006 tentang Pembagian
Wilayah Sungai.
21. Peraturan Menteri PU No.12 Tahun 2006 tentang Balai Besar
Wilayah Sungai.
22. Peraturan Menteri PU No.13 Tahun 2006 tentang Balai
Wilayah Sungai.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Tentang Tata Laksana Perizinan
Penggunaan Sumber daya air.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu : Pengertian
Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
2. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas permukaan tanah, termasuk dalam
pengertian ini air permukaan, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
3. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat
pada, di atas permukaan tanah.
4. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan,
memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air,
pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
5. Izin penggunaan sumber daya air adalah izin yang diberikan baik untuk pemakai
maupun mengusahakan sumber daya air guna berbagai keperluan, yang
diwujudkan dalam bentuk hak guna pakai air atau hak guna usaha air.
6. Hak guna air adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air
untuk berbagai keperluan.
7. Hak guna pakai air adalah hak untuk memperoleh dan memakai air.
3
8. Hak guna usaha air adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air.
9. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu
atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang
dari atau sama dengan 2.000 km2.
10. Wilayah sungai strategis nasional adalah wilayah sungai yang mempunyai dampak
yang sangat besar terhadap pertahanan dan keamanan nasional, pertumbuhan
ekonomi nasional, sosial, lingkungan, daya rusak air, pembangunan dan
pemeliharaan prasarana sumber daya air yang membutuhkan pembiayaan yang
besar.
11. Pola pengelolaan sumber daya air adalah kerangka dasar dalam merencanakan,
melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air,
pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air, serta yang
memuat: tujuan pengelolaan sumber daya air, dasar pertimbangan yang
dipergunakan dalam melakukan pengelolaan sumber daya air, beberapa skenario
pengelolaan sumber daya air, alternatif pilihan strategi pengelolaan sumber daya
air untuk setiap skenario pengelolaan sumber daya air dan langkah operasional
untuk melaksanakan strategi pengelolaan sumber daya air.
12. Rencana induk pengelolaan sumber daya air adalah rencana pengelolaan sumber
daya air yang telah memuat pokok-pokok program pengelolaan sumber daya air
masing-masing sektor dan wilayah administrasi serta pokok-pokok rencana
kegiatan pengelolaan sumber daya air masing-masing sektor dan wilayah
administrasi, berdasarkan strategi terpilih dari beberapa pilihan strategi yang
terdapat dalam pola pengelolaan sumber daya air.
13. Zona pemanfaatan sumber air adalah ruang pada sumber air yang dialokasikan,
baik sebagai fungsi lindung maupun fungsi budidaya.
14. Rencana peruntukan sumber daya air adalah bagian dari proses penyusunan pola
pengelolaan sumber daya air, dimaksudkan untuk mengelompokkan penggunaan
air pada sumber air ke dalam beberapa golongan atau klasifikasi mutu air termasuk
baku mutu air, dengan memperhatikan daya dukung sumber air, jumlah dan
penyebaran penduduk serta proyeksi pertumbuhannya, perhitungan dan proyeksi
kebutuhan sumber air, pemanfaatan air yang sudah ada, yang dikoordinasikan
4
melalui wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai
bersangkutan.
15. Rencana penyediaan sumber daya air tahunan adalah rencana dari upaya
penyediaan sumber daya air sesuai urutan prioritas penyediaan sumber daya air
pada wilayah sungai yang bersangkutan dan ketersedian air pada musim hujan dan
musim kemarau dalam kurun waktu satu tahun, yang didasari oleh prinsip-prinsip:
mengutamakan penyediaan air untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian
rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada, menjaga kelangsungan penyediaan air
untuk pemakai air lainnya yang sudah ada, memperhatikan penyediaan air untuk
kebutuhan pokok sehari-hari penduduk yang berdomisili dekat dengan sumber air
dan/ atau di sekitar jaringan pembawa air dan sesuai dengan urutan prioritas.
16. Rencana penyediaan sumber daya air rinci adalah merupakan rencana operasional
dari rencana penyediaan sumber daya air tahunan pada setiap sumber air yang
menggambarkan besaran volume, lokasi, dan waktu untuk memenuhi kebutuhan
air dalam periode yang ditetapkan sesuai kondisi setempat.
17. Rencana alokasi air adalah rencana penggolongan dan peruntukan air pada suatu
sumber air menurut jenis penggunaannya secara real time sebagai pedoman
operasional manajemen pengelola sumber daya air sehari-hari, yang disusun oleh
pengelola sumber daya air berdasarkan data dan informasi ketersediaan dan
penggunaan sumber daya air secara real time, dan disetujui oleh instansi diatasnya
berdasarkan rencana penyediaan sumber daya air rinci yang definitif.1
18. Urutan prioritas penyediaan sumber daya air adalah urutan prioritas penyediaan
sumber daya air yang disusun pada setiap wilayah sungai, berdasarkan hasil
penetapan zona pemanfaatan sumber air, peruntukan air, kebutuhan air dan
disesuaikan kondisi setempat, yang konsepnya disiapkan oleh instansi teknis yang
ditunjuk oleh pejabat yang berwenang atau pengelola sumber daya air, kemudian
disampaikan kepada wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air di wilayah
sungai yang bersangkutan sebagai bahan untuk perumusan urutan prioritas, dan
ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan
1 RPP Pengusahaan Sumber Daya Air ps 15 dan 18
5
kewenangannya, serta berlaku untuk kurun waktu lima tahun dan dapat ditinjau
ulang setiap tiga tahun sekali.2
19. Peruntukan air adalah penggolongan air pada suatu sumber air menurut jenis
penggunaannya.
20. Penyediaan sumber daya air adalah penentuan dan pemenuhan volume air
persatuan waktu untuk memenuhi kebutuhan air dan daya air serta memenuhi
berbagai keperluan sesuai dengan waktu, kualitas, dan kuantitas.
21. Penggunaan sumber daya air adalah pemanfaatan sumber daya air dan
prasarananya sebagai media dan/atau materi.
22. Pengembangan sumber daya air adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi
sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan air, dan/atau sumber air, dan/atau
daya air, dengan memperhatikan: daya dukung sumber daya air yang ada di
wilayah sungai bersangkutan, kekhasan dan aspirasi daerah dan masyarakat
setempat, kemampuan pembiayaan dan kelestarian keanekaragaman hayati sumber
air bersangkutan serta bila mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup
dikenakan ketentuan-ketentuan tentang analisis mengenai dampak lingkungan
hidup (AMDAL) sesuai dengan peraturan yang berlaku.
23. Masyarakat adalah seluruh rakyat Indonesia, baik sebagai perseorangan, kelompok
orang, masyarakat adat, badan usaha, maupun yang berhimpun dalam suatu
lembaga atau organisasi kemasyarakatan.
24. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
25. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik
Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
26. Departemen adalah departemen yang membidangi sumber daya air.
27. Menteri adalah Menteri yang membidangi sumber daya air.
28. Dinas adalah organisasi pemerintahan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota
yang memiliki lingkup tugas dan tanggung jawab di bidang sumber daya air.
2 RPP Pengelolaan Sumber Daya Air ps 60
6
29. Pengelola sumber daya air adalah instansi yang diberi wewenang oleh Pemerintah
Pusat atau Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian atau seluruhnya
wewenang dan tanggung jawab pengelolaan sumber daya air.
30. Unit pelaksana teknis wilayah sungai (UPT-Wilayah Sungai) adalah Balai Besar
Wilayah Sungai, Balai Wilayah Sungai dan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air
(sesuai dengan dan Keppres 102 tahun 2001, PERMEN PU No.12/2006 dan
No.13/2006, KEPMENDAGRI No.179 tahun 1996)
31. Perusahaan Umum Jasa Tirta I atau PJT I adalah badan usaha milik negara
berbentuk perusahaan umum yang didirikan oleh Pemerintah Indonesia untuk
menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai Kali Brantas
berdasar Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1990 tentang Perum Jasa Tirta, juncto
Peraturan Pemerintah No. 93 tahun 1999 tentang Perum Jasa Tirta I. Perum adalah
Perusahaan Umum (BUMN/BUMD) yang tidak terbagi dalam saham-saham
sehingga tidak dapat beralih kepemilikan dari pemerintah. Sifat usaha adalah
menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk
keuntungan berdasarkan prinsip perusahaan.
32. Perusahaan Umum Jasa Tirta II atau PJT II adalah badan usaha milik negara
berbentuk perusahaan umum yang didirikan oleh Pemerintah Indonesia untuk
menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai Citarum,
Jawa Barat berdasar Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1970 tentang Perum
Otorita Jatiluhur (POJ), kemudian disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No.
