peraturan daerah kabupaten nabire nomor 2 …hukum.papua.go.id/jdihpapua/files/docs/regulasi/perda...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE

NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

KABUPATEN NABIRE TAHUN 2005 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NABIRE,

Menimbang : a. bahwa Kabupaten Nabire memerlukan perencanaan pembangunan jangka

panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang

dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan

makmur;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nabire Tahun

2005-2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi

Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian

Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4389);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang–Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4739);

9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2008 tentang

Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi

Provinsi Papua menjadi UU

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik



12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik



11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4817);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NABIRE

dan

BUPATI NABIRE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA

PANJANG DAERAH KABUPATEN NABIRE TAHUN 2005-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

(1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang

selanjutnya disebut RPJP Daerah Kabupaten Nabire adalah dokumen

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nabire untuk periode 20

(dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

(2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya

disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah

untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi,

dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah

Kabupaten Nabire serta memperhatikan RPJM Nasional.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

(1) Program Pembangunan Daerah Kabupaten Nabire periode 2005-2025

dilaksanakan sesuai dengan arahan pembangunan RPJP Daerah Kabupaten

Nabire.

(2) RPJP Daerah Kabupaten Nabire sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah.

(3) Tatacara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah

ditetapkan lebih lanjut berdasarkan peraturan kepala daerah.

Pasal 3

RPJP Daerah Kabupaten Nabire sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

terdiri atas:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : KONDISI UMUM

BAB III : VISI, MISI, DAN ARAH PEMBANGUNAN JANGKA

PANJANG

BAB IV : SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB V : TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS

BAB VI : KAIDAH PELAKSANAAN

Pasal 4

Rincian RPJP Daerah Kabupaten Nabire sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan

dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk

menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati

Kabupaten Nabire yang sedang memerintah pada tahun terakhir

pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Kabupaten Nabire untuk tahun pertama periode Kepala

Daerah berikutnya.

(2) RKPD Kabupaten Nabire sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)

digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Nabire tahun berikutnya.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Nabire.

Ditetapkan di Nabire

pada tanggal 1 Oktober 2010

BUPATI NABIRE,

CAP/TTD

ISAIAS DOUW

Diundangkan di Nabire

pada tanggal 7 Oktober 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NABIRE,

CAP/TTD

Drs. UMAR KATJILI

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 195204211971061001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NABIRE

TAHUN 2010 NOMOR 2

PENJELASAN

ATAS


NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

KABUPATEN NABIRE

I. UMUM

Pembangunan Kabupaten Nabire yang telah dilaksanakan selama ini sudah begitu besar

menunjukkan kemajuan yang berarti, namun akibat dua kali Gempa Bumi yang

melanda Nabire pada tahun 2004. Dari kondisi alam yang terjadi mengakibatkan

konsentrasi Pemerintah Kabupaten Nabire bersama seluruh komponen masyarakat

terarah pada merekonstruksi kembali pembangunan daerah untuk 20 tahun ke depan,

secara konseptual, gradual dan berkesinambungan. Hal ini bertujuan agar

penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan terus

berlangsung.

Penetapan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional mewajibkan pemerintah daerah untuk merumuskan perencanaan

pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek Sementara itu UU

Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

Nasional Tahun 2005-2025 menyebutkan bahwa RPJP Nasional dan RPJP Provinsi

menjadi acuan penyusunan RPJP Kabupaten/Kota baik substansi maupun jangka

waktu, sehingga terdapat keterkaitan perencanaan pembangunan mulai dari Nasional,

Provinsi, sampai dengan Kabupaten/Kota.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan dokumen perencanaan

pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005

sampai dengan Tahun 2025. Pelaksanaan RPJP Kabupaten Nabire 2005-2025 terbagi

dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan

pembangunan jangka menengah nasional 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam

RPJPD I Tahun 2005-2009, RPJPD II Tahun 2010-2014, RPJPD III Tahun 2015-2019,

RPJPD IV Tahun 2020-2024.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nabire Tahun

2005 - 2025 disusun selain mengacu pada RPJP Nasional dan Provinsi juga

memperhatikan karakteristik dan potensi (kearifan lokal) Kabupaten Nabire sebagai

cerminan cita-cita bersama yang akan dicapai yaitu Nabire yang religius, berkeadilan,

dan sejahtera. Rancangan RPJP Daerah Kabupaten Nabire hasil Musrenbangda dapat

dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Menteri Negara Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

(Bappenas). RPJP Daerah Kabupaten Nabire ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nabire menjadi dasar bagi

Kepala Daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah selama masa jabatan 5

(Lima) Tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nabire digunakan sebagai

arah bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha serta untuk menjamin

terjadinya keterpaduan dan kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan sesuai

dengan kondisi dan karakteristik daerah di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan

sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama. Dengan

demikian seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan

bersifat sinergis, koordinatif, dan akomodatif, serta melengkapi satu dengan lainnya di

dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Pada akhir tahun 2025 di Kabupaten Nabire diharapkan dapat tersedia sumberdaya

manusia yang berkualitas dan berdaya saing; terdapat kegiatan usaha ekonomi rakyat

yang berdaya saing; terdapat pelayanan pendidikan yang berkualitas dengan

pelaksanaan manajemen pendidikan yang maju, peningkatan kualitas pendidikan secara

kompetitif dan terpadu; serta terdapat pelayanan kesehatan yang berkualitas.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Maksud dari RPJP Daerah mengacu kepada RPJP Nasional bukan untuk

membatasi kewenangan daerah, tetapi agar terdapat acuan yang jelas, sinergi,

dan keterkaitan dari setiap perencanaan pembangunan di tingkat daerah

berdasarkan kewenangan otonomi yang dimilikinya berdasarkan platform RPJP

Nasional. RPJP Daerah dijabarkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah berdasarkan

visi dan misi dirinya yang diformulasikan dalam bentuk RPJM Daerah.

Pasal 2

Ayat (1)

Untuk menjaga kesinambungan Pembangunan, setiap tahunnya Kepala Daerah

menyusun RKPD Kabupaten Nabire untuk selama periodenya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah dilakukan oleh Kepala

Satuan Kerja Perangkat Daerah dan dikoordinasi oleh Kepala Daerah melalui

Kepala Bappeda. Pengendalian dan Evaluasi yang dilaksanakan menyangkut :

a. Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah

b. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

c. Hasil Rencana Pembangunan.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

LAMPIRAN


NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

KABUPATEN NABIRE TAHUN 2005 - 2025

RPJP Kab. Nabire Tahun 2005-2025

i

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ............................................................................................. 1

1.2 Maksud dan Tujuan ..................................................................................... 2

1.3 Landasan ...................................................................................................... 3

1.4 Hubungan RPJP Kabupaten Nabire dengan Dokumen Perencanaan

Lainnya ........................................................................................................ 4

1.5 Sistematika Penulisan .................................................................................. 6

BAB II KONDISI UMUM

2.1 Kondisi Umum ............................................................................................ 7

2.2 Prediksi dan Isu-Isu Strategis ...................................................................... 23

2.3 Modal Dasar ................................................................................................ 31

BAB III VISI, MISI, DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA PANJANG

TAHUN 2005-2025

3.1 Visi .............................................................................................................. 32

3.2 Misi .............................................................................................................. 33

3.3 Arah Pembangunan Daerah Jangka Panjang Tahun 2005-2025 ................. 34

BAB IV SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1 Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa . 38

4.1.1 Sasaran ................................................................................................ 38

4.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan............................................................... 38

4.2 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia .......................................... 39

4.2.1 Sasaran ................................................................................................ 39


4.3 Meningkatkan Kesehatan Masyarakat ......................................................... 40

4.3.1 Sasaran ................................................................................................ 40


4.4 Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera .................................................... 41

4.4.1 Sasaran ................................................................................................ 41


4.5 Meningkatkan dan Membangun Sarana dan Prasarana Berbasis

Mitigasi Bencana ......................................................................................... 43

4.5.1 Sasaran ................................................................................................ 43


4.6 Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih...................................... 45

4.6.1 Sasaran ................................................................................................ 45



ii

BAB V TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS

5.1 RPJMD ke-1 (2005-2009) ........................................................................... 48

5.2 RPJMD ke-2 (2010-2014) ........................................................................... 50

5.3 RPJMD ke-3 (2015-2019) ........................................................................... 51

5.4 RPJMD ke-4 (2020-2024) ........................................................................... 52


1

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1996 Kabupaten Dati II Paniai

dimekarkan menjadi 3 Kabupaten yaitu :

1. Kabupaten Dati II Nabire dengan Ibukota Nabire;

2. Kabupaten Administratif Paniai dengan Ibukota Enarotali;

3. Kabupaten Administratif Puncak Jaya dengan Ibukota Mulia.

Selanjutnya dengan perubahan Undang-Undang (UU) Pemerintahan Daerah dari UU

Nomor 5 Tahun 1974 menjadi UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,

dengan konsep Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka daerah

Tingkat II dihapus sehingga sebutan Kabupaten Dati II Nabire berubah menjadi Kabupaten

Nabire.

