peraturan kepala lembaga sandi negara dengan … · peraturan komisi informasi nomor 1 tahun 2010...

PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA

NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK

LEMBAGA SANDI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan standar layanan untuk

melaksanakan pengelolaan dan meningkatkan pelayanan

Informasi Publik di Lemsaneg dipandang perlu adanya

mekanisme pelayanan Informasi Publik;

b. bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan hak warga

negara untuk memperoleh akses Informasi Publik dan

menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan

keterbukaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam

peraturan perundang-undangan, dipandang perlu

menetapkan suatu aturan pelayanan Informasi Publik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan

Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Standar Layanan

Informasi Publik Lembaga Sandi Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5071);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009

tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5071);

6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non

Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang

Standar Layanan Informasi Publik;

8. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 2 Tahun

2011 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Lembaga Sandi Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG

STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK LEMBAGA SANDI

NEGARA.

- 3 -

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini yang

dimaksud dengan:

1. Lembaga Sandi Negara yang selanjutnya disebut

Lemsaneg adalah lembaga non kementerian yang

mempunyai tugas pemerintahan di bidang persandian

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

2. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan

tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan,

baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat,

didengar dan dibaca, disajikan dalam berbagai kemasan

dan format sesuai dengan perkembangan teknologi

informasi dan komunikasi secara elektronik maupun

nonelektronik.

3. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan,

disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu

Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan

Badan Publik lainnya serta informasi lainnya yang

berkaitan dengan kepentingan publik.

BAB II

TATA CARA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Bagian Kesatu

Layanan Pengumuman Informasi Publik

Pasal 2

Lemsaneg memberikan layanan Informasi Publik meliputi:

(1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara

berkala;

(2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan

(3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

- 4 -

Pasal 3

(1) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

memberikan Informasi yang wajib disediakan dan

diumumkan secara berkala dengan menggunakan bahasa

Indonesia yang baik dan benar, serta mudah dipahami.

(2) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara

berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

sedikit memuat:

a. Informasi tentang profil Lemsaneg;

b. Informasi tentang ringkasan laporan keuangan yang

sudah diaudit;

c. Informasi tentang ringkasan laporan akses Informasi

Publik; dan

d. Informasi lain yang diatur dalam peraturan

perundang-undangan.

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali melalui situs

resmi Lemsaneg.

Pasal 4


memberikan Informasi yang wajib diumumkan secara

serta merta dengan menggunakan bahasa yang mudah

dipahami, media yang tepat, dan disampaikan tanpa

adanya penundaan.

(2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Informasi yang

mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban

umum.

(3) Dalam hal keadaan darurat yang berpotensi mengancam

hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi mengumumkan

Informasi tentang prosedur evakuasi keadaan darurat

kepada pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak dan

menyediakan sarana prasarana bagi penyebarluasan

Informasi keadaan darurat.

- 5 -

(4) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi memastikan

pihak penerima izin dan/atau perjanjian kerja dari

Lemsaneg yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat

hidup orang banyak serta ketertiban umum agar:

a. mengumumkan prosedur evakuasi keadaan darurat

kepada pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak;

dan

b. menyediakan sarana dan prasarana yang menjadi

bagian dari penyebarluasan Informasi serta merta.

Pasal 5


memberikan Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

(2) Informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. daftar Informasi Publik;

b. Informasi mengenai peraturan, keputusan dan/atau

kebijakan;

c. dokumen perjanjian dengan pihak ketiga;

d. Informasi tentang organisasi;

e. prosedur kerja pelayanan publik; dan

f. seluruh Informasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 dan Pasal 4.

(3) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyusun

dan menetapkan daftar Informasi Publik sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit 1 (satu)

tahun sekali.

(4) Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga Sandi

Negara ini.

- 6 -

Bagian Kedua

Layanan Permohonan Informasi Publik

Pasal 6

(1) Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik dengan

cara melihat dan mengetahui Informasi dan/atau

mendapatkan salinan Informasi Publik.

