peraturan kepala badan kepegawaian dan … · 2017. 11. 6. · kepala badan kepegawaian dan...
TRANSCRIPT
PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 2 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN DIKLAT MANAJERIAL
(KEPEMIMPINAN)
POLA FASILITASI DI KABUPATEN BLITAR
DI KABUPATEN BLITAR
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BLITAR
TAHUN 2017
PERATURAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 2 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN DIKLAT MANAJERIAL
(KEPEMIMPINAN) POLA FASILITASI DI KABUPATEN BLITAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN BLITAR,
Menimbang : a. bahwa untuk membentuk sosok pemimpin birokrasi yang
memiliki kemampuan yang tinggi dalam menyusun
perencanaan serta memimpin pelaksanaan kegiatan instansi
perlu diadakan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan .
b. untuk lebih meningkatan kualitas dan efisiensi
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dengan Pola
Fasilitasi, diperlukan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan
Diklat Manajerial (Kepemimpinan) Pola Fasilitasi Di
Kabupaten Blitar.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf b, perlu
menetapkan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Diklat
Manajerial (Kepemimpinan) Pola Fasilitasi Di Kabupaten
Blitar.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah
kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,
tambahan lembaran Negara Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 11 tahun
2017 tentang Manajemen PNS;
5. Peraturan Kepala LAN Nomor 13 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat
IV;
6. Peraturan Kepala LAN Nomor 22 Tahun 2014 tentang
Perubahan Lampiran PerkaLAN Nomor 13 Tahun 2013
tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan
Tingkat IV
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Blitar Nomor 67 tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi,Uraian Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Blitar;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN
BLITAR TENTANG PENYELENGGARAAN DIKLAT MANAJERIAL
(KEPEMIMPINAN) POLA FASILITASI DI KABUPATEN BLITAR
Pasal 1
Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Diklat Manajerial (Kepemimpinan) Pola
Fasilitasi Di Kabupaten Blitar sebagaimana tercantum dalam lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
Pasal 2
Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Diklat Manajerial (Kepemimpinan) Pola
Fasilitasi Di Kabupaten Blitar sebagaimana dimaksud Pasal 1 digunakan sebagai
Acuan dalam Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Pola Fasilitasi Pemerintah Di
Kabupaten Blitar.
Pasal 3
Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 31 Oktober 2017
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BLITAR
ACHMAD LAZIM, SE.MM Pembina Utama Muda
NIP.19600805 198903 1 013
1
LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 2 TAHUN 2017
TENTANG : PENYELENGGARAAN DIKLAT
KEPEMIMPINAN POLA FASILITASI DI
KABUPATEN BLITAR
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN DIKLAT MANAJERIAl
(KEPEMIMPINAN)
POLA FASILITASI DI KABUPATEN BLITAR
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam sistem manajemen kepegawaian, pejabat struktural eselon
memainkan peranan yang sangat menentukan dalam membuat perencanaan
melaksanaan kegiatan-kegiatan instansi dan memimpin bawahan serta
seluruh stakeholder untuk melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien.
Tugas ini menuntutnya memiliki kompetensi kepemimpinan operasional yaitu
kemampuan dalam membuat perencanaan dan melaksanakan kegiatan
instansi serta memobilisasi bawahan dan stakeholder strategisnya dalam
melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan .
Untuk membentuk sosok pejabat struktural seperti yang tersebut d atas
maka diklat merupakan salah satu instrument pembinaan atas
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Diklat diselenggarakan secara
profesional untuk menjawab kebutuhan kompetensi aparatur yang berguna
dalam rangka meningkatkan kinerja individu dan organisasi. Dalam
penyelenggaraan suatu diklat hendaknya dilakukan sesuai dengan Peraturan
dan Pedoman yang telah ditetapkan.
2
Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan telah diatur secara umum
dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN-RI) Nomor 13
tahun 2013. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Blitar sebagai Instansi Pembina Kabupaten dalam penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan telah memfasilitasi penyelenggaraan diklat di
Kabupaten Blitar.
Kinerja atau performance lembaga Diklat merupakan hasil kerja yang
dicapai oleh aparatur penyelenggara diklat dengan ditandai oleh adanya
proses penyelenggaraan yang baik dan benar. Petunjuk Teknis
Penyelenggaraan Diklat Pola Fasilitasi ini memuat proses penyelenggaraan
diklat dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Melalui Petunjuk Teknis ini
diharapkan agar penyelenggara Diklat Pola Fasilitasi dapat mempedomaninya
dalam penyelengraaan diklat, sehingga penyelenggaraan diklat yang
berkualitas dapat terwujud.