Kabupaten Nabire setelah pemekaran berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor

52 Tahun 1996 hingga tahun 2004 secara administratif terdiri dari 10 Distrik yaitu Nabire,

Wanggar, Yaur, Napan, Uwapa, Ikrar, Kamu, Mapia, Sukiaki, dan Siriwo. Pada bulan Juli

2005 dimekarkan dua Distrik baru yaitu Distrik Makimi yang merupakan pemekaran dari

Distrik Napan dan Distrik Teluk Umar yang merupakan pemekaran dari Distrik Yaur.

Kedua Distrik tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2005

tanggal 19 Juli 2005 untuk Distrik Makimi dan Perda Nomor 7 Tahun 2005 tanggal 19 Juli

2005 untuk Distrik Teluk Umar. Perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah

selanjutnya mengacu pada UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU

Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1

Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus

Bagi Provinsi Papua menjadi UU.

Sejalan dengan ditetapkannya UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah diwajibkan merumuskan

perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek

Sementara itu UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

(RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 menyebutkan bahwa RPJP Nasional dan RPJP Provinsi

menjadi acuan penyusunan RPJP Kabupaten/Kota baik substansi maupun jangka waktu,

sehingga terdapat keterkaitan perencanaan pembangunan mulai dari Nasional, Provinsi,

sampai dengan Kabupaten/Kota.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan dokumen perencanaan

pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005

sampai dengan Tahun 2025. Pelaksanaan RPJP Kabupaten Nabire 2005-2025 terbagi


2

dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan

pembangunan jangka menengah nasional 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam RPJPD

I Tahun 2005-2009, RPJPD II Tahun 2010-2014, RPJPD III Tahun 2015-2019, RPJPD IV

Tahun 2020-2024.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Nabire Tahun 2005 – 2025 selain mengacu pada RPJP Nasional dan Provinsi juga

memperhatikan karakteristik dan potensi (kearifan lokal) Kabupaten Nabire sebagai

cerminan cita-cita bersama yang akan dicapai yaitu Nabire yang religius, berkeadilan, dan

sejahtera. Pada akhir tahun 2025 diharapkan dapat tersedia sumberdaya manusia yang

berkualitas dan berdaya saing; terdapat kegiatan usaha ekonomi rakyat yang berdaya saing;

terdapat pelayanan pendidikan yang berkualitas dengan pelaksanaan manajemen

pendidikan yang maju, peningkatan kualitas pendidikan secara kompetitif dan terpadu;

serta terdapat pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nabire menjadi

dasar bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang merupakan penjabaran dari visi,

misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam Pemilihan

Kepala Daerah selama masa jabatan 5 (Lima) Tahun.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Penyusunan RPJP Kabupaten Nabire dimaksudkan untuk memberikan arah bagi

Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha serta untuk menjamin terjadinya

keterpaduan dan kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan kondisi

dan karakteristik daerah di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan sesuai dengan visi,

misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama. Dengan demikian seluruh upaya

yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif,

dan akomodatif, serta melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola

tindak.

1.2.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan RPJP Kabupaten Nabire adalah sebagai berikut:

1. memberikan arah dan acuan bagi para calon Kepala Daerah dalam menyusun

program kerja yang akan disampaikan pada masa pemilihan Kepala Daerah.

2. mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan daerah; menjamin terciptanya

integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarwaktu, antarfungsi

pemerintah daerah dan pusat; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; menjamin

tercapainya penggunaan sumber daya yang efisien, efektif, berkeadilan, dan

berkelanjutan; serta menjaga kesinambungan pembangunan daerah yang

dilaksanakan dalam waktu lima tahunan.


3

3. Menyediakan satu pedoman resmi bagi seluruh jajaran Pemerintahan Daerah dalam

menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RPJM

Daerah.

4. Menyediakan satu pedoman berwawasan jauh untuk menentukan arah pembangunan

daerah dengan mendasarkan diri pada kondisi riil dan proyeksi ke depan.

5. Memudahkan seluruh jajaran Pemerintahan Daerah untuk memahami dan menilai

arah kebijakan, program dan kegiatan lima tahunan daerah.

1.3 Landasan

Landasan Idiil dari RPJP Kabupaten Nabire ini adalah Pancasila dan Landasan

Konstitusional UUD 1945, sedang landasan operasional meliputi seluruh ketentuan

perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan sebagai berikut:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor

VII/MPR/2001 Tentang Visi Indonesia Masa Depan;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian

Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara

Tahun 1969 Nomor 47);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

9. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah;

11. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor

21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi UU

12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak

Jaya, Kabupaten Paniai, Perubahan Nama dan Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah

Tingkat II Paniai di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;


4

14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran Kementerian Negara / Lembaga;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional

17. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005

tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;

18. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupen Nabire Tahun 2008-2028

1.4 Hubungan RPJP Kabupaten Nabire dengan Dokumen Perencanaan

Lainnya

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Nabire merupakan penjabaran

dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Kabupaten Nabire dalam bentuk visi, misi, dan arah

pembangunan Kabupaten Nabire untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun

waktu mulai tahun 2005 hingga tahun 2025. Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Kabupaten Nabire menguraikan tentang kondisi umum daerah dan atas dasar itu ditetapkan

arah umum pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk kurun waktu 20 (dua

puluh) tahun kedepan.

Penyusunan RPJP Kabupaten Nabire mengacu pada arah pembangunan pada RPJP

Nasional dan RPJP Provinsi serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Provinsi Papua dan RTRW Kabupaten Nabire. RPJP ini selanjutnya akan menjadi

pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan lainnya seperti:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun

yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah. RPJM Daerah

memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan

umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah,

dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan

kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

2. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJM daerah

untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah,

prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya baik yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilakukan dengan

mendorong partisipasi masyarakat. Dokumen RKPD ini dalam penyusunannya tetap

memperhatikan dan sinergi dengan Rencana Kerja Pemerintah.

3. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) memuat visi, misi,

tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas

dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Renstra-


5

SKPD tersebut dirumuskan dalam bentuk rencana kerja satuan kerja perangkat daerah

(Renja-SKPD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan

mendorong partisipasi masyarakat.

Adapun keterkaitan rencana pembangunan jangka panjang daerah dengan dokumen

perencanaan lain dapat dilihat pada bagan berikut :

1.5 Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Nabire Tahun 2005-2025 disusun

dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang yang memuat pengertian RPJP Kabupaten Nabire,

proses penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan RPJPD Kabupaten Nabire,

landasan hukum, hubungan RPJPD Kabupaten Nabire dengan dokumen

perencanaan lainnya, dan sistematika penulisan

Mengacu

RPJP Nasional

RPJPD Provinsi

RPJMD Provinsi (5 Tahunan)

RPJMD Kab/Kota

(5 Tahunan)

Renstra SKPD (5 Tahunan)

RKPD Provinsi (Tahunan)

RKPD Kab/Kota (Tahunan)

Renja SKPD (Tahunan)

Mengacu Mengacu

Menjabarkan

Menjabarkan

Menjabarkan

Mengacu

RPJPD Kab/Kota

Mengacu Mengacu

Mengacu


6

Bab II : Kondisi Umum

Kondisi umum menjelaskan kondisi saat ini, perkiraan masa depan dan isu

strategus dalam berbagai aspek pembangunan

Bab III : Visi, Misi, dan Arah Pembangunan

Menjelaskan visi pembangunan daerah atau keadaan yang diinginkan pada akhir

periode perencanaan jangka panjang daerah, dan misi pembangunan daerah atau

upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Dalam bab ini

dijelaskan pula arah pembangunan jangka panjang daerah

Bab IV : Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Menjelaskan sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang

yang akan ditempuh untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka

panjang

Bab V : Tahapan dan Skala Prioritas Pembangunan Jangka Panjang

menjelaskan tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang lima tahun

(RPJMD) Pertama, RPJMD Kedua, RPJMD Ketiga, dan RPJMD Keempat.

Bab VI : Kaidah Pelaksanaan

Menguraikan RPJP Kabupaten Nabire sebagai pedoman bagi seluruh pemangku

kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta

menjadi koridor dalam penyusunan visi, misi, dan program calon Kepala Daerah

dan pedoman dalam penyusunan RPJMD (rencana pembangunan lima tahunan)

dan RKPD (rencana pembangunan tahunan)


7

2.1 Kondisi Saat Ini

Pembangunan Kabupaten Nabire yang telah dilaksanakan selama ini sudah begitu

besar menunjukkan kemajuan yang berarti, namun akibat dua kali Gempa Bumi yang

melanda Nabire pada tahun 2004. Dari kondisi alam yang terjadi mengakibatkan

konsentrasi Pemerintah Kabupaten Nabire bersama seluruh komponen masyarakat terarah

pada merekonstruksi kembali pembangunan daerah untuk 20 tahun ke depan, secara

konseptual, gradual dan berkesinambungan. Hal ini bertujuan agar penyelenggaraan

Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan terus berlangsung. Kondisi Kabupaten

Nabire saat ini adalah sebagai berikut :

2.1.1 Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

Pencapaian kehidupan masyarakat Kabupaten Nabire yang maju, berkualitas, serta

sehat sejahtera lahir dan batin sangat terkait dengan keberhasilan pembangunan di bidang

sosial budaya dan kehidupan beragama. Secara umum kondisi sosial budaya masyarakat

Nabire belum mengalami peningkatan yang berarti.

