rAirNav Indonesia

Perum LPPNPIKANTOR PUSAT:

Gedung 611 Air I r.ritic Se n'rct's

Band.rra Soekilrtrti-I Iatta

Telepon: 021 - 5506192, 021-550617E

hx: Lr21-5501135, ()21-55()617E

h'w\v.lirnavitr(lonesia.ctl-id

PERATURAN I}IREKSIPERT]M LEMBAGA PEh[YELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI

PENERBAI{GAN INDONESIA

NOMOR: PETL O32 /LPPNPWZOTI

TENTANG

PEDOMAN PEI{YUST}NAN RENCANA KERJADAN ANGGARAN PERUSAIIAAN

DIREKSI PERT,II LEMBAGA PET\TYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASIPENERBA}IGAN INDONESIA,

Menimbang bahr,r.a berdasarkan Pasal 32 huruf b dan Pasal 75 Peraturan

Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perum Lembagapenyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia,

Oiret<si w:ajib untuk menyiapkan pada rvaltunya Rencana Ke4a

dan Anggaran Perusahaan serta perubahanq'a' dan

*"ryatttpuilart-va kepada Delt'an Pengarvas dan Menteri untuk

mendapatkan pengesahan dari Menteri sesuai dengan ketentuan

1'ang berlaliu:bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan

penlusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, perlu

menlusun Pedoman Penlusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Perusahaan,bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direksi tentang

Pedoman Penlusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003

tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2003 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara

Nomor a297);Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1,

Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2012

tentang Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasipenerbangan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 176);Keputusan Menteri BUMN Nomor: sK-14a4BU/2013 tentang

Pengangkatan Anggota-anggota Der'van Pengar'vas Perum

t embaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan

Indonesia;Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-

15A4BU/2013 tentang Pengangkatan Anggota - anggota Direksi

1

Mengingat : 1.

c.

J.

4.

5.

'. a.

7.

perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan

Indonesia;peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 tahun

2013 tentang itut * kepegarvaian pegarvai negeri sipil kementerian

perhubungan pada Unit Pelal'anan Teknis Direllorat Jenderal

irerhubunlan i-ld-u dan yang diperbantukan pad,a Perusahaan

perseroan (Persero) PT. Angkasa Pura I dan Perusahaan Perseroan

(persero) PT. Angkasa Pura II yang diperbantukan pada

perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan

Navigasi Penerbangan Indonesia,

Kepritusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor' SK-

2OglMrP;Ul2013 tentang Pengangkatan Anggota-anggota Dewan

Pengar'vas Perum Lembaga Penl'elenggara Pelayanan Navigasi

Penerbangan Indonesia:8 Peraturan Direksi Perum LPPNPI Nomor

Tata Ke{aPenerbangan

PER.001/LPPNPIDV2013 tentang Organisasi Dan

Perum Lemb aga Penyelenggara Pelayanan Navi gasi

Indonesia Kantor Pusat.

9. Peraturan Direksi Perum LPPNPI Nomor

PER.002/LPPNPVX20I3 tentang organisasi Dan Tata Kerja

Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan

Indonesia Kantor Cabang Jakarta Air Traffic Services Centre

(JATSC),10. Peraturan Direksi Perum LPPNPI Nomor

PER.003/LPPNPyX/2013 tentang organisasi Dan Tata Ker.1a

perum Lemb aga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan

Indonesia Kantor Cabang Makassar Air Traffic Services Centre

(MATSC);Peraturan Direksi Perum LPPNPI Nomor

PER.004/LPPNPIDV2O13 tentang Organisasi Dan Tata Kerjaperum Lembaga Penyelenggara Pela-.vanan Navigasi Penerbangan

Indonesia Kantor Cabang Medan, Palembang" Surabaya, Denpasar,

Balikpapan;Peraturan Direksi Perum LPPNPI Nomor

PER.005/LPPNPI/X2013 tentang organisasi Dan Tata Kerja

Perum Lemb aga Penvelenggara Pelal'anan Nal'igasi Penerbangan

Indonesia Kantor Distrik Ambon, Banda Aceh Bandung,

Banjarmasin, Biak, Halirq Jambi, Kupang, Lombok, Manado,

Padang. Pangkal Pinang, Pekanbaru, Ponlianalg Semarang' Solo,

Tanj ung Pinang, Yo gyakarta.

13. Peraturan Direksi Perum LPPNPI Nomor

PER.011/LPPNPVX2013 tentang Perubahan Peraturan Direksi

tentang Nomor PER.002/ LPPNPID(20l3 tentang organisasi dan

Tata Keqa Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi

Penerbangan Indonesia Kantor Cabang Jakarta Air Traffic

Services Centre (JATSC);14. Peraturan Direksi Perum LPPNPI Nomor

11.

72.

PER.O12/LPPNPIDV2O13 tentang Perubahan Peraturan Direksi

tentang Nomor PER.003/ LPPNPDV2013 tentang organisasi dan

Tata K.eria Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi

Penerbangan Indonesia Kantor Cabang Makasar Air Traffic

Services Centre (MATSC);15. Peraturan Direksi Perum LPPNPI Nomor

PER.013/LPPNPy)U2013 tentang Perubahan Peraturan Direksi

tentang Nomor PER.004/ LPPNPIDU2O13 tentang organisasi dan

Tata Kerja Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi

Penerbangan Indonesia Kantor Cabang Medan, Palembang,

Surabaya, Denpasar dan BalikPaPan;

Peraturan Direksi Perum LPPNPI Nomorr6.PER.014/LPPNPy)V2013 tentang Perubahan Peraturan Direksi

tentang Nomor PER.005I LPPNPy)V2O13 tentang Organisasi dan

Tata i.erja perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasipenerbangan Indonesia Kantor Distrik Ambon, Banda Aceh,

Bandung, Banjarmasin, Biak, Halim, Jambi, Kupang, Lombok'

Manado, Padang, Pangkal Pinang, Pekanbaru, Pontianak,

Semarang, Solo, Tanjung Pinang dan Yogyakarta;

Menetapkan

MEMUTUSKAJ\:

: PERATURAN DIREKSI PERUM LEMBAGA

PEIYYELENGGARAPELAYANANNAYIGASIPENERBAIIGANINDONESIATENTANGPEDOMANPENYUSUNANRENCANAKERJADAI\ANGGARANPERUSAHAAN.

Pasal 1

(1) Direksi wajib menyiapkan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang

memuat penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang'

(2) Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditandatangani bersama oleh Direksi dengan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada

Menteri dan disahkan oleh Menteri.