B. Tujuan dan Manfaat
1. Tujuan
Memberikan acuan bagi penyelenggara Diklat dalam melaksanakan
kegiatan Penyelenggaraan Diklat Manajerial (Kepemimpinan) Pola
Fasilitasi Di Kabupaten Blitar.
2. Manfaat
Terlaksananya standar Penyelenggaraan Diklat Manajerial
(Kepemimpinan) Pola Fasilitasi Di Kabupaten Blitar.
C. Ruang Lingkup
Mengatur tentang proses dan prosedur penyelenggaraan Diklat mulai dari
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Penyelenggaraan Diklat Manajerial
(Kepemimpinan) Pola Fasilitasi Di Kabupaten Blitar.
D. Sasaran
Sasaran dari adanya petunjuk teknis ini adalah Penyelenggara Diklat
Manajerial (Kepemimpinan) Pola Fasilitasi yang dalam hal ini adalah BKPSDM
Kabupaten Blitar.
3
E. Pengertian-Pengertian
1. Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur yang selanjutnya disebut (Diklat
Aparatur) adalah Proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka
meningkatkan kemampuan PNS.
2. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) adalah Diklat yang dilaksanakan untuk
memberikan pengetahuan dan/atau penguasaan keterampilan dibidang
tugas yang terkait dengan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga
mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara professional.
3. Pendidikan dan Pelatihan Manajerial atau Kepemimpinan adalah Diklat
untuk membentuk kompetensi kepemimpinan dan membentuk pemimpin
perubahan pada pejabat struktural yang akan berperan dan melaksanakan
tugas dan fungsi kepemerintahan di instansinya.
4. Pendidikan dan Pelatihan Pola Fasilitasi yang selanjutnya disebut Diklat
Pola Fasilitasi adalah Diklat yang dilaksanakan dan dibiayai oleh
Pemerintah Kabupaten Blitar baik melalui pengiriman ataupun
melaksanakan sendiri namun tetap dalam pola kemitraan .
5. Pendidikan dan Pelatihan Pola Fasilitasi melalui pengiriman adalah
penyelenggaraan diklat dengan mengirimkan calon peserta dan
menanggung pembayaran seluruh biaya peserta diklat kepada lembaga
penyelenggara diklat.
6. Pendidikan dan Pelatihan dengan melaksanakan sendiri adalah
penyelenggaraan diklat yang dilaksanakan sendiri dan dibiayai oleh APBD
akan tetapi kurikulum, Widyaiswara, dan segala sesuatu yang berkaitan
dengan penyelenggaraan Diklat berasal dari lembaga penyelenggara diklat
melalui mekanisme MoU (Perjanjian kerjasama).
7. Perencanaan Diklat adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyusun
program diklat dengan cara mengetahui kekuatan dan kelemahan pegawai
serta area yang akan dikembangkan oleh organisasi, untuk menentukan
kompetensi yang dibutuhkan sebagai dasar melaksanakan diklat.
8. Materi diklat adalah bahan ajar yang akan disampaikan widyaiswara/
Narasumber kepada peserta diklat dalam bentuk modul dan naskah yang
berkaitan dengan tujuan diklat.
4
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan,
isi, bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai acuan untuk
mencapai tujuan diklat.
10. Monitoring adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk memastikan
ketepatan pendayagunaan sumber daya diklat serta pelaksanaan kegiatan
diklat sesuai jadwal dan hasil yang akan dicapai (target) serta mengambil
tindakan koreksi yang diperlukan bila terjadi penyimpangan dalam proses
pelaksanaannya.
11. Evaluasi adalah suatu kegiatan untuk menilai efisiensi dan efektifitas dari
suatu kegiatan diklat sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Evaluasi
dilakukan secara sistimatis dan objektif dengan menggunakan instrument
dan alat ukur yang tepat dan jelas untuk menilai, merumuskan perbaikan
dalam rangka pengembangan program diklat.
12. Sarana dan Prasarana Diklat (fasilitas diklat) adalah segala sesuatu (alat
atau barang) yang digunakan untuk memfasilitasi (memberikan
kemudahan) dalam menyelenggarakan kegiatan Diklat.
