peraturan daerah kabupaten sleman nomor 1 tahun...
TRANSCRIPT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 1 TAHUN 2002.
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2002-2004
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SLEMAN,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan
pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat
yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, serta untuk lebih
memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Instansi
pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban dalam
mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah perlu
disusun rencana strategis daerah;
b. bahwa rencana strategis daerah merupakan pedoman dan
arah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan
pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada
masyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Sleman Tahun
2002-2004;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa
Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1959);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999,
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program
Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Mulai
Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, dan 15 Dari
hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa
Timur/Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita
Negara tanggal 14 Agustus 1950);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang
Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2000
tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman
Tahun 2000-2004 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2001
tentang Perubahan Pola Dasar Pembangunan Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2000-2004;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 20 Tahun 2001
tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman
Tahun 2001-2004.
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN,
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG
RENCANA STRATEGIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN
2002-2004.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
a. Pemerintan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
b. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sleman.
3
d. Bupati ialah Bupati Sleman.
Pasal 2
Rencana strategis daerah tahun 2002-2004 merupakan pedoman dan arah dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan
pelayanan kepada masyarakat.
Pasal 3
Sistematika rencana strategis daerah tahun 2002-2004 disusun sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
BAB II KONDISI UMUM
BAB III VISI DAN MISI
BAB IV FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
BAB V PENETAPAN TUJUAN
BAB VI PENUTUP
Pasal 4
Rencana strategis daerah tahun 2002-2004 adalah sebagaimana tersebut dalam
lampiran Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
Pasal 5
Rencana strategis daerah tahun 2002-2004 menjadi tolok ukur bagi laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Bupati mulai tahun 2002.
Pasal 6
Rencana strategis daerah tahun 2002-2004 menjadi pedoman bagi organisasi
perangkat daerah pemerintah Kabupaten Sleman dalam menyusun rencana strategis di
masing-masing organisasinya.
Pasal 7
Pelaksanaan lebih lanjut rencana strategis daerah tahun 2002-2004 dijabarkan dalam
Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) yang memuat APBD.
4
Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dalam lembaran Daerah Kabupaten Sleman.
Ditetapkan di Sleman.
Pada tanggal 16 Februari 2002.
a.n. BUPATI SLEMAN,
WAKIL BUPATI
Cap/ttd
ZAELANI
Dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman:
Nomor : 1/K.DPRD/2002
Tanggal : 16 Februari 2001
Tentang : Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang
Rencana Strategis Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2002-2004.
Diundangkan di Sleman.
Pada tanggal 25 Februari 2002
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,
Cap/ttd
SUTRISNO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2002 NOMOR 1 SERI D
5
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN.
NOMOR : 1 TAHUN 2002
TANGGAL : 16 FEBRUARI 2002
BAB I PENDAHULUAN
A. UMUM
Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2000 – 2004 telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2000
yang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman
Nomor 5 tahun 2001.
Pola Dasar Pembangunan daerah adalah dokumen induk perencanaan
pembangunan Daerah yang memuat visi, misi, arah kebijakan, dan pendekatan
pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan
nyata daerah, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di daerah.
Berdasarkan amanat Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2000 – 2004, arah
kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan penetapan
program pembangunan daerah lima tahun yang dituangkan dalam Rencana
Strategis Daerah, yang memuat uraian analisis lingkungan internal, eksternal dan
tujuan yang akan dicapai selama 3 (tiga) tahun, dengan kerangka waktu tahun
2002-2004.
Rencana Strategis Daerah dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan
Daerah (Repetada) yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD).
B. PENGERTIAN Rencana Strategis Daerah adalah rencana yang berorientasi pada hasil yang akan
dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun dengan
memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada atau
mungkin timbul, mengandung visi, misi, nilai-nilai, faktor-faktor penentu keberhasilan,
dan tujuan pembangunan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa
depan yang diinginkan dan dapat dicapai.
C. KEDUDUKAN DAN FUNGSI Kedudukan Rencana Strategis Daerah sebagai pedoman dan arah dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan
6
pelayanan kepada masyarakat.
Fungsi Rencana Strategis Daerah adalah sebagai tolok ukur dari pencapaian tujuan
pembangunan daerah.
D. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud disusunnya Rencana Strategis Daerah adalah sebagai pedoman bagi setiap
instansi pemerintah dalam menyusun sasaran, program dan kegiatan pembangunan
daerah.
Tujuan disusunnya Rencana Strategis Daerah adalah untuk meningkatkan
pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang
lebih berdaya guna dan berhasil guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam
mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah.
E. LANDASAN
Rencana Strategis Daerah disusun berdasarkan landasan idiil Pancasila, landasan
konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dan landasan operasional GBHN
1999–2004, Undang–undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,
Undang–undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional
(Propenas) Tahun 2000-2004 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11
Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman Tahun
2000-2004, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman
Nomor 5 Tahun 2001.
F. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup Rencana Strategis Daerah meliputi uraian garis besar tentang hasil
yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun
dengan memperhitungkan faktor-faktor penentu keberhasilan yang ada, dan tujuan
pembangunan yang realistis yang dapat dicapai.
BAB II KONDISI UMUM
A KONDISI SAAT INI
1. Perekonomian
a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) PDRB atas harga berlaku selama lima tahun terakhir mengalami kenaikan
7
rata-rata per tahun 18,63 % yaitu dari 1.843,480 milyar menjadi 3.560,985
milyar sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mengalami kenaikan rata-
rata per tahun 0,38 % yaitu dari 1.446,210 milyar menjadi 1.451,772 milyar.
Tabel 2.1. : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
(milyar)
NO PDRB 1996 1997 1998 1999 2000
1. Hrg. Berlaku 1.843,480 2.089,999 2.091729 3.175,312 3.560,985
2. Hrg. Konstan 1.446,210 1.497,330 1.378,089 1.494,658 1.451,772
Sumber : Kantor Statistik Kab. Sleman
b. Struktur Perekonomian Daerah Struktur Perekonomian Daerah menunjukkan peningkatan dan penurunan
yang tercermin pada Prosentase kontribusi sektor-sektor dalam PDRB Kab.
Sleman tahun 1996 sampai dengan tahun 2000 atas dasar harga berlaku.
Pada sektor primer menunjukkan rata-rata peningkatan sebesar 3,46 %, yaitu
dari 17,23 % pada tahun 1996 menjadi 20,21 %; sementara sektor sekunder
menunjukkan rata – rata penurunan sebesar 2,95 %, yaitu dari 29,77 % pada
tahun 1996 menjadi 25,38 % pada tahun 2000; sedangkan sektor tersier
menunjukkan rata-rata peningkatan sebesar 0,54 %. Yaitu dari 52,99 % pada
tahun 1996 menjadi 54,41 % pada tahun 2000.
Tabel 2.2. : Struktur Perekonomian Daerah
KONTRIBUSI TERHADAP PDRB NO KELOMPOK SEKTOR 1996 1997 1998 1999 2000
1 2 3 4 5 6 7 1. PRIMER 17,23 18,11 18,19 19,31 20,21
a. Pertanian 16,68 17,63 17,78 18,89 19,79
b. Pertambangan& Penggalian 0,55 0,48 0,41 0,42 0,42
2. SEKUNDER 29,77 28,28 25,39 24,35 25,38
a. Industri Pengolahan 17,60 16,60 14,13 14,79 15,35
b.Listrik,Gas & air Bersih 0,61 0,61 0,90 0,78 0,81
c. Bangunan 11,56 11,07 9,36 8,79 9,22
3. TERSIER 52,99 53,60 56,42 56,34 54,41
a. Perdag, Hotel & Restoran 16,38 16,99 19,28 19,58 19,90
b. Pengangkutan & Komunikasi 9,54 9,74 9,59 8,98 8,64
c. Keu, persewaan & jasa persh. 10,69 10,49 10,70 10,45 9,11
d. Jasa-jasa 16,38 16,38 16,85 17,33 16,78
JUMLAH 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sumber : Kantor Statistik Kab. Sleman
8
c. Pertumbuhan Ekonomi Selama lima tahun pertumbuhan ekonomi mengalami pasang surut, pada
tahun 1996 tumbuh 8,25 %, kemudian turun menjadi 3,54 % pada tahun
1997, karena munculnya krisis moneter dan krisis ekonomi, bahkan pada
tahun 1998 terjadi pertumbuhan sebesar minus 7,29 % pada tahun 1999
mulai tumbuh lagi menjadi 1,93 % dan pada tahun 2000 mengalami
peningkatan menjadi 3,35 %.
Tabel 2.3. : Pertumbuhan Ekonomi PERTUMBUHAN
NO SEKTOR
LAPANGAN USAHA 1996 1997 1998 1999 2000
1. PERTANIAN 6,78 3,78 -20,37 3,57 9,58
2.. PERTAMBANGAN 2,66 -2,99 -18,51 3,29 4,59
3. INDUSTRI 9,80 -1,27 -4,92 1,22, 5,08
4. LISTRIK/GAS/AIR 20,24 4,13 23,11 1,58 4,63
5. KONSTRUKSI 9,66 3,97 -20,27 2,32 2,13
6. PERDAGANGAN 8,69 6,75 -0,07 2,06 4,37
7. ANGKUTAN 7,60 5,75 -4,95 0,87 2,81
8. KEUANGAN 7,25 2,69 -2,39 1,37 -4,28
9. JASA 7,69 3,99 -5,34 2,01 2,42
PDRB 8,25 3,54 -7,99 1,93 3,35
Sumber : Kantor Statistik Kab. Sleman
d. PDRB Perkapita PDRB perkapita menurut harga berlaku selama lima tahun menunjukkan
peningkatan rata-rata per tahun sebesar 15,10 % yaitu dari Rp2.253.037 pada
tahun 1996 menjadi Rp3.954.422 pada tahun 2000. PDRB perkapita menurut
harga konstan menunjukkan penurunan rata-rata per tahun 1,76 % yatu dari
Rp 1.767.508 pada tahun 1996 menjadi Rp 1.612.172 pada tahun 2000.