(3) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan paling sedikit memuat:

a. misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan Perum, dan program kerja/kegiatan;

b. anggaran Perum yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;

c. proyeksi keuangan Perum dan anak perusahaannya;

d. program keda Dewan Pengawas; dan

e. hal-hal lain yang memerlukan keputusan Menteri'

Pasal 2

(1) Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perus ahaan, Perum LPPNPI

membuat p"do-* penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan'

(2) pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagairnana dimaksud

pada ayat (1) merupakan acgan bagi satuan kerja lingkup Perum Lembaga Penyelenggara

pelayanan Navigasi Penerbangan, baik kantor pusat, kantor cabang, dan kantor distrik,

dalamrangka penyusrman Rencana Kerja dan Anggaran masing-masing satuan kerja'

J

Pasal3

(1) Pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud

dalam pasal 2 ayat (1) meliputi Penyusunan Budget Guidelines dan Rencana Anggaran

Operasi dan Investasi di tingkat Pusat maupun Cabang yang merupakan bagian dari

penyusunan Anggaran Induk Perusahaan.

(2) pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

(3) Lampiran Peraturan sebagaimana dimaksud pada

terpisahkan dari Peraturan ini.Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ayat (2) merupakan bagian yang tidak

Ditetapkan di : Tangerang

Tanggal : 2g Sftnri 2Dlq

a.n. DIREKSI

SALINAN Peraturaq irri disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Pengawas;2. Direksi;3. SekretarisPerusahaan;4. Kepala Satuan Pengawasan Intem;5. Kepala Biro Pengadaan;

6. Para Senior Manager;7. Para General Manager; dan

8. Para Distrik Manager.

4

PERUSAHAAN UMUMLEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI

PENERBANGAN INDONESIA

PANDUAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARANPERUSAHAAN

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Daftar Gambar

Bab I Pendahuluan

Latar Belakang

Konsep Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan (Rkap)

Tujuan

Ruang Lingkup Panduan

Bab II Organisasi Ad Hoc, Proses Penyusunan Rkap, Dan Garis waktu

A. Stuktur Organisasi Penyusun Rkap

B. Peran Unit Organisasi Penyusun Rkap

C. Proses Penyusunan RkaP

D. Garis Waktu Proses Penyusunan Rkap

Bab III Panduan Penyusunan Rencana Kerja Perusahaan

A. Pendahuluan

B. Panduan Penyusunan Budget Guidelines

1. Konsep Budget Guidelines

2. lsi Budget Guidelines

3. Proses Penyusunan Budget Guidelines

C. Panduan Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan

I

rii

1

2

2

2

A.

B.

C.

D.

J

4

11

13

t7

18

18

t4

Tingkat Distrik

Proses Usulan Anggaran Eksploitasi Distrik

Proses Usulan Anggaran Investasi Distrik

i.

11.

20

20

20

2. Proses Reviu Dan Negosiasi Usulan Anggaran Eksploitasi Dan Usulan

Anggaran Investasi Distrik

Tingkat Cabang

i. Proses Usulan Anggaran Eksploitasi Cabang

ii. Proses Usulan Anggaran Investasi Cabang

2l

21

2l

2t

iii. Proses Reviu Dan Negosiasi Usulan Anggaran Eksploitasi Dan Usulan

Anggaran Investasi Cabang 22

Tingkat Kantor Pusat 22

1. Proses Usulan Anggaran Eksploitasi Kantor Pusat 22

2. Proses Usulan Anggaran Investasi Kantor Pusat 23

3. Proses Reviu Dan Negosiasi Usulan Anggaran Eksploitasi Dan

Anggaran Investasi Kantor Pusat 24

Bab IV Panduan Penyusunan Rancangan Anggaran Induk Perusahaan

Budget) 27

A. Isi Anggaran Induk (Rancangan Rkap) 27

B. Panduan Penyusunan Anggaran Induk (Rancangan Rkap) 28

Bab V Prosedur Perubahan Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan

Usulan

(Master

A. Latar Belakang

B. Tipe Perubahan RkaP

C. Chart Of Authority

D. Prosedur Pengubahan Anggaran

E. Formulir

30

30

3l

JJ

34

DAF'TAR GAMBAR

Gambar 2.1

Gambar2.2

Gambar2.3

Gambar2.4

Gambar 3.1

Gambar 3.2

Gambar 3.3

Gambar 5.1

Gambar 5.2

Gambar 5.3

Gan$ar 5.4

Gambar 5.5

Organisasi Ad Hoc PenYusun RKAP

Hirakhi Proses Penl'usunan RKAP

Tahap-Tahap Proses Penlusunan RKAP, PIC, dan Jadwal

Garis Waktu Proses Penyusunan RKAP

Lima Tahap Proses PenYusunan RKAP

Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana

Keuangan Mission Centers dan Service Centers Di Tingkat

Distrik, Cabang, dan Kantor Pusat

Proses Penyusunan Rencana Anggaran Induk Perusahaan

Chart of Authority dalam Prosedur Pengubahan Anggaran

Investasi

Chart of Authority dalam Prosedur Pengubahan Anggaran

Eksploitasi

Flow chart Prosedur Pengubahan Anggaran

Formulir Usulan Perubahan Anggaran Investasi

Formulir Usulan Perubahan Anggaran Investasi

aJ

8

6

7

8

9

10

28

29

3l

32

32

BAB IPEI\DAHT]LUAN

B.

LATAR BELAKAI\G

Perencanaan merupakan cermin manajemen yang baik; dan perencanaanlah yang

menjanjikan hasil baik. Hasil baik yang bukan karena perencanaan yang baik merupakan

nasib baik, bukan manajemen yang baik.

Semua benda di dunia ini diciptakan dua kali. Pertama, melalui kreasi mental (mental

creation) dan yang kedua melalui kreasi frsik (Tthysical creation). Perencanaan

merupakan proses kreasi mental yang membutuhkan pencurahan pemikiran dari seluruh

personel perusahaan. Kualitas pemikiran yang dicurahkan dalam proses perencanaan

menentukan kualitas hasil yang dicapai oleh Perusahaan.

perencanaan pada dasarnya merupakan pemilihan masa depan Perusahaan sekarang.

Perencanaan dilakukan dengan memilih sasaran-sasaran yang penting secara tidak

mendesak. Pemilihan ini dilaksanakan secara bersama oleh personel Perusahaan,

sehingga perencanaan pada dasarnya merupakan proses pembangunan kesepakatan di

antara para personel tentang berbagai pilihan sasaran masa depan Perusahaan dan

kesepakatan tentang langkah-langkah untuk mewujudkan sasaran-saran tersebut.

Kesepakatan dapat dihasilkan jika seluruh personel memahami setiap tahap yang

membentuk proses perencanaan, tujuan setiap tahap tersebut, serta keluaran yang

dihasilkan dari setiap tahap proses perencanaan tersebut. Oleh karena itu diperlukan

panduan penyusunan rencana, agar setiap personel yang terlibat dalam proses

perencanaan memahami dengan baik peran yang dituntut daripadanya, pelaksanaan

peran, dan keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan peran dalam perencanaan.