F. Sistematika
Adapun Sistimatika dalam Petunjuk Teknis ini adalah :
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Tujuan dan Manfaat
C. Ruang lingkup
D. Sasaran
E. Pengertian-pengertian
F. Sistematika
BAB II MEKANISME PENYELENGGARAAN DIKLAT MANAJERIAL
(KEPEMIMPINAN)
A. Pola Pengiriman
B. Pola Kemitraan
BAB III PELAKSANAAN DIKLAT MANAJERIAL (KEPEMIMPINAN) POLA
PENGIRIMAN
A. Tahap Persiapan Peserta
5
B. Tahap Persiapan Panitia
BAB IV PELAKSANAAN DIKLAT MANAJERIAL (KEPEMIMPINAN) POLA
KEMITRAAN
A. Tahap Persiapan
1. Peserta
2. Panitia
3. Widyaiswara/Tenaga pengajar
4. Sarana dan Prasarana
5. Ketatausahaan
6. Pengorganisasian
7. Keuangan
B. Tahap Pelaksanaan
1. Pembelajaran Diklat
2. Visitasi
3. Benchmarking
4. Seminar
BAB V EVALUASI DAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
A. Evaluasi Peserta
B. Laporan Penyelenggaraan
BAB VI PENUTUP
6
BAB II
MEKANISME PENYELENGGARAAN DIKLAT MANAJERIAL (KEPEMIMPINAN)
A. Pola Pengiriman
1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
menyampaikan data pejabat yang harus mengikuti Diklat Kepemimpinan
dari masing-masing eselon ke Badan Diklat Provinsi Jawa Timur,
berdasarkan anggaran yang tercantum dalam DPA SKPD Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Blitar pada tahun berkenaan.
2. Badan Diklat Provinsi Jawa Timur menyampaikan pemberitahuan
pelaksanaan Diklat mulai dari calon peserta, jadwal dan persyaratan dari
masing-masing peserta.
3. Melakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Kepala
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Blitar dan Kepala Badan Diklat Provinsi Jawa Timur tentang
Pola Pengiriman Penyelenggaraan Diklat.
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
melakukan pemanggilan peserta Diklat ke OPD terkait.
5. Peserta Diklat wajib menyampaikan laporan keikutsertaan Diklat ke
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
B. Pola Kemitraan
1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
mengajukan ijin penyelenggaraan Diklat ke Badan Diklat Provinsi Jawa
Timur minimal 3 minggu sebelum dilaksanakan.
2. Badan Diklat Provinsi Jawa Timur menerbitkan surat persetujuan
penyelenggaraan Diklat.
3. Bidang Pengembangan Aparatur melakukan pendataan dan seleksi calon
peserta diklat berdasarkan data yang tercantum dalam Sistem Informasi
Kepegawaian (SIMPEG).
7
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
mengajukan rencana pelaksanaan Diklat Kepemimpinan ke Badan Diklat
Provinsi Jawa Timur terkait dengan tempat pelaksanaan, tempat
penginapan widyaiswara, persyaratan calon peserta diklat, dan
dilanjutkan dengan diadakannya rapat koordinasi terkait pelaksanaan
diklat bersama Badan Diklat Propinsi Jawa Timur.
5. Melakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Kepala
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Blitar dan Kepala Badan Diklat Provinsi Jawa Timur tentang
Pola Kemitraan Penyelenggaraan Diklat.
6. Bidang Pengembangan Aparatur melakukan persiapan dengan
melakukan Rapat Koordinasi bersama Badan Diklat Provinsi Jawa Timur
terkait pembukaan, pengisian biodata peserta, proses pembelajaran,
penyiapan rekapitulasi biodata peserta untuk STTPP, penutupan dan
penyusunan laporan pelaksanaan.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
melakukan pemanggilan calon peserta diklat, sekaligus agar peserta
melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan diklat.