(2) Lemsaneg wajib memenuhi hak sebagaimana pada ayat (1)

dengan menyediakan Informasi Publik berdasarkan

permohonan Informasi Publik.

Pasal 7

(1) Permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud

dalam pasal 6 diajukan kepada Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi.

(2) Dalam hal permohonan Informasi Publik diajukan secara

tertulis, pemohon:

a. mengisi formulir permohonan Informasi; dan

b. membayar biaya salinan dan/atau pengiriman

Informasi apabila dibutuhkan.

(3) Dalam hal permohonan Informasi Publik diajukan

secara tidak tertulis, Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi memastikan permohonan Informasi Publik

tercatat dalam formulir permohonan Informasi.

(4) Formulir permohonan Informasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit memuat:

a. nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor

setelah permohonan Informasi Publik;

b. registrasi;

c. nama;

d. alamat;

e. pekerjaan;

f. nomor telepon;

g. email;

h. nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP);

i. rincian Informasi yang dibutuhkan;

- 7 -

(5) Formulir permohonan Informasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran II

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Kepala Lembaga Sandi Negara ini.

(6) Waktu pelayanan permohonan Informasi Publik

dilaksanakan sesuai dengan jam kerja kantor Lembaga

Sandi Negara.

Pasal 8

(1) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mencatat

permohonan Informasi dalam register permohonan dan

menyerahkan tanda bukti penerimaan permintaan

Informasi Publik kepada pemohon Informasi.

(2) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyimpan

salinan formulir permohonan Informasi dan tanda bukti

penerimaan permintaan Informasi Publik.

(3) Register permohonan Informasi Publik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

a. nomor pendaftaran permohonan;

b. tanggal permohonan;

c. nama Pemohon Informasi;

d. alamat/nomor telepon/surat elektronik (surel);

e. Informasi Publik yang diminta;

f. tujuan penggunaan Informasi;

g. keputusan untuk menerima, menolak, atau

menyarankan ke Badan Publik lain bila Informasi

yang diminta berada di bawah kewenangan Badan

Publik lain;

h. alasan penolakan bila permohonan Informasi Publik

ditolak;

i. Informasi mengenai bentuk fisik Informasi Publik

yang tersedia;

j. cara mendapatkan salinan Informasi Publik yang

diminta;

k. biaya serta cara pembayaran untuk mendapatkan

Informasi Publik yang diminta;

- 8 -

l. waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan

Informasi Publik yang diminta; dan

m. nomor registrasi pengajuan keberatan apabila

Pemohon Informasi mengajukan keberatan atas

keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi.

(4) Format register permohonan Informasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan


Pasal 9

(1) Dalam hal Pemohon Informasi bermaksud untuk melihat

dan mengetahui Informasi Publik, Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi wajib:

a. mengkoordinasikan dan memastikan Pemohon

Informasi mendapatkan akses untuk melihat

Informasi Publik yang dibutuhkan di tempat yang

memadai untuk membaca dan/atau memeriksa

Informasi Publik yang dimohon;

b. menyampaikan alasan tertulis yang disertakan dalam

surat pemberitahuan tertulis apabila permohonan

Informasi Publik ditolak; dan

c. memberikan Informasi tentang tata cara mengajukan

keberatan beserta formulirnya bila dikehendaki

(2) Dalam hal Pemohon Informasi meminta salinan Informasi,

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi wajib:

a. mengkoordinasikan dan memastikan Pemohon

Informasi mendapatkan akses untuk melihat

Informasi Publik yang dibutuhkan di tempat yang

memadai untuk membaca dan/atau memeriksa


b. mengkoordinasikan dan memastikan Pemohon

Informasi mendapatkan salinan Informasi yang

dibutuhkan;

c. memberikan alasan tertulis apabila permohonan

Informasi ditolak; dan

- 9 -

d. memberikan Informasi tentang tata cara mengajukan

keberatan beserta formulirnya bila dikehendaki.