KONSEP RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAI\

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) adalah penjabaran tahunan Rencana

Jangka Panjang Perusahaan (RJP). Dalam sistem manajemen strategik, RKAP merupakan

tahap akhir total business planning system Perusahaan dan tahap perencanaan yang paling

pendek jangka waktunya. RKAP pada dasarnya merupakan rencana laba jangka pendek

Perusahaan yang mencakup jangka waktu satu tahun anggaran. RKAP merupakan bagian

tidak terpisahkan dari rencana labaiangka panjang Perusahaan'

C. TUJUAI\

Tujuan penyusunan panduan penyusunan RKAP ini adalah untuk memberdayakan

personel perusahaan dalam membangun masa depan Perusahaan melalui perencanaan

yang baik.

RUANG LINGKTIP PANDUAN

Panduan ini mencakup acuan untuk memandu proses penlusunan RKAP yang pada

hakikatnya merupakan rencana laba jangka pendek Perusahaan (short-range profit plan).

RKAp merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana labaiangka panjang Perusahaan

(long-range profit pl an)

BAB IIORGAI\ISASI AD HOC, PROSES PENYTISI]NAN RKAP, DAN GARIS WAKTU

A. STRT]KTT]R ORGAI\'ISASI PENYUSUN RKAP

Penyusunan RKAP dilaksanakan dengan top-down and bottom-up approcft' Diperlukan

struktur organisasi ad hoc untuk mewujudkan pendekatan tersebut sebagaimana

dilukiskan pada Gambat 2.1.

Pengesahan RKAP

PengajuanRancanganRKAP

Usulan RKAP

Bottom-upapproach

Top-downapproach

Penetapanbudgetguideline

Gambar 2.1 Organisasi Ad Hoc Penl'usun RKAP

Reviu danPengesahanUsulan RKAP

RapatPembahasan

Bersama

B. PERAN UI\IIT ORGAIIISASI PENYUST]N RKAP

1. Komite Anggaran

Dalam proses penyusunan RKAP diperlukan suatu unit organisasi ad hoc yang meng-

koordinasikan berbagai jenis usulan rencana kerja dan anggatafi dari manajer

penyusun anggaran (budgetee) untuk kemudian disusun menjadi rancangan RKAP

induk (master budget). Unit organisasi ini disebut dengan Komite Anggaran. Unit

organisasi ini hanya dibentuk pada saat proses penyusunan RKAP. Jika proses penyu-

sunan RKAP telah selesai, Komite Anggaran menjadi tidak berfungsi dan fungsi

pengendalian pelaksanaan RKAP diserahkan kepada unit organik Perusahaan.

Tujuan pembentukan Komite Anggaran adalah:

l. Dalam proses penyusunan RKAP, setiap Direkfur dituntut untuk berfokus ke

kepentingan Perusahaan sesuai dengan PP 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan

Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan

Indonesia, yaitu pengelolaan perusahaan yang profesional, transparan, akuntabel

dan mandiri, bukan untuk kepentingan Direktoratnya masing-masing.

2. Melalui proses penyusunan RKAP, Direksi menggunakan forum Komite

Anggaran untuk membangun kesepakatan bersama dalam menciptakan masa

depan Perusahaan.

Komite Anggaran terdiri dari: (1) Direktur lJtama, (2) Direktur Keuangan (3) Direktur

Personalia dan Umum , (4) Direktur Service Development dan IT, (5) Direktur

Teknik, (6) Direktur Manajemen Lalu-Lintas Penerbangan, (7) Direktur Safety dan

Standards, dan (8) Manajer Divisi Corporate Planning and Finance. Semua anggota

Direksi merupakan anggota Komite Anggaran yang memiliki hak suara (voting

member) dalam Komite tersebut. Untuk Manajer Divisi Corporate Planning and

Finance merupakan anggota Tim yang tidak memiliki hak stara (non voting member).

Struktur organisasi Komite Anggaran adalahsebagai berikut:

EDUDUKA}Y{GGARAN:., : '

DIREKTUR UTAMA KETUA MERANGKAP ANGGOTA

DIREKTUR KEUANGAN SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA

DIREKTUR PERSONALIA 8.

UMUMANGGOTA

DIREKTUR MLLP ANGGOTA

DIREKTUR SERVICEDEVELOPMENT & IT

ANGGOTA

DIREKTUR TEKNIK NAVIGASIPENERBANGAN

ANGGOTA

DIREKTUR SAFETY &STANDARD

ANGGOTA

MANAJER DIVISI CORPORATEPLANNING & FINANCING

ANGGOTA @{on-Voting Me mber)

Mengingat Komite Anggaran mempertimbangkan dan mengambil keputusan-

keputusan yang bersifat strategis dalam proses penyusunan RKAP, perlu diatur

mekanisme pengambilan keputusan Komite Anggaran sebagai berikut:

1. Ketua Komite berperan memimpin setiap rapat Komite;

2. Sekretaris Komite mengkoordinasi dan melakukan penyelarasan (alignment)

materi yang akan diputuskan oleh rapat Komite dan memastikan bahwa keputusan

rapat Komite dipatuhi pelaksanaannya;

3. Semua anggota Komite berpartisipasi aktif dalam setiap proses pengambilan

keputusan Komite;

4. Manajer Divisi Corporate Planning and Finance mendokumentasikan proses

pengambilan keputusan dan hasil keputusan rapat Komite dalam bentuk risalah

rapat Komite;

5. Semua keputusan Komite diambil dalam suatu rapat Komite;

6. Keputusan rapat Komite bersifat kolegial;

7. Keputusan rapat Komite didasarkan atas musyawarah untuk mufakat. Jika

mufakat tidak dapat dicapai setelah bermusyawarah, keputusan dapat diambil

JABATAN

melalui pemungutan suara dari voting members. Keputusan yang didasarkan pada

pemungutan suara adalah sah jika disepakati oleh lebih dari Y, jumlah anggota

Komite yang hadir.

8. Dalam hal Ketua Komite berhalangan hadir karena satu dan lain hal, Ketua

Komite dapat menunjuk Sekretaris Komite untuk memimpin rapat Komite.

g. Rapat Komite dapat dilaksanakan setelah mencapai kuorum. Kuorum rapat

tercapai jika dihadiri oleh-lebih dariY,i]umlah anggota Komite.

10. Jika suatu rapat Komite tidak mencapai kuorum setelah dibuka oleh Pimpinan

Rapat, rapat dapat di skors dan dilanjutkan kembali oleh Pimpinan Rapat apablla

telah sesuai dengan ketentuan kuorum sebagaimana dimaksud angka 9.