35 tahun 1980 dan Peraturan Pemerintah No.42 tahun 1990 dan terakhir diubah
menjadi Perum Jasa Tirta II (PJT II) dengan Peraturan Pemerintah No.94 tahun
1999. Perum adalah Perusahaan Umum (BUMN/BUMD) yang tidak terbagi dalam
saham-saham sehingga tidak dapat beralih kepemilikan dari pemerintah. Sifat
usaha adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus
memupuk keuntungan berdasarkan prinsip perusahaan
33. Balai Besar Wilayah Sungai adalah unit pelaksana teknis di bidang koservasi
sumber daya air, pengembangan sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air,
dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai yang berada dibawah dan
7
bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air.3
34. Balai Wilayah Sungai adalah unit pelaksana teknis di bidang koservasi sumber
daya air, pengembangan sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan
pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air melalui Direktur
terkait.4
35. Balai Pengelolaan Sumber daya air adalah unit pelaksana teknis yang
melaksanakan sebagian fungsi Dinas Pekerjaan Umum atau Dinas Pekerjaan
Umum Pengairan Propinsi Daerah Tingkat I di bidang pengelolaan air pada
wilayah sungai, dibentuk dengan Peraturan Daerah Tingkat I (Perda) berdasar
kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri No.179 Tahun 1996 (Kepmendagri
No.179/1996) tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan
Sumber Daya Air.
36. Konsultasi publik adalah kegiatan untuk menampung aspirasi para pihak yang
berkepentingan (stakeholders) dalam pengelolaan sumber daya air melalui dialog
dan musyawarah dalam upaya mencapai permufakatan dalam pengambilan
keputusan.
37. Wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air adalah institusi tempat segenap
pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air melakukan koordinasi dalam
rangka mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan para pemilik
kepentingan dalam bidang sumber daya air.
38. Dewan Sumber Daya Air Nasional adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber
daya air tingkat nasional.
39. Institusi yang membidangi masalah perbatasan yang dimaksud adalah Joint Border
Committee c.q Joint River Management Sub-Committee, Direktorat Perjanjian
Politik Keamanan dan Kewilayahan, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian
Internasional, Departemen Luar Negeri.
40. Pengusahaan sumber daya air adalah upaya peningkatan penggunaan dan
pemanfaatan sumber daya air dengan menerapkan prinsip-prinsip usaha dengan
memperhatikan fungsi sosial dan kelestarian lingkungan hidup.
3 Peraturan Menteri PU No.12/PRT/M/2006 4 Peraturan Menteri PU No.13/PRT/M/2006
8
41. Pengusahaan sumber daya air pada satu wilayah sungai adalah pengusahaan
seluruh sistem sumber daya air yang ada dalam wilayah sungai mulai dari hulu
sampai hilir sungai atau sumber air untuk menyediakan pelayanan jasa
pengelolaan sumber daya air kepada pengguna air, pemanfaat wadah air, dan
pemanfaat daya air.
42. Pengusahaan sumber daya air pada lokasi selain pada satu atau lebih wilayah
sungai adalah pengusahaan pada titik dan/atau tempat tertentu dalam satu wilayah
sungai atau cekungan air tanah untuk penggunaan air, pemanfaatan wadah air, dan
pemanfaatan daya air.
43. Badan Usaha Milik Negara di bidang pengelolaan sumber daya air adalah badan
usaha milik negara yang khusus dibentuk oleh Pemerintah, yang seluruh modalnya
dimiliki oleh negara yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak
terbagi atas saham, dengan mengutamakan pelayanan umum dalam pengusahaan
sumber daya air guna meningkatkan fungsi sosial, kelestarian lingkungan hidup,
dan ekonomi.
44. Badan Usaha Milik Daerah di bidang pengelolaan sumber daya air adalah badan
usaha milik daerah yang khusus dibentuk oleh Pemerintah Daerah, yang seluruh
modalnya dimiliki oleh daerah yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan
dan tidak terbagi atas saham, dengan mengutamakan pelayanan umum dalam
pengusahaan sumber daya air guna meningkatkan fungsi sosial, kelestarian
lingkungan hidup, dan ekonomi.
45. Pengguna untuk kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan adalah
perseorangan yang menggunakan air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari
yang digunakan pada atau diambil dari sumber air (bukan dari saluran distribusi)
untuk keperluan sendiri guna mencapai kehidupan yang sehat, bersih dan
produktif, misalnya untuk keperluan ibadah, minum, masak, mandi, cuci dan,
peturasan
46. Pertanian rakyat pada sistem irigasi yang ada adalah budi daya pertanian yang
meliputi berbagai komoditi, yaitu tanaman pangan, hortikultura, perikanan,
peternakan, perkebunan, dan kehutanan, yang dikelola oleh rakyat dengan luas
tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala
keluarga serta yang berada dalam sistem irigasi yang sudah dibangun seluruhnya
9
atau sebagian oleh pemerintah pada sistem irigasi yang rencananya sudah
ditetapkan oleh pemerintah pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
47. Daerah penguasaan sungai adalah dataran banjir, daerah retensi, bantaran atau
daerah sempadan yang tidak dibebaskan.5
48. Daerah sempadan sungai adalah ruang sepanjang kiri kanan sungai termasuk
sungai buatan yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan
kelestarian fungsi sungai.6
49. Pajak daerah atas air adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau
badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat
dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan
pembangunan daerah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah
dan air permukaan.7
50. Biaya perizinan adalah retribusi daerah, yang dipungut oleh Pemerintah Daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau
badan.8
51. Biaya jasa pengelolaan sumber daya air adalah biaya yang dibutuhkan untuk
melakukan pengelolaan sumber daya air agar sumber daya air dapat
didayagunakan secara berkelanjutan yang wajib dibayar oleh penerima manfaat
kepada Pengelola sumber daya air sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku. Biaya jasa pengelolaan air bukan merupakan pembayaran atas harga air,
tetapi mengganti sebagian biaya yang diperlukan untuk pengelolaan sumber daya
air.
5 PERMEN PU No. : 63/PRT/1993 ttg Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas
Sungai 6 PERMEN PU No. : 63/PRT/1993 ttg Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai 7 UU. No. 34 tahun 2000 ttg Perubahan Atas UU. No.18 Tathun1997 ttg Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 8 PP No.66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
10
Bagian Kedua : Maksud dan Tujuan
Pasal 2
(1) Maksud peraturan menteri ini adalah untuk menindak lanjuti pengaturan dari
pasal 14, 15 dan 16 dalam UU.No.7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang
menetapkan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah untuk mengatur, menetapkan, dan memberi izin atas penyediaan,
peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah
sungai sesuai dengan kewenangannya masing masing.
(2) Tujuan peraturan menteri ini adalah :
i. Untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang berasaskan kelestarian,
keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan,
kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas.
ii. Sebagai salah satu intrumen pemerataan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat
Indonesia;
iii. Sebagai salah satu instrument menejemen pemerintahan untuk menjaga
ketertiban dalam pengelolaan sumber daya air;
iv. Sebagai instrumen pengendalian sisi “demand” agar tidak terjadi
pemborosan;
v. Sebagai instrumen menejemen ”ekonomi” dalam menggali nilai tambah dari
asset negara yang berada di daerah baik untuk kepentingan daerah itu
sendiri maupun untuk kepentingan nasional yang lebih luas;
vi. Sebagai instrumen menejemen pemerintahan untuk melindungi hak
masyarakat untuk memperoleh akses atas air bagi pemenuhan kebutuhan
pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada;
vii. Sebagai instrumen menejemen pemerintahan untuk menjamin hak ulayat
masyarakat hukum adat setempat;
Bagian Ketiga : Ruang Lingkup
Pasal 3
(1) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini adalah :
a. mencangkup pengaturan dan berisi sistem dan metode pemberian ijin semua
penggunaan sumber daya air baik yang akan dipakai dan atau yang
11
diusahakan sesuai dengan keperluannya serta semua jenis penggunaan
sumber daya air baik pemanfaatan daya air dan ruang pada sumber air,
maupun penggunaan sumber daya air untuk tujuan tertentu, berlandaskan
asas-asas kelestarian, keseimbangan, kesetaraan, keadilan, transparansi,
akuntabilitas, keterpaduan dan optimalisasi pendayagunaan bagi suatu
pengelolaan sumber daya air yang berkesinambungan.
b. tidak mencakup air laut dan kegiatan modifikasi cuaca karena mempunyai
karakteristik yang berbeda dan memerlukan adanya penanganan serta
pengaturan tersendiri
c. mencakup air laut yang berada di darat.
BAB II
IZIN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR
Bagian Kesatu : Asas Penggunaan Sumber Daya Air
Pasal 4
(1) Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok
minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan
produktif.