(3) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi membantu

Pemohon Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan (2) dalam melengkapi persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 selambat-lambatnya 3 (tiga) hari

kerja sejak permohonan Informasi Publik diajukan.

(4) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi memastikan

permohonan Pemohon Informasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan (2) tercatat dalam register permohonan

informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10


memberikan pemberitahuan tertulis terhadap setiap

permohonan Informasi Publik.

(2) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berisi:

a. apakah Informasi Publik yang diminta berada di

bawah penguasaannya atau tidak;

b. memberitahukan Badan Publik mana yang

menguasai Informasi yang diminta dalam hal

Informasi tersebut tidak berada di bawah

penguasaannya;

c. menerima atau menolak permohonan Informasi

Publik berikut alasannya;

d. bentuk Informasi Publik yang tersedia;

e. biaya dan cara pembayaran untuk mendapatkan


f. waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan

Informasi Publik yang dimohon; dan

g. penjelasan apabila Informasi tidak dapat diberikan

karena belum dikuasai atau belum

didokumentasikan.

(3) Dalam hal Informasi Publik yang dimohon diberikan

baik sebagian atau seluruhnya pada saat permohonan

dilakukan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

- 10 -

wajib memberikan pemberitahuan tertulis pada saat itu

juga bersamaan dengan Informasi Publik.

(4) Dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak, Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi wajib

menyampaikan pemberitahuan tertulis bersamaaan

dengan Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi tentang Penolakan Permohonan Informasi

yang sekurang-kurangnya memuat:

a. nomor pendaftaran;

b. nama;

c. alamat;

d. nomor telepon/email;

e. Informasi yang dibutuhkan;

f. keputusan pengecualian dan penolakan Informasi;

g. alasan pengecualian; dan

h. konsekuensi yang diperkirakan akan timbul apabila

Informasi dibuka dan diberikan kepada Pemohon

Informasi.

(5) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dan ayat (4) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh)

hari kerja sejak permohonan diterima.

(6) Pemberian Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dilakukan sesuai dengan waktu penyediaan yang

telah ditetapkan di dalam pemberitahuan tertulis.

(7) Dalam hal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

belum menguasai atau mendokumentasikan Informasi

Publik yang dimohon dan/atau belum dapat memutuskan

apakah Informasi yang dimohon termasuk Informasi

Publik yang dikecualikan, Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi memberitahukan perpanjangan waktu

pemberitahuan tertulis beserta alasannya.

(8) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak

jangka waktu pemberitahuan tertulis sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) dan tidak dapat diperpanjang lagi.

(9) Format pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang

- 11 -

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan


(10) Format Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi tentang Penolakan Permohonan Informasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam

Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini.

BAB III

TATA CARA PENGELOLAAN KEBERATAN

Pasal 11

(1) Pemohon Informasi berhak mengajukan keberatan dalam

hal ditemukannya alasan sebagai berikut:

a. penolakan atas permohonan Informasi Publik;

b. tidak disediakannya Informasi berkala;

c. tidak ditanggapinya permohonan Informasi Publik;

d. permohonan Informasi Publik ditanggapi tidak

sebagaimana yang diminta;

e. tidak dipenuhinya permohonan Informasi Publik;

f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau

g. penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu

yang diatur dalam Peraturan ini.

(2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditujukan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi.

(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat dikuasakan kepada pihak lain yang cakap di

hadapan hukum.

Pasal 12

(1) Pengajuan keberatan dilakukan dengan cara mengisi

formulir keberatan atau melalui surat tercatat dengan

materi keberatan sebagaimana dalam format formulir

keberatan.

- 12 -

(2) Dalam hal pengajuan keberatan disampaikan secara

tidak tertulis, Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi membantu Pemohon Informasi yang

mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa

untuk mengisikan formulir keberatan dan kemudian

memberikan nomor registrasi pengajuan keberatan.