Tugas dan fungsi Komite Anggatan dalam proses penyusunan RKAP adalah:

a. Mengevaluasi on-going program dan memutuskan on-going program yang akan

dilaksanakan dalam tahun anggaran;

b. Merumuskan budget guideline;

c. Mengomunikasikan budget guideline kepada patamanajer pen)'usun RKAP;

d. Mereviu usulan rencana kerja dan anggaran yang diajukan oleh para manajer

penyusun RKAP;

e. Melakukan negosiasi dengan paru manajer penyusun RKAP mengenai usulan

RKAP yang mereka ajukan;

f. Mengajukan rancarrgan RKAP kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan

persetujuan dari Dewan Pengawas;

g. Mengomunikasikan RKAP yang telah disahkan eleh-RPB kepada manajer

penyusun RKAP

2. Divisi Corporate Planning and Finance

Penyusunan RKAP memerlukan unit organisasi yang menyelenggarakan administrasi

anggaran. Fungsi ini dipegang oleh Divisi Corporate Planning and Finance. Petan

Divisi Corporate Planning and Finance dalam proses penyusunan RKAP adalah

sebagai berikut:

a. Mendokumentasikan proses pengambilan keputusan dan hasil keputusan rapat

Komite dalam bentuk risalah rapat Komite Anggaran;

b.

c.

d.

e.

f.

Menerbitkan prosedur dan formulir untuk penyiapan usulan RKAP bagi manajer

peny,rsun RKAP.

Mengadministrasikan asumsi-asumsi yang ditetapkan oleh Komite Anggaran yang

dipakai sebagai dasar penyusunan usulan RKAP.

Menerbitkan budget guideline yangdiputuskan oleh Komite Anggaran.

Membantu setiap manajer penyusun RKAP dalam menyusun usulan RKAP.

Mengolah usulan RKAP dari manajer penyusun RKAP menjadi rancangan

anggar an indrtk (mas t er b udge t)'

g. Menganalisis rancangan anggaran induk dan memberikan rekomendasi kepada

Komite Anggaran.

h. Mengarsipkan RKAP yang telah disahkan oleh RPB.

Budgetees (Manajer Penyusun Usulan RKAP)

Budgetees adalah manajer pusat pertanggungjawabanyang berperan dalam men)'usun

usulan rencana kerja Perusahaan dan usulan rencana anggaran Perusahaan. Pusat

pertanggunglawaban dikelompokkan menjadi dua golongan: (1) mission center dan

(2) service center. Mission center adalah pusat pertanggungiawaban yarrg

memberikan layanan langsung kepada customer eksternal. Service center adalah

pusat-pusat pertanggungjawaban yang menyediakan layanan kepada customer

internal.

10

Hirarkhi proses penyusunan RKAP dijelaskan pada Gambar 2.2.

SMMLLP

SM SMTNP S&S

SMSD&IT

DGMATSO

DGMATSE

JM JMATSO ATSE

Gambar 2,2Hirakhi Proses Penyusunan RKAP

JMF&A

11

Keterangan singkatan:

sM : Senior Manager; GM General Manager; M: Manager; JM: Junior

Manager; DGM: DePutY GM;

Manajemen Lalu Lintas Penerbangan

Teknik Navigas Penerbangan

Safety & Standard

Service Development & IT

Keuangan

MLP

TNP

S&

SD&I

K

P&U : Personalia&Umum

ATSO : ATS Operation

ATSE : ATS Engineering

F&A Financial & Administration

Mission centers di tingkat korporat adalah Direktorat, beserta senior manager dan

manager di bawahnya:

a. Direktorat Manajemen Lalu Lintas Penerbangan;

b. Direktorat Teknik Navigasi Penerbangan;

c. Direktorat Safety dan Standard;

d. Direklorat Service Development & IT

Service centers di tingkat korporat adalah Direktorat, beserta senior manager dan

manager di bawahnya:

a. DirektoratKeuangan;

b. Direktorat Personalia dan Umum;

c. SekretariatPerusahaan;

12

d. Satuan Pengawas Intern;

e. Biro Pengadaan.

Mission centers di tingkat Cabang A dan B adalah Deputy Manager, beserta para

monager di bawahnya dan Distrik:

a. Deputy Manager of ATS OPeration;

b. Deputy Manager of ATS Engineering.

c. Distrik

Service centers di tingkat Cabang A dan B adalah Manager, beserta para iunior

rnanager di bawahnya:

a. Mannger SIV4S

b. Manager Administration

Mission centers di tingkat Distrik adalah:

d. Junior Manager of ATS OPeration;

e. Junior Manager of NIS Engineering.

Service centers di tingkat Distrik adalah Manager, beserta paru iunior manager di

bawahnya:

o Junior Manager SMS

o Manager Finance & Administrative

Peran budgetees dalam proses penyusunan RKAP adalah sebagai berikut:

a. Memahami budget guideline yang dikomunikasikan oleh Komite Anggaran;

b. Menyusun usulan rencana kerja perusahaan

c. Menyusun usulan rencana anggaran perusahaan

d. Mengajukan usulan RKAP kepada Komite Anggaran;

e. Menegosiasikan usulan RKAP dengan Komite Anggaran;

f. Menerima RKAP yang telah disahkan oleh RPB untuk dilaksanakan.

13

3. PROSES PENTUSUNAN RKAP

Proses penyusunan RKAP dibagi ke dalam lima tahap yang disajikan pada Gambar

z.).

TAHAP PROSES PIC JADWAL

1 Proses penyusunan

budget guidelinesKomite Anggaran September

2 Pengomunikasianbudget guideline

Komite Anggaran,GM Cabang, dan

Manager Distrik

Komite Anggaran keSenior ManagerKorporat dan GMCabang

Komite Anggaran September

GM Cabang ke

Manager Cabang dan

Distrrik

GM Cabang September

Distrik ke JuniorManager

Manager Distrik September

J Proses penyusunanRencana KerjaPerusahaan

Budgetees (Manajermission centers danmanajer service

centers)

September

Penyusunan RencanaKerja Distrik

JM ATSO, JMATSE, JM F&A

September

Reviu danRencanaDistrik

NegosiasiKerja

Manager Dsitrik dan

JM ATSO, JMATSE, dan JM F&A

Penyusunan RencanaKerja Cabang

Manajer DistrikManager ATSO,Manager ATSE,Manager SMS, danManager F&A

Oktober

Reviu dan NegosiasiRencana KerjaCabang

GM CabangManajer DistrikManager ATSO,Manager ATSE,Manager SMS, danManager F&A

Oktober

Penyusunan RencanaKerja dan Anggaran

GM Cabang

SM MLLP

t4

Perusahaan SMTNP

SM S&S

SM SD&IT

SMK

SM P&U

PenyusunanAnggaran IndukPerusahaan

Corporale Planningand Finance

J Reviu dan negosiasiusulan RKAP

Komite Audit

GM Cabang

SM MLLP

SM TNP

SM S&S

SM SD&IT

SMK

SM P&U

4 Reviu dan negosiasiusulan RKAP

Budgetees (Manajermission centers danmanajer servicecenters)

Oktober

5 Proses penyusunan

Rancangan RKAPCorporate Planningand Finance

Oktober

6 Proses Reviu danPengesahanRancangan RKAP

RPB

Dewan Pengawas

Direksi

Oktober

7 Proses Pemyataan

Pemberlakuan RKAPDireksi Desember

Gambar 2.3 Tahap-Tahap Proses Penyusunan RKAP, PIC, dan Jadwal

15

GARIS WAKTU PROSES PENYUSUNAII RKAP

Garis waktu proses penyusunan RKAP dilukiskan pada Gambar 2.4.