(2) Hak atas air diwujudkan melalui hak guna air, yaitu hak untuk memperoleh dan
memakai atau mengusahakan air untuk tujuan tertentu.
(3) Izin penggunaan sumber daya air merupakan salah satu instrumen dalam
menjalankan pengelolaan sumber daya air yang berasaskan kelestarian,
keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan,
kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas.
Pasal 5
(1) Setiap penggunaan sumber daya air untuk tujuan tertentu menurut ketentuan pada
pasal-pasal dalam peraturan ini, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari
pihak yang berwenang.
(2) Penggunaan sumber air untuk tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi penggunaan sumber daya air untuk :
12
a. Pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang dilakukan
dengan cara mengubah kondisi alami sumber air.
b. Pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang dilaksanakan oleh kelompok
orang dan badan sosial.
c. Pemenuhan keperluan irigasi pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang
sudah ada.
d. Pemenuhan untuk usaha pertanian, usaha ketenagaan, usaha pertambangan,
usaha pengapungan, usaha transportasi.
e. Pemenuhan kebutuhan usaha lainnya.
Pasal 6
Perseorangan, Kelompok Masyarakat, Badan Sosial atau Badan Usaha yang
menggunakan air dengan izin berhak memperoleh hak guna air.
Pasal 7
(1) Penggunaan sumber daya air ditujukan untuk pemanfaatan sumber daya air dan
prasarananya sebagai media dan atau materi.
(2) Penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
penggunaan air, sumber air dan atau daya air.
(3) Penggunaan air, sumber air dan atau daya air sebagai media, seperti dalam
pemanfaatan sungai untuk transportasi dan arung jeram.
(4) Penggunaan air dan daya air sebagai materi, seperti dalam pemanfaatan untuk
minum, rumah tangga dan industri.
(5) Penggunaan air, sumber air dan atau daya air sebagai media dan materi, seperti
dalam pemanfaatan untuk agro industri dan perikanan.
(6) Penggunaan sumber air sebagai media, seperti dalam pemanfaatan ruang pada
sumber air untuk iklan bilboard, tempat rekreasi, tempat parkir.
(7) Penggunaan/pemanfaatan tanah sebagai barang milik negara/daerah yang
berkaitan dengan pemanfaatan ruang pada sumber air sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) di daerah sempadan sungai, wajib memperoleh izin sesuai dengan
13
peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum
negara/pengelola barang milik negara/daerah.9
Bagian Kedua : Hak Guna Air
Pasal 8
Hak guna air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal 4 berupa hak guna pakai air
dan hak guna usaha air.
Pasal 9
(1) Hak guna air dapat diperoleh dengan izin atau tanpa izin penggunaan air.
(2) Hak guna pakai air dapat diperoleh tanpa izin untuk memenuhi kebutuhan pokok
sehari-hari bagi perseorangan dan bagi pertanian rakyat yang berada di sistem
irigasi yang sudah ada.
(3) Hak guna pakai air dapat diperoleh melalui izin penggunaan air untuk :
a. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang dilakukan
dengan cara mengubah kondisi alami sumber air;
b. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang dilaksanakan oleh kelompok
orang dan badan sosial;
c. pemenuhan keperluan irigasi pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah
ada.
Pasal 10
(1) Pemerintah menyelenggarakan pencatatan/registrasi terhadap hak guna pakai
sumber daya air.
(2) Pelaksanaan pencatatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh
a. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air untuk wewenang dan tanggung jawab
Menteri.
b. Dinas yang membidangi pengelolaan sumber daya air Provinsi untuk
wewenang dan tanggung jawab Gubernur.
c. Dinas yang membidangi pengelolaan sumber daya air Kabupaten/Kota untuk
wewenang dan tanggung jawab Bupati/Walikota. 9 Peraturan Pemerintah No.6/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
14
d. Pengelola sumber daya air.
Pasal 11
Hak guna usaha air dapat diperoleh melalui izin penggunaan sumber daya air untuk
tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) d dan e.
Pasal 12
Hak guna air tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan sebagian atau seluruhnya
kepada pihak lain.
Bagian Ketiga : Dasar Pemberian Izin Penggunaan Sumber Daya Air
Pasal 13
Pemberian izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada pasal 7, harus
didasarkan pada rencana peruntukan dan penyediaan sumber daya air di dalam rencana
induk pengelolaan sumber daya air dan rencana penyediaan sumber daya air tahunan
yang telah ditetapkan oleh Menteri/ Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan
kewenangannya pada wilayah sungai yang bersangkutan.
Pasal 14
Apabila belum ada rencana pengelolaan sumber daya air dan atau rencana penyediaan
sumber daya air tahunan yang telah ditetapkan oleh Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota
di wilayah sungai yang bersangkutan, pemberian izin sementara penggunaan sumber
daya air didasarkan pada alokasi air sementara berdasarkan perkiraan ketersediaan air
dengan memperhitungkan kebutuhan penggunaan air yang sudah ada.
Pasal 15
Rencana induk pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai sebagaimana
dimaksud pada Pasal 13, disusun oleh Tim yang dibentuk oleh Menteri / Gubernur /
Bupati, sesuai dengan kewenangannya.
15
Bagian Keempat : Prioritas Penyediaan Sumber Daya Air
Pasal 16
(1) Penyediaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada pasal 10 dilakukan
berdasarkan prinsip-prinsip :
a. mengutamakan penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari
dan pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.
b. menjaga kelangsungan penyediaan air untuk pemakai air lainnya yang sudah
ada.
(2) Urutan prioritas penyediaan sumber daya air ditetapkan pada setiap wilayah
sungai.
(3) Penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok seharí-hari dan irigasi bagi
pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama
penyediaan sumber daya air di atas semua kebutuhan.
(4) Dalam hal terjadi situasi kekeringan yang ekstrim sehingga timbul konflik
kepentingan antara pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pemenuhan
kebutuhan air irigasi untuk pertanian rakyat, prioritas penyediaan air ditempatkan
pada pemenuhan kebutuhan pokok seharí-hari.
(5) Prioritas penyediaan sumber daya air untuk kebutuhan lainnya ditetapkan
berdasarkan hasil penetapan zona pemanfaatan sumber air, peruntukan air,
kebutuhan air pada wilayah sungai bersangkutan dan disesuaikan kondisi
setempat.
(6) Dalam hal penyediaan sumber daya air tahunan tidak dapat dilaksanakan sesuai
dengan yang ditetapkan karena peristiwa alam yang mengakibatkan berkurangnya
ketersediaan air dan/atau kerusakan jaringan sumber air, pihak yang berwenang
dapat melakukan penyesuaian rencana penyediaan air tahunan dengan mem-
pertimbangkan masukan dari dewan atau wadah koordinasi pengelolaan sumber
daya air wilayah sungai.
(7) Dalam hal penyediaan sumber daya air tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan
rencana yang ditetapkan sebagai akibat selain sebagaimana dimaksud pada ayat
(6), Pemerintah atau pemerintah daerah mengatur kompensasi dalam batas-batas
tertentu kepada pihak pemegang hak yang dirugikan.
16
(8) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berupa :
a. memperoleh penyediaan air di tempat lain;
b. memperoleh perpanjangan masa izin;
c. keringanan biaya jasa pengelolaan sumber daya air;
d. ganti rugi; atau
e. membuat prasarana baru dalam program pembangunan pemerintah.
Bagian Kelima : Pengunaan Sumber Daya Air untuk Negara Lain
Pasal 17
(1) Penggunaan sumber daya air untuk negara lain dapat dilakukan dengan ketentuan :
a. Berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai.
b. Kebutuhan air di sekitar wilayah sungai yang bersangkutan telah terpenuhi.
c. Memperhatikan kepentingan nasional dan daerah.
d. Melakukan konsultasi publik.
e. Melakukan kegiatan penggunaan sumber daya air untuk tujuan tertentu
sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) setelah memperoleh izin dari
Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.
(2) Penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud ayat 1, harus memperhatikan
prinsip-prinsip sosial, ekonomi, terjaminnya keselamatan kekayaan negara dan
kelestarian lingkungan.
Bagian Keenam : Biaya Jasa Pengelolaan
Pasal 18
(1) Terhadap penggunaan sumber daya air dikenakan biaya jasa pengelolaan sumber
daya air dan pembebanan kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
(2) Tarif jasa pengelolaan sumber daya air ditetapkan oleh Menteri/Gubernur/Bupati/
Walikota sesuai dengan kewenangannya.