1. Selama tahun 2001-2005 rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Nabire sebesar

2,22 persen dengan tingkat kepadatan tertinggi di Distrik Nabire.

2. Pembangunan di bidang budaya telah berjalan cukup baik ditandai dengan

meningkatnya penghargaan terhadap keragaman budaya, kondusifnya interaksi

antarbudaya, melestarikan budaya lokal, dan tersosialisasinya penyelesaian masalah

dengan tanpa kekerasan.

3. Pembangunan di bidang agama dan kepercayaan juga menunjukkan adanya

kemajuan. Kesadaran masyarakat untuk menjalankan agama dan kepercayaan

dengan menjunjung tinggi toleransi antarsetiap pemeluk Agama.

4. Pemberdayaan kaum perempuan dan anak mulai diperhatikan yang tercermin pada

semakin dirancangnya upaya peningkatan kualitas hidup mereka, serta

meningkatkan peran dalam kehidupan di masyarakat dan pemerintahan.

5. Perhatian terhadap pembinaan remaja dan pemuda yang menunjukkan peningkatan

yang tercermin pada semakin banyaknya kegiatan kepemudaan melalui kesenian dan

olah raga.


8

Kualitas SDM Kabupaten Nabire yang relatif rendah tercermin dari indikator

pendidikan dan kesehatan serta kualitas perempuan, pemuda, dan olahraga sebagai berikut

:

1. Tingkat Pendidikan Penduduk Relatif Masih Rendah

(1) Angka Partisipasi SD - MI/SMP/SMA

Angka Partisipasi Murni (APM) dalam 3 (tiga) tahun terakhir (2001-2003)

menunjukan kecenderungan semakin meningkat dari tahun-tahun sebelumnya,

dengan angka partisipasi murni sebagai berikut :

a. Sekolah Dasar/Mi : 76,78 persen (133 Unit)

b. SMP/MTs : 31,18 persen (25 Unit)

c. SMA/SMK/MA : 39,32 persen (13 Unit)

APM untuk SMA di atas rata-rata Provinsi yaitu APM SMA 28,20 persen tetapi

untuk APM Sekolah Dasar dan APM SMP masih di bawah rata-rata Provinsi

yaitu tingkat Provinsi APM SD 82,36 persen dan APM SMP 41,25 persen

dengan demikian APM SD dan SMP di Kabupaten Nabire masih perlu

ditingkatkan.

(2) Angka Transisi dan Angka Putus Sekolah

a. Angka Transisi SD ke SLTP

Angka transisi SD ke SLTP dalam 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun 2003-

2004 terus mengalami peningkatan, yaitu sebesar 76,80 persen, tahun

sebelumnya 74 persen Angka transisi SLTP ke SLTA 94,7 persen, tahun

sebelumnya 90,4 persen. Hal ini menunjukan bahwa animo masyarakat untuk

melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi semakin besar.

b. Angka Putus Sekolah (APS)

Program beasiswa yang diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten Nabire

memberikan dampak terhadap penurunan anak putus sekolah karena masalah

ekonomi. Adapun angka Putus Sekolah baik pada tingkat SD, SLTP dan

SLTA mengalami penurunan dari tahun 2003-2004, yaitu sebesar (a) APS

SD 6,5 persen; (b) APS SLTP 6,2 persen; dan (c) APS SLTA 5,5 persen.

Angka putus sekolah tersebut adalah dalam kategori menurun dari tahun-

tahun sebelumnya yaitu (a) Angka putus sekolah SD 6,7 persen; (b) Angka

putus sekolah SLTP 5,9 persen; dan (c) Agka putus sekolah SLTA 4,7

persen.

2. Kualitas Pendidikan Rendah

Kabupaten Nabire masih mengalami permasalahan dengan kualitas pendidikan yang

rendah:

(1) kekurangan tenaga guru pada semua jenjang pendidikan, jumlah tenaga guru

pada tahun 2003-2004 sebanyak 1.634 orang yaitu TK sebanyak 113 orang; SD

sebanyak 877 orang, SMP/MTs sebanyak 366 orang dan SMA/MA sebanyak

278 orang,


9

(2) kesejahteraan tenaga pendidik yang masih rendah,

(3) kekurangan tenaga guru pada bidang-bidang pelajaran eksakta.

(4) fasilitas belajar belum mencukupi dan jumlah gedung sekolah yang rusak relatif

banyak. Gedung SD yang rusak berat sebanyak 12 buah, Gedung SMP/MTs

sebanyak satu buah, dan SMA/MA sebanyak 4 buah.

(5) biaya operasional pendidikan belum disediakan secara memadai.

3. Manajemen Pendidikan Belum Efektif dan Efisien

Belum tersedianya standar pelayanan minimal dengan acuan umum dari pemerintahan

pusat.

4. Anggaran Pembangunan Pendidikan Rendah

Realisasi Anggaran Pembangunan Pendidikan dalam APBD Kabupaten Nabire tahun

2005 adalah 12 persen (masih di bawah batas minimal yakni 20,0 persen berdasarkan

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional)

5. Tingkat Keberhasilan Pembangunan Kesehatan Belum Memadai

Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2004 sebanyak 206 per 1000 Kelahiran

hidup. Angka kematian Balita 53,49 per 1000 kelahiran hidup. Angka Harapan Hidup

(AHH) sebesar 46,5. Status Gizi Balita semakin buruk. Persentase Balita yang

tergolong berstatus gizi buruk 176 tahun 2004 sedangkan Balita berstatus gizi kurang

496. Angka Kematian Ibu (AKI) tahun 2004 sebesar 7/100.000 kelahiran hidup.

6. Kinerja Pelayanan Kesehatan Rendah

Masih rendahnya kinerja pelayanan kesehatan dapat dilihat dari beberapa indikator,

seperti proporsi pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan baru mencapai 41,01

persen tahun 2004 (SPM = 58,96 persen), proporsi bayi yang mendapatkan imunisasi

BCG sebanyak 57,93 persen atau 1.968 bayi dari sasaran 3.397 bayi.

7. Perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat

Perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat merupakan salah satu faktor penting

untuk mendukung peningkatan status kesehatan penduduk. Perilaku masyarakat yang

tidak sehat dapat dilihat dari kebiasaan merokok, membuang sampah sembarang

tempat, gaya hidup dengan mengkonsumsi minuman keras dan penyalahgunaan

narkotika, psikotropika, zat adiktif (NAPZA).

8. Rendahnya kondisi kesehatan lingkungan

Salah satu faktor penting lainnya yang berpengaruh terhadap derajat kesehatan

masyarakat adalah kondisi lingkungan yang tercermin antara lain dari akses

masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi dasar. Hingga tahun 2004 cakupan

pemakaian air bersih masih sangat rendah demikian juga pemakaian jamban keluarga

masih belum memasyarakat terutama di daerah-daerah pedesaan.

9. Terbatasnya sarana dan tenaga kesehatan

Sarana kesehatan di Kabupaten Nabire masih terbatas pada Puskesmas dan Polindes

serta Posyandu karena Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C. Sementara itu, pada tahun


10

2004 tenaga kesehatan yang tersedia masih relatif sedikit (Dokter sebanyak 13 orang,

perawat 198 orang dan bidan 111 orang). Ketersediaan sarana dan tenaga kesehatan

dipandang masih kurang terutama dalam mewujudkan Kabupaten Nabire yang

masyarakatnya Sehat tahun 2010.

10. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Rendah

Sebagai cerminan keberhasilan pembangunan pendidikan dan kesehatan serta

ekonomi, IPM Nabire (64,3) masih tergolong rendah dibandingkan Kota Sorong

(73,9) atau peringkat 12 dari 28 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua. Namun IPM

Nabire ini masih lebih tinggi dari rata-rata IPM Provinsi Papua yaitu 62,9.

11. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran Pasangan Usia Subur (PUS) dan remaja

tentang hak-hak dan kesehatan reproduksi.

Keikutsertaan PUS ber KB di Kabupaten Nabire baru mencapai 41,73 persen dari

25.285 PUS. Pencapaian akseptor KB baru tahun 2004 adalah 1.099 PUS. Remaja

yang tidak tahu tentang hak-hak dan kesehatan reproduksi relatif banyak.

12. Rendahnya partisipasi pria dalam ber-KB.

Tingkat partisipasi pria dalam ber-KB di Kabupaten Nabire masih sangat rendah, pada

tahun 2004 peserta KB Baru Pria hanya satu orang.