Pengajuan Rancangan

RKAP kepada RPB

^*fAwal Proses

Penyusunan UsulanRKAP

."r\ou'"'

Tahun Anggaran

Gambar 2.4 Garis Waktu Proses Penyusunan RKAP

16

BAB IIIPANDUAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARANI

PERUSAHA,A^I[

A. PEIIDAHULUAI\

Penyrsunan RKAP dilaksanakan melalui lima tahap proses:

1. Penyusunan budget guidelines oleh Komite Anggaran

2. Pengomunikasian budget guidelines oleh Komite Anggaran, GM Cabang, dan

Manager Distrik

3. penyusunan Rencana Eksploitasi dan Rencana Investasi oleh para manajer mission

centers dan para manajer service centers di tingkat Distrik, Cabang, dan Kantor

Pusat;

4. penyusunan Rencana Keuangan oleh para manajer mission centers dan para manajer

service centers di tingkat Distrih Cabang, dan Kantor Pusat;

5. penyusunan Rencana Anggaran Induk Perusahaan oleh Divisi Corporate Planning

and Finance.

Gambar berikut melukiskan lima tahap proses penyusunan RKAP'

17

TAHAP PROSES

RENCANAANGGARAN

INDUK

RENCANAKEUANGAN

RENCANAKERJA

PENGOMLINIKASI-AN BUDGETGUIDELINE

RJPBUDGET

GUIDELINES

PIC

CorporatePlanning andFinance

Mission CenterManagers dan Service

Center ManagerDiTingkat Distrik,Cabang, dan KantorPusat

Mission CenterManagers dan Service

Center ManagerDiTingkat Distrik,Cabang, dan KantorPusat

KomiteAnggaran,GM Cabang,Manajer Distrik

KomiteAnggaran

Tahap V

Tahap IV

Tahap III

Tahap II

Tahap I

catatan: *' ::ffi';1':l#?llio n,..". penyusunan RKA,

Secara lebih rinci, proses penyusunan Rencana Eksploitasi, Rencana Investasi dan Rencana

Keuangan yang dilaksanakan oleh para manajer mission center dan para manajer service

center di tingkat Distrik, Cabang, dan Kantor Pusat dilukiskan pada ilustrasi berikut:

18

Rencana Arus Kas MC

RencanaAnggaranInvestasi

MC

RencanaPendapatanProjeksian

MC

RencanaBia.va

ProjeksianMC

Rencana

Investasi MCRencana

Eksploitasi

RJP Budget Guidelines

catatan: ly'rC: Mission Center; sC.. service Center;RIP: Rencana Jangka Panjang

Gambar 3.2 Proses Penyusunan Rencana Eksploitasi dan dan Rencana Investasi serta

Rencana Keuangan Mission Centers dan Service Centers Di Tingkat Distrik,

Cabang, dan Kantor Pusat

Secara lebih rinci, proses penyusunan Rencana Anggaran Induk Perusahaan yafig

dilaksanakan oleh Divisi Corporate Planning and Financing dilukiskan pada gambar

berikut:

19

Rencana Arus Kas SC

RencanaBiaya

ProjeksianSC

RencanaAnggaranInvestasi

SC

rrtRencana

EksploitasiSC

RencanaInvestasi SC

RJP

Rencana PerhitunganLaba Rugi

KomprehensifProjeksian

Gambar 3.3 Proses Penyusunan Rencana Anggaran Induk Perusahaan

B. PAIIDUAI\ PEI\-TUSUN N:{ BUDGET GUIDELINES

1. KONSEP BUDGET GUIDELINES

Budget guidelines adalah berbagai acuan yang ditetapkan oleh Komite Anggaran

sebagai landasan bagi para manajer mission centers dan service centers baik di tingkat

Distrik, cabang, maupun Kantor Pusat dalam menyusun usulan RKAP.

20

2. ISI BUDGET GUIDELINES

Budget guifulines befisiacuan berikut ini:

a. Misi dan visi Perusahaatyangtelah direkonfirmasi atau diredefinisi;

b. Strategi Perusahaan;

c. On-going program yarrg diputuskan oleh Komite Anggaran untuk tidak

dilanjutkan;

d. Bagian-bagian program yang diputuskan oleh Komite Anggaran untuk

dilaksanakan dalam tahun anggaran;

e. Asumsi per[umbuhan ekonomi Indonesia;

f. Asumsi kurs mata uang asing yang berpengaruh terhadap bisnis Perusahaan;

g. Asumsi tarif bunga Pinjaman;

h. Asumsi tarif uPah;

i. Asumsi hurdle rate yafig dipakai sebagai kriteria dalam capital expenditure

(capex);

j. Target berbagai ratio keuangan, seperti target profitabilitas usaha, target ROI,

targetEBITDA, target current ratio,target debt-to-equity ratio, target BOPO.

3. PROSES PEIYYUSTINAN BUDGET GUIDELINES

a. Data dan rekomendasi tentang materi yang akan dipertimbangkan dalam

penyusunan budget guidelines disiapkan oleh Divisi Corporate Planning and

Finance serta dikoordinasikan dan dilakukan alignmenr oleh Sekretaris Komite

Anggaran.

b. Berdasarkan data dan rekomendasi Divisi Corporate Planning and Finance yang

dikoordinasikan oleh Sekretaris Komite Anggaran, Komite Anggaran

memutuskan:

1) Rekonfirmasi atau redefinisi misi dan visi Perusahaan;

2) Mempertajam dan mempertegas strategi Perusahaan yang berlaku dalam tahun

anggaran. Strategi adalah cara yang dipakai oleh manajemen puncak untuk

mengerahkan dan memfokuskan seluruh sumber daya Perusahaan untuk

mewujudkan sasaran-sasaran strategis Perusahaan;

3) Mengevaluasi dan memutu skan on- go ing pro gram yang akan dihentikan mulai

tahun anggaran;

21

4) Menetapkan bagian-bagian program yang akan dilaksanakan dalam tahun

afiggaran;

5) Memutuskan asumsi pertumbuhan ekonomi Indonesia;

6) Memutuskan asumsi kurs matatang asing yang berpengaruh terhadap bisnis

Perusahaan;

7) Memutuskan asumsi tarif bunga pinjaman;

8) Memutuskan asumsi tarif uPah;

9) Memutuskan asumsi hurdle rate yang dipakai sebagai kriteria dalam capital

expentidure (caPex);

c. Divisi Corporate Planning and Finance mengadminsitrasikan dan menerbitkan

budget guidelines.

d. Komite Anggaran mengomunikasikan budget guidelines kepada para manajer

mission centers danparamanajer service centers Kantor Pusat dan GM Cabang'

e. GM Cabang mengomunikasikan budget guidelines kepada para manajet mission

centers danparamanajer service centers Cabang dan Manager Distrik'

f. Manager Distrik mengomunikasikan budget guidelines kepada para manajer

mission centers danparamanajer service centers Distrik'

g. Sekretaris Komite Anggaran memastikan bahwa isi budget guidelines dipatuhi

oleh para budgetess dalam penyusunan usulan Rencana Kerja dan Anggaran

Perusahaan;

h. Format budget guidelines dilukiskan pada Formulir 1.