17
BAB III
KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR
Bagian Kesatu : Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah
Pasal 19
1. Pemberian izin penggunaan sumber daya air untuk memperoleh hak guna air
sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, 9 dan 10 peraturan ini menjadi wewenang
dan tanggung jawab:
a. Menteri untuk penggunaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Lintas
Provinsi, Wilayah Sungai Strategis Nasional dan Wilayah Sungai Lintas
Negara.
b. Gubernur untuk penggunaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Lintas
Kabupaten/Kota.
c. Bupati/Walikota untuk penggunaan sumber daya air pada Wilayah Sungai
Kabupaten/Kota.
2. Pelimpahan kewenangan (Untuk kewenangan yag ada di Menteri, perlu klausul
pelimpahan kewenangan perizinan yang bukan ada di lintas negara, dan lintas
propinsi perlu dicantumkan, menunggu dalam RPP Pengelolaan yang sedang
dalam proses. Demikian juga dengan kewenangan yang ada di
Gubernur/Bupati/Walikota.)
Bagian Kedua : Standar Pelayanan Minimal
Pasal 20
(1). Standar Pelayanan Minimal adalah salah satu kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah dalam penetapan norma, standar, kriteria dan pedoman pengelolaan Sumber Daya Air.
(2). Standar Pelayanan Minimal diterapkan pada kewenangan wajib yang terlekat pada pemerintah.
(3). Kewenangan wajib berikut Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pengelolaan sumber daya air meliputi: a. Konservasi Sumber daya air; b. Pendaya gunaan sumber daya air; c. Pengendalian daya rusak air;
18
d. Pengumpulan dan pengelompokkan data Hidrologi; e. Pemberdayaan dan Pengawasan; f. Perijinan di bidang sumber daya air.
(4). Standar Pelayanan Minimal untuk pelaksanaan perizinan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang sumber daya air.
BAB IV
INSTITUSI PELAKSANA
Pasal 21
Wewenang dan tanggung jawab pemberian izin penggunaan sumber daya air
sebagaimana dimaksud pada pasal 19 Peraturan Menteri ini dilaksanakan oleh :
a. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air untuk wewenang dan tanggung jawab
Menteri.
b. Dinas yang membidangi pengelolaan sumber daya air Provinsi untuk wewenang
dan tanggung jawab Gubernur.
c. Dinas yang membidangi pengelolaan sumber daya air Kabupaten/Kota untuk
wewenang dan tanggung jawab Bupati/Walikota.
Pasal 22
Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana tersebut pada pasal
21 Peraturan Menteri ini:
a. Direktorat Jenderal Sumber daya air dalam mempertimbangkan dan mengambil
keputusannya memperoleh rekomendasi teknis dari UPT Pusat.
b. Dinas yang membidangi pengelolaan sumber daya air Provinsi memperoleh
rekomendasi teknis dari UPT Provinsi atau Badan Pengelola Sumber Daya Air.
c. Dinas yang membidangi pengelolaan Sumber daya air Kabupaten/Kota memperoleh
rekomendasi teknis dari UPT Kabupaten/Kota dan atau Komisi Irigasi
Kabupaten/Kota.
19
BAB V
TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN
SUMBER DAYA AIR
Bagian Kesatu : Pemohon Izin
Pasal 23
Permohonan izin penggunaan sumber daya air dapat dilakukan oleh Instansi
Pemerintah, Badan Usaha, Badan Sosial dan atau Perseorangan.
Bagian Kedua : Permohonan Izin
Pasal 24
(1) Permohonan izin penggunaan sumber daya air dilakukan / diajukan secara tertulis
dan harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
(2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah
sebagai berikut :
a. Surat permohonan harus memuat nama, alamat, maksud dan tujuan serta
dibubuhi materai secukupnya dan ditandatangani serta di cap perusahaan.
b. Fotokopi KTP.
c. NPWP ( Nomor Pokok Wajib Pajak ).
d. Fotokopi Surat Izin Usaha dan Izin Lokasi dari instansi berwenang.
e. Dokumen Lingkungan.
f. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa masyarakat yang memerlukan dapat
memanfaatkan sebagian airnya.
g. Fotokopi bukti pembayaran pajak terakhir.
(3) Persyaratan teknis pengambilan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
adalah sebagai berikut :
a. Gambar peta situasi berikut bangunan pengambilan skala 1 : 10.000.
b. Gambar peta lokasi berikut bangunan pengambilan skala 1 : 1.000.
c. Jumlah titik pengambilan.
d. Maksud/tujuan penggunaan/pengambilan air.
e. Foto lokasi pengambilan.
20
f. Debit pemakaian air.
g. Proposal teknik.
h. Gambar konstruksi bangunan pengambilan air.
(4) Persyaratan teknis penggunaan/pemanfaatan ruang sumber air sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :
a. Tempat / lokasi konstruksi yang akan dibangun;
b. Maksud/tujuan pembangunan;
c. Jenis/tipe prasarana yang akan dibangun;
d. Gambar peta situasi berikut bangunan skala 1 : 10.000.
e. Gambar peta lokasi berikut bangunan skala 1 : 1.000.
f. Spesifikasi teknis bangunan;
g. Jadwal pelaksanaan pembangunan;
h. Metode pelaksanaan pembangunan;
(5) Surat permohonan ditujukan dan disampaikan kepada Menteri / Gubernur /
Bupati/Walikota melalui Direktorat Jenderal Sumber daya air / Dinas yang
membidangi pengelolaan Sumber daya air Provinsi / Dinas yang membidangi
pengelolaan Sumber daya air Kabupaten/Kota.
(6) Tembusan surat disampaikan kepada UPT atau Badan Pengelola Sumber Daya Air
terkait.
Bagian Ketiga : Pemberian Izin Penggunaan Sumber daya air
Pasal 25
(1) Dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari, pihak yang
berwenang memberikan jawaban persetujuan atau penolakan permohonan.
(2) Apabila permohonan ditolak, penolakannya disertai alasannya.
(3) Izin dapat diberikan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :
a. Memenuhi syarat teknis dan syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada
Pasal 24 peraturan ini.
b. Sesuai dengan rencana induk pengelolaan sumber daya air atau rencana alokasi
air sementara di Wilayah Sungai yang bersangkutan.
21
c. Tidak mengganggu atau merugikan kepentingan umum.
d. Rencana teknis penggunaan sumber daya air yang bersangkutan disetujui oleh
masyarakat sekitar lokasi pengambilan / penggunaan air.
e. Izin untuk volume tertentu diberikan oleh pejabat yang berwenang setelah
diajukan / dikonsultasikan kepada Dewan Sumber Daya Air yang
bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan (khusus untuk Irigasi adalah
Komisi Irigasi).
f. Volume pengambilan air berdasarkan perhitungan persatuan waktu dalam
ukuran m3/tahun.
g. Keamanan lingkungan.
h. Aspek kualitas air memenuhi baku mutu air yang dipersyaratkan untuk masing
masing jenis penggunaan.
Pasal 26
Izin penggunaan sumber daya air sekurang-kurangnya memuat tentang :
a. Nama, pekerjaan, usaha dan alamat pemegang izin / hak.
b. Maksud dan tujuan.
c. Jenis hak guna air yang diberikan.
d. Tempat penggunaan / pengambilan yang diizinkan.
e. Cara / teknik pengambilan.
f. Spesifikasi teknis dari pembangunan atau sarana yang digunakan.
g. Jumlah air (volume pengambilan per satuan waktu) atau dimensi ruang pada
sumber daya air.
h. Jangka waktu pengambilan / jadwal penggunaan dan kewajiban untuk
melaporkannya.
i. Jangka waktu berlakunya izin.
j. Syarat-syarat perubahan, pembaharuan, pembekuan sementara, pencabutan dan
pembatalan izin.
k. Ketentuan hak dan kewajiban serta larangan bagi pemegang izin / hak.
22
Bagian Keempat : Hak dan Kewajiban
Pasal 27
(1) Pemegang izin penggunaan sumber daya air berkewajiban untuk :
a. Mematuhi ketentuan-ketentuan dalam izin.
b. Telah memiliki izin dari Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara/
pengelola barang milik negara/daerah10 apabila menyangkut penggunaan/
pemanfaatan tanah sebagai barang milik negara/daerah yang berkaitan dengan
pemanfaatan ruang pada sumber air sebelum memulai penggunaan/
pemanfaatan ruang di daerah sempadan sungai.
c. Membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air yang dikenakan atas
penggunaan izin sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin dan
membayar kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
d. Ikut serta melakukan kegiatan konservasi sumber daya air dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat di sekitarnya melalui bentuk kerjasama dengan
masyarakat setempat dan atau pola “role sharing” yang akan ditetapkan lebih
lanjut oleh Menteri yang membidangi sumber daya air.
e. Memasang meteran air (water meter) atau alat pengukur debit air pada setiap
bangunan pengambilan air.
f. Mencatat volume air yang digunakan setiap periode yang telah ditetapkan.
g. Melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air.
h. Melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air.
i. Melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran air.
j. Melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh
kegiatannya.
k. Memberi akses untuk pengguna air dari sumber air yang sama bagi kebutuhan
pokok sehari-hari masyarakat disekitar lokasi kegiatannya.
l. Memberikan akses kepada pihak yang berwenang untuk melakukan
pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pemeriksaan.
m. Memberikan laporan kegiatan penggunaan air secara berkala.