13. Masih lemahnya ekonomi dan ketahanan keluarga.

Jumlah keluarga miskin (Pra-Sejahtera dan Sejahtera-1 dengan alasan ekonomi) di

Kabupaten Nabire pada tahun 2004 ada sebanyak 25.561 keluarga (48,81 persen).

14. Belum tertatanya administrasi kependudukan dalam rangka membangun sistem

pembangunan, pemerintah, dan pembangunan yang berkelanjutan.

Penataan sistem penyelenggaraan administrasi kependudukan telah dimulai sejak awal

terbentuknya Kabupaten Nabire namun hingga saat ini berlum terwujud. Di sisi lain

peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan yang akan

melengkapi Keppres Nomor 88 Tahun 2004 tentang, Pengelolaan Informasi

Administrasi Kependudukan belum tersedia. Selain itu kesadaran masyarakat

terhadap pentingnya dokumen kependudukan dan tertib administrasi pun belum

memadai. Demikian pula, bank data sebagai data basis kependudukan belum tersedia.

15. Rendahnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan

Masalah utama dalam pembangunan pemberdayaan perempuan adalah rendahnya

kualitas hidup dan peran perempuan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan,

ekonomi, dan politik. Penduduk Perempuan berusia 10 tahun lebih yang bekerja pada

umumnya berpendidikan rendah.

16. Tingginya Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Nabire antara lain

adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), ingkar janji, percabulan, pelecehan

seksual, penganiayaan, perkosaan.


11

17. Rendahnya Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.

Upaya pemerintah yang telah dilakukan selama ini belum sepenuhnya mampu

meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak. Kesejahtaran anak dilihat dari

kondisi bidang bidang pendidikan, Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia

7-12 sebesar 90,85 persen dan usia 13 - 15 sebesar 67,30 persen sementara di bidang

kesehatan masih tingginya keluhan sakit ISPA dan demam berdarah pada kelompok

usia anak.

18. Rendahnya Kualitas Pemuda dan Peran Pemuda

Pemuda adalah penduduk usia 15-35 tahun. Berdasarkan Susenas 2003 jumlah

Pemuda Kabupaten Nabire adalah 5.974 jiwa, (56.55 persen laki-laki dan 43,45

persen perempuan). Maraknya masalah-masalah sosial di kalangan pemuda, seperti

kriminalitas, premanisme, narkotika, psikotropika, zat adiktif (NAPZA), dan

HIV/AIDS. Peran dan partisipasi pemuda dalam pembangunan, terutama yang

berkaitan dengan kewirausahaan dan ketenagkerjaan masih rendah.

19. Rendahnya Budaya/Intensitas Kegiatan Olahraga

Rendahnya prestasi olahraga (lokal ataupun nasional), terbatasnya sarana dan

prasarana olahraga serta kurang optimalnya pembinaan terhadap cabang-cabang

olahraga mencerminkan rendahnya intensitas kegiatan olahraga di Kabupaten Nabire.

2.1.2 Ekonomi

Kondisi perekonomian Kabupaten Nabire telah mengalami berbagai kemajuan

namun masih terdapat berbagai permasalahan yang harus dihadapi antara lain, yaitu:

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nabire secara makro yang tercermin dalam

pertumbuhan PDRB tahun 2000 ditargetkan satu persen karena masih ada dalam

kondisi krisis ekonomi, yang mana rentetan krisis tahun 1999 dengan pertumbuhan

ekonomi minus 2,85 persen, namun realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2000

mencapai 4 persen. Selanjutnya tahun 2001 karena kondisi perekonomian masih

belum stabil baik secara regional maupun nasional akan tetapi di Kabupaten Nabire

terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 6.6 persen karena didukung oleh potensi SDA

dan secara geografis Kabupaten Nabire letaknya cukup strategis.

Pada tahun 2002 laju pertumbuhan ekonomi di luar sub sektor pertambangan

ditargetkan sebesar 4,5 persen, namun realisasinya mencapai 7,84 persen.

Untuk tahun 2003 laju pertumbuhan ekonomi di luar sub sektor pertambangan

ditargetkan sebesar 5,5 persen, realisasinya mencapai sebesar 6,35 persen. Pada

tahun 2004 laju pertumbuhan di luar sub sektor pertambangan ditargetkan sebesar 5

persen. Realisasinya sampai dengan triwulan IV tahun 2004 adalah terjadi

kontraksi/pertumbuhan minus (-2,31 persen) akibat terjadi bencana alam gempa

bumi dua kali dalam setahun yaitu tanggal 6 Pebruari dan 26 Nopember 2004, yang

mengakibatkan rusaknya infrastruktur sosial ekonomi di Kabupaten Nabire.


12

Kondisi ekonomi yang mengalami kontraksi ini lebih diakibatkan adanya inflasi

yang cukup tinggi karena infrastruktur ekonomi vital yang rusak yaitu Pelabuhan

Laut Samabusa, sehingga tidak dapatmendukung kegiatan bongkar muat barang,

bahan kebutuhan pokok masyarakat dan bahan bangunan serta naik turunnya

penumpang yang mengakibatkan kenaikan harga sebesar lebih kurang 63,34 persen.

2. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita tidak secara riil menggambarkan keadaan masyarakat orang per

orang atau pemerataan pendapatan, namun dapat menggambarkan kemakmuran

suatu daerah. Perkembangan PDRB perkapita Nabire di luar sub sektor

pertambangan pada tahun 2000 tumbuh sebesar 7,96 persen atau Rp. 3.460.450.

Pada tahun 2001 meningkat menjadi Rp. 3.718.520 atau tumbuh sebesar 6,77 persen.

Begitu pula pada tahun 2002 tumbuh sebesar 16,07 persen atau menjadi sebesar Rp.

4.002.384 Pada tahun 2003 tumbuh sebesar 4,01 persen atau meningkat menjadi

sebesar Rp 4.163.025.

3. Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan atau perbankan tumbuh seiring dengan pertumbuhan

perekonomian di Nabire. Sampai dengan tahun 2004 jumlah perbankan, telah

berkembang menjadi 5 buah Kantor Bank. Hal ini dapat memberikan gambaran

tingkat kemakmuran penduduk Nabire. Dana yang dihimpun oleh perbankan di

Nabire dari masyarakat, terdiri dari giro, tabungan dan deposito baik berupa rupiah

maupun dalam bentuk valuta asing, sampai dengan akhir tahun 2004 mencapai Rp.

529.455.000.000.-.

Sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 jenis kredit di dominasi oleh Kredit

Usaha Mikro, dan Kredit Usaha Kecil. Sampai dengan tahun 2005 penyalurannya

hanya mencapai Rp. 180.680.000.000,- yang berarti Load Debt Ratio (LDR) sebesar

25 persen, bila dibandingkan dengan tahun 2004 sebesar Rp. 112.925.000.000,-

dengan demikian penyaluran kredit mengalami peningkatan dari 15,22 persen

menjadi 25 persen, yang berarti mengalami kenaikan sebesar 9,88 persen.

4. Penanaman Modal, Perdagangan, dan Koperasi

Perkembangan investasi yang terjadi di Kabupaten Nabire sampai dengan tahun

2003 masih terbatas pada Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Non Fasilitas

yang nilainya mencapai Rp. 37.083.359.002, terdiri dari 812 unit usaha, dan yang

paling menonjol adalah industri kecil. Sedangkan untuk sektor perdagangan

menunjukkan peningkatan di sektor usaha mikro, kecil dan menengah dimana

perkembangannya sangat signifikan dan mengalami peningkatan sebesar 68,25

persen. Pada tahun 2002 dari 387 Ijin Perdagangan menjadi 567 Ijin Perdagangan

pada tahun 2003.

Selanjutnya untuk perkoperasian di Kabupaten Nabire telah menunjukkan

peningkatan jumlah koperasi. Pada tahun 2003 telah terbentuk 215 unit koperasi

yang peningkatannya sebesar 9,69 persen dibandingkan tahun 2002 sebanyak 196


13

unit. Pembinaan terhadap koperasi-koperasi di Nabire telah dilakukan melalui Dinas

Koperasi dan PKM dengan memberikan Bantuan Modal Usaha kepada Koperasi

Simpan Pinjam sebesar Rp. 780.000.000,- untuk 13 Koperasi Simpan Pinjam (KSP),

dan juga penyaluran dana subsidi PKPS-BBM kepada 18 Koperasi dan 2 Lembaga

Keuangan Mikro sebesar Rp. 1.900.000.000,-.

5. Perdagangan Antarpulau

Realisasi perdagangan antarpulau ke luar non migas Kabupaten Nabire dengan

tujuan yang paling dominan Surabaya, Sidangoli (Ternate), Jakarta, Semarang,

Pontianak dan Makassar pada tahun 2003 dengan volume 1.752,83 ton terdiri dari

hasil pertanian (kopi, kopra dan hasil hutan (kayu log, kayu gergajian) sebanyak

4.073.603,04 meter kubik. Realisasi perdagangan antarpulau masuk tahun 2003

dengan volume 182,108,19 ton per meter kubik terdiri dari bahan pokok, bahan

strategis, migas, nonmigas dan barang lainnya.