C. PAI\DUAI\ PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN AI\GGAIU{N

PERUSAHAAN

TINGKAT DISTRIK

1. PROSES USULAN ANGGARAN EKSPLOITASI DISTRIK

a. Berdasarkan program dan budget guidelines, junior manager mission centers

Distrik menyusun rencana eksploitasi projeksian mission centers dengan mengisi

Formulir 2.

b. Berdasarkan budget guidelines dan rencana eksploitasi projeksian mission

centers, junior manager service center Distrik menyusun rencana eksploitasi

projeksian service center dengan mengisi Formulir 2.

c. Berdasarkan rencana eksploitasi projeksian mission center dan rencana

eksploitasi projeksian service center, iunior manager Finance & Adminitration

Distrik men)'usun usulan anggaran eksploitasi Distrik'

2. PROSES PEIIYUSUNAN USULAII ANGGRAI[ IIN/ESTASI DISTRIK

a. Berdasarkan program dan budget guidelines, iunior manager mission center

Distrik menyusun rencana investasi projeksian yang akan dilakukan dalam tahun

anggarur dengan mengisi Formulir 3;

b. Berdasarkan progfam dan budget guidelines, junior manaier service center

Distrik menyusun rencana investasi projeksian yang akan dilakukan dalam tahun

anggaran dengan mengisi Formulir 3;

c. Berdasarkan rencana investasi projeksian mission center dan rencana investasi

projeksian service center, junior manager Finance & Adminitration Distrik

menyusun arrggaran investasi Distrik.

3. PROSES REVIU DAN NEGOSIASI USULAN ANGGARAN EKSPLOITASI

DAN USULAII ANGGARAN IIIYESTASI DISTRIK

a. Manajer Distrik melakukan reviu atas usulan anggarar, eksploitasi dan usulan

anggaraninvestasi mission center dan service center Distrik'

b. Manajer Distrik melakukan negosiasi dengan junior manager mission center dan

junior manager service center tentang usulan anggarur. eksploitasi dan usulan

anggaruiinvestasi projeksian mission center dan service center Distrik.

c. Manajer Distrik mengajukan usulan anggaran eksploitasi dan usulan anggaran

investasi Distrik ke GM Cabang yang bersangkutan.

TINGKAT CABANG

1. PROSES PENYUSUNAT[ USULAI[ ANGGARAN EKSPLOITASI CABANG

a. Berdasarkan program dan budget guidelirrcs) manager mission centers Cabang

menyusun rencana eksploitasi projeksian mission centers dengan mengisi

Formulir 2.

23

b. Berdasarkan budget guidelines dan rencana eksploitasi projeksian mission

centers, manager service center Cabang menyusun rencana eksploitaSi service

center dengan mengisi Formulir 2.

c. Berdasarkan rencana eksploitasi projeksian mission center dan rencana

eksploitasi projeksian service center, manager Finance & Adminitration Cabang

menyusun usulan arrggaran eksploitasi Cabang'

2. PROSES PENYUST]NAII USULAN AI\GGARAN INVESTASI CABANG

a. Berdasarkan program dan budget guidelines, manager mission center Cabang

menyusun rencana investasi projeksian yang akan dilakukan dalam tahun

anggarundengan mengisi Formulir 3;

b. Berdasarkan program dan budget guidelines, manaier service center Cabang

menyusun rencana investasi projeksian yang akan dilakukan dalam tahun

anggarufidengan mengisi Formulir 3;

c. Berdasarkan rencana investasi projeksian mission center dan rencana investasi

projeksian service center, manager Finance & AdminitrationCabang menlusun

anggar an inve stas i Di strik'

3. PROSES REVIU DAi\ NEGOSIASI USULAN ANGGARAN EKSPLOIT,A.SI

DAII USULAI\ ANGGARAN II\TVESTASI CABAIIG

a. GM Cabang melakukan reviu atas usulan afiggaran eksploitasi dan usulan

anggaraninvestasi Distrik, mission center dan service center Cabang.

b. GM Cabang melakukan negosiasi dengan matruger Distrih manager mission

center dan manager service center Cabang tentang usulan arrggaran eksploitasi

dan usulan anggarun investasi Distrik, sefia mission center dan service center

Cabang.

c. Manajer Distrik mengajukan usulan anggaran eksploitasi dan usulan ar,ggatar,

investasi Cabang ke Komite Anggaran.

24

TINGKAT KANTOR PUSAT

1. PROSES PEIYYUSUNAII USULAII AIIGGARAN EKSPLOITASI KANTOR

PUSAT

a. Berdasarkan program dan budget guidelines, manager mission centers Kantor

pusat menlusun rencana eksploitasi projeksian mission centers dengan mengisi

Formulir 2.

b. Berdasarkan budget guidelines dan rencana eksploitasi projeksian mission

centers) manager service center Kantor Pusat menyusun rencana eksploitasi

service center dengan mengisi Formulir 2'

c. Berdasarkan rencana eksploitasi projeksian mission center dan rencana

eksploitasi projeksian service center, Divisir Planning &. Finance Kantor Pusat

menyusun usulan anggatan eksploitasi Kantor Pusat.

2. PROSES PENYUSUNAN USI'LAN ANGGARAN INVESTASI KAIITOR

PUSAT

a. Berdasarkan program dan budget guidelines, senior manager mission center

Kantor Pusat menyusun rencana investasi projeksian yang akan dilakukan dalam

tahun anggaran dengan mengisi Formulir 3;

b. Berdasarkan program dan budget guidelines, senior manajer service center

Kantor Pusat menyusun rencana investasi projeksian yang akan dilakukan dalam

tahun anggaran dengan mengisi Formulir 3;

c. Berdasarkan rencana investasi projeksian mission center dan rencana investasi

projeksian service center, Divisi Corporate Planning & Finance Planning &

Finance menyusun usulan anggarun investasi Kantor Pusat.

d. Divisi Corporate Plonning & Finance Planning &, Finance menyusun

Rancangan Anggaran Induk Perusahaan berdasarkan:

i. Usulan alggaraneksploitasi dan usulan anggaran investasi Cabang;

ii. Usulan anggarun eksploitasi dan usulan anggaran investasi mission centers

dan service centers Kantor Pusat.

