peraturan daerah kota sawahlunto nomor 1 tahun...

1

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 1 TAHUN 2011

T E N T A N G

PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang –

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang

Pajak Daerah yang telah ada perlu

disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak

Daerah.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1956

tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota

Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi

Sumatera Tengah (Lembaran Negara

2

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19)

Jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun

1990 tentang perubahan Batas Wilayah

Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto,

Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto /

Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II

Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3423);

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran




4. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004

tentang Sumber Daya Air (Lembaran


3




tentang Pembentukan Peraturan Perundang

– Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4389);


tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia



Nomor 4400);


tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran



Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang – Undang Nomor

12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun

4

2004 tentang Pemerintahan Daerah



Lembaran Negara Republik

IndonesiaNomor 4844);


tentang Perimbangan Keuangan Daerah

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah(Lembaran Negara Republik





tentang Pertambangan Mineral dan

Batubara (Lembaran Negara Republik





tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah




Nomor 5049);

5

11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun

2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang

Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala

Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib

Pajak (Lembaran Negara Republik




12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor

9 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai

Negeri Sipil Kota Sawahlunto (Lembaran

Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2003

Nomor 9 Seri E.1);


16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran


Nomor 16);


5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan

Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan

Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah

Kota Sawahlunto Tahun 2005 Nomor 5);

6

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SAWAHLUNTO

dan

WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK

DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud

dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah

penyelenggaraan urusan Pemerintahan

oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut

asas otonomi dan tugas pembantuan dan

prinsip otonomi seluas – luasnya dengan

sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

7

dalam Undang-undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan

perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Daerah adalah Kota Sawahlunto;

4. Walikota adalah Walikota Sawahlunto;

5. Dewan Perwakilan Rakyat yang disingkat

DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat

Daerah Kota Sawahlunto sebagai unsur

penyelenggara Pemerintah Daerah;

6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas

tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai

Peraturan Perundang-Undangan;

7. Pajak Daerah, selanjutnya disebut Pajak,

adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang

terutang oleh Orang Pribadi atau Badan

yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung dan digunakan

untuk keperluan Daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat;

8

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau

modal yang merupakan kesatuan, baik yang

melakukan usaha maupun yang tidak

melakukan usaha yang meliputi Perseroan

Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan

lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN),

atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

dengan nama dan dalam bentuk apapun,

Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun,

Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan,

Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik,

atau Organisasi lainnya, Lembaga dan

bentuk Badan lainnya termasuk kontrak

investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;

9. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan

yang disediakan oleh Hotel;

10. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa

penginapan/peristirahatan termasuk jasa

terkait lainnya dengan dipungut bayaran,

yang mencakup juga motel, losmen, gubuk

pariwisata, wisma pariwisata,

pesanggarahan, rumah penginapan dan

sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah

kamar lebih dari 10 (sepuluh);

9

11. Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan

yang disediakan oleh restoran;

12. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan

dan/atau minuman dengan dipungut

bayaran, yang mencakup juga rumah

makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan

sejenisnya termasuk jasa boga/catering;

13. Pajak Hiburan adalah Pajak atas

penyelenggaraan hiburan;

14. Hiburan adalah semua jenis tontonan,

pertunjukan, permainan dan/atau keramaian

yang dinikmati dengan dipungut bayaran;

15. Tempat Hiburan adalah persil atau bagian

persil baik terbuka maupun tertutup yang

digunakan untuk menyelenggarakan

hiburan;

16. Pajak Reklame adalah Pajak atas

penyelenggaraan Reklame;

17. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau

media yang bentuk dan corak ragamnya

dirancang untuk tujuan komersial

memperkenalkan, menganjurkan,

mempromosikan, atau untuk perhatian

umum terhadap barang, jasa, orang atau

10

badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar,

dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum;

18. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas

penggunaan tenaga listrik, baik yang

dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari

sumber lain;

19. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik,

baik yang dihasilkan sendiri maupun

diperoleh dari sumber lain;

20. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah

mineral bukan logam dan batuan

sebagaimana dimaksud di dalam peraturan

perundang-undangan di bidang mineral dan

batubara;

21. Pajak Parkir adalah Pajak atas

penyelenggaraan tempat parkir di luar badan

jalan, baik yang disediakan berkaitan

dengan pokok usaha maupun yang

disediakan sebagai suatu usaha, termasuk

penyediaan tempat penitipan kendaraan

bermotor;

22. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu

kendaraan yang tidak bersifat sementara;

11

23. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas

pengambilan dan/atau pemanfaatan air

tanah;

24. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak

atas kegiatan pengambilan dan/atau

pengusahaan sarang burung walet;

25. Burung wallet adalah satwa yang termasuk

marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap

haga, collocalia maxina, collocalia esculanta,

dan collocalia linchi;

26. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu)

bulan kalender atau jangka waktu lain yang

diatur dengan Peraturan Walikota paling

lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi

dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung,

menyetor, dan melaporkan pajak yang

terutang;

27. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang

lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila

Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang

tidak sama dengan tahun kalender;

28. Pajak yang terutang adalah pajak yang

harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa

Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam

Bagian Tahun Pajak sesuai dengan

12

ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan daerah;

29. Pemungutan adalah suatu rangkaian

kegiatan mulai dari penghimpunan data

objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya

Pajak yang terutang sampai kegiatan

penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta

pengawasan penyetorannya;

30. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang

selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat

yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk

melaporkan penghitungan dan/atau

pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau

bukan objek Pajak, dan/atau harta dan

kewajiban sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan Perpajakan

Daerah;

31. Surat Setoran Pajak Daerah, yang

selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti

pembayaran atau penyetoran Pajak yang

telah dilakukan dengan menggunakan

formulir atau telah dilakukan dengan cara

lain ke kas Daerah melalui tempat

pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota;

13

32. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang

selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat

Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya

jumlah pokok Pajak yang terutang;

33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang

Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB,

adalah Surat Ketetapan Pajak yang

menentukan besarnya jumlah pokok Pajak,

jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan

pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi

administrative, dan jumlah Pajak yang masih

harus dibayar;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

Tambahan, yang selanjutnya disingkat

SKPDKBT, adalah Surat Ketetapan Pajak

yang menentukan tambahan atas jumlah

Pajak yang telah ditetapkan;

34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih, yang

selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat

Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah

kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah

kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang

terutang atau seharusnya tidak terutang;

35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang

selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat

14

Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah

pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah

kredit Pajak atau Pajak tidak terhutang dan

tidak ada kredit Pajak;

36. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang

selanjutnya disingkat STPD, adalah surat

untuk melakukan tagihan Pajak dan/ atau

sanksi administrative berupa bunga dan/

atau denda;

37. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat

Keputusan atas keberatan terhadap Surat

pemberitahuan pajak terutang, Surat

Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan

Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah

Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih

Bayar, atau terhadap pemotongan atau

pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan

oleh Wajib Pajak;

38. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat

Keputusan yang membetulkan kesalahan

tulis,kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan

dalam penerapan ketentuan tertentu dalam

Peraturan Perundang-undangan Perpajakan

15

Daerah yang terdapat dalam Surat

Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat

Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan

Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan

Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat

Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar,

Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan

Pembetulan, atau Surat Keputusan

Keberatan;

39. Putusan Banding adalah putusan badan

peradilan Pajak atas banding terhadap Surat

Keputusan Keberatan yang diajukan oleh

Wajib Pajak;

40. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan

yang dilakukan secara teratur untuk

mengumpulkan data dan informasi

keuangan yang meliputi harta, kewajiban,

modal penghasilan dan biaya, serta jumlah

harga perolehan dan penyerahan barang

atau jasa, yang ditutup dengan menyusun

laporan keuangan berupa neraca dan

laporan laba rugi untuk periode tahun

tersebut;

16

41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan

meminta, melihat, meneliti keadaan,

menanyakan, mengawasi, memeriksa,

menghimpun data, keterangan dan/ atau

bukti yang secara objektif dan professional

berdasarkan suatu standar pemeriksaan

untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban perpajakan daerah dan retribusi

dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka

melaksanakan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan daerah

dan retribusi daerah;

42. Penyidikan adalah serangkaian tindakan

menyidik yang diatur oleh undang-undang

untuk mencari dan mengumpulkan bukti

pelaku tindak pidana dibidang perpajakan

daerah dan retribusi daerah yang dengan

bukti itu membuat terang tindak pidana di

bidang perpajakan daerah dan retribusi

daerah yang terjadi serta menemukan bukti

pelanggarannya.

17

BAB II

JENIS PAJAK

Pasal 2

Jenis Pajak yang diatur dalam Peraturan Daerah

ini adalah :

1. Pajak Hotel;

2. Pajak Restoran;

3. Pajak Hiburan

4. Pajak Reklame

5. Pajak Penerangan Jalan;

6 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

7. Pajak Parkir;

8. Pajak Air Tanah

9. Pajak Sarang Burung Walet

Bagian Kesatu

Pajak Hotel

Pasal 3

(1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang

disediakan oleh Hotel dengan pembayaran

termasuk jasa penunjang sebagai

kelengkapan Hotel yang sifatnya

memberikan kemudahan dan kenyamanan,

termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

18

(2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah fasilitas telepon,

faksimile, teleks, internet, fotokopi,

pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan

fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau

dikelola Hotel.

(3) Tidak termasuk objek Pajak Hotel

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah :

a. jasa tempat tinggal asrama yang

diselenggarakan oleh Pemerintah,

Pemerintah Propinsi atau Pemerintah

Daerah;

b. jasa sewa apartemen, kondominium,

dan sejenisnya;

c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan

atau kegiatan keagamaan;

d. jasa tempat tinggal di rumah sakit,

asrama perawat, panti jompo, panti

asuhan, dan panti sosial lainnya yang

sejenis; dan

e. jasa biro perjalanan atau perjalanan

wisata yang diselenggarakan oleh

Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh

umum.

19

Pasal 4

(1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi

atau Badan yang melakukan pembayaran

kepada orang pribadi atau Badan yang

mengusahakan Hotel.

(2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau

Badan yang mengusahakan Hotel.

Pasal 5

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah

pembayaran atau yang seharusnya dibayar

kepada Hotel.

Pasal 6

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh

persen).

Pasal 7

(1) Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang

dihitung dengan cara mengalikan tarif

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

dengan dasar pengenaan pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(2) Pajak Hotel yang terutang dipungut di

Daerah.

20

Bagian Kedua

Pajak Restoran

Pasal 8

(1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan

yang disediakan oleh restoran dengan

melakukan pembayaran;

(2) Pelayanan yang disediakan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan

penjualan makanan dan / atau minuman

yang dikonsumsi oleh pembeli, baik

dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di

tempat lain.

Pasal 9

(1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi

atau Badan yang membeli makanan

dan/atau minuman dari Restoran;

(2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi

atau Badan yang mengusahakan Restoran.

Pasal 10

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah

pembayaran yang diterima atau yang seharusnya

diterima Restoran.

21

Pasal 11

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10%

(sepuluh persen).

Pasal 12

(1) Besaran pokok Pajak Restoran yang

terutang dihitung dengan cara mengalikan

tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11



(2) Pajak Restoran yang terutang dipungut di

Daerah.

Bagian Ketiga

Pajak Hiburan

Pasal 13

(1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa

penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut

bayaran.

(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) adalah :

a. tontonan film;

b. pagelaran kesenian, musik, tari,

dan/atau busana;

22

c. kontes kecantikan, binaraga, dan

sejenisnya;

d. pameran;

e. diskotik, karaoke, klab malam, dan

sejenisnya;

f. sirkus, akrobat, dan sulap;

g. permainan bilyar, golf dan bowling;

h. pacuan kuda, kendaraan bermotor,

dan permainan ketangkasan;

i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan

pusat kebugaran (fitness center);

j. pertandingan olahraga; dan

k. permainan / hiburan lainnya yang

memungut bayaran.

Pasal 14

(1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi

atau Badan yang menikmati Hiburan.

(2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi

atau Badan yang menyelenggarakan

Hiburan.

Pasal 15

(1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah

jumlah uang yang diterima atau yang

23

seharusnya diterima oleh penyelenggara

Hiburan.

(2) Jumah uang yang harus diterima


termasuk potongan harga dan tiket cuma-

cuma, undangan yang diberikan kepada

penerima jasa Hiburan.

Pasal 16

(1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 10%

(sepuluh persen);

(2) Khusus untuk hiburan berupa panti pijat,

karaoke, mandi uap/spa 35 % (tiga puluh

lima persen), diskotik dan klab malam

ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen);

(3) Khusus Hiburan Kesenian rakyat/tradisonal

dikenakan tarif Pajak hiburan ditetapkan

sebesar 5 % (lima persen).

Pasal 17

(1) Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang





24

(2) Pajak Hiburan yang terutang dipungut di

Daerah.

Bagian Keempat

Pajak Reklame

Pasal 18

(1) Objek Pajak Reklame adalah semua

penyelenggaraan Reklame.