8
BAB III
PELAKSANAAN DIKLAT MANAJERIAL (KEPEMIMPINAN)
POLA PENGIRIMAN
A. Tahap Persiapan Peserta
1. Melakukan Seleksi kepada Calon Peserta
a. Calon Peserta Diklat Manajerial (Kepemimpinan) Tingkat II yang
memenuhi persyaratan :
1) Memiliki potensi untuk dikembangkan yang dibuktikan dengan
dokumen yang sesuai
2) Telah memiliki kompetensi teknis sesuai dengan bidang jabatan
struktural dibuktikan dengan dokumen yang sesuai
3) Pangkat /Golongan minimal Pembina ( IV/a)
4) Bersedia dan mematuhi segala aturan kediklatan baik itu tata
tertib dan pakta integritas peserta
5) Batas Usia Pensiun maksimal 3 tahun terhitung sejak tanggal di
mulainya diklat
b. Calon Peserta Diklat Manajerial (Kepemimpinan) Tingkat III
memenuhi persyaratan:
1) Memiliki potensi untuk dikembangkan yang dibuktikan dengan
dokumen yang sesuai
2) Telah memiliki kompetensi teknis sesuai dengan bidang jabatan
struktural dibuktikan dengan dokumen yang sesuai
3) Pangkat /Golongan minimal Penata Tk.I ( III/d)
4) Bersedia dan mematuhi segala aturan kediklatan baik itu tata
tertib dan pakta integritas peserta
5) Batas Usia Pensiun maksimal 3 tahun terhitung sejak tanggal di
mulainya diklat
9
c. Calon Peserta Diklat Manajerial (Kepemimpinan) Tingkat IV
memenuhi persyaratan :
1) Memiliki potensi untuk dikembangkan yang dibuktikan dengan
dokumen yang sesuai
2) Telah memiliki kompetensi teknis sesuai dengan bidang jabatan
struktural dibuktikan dengan dokumen yang sesuai
3) Pangkat /Golongan minimal Penata Muda Tk.I ( III/b)
4) Bersedia dan mematuhi segala aturan kediklatan baik itu tata
tertib dan pakta integritas peserta
5) Batas Usia Pensiun maksimal 3 tahun terhitung sejak tanggal di
mulainya diklat
2. Menetapkan Calon Peserta Diklat sesuai jenjang Pendidikan dan Pelatihan
yang akan diikuti.
B. Tahap Persiapan Panitia
Setelah penetapan calon peserta baik diklatpim II dan III maka pihak panitia
memproses administarsi calon peserta, membuat MOU dan surat tugas untuk
mengikuti pelaksanaan diklat. Sedangkan untuk pelaksanaan diklat
sepenuhnya diserahkan pada Badan Diklat Provinsi Jawa Timur.
10
BAB IV
PELAKSANAAN DIKLAT MANAJERIAL (KEPEMIMPINAN)
POLA KEMITRAAN
A. Tahap Persiapan
1. Peserta
a. Melakukan seleksi calon peserta Diklat Manajerial
(Kepemimpinan) Tingkat IV memenuhi persyaratan :
1) Memiliki potensi untuk dikembangkan yang dibuktikan dengan
dokumen yang sesuai;
2) Telah memiliki kompetensi teknis sesuai dengan bidang jabatan
struktural dibuktikan dengan dokumen yang sesuai;
3) Pangkat/Golongan minimal Penata Muda Tk.I(III/b)
4) Bersedia dan mematuhi segala aturan kediklatan baik itu tata
tertib dan pakta integritas peserta
5) Batas Usia Pensiun maksimal 3 tahun terhitung sejak tanggal di
mulainya diklat
Sebelum pelaksanaan Diklat perlu memperhatikan persiapan yang
dilakukan untuk peserta Diklat :
1) Mengecek dan mengumpulkan persyaratan peserta diklat.
2) Menyusun konsep surat edaran untuk peserta diklat dari masing-
masing SKPD.
3) Menyebarkan surat edaran tentang penyelenggaraan Diklat
kepada SKPD.
4) Menyusun daftar calon peserta Diklat yang masuk dan selanjutnya
diserahkan kepada Tim Seleksi peserta Diklat yang umumnya
terdiri dari pengelola Diklat dan pejabat terkait dengan
pengembangan pegawai.
5) Hasil seleksi peserta selanjutnya menjadi dasar untuk
pemanggilan peserta
11
6) Dalam hal calon peserta terpilih/terseleksi berhalangan
mengikuti Diklat, maka dapat digantikan oleh calon peserta
cadangan yang ditentukan sebesar minimal 10 % dari jumlah
peserta yang diharapkan.
7) Mendokumentasikan hal-hal yang terkait dengan data peserta.
b. Menetapkan Calon Peserta Diklat sesuai dengan Pendidikan dan
Pelatihan yang diikuti.