(3) Formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) sekurang-kurangnya memuat:

a. nomor registrasi pengajuan keberatan;

b. nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik;

c. tujuan penggunaan Informasi Publik;

d. identitas lengkap Pemohon Informasi yang

mengajukan keberatan;

e. Identitas kuasa Pemohon Informasi yang mengajukan

keberatan bila ada;

f. alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11;

g. kasus posisi permohonan Informasi Publik;

h. waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang diisi

oleh petugas;

i. nama dan tanda tangan Pemohon Informasi yang

mengajukan keberatan; dan

j. nama dan tanda tangan petugas yang menerima

pengajuan keberatan.

(4) Formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga Sandi

Negara ini.

Pasal 13


mengumumkan tata cara pengelolaan keberatan disertai

dengan nomor kontak dan alamat Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi.


mengembangkan sarana komunikasi yang efektif dalam

- 13 -

menerima keberatan sesuai dengan kemampuan sumber

daya yang dimiliki Lembaga Sandi Negara.

Bagian Kedua

Registrasi Keberatan

Pasal 14


memberikan tanda terima pengajuan keberatan berupa

salinan formulir keberatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 ayat (4) kepada Pemohon Informasi yang

mengajukan keberatan atau kuasanya.

(2) Dalam hal pengajuan keberatan dilakukan melalui surat

tercatat, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

memberikan tanda terima pengajuan keberatan

selambat-lambatnya bersamaan dengan pengiriman surat

tanggapan atas keberatan.

Pasal 15

(1) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mencatat

pengajuan keberatan dalam register keberatan.

(2) Register keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sekurang- kurangnya memuat:

a. nomor registrasi pengajuan keberatan;

b. tanggal diterimanya keberatan;

c. identitas lengkap Pemohon Informasi dan/atau

kuasanya yang mengajukan keberatan;

d. nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik;

e. Informasi Publik yang diminta;

f. tujuan penggunaan Informasi;

g. alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud

pada Pasal 35 Undang-Undang Keterbukaan

Informasi Publik;

h. keputusan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi;

i. hari dan tanggal pemberian tanggapan atas

keberatan;

- 14 -

j. nama dan posisi atasan Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi; dan

k. tanggapan Pemohon Informasi.

(3) Format register keberatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga

Sandi Negara ini.

Bagian Ketiga

Tanggapan atas Keberatan

Pasal 16

(1) Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

memberikan tanggapan atas keberatan dalam bentuk

keputusan tertulis dan disampaikan kepada Pemohon

Informasi yang mengajukan keberatan atau penerima

kuasanya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak

diterimanya pengajuan keberatan.

(2) Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sekurang-kurangnya memuat:

a. tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;

b. nomor surat tanggapan atas keberatan;

c. tanggapan/jawaban tertulis atasan Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi atas keberatan

yang diajukan;

d. perintah Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi untuk memberikan sebagian atau

seluruh Informasi Publik yang diminta dalam hal

keberatan diterima; dan

e. jangka waktu pelaksanaan perintah sebagaimana

dimaksud pada huruf d.


melaksanakan keputusan tertulis sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja

sejak keputusan tertulis dikeluarkan.

- 15 -

BAB IV

LAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 17


membuat dan menyediakan laporan layanan Informasi

Publik yang disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga)

bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.

(2) Salinan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada Komisi Informasi.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

sekurang-kurangnya memuat:

a. gambaran umum kebijakan pelayanan Informasi

Publik;

b. gambaran umum pelaksanaan pelayanan Informasi

Publik, antara lain:

1. Sarana dan prasarana pelayanan Informasi

Publik yang dimiliki beserta kondisinya.

2. Sumber daya manusia yang menangani

pelayanan Informasi Publik beserta

kualifikasinya.