(2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi :

a. reklame

papan/billboard/videotron/megatron

dan sejenisnya;

b. reklame kain;

c. reklame melekat, stiker;

d. reklame selebaran;

e. reklame berjalan, termasuk pada

kendaraan;

f. reklame udara;

g. reklame apung;

h. reklame suara;

i. reklame film/slide;

j. reklame peragaan; dan

k. reklame pengecatan toko / dinding dan

sejenisnya (branding).

25

(3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak

Reklame adalah :

a. penyelenggaraan Reklame melalui

internet, televisi, radio, warta harian,

warta mingguan, warta bulanan, dan

sejenisnya;

b. label/merk produk yang melekat pada

barang yang diperdagangkan, yang

berfungsi untuk membedakan dari

produk sejenis lainnya;

c. nama pengenal usaha atau profesi

yang dipasang melekat pada

bangunan tempat usaha atau profesi

diselenggarakan sesuai dengan

ketentuan yang mengatur nama

pengenal usaha atau profesi tersebut;

d. Reklame yang diselenggarakan oleh

Pemerintah, Pemerintah Propinsi atau

Pemerintah Daerah tanpa

menggunakan label / merk produk; dan

e. Reklame yang diselenggarakan oleh

orang, organisasi masyarakat dan

organisasi sosial politik yang tidak

bertujuan komersil.

26

Pasal 19

(1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi

atau Badan yang menggunakan Reklame.

(2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi

atau Badan yang menyelenggarakan

Reklame.

(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri

secara langsung oleh orang pribadi atau

Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang

pribadi atau Badan tersebut.

(4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui

pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi

Wajib Pajak Reklame.

Pasal 20

(1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah

Nilai sewa Reklame.

(2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh

pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame


ditetapkan berdasarkan nilai kontrak

Reklame.

(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri,

Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dihitung dengan

27

memperhatikan faktor jenis, bahan yang

digunakan, lokasi penempatan, waktu,

jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan

ukuran media Reklame.

(4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak

diketahui dan/atau dianggap tidak wajar,

Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan

menggunakan faktor-faktor sebagaimana

dimaksud pada ayat (3).

(5) Cara perhitungan dan hasil perhitungan Nilai

Sewa Reklame sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan

Walikota.

Pasal 21

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 10 %

(sepuluh persen).

Pasal 22

(1) Besaran pokok Pajak Reklame yang

terutang dihitung dengan cara mengalikan



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat

(5).

28

(2) Pajak Reklame yang terutang dipungut di

Daerah.

Bagian Kelima

Pajak Penerangan Jalan

Pasal 23

(1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah

penggunaan tenaga listrik, baik yang

dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh

dari sumber lain.

(2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh

pembangkit listrik.

(3) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan

Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah :

a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi

Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

b. penggunaan tenaga listrik pada

tempat-tempat yang digunakan oleh

kedutaan, konsulat, dan perwakilan

asing dengan asas timbal balik; dan

c. penggunaan tenaga listrik yang

dihasilkan sendiri dengan kapasitas

29

tertentu yang tidak memerlukan izin

dari instansi teknis terkait;

Pasal 24

(1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah

orang pribadi atau Badan yang dapat

menggunakan tenaga listrik .

(2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang

pribadi atau Badan yang menggunakan

tenaga listrik.

(3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh

sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan

adalah penyedia tenaga listrik.

Pasal 25

(1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan

adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.

(2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :

a. dalam hal tenaga listrik barasal dari

sumber lain dengan pembayaran, Nilai

Jual Tenaga Listrik adalah jumlah

tagihan biaya beban/tetap ditambah

dengan biaya pemakaian kWh/variabel

yang ditagihkan dalam rekening listrik.

30

b. dalam hal tenaga listrik yang dihasilkan

sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik

dihitung berdasarkan kapasitas

tersedia, tingkat penggunaan listrik,

jangka waktu pemakaian listrik, dan

harga satuan yang berlaku di Daerah.

Pasal 26

(1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan

sebesar 10% (sepuluh persen).

(2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain

oleh industri, pertambangan minyak bumi

dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan

ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).

(3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan

sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan

ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima

persen).

Pasal 27

(1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan

yang terutang dihitung dengan cara

mengalikan tarif sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 26 dengan dasar pengenaan

pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal

25.

31

(2) Pajak Penerangan Jalan yang terutang

dipungut di Daerah.

(3) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan

sebagian dialokasikan untuk penyediaan

penerangan jalan.

Bagian Keenam

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 28

(1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan

Batuan adalah kegiatan pengambilan

Mineral Bukan Logam dan Batuan yang

meliputi :

a. asbes;

b. batu tulis;

c. batu setengah permata;

d. batu kapur;

e. batu apung;

f. batu permata;

g. bentonit;

h. Ddolomite;

i. feldspar;

j. garam batu (halite);

k. grafit;

l. granit / andesit;

32

m. gips;

n. kalsit;

o. kaolin;

p. leusit;

q. magnesit;

r. mika;

s. marmer;

t. nitrat;

u. opsidien;

v. oker;

w. pasir dan kerikikl;

x. pasir kuarsa;

y. perlit;

z. phospat;

aa. talk;

bb. tanah serap (fullers earth);

cc. tanah diatome;

dd. tanah liat;

ee. tawas (alum);

ff. tras;

gg. yarosif;

hh. zeolit;

ii. basal;

jj. traktit; dan

33

kk. mineral bukan logam dan batuan

lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang – undangan.

(2) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan

Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah :

a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan

Logam dan Batuan yang nyata-nyata

tidak dimanfaatkan secara komersial,

seperti kegiatan pengambilan tanah

untuk keperluan rumah tangga,

pemancangan tiang listrik/telepon,

penanaman kabel listrik/telepon,

penanaman pipa air/gas;

b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan

Logam dan Batuan yang merupakan

ikutan dari kegiatan pertambangan

lainnya, yang tidak dimanfaatkan

secara komersial.

Pasal 29

(1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan

Batuan adalah orang pribadi atau Badan

yang dapat mengambil Mineral Bukan

Logam dan Batuan.

34

(2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan

Batuan adalah orang pribadi atau Badan

yang mengambil Mineral Bukan Logam dan

Batuan.

Pasal 30

(1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan

Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil

Pengambilan Mineral Bukan Logam dan

Batuan.

(2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dihitung dengan mengalikan

volume/tonase hasil pengambilan dengan

nilai pasar atau harga standar masing-

masing jenis Mineral Bukan Logam dan

Batuan.

(3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku

di Daerah.

(4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi

Mineral Bukan Logam dan Batuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit

diperoleh, digunakan harga standar yang

ditetapkan oleh instansi yang berwenang

35

dalam bidang pertambangan Mineral Bukan

Logam dan Batuan.

Pasal 31

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

ditetapkan sebesar 2% (dua persen).