Tabel 2.4. : PDRB Perkapita
NO PDRB 1996 1997 1998 1999 2000
1. Hrg. Berlaku 2.253.037 2.507.863 3.172.622 3.677,002 3.954.422
2. Hrg. Konstan 1.767.508 1.797.043 1.624.293 1.626.590 1.612.172
Sumber : Kantor Statistik Kab. Sleman
e. Investasi Dunia Usaha Potensi yang mendukung bagi investasi dunia usaha di Kabupaten Sleman
9
adalah sektor pertanian, pariwisata, pendidikan dan industri.
Sampai dengan tahun 2000 penanaman modal di Kabupaten Sleman meliputi
PMDN sebanyak 40 unit usaha, yaitu 4 unit usaha sektor primer dengan nilai
investasi Rp16.731.410.000 dengan jumlah tenaga kerja 801 orang, 8 unit
usaha sektor sekunder dengan nilai investasi Rp214.946.990.765 dengan
jumlah tenaga kerja 3.991 orang, 28 unit usaha sektor tersier dengan nilai
investasi Rp851.770.112.456 dengan jumlah tenaga kerja 5.624 orang. PMA
sebanyak 4 unit usaha, yaitu 1 unit usaha sektor sekunder dengan nilai
investasi US $50.000 dengan jumlah tenaga kerja 126 orang, 3 unit usaha
sektor tersier dengan nilai investasi US $529.000 dengan jumlah tenaga kerja
92 orang. Investasi non fasilitas/non PMDN PMA sebanyak 752 unit usaha,
yaitu 10 unit usaha sektor primer dengan nilai investasi Rp415.000.000
dengan jumlah tenaga kerja 54 orang, 74 unit usaha sektor sekunder dengan
nilai investasi Rp3.918.000.000 dengan jumlah tenaga kerja 2.392 orang, 668
unit usaha sektor tersier dengan nilai investasi Rp161.298.000.000 dengan
jumlah tenaga kerja 5.455 orang.
f. Prasarana dan Sarana Ekonomi
1) Prasarana jalan di wilayah Kabupaten Sleman meliputi : jalan negara
sepanjang 60,98 km dengan kondisi baik, jalan propinsi sepanjang 139,69
km dengan kondisi baik, jalan kabupaten sepanjang 1.085,65 km, yang
terdiri dari jalan beraspal sepanjang 698,24 km, dan jalan tanah/krikil
sepanjang 333,32 km, serta jalan desa sepanjang 2.764,13 km. Jembatan
sebanyak 453 buah, dengan kondisi baik 188 buah, sedang 154 buah dan
rusak berat 111 buah. Sarana irigasi terdiri atas bendung sebanyak 1.043
buah, embung sebanyak 2 buah, saluran pembawa sepanjang 299,80 km,
saluran pembuang sepanjang 4.662 km, bangunan pelengkap sebanyak
3.430 buah, dan tanggul banjir sepanjang 6,5 km.
2) Sarana Jaringan Listrik
Sebagian besar ruas jalan kabupaten dan ruas jalan desa sudah
dilengkapi dengan lampu penerangan jalan umum, yang sampai saat ini
jumlah LPJU yang berizin dan biaya beban daya listriknya menjadi
tanggung jawab Pemerintah daerah sebanyak 4.172 buah yang terdiri
2.635 buah LPJU yang dipasang oleh Pemerintah Daerah dan 1.437 buah
dipasang oleh swadaya masyarakat.
Jaringan listrik terdiri dari kapasitas GI (MVA) 196, 954.897 JTM (Kms),
10
dan 1.653.869 JTR (Kms), daya tersambung (KVA) 143.790. Jaringan
listrik telah menjangkau keseluruh 86 desa yang ada dan 1.212 dusun.
3) Sarana Pos dan Telekomunikasi
Sarana pelayanan pos dan telekomunikasi terdiri dari Kantor Pos dan Giro
sebanyak 25 buah, jaringan telepon sebanyak 25.909 SST, warung
telekomunikasi sebanyak 354 buah, dan sarana telpon koin/kartu
sebanyak 140 buah.
4) Prasarana Perdagangan
Prasarana perdagangan, berupa pasar desa sebanyak 22, dengan daya
tampung 1.679, ditempati oleh 2.098 pedagang, dan dilengkapi dengan
sarana kios sebanyak 222 kios. Pasar kabupaten terdiri atas pasar tipe A
sebanyak - buah, pasar tipe B sebanyak 22, pasar tipe C sebanyak 17,
dan pasar tipe D sebanyak 8. Daya tampung pasar kabupaten sebanyak
6.621 pedagang dihuni oleh 9.803 pedagang dengan jumlah kios
sebanyak 857 kios dan 415 los, pasar hewan 4 buah. Prasarana
perdagangan lain yang berupa toko grosir sebanyak 2 buah, dan SPBU
sebanyak 13 buah.
5) Koperasi
Jumlah koperasi ada 481 buah terdiri 5 jenis koperasi yaitu koperasi
konsumsi, koperasi produksi, koperasi kredit/simpan pinjam, koperasi jasa
dan koperasi serba usaha. Keanggotaan koperasi berjumlah 197.062
orang dengan simpanan senilai Rp26.979.492.000, sedang modal
koperasi terdiri modal sendiri Rp23.175.249.000. Sehingga asset
kekayaan koperasi ada Rp62.228.762.000. Koperasi tersebut tersebar
pada 17 Kecamatan, keanggotaan koperasi terdiri dari petani/masyarakat
desa, pegawai negeri, karyawan perusahaan, TNI/POLRI, mahasiswa,
purnawirawan TNI/Polri dan lain-lain.
6) Lembaga Keuangan
Lembaga keuangan yang ada terdiri kantor cabang PT. BNI 1 buah
dengan 5 kantor cabang pembantu, kantor cabang Bank Pembangunan
Daerah 1 buah dengan 4 kantor cabang pembantu dan 4 kantor kas unit,
kantor cabang BRI 1 buah dengan kantor kas 27 unit, kantor cabang Bank
Danamon 1 buah, Bank Mandiri 1 buah, Badan Kredit Desa 22 buah,
Badan Usaha Kredit Pedesaan 17 buah, BPR 32 buah dan BMT 12 buah.
7) Sarana Pendukung Pariwisata
11
Sarana pendukung pariwisata meliputi hotel berbintang 5 sebanyak 3
buah, hotel berbintang 4 sebanyak 4 buah, hotel berbintang 3 sebanyak 2
buah, hotel berbintang 1 sebanyak 4 buah, hotel melati 1 sebanyak 67
buah, hotel melati 2 sebanyak 13 buah, hotel melati 3 sebanyak 3 buah
dan pondok wisata sebanyak 114 buah.
Kapasitas dari hotel berbintang sebanyak 1.778 kamar, hotel non bintang
1.308 kamar dan pondok wisata 566 kamar.
Restoran tipe Talam Gangsa sebanyak 7 buah dan Talam Seloka ada 5
buah. Rumah Makan kelas A sebanyak 7 buah, kelas B sebanyak 42 buah
dan kelas C sebanyak 54 buah.
Sarana penunjang pariwisata lainnya tersedia 21 biro perjalanan, 18
cabang biro perjalanan dan 3 agen perjalanan wisata. Untuk Sarana
transportasi tersedia sebanyak 535 bus, angkudes 176 buah, dan taksi 75
buah.
8) Potensi Industri
Industri Kecil dan kerajinan yang mengolah hasil pertanian dan kehutanan
antara lain emping mlinjo, kecap, tempe/tahu, anyaman bambu, mebel
bambu/kayu dan kerajinan kayu dan lain-lain sebanyak 9.981 unit dengan
tenaga kerja 19.184 orang. Industri kecil dan kerajinan yang menghasilkan
produk aneka sebanyak 2.007 unit dengan penyerapan tenaga kerja 9.225
orang, dan industri kecil logam, mesin dan kimia sebanyak 4.404 unit
dengan tenaga kerja 14.011 orang. Industri kecil dan kerajinan tersebut
tersebar di 17 kecamatan.
Industri menengah dan besar dengan produk yang dihasilkan antara lain
tekstil, genteng beton, furniture, garment, percetakan/ penerbitan, sarung
tangan kulit, lampu pijar dan lain-lain, mencapai 45 unit dengan
penyerapan tenaga kerja sebanyak 12.760 orang, yang tersebar di 11
Kecamatan.
9) Sarana Jaringan Air Bersih
Pemenuhan kebutuhan air minum penduduk dengan menyediakan jasa
pelayanan air minum dari lima kantor cabang PDAM yaitu di Sleman,
Godean, Minomartani, Kalasan, dan Depok, dengan sambungan rumah
sebanyak 15.966 buah untuk 98.395 jiwa.
12
2. Sosial budaya
a. Kependudukan Penduduk Kabupaten Sleman pada tahun 1990 sebanyak 754.750 jiwa dan
tahun 2000 meningkat menjadi 850.176 jiwa dengan pertumbuhan penduduk
sebesar 1,43 %, dan angka kepadatan penduduk 1.479 jiwa/km2.
Angka ratio jenis kelamin penduduk tahun 2000 sebesar 97,71 yang berarti
setiap 100 perempuan terdapat sekitar 97 laki-laki. Angka beban tanggungan
tahun 2000 sebesar 43,60 yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif
menanggung 43,60 penduduk non usia produktif.