2. Panitia
Panitia harus mempersiapkan semua administrasi :
a. Panitia penyelenggara melaksanakan registrasi penerimaan peserta 1
(satu) hari sebelum pelaksanaan diklat dan peserta sudah harus
langsung menginap di asrama yang telah disediakan.
b. Menerima dan mengecek persyaratan peserta, membuat daftar hadir
serta merekap data peserta sebagai bahan laporan pembukaan dan
bahan pembuatan STTPP untuk disampaikan kepada Badan Diklat.
c. Bio Data Peserta diketik sesuai yang telah ditetapkan dan dilengkapi
dengan pas photo berwarna:
1) latar belakang warna merah
2) pakaian baju putih pria pakai dasi, wanita baju nasional
3) ukuran pas foto 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar
4) ukuran pas foto 3 x 4 sebanyak 2 ( dua) lembar
d. Membuat blanko rekap tingkat kedisiplinan peserta sebagai bahan
penilaian, dilengkapi dengan catatan sikap dan perilaku selama
mengikuti diklat, tingkat keikutsertaan dalam senam pagi/olahraga,
serta tingkat keaktifan dalam proses pembelajaran.
e. Mempersiapkan Upacara Pembukaan dan Upacara Penutupan, yang
terdiri dari :
1) Mengkonfirmasi siapa yang akan membuka kegiatan pelaksanaan
diklat
2) Pejabat/undangan lainnya
3) Membuat Undangan
12
4) Menyiapkan konsumsi/Snack
5) Menyiapkan laporan
6) Menyiapkan Pidato/Sambutan
7) Menugaskan pembawa Acara/MC
8) Petugas yang membawa baki
9) Petugas/pelaksana acara (wakil peserta, pemimpin lagu, pembaca
doa, Pembaca Teks Janji Peserta Diklat Aparatur)
10) Menyiapkan teks Do’a,
11) Menyiapkan ruangan upacara, podium, palu, baki, alas baki.
12) Memastikan peralatan elektronik (Mic dll) siap pakai.
13) Menyiapkan acara pembukaan/penutupan.
Panitia juga harus mempersiapkan keterlibatan para atasan langsung
peserta diklat yang berperan sebagai mentor, dan bertanggung jawab
sebagai :
a. Pembimbing dan pengawas peserta berdasarkan sikap
profesionalisme;
b. Pemberi dukungan penuh kepada peserta diklat dalam menyiapkan
proyek perubahan yang akan disusun peserta, menghadiri seminar,
memberikan masukan dan dukungan dalam laboratorium
kepemimpinan, dan menghadiri seminar laporan laboratorium
kepemimpinan.
c. Pembimbing peserta dalam memetakan permasalahan dan
menyelesaikan proyek perubahan yang akan dilaksanakan pada saat
laboratorium kepemimpinan.
d. Inspirator peserta.
3. Widyaiswara/Tenaga Pengajar
a. Panitia mencatat kehadiran Widyaiswara dalam pelaksanaan proses
pembelajaran.
b. Panitia menanyakan apakah Widyaiswara/Tenaga Pengajar
menyiapkan bahan ajar, modul atau naskah yang perlu digandakan
oleh penyelenggara.
13
c. Piket kelas membagikan formulir evaluasi Widyaiswara/Tenaga
Pengajar serta membantu menyediakan bahan/peralatan yang
diperlukan untuk kelancaran Diklat.
4. Sarana Dan Prasarana
a. Sarana Diklat disiapkan sesuai dengan tujuan, sasaran program dan
materi Diklat yang bersangkutan.
b. Jenis dan jumlah sarana Diklat ditetapkan oleh Bidang Pengembangan
Aparatur.
Sebelum penyelenggaraan Diklat dimulai Panitia Penyelenggara mengecek
kesiapan sarana dan prasarana Diklat, antara lain :
a. Kursi dan meja dalam keadaan bersih
b. Pengaturan tempat duduk peserta
c. White board dalam keadaan bersih
d. Spidol (marker) dan penghapus sudah tersedia
e. Sarana Alat Pandang Dengar dan perlengkapannya sudah tersedia
f. Lakban, gunting, penggaris, kertas.
g. Alat bantu lainnya, missal model, alat peraga dan sebagainya)
h. Alat penyejuk ruangan/ventilasi yang memadai sudah di atur
i. Sarana prasarana kesehatan (ruang periksa, obat-obatan, tenaga
medis dan para medis) apakah sudah tersedia. Bagi penyelenggara
yang belum memiliki dapat bekerjasama dengan klinik atau
puskesmas terdekat)
j. Menyiapkan dan membagikan buku atau bahan ajar .