25

PROSES REVIU DAI\ I\EGOSIASI UST]LAI\ RANCAI\GAII ANGGARAN

INDUK PERUSAHAAN

a. Komite Anggaran melakukan reviu atas Rancangan Anggaran Induk Perusahaan'

b. Komite Anggaran melakukan negosiasi dengan GM Cabang manager mission

center dan manager service center Kantor Pusat tentang usulan arlggarafi

eksploitasi dan usulan arrggatan investasi Cabang, serta mission center dan

service center Kantor Pusat.

26

BAB IVPAI\DUAI\ PENTUSUNAII RANCAI\GAI\ ANGGARAN INDUK PERUSAHAAN

(MASTER BUDGET)

A.ISI AIIGGARAN II\DUK (RANCAIIGAN RIGP)

Anggaran induk merupakan format rancanganRKAP yang diajukan oleh Direksi kepada

Dewan Pengawas dan RPB untuk mendapatkan persetujuan dari ke dua organ

Perusahaan Umum tersebut.

Isi anggaran induk digolongkan ke dalam empat bab:

1. Rencana Kerja Perusahaan

a. Misi dan visi Perusahaan;

b. Strategi Perusahaan

c. Sasaran usaha

d. Kebijakan

e. Program Kegiatan

i. Penjualan

ii. Pengadaan

iii. Produksi

iv. Teknik

v. Keuangan dan Akuntansi

vi. Sistem dan Organisasi

vii. Pengembangan Modal Manusia

viii. Penelitian dan Pengembangan

ix. Pelestarian Lingkungan

x. Investasi

2. Anggaran Perusahaan

a. Anggaran PendaPatan Usaha;

b. Anggaran Biaya Usaha;

c. Anggaran Pendapatan dan Biaya Lainnya;

d. AnggaranPengadaan;

e. Anggaran Teknik;

f. Anggaran Penelitian dan Pengembangan;

g. Anggaran Pengembangan Modal Manusia;

h. Anggaran Pelestarian Lingkungan;

i. Anggaran Investasi.

3. Proyeksi Keuangan Pokok Perusahaan

a. Laporan Posisi Keuangan Proyeksian;

b. Perhitungan Laba Rugi Komprihensif Proyeksian;

c. Arus Kas ProYeksian;

d. Sumber dan PenggunaanDanaProyeksian

4. Hal-hal LainyangMemerlukan Keputusan RPB

a. Penurunan Nilai Aset (Piutang, Persediaan, Aset Tetap);

b. Penarikan Kredit;

c. Pemberian Pinjaman;

d. Kerja Sama Jangka Menengah/Panjang dengan Pihak Ketiga;

e. Perubahan Modal;

f. Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas;

g. Pembagian Peran Direksi.

B. PA}IDUAI\ PENYUSTINAN ANGGARAN II\DUK PERUSAHAAI\

EAI\CANGAII RKAP)

1. Sumber informasi yang digunakan sebagai basis untuk menyusun anggaran induk

adalah:

o Usulan anggaruneksploitasi dan usulan anggaran investasi Cabang;

o Usulan anggarun eksploitasi Kantor Pusat dan usulan anggarun investasi Kantor

Pusat.

yang telah direviu dan disetujui oleh Komite Anggaran (Lihat Panduan Bab III

Panduan Penyusunan RKAP).

Z. Divisi Corporate Planning and Finance berperan dalam menyusun dokumen

Rancangan Anggaran Induk.

3. Direksi menandatangi Rancangan Anggaran Induk Perusahaan;

4. Direksi mengajukan Rancangan Anggaran Induk Perusahaan kepada Dewan

Pengawas untuk direviu dan disetujui;

5. Direksi mengajukan Rancangan Anggaran Induk Perusahaan yang telah disetujui oleh

Dewan Pengawas ke RPB;

28

Rancangan Anggaran Induk Perusahaan yang telah disahkan oleh RPB kemudian

dikomunikasikan oleh Direksi kepada para senior manager mission centers dan

service centers Kantor Pusat dan GM Cabang untuk dilaksanakan.

29

BAB VPROSEDUR PERUBAHAI{ RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN

A. LATARBELAKANG

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) kadangkala tidak dapat dilaksanakan

karena:

1. Kondisi lingkungan yang dipakai sebagai basis untuk men)'usun RKAP telah

berubah secara signifikan, sehingga pelaksanaan RKAP memerlukan pertimbangan

kembali;

Z. Kondisi lingkungan yang dihadapi oleh Perusahaan belum dipertimbangkan pada

waktu proses penyusunan RKAP, sehingga tidak disediakan pos anggarun untuk

menghadapi kondisi itu;

3. prakiraan yang dipakai sebagai basis penyusunan RKAP menyimpang signifikan

dari kenyata an Y afig terj adi.

Butir-butir yang disebutkan di atas memacu kebutuhan untuk mengubah RKAP yang

sedang dilaksanakan. Panduan ini disusun untuk melaksanakan perubahan RKAP.

B. TIPE PERUBAIIAII RKAP

Perubahan RKAP digolongkan ke dalam kategori berikut ini:

A. Perubahan Anggaran Investasi

a. Penambahan pengeluaran modal (capital expenditure) yang belum dianggarkan;

b. Pengubahan pengeluaran modal yang dianggarkan.

B. Perubahan Anggaran EksPloitasi

a. Penggeseran pengeluaran pendapatan (revenue expenditures), tanpa mengubah

total biaya yang dianggatkan;

b. Pergeseran pengeluaran pendapatan yang mengubah total biaya yang

dianggarkan;

c. Penghapusan pengeluaran pendapatan yang dianggatkan;

d. Penambahan pengeluaran pendapatan yang belum dianggarkan sebelumnya;

30

C. CHART OF AUTHORITY

1. Chart of Authority Perubahan Anggaran Investasi

Gambar 1 menjelaskan personel yang berwenang untuk mengajukan usul perubahan

anggaraninvestasi dan yang berwenang untuk menyetujui usulan perubahan anggatan

investasi.

Anggatan lnvestasi

2. Chart of Authority Perubahan Anggaran Eksploitasi

Gambar 2 menjelaskan personel yang berwenang untuk mengajukan usul perubahan

afiggarafi eksploitasi dan yang berwenang untuk menyetujui usulan perubahan

anggarun eksploitasi.