Pasal 32

(1) Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam

dan Batuan yang terutang dihitung dengan

cara mengalikan tarif pajak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 31 dengan dasar

pengenaan pajak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 30.

(2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

yang terutang dipungut di daerah.

Bagian Ketujuh

Pajak Parkir

Pasal 33

(1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan

tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang

disediakan berkaitan dengan pokok usaha

maupun yang disediakan sebagai suatu

usaha, termasuk penyediaan tempat

penitipan kendaraan bermotor.

36

(2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. penyelenggaraan tempat Parkir oleh

Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

b. penyelenggaraan tempat Parkir oleh

perkantoran yang hanya digunakan

untuk karyawannya sendiri; dan

c. penyelenggaraan tempat Parkir oleh

kedutaan, konsulat, dan perwakilan

negara asing dengan asas timbal balik

Pasal 34

(1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi

atau Badan yang melakukan parkir kendaran

bermotor.

(2) Wajib pajak Parkir adalah orang pribadi atau

Badan yang menyelenggara tempat Parkir.

Pasal 35

(1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah

jumlah pembayaran atau yang seharusnya

dibayar kepada penyelenggara tempat

Parkir;

(2) Jumlah yang seharusnya dibayar


termasuk potongan harga Parkir dan Parkir

37

cuma-cuma yang diberikan kepada

penerima jasa Parkir.

Pasal 36

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 10%

(sepuluh persen).

Pasal 37

(1) Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang





(2) Pajak Parkir yang terutang dipungut di

Daerah.

Bagian Kedelapan

Pajak Air Tanah

Pasal 38

(1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan

dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

(2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah

adalah :

a. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air

Tanah untuk keperluan dasar rumah

38

tangga, pengairan pertanian dan

perikanan rakyat, serta peribadatan: dan

b. pengambilan dan / atau pemanfaatan air

tanah untuk keperluan Pemerintah,

Pemerintah Propinsi dan Pemerintah

Daerah.

Pasal 39

(1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi

atau Badan yang melakukan pengambilan


(2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi

atau Badan yang melakukan pengambilan


Pasal 40

(1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah

Nilai Perolehan Air Tanah.

(2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana

yang dimaksud pada ayat (1) dinyatakan

dalam rupiah yang dihitung dengan

mempertimbangkan sebagian atau seluruh

faktor-faktor berikut :

a. jenis sumber air;

b. lokasi sumber air;

39

c. tujuan pengambilan dan/atau

pemanfaatan air;

d. volume air yang diambil dan/atau

dimanfaatkan;

e. kualitas air; dan

f. tingkat kerusakan lingkungan yang

diakibatkan oleh pengambilan dan/atau

pemanfaatan air.

(3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah


ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 41

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 10%

(sepuluh persen)

Pasal 42

(1) Besaran pokok Pajak Air Tanah yang

terutang dihitung dengan cara mangalikan




(3).

(2) Pajak Air Tanah yang terutang dipungut di

Daerah.

40

Bagian Kesembilan

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 43

(1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah

pengambilan, dan/atau pengusahaan sarang

burung walet.

(2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan

Sarang Burung Walet yang telah dikenakan

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

Pasal 44

(1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah

orang pribadi atau badan yang melakukan

pengambilan dan/atau mengusahakan

burung walet.

(2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah

orang pribadi atau Badan yang melakukan

pengambilan dan/atau mengusahakan

Sarang Burung Walet.

Pasal 45

(1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung

Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung

Walet.

41

(2) Nilai Jual Sarang Burung Walet


dihitung berdasarkan perkalian antara harga

pasaran umum Sarang Burung Walet

dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 46

Tarif pajak sarang burung wallet ditetapkan

sebesar 10% (sepuluh

persen)

Pasal 47

(1) Besaran pokok pajak Sarang Burung Walet

yang terutang dihitung dengan cara

mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 46 dengan dasar pengenaan

pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal

45.

(2) Pajak dipungut di wilayah daerah tempat

fasilitas yang digunakan untuk pengusahaan

burung walet atau tempat pelayanan

penyediaan fasilitas yang diberikan.

42

BAB III

PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 48

(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

(2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak

yang terutang berdasarkan surat ketetapan

pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak

berdasarkan peraturan perundang-undangan

perpajakan.

(3) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan

Surat Ketetapan Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) :

a. Pajak Reklame; dan

b. Pajak Air Tanah.

(4) Jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib

Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2):

a. Pajak Hotel;

b. Pajak Restoran;

c. Pajak Hiburan;

d. Pajak Penerangan Jalan;

e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

f. Pajak Parkir; da

43

g. Pajak Sarang Burung Walet.

(5) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban

perpajakan berdasarkan penetapan Walikota

dibayar dengan menggunakan SKPD atau

dokumen lain yang dipersamakan.

(6) Dokumen lain yang dipersamakan


berupa karcis dan nota perhitungan.

(7) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban

perpajakan sendiri dibayar dengan

menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/ atau

SKPDKBT.

Pasal 49

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah

saat terutangnya pajak, Walikota dapat

menerbitkan :

a. SKPDKB dalam hal :

1) Jika berdasarkan hasil

pemeriksaan atau keterangan lain,

pajak yang terutang tidak atau

kurang dibayar;

2) Jika SPTPD tidak disampaikan

kepada Walikota dalam jangka

waktu 14 (empat belas) hari dan

44

setelah ditegur secara tertulis tidak

disampaikan pada waktunya

sebagaimana ditentukan dalam

surat teguran;

3) Jika kewajiban mengisi SPTPD

tidak dipenuhi, pajak yang

terutang dihitung secara jabatan.

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru

dan/atau data yang semula belum

terungkap yang menyebabkan

penambahan jumlah pajak yang

terutang.

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang

sama besarnya dengan jumlah kredit

pajak atau pajak tidak terutang dan tidak

ada kredit pajak.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang

dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2)

dikenakan sanksi administratif berupa bunga

sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung

dari pajak yang kurang atau terlambat

dibayar untuk jangka waktu paling lama 24

(dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat

terutangnya pajak.

45


dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi

administratif berupa kenaikan sebesar 100%

(seratus persen) dari jumlah kekurangan

pajak tersebut.

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak

melaporkan sendiri sebelum dilakukan

tindakan pemeriksaan.

(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a angka 3) dikenakan sanksi administratif

berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh

lima persen) dari pokok pajak ditambah

sanksi administratif berupa bunga sebesar

2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak

yang kurang atau terlambat dibayar untuk

jangka waktu paling lama 24 (dua puluh

empat)bulan dihitung sejak saat terutangnya

pajak.