6. Inflasi

Perkembangan inflasi di Kabupaten Nabire pada tahun 2000 sebesar 3,8 persen dan

untuk tahun 2001 meningkat menjadi 11,34 persen. Kenaikan inflasi tersebut

disebabkan dari kelompok manufaktur (bahan makanan/minuman) yang masih

didatangkan dari luar Nabire/Papua, dan juga sektor kesehatan serta transportasi dan

komunikasi juga ikut mendorong laju inflasi.

7. Kemiskinan

Kondisi sosial ekonomi masyarakat pedesaan pada umumnya sebagian besar masih

berada pada garis kemiskinan dan masih jauh ketinggalan dari masyarakat

perkotaan. Hal ini dapat dilihat dari indikator jumlah penduduk sebanyak 162.847

jiwa terdapat sebanyak 152.379 jiwa penduduk miskin yang sebagian besar berada

pada kantong-kantong kemiskinan di pedesaan. Kondisi kemiskinan ini semakin

memperihatinkan dengan adanya kecendrungan investasi ekonomi baik swasta

maupun pemerintah hanya terkonsentrasi diperkotaan, serta tidak sinergisnya

pengembangan ekonomi di perkotaan dengan pengembangan ekonomi di pedesaan

sehingga memberikan dampak negatif pertumbuhan ekonomi pedesaan.

2.1.3 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Kemampuan sumberdaya manusia di Kabupaten Nabire dalam memanfaatkan,

mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) untuk

meningkatkan daya saing tergolong masih rendah. Hal ini ditunjukan antara lain masih

rendahnya sumbangan iptek di sektor produksi, belum berkembangnya budaya iptek di

masyarakat, dan terbatasnya sumberdaya iptek.

2.1.4 Sarana dan Prasarana

Kondisi infrastruktur di Kabupaten Nabire sampai dengan pasca gempa bumi

Nopember 2004 sangat memerlukan pemulihan :


14

1. Pelabuhan laut Samabusa Nabire dengan panjang dermaga 140 m yang merupakan

urat nadi perekonomian Kabupaten Nabire supaya segera dapatmendukung kegiatan

ekonomi produktif masyarakat Nabire, karena mempunyai dampak terhadap semua

aspek kehidupan masyarakat Nabire khususnya dan masyarakat di 5 kabupaten

tetangga pada umumnya, yaitu Kabupaten Paniai, Puncak Jaya, Teluk Wondama,

Yapen dan Waropen. Kondisi dermaga Samabusa Nabire mengalami kerusakan

akibat gempa.

2. Transportasi darat perlu ditingkatkan tingkat pelayanan arus barang dan jasa dalam

rangka pemulihan pelayanan pada masyarakat. Panjang jalan di Kabupaten Nabire

saat ini mencapai 1.000,76 kilometer, yang terdiri dari jalan kabupaten 645,56

kilometer, jalan provinsi 72,5 kilometer dan jalan nasional 282,6 kilometer. Jenis-

jenis jalan di Nabire terdiri dari jalan aspal 286,84 kilometer, jalan kerikil 5.267,2

kilometer, jalan tanah 187,3 kilometer. Kondisi jalan di Kabupaten Nabire sampai

dengan pasca gempa bumi 2004 adalah : (1) Kondisi baik 222,5 kilometer, (2)

Kondisi sedang 42,9 kilometer, (3) Kondisi rusak ringan 218,5 kilometer dan (4)

kondisi rusak berat 217,66 kilometer. Dalam rangka pemulihan tingkat pelayanan

transportasi darat sangat diperlukan pemeliharaan baik rutin maupun periodik

terutama dalam Kota Nabire dan juga ruas-ruas jalan yang menghubungkan Kota

Nabire dengan ibukota Distrik di Kabupaten Nabire.

3. Panjang jembatan di Nabire kurang lebih 6.067 meter kubik yang terdiri dari jembatan

beton 92 buah, jembatan rangka baja 45 buah dan jembatan kayu/log 303 buah secara

keseluruhan jumlah jembatan di Kabupaten Nabire sebanyak 440 buah. Kondisi

jembatan yang ada di Nabire pasca gempa bumi sangat memerlukan pemeliharaan dan

pembangunan kembali jembatan konstruksi rangka baja, dimana terdapat beberapa

jembatan dengan bentang di atas 60 meter yang rusak pada saat terjadi gempa.

4. Transportasi udara, Bandar Udara Nabire masih terbatas pada pesawat-pesawat kecil

(Twin Otter, Cassa dan jenis pesawat-pesawat kecil), sedangkan untuk pesawat yang

lebih besar yaitu Foker 27 sejak pasca gempa bulan Nopember 2004 tidak beroperasi

di Nabire

5. Infrastruktur kesehatan khususnya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nabire

kondisinya juga memerlukan pemulihan karena akibat bencana alam gempa bumi,

dimana dukungan terhadap pelayanan kesehatan kepada masyarakat juga mengalami

penurunan terutama ruang-ruang pasien untuk rawat inap.

6. Tingkat pelayanan kelistrikan menurun drastis, diakibatkan karena daya/kapasitas

terpasang 4250 KVa menurun hingga 47,05 persen (2250 KVa). Hal ini disebabkan

beberapa generator yang ada tidak berfungsi akibat gempa bumi baik pada Februari

dan November 2004.

7. Infrastruktur Pendidikan. Sebagian besar bangunan Taman Kanak-Kanak, Sekolah

Dasar / Mi, Sekolah Menengah Pertama / MTs dan Sekolah Menengah Atas / MA /


15

SMK, serta Perguruan Tinggi perlu pembangunan kembali akibat terkena gempa

bumi.

8. Kantor-kantor Pemerintah Daerah yang terkena gempa bumi juga diupayakan dengan

tempat kerja darurat sambil melakukan rehabilitasi Ruang Kerja/Perkantoran, agar

penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Nabire tetap berjalan dalam rangka

melayani masyarakat.

9. Rumah Ibadah, rusak sebanyak 151 unit yang terkena gempa bumi, telah diupayakan

dengan membangun Rumah Ibadah darurat agar masyarakat Nabire dapattetap

menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agamanya masing-masing.

10. Infrastruktur ekonomi seperti pasar dan pertokoan banyak yang mengalami kerusakan

akibat gempa bumi.

11. Permukiman Penduduk, kurang lebih 17.192 unit yang rusak akibat gempa bumi.

Sedangkan kondisi perumahan dan permukiman penduduk di wilayah pedalaman dan

pesisir masih sangat tidak layak huni, yang perlu mendapat perhatian dan penanganan

secara serius.

2.1.5 Politik

Setidaknya ada beberapa hal yang terjadi di Kabupaten Nabire sebagai konsekuensi

dari proses transisi demokrasi melalui otonomi daerah dan otonomi khusus, diantaranya

adalah:

1. adanya saling kecurigaan politik yang berbasis pada kelompok primordial yang dapat

menimbulkan ketegangan politik secara laten dan tak jarang menjadi potensi konflik

di tengah masyarakat.

2. terjadinya konsolidasi parameter-parameter primordial di dalam masing-masing

lokalitas politik dan dalam proses rekrutmen elite dalam jabatan-jabatan politis dan

pemerintahan yang memfasilitasi semakin mengentalnya semangat kedaerahan secara

berlebihan.

3. Penyelenggaraan otonomi daerah yang memberikan “ruang yang besar” pada daerah

tersebut juga menyebabkan terjadinya pergeseran arena perebutan kekuasaan. Dalam

konteks saat ini di mana terjadi pengalihan lokus politik dari birokrasi ke lembaga

perwakilan rakyat, partai politik, dan kelompok elemen masyarakat.

Gerakan reformasi telah mendorong terjadinya kemajuan-kemajuan di bidang politik,

usaha penegakan kedaulatan rakyat dan peningkatan peranserta masyarakat. Bersamaan

dengan itu telah terjadi pengurangan dominasi peran pemerintah dalam kehidupan politik

sehingga organisasi politik dan organisasi masyarakat lebih berperan secara signifikan.

Kemajuan-kemajuan tersebut antara lain ditandai dengan terselenggaranya secara baik

PEMILU 2004 yang memilih anggota Legislatif dan memilih Presiden dan Wakil Presiden

secara langsung.


16

Kran demokrasi telah dibuka secara luas sejalan dengan bergulirnya proses

reformasi, namun perkembangan demokrasi belum terarah secara baik dan aspirasi

masyarakat belum terpenuhi secara maksimal. Aspirasi masyarakat belum tertangkap,

terartikulasi dan teragregasikan secara transparan dan konsisten. Distorsi atas aspirasi,

kepentingan dan kekuasaan rakyat masih sangat terasa dalam kehidupan politik, baik

distorsi yang datangnya dari elit politik, penyelenggara pemerintah maupun dari

kelompok-kelompok kepentingan. Di lain pihak institusi tidak jarang berada pada posisi

yang seolah tidak berdaya menghadapi kebebasan yang terkadang melebihi batas kepatutan

dan bahkan muncul kecendrungan yang mengarah pada tindakan yang menodai prinsip-

prinsip demokrasi.