PICYAI[GBERWENANGMEI\'YETUJUIUSULAIIPERUBAHAII

PICYANGMENGAJUKANUSULANPERUBAIIANJENIS PERUBAHAN

TINGKAT CABANG Direktur Yangbersangkutan

Direksi

Badan Pengawas

Penambahan Pengeluaranmodal yang belum dianggarkan

Direktur Yangbersangkutan

Direksi

Pengubahan pengeluaran modalyang dianggarkan

TINGKAT KANTOR PUSAT

Direktur Yangbersangkutan

Direksi

Badan Pengawas

Senior ManajerPenambahan Pengeluaranmodal yang belum dianggarkan

Direktur Yangbersangkutan

Direksi

Senior ManajerPengubahan pengeluaran modalyang dianggarkan

31

NO

1 GM Cabang

2 GM Cabang

3

4

NO JENIS PERUBAHAN

PICYANGMENGAJUKAI[USULANPERUBAIIAN

PICYANGBERWENANGMENYETUJUIUSULANPERUBAHAN

TIN( KAT CABANG1 Penggeseran pengeluaran

pendapatan (revenue

expenditures), tanPa

mengubah total biaya Yangdianggarkan

Deputi GM Kepala Cabang

2 Pergeseran pengeluaran

pendapatan yang mengubah

total biaya yang dianggarkan

GM Cabang Direktur Yangbersangkutan

aJ Penghapusan pengeluaran

pendapatan Yangdianggarkan

GM Cabang Direktur yangbersangkutan

Direksi

4 Penambahan pengeluaranpendapatan yang belumdianggarkan sebelumnYa

GM Cabang Direktur yangbersangkutan

Direksi

TINGKAT KANTOR PUSAT

5 Penggeseran pengeluaran

pendapatan (revenue

expenditures), tanPa

mengubah total biaya yangdianggarkan

Senior Manager Direktur yangbersangkutan

6 Pergeseran pengeluaranpendapatan yang mengubahtotal biaya yang dianggarkan

Senior Manager Direktur yangbersangkutan

Direksi

7 Penghapusan pengeluaranpendapatan Yangdianggarkan

Senior Manager Direktur yall.g

bersangkutan

Direksi

8 Penambahan pengeluaranpendapatan yang belumdianggarkan sebelumnya

Senior Manager Direkturbersangkutan

Direksi

Badan Pengawas

Prosedur Pengubahan Anggaran Eksploitasi

J/

D. PROSEDUR PENGUBAHAN AI\GGARAN

Prosedur ini berlaku untuk pengubahan anggaran, baik pengUbahan anggarun investasi

maupun anggaran eksploitasi. Pengubahan arrggatar- dilaksanakan melalui prosedur

berikut ini:

1. PIC yang bersangkutan menurut chart of authority mengajukan usulan perubahan

anggarundengan mengisi Formulir usulan Perubahan Anggaran (Anggaran Investasi

atau Anggatan EksP I oitasi).

2. Formulir Usulan Perubahan Anggaran dimintakan otorisasi kepada PIC pemberi

otorisasi yang bersangkutan menurut chart of authority'

3. Formulir Usulan Perubahan Anggaran yang telah diotorisasi didistribusikan sebagai

berikut:

a. Lembar ke-l: PIC yang mengajukan usulan perubahan anggatan

b. Lembar ke-2: corporate Planning and Finance Division

Gambar berikut melukiskan flow chart prosedur pengubahan anggaran.

JJ

PIC yangMengusulkan

Perubahan Anggaran

PIC yangMenyetujui Usulan

PerubahanAnggaran

CorporatePlanning and

Finance Division

Mengajukanusulan

perubahan

allggaran

Mereviu dan

MenyetujuiUsulan

PerubahanAnggaran

Mengadmnistra-sikan Perubahan

Anggaran

Gambar 5.3 Flowcharl Prosedur Pengubahan Anggaran

E. FORMULIR

Gambar 5.4 melukiskan Formulir Usulan Perubahan Anggaran Investasi dan Gambar 5.5

melukiskan Formulir Usulan Perubahan Anggaran Eksploitasi

34

FoRMULIRUSULANPBRUBAHANANGGARANINVESTASI

Unit Tahun I

IAnggaran I

MataAnssaran

Kode

Tipe Perubahan AnggaranAnggaranSemula

AnggaranPerubahan

AlasanPerubahan

Temnat Tansqal

PengajuUsulanPerubahan

Pereviu danPersetujuan

FORMULIRUSULANPERUBAHANANGGARANINVESTASI

Gambar 5.4 Formulir Usulan Perubahan Anggaran Investasi

FORMT]LIR USULAI\ PERUBAHAII ANGGARAN EKSPLOITASI

FORMULIR USULAN PERUBAHAN ANGGARAN EKSPLOITASI

UnitOrsanisasi

TahunAnsgaran

MataAnqqaran

Kode

Tipe Perubahan AnggaranAnggaranSemula

AnggaranPerubahan

AlasanPerubahan

Tempat Tanggal

PengajuUsulanPerubahan

Pereviu danPersetujuan

Gambar 5.5 32 Formulir Usulan Perubahan AnggaranEksploitasi

35

BAB VI PENUTUP

Knowing is not enough, we must apply; willing is not enough we must do (Goethe)'

Buku Panduan ini menjanjikan dihasilkannya pelencanaan laba jangka pendek yang baik'

Perencanaan yang baik adalah perencaan yang proses penyusunannya berhasil membangur

komitmen personel yang menyusunnya. Perencanaan yang baiklah yang menjanjikan hasil

yang baik.

Untuk menghasilkan perencanaan yang baik, buku Panduan ini perlu dipahami oleh seluruh

personel Perum LPPNPI, namun pemahaman saja tidak cukup; para personel dituntut untuk

mewujudkan pemahamanan mereka tersebut di dalam proses pen)'usunan RKAP'

Selamat mempelajari dan menerapkan isi Panduan ini'

36

LAMPIRAN: FORMULIR

NO BL]DGET GUIDELINES KETERANGAN

Formulir 1: Format Budget Gttidelines

Formulir 2: Rencana KerlaMission Ceruter/Service Center

Formulir 3. Rencana Investasi Missiort Center,'Service Center

BLII-ANNo KEGIATAN JAN FEB MAR APR MEI JUN Ji]L AGU SEP OKT NOV DES

No

BL]LANIN\ESTASI JAN FEB MAR APR MEI JTIN JUL AGU SEP OKT NOV DES

No

BULANSI]MIIER

PENDAPATANJAN FEB MAR APR MEI JUN JIIL AGU SEP OKT NOV DES

Formulir 4. Rencana Pendapatan ProjeksianMlssion Center

No ARUSKAS

BULANJAN FEB MAR APR MEI JTIN JUL AGU SEP OKT NOV DES

ARUSKASMASUK

ARUSKASKELI]AR

Formulir 5: Rencana Biaya Projeksian Mission CenteriSetvice Center

Formulir 6: Rencana Arus Kas Projeksian Mission Center/Seruice Center

Formulir 7: Rencana Anggaran Pendapatan Usaha