3. Anggaran pelayanan Informasi serta laporan

penggunaannya.

c. rincian pelayanan Informasi Publik masing-masing

Badan Publik yang meliputi:

1. jumlah permohonan Informasi Publik;

2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap

permohonan Informasi Publik dengan klasifikasi

tertentu;

3. jumlah permohonan Informasi Publik yang

dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya; dan

4. jumlah permohonan Informasi Publik yang

ditolak beserta alasannya;

d. rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik,

meliputi:

1. jumlah keberatan yang diterima;

- 16 -

2. tanggapan atas keberatan yang diberikan dan

pelaksanaannya oleh Lembaga Sandi Negara;

3. jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke

Komisi Informasi yang berwenang;

4. hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi

Komisi Informasi yang berwenang dan

pelaksanaannya oleh Lembaga Sandi Negara;

5. jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan;

dan

6. hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya

oleh Lembaga Sandi Negara.

e. kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan

layanan Informasi Publik;

f. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk

meningkatkan kualitas pelayanan Informasi Publik;

(4) Laporan layanan Informasi Publik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:

a. ringkasan umum mengenai gambaran pelaksanaan

layanan Informasi Publik; dan

b. laporan lengkap yang merupakan gambaran utuh

pelaksanaan layanan Informasi Publik.

(5) Ringkasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf a merupakan bagian dari Informasi Publik yang

wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.

(6) Laporan lengkap layanan Informasi Publik sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan bagian dari

Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat.

Pasal 18


sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan rapat

koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan

pelayanan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam

peraturan ini sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam)

bulan.


melaporkan perkembangan pelaksanaan peraturan ini

- 17 -

kepada Pengarah sekurang-kurangnya sekali dalam 1

(satu) tahun.

BAB V

PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini mulai berlaku

pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini

dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 November 2015


ttd.

DJOKO SETIADI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 23 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1944

LAMPIRAN I


NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG



DAFTAR INFORMASI PUBLIK

FORMAT TABEL DAFTAR INFORMASI PUBLIK


ttd.

DJOKO SETIADI

BERKALA SERTA MERTA SETIAP SAAT DIKECUALIKAN

KETERANGANNO JENIS INFORMASI RINGKASAN ISI INFORMASI PENANGGUNG

JAWAB PEMBUATAN

ATAU PENERBITAN

WAKTU

DAN

TEMPAT

BENTUK

INFORMASI

YANG TERSEDIA

KATEGORI INFORMASI JANGKA

WAKTU

LAMPIRAN II


NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG



FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

(Rangkap Dua) No. Pendaftaran (diisi petugas)*: ...............................

Nama :......................................................................................................

Alamat : ..................................................................................................... .....................................................................................................

..................................................................................................... Pekerjaan : .....................................................................................................

Nomor Telepon : ..................................................................................................... E-Mail : .....................................................................................................

Nomor KTP** : ..................................................................................................... Rincian Informasi yang dibutuhkan : .....................................................................................................

(tambahkan kertas bila perlu) ..................................................................................................... .....................................................................................................

..................................................................................................... .....................................................................................................

Tujuan Penggunaan Informasi : .....................................................................................................

..................................................................................................... .....................................................................................................

.....................................................................................................

Cara Memperoleh Informasi*** : 1. Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat

2. Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy)****

Cara Mendapatkan Salinan Informasi*** : 1. Mengambil Langsung

2. Kurir

3. Pos

4. E-Mail

5. Faksimili

Jakarta, ...........................................

Petugas Pelayanan Informasi

(Penerima Permohonan)

(.............................................................) Nama dan Tanda Tangan

Pemohon Informasi

(.............................................................) Nama dan Tanda Tangan

Keterangan : * Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik

** Fotocopy KTP dilampirkan *** Pilih salah satu dengan memberi tanda (√)

**** Coret yang tidak perlu

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)


Jl. Harsono RM No.70, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550

Telp.(021) 7805814 ext.1616, Fax. (021) 78844104

e-mail: [email protected]

Di Balik Formulir Permohonan Informasi Dicetak Informasi berikut:

Hak-hak Pemohon Informasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik I. Pemohon informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali

(a) Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat : Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan ha katas kekayaan intelektual dan perlindungan

dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar

negeri, Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau mitra Badan Publik

yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

(b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan. II. Pemohon informasi berhak untuk mendapatkan pemberitahuan tertulis atas diterima atau tidaknya permohonan

informasi dalam jangka waktu10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi. Lembaga Sandi Negara dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis 1x7 hari kerja. Pastikan Anda mendapat

tanda terima permintaan informasi berupa nomor pendaftaran ke Petugas Meja Informasi/Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi. Bila tanda terima tidak diberikan tanyakan kepada Petugas meja Informasi alasannya, mungkin permintaan informasi Anda kurang lengkap.

III. Apabila pemohon informasi tidak puas dengan keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lembaga Sandi Negara (misalnya menolak permintaan dan atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka

pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Penanggungjawab Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lembaga Sandi Negara dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi

ditolak. Penanggungjawab Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan pemohon informasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak keberatan tertulis

yang diajukan oleh pemohon informasi diterima.


ttd.

DJOKO SETIADI

LAMPIRAN III


NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG



FORMAT REGISTER PERMOHONAN INFORMASI

No. Tanggal Nama

Alamat/

Telepon/

Email

Informasi

yang

Diminta

Tujuan

Penggunaan

Informasi

Keputusan Menerima/

Menolak/Menyarankan ke

Badan Publik Lain

Alasan

Penolakan

Bentuk Fisik

Informasi

Cara

Mendapatkan

Salinan

Biaya dan

Cara Bayar

Waktu

Penyediaan

Informasi

Nomor

Registrasi

Keberatan

Keterangan:

No : Diisi tentang nomor registrasi permohonan

Tanggal : Diisi dengan tanggal pengajuan permohonan

Nama : Diisi dengan nama pemohon informasi publik yang mengajukan permohonan/atau kuasanya

Alamat / Telepon/ Email : Diisi dengan alamat lengkap dan jelas, nomor telelpon, dan alamat email pemohon informasi publik

Informasi yang Diminta : Diisi dengan informasi apa yang diminta

Tujuan Penggunaan Informasi : Diisi dengan tujuan penggunaan informasi

Keputusan Menerima/ Menolak/ : Diisi dengan keputusan dari PPID mengenai menerima, menolak, atau menyarankan untuk meminta informasi

Menyarankan ke Badan Publik Lain ke badan publik lain

Alasan Penolakan : Diisi dengan alasan penolokan bila permohonan informasi publik ditolak

Bentuk Fisik Informasi : Diisi dengan bentuk fisik informasi yang tersedia

Cara Mendapatkan Salinan : Diisi dengan cara mendapatkan informasi atau dokumen yang diminta seperti hardcopy atau softcopy

Biaya dan Cara Bayar : Diisi dengan biaya dan cara bayar untuk mendapatkan informasi dan dokumen

Waktu Penyediaan Informasi : Diisi dengan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan informasi yang diminta

Nomor Registrasi Keberatan : Diisi dengan nomor registrasi keberatan apabila pemohon informasi mengajukan keberatan


ttd.

DJOKO SETIADI

LAMPIRAN IV


NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG



FORMAT PEMBERITAHUAN TERTULIS

PEMBERITAHUAN TERTULIS

………………..(tempat)……………………(tanggal,bulan,tahun)

Berdasarkan permohonan informasi pada tanggal …… bulan …… tahun …… dengan

nomor pendaftaran* ………………………,(*) kami menyampaikan kepada Saudara:

Nama : ........................................................................................................................

Alamat : ........................................................................................................................

........................................................................................................................

Nomor Telepon :.......................................................................................................................

Email : ........................................................................................................................

Pemberitahuan sebagai berikut:

A. Informasi dapat diberikan

No Hal-hal terkait informasi

publik Keterangan

1. Penguasaan informasi

publik**

□Kami

□Badan Publik lain, yaitu

2. Bentuk fisik yang tersedia** □Softcopy (termasuk rekaman)

□Hardcopy/salinan tertulis

3. Biaya yang dibutuhkan***

□Penyalinan Rp………….x….. = Rp…………….

