PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NO.3 TAHU 2010TENTANG

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI BANTEEN

BAB.IIBagian ke tiga Tugas dan Fungsi

Pasal 4

BPBD Provinsi Banten mempunyai tugas :

a. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerahdan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan yangmencakup pencegahan bencana, penanggulangan darurat , rehabilitasi , sertarekonstruksi secara adil dan setara.

b. Menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulanganbencana berdasarkan peraturan perundang undangan.

c. Menyusun ,menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencanad. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur ebulan

sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang untuk bencana.g. Melaksanakan penyelenggaraan penanganan bencana.h. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara , Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dansumber sumber lainnya.

i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peratuan perundang undangan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 BPBD Provinsi Bantenmempunyai Fungsi :

a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penangananpengungsi dengan bertindaak cepat dan tepat , efektif dan efisien dan

b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencanadan terpadu serta menyeluruh.

BAB. IIIORGANISASI

Bagian ke Satu Susunan OrganisasiPasal 6.

Susunan Organisasi BPBD Provinsi Banten terdiri dari :a. Kepalab. Unsur pengarah danc. Unsur pelaksana

Bagian keduaKepalaPasal 7

Kepala mempunyai tugas memimpin BPBD Provinsi Banten dalam menjalankan tugas dan fungsi

BPBD Provinsi BantenBagian KetigaUnsur Pengarah

Pasal 8

Unsur Pengarah BPBD Provinsi Banten berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepadaKepala BPBD provinsi Banten.

Pasal 9

Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 mempunyai tugas memberikan masukan dansaran kepada epala BPBD Provinsi Banten dalam penanggulangan bencana.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 unsur Pengarahmenyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana daerahb. Pemantauan danc. Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah

Bagian KeempatUnsur Pelaksana

Pasal 13

(1) Unsur pelaksana BPBD Provinsi Banten berada di bawah dan bertanggungjawabkepada Kepala BPBD Provinsi Banten

(2) Unsur pelaksana BPBD Provinsi Banten dipimpin Kepala pelaksana yang membantupenyelenggaraan tugas dan fungsi Kepala BPBD Provinsi Banten.

Pasal 14

Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pasa 13 mempunyai tugas melaksanakan penanggulanganbencana secara terintegrasi meliputi :

a. Prabencanab. Saat tanggap darurat danc. Pasca bencana

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Unsur Pelaksana BPBD ProvinsiBaanten mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasianb. Pengkomandoan danc. Pelaksana

Pasal 16

Susunan Organisasi unsur pelaksana BPBD Provinsi Banten terdiri dari :a. Kepala Pelaksanab. Sekretariat unsur Pelaksana terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian3. Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan , terdiri dari :1. Seksi Pencegahan2. Seksi Kesiap Siagaan

d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdii dai :1. Seksi Penanganan Kedaruratan2. Seksi pengadaan logistic

e. Bidang rehabilitasi dan Rekonstruksi1. Seksi rehabilitasi pasca bencana2. Seksi rekonstruksi pasca bencana

PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 30 TAHUN 2010TENTANG

URAIAN TUGAS , FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR PELAKSANABADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI BANTEN

BAB IIIURAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian kesatuKepala Pelaksana

Pasal

(1.) Kepala pelaksana mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, memimpin, membinadan mengandalikan pelaksanaan tugas pokok Badan secara terintegrasi , meliputiprabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.

(2.) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Kepala Pelaksanamempunyai tugas sebagai berikut :a. Menyelenggarakan perumusan program kerja Badan dan Unsur pelaksanab. Menyelenggarakan perumusan bahan bahan kebijakan teknis penanggulangan bencanac. Menyelenggarakan koordinasi , memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi unsur pelaksanad. Menyelenggarakan fasilitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan program,

kesekretariatan pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruatan dan logistic, rehabilitasi danrekonstruksi.

e. Memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Kepala Badan mengenaipenanggulangan bencana

f. Menyelenggarakan koordinasi , pembinaan dan pengendalian satgasg. Merumuskan dan menetapkan rencana Strategis ( RENSTRA ), Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi pemerintah ( LAKIP ) , Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban ( LKPJ )dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( LPPD ) Badan.

h. Menyelenggarakan koordinasi dengan SKPD provinsi, Kabupaten / Kota se PeovinsiBanten yang berkompeten.

i. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakanj. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.k. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Kepada Kepala Badan.l. Menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , Kepala Pelaksanamempunyai fungsi :a. Perumusan kebijakan teknis penanggulangan bencana danb. Penyelenggaraan koordinasi dan pengkomandoan dalam melaksanakan penanggulangan

bencana..