Migrasi penduduk antara tahun 1990 – 2000 menunjukkan nilai migrasi
nettonya adalah positif yaitu masing-masing 300 jiwa dan 4.690 jiwa, yang
berarti migrasi masuk lebih banyak dari pada migrasi keluar. Pencapaian
peserta KB aktif pada tahun 2000 sebesar 97.342 peserta atau 78,23 % dari
jumlah pasangan usia subur 124.434 peserta, dan pencapaian peserta KB
baru sebesar 5.990 peserta.
Kepala keluarga tahun 2000 sebanyak 207.940 KK, dengan kondisi keluarga
pra sejahtera sebanyak 16.998 KK, keluarga sejahtera I 51.585 KK, Keluarga
Sejahtera II 44.283 KK, Keluarga Sejahtera III 59.979 KK, dan Keluarga
Sejahtera III Plus sebanyak 20.926 KK.
b. Kesehatan
Pada tahun 2000 keadaan derajat kesehatan penduduk cukup baik, hal ini
dapat dilihat dari indikator angka kematian bayi 11,25 permil, angka kematian
balita 0,32 permil, angka kematian ibu melahirkan 84,6 per 100.000 kelahiran
hidup dan rata-rata usia harapan hidup penduduk Kabupaten Sleman untuk
laki-laki 71 tahun dan perempuan 72 tahun, status gizi balita menunjukkan
status gizi baik sebesar 85,92 %, status gizi sedang 16,34 %, status gizi
kurang 11,97 % dan status gizi buruk 0,91 % dan masyarakat yang bergizi
lebih 1,70 %, angka kecukupan gizi meliputi protein 49,72 gr % dan energi
1857,37 KKL dari target 2.150 KKL
Sarana kesehatan terdiri RSU Pemerintah sebanyak 3 buah, RSU swasta 4
buah, RS khusus 2 buah, RS kebidanan 2 buah, RS jiwa 1 buah, Apotek 51
buah, Puskesmas 33 buah, Puskesmas dengan tempat perawatan 4 buah,
Puskesmas Pembantu 66 buah, Puskesmas keliling 31 buah. Ketersediaan
berbagai sarana dan tenaga kesehatan cukup memadai yaitu jumlah
Puskesmas untuk per 100.000 penduduk sebanyak 3,5, jumlah dokter per
Puskesmas sebanyak 2,2 dan jumlah dokter per 100.000 penduduk sebesar
13
27,3. Sedangkan angka rasio tenaga medis/sarana kesehatan terhadap
penduduk menunjukkan satu dokter : 24.250 jiwa, satu para medis/bidan :
1.780 jiwa, dan satu Puskesmas 40.086 jiwa.
c. Kesejahteraan Sosial
Tempat Penitipan Anak sebanyak 10 buah, dengan jumlah anak yang
ditampung sebanyak 178 anak. Panti Asuhan sebanyak 23 buah terdiri dari :
yatim piatu 12 buah, dengan jumlah anak asuh 480 orang, cacat mental 3
buah dengan jumlah siswa 145 anak, bisu tuli 1 buah dengan jumlah siswa 70
anak, panti asuhan cacat 3 buah dengan jumlah siswa 161 anak, panti
asuhan cacat ganda 1 buah dengan jumlah siswa 15 anak, panti asuhan bayi
terlantar 1 buah dengan jumlah 28 anak, dan panti wreda/jompo 1 buah
dengan jumlah 99 orang, panti anak dan orang terlantar 1 buah dengan
jumlah 84 orang.
d. Pendidikan
Pada tahun 2000 jumlah sekolah TK 441 buah; SD/MI 555 buah dengan
jumlah ruang kelas 3.792 ruang, jumlah guru 4.760 orang, jumlah siswa
77.295 anak. Angka Partisipasi Kasar (APK) 114,46 %, angka partisipasi
murni (APM) 94,53 %. Rasio siswa dengan sekolah 139 anak, rasio siswa
dengan kelas 20 anak, rasio siswa dengan guru 16 anak, rasio SD dengan
SLTP 4,24, dan rata-rata NEM lulusan SD 6,66. Kondisi ruang kelas yang baik
sebanyak 44,9 %, dan sekolah yang memiliki perpustakaan sebanyak 53,01
%, memiliki lapangan olah raga sebanyak 60,11 % dan memiliki UKS
sebanyak 84,47 %.
Pada tahun 2000 jumlah sekolah tingkat SLTP + MTs sebanyak 130 buah,
jumlah ruang kelas 1.270 kelas, jumlah guru 3.401 orang dan jumlah siswa
37.946 anak. Angka partisipasi Kasar (APK) 92,2 %, angka partisipasi murni
(APM) 65,16 %., Rasio siswa dengan sekolah 292 anak, rasio siswa dengan
kelas 36 anak, rasio siswa dengan guru 11 anak, rasio SLTP dengan SMA
1,2; dan rata-rata NEM lulusan SLTP 5,84. Kondisi ruang kelas dengan
kondisi baik sebanyak 94,03 %, ruang kelas kondisi sedang sebanyak 4,5 %,
ruang kelas kondisi kurang baik sebanyak 1,47 %, sekolah yang memiliki
perpustakaan sebanyak 91,73 %, memiliki laboratorium sebanyak 63,91 %
dan memiliki UKS sebanyak 87,97 %.
Pada tahun 2000 jumlah sekolah SMU/MA sebanyak 62 buah, jumlah kelas
557 kelas, jumlah guru 1.884 orang dan jumlah siswa 18.919 siswa. Angka
partisipasi kasar (APK) 34,19 %, angka partisipasi murni (APM) 22,63 %.
14
Rasio siswa dengan sekolah 305 siswa, rasio siswa dengan kelas 34 siswa,
rasio siswa dengan guru 10 siswa. Sedangkan jumlah SMK Negeri 7 buah,
SMK Swasta 41 buah, jumlah kelas 550 kelas, jumlah guru 1.776 orang dan
jumlah siswa 18.750 anak. Angka Partisipasi Kasar (APK) 64,94 %, angka
partisipasi murni (APM) 47,50 %. Rasio siswa denga sekolah 391 anak, rasio
siswa dengan kelas 34; rasio siswa dengan guru 11; dan rata – rata NEM
lulusan SLTA 4,72. Kondisi ruang kelas dengan kondisi baik 95,98 %, kondisi
sedang 3,34 %, kondisi buruk 0,68 %. Sekolah yang memiliki perpustakaan
sebanyak 83,33 %, memiliki laboratorium sebanyak 71,43 %, dan memiliki
UKS sebanyak 80,95 %.
Perguruan Tinggi Negeri 7 buah, jumlah dosen 3.596 orang, jumlah
mahasiswa 61.016 mahasiswa, sedangkan jumlah Perguruan Tinggi Swasta
22 buah, jumlah dosen 7.543 orang, jumlah mahasiswa 65.622 mahasiswa.
Keberadaan Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta ini
tersebar di lima kecamatan.
Penyelenggaraan pendidikan non formal meliputi Kejar Paket A sebanyak 310
orang, Kejar Paket A setara SD sebanyak 160 orang, Kejar Paket B setara
SLTP kelas I sebanyak 80 orang, Kejar Paket B setara SLTP kelas II
sebanyak 500 orang, Kejar Paket B setara SLTP kelas III ujian sebanyak 779
orang, kelompok belajar usaha 20 kelompok, magang sebanyak 100 orang,
pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) sebanyak 33 kelompok dan LPK
50 buah.
e. Ketenagakerjaan 1) Penduduk Usia Kerja
Penduduk usia kerja umur 10 – 64 tahun mengalami kenaikan rata – rata
sebesar 0,48 %, yaitu dari 768.895 pada tahun 1996 menjadi 787.456
orang pada tahun 2000.
Tabel 2.5. : Penduduk Usia Kerja
Angkatan Kerja
(Orang) Tahun
Bekerja Mencari Kerja
Bukan Angkatan
Kerja
(Orang)
Jumlah
Penduduk Usia
Kerja (Orang)
1996 383.900 8.892 376.103 768.895
1997 381.991 22.430 306.774 711.195
1998 382.865 19.155 326.873 728.893
1999 432.507 20.681 281.820 735.008
15
2000 439.644 24.238 323.574 787.456
Sumber : Kantor Statistik Kab.Sleman
2) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan peningkatan dan
penurunan dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2000. selama lima tahun
terjadi peningkatan rata-rata sebesar 2,74 %, yaitu dari 55,51 % pada
tahun 1996 meningkat menjadi 63,11 % pada tahun 2000.
Tabel 2.6. : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Tahun Penduduk Usia Kerja
Kerja (Orang)
Angkatan Kerja
(Orang)
TPAK
(%)
1996 768.895 383.900 55,51
1997 711.195 404.421 56,86
1998 728.893 402.020 55,15
1999 735.008 453.188 61,66
2000 787.456 463.882 63,11
Sumber: Kantor Statistik Kab.Sleman
3) Angka Beban Tanggungan
Angka beban tanggungan dari tahun 1996 sebesar 27,42 naik menjadi
36,28 pada tahun 2000, hal ini berarti bahwa tiap 100 orang Sleman yang
berusia produktif ( usia 10 – 64 tahun ) harus menanggung 36 orang.
Tabel 2.7. : Angka Beban Tanggungan
Jumlah Penduduk (Jiwa) Tahun
0 – 9 tahun 10 – 64 tahun 65 tahun ke
atas
Angka Beban
Tanggungan
1996 117.015 695.268 73.627 27,42
1997 104.964 636.392 74.803 28,25
1998 113.582 653.699 75.194 28,88
1999 123.017 659.776 75.232 30,04
2000 158.513 655.839 79.452 36,28
Sumber : Kantor Statistik Kab.Sleman
4) Penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha utama.