□Pengiriman Rp....................................................

□Lain-lain Rp....................................................

Jumlah Rp....................................................

4. Waktu penyediaan …... hari

5.

Penjelasan penghitaman/pengaburan informasi yang dimohon**** (tambahan kertas bila

perlu)

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………...........................................................................................

B. Informasi tidak dapat diberikan karena:**

□ Informasi yang diminta belum dikuasai.

□ Informasi yang diminta belum didokumentasikan.

Penyediaan informasi yang belum didokumentasikan di lakukan dalam jangka waktu

………..*****

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

(…………………………………) Nama dan tanda tangan




Telp.(021) 7805814 ext.1616, Fax. (021) 78844104


Keterangan : * Diisi sesuai dengan nomor pendaftaran pada formulir permohonan ** Pilih salah satu dengan memberi tanda [√] *** Biaya penyalinan (fotokopi atau CD) dan atau biaya pengiriman (khusus kurir dan pos)

sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan **** Jika ada penghitaman informasi dalam suatu dokumen, maka diberikan alasan

penghitaman ***** Diisi dengan keterangan waktu yang jelas untuk menyediakan informasi yang diminta


ttd.

DJOKO SETIADI

LAMPIRAN V


NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG



FORMAT SURAT KEPUTUSAN TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN

INFORMASI

KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI Nomor Pendaftaran*: ……………………………………

Nama : ............................................................................................ Alamat : ............................................................................................ ............................................................................................ Nomor Telepon : ............................................................................................

Email : ............................................................................................ Rincian Informasi yang dimohon : ............................................................................................ ............................................................................................ Tujuan Penggunaan Informasi : ........................................................................................... ............................................................................................ PPID memutuskan bahwa informasi yang dimohon adalah: Pengecualian informasi didasarkan pada alasan: Pasal 17 huruf …. UU KIP**

………………………………………………*** Bahwa berdasarkan pasal-pasal di atas, membuka informasi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagai berikut: ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... Dengan demikian menyatakan bahwa:

…………(tempat)……………………(tanggal, bulan, tahun)***

Jika pemohon informasi keberatan atas penolakan ini, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima keputusan ini. Penyediaan informasi yang belum didokumentasikan di lakukan dalam jangka waktu ……… *****

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

(…………………………………) Nama dan tanda tangan




Telp.(021) 7805814 ext.1616, Fax. (021) 78844104


INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK

Keterangan : * Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan informasi publik ** Diisi oleh PPID sesuai dengan pengecualian pada pasal 17 huruf a-i UU KIP *** Sesuai dengan pasal 17 huruf j UU KIP, diisi oleh PPID sesuai dengan pasal pengecualian dalam

undang-undang lain yang mengecualikan informasi yang dimohon tersebut (sebutkan pasal dan undang-undangnya)

**** Diisi oleh petugas sesuai dengan jangka waktu pemberitahuan tertulis sebagaimana diatur dalam UU KIP


ttd.

DJOKO SETIADI

LAMPIRAN VI


NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG



FORMULIR KEBERATAN

FORMULIR KEBERATAN (Rangkap Dua)

PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI

A. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN

Nomor Registrasi Keberatan : _________________________________________________ (diisi petugas)*

Nomor Permohonan Informasi : _________________________________________________

Tujuan Penggunaan Informasi : _________________________________________________

Identitas Pemohon

Nama : _________________________________________________

Alamat : _________________________________________________

_________________________________________________

Nomor Telepon : _________________________________________________

Pekerjaan : _________________________________________________

Identitas Kuasa Pemohon**

Nama : _________________________________________________

Alamat : _________________________________________________

_________________________________________________

Nomor Telepon : _________________________________________________

B. ALASAN KEBERATAN***

a. Permohonan Informasi ditolak

b. Informasi berkala tidak disediakan

c. Permintaan informasi tidak ditanggapi

d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta

e. Permintaan informasi tidak dipenuhi

f. Biaya yang dikenakan tidak wajar

g. Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan

C. KASUS POSISI (tambahkan kertas bila perlu)

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

D. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN : __________________________

[tanggal], [bulan], [tahun] [diisi oleh petugas]****

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya kami ucapkan terima kasih.