Pasal 50

(1) Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen

lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB,

46

dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 48 ayat (5) dan ayat (7) diatur

dengan Peraturan Walikota.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pengisian dan penyampaian SKPD atau

dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD,

SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) dan ayat

(5) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Surat Tagihan Pajak

Pasal 51

(1) Walikota dapat menerbitkan STPD jika ;

a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau

kurang bayar;

b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat

kekurangan pembayaran sebagai

akibat salah tulis dan/ atau salah

hitung;

c. wajib Pajak dikenakan sanksi

administrative berupa bunga dan/ atau

denda.


dalam STPD sebagaimana dimaksud pada

47

ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah

dengan sanksi administratif berupa bunga

sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk

paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat

terutangnya pajak.

(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar

setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan

sanksi administratif berupa bunga sebesar

2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui

STPD.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Pasal 52

(1) Walikota menentukan tanggal jatuh tempo

pembayaran dan penyetoran pajak yang

terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari

kerja setelah saat terutangnya pajak.

(2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat

Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan

Keberatan, dan Putusan Banding, yang

menyebabkan jumlah pajak yang harus

dibayar bertambah merupakan dasar

penagihan pajak dan harus dilunasi dalam

48

jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan

sejak tanggal diterbitkan.

(3) Walikota atas permohonan Wajib Pajak

setelah memenuhi persyaratan yang

ditentukan dapat memberikan persetujuan

kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau

menunda pembayaran pajak, dengan

dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen)

sebulan.


pembayaran, penyetoran, tempat

pembayaran, angsuran, dan penundaan

pembayaran pajak diatur dengan Peraturan

Walikota.

Pasal 53

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD,

SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat

Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan

Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak

atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada

waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa

dilaksanakan berdasarkan peraturan

perundang-undangan.

49

Bagian Keempat

Keberatan dan Banding

Pasal 54

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan

hanya kepada Walikota atau Pejabat yang

ditunjuk atas suatu :

a. SKPD;

b. SKPDKB;

c. SKPDKBT;

d. SKPDLB;

e. SKPDN; dan

f. Pemotongan atau pemungutan oleh

pihak ketiga berdasarkan ketentuan

perundang-undangan perpajakan

daerah.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam

bahasa Indonesia dengan disertai alasan-

alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka

waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak

tanggal surat, tanggal pemotongan atau

pemungutan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) kecuali jika Wajib Pajak dapat

menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak

50

dapat dipenuhi karena keadaan diluar

kekuasaannya.

(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib

Pajak telah membayar paling sedikit

sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat

(2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap

sebagai surat keberatan sehingga tidak

dipertimbangkan.

(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang

diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang

ditunjuk atau tanda pengiriman surat

keberatan melalui surat Pos tercatat sebagai

tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 55

(1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12

(dua belas) bulan, sejak tanggal surat

keberatan diterima, harus memberi

keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat

berupa menerima seluruhnya atau sebagian,

menolak, atau menambah besarnya pajak

yang terutang.

51

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan

Walikota tidak memberi suatu Keputusan,

keberatan yang diajukan tersebut dianggap

dikabulkan.

Pasal 56

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan

banding hanya kepada Pengadilan Pajak

terhadap Keputusan mengenai

keberatannya yang ditetapkan oleh Walikota.

(2) Permohonan banding sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diajukan secara

tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan

alasan yang jelas dalam jangka waktu 3

(tiga) bulan sejak keputusan diterima,

dilampiri salinan surat keputusan keberatan

tersebut.

(3) Pengajuan permohonan banding

menagguhkan kewajiban membayar pajak

sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal

penerbitan keputusan banding.

52

Pasal 57

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan

banding dikabulkan sebagian atau

seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak

dikembalikan dengan ditambah imbalan

bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan

untuk paling lama 24 (dua puluh empat)

bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan

sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

(3) Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau

dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai

sanksi administratif berupa denda sebesar

50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak

berdasarkan keputusan keberatan dikurangi

dengan pajak yang telah dibayar sebelum

mengajukan keberatan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan

permohonan banding berupa sanksi

administratif berupa denda sebesar 50%

(lima puluh persen) sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) tidak dikenakan.

53

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau

dikabulkan sebagian wajib pajak dikenai

sanksi administratif berupa denda 100%

(seratus persen) dari jumlah pajak

berdasarkan Banding dikurangi dengan

pembayaran pajak yang telah dibayar

sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kelima

Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan

Penghapusan atau

Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 58

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena

jabatannya, Walikota dapat membetulkan

SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD,

SKPDN atau SKPDLB yang dalam

penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan /

atau kesalah hitung dan/ atau kekeliruan

penerapan ketentuan tertentu dalam

peraturan perundang-undangan perpajakan

daerah.

(2) Walikota dapat :

a. mengurangkan atau menghapuskan

sanksi administratif berupa bunga,

54

denda, dan kenaikan pajak yang

terutang menurut peraturan

perundang-undangan perpajakan

daerah, dalam hal sanksi tersebut

dikenakan karena kekhilafan wajib

pajak atau bukan karena

kesalahannya;

b. mengurangkan atau membatalkan

SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau

STPD, SKPDN atau SKPDLB yang

tidak benar;

c. mengurangkan atau membatalkan

STPD;

d. membatalkan hasil pemeriksaan atau

ketetapan pajak yang dilaksanakan

atau ditertibkan tidak sesuai dengan

tata cara yang ditentukan; dan

e. mengurangkan ketetapan pajak

terutang berdasarkan pertimbangan

kemampuan membayar Wajib Pajak

atau kondisi tertentu.


pengurangan atau penghapusan saksi

adminisratif dan pengurangan atau

pembatalan ketetapan pajak sebagaimana

55

dimaksud pada ayat (2) diatur dengan

Peraturan Walikota.

BAB IV

MASA PAJAK

Pasal 59

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan

kalender.

BAB V

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 60

(1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib

Pajak dapat mengajukan permohonan

pengembalian kepada Walikota.

(2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12

( dua belas) bulan, sejak diterimanya

permohonan pengembalian kelebihan

pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) telah dilampui dan

Walikota tidak memberikan suatu keputusan,

permohonan pengembalian pembayaran

Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB

56

atau SKRDLB harus diterbitkan dalam

jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang

Pajak, kelebihan pembayaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) langsung

diperhitungkan untuk melunasi terlebih

dahulu utang Pajak tersebut.

(5) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang

pajak, kelebihan pembayaran pajak


langsung diperhitungkan untuk melunasi

terlebih dahulu utang pajak tersebut.

(6) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak


dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2

(dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

(7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran

pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan,

Walikota memberikan imbalan bunga

sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas

keterlambatan pembayaran kelebihan

pembayaran pajak.