Permasalahan pokok yang juga dihadapi saat ini di bidang politik di daerah adalah,

belum terbangunnya secara signifikan check and balances kekuasaan di antara legislatif

dan eksekutif, rentanya ketidaksinergisan baik yang bersifat vertikal yaitu antara

Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi, dan antara Kabupaten dengan Kabupaten yang

berdekatan dalam hal kebijakan. Selain itu juga muncul fenomena masih lemahnya

pengawasan terhadap kinerja penyelenggara pemerintahan di daerah, belum terlaksananya

prinsip-prinsip atau paradigma baru penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan masih

lemahnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan penyelenggaraan pemerintahan

untuk mendukung akselerasi pembangunan di daerah.

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sebenarnya membuka peluang yang

sangat besar bagi penguatan masyarakat dengan diperkuatnya posisi politik masyarakat dan

lembaga perwakilan, baik dalam rekrutmen pejabat politik lokal maupun dalam pembuatan

kebijakan publik di daerah. Namun riil politik menunjukkan bahwa masyarakat masih

berada pada posisi marginal dalam rekrutmen dan pembuatan kebijakan publik tersebut.

Budaya demokrasi belum sepenuhnya menjadi budaya politik di daerah, yang ditandai

dengan sangat gampanganya melanggar aturan, melakukan tindakan yang anarkis,

memaksakan kehendak atas nama kepentingan kelompok dan budaya pragmatisme politik

untuk mencapai tujuan pribadi atau kelompok.

Budaya politik lokal kita sampai saat ini diyakini masih bersifat parokial dan kawula.

Sebagian besar masyarakat lokal masih jauh tertinggal dalam hak dan kewajiban

politiknya. Tipe budaya politik parokial dan kawula yang muncul di dalam masyarakat kita

tersebut telah melahirkan kecendrungan sikap dan perilaku politik yang sangat mudah di

provokasi dan militan ketimbang toleran. Dalam tingkat militansi yang tinggi tersebut,

perbedaan cenderung tidak diarahkan pada usaha musyawarah untuk mufakat, tetapi

(bahkan) dianggap sebagai pertentangan pendapat dan keyakinan.

2.1.5 Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Hukum, dan Aparatur

Keamanan, ketertiban dalam masyarakat, dan penegakan hukum merupakan tiga

syarat mutlak bagi upaya penciptaan daerah otonom yang damai, adil dan sejahtera dan

dalam konteks daerah otonom Kabupaten Nabire telah disepakati dalam berbagai dokumen

kebijakan daerah sebagai strategi dan prioritas pembangunan, yaitu menciptakan iklim


17

yang kondusif untuk pengembangan investasi dan dunia usaha guna mendukung sektor

perdagangan, pengembangan usaha daerah, keuangan dan koperasi serta sektor-sektor

pembangunan daerah

Penegakan hukum adalah berkaitan dengan mewujudkan supremasi hukum, oleh

karena itu diperlukan kesadaran dan komitmen yang kuat bagi eksekutif, legislatif maupun

elemen-elemen masyarakat di daerah otonom Kabupaten Nabire ini. Kesadaran Hukum

adalah syarat mutlak untuk terwujudnya kedamaian, keadilan dan kesejahteraan sebagai

nilai–nilai yang didambakan oleh semua pihak.

Untuk itu dibutuhkan tiga komitmen kunci yang saling menguatkan antarsatu

dengan yang lain, yaitu komitmen intelektual, komitmen emosional dan komitmen

spiritual yang dilandasi oleh nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh semua etnis dan lintas

agama di daerah otonom ini. Sepatutnya kepastian hukum haruslah didasarkan pada

kedamaian, demikian juga halnya dengan keadilan yang didasarkan kepada nilai-nilai

universal yang semua orang menjunjungnya, yaitu keadilan yang berdasarkan kepada

Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kondisi yang ada dalam pembangunan bidang hukum saat ini belum dipahami dan

dikembangkan sebagai suatu kesatuan sistem, artinya masih dipahami secara parsial belum

dipahami secara sinergis dengan bidang lain. Hal ini dikarenakan belum disadari, bahwa

hukum mempunyai dua peran utama dalam penyelenggaraan semua tingkatan

pemerintahan: Pertama sebagai sarana untuk menjaga ketertiban dan mewujudkan

kesejahteraan dan mewujudkan kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait dengan

kebijakan pembangunan, kedua, sebagai sarana untuk menjalankan kebijakan

pembangunan daerah otonom dalam rangka mencapai tujuan bernegara, berbangsa dan

bermasyarakat, yaitu keadilan sosial untuk seluruh masyarakat.

Dalam kontek pembangunan jangka panjang bidang hukum di Kabupaten Nabire,

maka penegakan hukum dalam arti sempit (law enforcement) adalah berkaitan dengan

bidang hukum pidana yang pelaksanaannya perlu dioptimalkan dengan melibatkan aparat

kepolisian, kejaksaan, advokat, dan kehakiman sedangkan bidang hukum perdata

melibatkan peran advokat (Pengacara) dan kehakiman. Selain itu kegiatan lain yang perlu

dilakukan adalah pemasyarakatan dan pendidikan hukum (law socialization and law

education) dalam arti seluas-luasnya, demikian juga berkaitan dengan pengelolaan

informasi hukum (law information management) sebagai kegiatan penunjang.

Selama ini, kegiatan yang sering terabaikan adalah pemasyarakatan hukum yang

cenderung tidak dianggap penting. Tanpa basis sosial yang menyadari hak dan

kewajibannya secara hukum, maka peraturan hukum apapun yang dibuat tidak akan

efektif, tidak akan tegak dan tidak ditaati dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu

memahami pembangunan hukum secara komprehensif sebagai suatu sistem hukum yang

terintegrasi menjadi sangat penting untuk dilakukan.

Selanjutnya dari sisi kelembagaan perlu dikembangkan siniergisitas penegakan

hukum dan ketertiban yang terpadu yang diwujudkan dalam koordinasi perencanan

bidang hukum yang melibatkan semua elemen sehingga tidak hanya diserahkan bagian


18

hukum di pemerintahan saja sehingga pemahaman menjadi bias persepsi antarinstitusi

yang berkaitan dengan pembangunan bidang hukum.

Pada satu sisi kondisi birokrasi saat ini diberbagai daerah otonom belum banyak

mengalami perubahan mendasar, banyak permasalahan yang dihadapi belum sepenuhnya

teratasi baik dari sisi internal maupun eksternal. Pada sisi lain, meningkatnya tuntutan

akan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik, transparansi, akuntabilitas, kualitas

kinerja publik dan dalam penyerahan tanggung jawab , kewenangan dan pengambilan

keputusan.

Secara khusus dari sisi birokrasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi antara

lain adalah pelanggaran disiplin, penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan yang

tinggi; rendahnya kinerja sumber daya aparatur; sistem kelembagaan (organisasi) dan

ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan belum memadai sehingga belum

meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, rendahnya kesejahtaraan PNS, banyak

peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan

dan tuntutan pembangunan.

Masih tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang, banyaknya praktek KKN, dan

masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur negara merupakan pencerminan

dari kondisi kinerja birokrasi yang masih jauh dari harapan.

Persoalan profesionalitas kinerja birokrasi di satu sisi sudah menjadi keharusan

untuk diwujudkan. Namun pada sisi lain perningkatan profesionalitas yang menuntut

perhatian dan konsentrasi maksimal selalu terkendala dengan persoalan masih rendahnya

tingkat kesejehtaraan PNS itu sendiri.

2.1.7 Wilayah dan Tata Ruang

Pembangunan di bidang wilayah dan tata ruang di Kabupaten Nabire telah

mengalami kemajuan dan permasalahan antara lain :

1. Pembangunan wilayah Kabupaten Nabire sebagai upaya mengurangi kesenjangan

antarwilayah distrik dan wilayah tertinggal serta komunitas masyarakat dalam

Kabupaten Nabire yang belum dapat dijangkau pembinaannya secara efektif dan

belum mendapatkan akses pelayanan di berbagai sektor pembangunan secara

optimal, antara lain :

(1) Banyaknya infrastruktur jalan yang menghubungkan antardistrik dengan

ibukota kabupaten atau antardistrik dan kampung yang mengalami rusak berat.

(2) Terbatasnya akses transportasi yang menghubungkan dengan desa-desa dan

komunitas masyarakat tertinggal/terpencil.

(3) Kepadatan penduduk yang relatif rendah dan tersebar sehingga memberikan

kesulitan dalam pembinaan.

(4) Belum optimalnya pemanfaatan potensi SDA dan rendahnya kualitas SDM.

(5) Pembangunan wilayah tertinggal belum mendapatkan prioritas dalam

pembangunan karena adanya persepsi yang negatif bahwa kawasan tersebut

tidak memberikan kontribusi terhadap PAD secara langsung.