......................... (tempat), ....................................... [tanggal], [bulan], [tahun] *****

Mengetahui,

Petugas Informasi Pengaju Keberatan,

(........................................................) (..........................................................)

Nama dan Tanda Tangan Nama dan Tanda Tangan




Telp.(021) 7805814 ext.1616, Fax. (021) 78844104


Keterangan : * Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi pengajuan keberatan

** Identitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dan melampirkan Surat Kuasa *** Dipilih oleh pengaju keberatan sesuai dengan alasan keberatan yang diajukan

**** Diisi sesuai dengan ketentuan jangka waktu dalam UU KIP ***** Diisi dengan tanggal diterimanya pengajuan keberatan


ttd.

DJOKO SETIADI

LAMPIRAN VII


NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG



FORMAT REGISTER KEBERATAN

BUKU REGISTER KEBERATAN

No Tgl Nama Alamat Nomor

Kontak Pekerjaan

Inform asi

yang

Diminta

Tujuan

Penggunaan

Inform asi

Alasan Pengajuan

Keberatan

(Pasal 35 ayat 1 UU KIP) Tuntutan

Keberatan

Keputusan atasan Pejab at Penge lo la

Informasi dan Dokum e ntasi/

Penanggung jawab Pengel o laan dan

Pelayanan Informasi Publik

Hari dan

Tanggal pemberian

tanggapan atas

keberatan

Nama dan jabatan atasan Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi/

Penanggung jawab Pengelolaan dan


Tanggapan

pemohon

informasi a* b* c* d* e* f* g*

Keterangan: No : diisi tentang nomor registrasi keberatan Tanggal : diisi dengan tanggal keberatan diterima Nama : diisi dengan nama pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan/atau kuasanya Alamat : diisi dengan alamat lengkap dan jelas pemohon informasi publik Nomor Kontak : diisi dengan nomor kontak (nomor telepon/faksimili/email) pemohon informasi publik Pekerjaan : diisi dengan pekerjaan pemohon informasi publik Informasi yang Diminta : diisi dengan informasi yang diminta Tujuan Penggunaan Informasi : diisi dengan tujuan/alasan permohonan dan penggunaan informasi Alasan Pengajuan Keberatan : diisi dengan memberikan tanda ( ) sesuai alasan yang digunakan untuk mengajukan keberatan sesuai dengan ketentuan dalam

(Pasal 35 ayat 1 UU KIP): a. Permohonan informasi ditolak

b. Informasi berkala tidak disediakan

c. Permintaan informasi tidak ditanggapi

d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta

e. Permintaan informasi tidak dipenuhi

f. Biaya yang dikenakan tidak wajar

g. Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan

Tuntutan Keberatan : diisi dengan tuntutan pemohon informasi publik dalam mengajukan keberatan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Keputusan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan : diisi dengan keputusan yang diambil oleh Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dokumentasi/ Penanggungjawab Pengelolaan dan


Hari dan Tanggal pemberian tanggapan atas keberatan : diisi dengan hari dan tanggal pemberian tanggapan atas keberatan

Nama dan jabatan atasan Pejabat Pengelola Informasi : diisi dengan siapa pejabat yang akan memberikan tanggapan sesuai dengan kewenangan yang setelah diatur dalam

Perka

dan Dokumentasi/Penanggungjawab Pengelolaan dan


Tanggapan pemohon informasi : diisi dengan tanggapan pemohon informasi publik atas Keputusan Keberatan


ttd.

DJOKO SETIADI

peraturan kepala lembaga sandi negara dengan … · peraturan komisi informasi nomor 1 tahun 2010...

Documents