Bagian keduaSekretariat

Pasal 4

(1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi perencanaan danprogram , penyusunan program, pengelolaan keuangan , kepegawaian dan umum.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Sekretariatmempunyai tugas sebagai berikut :a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja unsur pelaksana dan secretariat.b. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuanganc. Menyelenggarakan pengkajian anggaran belanjad. Menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja.e. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaianf. Menyelenggarakan penatausahaan ,kelembagaan, dan ketatalaksanaang. Menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapanh. Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan

perundang undangan , pengelolaan perp[ustakaan , protocol dan dan hubunganmasyarakat

i. Menyelenggarakan pembinan jabatan fungsionalj. Menyelenggarakan pengkajian bahan Rencana Strategis ( RENSTRA ) , Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ), Laporan keterangan PertanggungJawaban ( LKPJ ), dan Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( LPPD ) Badan.

k. Menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipanl. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakanm. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.n. Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi kegiatan unsur pelaksana dano. Menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) , Sekretariat mempunyaifungsi :a. Penyelenggaraan koordinasi , perencanaan, dan penyusunan program unsur pelaksanab. Penyusunan perencanaan dan program kesekretariatan , danc. Pengelolaan urusan kepegawaian, umum dan keuangan.

Sub Bagian Perencanaan dan EvaluasiPasal 6

(1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi,perencanaan , penyusunan program dan evaluasi

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SubbagianPerencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas sebagai berikut :a. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan dan program kerja subbagian

perencanaan dan program, secretariat serta bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan,Bidang Kedaruratan dan Logistik, dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

b. Melaksanakan penyusuan bahan Rencana Strategis ( RENSTRA ), Laporan AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ), Laporan keterangan Pertanggung Jawaban ( LKPJ ),dan Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( LPPD ) Badan.

c. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbanganpengambilan kebijakan.

d. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbagian perencanaan dan progame. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait, danf. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimakud pada ayat (2) Subbagian Perencanaandan Evaluasi mempunyai fungsi :a. Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan program kerja Subbagian perencanaan dan

program , Sekretariat serta bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratandan Logistik, dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

b. Penyusunan bahan Perencanaan , Program dan Evaluasi, Sekretariat, Bidang Pencegahandan Kesiapsiagaan, Bidang kedaruratan dan Logistik dan Bidang Rehabilitasi danrekonstruksi.

Subbagian Umum dan KepegawaianPasal 6

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaanadministrasi kepegawaian, kelembagaan, ketatalaksanaan , umum dan perlengkapan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Umumdan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut :a. Melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Kepegawaian dan umumb. Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data kepegawaianc. Melaksanakan pengusulan Gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai dan

jabatan di lingkungan Badand. Melaksanakan penyiapan dan pengusulan pensiun pegawai, peningkatan masa kerja dan

pemberian penghargaan serta tugas ijin belajar, pendidikan / pelatihan kepemimpinantekhnis dan fungsional.

e. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawaif. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian

pegawaig. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada

unit kerja dilingkungan Badanh. Melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan

perundang undangani. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat surat / naskah dinas

dan arsip serta pengelolaan perpustakaanj. Melaksanakan penggandaan naskah dinas

k. Melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapatl. Melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan dan pendokumentasianm. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan

rumah tangga , pemeriharaan / perawatan lingkungan kantor,kendaraan dan assetlainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor

n. Mlaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan kegiatan subbagian kepegawaian danumum

o. Melaksanakan pembinaan jabatan fungsional Badanp. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahain pertimbangan

pengambilan kebijakanq. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait, danr. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang Umum danKepegawaian mempunyai fungsi :a. Penyusunan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian , kelembagaan dan

ketatalaksanaan , danb. Melaksanakan administrasi, dokumentasi peraturan perundang undangan, kearsipan

dan perpustakaan , rumah tangga,kehumasan dan perlengkapan.