5. Ketatausahaan
Ketatausahakan yang diperlukan adalah :
a. Membuat surat pemberitahuan pelaksanaan diklat kepada seluruh
OPD.
b. Nama-nama calon peserta yang telah dikumpulkan diseleksi sesuai
persyaratan yang ditentukan dan di undang/dipanggil untuk
mengikuti Diklat melalui Telepon Nota Pemanggilan Peserta (isi
pemanggilan dilengkapi dengan persyaratan administrasi yang harus
14
dibawa, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan, perlengkapan
yang harus dibawa).
c. Mengadakan Rapat koordinasi terkait Widyaiswara/Tenaga Pengajar,
menyiapkan Buku Panduan, dan Jadwal Diklat dengan Badan Diklat
Provinsi Jawa Timur.
d. Panitia menyiapkan Form Bio Data Widyaiswara/Tenaga Pengajar
dan Bio Data Peserta .
e. Panitia menyiapkan daftar hadir Widyaiswara/Tenaga Pengajar dan
Peserta.
f. Panitia menyiapkan Surat Pernyataan Kesediaan Mengikuti Diklat
Teknis untuk diisi dan ditandatangani oleh Calon Peserta Diklat.
6. Pengorganisasian
Pembentukan Panitia Penyelenggara dalam kepanitiaan dijelaskan tugas
dan tanggung jawab dari masing-masing anggota yang terlibat dalam
kepanitiaan.
Agar pelaksanaan diklat dapat terselenggara dengan baik maka di dalam
kepanitiaan ditunjuk Koordinator (Kepala Bidang), Pelaksana Kegiatan
dan dibantu Petugas Piket yang masing-masing mempunyai tugas sebagai
berikut :
a. Koordinator ( Kepala Bidang ) mempunyai tugas :
1) Mengkoordinir penyelenggaraan Diklat kepemimpinan
2) Mengamati proses pembelajaran dan melaporkan kepada Kepala
BKPSDM jika ada hal-hal yang perlu dikonsultasikan untuk
kelancaran penyelenggaraan Diklat.
b. Pelaksana Kegiatan mempunyai tugas :
Membantu dalam mengkoordinir dan bertanggung jawab dalam
pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari :
1) Menjembatani hubungan peserta dan widyaiswara/fasilitator
2) Membuat dan melaporkan pelaksanaan diklat
3) Menerima dan memberikan solusi keluhan peserta
4) Mengamati kehadiran widyaiswara/fasilitator
15
5) Mengamati disiplin dan aktifitas peserta selama diklat
berlangsung, baik di dalam kelas maupun di lingkungan asrama
6) Memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi dalam
pelaksanaan diklat dan bertanggung jawab atas kelancaran
pembelajaran
7) Memantau, mengevaluasi dan mengambil tindakan koreksi atas
pelaksanaan diklat yang tidak sesuai dengan rencana kegiatan
8) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan langsung.
9) Untuk kelancaran kegiatan pembelajaran setiap harinya
ditugaskan petugas piket.
c. Petugas piket mempunyai tugas :
1) Melakukan monitoring pada saat pembelajaran :
a) Mengecek ruang kelas sebelum pembelajaran dimulai
b) Mengisi Bio data Widyaiswara/ Fasilitator/Tenaga pengajar .
c) Mengawasi/mencatat peserta yang keluar masuk selama
proses pembelajaran
d) Mencatat nama peserta yang aktif dan yang tidak aktif dalam
proses pembelajaran
e) Mendampingi Widyaiswara/Fasilitator/tenaga pengajar ke
ruang makan
f) Bertanggung jawab akan sarana dan prasarana setelah
selesainya jam pembelajaran.
2) Mengecek sarana dan prasarana diklat untuk proses
pembelajaran :
a) Pengaturan tempat duduk peserta tergantung kebutuhan atau
metode pembelajaran
b) White board/papan tulis dalam keadaan bersih
c) Tersedianya spidol, penghapus, lakban, gunting, flipchar,
kertas HVS , kabel gulungan, dll
d) Menyediakan form biodata Widyaiswara/Fasilitator/tenaga
pengajar
e) Menyediakan daftar hadir peserta
16
f) Menyediakan proyektor, laptop, microphone, wirwless,
baterai
g) Mengatur suhu ruangan dan pencahayaan ruang belajar
h) Memantau ketersediaan konsumsi
i) Menyediakan kebutuhan Widyaiswara/Tenaga Pengajar
(kamar tempat menginap/ beristirahat).