10 Peraturan Pemerintah No.6/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
23
(2) Pemegang izin penggunaan air berhak untuk :
a. Menggunakan air, sumber air dan atau daya air sesuai dengan ketentuan yang
tercantum dalam izin.
b. Membangun prasarana air dan bangunan lainnya sesuai rencana teknis yang
telah disetujui oleh pengelola sumber daya air.
Pasal 28
(1) Pengelola sumber daya air pada wilayah sungai berkewajiban untuk :
a. Menjamin ketersediaan sumber daya air bagi pengguna sumber daya air yang
mempunyai izin penggunaan sumber daya air (hak guna air) di wilayah sungai
yang bersangkutan, sesuai dengan izin yang diberikan. Menyusun neraca
sumber daya air secara “real time” dan menggunakannya sebagai salah satu
dasar pemberian izin.
b. Memelihara sumber daya air dan perasaannya agar terpelihara fungsinya.
c. Melaksanakan pemberdayaan kepada para pengguna sumber daya air.
d. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan sumber daya air.
(2) Pengelola sumber daya air pada wilayah sungai berhak untuk menerima biaya jasa
pengelolaan sumber daya air yang dipungut dari para pemegang izin penggunaan
sumber daya air.
(3) Melakukan koordinasi dengan Instansi di Daerah agar dalam melakukan pungutan
biaya jasa pengelolaan sumber daya air tidak terjadi pungutan ganda terhadap
pungutan wajib daerah lainnya (pajak daerah dan retribusi daerah) di wilayah
sungai masing masing.
Bagian Kelima : Proses Permohonan Izin
Pasal 29
(1) Tata cara permohonan izin penggunaan sumber daya air pada Wilayah Sungai
Lintas Provinsi, Lintas Negara dan Wilayah Sungai Strategis Nasional yang
menjadi wewenang Direktur Jenderal atas nama Menteri sebagai berikut :
a. Surat permohonan izin yang telah dilengkapi dengan data administrasi, data
teknis termasuk dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL),
disampaikan oleh pemohon izin kepada Direktur Jenderal dengan tembusan
24
kepada Kepala UPT Wilayah Sungai Pusat, dengan menggunakan Formulir
Model 1.1 dalam rangkap 5 (lima) sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1
Peraturan Menteri ini.
b. Direktur Jenderal dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima surat
permohonan segera memberikan instruksi kepada Kepala UPT Wilayah Sungai
Pusat yang bersangkutan untuk memeriksa, meneliti dan memberikan
rekomendasi teknis dengan menggunakan Formulir Model 1.2 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.
c. Kepala UPT Wilayah Sungai Pusat setempat memeriksa kelengkapan berkas
permohonan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya
instruksi Direktur Jenderal. Dalam hal berkas permohonan tidak lengkap
Kepala UPT Wilayah Sungai Pusat mengembalikan kepada pemohon izin
untuk dilengkapi, dengan menggunakan Formulir Model 1.3 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.
d. Kepala UPT Wilayah Sungai Pusat setempat segera mulai melakukan
penelitian dan penyiapan rekomendasi teknis dengan menggunakan Formulir
Model 1.4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini.
Penyiapan rekomendasi teknis tersebut diselesaikan dalam jangka waktu 30
(tiga puluh) hari sejak diterimanya instruksi, dan disampaikan kepada
Direktur Jenderal.
e. Berdasarkan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud huruf (d), Direktur
Jenderal menerbitkan izin penggunaan sumber daya air atau surat penolakan
dengan menggunakan Formulir Model 1.5 atau 1.6 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran V dan VI Peraturan Menteri ini, dalam jangka waktu 7
(tujuh) hari sejak diterimanya rekomendasi teknis dari Kepala UPT Wilayah
Sungai Pusat.
f. Izin penggunaan/penolakan permohonan yang telah ditandatangani Direktur
Jenderal atas nama Menteri disampaikan kepada pemohon izin melalui Kepala
UPT Wilayah Sungai Pusat dengan tembusan kepada Gubernur Kepala Daerah
Provinsi yang bersangkutan dan instansi yang terkait, dalam jangka waktu 7
(tujuh) hari sejak Direktur Jenderal menerbitkan izin penggunaan sumber
daya air atau surat penolakan permohonan.
25
(2) Direktur Jenderal mengatur lebih lanjut pelaksanaan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf (e), (f).
Pasal 30
(1) Tata cara permohonan izin penggunaan sumber daya air pada wilayah sungai
khusus lintas negara, tepat pada perbatasan negara dan atau sumber daya airnya
digunakan oleh negara lain, yang menjadi wewenang Direktur Jenderal atas nama
Menteri sebagai berikut :
a. Surat permohonan izin yang telah dilengkapi dengan data administrasi, data
teknis termasuk dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL),
disampaikan oleh pemohon izin kepada Direktur Jenderal dengan tembusan
kepada :
(a) Kepala UPT Wilayah Sungai Pusat setempat.
(b) Institusi yang membidangi masalah perbatasan dengan menggunakan
Formulir Model 1.1A dalam rangkap 5 (lima) sebagaimana tercantum
dalam Lampiran 1A Peraturan Menteri ini.
b. Direktur Jenderal dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima surat
permohonan segera memberikan instruksi kepada Kepala UPT Wilayah Sungai
Pusat setempat yang bersangkutan dan meminta kepada Institusi yang
membidangi masalah perbatasan dan membidangi perdagangan untuk
memeriksa, meneliti dan memberikan rekomendasi teknis dengan
menggunakan Formulir Model 1.2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
Peraturan Menteri ini.
c. Kepala UPT Wilayah Sungai Pusat setempat memeriksa kelengkapan berkas
permohonan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya
instruksi Direktur Jenderal. Dalam hal berkas permohonan tidak lengkap,
Kepala UPT Wilayah Sungai Pusat mengembalikan kepada pemohon izin
untuk dilengkapi, dengan menggunakan Formulir Model 1.3 sebagaimana
tercantum dalam lampiran III Peraturan Menteri ini.
d. Kepala UPT Wilayah Sungai Pusat setempat segera mulai melakukan
penelitian dan penyiapan rekomendasi teknis dengan menggunakan Formulir
Model 1.4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini.
26
Penyiapan rekomendasi tersebut diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga
puluh) hari sejak diterimanya instruksi, dan disampaikan kepada Direktur
Jenderal.
e. Institusi yang membidangi masalah perbatasan dan membidangi perdagangan
berdasarkan permintaan dari Direktur Jenderal melakukan penelitian dan
pemberian rekomendasi teknis hubungan bilateral yang diselesaikan dalam
waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permintaan tersebut.
f. Berdasarkan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud huruf (d) dan (e),
Direktur Jenderal menerbitkan izin penggunaan sumber daya air atau surat
penolakan dengan menggunakan Formulir Model 1.5 atau 1.6 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran V dan VI Peraturan Menteri ini, dalam jangka
waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya rekomendasi teknis dari Kepala UPT
Wilayah Sungai Pusat.
g. Izin penggunaan yang telah ditandatangani Direktur Jenderal atas nama
Menteri disampaikan kepada pemohon izin melalui Kepala UPT Wilayah
Sungai Pusat setempat dengan tembusan kepada Gubernur Kepala Daerah
Provinsi yang bersangkutan dan instansi yang terkait, dalam jangka waktu 7
(tujuh) hari sejak Direktur Jenderal menerbitkan izin penggunaan sumber
daya air atau surat penolakan permohonan.
(2) Direktur Jenderal mengatur lebih lanjut pelaksanaan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf e, f.
Pasal 31
(1) Tata cara permohonan izin penggunaan sumber daya air pada Wilayah Sungai
Lintas Kabupaten/Kota yang menjadi wewenang Kepala Dinas yang membidangi
pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi atas nama Gubernur sebagai berikut :
a. Surat permohonan izin yang telah dilengkapi dengan data administrasi, data
teknis termasuk dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL),
disampaikan oleh pemohon izin kepada Kepala Dinas yang membidangi
pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi dengan tembusan Kepala Balai
Pengelolaan Sumber Daya Air setempat, dengan menggunakan Formulir
27
Model 1.1 dalam rangkap 5 (lima) sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1
Peraturan Menteri ini.
b. Kepala Dinas yang membidangi pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi dalam
waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima surat permohonan segera memberikan
instruksi kepada Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air yang
bersangkutan untuk memeriksa, meneliti dan memberikan rekomendasi teknis
dengan menggunakan Formulir Model 1.2 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II Peraturan Menteri ini.
c. Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air setempat memeriksa kelengkapan
berkas permohonan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak instruksi.