Subbagian KeuanganPasal 7

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasikeuangan lingkungan Badan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , SubbagianKeuangan mempunyai tugas sebagai berikut :a. Melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Keuanganb. Melaksanakan Penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Badanc. Melaksanakan peadministrasian dan pembukuan keuangan Badand. Melaksanakan penyusunan pembuatan Daftar Gaji dan tunjangan Daerah serta

pembayaran lainnya.e. Melaksanakan perbendaharaan keuanganf. Melaksanakan penyiapan bahan pembinan administrasi keuangang. Melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Badanh. Melaksanakan verifikasi keuangani. Melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi ( SAI ) dan penyiapan bahan pertanggung

jawaban keuanganj. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan administrasi keuangank. Melaksanakan administrasi perjalanan dinas pegawail. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan

pengambilan kebijakanm. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait, dann. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Keuanganmempunyai fungsi :a. Menyusun bahan rencana anggaran belanja langsung dan tudak langsung Badan, danb. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan teknis administrasi keuangan Badan.

Bagian KetigaBidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 8

(1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakanpengkajian bahan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan pencegahandan kesiapsiagaan kebencanaan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , BidangPencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas sebagai berikut :a. Menyelenggarakan program kerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaanb. Menyelenggaran pengkajian bahan kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan

kebencanaan meliputi pedoman dan pengarahan , standardisasi , prosedur tetap,systemdata dan informasi.

c. Menyelenggarakan pengkajian bahan dan koordinasi pencegahan dan kesiapsiagaankebencanaan

d. Menyelenggarakan pengkajian bahan dan fasilitasi pencegahan dan kesiapsiagaankebencanaan

e. Menyelenggarakan pengerahan dan supervise pencegahan dan kesiapsiagaankebencanaan

f. Menyelenggarakan pengelolaan system data dan informasi kebencanaang. Menyelenggarakan standardisasi dan prosedur tetaph. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pencegahan dan

Kesiapsiagaan.i. Menyelenggarakan koordinasi dengan SKPD Provinsi, Kabupaten / Kota se Provinsi

banten yang berkompetenj. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai nahan pertimbangan pengambilan kebijakank. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait, danl. Menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pencegahan danKesiapsiagaan mempunyai fungsi :a. Pengkajian bahan kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan kebencanaan, danb. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pencegahan dan kesiapsiagaan kebencanaan

Seksi PencegahanPasal 9

(1) Seksi pencegahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan dan kebijakanteknis, koordinasi dan fasilitasi pencegahan kebencanaan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Seksi Pencegahanmempunayi tugas sebagai berikut :a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pencegahanb. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pencegahan kebencanaanc. Melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi pencegahan kebencanaand. Melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi pencegahan kebencanaane. Melaksanakan pengelolaan sisten data dan informasi kebencanaanf. Melaksanakan penyusunan bahan standardisasi dan prosedur tetap kebencanaang. Melaksanakan penyusunan bahan dan pencegahan kebencanaanh. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi pencagahani. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan

pengambilan kebijakan

j. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dank. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi pencegahanmempunyai fungsi :a. Penyusunan bahan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi pencehagan kebencanaanb. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pencegahan kebencanaan danc. Pelaksanaan pengelolaan sisten data dan informasi kebencanaan.

Seksi KesiapsiagaanPasal 10

(1) Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan dankebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi kesiapsiagaan kebencanaan

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , SeksiKesiapsiagaan mempunyai tugas sebagai berikut :a. Melaksanakan penusunan program kerja seksi kesiapsiagaanb. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis kesiapsiagaan kebencanaanc. Melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi kesiapsiagaan kebencanaand. Melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi kesiapsiagaan kebencanaane. Melaksanakan standardinasi dan prosedur tetap kesiapsiagaan kebencanaanf. Melaksanakan supervise kesiapsiagaan kebencanaang. Melaksanakan pelaporan dan dan evaluasi kegiatan seksi kesiapsiagaanh. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan

pengambilan kebijakani. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait, danj. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi kesiapsiagaanmempunyai fungsi :a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis , koordinasi dan fasilitasi

kesiapsiagaan kebencanaan, danb. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kesiapsiagaan kebencanaan.

Bidang Kedaruratan dan LogistikPasal 11

(1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajianbahan dan kebijakan teknis , koordinasi dan fasilitasi kedaruratab dab Logistik.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kearuratandan Logistik mempunyai uraian tugas sebagai berikut :a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Kedaruratan dan Logistik

Kebencanaan.b. Melaksanakan pengkajian bahan dan melaksanakan kebijakan tekns kedaruratan dan

logistis kebencanaanc. Menyelenggarakan pengkajian bahan dan koordinasi kedaruratan dan logistikd. Menyelenggarakan pengkajian bahan dan fasilitasi kedaruratan dan logistic

kebencanaan , meliputi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, ,perlindungan,pengurusan pengungsi, penyelamatan, pemulihan prasarana dan sarana sertapemenuhan kebutuhan dasar.