(8) Tata cara pengembalian kelebihan

pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud

57

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan

Walikota.

BAB VI

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 61

(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak

kadaluwarsa setelah melampui jangka waktu

5 (lima) tahun terhitung sejak saat

terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib

Pajak melakukan tindak pidana di bidang

perpajakan Daerah.

(2) Kadaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau

Surat Paksa; atau

b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib

Pajak baik langsung maupun tidak

langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan

Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan

dihitung sejak tanggal penyampaian Surat

Paksa tersebut.

58

(4) Pengakuan utang secara langsung

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya

menyatakan masih mempunyai utang Pajak

dan belum melunasinya kepada Pemerintah

Daerah.

(5) Pengakuan utang Pajak secara tidak

langsung sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan

permohonan angsuran atau penundaan

pembayaran dan permohonan keberatan

oleh Wajib Pajak.

Pasal 62

(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih

lagi karena hak untuk melakukan penagihan

sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Walikota menetapkan Keputusan

Penghapusan Piutang Pajak yang sudah

kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang

sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan

Walikota.

59

BAB VII

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 63

(1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan

omset paling sedikit Rp. 300.000.000,00

(tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib

menyelenggarakan pembukuan atau

pencatatan.

(2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran

omzet serta tata cara pembukuan atau

pencatatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 64

(1) Walikota berwenang melakukan

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan daerah

dalam rangka melaksanakan peraturan

perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Wajib pajak yang diperiksa wajib :

a. memperlihatkan dan/ atau

meminjamkan buku atau catatan,

dokumen yang menjadi dasarnya dan

60

dokumen lain yang berhubungan

dengan objek Pajak yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk

memasuki tempat atau ruangan yang

dianggap perlu dan memberikan

bantuan guna kelancaran

pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang

diperlukan.


pemeriksaan Pajak diatur dengan Peraturan

Walikota.

Pasal 65

Pemeriksaan dilakukan oleh Dinas yang

menangani Perpajakan, Instansi dari Inspektorat

dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan atas

permintaan Walikota.

BAB VIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 66

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan

Pajak Daerah diberi insentif atas dasar

pencapaian kinerja tertentu.

61

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan

insentif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VIX

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 67

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan

kepada pihak lain segala sesuatu yang

diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh

Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau

pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan

daerah.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang

ditunjuk oleh Walikota untuk membantu

dalam pelaksanaan ketentuan perundang-

undangan perpajakan daerah.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :

62

a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak

sebagai saksi atau saksi ahli dalam

sidang pengadilan;

b. pejabat dan/ atau tenaga ahli yang

ditetapkan oleh Walikota untuk

memberikan keterangan kepada

pejabat lembaga Negara atau instansi

Pemerintah yang berwenang

melakukan pemeriksaan dalam bidang

keuangan daerah.

(4) Untuk kepentingan Daerah, Walikota

berwenang memberi izin tertulis kepada

pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), agar memberikan keterangan,

memperlihatkan bukti tertulis dari atau

tentang Wajib Pajak kepada pihak yang

ditunjuk.

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di

pengadilan dalam perkara pidana atau

perdata, atas permintaan hakim sesuai

dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum

Acara Perdata, Walikota dapat member izin

tertulis kepada pejabat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli

63

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk

memberikan dan memperlihatkan bukti

tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang

ada padanya.

(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) harus menyebutkan nama

tersangka atau nama tergugat, keterangan

yang diminta, serta kaitan antara perkara

pidana atau perdata yang bersangkutan

dengan keterangan yang diminta.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 68

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di

lingkungan Pemerintah Daerah diberi

wewenang khusus sebagai Penyidik untuk

melakukan penyidikan tindak pidana di

bidang perpajakan Daerah, sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Hukum

Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) adalah pejabat pegawai negeri sipil

tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah

yang diangkat oleh pejabat yang berwenang

64

sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah

a. menerima, mencari, mengumpulkan,

dan meneliti keterangan atau laporan

berkenaan dengan tindak pidana di

bidang perpajakan Daerah agar

keterangan atau laporan tersebut

menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan

keterangan mengenai orang pribadi

atau Badan tentang kebenaran

perbuatan yang dilakukan sehubungan

dengan tindak pidana perpajakan

Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti

dari orang pribadi atau Badan

sehubungan dengan tindak pidana di

bidang perpajakan Daerah;

d. memeriksa buku, catatan, dan

dokumen lain berkenaan dengan

tindak pidana di bidang perpajakan

Daerah;

65

e. melakukan penggeledahan untuk

mendapatkan bahan bukti pembukuan,

pencatatan, dan dokumen lain, serta

melakukan penyitaan terhadap barang

bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam

rangka pelaksanaan tugas penyidikan

tindak pidana di bidang perpajakan

Daerah;

g. menyuruh berhenti dan /atau melarang

seseoarang meninggalkan ruangan

atau tempat pada saat pemeriksaan

sedang berlangsung dan memeriksa

identitas orang, benda, dan/atau

dokumen yang dibawah;

h. memotret sesorang yang berkaitan

dengan tindak pidana perpajakan

daerah;

i. memanggil orang untuk didengar

keterangannya dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu

untuk kelancaran penyidikan tindak

pidana di bidang perpajakan Daerah

66

sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) memberitahukan dimulainya penyidikan

dan menyampaikan hasil penyidikan dan

menyampaikan hasil penyidikannya kepada

Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat

Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai

dengan ketentuan yang diatur dalam

Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 69

Wajib Pajak dapat dikenakan sanksi administratif

berupa pencabutan izin usaha dan/atau

pemasangan tanda pada obyek pajak yang bentuk

dan tata cara pemasangannya ditetapkan dengan

Peraturan Walikota.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 70

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak

menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan

67

tidak benar atau tidak lengkap atau

melampirkan keterangan yang tidak benar

sehingga merugikan keuangan Daerah

dapat dipidana dengan pidana kurungan

paling lama 1 (satu) tahun atau pidana

denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah

pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak

menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan

tidak benar atau tidak lengkap atau

melampirkan keterangan yang tidak benar

sehingga merugikan keuangan Daerah

dapat dipidana dengan pidana penjara

paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda

paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak

terutang yang tidak atau kurang bayar.

(3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal 71

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak

dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima)

tahun sejak saat terutangnya pajak atau

berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Tahun

Pajak yang bersangkutan.

68

Pasal 72

(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh

Walikota yang karena kealpaannya tidak

memenuhi kewajiban merahasiakan hal


(1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana

kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan

pidana denda paling banyak Rp.

4.000.000,00 (empat juta rupiah).

(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh

Walikota yang dengan sengaja tidak

memenuhi kewajibannya atau seseorang

yang menyebabkan tidak dipenuhinya

kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2)

dipidana dengan pidana kurungan paling

lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling

banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta

rupiah).