Dalam hal berkas permohonan tidak lengkap Kepala Balai Pengelolaan
Sumber Daya Air setempat mengembalikan kepada pemohon izin untuk
dilengkapi, dengan menggunakan Formulir Model 1.3 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.
d. Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air setempat segera mulai melakukan
penelitian dan penyiapan rekomendasi teknis dengan menggunakan Formulir
Model 1.4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini.
Penyiapan rekomendasi tersebut diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga
puluh) hari sejak diterimanya instruksi, dan disampaikan kepada Kepala Dinas
yang membidangi pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi.
e. Berdasarkan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud huruf (d), Kepala
Dinas yang membidangi pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi menerbitkan
izin penggunaan sumber daya air atau surat penolakan dengan menggunakan
Formulir 1.5 atau 1.6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan VI
Peraturan Menteri ini, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya
rekomendasi teknis dari Kepala UPT Wilayah Sungai setempat.
f. Izin penggunaan yang telah ditandatangani Kepala Dinas yang membidangi
pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi atas nama Gubernur disampaikan
kepada pemohon izin melalui Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air
dengan tembusan kepada Gubernur Kepala Daerah Provinsi yang bersangkutan
dan instansi yang terkait, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Kepala
28
Dinas menerbitkan izin penggunaan sumber daya air atau surat penolakan
permohonan.
(2) Kepala Dinas yang membidangi pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi mengatur
lebih lanjut pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf
(e), (f).
Pasal 32
(1) Tata cara permohonan izin penggunaan sumber daya air pada wilayah sungai satu
kabupaten yang menjadi wewenang Kepala Dinas yang membidangi pengelolaan
Sumber Daya Air Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota sebagai berikut :
a. Surat permohonan izin yang telah dilengkapi dengan data administrasi, data
teknis termasuk dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL),
disampaikan oleh pemohon izin kepada Kepala Dinas yang membidangi
pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten/Kota dengan tembusan Kepala Balai
Pengelolaan Sumber Daya setempat, dengan menggunakan Formulir Model
1.1 dalam rangkap 5 (lima) sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1
Peraturan Menteri ini.
b. Kepala Dinas yang membidangi pengelolaan Sumber Daya Air
Kabupaten/Kota dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima surat
permohonan segera memberikan instruksi kepada Kepala Balai Pengelolaan
Sumber Daya Air yang bersangkutan untuk memeriksa, meneliti dan
memberikan rekomendasi teknis dengan menggunakan Formulir Model 1.2
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.
c. Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air setempat memeriksa kelengkapan
berkas permohonan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya
instruksi. Dalam hal berkas permohonan tidak lengkap Kepala Balai
Pengelolaan Sumber Daya Air setempat mengembalikan kepada pemohon izin
untuk dilengkapi, dengan menggunakan Formulir Model 1.3 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.
d. Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air setempat segera mulai melakukan
penelitian dan penyiapan rekomendasi teknis dengan menggunakan Formulir
Model 1.4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini.
29
Penyiapan rekomendasi tersebut diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga
puluh) hari sejak diterimanya instruksi, dan disampaikan kepada Kepala
Dinas yang membidangi pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten/Kota.
e. Berdasarkan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud huruf (d) Kepala
Dinas yang membidangi pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten/Kota
menerbitkan izin penggunaan sumber daya air atau surat penolakan dengan
menggunakan Formulir 1.5 atau 1.6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
V dan VI Peraturan Menteri ini, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak
diterimanya rekomendasi teknis dari Kepala UPT Wilayah Sungai setempat.
f. Izin penggunaan yang telah ditandatangani Kepala Dinas yang membidangi
pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota
disampaikan kepada pemohon izin melalui Kepala Balai Pengelolaan Sumber
Daya Air dengan tembusan kepada Bupati/Walikota yang bersangkutan dan
instansi terkait, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Kepala Dinas
menerbitkan izin penggunaan sumber daya air atau surat penolakan
permohonan.
(2) Kepala Dinas yang membidangi pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten/Kota
mengatur lebih lanjut pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) huruf (e), (f).
Pasal 33
(1) Tata cara permohonan dan pemberian izin penggunaan sumber daya air yang
menjadi wewenang Gubernur dan Bupati/Walikota diatur tersendiri dalam
Peraturan Daerah oleh Gubernur dan Bupati/Walikota bersangkutan dengan
memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dan 32.
(2) Penggunaan formulir sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 diberlakukan
terhadap permohonan dan pemberian izin yang menjadi wewenang Gubernur dan
Bupati/Walikota dengan diadakan penyesuaian seperlunya.
30
Pasal 34
Tata cara permohonan dan pemberian izin penggunaan sumber daya air untuk negara
lain di Wilayah Sungai yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan ketentuan-
ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 dan 30 dengan rekomendasi dari
Menteri Luar Negeri dan Menteri yang membidangi perdagangan.
Bagian Keenam : Tempat Pengambilan Air
Pasal 35
Tata cara permohonan dan pemberian izin penggunaan sumber daya air dalam
Peraturan Menteri ini berlaku untuk penggunaan sumber daya air pada sungai, danau,
rawa, waduk dan bendungan serta jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder.
Bagian Ketujuh : Pembuangan Limbah ke Sumber Air/
Prasarana Sumber Daya Air
Pasal 36
(1) Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan
upaya pencegahan terjadinya pencemaran air.
(2) Pengendalian pencemaran air dilakukan melalui upaya pencegahan terjadinya
pencemaran air, dan pengolahan air limbah sebelum masuk ke sumber air dan
prasarana sumber daya air.
(3) Untuk mencegah terjadinya pencemaran air pada sumber air setiap orang
perorangan dan badan usaha dilarang:
a. membuang limbah padat, limbah cair, dan/atau gas ke dalam sumber air;
b. membuang air limbah yang melampaui baku mutu yang ditetapkan pada
sumber air;
(4) Pembuangan air limbah ke suatu sumber air atau prasarana sumber daya air
dilakukan dengan izin dari pejabat yang berwenang setelah mendapat
rekomendasi teknis dari instansi pengelola sumber daya air yang terkait
31
berdasarkan ambang batas baku mutu yang diatur dalam peraturan perundangan
yang berlaku.
(5) Pengaturan lebih lanjut mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian air
limbah ke sumber air dan parasarana sumber daya air diatur dalam peraturan
tersendiri oleh instansi yang bertanggung jawab dalam bidang lingkungan hidup.
Bagian Kedelapan : Sertifikasi Hak Guna Air
Pasal 37
(1) Pemberian izin penggunaan sumber daya air kepada pemohon dimanifestasikan /
diwujudkan melalui pemberian sertifikat hak guna air dengan menggunakan
Formulir Model 1.7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan
Menteri ini, yang sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaannya sebagaimana
dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Menteri ini.
(2) Sertifikat hak guna air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sesuai
dengan hak guna air yaitu:
a. Sertifikat hak guna pakai air.
b. Sertifikat hak guna usaha air, yang sesuai dengan kebutuhannya.
Bagian Kesembilan : Pembatalan, Perubahan dan Pencabutan Izin
Penggunaan Air
Pasal 38
(1) Izin penggunaan sumber daya air batal dengan sendirinya atau dapat dibatalkan
dalam hal :
a. Musnahnya sumber daya air.
b. Pemegang izin melepaskan haknya secara sukarela.
c. Pemegang izin selama jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan
pemberian izinnya, tidak menggunakan hak sebagaimana mestinya.
d. Jangka waktu izin telah berakhir.
e. Pemegang izin tidak memenuhi ketentuan dan syarat-syarat diberikannya izin.
32
f. Pemegang izin menyalahgunakan haknya untuk tujuan yang menyimpang dari
tujuan semula atau tidak melaksanakan kewajiban konservasi sumber daya air.
g. Badan hukum atau badan usaha pemegang izin dibubarkan atau dinyatakan
pailit.
(2) Izin penggunaan air dapat diubah ketentuannya apabila keadaan yang dipakai
sebagai dasar pertimbangan pemberian izin telah mengalami perubahan.