7. Keuangan
Keuangan melakukan pengadministrasian pengelolaan keuangan
penyelenggaraan diklat yang meliputi :
a. Honorarium Widyaiswara/tenaga pengajar disesuaikan dengan DPA
b. Biaya pelaksanaan fasilitasi
c. Honorarium panitia disesuaikan dengan DPA
d. Penggandaan bahan ajar
e. Pembayaran Konsumsi
f. Pembayaran sewa tempat
g. Pembayaran lainnya
h. Pemegang kas kecil untuk pembayaran hal- hal yang tidak terduga
B. Tahap Pelaksanaan
Ada beberapa proses pembelajaran yang harus diikuti oleh peserta diklat dan
beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh panitia penyelenggara antara lain :
1. Pembelajaran Diklat
a. Agenda pembelajaran peserta , terdiri dari :
1) Agenda Penguasaan Diri
2) Agenda Diagnosa perubahan organisasi
3) Agenda Inovasi
4) Agenda Tim Efektif
5) Agenda Proyek Perubahan
b. Tahap Pembelajaran peserta , meliputi:
1) Tahap Diagnosa Kebutuhan Perubahan Organisasi. Kegiatan ini
adalah on kampus.
17
2) Tahap Membangun Komitmen Bersama. Kegiatan ini adalah off
kampus.
3) Tahap Merancang Perubahan dan Membangun Tim. Kegiatan ini
adalah on kampus.
4) Tahap Laboratorium Kepemimpinan. Kegiatan ini adalah Off
kampus.
5) Tahap Evaluasi. Kegiatan ini adalah on kampus.
c. Mata Diklat
1) Peserta wajib mengikuti setiap agenda pembelajaran terdiri dari
sejumlah mata diklat.
2) Untuk melengkapi substansi mata diklat peserta diberikan
pengkayaan wawasan oleh pakar yang dapat berasal dari
akkademisi, praktisi, pejabat yang memiliki kompetensi terkait
dengan substansi mata diklat.
2. Visitasi
a. Tahap Persiapan Visitasi :
1) Panitia Penyelenggara menetapkan Lokus Visitasi dengan
melibatkan tenaga pengajar.
2) Panitia mengirimkan surat rencana visitasi.
3) Panitia membuat surat penugasan tim tenaga pengajar yang akan
mendampingi visitasi.
4) Panitia mengkoordinasikan run down acara pada saat visitasi
b. Tahap Pelaksanaan Visitasi :
1) Tim Tenaga pengajar memberikan pembekalan tentang skenario
visitasi dan target pembelajaran visitasi kepada peserta diklat
2) Visitasi dilakukan dengan mengunjungi instansi/tempat dengan
obyek tertentu
3) Tim Tenaga pengajar dan penyelenggara memberikan bimbingan
dan fasiliatasi
18
3. Benchmarking
a. Tahap Persiapan
Panitia Penyelenggara harus mempersiapkan beberapa hal terkait :
1) Penetapan Lokus Benchmarking dengan melibatkan tenaga
pengajar
2) Mengirimkan surat rencana benchmarking ke tempat lokus yang
akan dikunjungi serta mengkonfirmasi kesediaan penerimaan
3) Mengelompokkan peserta dalam satu rumpun tugas
4) Menyiapkan kebutuhan administrative pendukung baik
tranportasi, akomodasi dan konsumsi
5) Membuat surat penugasam tim tenaga pengajar yang akan
mendampingi
6) Mengkoordinasikan susunan acara pada saat benchmarking
7) Tim Tenaga pengajar memberikan pembekalan tentang skenario
dan target pembelajaran
b. Tahap Pelaksanaan
Dalam pelaksanaan pembelajaran Benchmarking ini pihak panitia
hendaknya memperhatikan beberapa hal terkait :
1) Benchmarking dilakukan dengan mengunjungi lokus yang telah
berhasil melakukan inovasi.
2) Peserta dibagi dalam beberapa kelompok. Satu instansi
dikunjungi oleh maksimal 10 orang peserta.
3) Peserta melakukan observasi, diskusi dan tanya jawab dan
mengambil pembelajaran dari lokus yang dikunjungi.
4) Tim Tenaga Pengajar dan Penyelenggara memberikan bimbingan
dan fasilitas selama pelaksanaan.
c. Pasca Pelaksanaan
1) Tim kelompok berbagi informasi hasil observasi selama proses
benchmarking dengan difasilitasi oleh tenaga pengajar.
2) Tim Tenaga Pengajar memberikan masukan dan arahan
terkaitdengan hasil diskusi membangun pemahaman yang sama.
19
3) Peserta menyusun laporan hasil pelaksanaan dalam laporan
tertulis.
4) Seminar laporan hasil benchmarking.