e. Menyelenggarakan pengumpula penyaluran uang dan barangf. Menyelenggarakan pengkajian bahan pertanggung jawaban penggunaan anggaran

kedaruratan dan logistic kebencanaan.

g. Menyelenggarakan supervise kedaruratan dan logistik kebencanaanh. Menyelenggarakan pengkajian tanggap darurat secara cepat dan tepat terhadap lokasi,

kerusakan dan sumberdaya.i. Menyelenggarakan rekomendasi status keadaan darurat bencanaj. Menyelenggarakan pengerahan sumberdaya manusia dan peralatan.k. Menyelenggarakan koordinasi dengan SKPD Provinsi, Kabupaten / Kota se Provinsi

Banten yang berkompeten.l. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakanm. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang kedaruratan dan Logistikn. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait , dano. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , Bidang kedaruratan danLogistik mempunyai fungsi :a. Pengkajian bahan kebijakan teknis , koordinasi dan fasilitasi kedaruratan dan logistic

kebencanaan, danb. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kedaruratan dan logistic kebencanaan.

Seksi Penanganan KedaruratanPasal 12

(1) Seksi Penanganan dan Kedaruratan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunanbahan dan kebijakan teknis , koordinasi dan fasilitasi Kedaruratan Bencana

(2) (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) , SeksiPenanganan dan Kedaruratan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kedaruratanb. Melaksanakan penyusunan bahan dan kebijakan teknis kedaruratan bencanac. Melaksanakan penyusunan dan pengolahan data serta informasi kedaruratan secara

cepat dan tepat terhadap lokasi , kerusakan dan sumberdayad. Melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi kedaruratan bencana , meliputi

penyelamatan dan evakuasi korban , harta benda, perlindungan, pengurusan pengungsie. Melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi kedaruratan bencana meliputi

penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda , perlindungan , pengurusan pengungsif. Melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi penentuan status keadaan darurat

bencanag. Melaksanakan penyelamatan dan evakuasi korban dan harta bendah. Melaksanakan perlindungan dan pengurusan pengungsii. Melaksanakan pengerahan sumberdaya manusia dan peralatanj. Melaksanakan penyusunan bahan pertanggung jawaban penggunaan anggaran

kedaruratan bencanak. Melaksanakan supervise kedaruratan bencanal. Menyelenggarakan pengkajian tanggap darurat secara cepat dan tepat terhadap

lokasi, ,kerusakan dan sumberdayam. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Kedaruratann. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan

pengambilan kebijakano. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait, danp. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , Seksi Penanggulangandan kedaruratan mempunyai fungsi :a. Penyusunan bahan dan kebijakan teknis , koordinasi, fasilitasi kedaruratan bencana, danb. Penyusunan dan pengolahan data kegiatan kedaruratan

Seksi Pengadaan LogistikPasal 13

(1) Seksi Pengadaan Logistik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan dankebijakan teknis, koordinasi, dan fasilitasi logistic kebencanaan

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Seksi PengadaanLogistik mempunyai uraian tugas sebagai berikut :a. Melaksanakan penyusunan program Kerja Seksi Logistikb. Melaksanakan penyusunan bahan dan kebijakan teknis logistic kebencanaanc. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi logistic kebencanaand. Melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi logistic kebencanaan ,meliputi

pengendalian,pengumpulan dan penyaluran uang serta barang, pertanggung jawabanpenggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten , penyelamatan ,pemulihan prasarana dan sarana serta pemenuhan kebutuhan dasar.

e. Melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi logistic kebencanaan, meliputipengendalian, pengumpulan dan penyaluran uang serta barang, pertanggung jawabanpenggunaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah provinsi Banten, penyelamatan,pemulihan prasarana dan sarana, serta pemenuhan kebutuhan dasar

f. Melaksanakan pengadaan barang / jasa untuk kebutuhan logistic kebencanaang. Melaksanakan pengerahan logistik kebencanaanh. Melaksanakan supervisi logistik kebencanaani. Melakasanakan penyusunan bahan pertanggung jawaban uang dan barangj. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan

pengambilan kebijakank. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Logistikl. Melaksanakn koordinasi dengan unit kerja terkait, danm. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (20 , Seksi Pengadaan Logistikmempunyai fungsi :a. Penyusunan bahan dan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi logistic kebencanaan

danb. Penyusunan dan pengolahan data kegiatan Logistik Kebencanaan

Bidang Rehabilitasi dan RekonstruksiPasal 14

(1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajianbahan dan kebijakan teknis , koordinasi dan fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksikebencanaan

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang rehabilitasidan Rekonstruksi mempunyai tugas sebagai berikut :a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksib. Menyelenggarakan pengkajian bahan dan kebijakan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi

kebencanaanc. Menyelenggarakan pengkajian bahan dan koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksid. Menyelenggarakan pengkajian bahan dan fasilitasi rehabilitasi kebencanaan , meliputi

perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikanrumah masyarakat, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik sertapemulihan social psikologis, social ekonomi, budaya, keamanan dan ketertiban, fungsipemerintahan dan pelayanan public

e. Menyelenggarakan pengkajian bahan dan fasilitasi rekonstruksi kebencanaan meliputipembangunan kembali prasarana dan sarana serta sarana sosial masyarakat,pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya , masyarakat , penerapan rancangbangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana,partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha danmasyarakat serta peningkatan kondisi sosial , ekonomi, budaya fungsi pelayanan publicdan pelayanan utama dalam masyarakat.

f. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Rehabilitasi danRekonstruksi

g. Menyelenggarakan koordinasi dengan SKPD Provinsi, Kabupaten / Kota se ProvinsiBanten yang berkompeten

h. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakani. Menyelenggarakan koordinasi dengan unitkerja terkait, danj. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya(

(3) Untuk melaksnakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Rehabilitasi danRekonstruksi mempunyai fungsi :a. Pengkajian bahan kebijakan teknis , koordinasi dan fasilitasi Rehabilitasi dan

Rekonstruksi kebencanaan danb. Penyelenggaraan koordinasi , fasilitasi , rehabilitasi dan rekonstruksi kebencanaan.

Seksi Rehabilitasi Pasca BencanaPasal 15

(1) Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana mempunyai Tugas Pokok Melaksanakan penyusunan bahandan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi rehabilitasi kebencanaan

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Seksi RehabilitasiPasca Bencana mempunyai tugas sebagai berikut :a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Rehabilitasib. Melaksanakan penyusunan bahan dan kebijakan teknis rehabiolitasi kebencanaanc. Melaksanakan penyusunan dan pengolahan data serta informasi rehabilitasi

kebencanaand. Melaksanakan Penyusunan bahan dan koordinasi rehabilitasi kebencanaane. Melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi rehabilitasi kebencanaan, meliputi

perbaikan lingkungan , prasarana dan sarana umum , pemberian bantuan perbaikanrumah masyarakat , pelayanan kesehatan , rekonsiliasi dan resolusi konflik, sertapemulihan social psikologis , social , ekonomi , budaya , keaqmanan dan ketertiban,fungsi pemerintahan dan pelayanan public

f. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi Rehabilitasig. Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakanh. Melaksanakan koordinasi denan unit kerja terkait, dani. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Rehabilitasi PascaBencana mempunyai fungsi :a. Pelaksanaan Penyusunan bahan dan kebijakan teknis , koordinasi dan fasilitasi

rehabilitasi kebencanaan , danb. Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data rehabilitasi kebencanaan

Seksi Rekonstruksi Pasca BencanaPasal 16

(1) Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana mempunyai Tugas Pokok Melaksanakan penyusunanbahan dan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi rekonstruksi kebencanaan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Seksi RekonstruksiPasca Bencana mempunyai Tugas sebagai berikut :a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Rekonstruksib. Melaksanakan penyusunan bahan dan kebijakan teknis rekonstruksi kebencanaanc. Melaksanakan penyusunan dan pengolahan data serta informasi rekonstruksi

kebencanaand. Melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi rekonstruksi kebencanaane. Melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi rekonstruksi kebencanaan, meliputi

pembangunan kembali prasarana dan sarana serta sarana social masyarakat ,pembangkitan kembali kehidupan social budaya masyarakat , penerapan rancangbangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana ,partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan , dunia usaha, danmasyarakat , serta peningkatan kondisi social , ekonomi, budaya , fungsi pelayananpublic dan pelayanan utama dalam masyarakat

f. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Rekonstruksig. Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakanh. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait, dani. Melaksanakan tugas swesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , Seksi Rekonstruksi PascaBencana mempunyai funfsi :a. Penyusunan bahan dan kebijakan teknis , koordinasi dan fasilitasi rekonstruksi

kebencanaan, danb. Penyusunan dan pengolahan data rekonstruksi kebencanaan.