19

(6) Belum terintegrasi dan optimalnya dukungan sektor-sektor pembangunan untuk

pengembangan wilayah tertinggal, utamanya dalam pemenuhan kebutuhan

dasar masyarakat miskin.

2. Banyak wilayah-wilayah distrik dan kampung yang berada pada posisi strategis dan

memiliki potensi sumber daya alam dan produk unggulan namun belum

dikembangkan secara optimal. Hal ini disebabkan antara lain :

(1) Belum terbangunnya sistem jaringan prasarana/sarana transportasi yang

mendukung pengembangan wilayah ekonomi serta strategis.

(2) Belum berkembangnya pembangunan pertanian yang berorientasi pasar serta

jiwa kewirausahaan yang profesional.

(3) Belum berkembangnya infrastrukrur dan kelembagaan ekonomi serta sosial

masyarakat untuk meningkatkan kemampuan usaha ekonomi rakyat.

(4) Terbatasnya akses petani dan pengusaha skala kecil terhadap modal

pengembangan usaha, input produksi, dukungan teknologi dan jaringan

pengembangan pasar.

(5) Belum optimalnya pengembangan komoditi lokal yang didukung dengan

teknologi tepat guna.

3. Pembangunan sosial ekonomi masyarakat di perbatasan antarkabupaten sebagian

besar belum menunjukan hasil yang memuaskan, hal ini disebabkan antara lain

belum terbangunnya kerangka kerjasama antarwilayah kabupaten yang berbatasan

dalam rangka mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal, miskin, cepat tumbuh

dan strategis secara bilateral maupun multilateral. Untuk itu diperlukan kebijakan

pembangunan daerah/wilayah secara komprehensif dan terpadu. Dengan demikian

distrik dan kampung yang berada di wilayah perbatasan antarkabupaten tersebut

mendapatkan perlakuan yang adil, memperkecil kesenjangan sosial, dan mencegah

terjadinya konflik sosial.

4. Ketimpangan wilayah atau disparitas wilayah Pantai dan wilayah pedalaman sangat

jelas terlihat dari pola penyebaran penduduk dan tingkat perkembangan pusat-pusat

kegiatan dan pelayanan di pedalaman lebih kecil daripada di daerah pantai.

5. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, Rencana Tata Ruang Wilayah

Distrik, Rencana Detail Tata Ruang Kawasan cepat tumbuh dan strategis serta

Rencana Detail Tata Ruang Kawasan kawasan khusus di Kabupaten Nabire

dimaksudkan untuk memberikan arah dan bentuk pembangunan yang sistimatis

optimal dan berkelanjutan. Dengan demikian peran tata ruang merupakan instrumen

pengendalian pemanfaatan ruang antarsektor pembangunan secara seimbang, adil

dan mencegah terjadinya konflik.


20

6. Kabupaten dan Kota Nabire pasca gempa bumi sangat memerlukan Rencana Tata

Ruang Wilayah Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nabire yang berbasis mitigasi

bencana.

2.1.8 Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Pembangunan di bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten

Nabire telah mengalami kemajuan dan permasalahan antara lain :

1. Luas Kabupaten Nabire sebelum terjadi pemekaran 1.631.200 hektar namun setelah

terjadi pemekaran pada tahun 2008 menjadi 12.075 kilometer persegi atau 1.207.750

hektar dengan demikian sumberdaya lahan Kabupaten Nabire menjadi berkurang

namun demikian wilayah ini kaya akan sumber daya alam meski pengelolaan sumber

daya alam tersebut belum optimal.

2. Sumber Daya Alam yang merupakan modal dasar pembangunan belum mampu

memberikan kontribusi yang optimal. Eksploitasi yang berlebih dan tidak terkendali

mengakibatkan semakin menurunnya Sumber Daya Alam. Pembabatan hutan dan

penambangan emas rakyat yang kurang terkendali yang mengakibatkan kritisnya

sumber daya alam.

3. Pengelolaan sumber daya alam masih bertumpu pada prioritas ekonomi, sedangkan

aspek ekologi, sosial, dan kelestariannya seringkali diabaikan.

4. Pengelolaan pertambangan yang belum optimal. Potensi sumber daya mineral di

Kabupaten Nabire adalah emas, granit, batu bara, pasir dan garam. Kegiatan

pertambangan khususnya emas oleh masyarakat ini seringkali menimbulkan konflik

dengan pemanfaatan ruang lainnya yaitu dengan kehutanan, perkebunan, dan

pertanian. Oleh karenanya optimasi pemanfaatan SDA agar tidak hanya sekedar

mengejar manfaat ekonomi, tapi perlu adanya pengaturan ruang, perangkat hukum,

sosial, budaya dan rasionalisasi alokasi sumberdaya pertambangan penting dalam

mempercepat proses pembangunan Kabupaten Nabire.

5. Kebijakan ekonomi belum menjadi dasar dalam pengembangan dan pemanfaatan

sumberdaya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum,

mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh, serta memperkuat kapasitas dan

komitmen untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

6. Partisipasi dan kesadaran dan masyarakat masih rendah akan pentingnya pemanfatan

sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang terkendali dilakukan. Partisipasi

masyarakat dapat dilakukan melalui pemberdayaan terhadap berbagai institusi sosial

dan ekonomi di tingkat lokal, serta pengakuan terhadap hak-hak adat dan ulayat atas

sumberdaya alam yang ada.

7. Kegiatan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya alam seringkali

dilakukan hanya berorientasi untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan jangka pendek

dengan tidak mempertimbangkan kepentingan kehidupan sosial lainnya, dampak

lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan, seperti kegiatan penambangan


21

emas secara illegal, illegal loging, pembukaan lahan pertanian/perkebunan yang tidak

sesuai dengan peruntukan serta sistem pembersihan lahan dengan cara pembakaran

secara besar-besaran. Hal ini tentunya akan menurunkan kualitas lingkungan hidup

dan kuantitas SDA serta menyimpan potensi terjadinya konflik pemanfaatan ruang

antarsektor yang berkepentingan ataupun pihak-pihak yang merasa dirugikan dari

dampak kerusakan lingkungan yang terjadi. Persoalan ekspliotasi SDA yang tanpa

mengacu pada tata ruang peruntukan serta dampak lingkungan yang ditimbulkan tidak

dapat diselesaikan hanya secara internal kabupaten saja dan parsial, tetapi harus pula

ditangani secara terpadu regional dan nasional sesuai dengan lingkup persoalan yang

terjadi.

8. Peningkatan nilai tambah produk-produk sumberdaya alam dengan memanfaatkan

sumberdaya alam dan lingkungan belum sepenuhnya terwujud. Hal tersebut secara

efektif harus menjadi acuan bagi pengembangan industri yang berbasis sumberdaya

alam, dan tetap menekankan pada pemeliharaan sumberdaya alam yang ada sekaligus

meningkatkan kualitas dan kuantitasnya. Pembangunan Kabupaten Nabire tidak lagi

semata-mata hanya berlandaskan pada pertumbuhan ekonomi, namun juga harus

diarahkan untuk membangun keberlanjutan bagi seluruh bidang, dan juga

keberpihakan kepada aspek sosial dan lingkungan demi keberlanjutan pembangunan.

Kesejahteraan masyarakat lokal hendaknya menjadi perhatian khusus dalam

menikmati hasil dari pemanfaatan sumberdaya alam yang berlokasi didaerahnya.

9. Penegakan hukum dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang

berkelanjutan belum optimal. Hal ini perlu dukungan penegak hukum lingkungan

yang adil dan tegas; sistem politik yang kredibel dalam mengendalikan konflik ;

sumberdaya yang berkualitas; perluasan penerapan etika lingkungan; serta asimilasi

sosial budaya yang semakin mantap. Perlu segera didorong terjadinya perubahan cara

pandang terhadap lingkungan hidup yang berwawasan etika lingkungan melalui

internalisasi kedalam kegiatan/proses produksi dan konsumsi, dan menanamkan nilai

dan etika lingkungan dalam kehidupan sehari-hari termasuk proses pembelajaran

sosial, serta pendidikan formal pada semua tingkatan.

10. Efisiensi dan daya saing pemanfaatan sumberdaya alam masih rendah terutama

digunakan untuk mendukung industrialisasi dan infrastruktur, guna menurunkan

tingkat eksploitasi sumberdaya alam yang tidak dapat pulih, dan mengurangi

ketergantungan pada sumberdaya alam lokal yang tingkat kerusakannya sudah parah.

Perlu adanya keseimbangan dalam pemanfaatan sumberdaya alam, dimana

pemanfaatan sumberdaya alam sebaiknya di lebih diorientasikan sumberdaya alam

yang masih mempunyai potensi besar untuk dikembangkan, seperti pengembangan

perkebunan, peternakan, dan tanaman pangan.