4. Seminar
BKPSDM Kabupaten Blitar selaku panitia pelaksana melakukan tahap-
tahap pelaksanaan seminar meliputi :
a. Mengumpulkan biodata peserta, mentor, coach, penguji dan judul
proper yang akan diseminarkan.
b. Menyiapkan Berita Acara Seminar
c. Menyiapkan Form penilaian untuk coach dan penguji
d. Kegiatan seminar dilakukan 2 kali sesuai jadwal
e. Badan Diklat Provinsi Jawa Timur berkewajiban mendatangkan 3
narasumber/penguji dari perguruan tinggi
20
BAB V
EVALUASI DAN LAPORAN
A. EVALUASI PESERTA
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Blitar selaku panitia penyelenggara bersama Badan Diklat Provinsi Jawa Timur
melaksanakan Rapat Evaluasi terkait kelulusan peserta diklat yang di
dasarkan pada :
1. Kedisiplinan
Disiplin adalah kepatuhan/ketaatan peserta terhadap peraturan yang
telah ditetapkan oleh penyelenggara, Indikatornya adalah :
a. Kepatuhan untuk menginap di Asrama
b. Kepatuhan untuk mengikuti Apel Pagi
c. Kepatuhan mengikuti Senam Pagi/Jalan Pagi
d. Kepatuhan dan kerapihan berpakaian
e. Ketepatan hadir dalam setiap kegiatan diklat
f. Kesungguhan dalam mengikuti setiap kegiatan diklat
g. Kejujuran dan kesungguhan dalam melaksanakan diklat
h. Ketepatan dalam melaksanakan tugas.
2. Nilai Akademis
Nilai penguasaan materi merupakan akumulasi dari penilaian :
a. Perencanaan Inovasi (40%)
b. Manajemen Perubahan (60%)
3. Keaktifan
Keaktifan merupakan upaya, tindakan, inisiatif, ikhtiar untuk
mempelopori, indikatornya adalah :
a. Membantu membuat iklim Diklat yang menggairahkan
b. Mampu membuat saran demi kelancaran Diklat
c. Aktif mengajukan pertanyaan yang relevan
d. Mampu mengendalikan diri, waktu, situasi, dan lingkungan
21
4. Tingkah Laku
Nilai Sikap dan perilaku peserta diklat direkapitulasi menjadi Nilai Sikap
dan perilaku peserta untuk di laporkan/dikirimkan kepada Badan Diklat
sebagai bahan Penilaian Kelulusan peserta. Sikap dan perilaku peserta
dalam pembelajaran diamati oleh :
a. Koordinator
b. Panitia Pelaksana dan Piket kelas
c. Widyaiswara/tenaga Pengajar
d. Penilaian Antar Peserta
5. Asrama
Dalam pelaksanaan Diklatpim IV pola baru ini semua peserta wajib tinggal
di asrama.
B. LAPORAN PENYELENGGARA
Laporan Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan disampaikan kepada Badan
Diklat Propinsi Jawa Timur dengan mempedomani Sistematika sebagai
berikut:
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Dasar Hukum
C. Maksud , Tujuan dan Sasaran
a. Maksud
b. Tujuan
c. Sasaran
BAB II PENYELENGGARAAN
A. Waktu dan Tempat Penyelenggaraan
B. Organisasi Penyelenggara
C. Persyaratan Peserta
D. Kegiatan Diklat
E. Tenaga Kediklatan
BAB III STRUKTUR KURIKULUM,MATA DIKLAT,DAN RINGKASAN MATERI
A. Struktur Kurikulum
B. Biaya Pelaksanaan
22
C. Metode
D. Hasil (Out Cames) yang diharapakan
E. Jadwal Pelaksanaan
F. Evaluasi
BAB IV PENUTUP
Kesimpulan
23
BAB VI
PENUTUP
1. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Diklat Manajerial (Kepemimpinan) Pola
Fasiltasi Pemerintah Kabupaten Blitar ini merupakan acuan bagi Bidang
Pengembangan Aparatur dalam menjalankan fungsinya untuk
mengembangkan kompetensi pegawai khususnya dalam penyelenggaraan
Diklat manajerial (Kepemimpinan).
2. Petunjuk Teknis ini bersifat dinamis dan akan berubah sesuai dengan
dinamika pengembangan pelaksanaan Diklat di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Blitar.
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BLITAR
ACHMAD LAZIM, SE,MM Pembina Utama Muda
NIP.19600805 198903 1 013