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan

orang yang kerahasiaannya dilanggar.

69

(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan

sifatnya adalah menyangkut kepentingan

pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib

Pajak , karena itu dijadikan tindak pidana

pengaduan.

Pasal 73

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69

dan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) merupakan

penerimaan Negara.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, pajak

yang masih terhutang berdasarkan Peraturan

Daerah, masing-masing :

1. Peraturan Kotamadya Daerah Tingkat II

Sawahlunto Nomor 4 Tahun 1993 tentang

Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah

Kotamdya Sawahlunto Tahun 1993 Nomor 4

seri A1);



70

Pajak Pengambilan Sarang Burung

(Lembaran Daerah Kotamdya Sawahlunto

Tahun 1994 Nomor 10 seri A1);



Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan

Galian Golongan C (Lembaran Daerah

Kotamdya Sawahlunto Tahun 1997 Nomor 9

seri A1);



Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan

Air Permukaan (Lembaran Daerah

Kotamdya Sawahlunto Tahun 1997 Nomor

10 seri B1);

5. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3

Tahun 2002 tentang Pajak Hotel (Lembaran


Nomor 3 Seri A1)


Tahun 2002 tentang Pajak Restoran

(Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun

2002 Nomor 4 Seri A2)

71


Tahun 2006 tentang Pajak Reklame


2006 Nomor 8)


Tahun 2009 tentang Pajak Hiburan


2009 Nomor 9); dan


10 Tahun 2009 tentang Pajak Parkir


2009 Nomor 10)

Masih dapat ditagih dalam jangka waktu 5

(lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 73 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

72

Pasal 76

Hal yang menyangkut teknis pelaksanaan

Peraturan Daerah ini, ditetapkan lebih lanjut

dengan Peraturan Walikota.

73

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota

Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto

pada tanggal 13 Juni 2011

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ttd

AMRAN NUR

Diundangkan di Sawahlunto

pada tanggal 13 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

ttd

ZOHIRIN SAYUTI

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2011 NOMOR 1

74

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

I. UMUM

Berlakunya Undang – Undang Nomor 28 Tahun

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberi

konsekuensi logis terhadap Pajak Daerah Kota Sawahlunto

yang selama ini telah ditetapkan dan dipungut berdasarkan

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto masing – masing :

1. Peraturan Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto

Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pajak Penerangan Jalan

(Lembaran Daerah Kotamadya Sawahlunto Tahun

1993 Nomor 4 seri A1);


Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pajak Pengambilan

Sarang Burung (Lembaran Daerah Kotamadya

Sawahlunto Tahun 1994 Nomor 10 seri A);


Nomor 9 Tahun 1997 tentang Pajak Pengambilan dan

Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran

75

Daerah Kotamadya Sawahlunto Tahun 1997 Nomor 9

seri A1);


Nomor 10 Tahun 1997 tentang Pajak Pemanfaatan Air

Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah

Kotamadya Sawahlunto Tahun 1997 Nomor 10 seri

B1);

5. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun

2002 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota

Sawahlunto Tahun 2002 Nomor 3 Seri A1);


2002 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota

Sawahlunto Tahun 2002 Nomor 4 Seri A2);


2006 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota

Sawahlunto Tahun 2006 Nomor 8);


2009 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota

Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 9); dan


2009 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota

Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 10).

Perlu dijelaskan bahwa selain pajak tersebut diatas

ada beberapa jenis pajak dengan nomenklatur baru yang

76

akan dipungut oleh Pemerintah Kota Sawahlunto

berdasarkan Peraturan Daerah ini yaitu Pajak Pengambilan

Sarang Burung nomenklaturnya berubah menjadi Pajak

Sarang Burung Walet dan Pajak Pemanfaatan Air Bawah

Tanah dan Air Permukaan nomenklaturnya berubah menjadi

Pajak Air Tanah serta Pajak Tambang Galian Golongan C

Nomenklaturnya berubah menjadi Pajak Mineral Bukan

Logam dan Batuan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Angka 1 : Cukup Jelas









Angka 10 : Rumah kos dengan jumlah

lebih dari 10 (sepuluh) kamar

maksudnya jumlah kamarnya

adalah 11 (sebelas) dan

seterusnya

77







Angka 17 : Tidak termasuk orang,

organisasi masyarakat dan

organisasi sosial politik dalam

hal memperkenalkan dan

mempromosikan dan / atau

untuk menarik perhatian

umum dengan tujuan tidak

komersial






Angka 23 :

Ayat 1 : Cukup Jelas

Ayat 2 : Cukup Jelas

Ayat 3 :

Huruf a

78

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Kapasitas tertentu maksudnya

yang dipergunakan

masyarakat untuk kebutuhan

rumah tangga

















79





Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 :

Ayat (1) : Cukup Jelas.


Ayat (3) : Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Pengecualian apartemen,

kondominium, dan sejenisnya

didasarkan atas izin usahanya.

Huruf c

Kegiatan keagamaan adalah

kegiatan yang berhubungan

dengan keagamaan seperti

MTQ

Huruf d

Panti Sosial lainnya yang

sejenis maksudnya adalah

tempat tinggal seperti rumah

singgah

80

Pasal 4 : Cukup Jelas.














Pasal 18 :

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Huruf a : sejenisnya adalah

Spanduk





Pasal 23 :

Ayat (1) : Sumber lain seperti tenaga

uap dan diesel

81



Pasal 24 :




uap dan diesel


Pasal 26 :



uap dan diesel










Pasal 35


Ayat (2) : Sewa/tarif parkir sebagai dasar

pengenaan Pajak Parkir yang

82

dikelola secara monopoli dapat

diatur dengan Peraturan

Daerah.













Pasal 47


Ayat (2) : Ketentuan ini mengatur tata

cara pengenaan pajak, yaitu

ditetapkan oleh Walikota atau

dibayar sendiri oleh Wajib

Pajak.

Cara Pertama, pajak dibayar

oleh Wajib Pajak setelah

83

terlebih dahulu ditetapkan oleh

Walikota melalui SKPD atau

dokumen lain yang

dipersamakan.

Cara Kedua, pajak dibayar

sendiri adalah pengenaan

pajak yang memberikan

kepercayaan kepada Wajib

Pajak untuk menghitung,

memperhitungkan, membayar,

dan melaporkan sendiri pajak

yang terutang dengan

menggunakan SPTPD.



Ayat (5) : Wajib Pajak yang memenuhi

kewajibannya dengan cara

membayar sendiri, diwajibkan

melaporkan pajak yang

terutang dengan

menggunakan SPTPD.