(3) Izin penggunaan air yang telah diterbitkan dapat dicabut apabila :
a. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah
dikeluarkannya izin, pemegang izin / hak tidak memulai kegiatannya.
b. Tidak melaksanakan persyaratan yang ditetapkan dalam izin.
c. Pemegang izin / hak menggunakan air tidak sesuai dengan peruntukannya dan
menyimpang dari tujuan semula yang telah ditetapkan dalam izin.
d. Tidak melakukan perlindungan dan pemeliharaan sehingga air dan sumber air
menjadi rusak tanpa upaya untuk melakukan pencegahan atau
penanggulangan.
Bagian Kesepuluh : Masa Berlaku dan Perpanjangan Izin
Pasal 39
(1) Izin penggunaan air diberikan untuk jangka waktu sesuai dengan pertimbangan
keperluannya.
(2) Pemegang izin penggunaan air yang telah berakhir masa berlakunya dapat
mengajukan permohonan perpanjangan izin.
(3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini
harus diajukan kepada pihak yang berwenang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan
sebelum jangka waktu surat izin tersebut berakhir.
BAB VI
SISTEM INFORMASI
Pasal 40
Prosedur dan proses permohonan dan pemberian izin penggunaan Sumber Daya Air
wajib diumumkan secara terbuka di papan pengumuman atau media cetak dan atau
33
dicantumkan ke dalam website instansi yang berwenang sehingga dapat diketahui
secara terbuka oleh publik secara terus-menerus.
BAB VII
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 41
(1) Penyelesaian sengketa pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip
musyawarah mufakat.
(2) Sengketa dapat berupa sengketa pengelolaan Sumber Daya Air dan atau sengketa
hak guna pakai air atau hak guna usaha air yang merupakan sengketa antar
pengguna, antar pengusaha, antar pengguna dan pengusaha, antar wilayah, serta
antara hulu dan hilir.
(3) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar
pengadilan atau melalui pengadilan.
(4) Upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan arbritase atau
alternatif penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(5) Sengketa mengenai kewenangan pengelolaan Sumber Daya Air antara Pemerintah
dan Pemerintah Daerah diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 42
Masyarakat yang dirugikan akibat berbagai masalah pengelolaan sumber daya air berhak mengajukan gugatan perwakilan ke Pengadilan.
Pasal 43
Instansi pemerintah yang membidangi sumber daya air bertindak untuk kepentingan masyarakat apabila terdapat indikasi masyarakat menderita akibat pencemaran air dan /atau kerusakan sumber air yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.
Pasal 44
Organisasi yang bergerak pada bidang sumber daya air berhak mengajukan gugatan
terhadap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan yang menyebabkan
34
kerusakan sumber daya air dan/atau prasarananya, untuk kepentingan berkelanjutan
fungsi sumber daya air sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB VIII
PENGAWASAN
Pasal 45
(1) Pelaksanaan pengawasan terhadap izin penggunaan air berdasarkan Peraturan
Menteri ini dilakukan oleh :
a. Direktur Jenderal Sumber Daya Air c.q. Balai Besar Wilayah Sungai / Balai
Wilayah Sungai sepanjang yang menyangkut izin penggunaan air yang
menjadi wewenang Menteri.
b. Kepala Dinas yang membidangi pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi cq
Balai Pengelolaan Sumber Daya Air sepanjang menyangkut izin yang menjadi
wewenang Gubernur.
c. Kepala Dinas yang membidangi pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten/
Kota sepanjang menyangkut izin penggunaan air yang menjadi wewenang
Bupati / Walikota.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi kegiatan :
a. Pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan-persyaratan yang
tercantum dalam surat izin penggunaan air.
b. Pemberian rekomendasi.
c. Penertiban penggunaan air yang belum memperoleh izin.
d. Penyidikan apabila diduga atau dapat diduga adanya tindak pidana sumber
daya air oleh pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan atau
pejabat penyidik pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung
jawabnya dalam bidang sumber daya air sesuai dengan kewenangan
pengawasannya masing masing.
e. Pelaporan.
(3) Pelaporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini
diatur sebagai berikut:
35
a. Balai Besar Wilayah Sungai / Balai Wilayah Sungai melaporkan hasil
pengawasannya kepada Menteri dan kepada Direktur Jenderal Sumber Daya
Air dan tembusannya kepada Gubernur dan Kepala Dinas yang membidangi
pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi.
b. Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi melaporkan
pengawasannya kepada Gubernur tembusannya kepada Kepala Dinas yang
membidangi pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi.
c. Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten/Kota (UPT
Kabupaten) melaporkan hasil pengawasannya kepada Bupati/Walikota dan
tembusannya kepada Kepala Dinas yang membidangi pengelolaan sumber
daya air Kabupaten/Kota.
(4) Apabila laporan hasil pengawasan terdapat hal-hal yang menyimpang dari
persyaratan yang tercantum dalam surat izin penggunaan air maka pihak yang
berwenang dapat mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan kewenangan
masing-masing.
(5) Barangsiapa dengan sengaja dan atau oleh karena kelalaiannya, orang perorangan
atau badan usaha melakukan penggunaan dan pemanfaatan sumber daya air tanpa
izin/pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini, maka akan dikenakan
sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 46
(1) Para stake holder sumber daya air yang tanpa izin telah melaksanakan penggunaan
air untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) dan pasal 5
Peraturan Menteri ini, selambat-lambatnya 9 (sembilan) bulan sejak peraturan ini
berlaku, harus mengajukan permohonan izin kepada pihak yang berwenang.
(2) Para pemegang izin penggunaan air dalam waktu selambat-lambatnya 9
(sembilan) bulan sejak peraturan ini berlaku harus mendaftarkan kembali izinnya
untuk diperbarui dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum
dalam peraturan ini.
36
(3) Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah yang mengatur hal-hal yang berhubungan
dengan tata cara dan persyaratan pemberian izin penggunaan air dinyatakan tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.
(4) Jangka waktu yang diberikan dalam tahapan setiap proses tata cara permohonan
dan pemberian izin penggunaan sumber daya air, sebagaimana dimaksud pada
pasal 29, 30, 31, dan 32 diberi tenggang waktu penundaan untuk berlakunya
selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri.
BAB X
PENUTUP
Pasal 47
(1) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh
pihak yang berwenang.
(3) Lampiran Peraturan Menteri ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
(4) Peraturan ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk
diketahui dan dilaksanakan.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal
Menteri Pekerjaan Umum
37
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
Model 1.1
Nomor :
Lampiran :
Kepada Yth,
Bapak Direktur Jenderal Sumber Daya Air
di
…………
Perihal : Permohonan Izin Penggunaan Sumber Daya Air
Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :..........................
Alamat :..........................
Guna memenuhi kebutuhan Instansi/masyarakat/Swasta/Yayasan...........
Sudilah kiranya Bapak/ibu memberikan izin kepada kami untuk : Penggunaan Sumber
Daya Air :
1. Lokasi :
2. Untuk Keperluan :
3. Jenis Izin yang diminta : Pemanfaatan
4. Volume yang akan digunakan :
5. Cara Pengambilan :
6. Waktu mulai : s/d
Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan persyaratan administratif dan
data teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu :
1. Copy KTP Pimpinan Perusahaan/Kelompok/Perorangan.
2. Copy Akte pendirian perusahaan/instansi .......................
3. Copy Izin Usaha dan izin tempat usaha bagi perusahaan .........
38
4. Peta lokasi kegiatan
5. Gambar detail bangunan pengambilan
6. Dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)
7. Izin trayek dari instansi .............(bagi lalu lintas air)
Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,
Pemohon
Materai Rp 6000
LAMPIRAN I - A PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
39
Model 1.1A
Nomor :
Lampiran :
Kepada Yth,
Bapak Direktur Jenderal Sumber Daya Air
di
Jakarta
Perihal : Permohonan Izin Penggunaan Sumber Daya Air
Dengan hormat,
yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :..........................
Alamat :..........................
Guna memenuhi kebutuhan Instansi/Masyarakat/Swasta/Yayasan...........
Sudilah kiranya Bapak/Ibu memberikan izin kepada kami untuk : Penggunaan Sumber
Daya Air :
1. Lokasi :
2. Tujuan Penggunaan/Pemanfaatan :
3. Jenis Izin Yang diminta : Penggunaan/Pemanfaatan Air/Ruang Wadah
Air
4. Volume yang akan digunakan :
5. Cara Pengambilan :
6. Waktu mulai : s/d
Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan persyaratan administratif dan
data teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu :
1. Copy KTP Pimpinan Perusahaan/Kelompok/Perorangan.
2. Copy Akte pendirian Perusahaan/Instansi .......................
40
3. Copy Izin Usaha dan Izin Tempat Usaha bagi Perusahaan .........
4. Peta lokasi kegiatan
5. Gambar detail bangunan prasarna
6. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
7. Izin trayek dari Instansi .............(bagi lalu lintas air)
Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,
Pemohon
Materai Rp 6.000
Tembusan Kepada Yth. :
1. Kepala UPT Wilayah Sungai Pusat setempat
2. Joint Border Committee c.q Joint River Management Sub-Committee, Direktorat
Perjanjian Politik Keamanan dan Kewilayahan, Direktorat Jenderal Hukum dan
Perjanjian Internasional, Departemen Luar Negeri
41
LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
Model 1.2
…………………………200…
Nomor : Lampiran : Kepada Yth. Kepala Kantor UPT Wilayah Sungai …………………………………. Di Tempat Perihal : Instruksi untuk memeriksa, meneliti dan memberikan rekomendasi teknis
atas permohonan izin penggunaan Sumber Daya Air. Memperhatikan surat permohonan izin penggunaan sumber daya air. Atas nama ………………………….Nomor:………tanggal……… , dengan ini kami intruskikan untuk diproses lebih lanjut. Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.