Jumlah penduduk yang bekerja di berbagai sektor pada tahun 2000
16
sebanyak 439.644 orang dengan rincian : Sektor pertanian 27,32 %,
pertambangan 0,25 %, industri 14,85 %, listrik/gas/air 0,12 %, konstruksi
9,93 %, perdagangan 25,06 %, angkutan 0,32 %, keuangan 2,34 %, jasa
dan lainnya 19,83 %.
f. Kesenian dan Kebudayaan
Organisasi kesenian meliputi seni teater terdiri 11 jenis, drama tari terdiri 11
jenis, seni musik diatonis terdiri 12 jenis, seni musik pentatonis 4 jenis, seni
tari tradisionil 11 jenis, jumlah seniman dalang ada 147 orang dan seniman
senirupa 120 orang, dan sanggar seni ada 175 buah. Peninggalan sejarah
dan kepurbakalaan berupa candi ada 22 buah, museum 9 buah dan kegiatan
upacara adat 6 jenis kegiatan.
Dalam rangka mengembangkan dan melestarikan kebudayaan telah dibentuk
8 desa budaya yaitu Minomartani, Sinduarjo, Bangunkerto, Sendangmulyo,
Banyurejo, Argomulyo, Wedomartani, Sambirejo, Sidomoyo dan Tirtoadi,
selain itu juga terdapat 2 desa cagar budaya yaitu di Desa Ambarketawang
Kecamatan Gamping dan Desa Bokoharjo Kecamatan Prambanan.
6. Agama
Komposisi penduduk menurut agama: agama Islam 91,29 %, Katolik 6,24 %,
Kristen 2,28 % , Hindu 0,12 %, dan Budha 0,07 %. Kerukunan kehidupan intern
umat dan antar umat beragama di Kabupaten Sleman dalam kondisi baik dan
terkendali.
Sarana ibadah berupa Masjid 1.639 buah, Mushola 231 buah, Langgar 1.078
buah, Gereja Katolik 40 buah, Kapel 25 buah, Gereja Kristen 16 buah, Rumah
Kebaktian 6 buah, Pura 2 buah dan Wihara 2 buah. Disamping itu terdapat
pondok pesantren 60 buah, TKA 17 unit, Taman Pendidikan Al qur’an (TPA) 505
buah, Penyuluh Agama Islam kategori Madya 63 orang, kategori muda 231
orang, Ulama 345 orang, Kotib 1.754 orang, Hafid 57 orang dan hafidzah 69
orang, ustadz dan ustadzah 4.698 orang dan 23.497 santri.
7. Politik
Kesadaran masyarakat dalam berpolitik telah diwujudkan dalam kegiatan
pemilihan umum tahun 1999 yang diikuti oleh 48 organisasi peserta pemilihan
umum, dengan jumlah pemilih 531.961. Hasil perolehan suara pemilu tahun 1999
untuk peserta pemilu sebagai berikut : PPP 29.350 suara, PDIP 184.794 suara,
17
PAN 96.492 suara, PBB 7.766 suara, PK 11.711 suara, Golkar 60.338 suara dan
PKB 73.950 suara, dan PKP 5.543 suara. Selebihnya 46.670 suara terdistribusi
ke peserta pemilu lainnya sebanyak 40 peserta, sedangkan suara tidak sah
adalah sebanyak 15.347 suara. Peserta pemilu lainnya sebanyak 40 itu adalah
PIB, Krisna, PNI, PADI, KAMI, PUI, PKU, Masyumi Baru, PSII, PAY, PKM, PDKB,
PRD, PSII-1905, PKD, PILAR, PARI, Masyumi, PSP, PNU, PNI Frant Marhaenis,
IPKI, Partai Republik, PID, PNI Massa Marhaen, Murba, PDI, Partai Persatuan,
PUDI, PBN, MKGR, PDR, Partai Canta Damai, SPSI, PNBI, PBI, Partai
Solidaritas Uni Nasional Indonesia, PND, PUMI, dan Partai Pekerja Indonesia.
Dari hasil Pemilu tahun 1999 tersebut telah dapat mendudukkan wakil- wakilnya
di DPRD dengan rincian PDI.P 15 orang, PAN 8 orang, PKB 6 orang, Golkar 5
orang, PPP 3 orang, PK 1 orang, PKP 1 orang, PBB 1 orang, dan 5 orang dari
TNI/POLRI melalui pengangkatan.
Selain itu, terdapat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebanyak 27 buah,
lembaga sosial dan lembaga profesi kemasyarakatan sebanyak 91 buah yang
bergerak diberbagai bidang kehidupan sosial masyarakat.
8. Kelembagaan Pemerintah Daerah
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000
tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman terdiri dari:
Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD; Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan
dan Pertambangan; Dinas Pertanian dan Kehutanan; Dinas Perekonomian;
Dinas Kesehatan; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Kesejahteraan
Masyarakat; Dinas Ketentraman dan Ketertiban; Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah; Badan Pengawasan Daerah; Badan Pengelola
Keuangan dan Kekayaan Daerah; Badan Pertanahan Daerah; Kantor
Kepegawaian Daerah; Kantor Data Elektronik, Arsip, dan Perpustakaan; Kantor
Pengendalian Dampak Lingkungan; dan Kantor Kecamatan sebanyak 17
Kecamatan.
Dari Organisasi Perangkat daerah tersebut terdapat jabatan struktural sebanyak :
1 eselon IIa, 15 eselon IIb, 69 eselon IIIa, 17 eselon IIIb, 341 eselon IVa.
Disamping itu juga dibentuk jabatan koordinator di tingkat Kecamatan yang
disetarakan dengan eselon V.
Sedangkan jabatan fungsional yang ada dan telah dijalankan meliputi guru
sebanyak 9.024 orang, arsiparis 15 orang, pustakawan 2 orang, medis/paramedis
783 orang, pamong swadaya masyarakat 20 orang, dan penyuluh 160 orang.
18
Pegawai yang masih aktif pada tahun 2000 sebanyak 14.627 orang dengan
rincian sebagai berikut :
a. Pegawai menurut golongan:
Golongan I = 2.194 orang
Golongan II = 9.069 orang
Golongan III = 3.072 orang
Golongan IV = 292 orang
b. Pegawai menurut pendidikan:
SD = 918 orang
SLTP = 798 orang
SLTA = 8.394 orang
D-3 = 3.124 orang
S1 = 1.360 orang
S2 = 33 orang
B. KENDALA YANG DIHADAPI
1. Belum Optimalnya Pelayanan Publik.
Kendala belum optimalnya pelayanan publik disebabkan antara lain tidak
diberikannya kesempatan yang memadai bagi daerah untuk mengurus rumah
tangganya sendiri, karena kuatnya sentralisasi kekuasaan selama masa
pemerintahan orde baru terutama dibidang politik dan ekonomi, sehingga daerah
tidak dapat mengembangkan kreativitas dan mendapatkan hak-hak ekonomi,
sosial, dan politiknya.
2. Rendahnya Kegiatan Ekonomi Daerah
Kendala rendahnya kegiatan ekonomi daerah disebabkan antara lain rendahnya
produktivitas sektor bidang usaha, rendahnya kemampuan managemen dan jiwa
kewirausahaan, kurangnya kua;litas bahan baku lokal, belum adanya spesifikasi
hasil produksi, akses ke sumber keuangan formal belum optimal, orientasi pasar
domestik, produksi dan informasi lambat, kurangnya pemberdayaan ekonomi
kerakyatan, penerapan teknologi yang belum optimal, kurangnya peraturan
pendukung serta lemahnya hubungan antar lembaga yang bersifat kemitraan.
Meskipun pada tahun 2000 ini telah mulai dikembangkan otonomi daerah secara
luas, nyata, dan bertanggung jawab serta peningkatan upaya pemberdayaan
masyarakat, namun pada kenyataannya masih ada sebagian peraturan
19
pelaksanaan yang diterbitkan tidak sesuai dengan semangat dan jiwa dari
Undang-undang nomor 22 tahun 1999. Disamping itu penyebab lainnya adalah
terbatasnya keuangan daerah dan terbatasnya sumber daya manusia aparat
pemerintah yang berkualitas.
3. Rendahnya Kesejahteraan Rakyat
Kendala rendahnya kesejahteraan rakyat disebabkan antara lain dibidang
pendidikan berupa minimnya fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar,
kurangnya motivasi siswa dan tenaga edukasi dalam peningkatan mutu dan
kurangnya pemahaman dan aplikasi terhadap regulasi pendidikan; dibidang
kesehatan berupa rendahnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup
sehat, rendahnya kemampuan dan kemauan memelihara kesehatan, terbatasnya
tenaga spesialis dan akses pelayanan kesehatan; di bidang sosial berupa
banyaknya keluarga miskin atau keluarga pra sejahtera, terbatasnya pelayanan
dan akses terhadap penyandang masalah rawan sosial.
Disamping itu, kurang kondusifnya kondisi masyarakat, adanya gejala penurunan
pemahaman dan pengamalan ajaran agama, rendahnya pemahaman terhadap
konsep gender dan peranan perempuan, ketertinggalan dalam pemahaman,
pemanfaatan dan pengembangan Iptek, keterbatasan sarana dan prasarana olah
raga masyarakat, olah raga prestasi dan profesional, kurangnya apresiasi dan
penerapan budaya luhur bangsa.
4. Rendahnya Kapasitas Pengembangan Potensi Wilayah.
Kendala kapasitas pengembangan potensi wilayah disebabkan antara lain tidak
terkendalinya perubahan fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian,
harga tanah yang cenderung semakin tinggi, kebutuhan penyediaan perumahan
dan permukiman semakin meningkat, belum semua rencana tata ruang wilayah
dan kawasan ditetapkan dalam Peraturan Daerah sehingga tidak mempunyai
kekuatan hukum.
Sedangkan mengenai kerjasama dan koordinasi dalam penataan dan
pengembangan wilayah perbatasan antar Kabupaten atau Kota baik dalam
Propinsi DIY maupun dengan Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah belum dapat
dilaksanakan sepenuhnya.