Jika Wajib Pajak yang diberi

kepercayaan menghitung,

memperhitungkan, membayar,

84

dan melaporkan sendiri pajak

yang terutang tidak memenuhi

kewajibannya sebagaimana

mestinya, dapat diterbitkan

SKPDKB dan/ atau SKPDKBT

yang menjadi sarana

penagihan.

Pasal 48 : Ketentuan ini mengatur

penerbitan surat ketetapan

pajak atas pajak yang di bayar

sendiri. Penerbitan surat

ketetapan pajak ditujukan

kepada Wajib Pajak tertentu

yang disebabkan oleh

ketidakbeneran dalam

pengisian SPTPD atau karena

ditemukannya data fiskal tidak

dilaporkan oleh Wajib Pajak.

Ayat (1) : Ketentuan ini memberi

kewenangan kepada Kepala

Daerah untuk dapat

menerbitkan SKPDKB,

SKPDKBT atau SKPDN

hanya terhadap kasus – kasus

85

tertentu, dengan perkataan

lain hanya terhadap Wajib

Pajak tertentu yang nyata –

nyata atau berdasarkan hasil

pemeriksaan tidak memenuhi

kewajiban formal dan/ atau

kewajiban material.

Contoh :

1. Seorang Wajib Pajak tidak

menyampaikan SPTPD

pada tahun pajak 2009.

Setelah ditegur dalam

jangka waktu tertentu juga

belum menyampaikan

SPTPD, maka dalam

jangka waktu paling lama

5 (lima) tahun Walikota

dapat menerbitkan

SKPDKB atau pajak yang

terutang.

2. Seorang Wajib Pajak

menyampaikan SPTPD

pada tahun pajak 2009.

Dalam jangka waktu

86

paling lama 5 (lima)

tahun, ternyata dari hasil

pemeriksaan SPTPD

yang disampaikan tidak

benar. Atas pajak yang

terutang yang kurang

bayar tersebut, Walikota

dapat menerbitkan

SKPDKB ditambah

dengan sanksi

administratif.

3. Wajib Pajak sebagaimana

dimaksud dalam contoh

yang telah diterbitkan

SKPDKB, apabila dalam

jangka waktu paling lama

5 (lima) tahun sesudah

pajak yang terutang

ditemukan data baru dan/

atau data yang semula

belum terungkap yang

menyebabkan

penambahan jumlah pajak

yang terutang, Walikota

87

dapat menerbitkan

SKPDKBT.

4. Wajib Pajak berdasarkan

hasil pemeriksaan

Walikota ternyata jumlah

pajak yang terutang sama

besarnya dengan jumlah

kredit pajak atau pajak

tidak terutang dan tidak

ada kredit pajak, Walikota

dapat menerbitkan

SKPDN.

Angka 1)

Cukup Jelas

Angka 2)

Cukup Jelas

Angka 3)

Yang dimaksud

dengan “penetapan

pajak secara

jabatan”adalah

penetapan besarnya

pajak terutang yang

dilakukan oleh

88

Walikota atau

pejabat yang

ditunjuk berdasarkan

data yang ada atau

keterangan lain yang

ditunjuk.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (2) : Ketentuan ini mengatur

sanksi terhadap Wajib Pajak

yang tidak memenuhi

kewajiban perpajakannya

yaitu mengenakan sanksi

administratif berupa bunga

sebesar 2% (dua persen)

sebulan dari pajak yang tidak

atau terlambat dibayar untuk

jangka waktu paling lama 24

(dua puluh empat) bulan atas

pajak yang tidak atau

terlambat dibayar. Sanksi

administratif berupa bunga

89

dihitung sejak saat

terutangnya pajak sampai

dengan diterbitkannya

SKPDKB.

Ayat (3) : Cukup Jelas


Ayat (5) : Dalam hal ini Wajib Pajak

tidak memenuhi kewajiban

perpajakannya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf

b, yaitu dengan ditemukannya

data baru dan/ atau data yang

semula belum terungkap yang

berasal dari hasil

pemeriksaan sehingga pajak

yang terutang bertambah,

maka terhadap Wajib Pajak

dikenakan sanksi administratif

berupa kenaikan 100%

(seratus persen) dari jumlah

kekurangan pajak. Sanksi

administratif ini tidak

dikenakan apabila Wajib

Pajak melaporkannya

90

sebelum diadakan tindakan

pemeriksaan.


Ayat (7) : Dalam hal ini Wajib Pajak

tidak memenuhi kewajibannya

perpajakannya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf

angka a angka 3), yaitu Wajib

Pajak tidak mengisi SPTPD

yang seharusnya

dilakukannya, dikenakan

sanksi administratif berupa

kenaikan pajak sebesar 25%

(dua puluh lima persen) dari

pokok pajak yang terutang.

Dalam kasus ini, Walikota

menetapkan pajak yang

terutang secara jabatan

melalui penerbitan SKPDKB.

Selain sanksi administratif

berupa kenaikan sebesar

25% (dua puluh lima persen)

dari pokok pajak yang

terutang juga dikenakan

91

sanksi administratif berupa

bunga sebesar 2% (dua

persen) sebulan dihitung dari

pajak yang kurang atau

terlambat dibayar untuk

jangka waktu paling lama 24

(dua puluh empat) bulan.

Sanksi administratif berupa

bunga dihitung sejak saat

terutangnya pajak sampai

dengan diterbitkannya

SKPDKB.









Pasal 57


Ayat (2) : Huruf a

Cukup Jelas

92

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan

“kondisi tertentu objek pajak”,

antara lain, lahan pertanian

yang sangat terbatas,

bangunan ditempati sendiri

yang dikuasai atau dimiliki oleh

golongan Wajib Pajak tertentu.








Pasal 64 : Pemeriksaran yang dilakukan

untuk memperoleh data yang

objektif dan akurat untuk

93

menjadi bahan evaluasi.

Pasal 65

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan

instansi yang melaksanakan

pemungutan adalah

dinas/badan/kantor yang tugas

pokok dan fungsinya

melaksanakan pemungutan

pajak.

Ayat (2) : Pemberian insentif

dilaksanakan apabila

anggarannya tersedia dalam

APBD.







Pasal 71

Ayat (1) : Pengenaan pidana kurungan

dan pidana denda kepada

pejabat tenaga ahli yang

ditunjuk oleh Walikota

94

dimaksudkan untuk menjamin

bahwa kerahasiaan mengenai

perpajakan daerah tidak akan

diberitahukan kepada pihak

lain, juga agar Wajib Pajak

dalam memberikan data dan

keterangan kepada pejabat

mengenai perpajakan daerah

tidak ragu – ragu.









TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 1

peraturan daerah kota sawahlunto nomor 1 tahun...

Documents