Departemen Pekerjaan Umum Direktur Jenderal Sumber Daya Air ………………………… NIP………………
Tembusan Kepada Yth. 1. Menteri Pekerjaaan Umum; 2. Arsip.
42
3. LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM Model 1.3
…………………………200…
Nomor : Lampiran : Kepada Yth. …………………………………. di Perihal : Permohonan Izin Penggunaan Sumber Daya Air Memperhatikan surat permohonan Saudara Nomor:………tanggal……… perihal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan kembali surat permohonan Saudara beserta lampiran-lampirannya agar dapat dilengkapi dengan : 1. ……………………………………………………………………………………… 2. ……………………………………………………………………………………… 3. ……………………………………………………………………………………… Setelah Saudara lengkapi, agar segera dapat disampaikan kembali kepada kami.
Demikianlah harap menjadi maklum.
Departemen Pekerjaan Umum Kepala Kantor Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai …………. Provinsi………………… ………………………… NIP………………
Tembusan Kepada Yth. ………………………………… 4. …………… 5. Arsip
43
LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
Model 1.4
…………………………200 …
Nomor :
Lampiran :
Kepada Yth,
Bapak Direktur Jenderal Sumber Daya Air
di-
JAKARTA
Perihal : Rekomendasi Teknis untuk Pemberian Izin Penggunaan Sumber Daya Air Kepada...........................................................
Memperhatikan surat permohonan dari ....... Nomor......... Tanggal .... perihal Permohonan Izin Penggunaan Sumber Daya Air, dan Instruksi Direktur Jenderal Sumber Daya Air Nomor ...... Tanggal ......., maka kami telah melakukan penilaian atas permohonan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai hasilnya, kami menyatakan bahwa dari segi teknis tidak berkeberatan terhadap permohonan tersebut di atas untuk diberi Surat Izin Penggunaan Sumber Daya Air. Persyaratan teknis ini harus dipenuhi oleh pemohon dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Surat Izin dimaksud. Demikianlah rekomendasi kami untuk menjadi bahan pertimbangan dalam proses selanjutnya.
Departemen Pekerjaan Umum Kepala Kantor UPT Wilayah Sungai ………….................................................... Provinsi…………………...........................
NIP :.................
Tembusan kepada Yth : 1. ....................................... 2. ....................................... 3. .......................................
44
LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
Model 1.5
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : ...............................................
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR
KEPADA : ....................................................
MENTERI PEKERJAAN UMUM
Memperhatikan : Surat permohonan dari ......... Nomor .......... Tanggal ........perihal
permohonan izin penggunaan Sumber Daya Air
Menimbang : a. bahwa permohonan izin dari ..........adalah untuk keperluan
.........................
b. bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku permohonan tersebut dapat
dikabulkan, dan perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya
Air;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ...... tentang
Pengelolaan Sumber Daya Air;
6. Keputusahan Presiden RI Nomor .../M Tahun........ tentang
Pengangkatan Pejabat Eselon I;
45
7. Peraturan Menteri PU Nomor ........................ tentang tata
cara persyaratan Izin Penggunaan Sumber Daya Air.
8. Keputusan Menteri PU Nomor …/PRT/19.. tentang Biaya
administrasi penggunaan Sumber Daya Air
Mengingat pula : Rekomendasi teknis dari ………………………………………,
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Nomor ……………….
tanggal ..................................................................
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERTAMA : memberikan izin Penggunaan/Pemanfaatan Air/Ruang Wadah
Air kepada.................................................................
alamat ....................................................................................
untuk menggunakan Sumber Daya Air di Wilayah Sungai
...........................
di..........................................Provinsi....................................... dan
di..........................................Provinsi..............................................
dengan hak guna pakai/usaha air untuk keperluan
..............................................................................
dengan ketentuan sebagai berikut
1. Tempat pengambilan seluas ....................Ha.................. dengan
batas-batas :
Utara :.....................
Selatan :..................
Barat :.....................
Timur :....................
2. Membayar biaya administrasi dan bea materai yang besarnya
berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Keterlambatan pembayaran dikenakan denda sebesar 5% (lima
persen) setiap bulan keterlambatan.
46
4. Memenuhi semua persyaratan yang tercantum di dalam
rekomendasi teknis.
5. Menjaga kelestarian lingkungan.
6. Izin berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, terhitung
mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini.
7. Dalam hal memerlukan perpanjangan izin, maka permohonan
perpanjangan izin harus diajukan 2 (dua) bulan sebelum masa
izin berakhir.
8. Menyampaikan laporan mengenai perkembangan pelaksanaan
penggunaan Sumber Daya Air berkala kepada Direktur Jenderal
Sumber Daya Air cq Direktur (terkait) dengan tembusan kepada
Gubernur Daerah Provinsi yang bersangkutan.
9. Mentaati dan mengindahkan semua peraturan perundang-
undangan terkait yang berlaku.
KEDUA : Hak guna pakai/usaha air sebagaimana dimaksud pada diktum
pertama diwujudkan dalam bentuk sertifikat terlampir (Model
1.7 sebagaimana tersebut pada Lampiran VII Peraturan ini.)
KETIGA : Izin ini tidak berlaku, apabila terjadi penyimpangan dari
ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan ini.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.
1. Gubernur Kepala Daerah Provinsi ...............................................................................
2. Direktur ............................(Terkait);
3. UPT Wilayah Sungai ........................................
47
LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
Model 1.6
…………………………200…
Nomor :
Lampiran :
Kepada Yth.
..........................
di
............................
Perihal : Penolakan Atas Permohonan Izin Penggunaan Sumber Daya Air
Menunjukan Surat Permohonan Saudara No. ………… tanggal tersebut tidak dapat
kami luluskan mengingat :
1. …………………………..……………………………………………………….…
2. ………………………………………………………………………………………
Oleh sebab itu kami kembalikan permohonan Saudara lengkap dengan lampiran-
lampirannya.
Demikianlah harap menjadikan maklum, dan atas perhatian Saudara, kami ucapkan
tarima kasih.
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air ………………………………NIP …………………
Tembusan : 1. 2. 3. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai …………… 4. Arsip.
48
Lampiran VII Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Model 1.7
1) Coret yang tidak perlu
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM 1)
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR 1)
S E R T I F I K A T
( TANDA BUKTI HAK GUNA USAHA AIR / HAK GUNA PAKAI 1)
KABUPATEN / KOTA 1 )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PROPINSI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lambang Negara
49
PEMEGANG HAK
JENIS HAK : Hak Guna Usaha Air / Hak Guna Pakai Air 2 )
Tanggal : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) Hak . . . . . . . . . . . . . . . Nomor Hak : . . . . . . .
Nama Pemegang Hak : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Lokasi Pengambilan Air / Penggunaan / Pemanfaatan Ruang Wadah Air 2)
Wilayah Sungai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Desa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kelurahan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kecamatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kabupaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Propinsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Surat Keputusan Pemberian Hak
SK. Menteri SK. Gubernur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SK. Bupati / Walikota 2 ) . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
d) Jenis Usaha e) Skala Usaha
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . Besar / Sedang – Kecil 2 )
f) Volume Pemanfaatan g) Kondisi ketersediaan Air setempat
. . . . . . . . . . . M3 / 24 jam cukup / sedang / kurang 2 )
h) Jenis Izin i) Validasi Sertifikat
Pengambilan Air Permukaan / Penggunaan / Pemanfaatan Ruang Wadah Air 2) 30 Tahun / 10 Tahun 2 )
1) Pilih dan sesuaikan dengan yang akan diberikan. 2) Coret yang tidak perlu.
50
CATATAN PERPANJANGAN HAK
Sebab Terjadinya
Perpanjangan/Perubahan Hak
Tanggal Pencatatan
Perpanjangan/Perubahan Hak
Catatan
Lain-lain
Tanda tangan Kepala
Dinas dan Stempel Dinas
51