BAB III VISI DAN MISI
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pola
20
Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2000 – 2004, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2001 telah
ditetapkan visi dan misi pembangunan yang selaras dengan visi dan tujuan
pembangunan nasional serta senantiasa mempertimbangkan bahwa Kabupaten Sleman
sebagai bagian integral wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
A. VISI
Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman 2000 – 2004 menetapkan visi
yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai, yaitu terwujudnya masyarakat
Kabupaten Sleman yang maju, sejahtera, lestari mandiri, berdaya saing,
damai, demokratis, agamis dan berkeadilan.
Visi ini mengandung pengertian sebagai berikut :
Maju : adalah perwujudan keadaan masyarakat yang dinamis, inovatif
dan kreatif bergerak kedepan untuk mencapai nilai yang lebih
berkualitas, unggul dan menjadi contoh bagi daerah lain.
Sejahtera : adalah perwujudan keadaan masyarakat yang maju dan
tercukupi kebutuhan dasar lahir dan bathin secara manusiawi
yang ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak
dan bermartabat karena terpenuhinya kebutuhan pangan,
sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja.
Lestari : adalah perwujudan keadaan masyarakat yang sejahtera secara
terus menerus dan mampu mengikuti perkembangan perubahan
situasi secara dinamis.
Mandiri : adalah perwujudan keadaan masyarakat yang sejahtera berdiri
kokoh atas dasar kekuatan dan kemampuannya sendiri serta
tidak memisahkan diri dari lingkungannya.
Berdaya saing : adalah perwujudan keadaan masyarakat yang sejahtera,
memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dalam berbagai
bidang dan mampu bersaing secara sehat dengan mendasari
keyakinan akan potensi yang dimilikinya untuk membangun
kehidupannya.
Damai : adalah perwujudan keadaan masyarakat yang sejahtera, hidup
rukun, saling menghormati dan menghargai dan senantiasa
menghindari pertentangan dan permusuhan antar sesama.
Demokratis : adalah perwujudan keadaan masyarakat yang sejahtera yang
senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi,kedaulatan
21
hukum, persamaan hak dan kewajiban serta kesempatan untuk
berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
Agamis : adalah perwujudan keadaan masyarakat yang sejahtera
mengutamakan nilai-nilai agama sebagai landasan semua
putusan akal dan pertimbangan rasa dalam setiap sikap dan
tindakan dalam kehidupannya.
Berkeadilan : adalah perwujudan keadaan masyarakat yang sejahtera
menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, dengan senantiasa
memberikan sesuatu kepada siapapun juga yang menjadi
haknya dan melaksanakan yang menjadi kewajibannya.
Visi ini dijabarkan lebih lanjut kedalam misi yang akan menjadi tanggung jawab
seluruh lapisan masyarakat Sleman yang terdiri dari penyelenggara pemerintahan,
para elit politik, para cendekiawan, masyarakat serta para pelaku usaha untuk
mencapai cita-cita masa depan tersebut.
B. MISI
Untuk mewujudkan visi masyarakat Kabupaten Sleman masa depan, Pola Dasar
Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman 2000–2004 dalam peraturan daerah
perubahannya menetapkan misi sebagai berikut :
1. Penerapan dan pengembangan teknologi,
2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi,
3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat,
4. Pelestarian lingkungan hidup,
5. Pelestarian nilai-nilai budaya,
6. Penataan dan optimalisasi birokrasi,
7. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan,
8. Peningkatan pendidikan masyarakat,
9. Peningkatan penegakan supremasi hukum,
10. Peningkatan kesadaran berdemokrasi,
11. Peningkatan kualitas beragama, dan.
12. Pemerataan pemanfaatan sumberdaya.
Misi ini dijabarkan dan dilaksanakan melalui prioritas pembangunan daerah yang
berupa program-program pembangunan daerah, yang diharapkan dapat bermuara
pada terwujudnya pemerintahan daerah yang baik, meningkatkan kegiatan ekonomi
22
daerah, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan meningkatkan kapasitas
pengembangan potensi wilayah.
C. NILAI-NILAI (CORE VALUES) Untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sleman, maka dikembangkan
nilai-nilai organisasi sebagai berikut:
1. Profesional,
2. Kehati-hatian,
3. Transparansi,
4. Partisipatif.
D. PROYEKSI INDIKATOR MAKRO
Menggambarkan visi menjadi suatu yang konkrit dan dapat diukur, memerlukan
adanya suatu indikator yang dapat digunakan sebagai acuan pencapaian visi secara
makro yang dilaksanakan dengan berbagai misi. Indikator tersebut terdiri atas
indikator penduduk, indikator ekonomi dan indikator sosial.
Pencapaian indikator makro tidak hanya merupakan kinerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Sleman saja, melainkan merupakan kinerja bersama antara Pemerintah,
Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Sleman,
masyarakat dan swasta.
Proyeksi pertumbuhan penduduk, ekonomi dan sosial di Kabupaten Sleman
berdasarkan ke 3 (tiga) indikator tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:
1. Pertumbuhan Penduduk
Jumlah penduduk Kabupaten Sleman dari tahun ke tahun terus mengalami
peningkatan. Berdasarkan data registrasi penduduk Kabupaten Sleman selama
10 tahun terakhir mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1,43 % per tahun,
yaitu dari tahun 1990 sebesar 754.750 jiwa menjadi 850.176 jiwa pada tahun
2000, dengan angka kepadatan penduduk 1.479 jiwa per km2. Sedangkan
berdasarkan data sensus penduduk tahun 2000 jumlah penduduk Kabupaten
Sleman sebanyak 901.377 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1,51 %. Jika
dengan laju pertumbuhan penduduk konstan (1,50 %/tahun) maka diprediksi
jumlah penduduk Kabupaten Sleman pada tahun 2004 sebanyak 956.738 jiwa,
dengan kepadatan penduduk 1.665 jiwa/km2.
2. Pertumbuhan Ekonomi
Salah satu data statistik yang digunakan sebagai indikator untuk menganalisa
dan mengevaluasi perkembangan perekonomian suatu daerah adalah data
23
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Data PDRB harga konstan
menunjukkan bahwa selama lima tahun (dari tahun1996 sampai dengan tahun
2000) pertumbuhannya mengalami pasang surut yaitu pada tahun 1996
pertumbuhannya mencapai 8,25 %, kemudian turun menjadi 3,58 % pada tahun
1997 karena munculnya krisis ekonomi dan moneter di Indonesia, bahkan
pada tahun 1998 mengalami kontraksi pertumbuhan minus sebesar 7,27 % dan
baru menunjukkan gejala kenaikan pada tahun 1999 sebesar 1,93 %, dan 3,35 %
pada tahun 2000.
Pertumbuhan pendapatan per kapita menurut harga berlaku selama lima tahun
meningkat rata-rata 15,12 % per tahun yaitu dari Rp2.251.852 pada tahun 1996
menjadi Rp 3.954.422 pada tahun 2000. Dengan melihat laju pertumbuhan
ekonomi selama lima tahun terakhir dan berbagai potensi yang ada, yang mampu
mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman selama
empat tahun mendatang, maka diprediksikan laju pertumbuhan ekonomi konstan
rata-rata sebesar 5,06 % per tahun yaitu dari 5,82 % pada tahun 2001, 4,85 %
tahun 2002, 4,97 % tahun 2003, dan 5,24 % pada tahun 2004, sementara laju
investasi konstan diharapkan mengalami penurunan rata-rata per tahun sebesar
0,21 % yaitu dari 5,70 % pada tahun 2001 menjadi 4,87 % pada tahun 2004.
Sedangkan angka PDRB perkapita diprediksi meningkat rata-rata sebesar 8,10 %
per tahun yaitu dari Rp 4.492.452 pada tahun 2001 menjadi Rp 5.948.731 pada
tahun 2004.
3. Pertumbuhan Sosial
Untuk menganalisa dan mengevaluasi pertumbuhan sosial, indikator utamanya
adalah jumlah penduduk miskin, jumlah penduduk bekerja serta jumlah
pengangguran. Berdasarkan data statistik jumlah penduduk miskin pada tahun
2000 mencapai 38.309 jiwa atau 4,51 % dari jumlah penduduk Kabupaten
Sleman. Dengan adanya upaya peningkatan PDRB perkapita rata-rata sebesar
8,10 % per tahun (dari tahun 2001 sampai tahun 2004), maka jumlah penduduk
miskin yang ada diharapkan mengalami penurunan rata-rata sebesar 3,56 % per
tahun yaitu dari 36.394 jiwa pada tahun 2001 menjadi 31.203 jiwa pada tahun
2004, jumlah penduduk bekerja di prediksikan mengalami kenaikan rata-rata
sebesar 1,7 % per tahun yaitu dari 422.567 orang pada tahun 2001 menjadi
451.058 orang pada tahun 2004. Pengangguran terbuka diprediksikan akan
mengalami peningkatan rata-rata sebesar 4,00 % per tahun yaitu dari 31.289
orang pada tahun 2001 menjadi 37.257 orang pada tahun 2004.
24
4. Indeks Pembangunan Manusia
Gambaran tingkat keberhasilan pembangunan yang berorientasi pada manusia,
yang juga merupakan gambaran kualitas hidup penduduk ditunjukkan dengan
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dihitung berdasarkan indeks komposit
dari angka harapan hidup, pendidikan (indeks melek huruf dan indeks rata-rata
lama sekolah) serta indeks daya beli (konsumsi riil per kapita). Dengan skala nilai
mulai dari 0 (terburuk) sampai dengan 100 (terbaik). Hasil perhitungan IPM
Kabupaten Sleman pada tahun 2000 menunjukkan angka 71,70. Untuk mencapai
kategori baik, maka diprediksikan pada angka 75,31 pada tahun 2004, sehingga
diperlukan berbagai upaya untuk menaikkan angka dari keseluruhan indeks yang
sangat berpengaruh pada penilaian Indeks Pembangunan Manusia.
TABEL 3.1. TABEL PROYEKSI INDIKATOR MAKRO TAHUN 2001 – 2004
NO INDIKATOR MAKRO 2000 2001 2002 2003 2004 1 2 3 4 5 6 7
1. Jumlah Penduduk 901.377 914.909 928.645 942.587 956.738 2. Laju Pertumbuhan Penduduk 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 3. Jumlah Penduduk Miskin 38.309 36.394 34.574 32.845 31.203 4 PDRB (Berlaku)(Juta Rupiah) 3.560.985 4.103.720 4.616.475 5.129.600 5.670.456 5. PDRB (Konstan) (Juta Rupiah) 1.451.772 1.536.241 1.610.703 1.690.809 1.779.374 6. Inflasi (Propenas) Kab. Sleman 6,98 % 7 % 7 % 6 % 6 % 7. Laju Pertumbuhan Ekonomi (Konstan 1993) 3,35 % 5,82 % 4,85 % 4,97 % 5,24 % 8. PDRB Per Kapita (Berlaku) 3.954.422 4.492.452 4.982.526 5.458.281 5.948.731 9. Laju Investasi (Konstan 1993) 6,30 % 5,70 % 5,39 % 5,12 % 4,87 % 10. Jumlah Penduduk Be-kerja 413.476 422.567 431.858 441.354 451.058 11. Proporsi Jumlah Penduduk Bekerja/Jumlah
Penduduk 45,87 46,19 46,50 46,82 47,15
12. Jumlah Pengangguran Terbuka 29.520 31.289 33.163 35.151 37.257 13. Indek Pembangunan Manusia (IPM) 71,70 72,55 73,51 74,49 75,31
Keterangan:
a) Perhitungan Proyeksi berdasarkan metode ekstrapolasi
b) Jumlah penduduk miskin bersumber dari data Pra KS dan KS I alasan
ekonomi
c) Jumlah penduduk yang bekerja dan pengangguran bersumber dari
pengolahan data Sakernas.
d) IPM dihitung dengan indeks harapan hidup,indeks pendidikan dan indeks
daya beli.
e) Data tahun 2000 adalah angka dasar proyeksi.
BAB IV FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
Salah satu proses dalam konsep manajemen adalah menyusun faktor penentu
25
keberhasilan yang diawali dengan mengkaji lingkungan strategis yang meliputi kondisi,
situasi, keadaan peristiwa, dan pengaruh-pengaruh yang berasal dari dalam maupun
dari luar Kabupaten Sleman. Lingkungan internal dan eksternal mempunyai dampak
pada kehidupan dan kinerja seluruh komponen yang terlibat pada pembangunan,
mencakup kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan tantangan eksternal.
Analisis lingkungan strategis adalah menyusun asumsi-asumsi strategis dan mengujinya
dengan visi, dan misi organisasi untuk memperoleh faktor penentu keberhasilan.
A. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS
Pelaksanaan analisis lingkungan strategis merupakan bagian dari komponen
perencanaan strategis dan merupakan suatu proses untuk selalu menempatkan
organisasi pada posisi strategis sehingga didalam perkembangannya akan selalu
berada pada posisi yang menguntungkan. Lingkup analisis lingkungan strategis
meliputi Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE).
1. Analisis Lingkungan Internal (ALI)
a. Kekuatan
1) Telah terbentuk organisasi pemerintah kabupaten yang terbaru Dalam
rangka pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor
22 Tahun 1999 telah dibentuk struktur organisasi dan tatakerja organisasi
perangkat daerah pemerintah Kabupaten Sleman dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000, meliputi sekretariat
daerah, sekretariat DPRD, 7 dinas, 4 badan dan 3 kantor.
2) Telah berfungsinya lembaga DPRD secara efektif.
Terbentuknya DPRD Kabupaten Sleman hasil Pemilu tahun 1999 yang
terselenggara secara demokratis, jujur, dan adil tidak lagi sebagai bagian
dari pemerintah daerah akan tetapi sebagai badan legislatif daerah yang
berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Daerah, yang
berfungsi sebagai lembaga pengawasan dan legislasi telah
melaksanakan fungsinya secara proporsional.
3) Tingkat pendidikan SDM pemerintah kabupaten cukup baik.
Jumlah pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun
2000 sebanyak 9.115 orang, yang berpendidikan SLTA keatas sebanyak
87,22 % dengan rincian SLTA 5.220 orang, atau 57,27%, SM/D.III 1.937
orang atau 21,25%, S1/D.IV 786 orang atau 8,62%, S2/S3 7 orang atau
0,08%. Pegawai yang telah mengikuti diklat struktural adum 698 orang
26
adumla 262 orang, spama 39 orang, spamen 4 orang.
4) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan cukup tinggi
Potensi yang dimiliki masyarakat Sleman adalah perilaku sosial gotong
royong yang berpedoman pada gerakan pembangunan terpadu Sleman
“Sembada” yang dijabarkan menjadi sehat, elok dan edi, makmur dan
merata, bersih dan berbudaya, aman dan adil damai dan dinamis serta
agamis. Masyarakat Sleman pada umumnya telah memiliki kebersamaan
untuk membangun lingkungannya dengan berswadaya. Selama lima
tahun terakhir jumlah swadaya murni masyarakat mencapai Rp7,54
milyar.
5) Kualitas SDM masyarakat cukup memadai
Penduduk Kabupaten Sleman pada tahun 2000 sebanyak 900.592 orang
dengan komposisi yang tamat SLTP 17,19 %, SLTA 28,59%, SM/D.III
2,85%, Sarjana/D.IV 4,71% dan S2/S3 0,36%.
6) Adanya perguruan tinggi yang berkualitas
Jumlah perguruan tinggi yang berada di Kabupaten Sleman sebanyak 29
buah yang terdiri 7 PTN dan 22 PTS, salah satunya adalah Universitas
Gadjah Mada (UGM) yang reputasinya bertaraf internasional.
7) Prasarana dan sarana publik cukup memadai
Jalur transportasi yang menuju ke 86 desa semuanya telah beraspal,
99,84 % dari 1.212 dusun yang ada telah terjangkau jaringan listrik dan
telah dibangun stasiun telekomunikasi otomat sebanyak 4 buah untuk
melayani kebutuhan telekomunikasi di wilayah Kabupaten Sleman.
8) Letak Kabupaten Sleman yang strategis
Kabupaten Sleman memiliki letak yang strategis karena terletak di jalur
utama transportasi darat antara Magelang – Surakarta yang merupakan
jalur utama perdagangan dari wilayah eks. Karesidenan Kedu, selain itu
juga merupakan pintu gerbang yang menunjang berbagai sektor melalui
transportasi darat dan udara ke berbagai daerah, serta berfungsi pula
sebagai pendukung utama perkembangan Kota Yogyakarta.
9) Situasi keamanan cukup kondusif
Situasi dan kondisi keamanan di Kabupaten Sleman dalam keadaan
stabil dan cukup terkendali, hal ini ditandai dengan menurunnya tingkat
kriminalitas sebesar 9,06 % dari tahun 1998 yaitu sebanyak 331 kejadian
menjadi 301 kejadian pada tahun 2000.
10) Potensi kepariwisataan tinggi
27
Jumlah obyek wisata di Kabupaten Sleman cukup banyak antara lain
wisata alam, wisata budaya, wisata pendidikan dan wisata desa dengan
fasilitas sarana pendukung pariwisata yang memadai seperti hotel,
restoran dan biro perjalanan.
b. Kelemahan
1) Kompetensi SDM pemerintah kabupaten belum memadai.
Penempatan pegawai dan pejabat struktural dalam tugasnya masih
dijumpai adanya ketidaksesuaian dengan kompetensi yang dibutuhkan
baik latar belakang pendidikan, manajerial, dan kompetensi individu
dengan jabatan yang dipangkunya. Hal ini disebabkan karena
keterbatasan pegawai yang ada dengan latar belakang pendidikan yang
beragam.
2) Sarana dan prasarana pemerintah kabupaten belum memadai.
Meskipun sudah diupayakan dengan pengadaan berbagai sarana dan
prasarana yang didukung dana cukup besar namun kenyataannya sampai
saat ini sarana dan prasarana pemerintah Kabupaten Sleman yang ada
ternyata belum memadai dan mencukupi bila dipergunakan untuk
memenuhi kebutuhan seluruh instansi yang ada sampai ditingkat
kecamatan.
3) Pelayanan birokrasi masih lemah
Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan oleh
aparat pemerintah dirasa masih lemah/belum prima. Hal ini tercermin dari
masih panjangnya mata rantai birokrasi dalam pemberian pelayanan
karena belum adanya pembagian kewenangan yang jelas mengenai tugas
dan fungsi dari masing – masing lembaga yang ada, sehingga memberi
kesan adanya in efisiensi dan duplikasi kewenangan dalam pemberian
pelayanan kepada masyarakat.
4) Sumber keuangan pemerintah kabupaten terbatas
Terbatasnya sumber keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman terlihat
dari besarnya pendapatan asli daerah yang ada, yaitu pada tahun
anggaran 2000 sebesar Rp.128.038.616.420,94 yang berasal dari
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp.17.889.883.435,46 atau 14,0%, Bagi
Hasil Pajak Rp.11.045.686.599,78 atau 8,6%, Bagi Hasil Bukan Pajak
Rp.260.688.509,50 atau 0,2%, Bantuan Pembangunan Rp.22.582.507.055
atau 17,6%, Subsidi Daerah Otonom Rp.70.375.139.874 atau 54,9%, dan
Sisa lebih tahun yang lalu Rp.5.884.710.954,20 atau 4,6%.
28
5) Penegakan dan kepatuhan hukum masih lemah
Kesadaran masyarakat Kabupaten Sleman dalam mematuhi hukum masih
lemah, hal ini tercermin dari sikap dan perilaku masyarakat Kabupaten
Sleman yang belum bisa sepenuhnya menerima dan mematuhi penerapan
peraturan perundang – undangan yang baru.
Pihak aparat penegak hukum juga masih lemah dalam memberikan sanksi
kepada warga masyarakat yang melanggar hukum.
6) Dukungan peraturan daerah yang belum memadai
Dalam mengimplementasikan kebijaksanaan yang telah digariskan
pemerintah Kabupaten Sleman untuk pengelolaan aset kekayaan daerah,
ternyata belum sepenuhnya didukung dengan peraturan daerah.
Hal ini terlihat dari sedikitnya produk peraturan daerah yang dihasilkan
DPRD Kabupaten Sleman yang diundangkan dalam lembaran daerah,
yaitu pada tahun 1999 sebanyak 6 buah, tahun 2000 sebanyak 12 buah.
7) Tingginya budaya permisif masyarakat
Budaya permisif merupakan salah satu bentuk budaya yang sedang
menggejala di lingkungan masyarakat pada akhir–akhir ini. Bentuk dari
budaya permisif ini adalah selalu diizinkannya kehendak–kehendak atau
keinginan masyarakat dalam melaksanakan sesuatu oleh pemerintah
daerah, bahkan tidak menutup kemungkinan dengan diberikannya
bantuan–bantuan, yang pada akhirnya akan menjadikan masyarakat yang
manja.
Budaya permisif ini apabila dibiarkan berlarut–larut akan menimbulkan hal-
hal yang kurang menguntungkan bagi pemerintah daerah dimasa
mendatang, karena sekali pemerintah daerah melarang keinginan
masyarakat maka akan mengakibatkan gejolak dikalangan masyarakat
yang bisa menjurus ke tindakan anarki.
8) Belum sinerginya pengelolaan pembangunan antar stakeholder
Adanya reformasi administrasi publik ditingkat nasional dan daerah
mengakibatkan situasi kelembagaan birokrasi bersifat transisional, belum
menemukan bentuk dan struktur yang mantap, sehingga hubungan intern
antar lembaga pada pemerintah daerah belum tersinergi dalam
pengelolaan pembangunan, demikian pula hubungan antara pemerintah
daerah dengan lembaga–lembaga ekstern yang ada di wilayah Kabupaten
Sleman belum merata.
9) Rendahnya penguasaan teknologi dan lemahnya daya saing masyarakat
29
Ketimpangan dalam penyediaan infrastruktur dan masih terpusatnya
kegiatan-kegiatan ekonomi di daerah perkotaan, serta masih banyaknya
sumberdaya ekonomi yang dikuasai oleh orang perorang atau kelompok
tertentu, sementara produk – produk yang dihasilkan belum mampu
bersaing dengan produk impor. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat
penguasaan teknologi dan daya saing masyarakat Sleman masih rendah.
10) Terbatasnya sumber daya alam yang ada
Sumber daya alam yang dimilki Kabupten Sleman terdiri atas tanah yang
meliputi sawah seluas 23.483 Ha, tegalan seluas 6.407 Ha, pekarangan
seluas 18.705 Ha, hutan seluas 1.729 Ha, dan lain-lain seluas 7.104 Ha,
sumber air, dan bahan galian golongan C meliputi pasir sebanyak 5.681
m3, batu/kerikil 10.754 m3, batu andesit 19.576 m3, tanah liat 249 m3 serta
kapur 181 m3 .
2. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)
a. Peluang
1) Adanya kebijakan otonomi daerah Undang - undang Nomor 22 Tahun
1999 memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah
kabupaten dan kota untuk menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan
dan pembangunan di daerah.
2) Tingginya minat investor masuk ke Kabupaten Sleman
Posisi yang strategis, kondisi dan potensi sumber daya alam dan SDM
yang dimiliki telah menempatkan Kabupaten Sleman sebagai pilihan
pertama bagi investor untuk melaksanakan kegiatan usahanya.
3) Akses teknologi telematika cukup baik
Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2001 mewajibkan pemerintah daerah
untuk mendayagunakan teknologi telematika guna menunjang
penyelenggaraan otonomi daerah. Perkembangan teknologi informasi di
Kabupaten Sleman saat ini telah membuka peluang bagi terbentuknya
akses terhadap kemudahan memperoleh informasi.
4) Terbukanya pasar bebas
Tatanan ekonomi baru merupakan sistem ekonomi pasar yang bersifat
global dan kompetitif sehingga akan terbuka peluang seluas-luasnya bagi
produk-produk Kabupaten Sleman untuk memasuki pasar global.
5) Image pihak luar terhadap Sleman cukup baik
Kesan dari pihak luar terhadap keamanan, keramahtamahan dan sifat
30
gotong royong masyarakat Sleman cukup baik. Hal ini merupakan modal
untuk meraih peluang pengembangan investasi dari luar.
6) Berkembangnya perguruan tinggi
Kabupaten Sleman merupakan daerah yang potensial untuk
berkembangnya perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang ada telah
menunjukkan perkembangan yang baik dilihat dari sisi sarana, prasarana
maupun jumlah mahasiswa. Hal ini merupakan peluang bagi pertumbuhan
ekonomi masyarakat.
7) Tumbuhnya sektor informal
Sektor informal telah tumbuh dengan cepat sejalan dengan
bekembangnya wilayah perkotaan kecamatan. Hal ini mempunyai dampak
terhadap peningkatan perekonomian di Kabupaten Sleman.
b. Ancaman
1) Inkonsistensi kebijakan pemerintah pusat
Meskipun Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 memberikan
kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah kabupaten dan kota
untuk menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan dan pembangunan di
daerahnya, namun dalam pelaksanaannya masih dijumpai adanya
peraturan perundang-undangan dari pusat yang mengintervensi
kewenangan-kewenangan yang telah diserahkan kepada kabupaten/kota.
2) Masuknya budaya luar yang negatif
Pada era globalisasi masuknya informasi melalui media cetak dan
elektronik apabila tidak diantisipasi sejak dini dapat berdampak negatif
yang akan mengubah pola pikir, dan perilaku masyarakat.
3) Kondisi politik dan ekonomi nasional kurang kondusif
Kondisi politik dan perekonomian nasional yang tidak stabil membawa
dampak yang tidak menguntungkan bagi penyelenggaraan pemerintah
dan pembangunan di daerah.
4) Struktur perekonomian dualistik
Struktur perekonomian dualistik tidak menguntungkan bagi masyarakat
petani dan buruh tani.
5) Potensi terjadinya konflik SARA
Adanya perubahan situasi sosial politik yang demikian cepat diikuti
dengan lemahnya penegakan hukum, menyebabkan munculnya tindak
31
pelanggaran hukum yang melampaui batas, dan berpotensi terjadinya
konflik SARA.
6) Alih fungsi lahan pertanian tidak terkendali
Sejalan dengan pesatnya pembangunan dan meningkatnya kebutuhan
masyarakat atas lahan perumahan menyebabkan berkurangnya lahan
pertanian rata-rata per tahun 0,96 %.
Bila kondisi ini tidak dikendalikan maka akan memberikan dampak yang
kurang menguntungkan bagi perkembangan pertanian di Kabupaten
Sleman.
7) Bencana letusan Gunung Merapi
Kondisi Gunung Merapi yang aktif dengan interval letusan 3-5 tahun dapat
membawa bencana yang mengakibatkan terganggunya kegiatan sosial
ekonomi masyarakat disekitarnya.
B. ANALISIS STRATEGI PILIHAN
Strategi adalah kegiatan untuk mengantisipasi secara menyeluruh, meramalkan
pencapaian tujuan kedepan melalui pendekatan rasional. Strategi ini disusun dengan
memadukan antara kekuatan dengan peluang, kekuatan dengan ancaman,
kelemahan dengan peluang, dan kelemahan dengan ancaman. Dengan demikian
akan diperoleh berbagai pilihan strategi yang perlu diuji kembali dengan visi, misi
dan nilai – nilai organisasi pemerintah Kabupaten Sleman.
C. FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
Faktor penentu keberhasilan merupakan hasil kajian dari pilihan-pilihan strategi yang
telah diuji dengan visi, misi dan nilai-nilai organisasi pemerintah Kabupaten Sleman.
Melalui kajian yang cermat dan teliti telah dihasilkan faktor penentu keberhasilan
yang terdiri dari unsur-unsur pemerintah dan masyarakat, dengan demikian faktor
penentu keberhasilan dapat diartikan sebagai faktor yang mempunyai daya ungkit
besar untuk mewujudkan visi, misi pemerintah Kabupaten Sleman. Faktor-faktor
penentu keberhasilan tersebut meliputi 6 (enam) hal, yaitu:
1. Pemantapan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
Faktor ini sangat menentukan keberhasilan pencapaian visi dan misi Sleman,
karena masyarakat merupakan subyek sekaligus obyek (terkena dampak)
pembangunan dengan multi peran yang diembannya sebagai perencana,
pelaksana, evaluator serta pengguna. Pemantapan partisipasi masyarakat perlu
32
diarahkan pada peningkatan kemampuannya yaitu berdaya tumbuh, berdaya
saing, berdaya tahan, berdaya guna dan berhasil guna.
2. Peningkatan kualitas SDM masyarakat untuk mendukung pembangunan
Faktor ini sangat menentukan keberhasilan pencapaian visi dan misi pemerintah
Kabupaten Sleman karena masyarakat yang pada hakekatnya merupakan
perencana dan pelaksana pembangunan memegang peranan penting penentuan
keberhasilan pembangunan. Bila kualitas sumber daya masyarakat cukup baik,
maka perencanaan pembangunan akan bermutu, kualitas pelaksanaannya juga
dapat diandalkan dan hasilnyapun dapat dimanfaatkan secara optimal.
3. Peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi pemerintah kabupaten
Efisiensi organisasi merupakan hal yang sangat mendesak dilaksanakan agar
organisasi pemerintah kabupaten dapat mewujudkan kinerja yang baik dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Efisiensi organisasi pemerintah ini
tidak saja bertujuan untuk penghematan biaya, memperpendek jalur birokrasi,
mempersingkat waktu namun yang terpenting dari efisiensi adalah terwujudnya
keseimbangan yang optimal dalam pemanfaatan sumber daya terhadap hasil
yang akan bermuara pada kemampuan masyarakat.
4. Peningkatan kompetensi aparatur pemerintah
Aparatur pemerintah memegang peranan yang cukup sentral dalam proses
pembangunan oleh karenanya kompetisi dari aparaturnya haruslah senantiasa
dipacu untuk ditingkatkan.
Selain kualitas aparat yang harus baik, maka dalam hal memanfaatkan
seseorang untuk memangku jabatan tertentu haruslah yang bersangkutan
memiliki kompetensi yang memadai untuk jabatan tersebut. Kompetensi ini
sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan pengalamanya dalam
berbagai bidang.
5. Pemberian kepastian hukum kepada stakeholder
Kepastian hukum pada para stakeholder atau para pihak yang berkepentingan
kususnya para investor merupakan hal yang harus diwujudkan. Tanpa jaminan
kepastian hukum, para pihak yang berkepentingan dengan Kabupaten Sleman
niscaya tidak akan mau mengembangkan berbagai aktivitasnya di Kabupaten
Sleman. Bila hal ini terjadi, maka jelas merupakan kerugian besar bagi
pertumbuhan dan perkembangan Kabupaten Sleman.
6. Peningkatan sarana dan prasarana bagi pengembangan wilayah
Sarana dan prasarana bagi pemerintah Kabupaten Sleman untuk melaksanakan
tugas dan fungsinya merupakan sarana dan prasarana publik merupakan hal
33
yang sangat diperlukan dalam pengembangan wilayah. Bila wilayah-wilayah
strategis dapat berkembang dengan baik, maka dampak positifnya akan dinikmati
oleh masyarakat luas dalam peningkatan kesejahteraan.
BAB V PENETAPAN TUJUAN
A. PENGERTIAN TUJUAN Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu
keberhasilan yang akan dicapai dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan bersifat
idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk
melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, serta menjadi arah perjalanan
pemerintahan berdasarkan kriteria yang mudah dipahami seluruh masyarakat.
B. TUJUAN UMUM Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan umum yang akan
dicapai dalam tiga tahun kedepan, sebagai berikut:
1. Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang baik melalui terwujudnya
pembangunan bidang hukum, aparatur daerah, komunikasi dan informasi, dan
ketentraman dan ketertiban. Tujuan ini didukung oleh faktor-faktor penentu
keberhasilan peningkatan efisiensi organisasi pemerintah kabupaten,
peningkatan kompetensi aparatur pemerintah kabupaten Sleman, dan
pemberian kepastian hukum kepada stakeholder.
2. Meningkatkan kegiatan ekonomi daerah melalui terwujudnya pembangunan
bidang industri, pertanian dan kehutanan, sumber daya air dan irigasi,
pertambangan, transportasi, perdagangan, pengembangan usaha dan keuangan
daerah, koperasi, pengembangan investasi dan pariwisata. Tujuan ini didukung
oleh faktor-faktor penentu keberhasilan pemantapan partisipasi masyarakat
dalam pembangunan, peningkatan kualitas SDM masyarakat untuk mendukung
pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana dalam rangka
pembangunan wilayah.
3. Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui terwujudnya pembangunan bidang
pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, kebudayaan, kependudukan,
pemuda dan olah raga, tenaga kerja dan transmigrasi. Tujuan ini didukung oleh
faktor-faktor penentu keberhasilan pemberian kepastian hukum kepada
stakeholder, pemantapan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan
34
peningkatan kualitas SDM masyarakat untuk mendukung pembangunan.
4. Meningkatkan kapasitas pengembangan potensi wilayah melalui terwujudnya
pembangunan perdesaan dan perkotaan, penataan ruang, sumber daya alam
dan lingkungan hidup. Tujuan ini didukung oleh faktor-faktor penentu
keberhasilan pemantapan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan
peningkatan prasarana dan sarana dalam rangka pembangunan wilayah.
C. TUJUAN KHUSUS
Sebagaimana tujuan umum yang telah ditetapkan, maka dirumuskan tujuan khusus
berdasarkan faktor-faktor penentu keberhasilan (FPK) sebagai berikut:
FPK 1 : Pemantapan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, bertujuan: a. meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi penganggur untuk
menguasai teknologi tepat guna dan manajemen kewirausahaan di
bidang ekonomi,
b. meningkatkan fasilitasi organisasi sosial kemasyarakatan dibidang
ekonomi, sosial dan budaya,
c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan,
d. mempercepat transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang
dilandasi iman dan taqwa dengan optimalisasi peran serta masyarakat
perguruan tinggi,
e. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian
lingkungan hidup.
FPK 2 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat untuk mendukung pembangunan, bertujuan: a. menuntaskan wajib belajar 9 tahun dan penuntasan kejar paket A dan
paket B serta mendorong kemandirian masyarakat dalam pendidikan
lebih lanjut,
b. meningkatkan kualitas guru dan tutor kejar paket A dan paket B serta
penyetaraan guru untuk mencapai sekolah yang efektif dan bermutu,
c. meningkatkan pemberdayaan bagi pengelola LPK dan lembaga
ketrampilan lain serta kelompok-kelompok belajar masyarakat,
d. meningkatkan usia harapan hidup dan menekan angka kematian bayi,
e. mendorong terselenggaranya jaminan kesehatan dan jaminan sosial
bagi keluarga dan penyandang masalah sosial,
35
f. meningkatkan pemberdayaan sumber daya manusia pada kelompok-
kelompok ekonomi dan sosial budaya masyarakat.
FPK 3 : Peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi pemerintah kabupaten, bertujuan: a. Mewujudkan standar penilaian kinerja pada semua instansi pemerintah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
b. mewujudkan uraian tugas pada semua instansi pemerintah kabupaten
yang mencakup semua pejabat dan staf, struktural dan fungsional,
c. mewujudkan pedoman tata kerja dan tata hubungan antar
lembaga/instansi,
d. mewujudkan kemandirian BUMD Bank Pasar dan PDAM,
e. mewujudkan terbentuknya BUMD baru,
f. mendorong kemandirian RSUD dan Puskesmas,
g. mewujudkan terbentuknya UPTD dan cabang dinas baru,
h. meningkatkan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi secara
berkala jalannya pemerintahan dan pembangunan.
FPK 4 : Peningkatan kompetensi aparatur pemerintah Kabupaten Sleman, bertujuan: a. Mempercepat tersusunnya standar kualifikasi penerimaan,
penempatan, pembinaan, dan pengembangan karier pegawai,
b. mempercepat tersusunnya penilaian standar kinerja pegawai,
c. mempercepat pengembangan pendidikan dan pelatihan struktural,
fungsional, dan teknis bagi pegawai,
d. mempercepat tersedianya sistem informasi kepegawaian.
FPK 5 : Pemberian kepastian hukum kepada stakeholder, bertujuan: a. Mempercepat tersedianya produk hukum daerah di bidang
pemerintahan, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan bidang
pelayanan umum,
b. mendorong peningkatan kepatuhan terhadap peraturan daerah dan
peraturan perundang-undangan lainnya.
FPK 6 : Peningkatan prasarana dan sarana dalam rangka pembangunan wilayah, bertujuan:
36
a. Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana perkantoran
pemerintah kabupaten untuk pelayanan masyarakat,
b. meningkatkan prasarana dan sarana fisik untuk mendukung kegiatan
sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan penyediaan
sistem informasi pengembangan wilayah.
BAB VI PENUTUP
Rencana strategis daerah dalam pelaksanaannya dijabarkan dalam Rencana
Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) yang memuat Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD), yang terukur kinerjanya dan akan ditetapkan setiap tahunnya
oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Dalam rangka mengevaluasi kinerja APBD tersebut, pelaksanaannya mengacu pada
ketentuan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, dan untuk kriteria keberhasilan kinerja diukur dengan
mempergunakan klasifikasi sebagai berikut: 1) 85 % - 100 % : sangat berhasil,
2) 70 % - < 85 % : berhasil, 3) 55 % - < 70 % : cukup berhasil, 4) < 55 % : tidak
berhasil.
Rencana strategis daerah merupakan pedoman bagi instansi pemerintah kabupaten
dalam menyusun program-program pembangunan serta bagi DPRD dalam
mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan
daerah.
Pemerintah kabupaten bersama DPRD bertanggung jawab untuk menjaga konsistensi
antara rencana strategis daerah dan rencana pembangunan tahunan daerah sesuai
tugas pokok dan fungsinya melalui proses perencanaan pembangunan dan anggaran
setiap tahunnya, demi terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang lebih
terintegrasi, menyeluruh, dan terkendali pelaksanaannya berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
37
Pemerintah kabupaten dan DPRD serta masyarakat harus bersungguh-sungguh
memperhatikan dan mengacu pada visi, misi, dan tujuan yang akan dicapai selama tiga
tahun yang tertuang dalam rencana strategis daerah ini. Upaya tersebut diperlukan
untuk menjaga agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara lebih merata dan
berkeadilan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Sleman.
a.n. BUPATI SLEMAN,
WAKIL BUPATI
Cap/ttd
ZAELANI