22

2.2 Prediksi dan Isu-Isu Strategis

2.2.1 Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

1. Dalam jangka waktu 20 tahun ke depan, Kabupaten Nabire akan mencapai jumlah

penduduk yang semakin besar dan relatif padat. Berdasarkan hasil proyeksi,

penduduk Kabupaten Nabire akan menjadi 288.800 jiwa pada tahun 2025 dengan

distrik berpenduduk terbanyak di Distrik Nabire dan Distrik Teluk Kimi.

Pengendalian pertumbuhan penduduk yang seimbang perlu ditingkatkan agar lebih

terbina secara baik, dengan sasaran terwujudnya jumlah usia produktif yang lebih

besar daripada jumlah usia non-produktif didukung persebaran yang relatif merata di

seluruh wilayah Kabupaten Nabire.

2. Pada tahun 2025, pertumbuhan angkatan kerja diperkirakan meningkat menjadi

113.500 Orang sehingga diperlukan peningkatan/perluasan lapangan kerja.

3. Kualitas pendidikan Kabupaten Nabire pada 20 tahun mendatang :

(1) nilai APM SD sebesar 97,82 persen, APM SMP sebesar 65,23 persen, dan APM

SMA sebesar 45,62 persen

(2) sudah tidak ada lagi anak putus sekolah

(3) rasio guru:murid adalah 1:15

(4) Manajemen pendidikan telah berjalan efektif dan efisien sesuai standar

pelayanan minimal pendidikan

(5) Anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari jumlah total APBD

4. Kondisi kesehatan Kabupaten Nabire pada tahun 2025 mendatang :

(1) Angka Kematian Bayi (AKB) sebanyak 35 per 1000 Kelahiran hidup, Angka

kematian Balita 96 per 1000 kelahiran hidup, Angka Harapan Hidup (AHH)

sebesar 65, Persentase Balita yang tergolong berstatus gizi buruk 15 %, Balita

berstatus gizi kurang 257 anak. Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 3 per 1.000

kelahiran hidup

(2) proporsi pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan mencapai 80 persen dan

proporsi bayi yang mendapatkan imunisasi BCG sebanyak 90 persen bayi.

(3) Rumah Sakit Umum Daerah tipe A, Puskesmas, Polindes, dan Posyandu

menyebar di seluruh distrik dan kampung.

(4) Jumlah dokter sebanyak 95 orang, perawat 493 orang dan bidan 383 orang

(5) Keikutsertaan PUS ber KB sebanyak 85 persen

5. Isu Strategis pembangunan SDM yang dihadapi oleh Kabupaten Nabire hingga tahun

2025 yang akan datang antara lain :

(1) mengubah perilaku masyarakat untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya sehingga

dapat menciptakan kualitas SDM masyarakat Nabire yang tinggi dan memiliki

daya saing di berbagai bidang kehidupan.


23

(2) menyelenggarakan pembangunan pendidikan dengan berpijak pada Sistem

Pendidikan Nasional sekaligus menyelenggarakan Standar Pelayanan Minimum

pendidikan dan kesehatan.

(3) Minimnya alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan yang disediakan oleh

pemerintah pusat dan daerah.

(4) Mengurangi kesenjangan persebaran/pengadaan sarana dan prasarana pendidikan

dan kesehatan.

(5) Menjamin perlindungan hak-hak anak dan perempuan diikuti dengan

peningkatan peran dan kualitas perempuan dan pemuda dalam pembangunan.

(6) meningkatkan peranan dan kehidupan beragama sebagai faktor pengikat,

pemersatu, dan pendorong (dinamisator) kemajuan yang berkualitas agar dapat

menciptakan masyarakat yang memiliki kultur dan jati diri agamis sekaligus

pancasilais sehingga dapat mengantisipasi adanya politisasi agama.

(7) mengembangkan perilaku hidup sehat dan menciptakan karakter masyarakat

yang kokoh untuk mengantisipasi semakin terbukanya akses informasi agar

dapat mengurangi terjadinya krisis sosial, budaya, dan agama seperti sikap hidup

konsumtif, individualis, hedonis, kebebasan yang serba boleh, serta hilangnya

nilai-nilai dan harkat kemanusiaan (dehumanisasi).

2.2.2 Ekonomi

1. Pembangunan ekonomi Kabupaten Nabire pada 20 tahun mendatang diprediksi

mengalami laju pertumbuhan 6.09 persen dengan tetap bertumpu pada sektor

unggulan (pertanian, perdagangan dan jasa, serta pertambangan).

2. Jumlah penduduk miskin pada 20 tahun mendatang diprediksi mengalami penurunan

sebesar 15 persen dan jumlah pengangguran mengalami penurunan sebesar 17

Persen

3. Dalam 20 tahun kedepan upaya-upaya intesifikasi, ekstensifikasi dan defirsifikasi

Pendapatan Asli Daerah harus terus dilakukan secara efisien, efektif dan

berkelanjutan untuk memperbaiki struktur anggaran daerah dalam rangka membiayai

penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan.

4. Dalam 20 tahun kedepan investasi Pemerintah/Pemerintah Daerah harus dibatasi

dalam bidang-bidang tertentu saja, sehingga perlu didorong perluasan investasi

swasta yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara

berkesinambungan. Dalam hubungan ini perlu terus diciptakan stabilitas sosial dan

keamanan yang berkelanjutan, pengadaan regulasi dan deregulasi daerah untuk

menciptakan kepastian berusaha, serta memperkuat dan mengefektifkan peran

kelembagaan daerah dalam rangka maminimalkan kendala-kendala birokrasi dan

soaial yang dapat menimbulkan ekonomi biaya tinggi, guna mendukung terciptanya

iklim investasi yang kondusif.

5. Struktur permodalan di daerah ke depan perlu didorong agar permodalan daerah

hanya untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan pembangunan yang bersifat strategis


24

terkait dengan kepentingan masyarakat luas, sedangkan distribusi permodalan yang

berasal dari lembaga keuangan/perbankan perlu diperluas secara proporsional

diberbagai wilayah Maluku Tenggara untuk mendukung dinamika aktivitas ekonomi

masyarakat berskala mikro, kecil, menengah dan besar.

6. Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam 20 tahun kedepan diperkirakan

akan terus meningkat baik jenis dan volume usaha maupun jumlah keanggotaannya,

termasuk munculnya wirausaha - wirausaha baru sehingga sangat potensial dalam

menyerap tenaga kerja.

7. Isu strategis di bidang ekonomi yang dialami Kabupaten Nabire antara lain :

(1) Kemiskinan dan pengangguran masih menjadi beban pembangunan daerah

dalam upaya mewujudkan cita-cita peningkatan kesejahteraan masyarakat.

(2) Besaran pertumbuhan ekonomi belum mampu mengurangi jumlah penduduk

miskin secara signifikan mengingat kondisi sektor riil yang belum sepenuhnya

pulih dari bencana gempa sehingga perlu dilakukan berbagai upaya untuk

peningkatan pertumbuhan ekonomi agar dapat menjaga kesinambungan

pembangunan secara berkelanjutan.

(3) Percepatan pertumbuhan ekonomi dengan upaya peningkatan kegiatan investasi

dan memunculkan sektor dan komoditi unggulan untuk peningkatan daya saing

perekonomian daerah serta untuk membangkitkan dan mendorong sektor riil.

(4) Menjadikan ekonomi kerakyatan sebagai tulang punggung perekonomian

daerah sehingga peran koperasi dan UMKM perlu untuk ditingkatkan.

(5) Ketatnya persaingan ekonomi antardaerah dan antarkawasan sebagai

konsekuensi dari terbukanya arus informasi dan mobilitas sumber daya

ekonomi sehingga perlu memperkuat basis ekonomi daerah dengan

memunculkan dan mendorong sektor ekonomi yang mampu menjadi daya

ungkit bagi mempercepat dinamika perekonomian daerah dan berimplikasi pada

peningkatan pendapatan masyarakat.

(6) Penataan kembali instrumen perekonomian daerah serta peningkatan aktivitas

sektor riil melalui investasi untuk percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Peningkatan aktivitas sektor riil dilakukan dengan mengembangkan potensi

sumber daya ekonomi daerah dengan tetap mengupayakan terciptanya

keseimbangan sektoral. Pembangunan sektor-sektor ekonomi potensil

dilakukan dengan mengedepankan keterpaduan dan sinergitas program, melalui

rekayasa program utama maupun program pendukung. Terobosan-terobosan

fundamental pada sektor ekonomi potensil akan menjadi stimulus bagi

percepatan perekonomian daerah.

(7) Mengingat perekonomian Kabupaten Nabire sangat rentan terhadap gejolak

ekonomi di tingkat regional dan provinsi sehingga perlu memperkuat ketahanan

ekonomi masyarakat melalui peningkatan produktivitas SDM, pengembangan

kegiatan industri pengolahan berbasis hasil pertanian dan perkebunan,


25

pengembangan kegiatan perdagangan dan dunia usaha yang disertai dengan

menumbuhkembangkan kegiatan investasi.

(8) Penanggulangan masalah kemiskinan dan pengangguran perlu menjadi

komitmen seluruh stakeholder daerah, melalui pengarus-utamaan program

lintas sektor yang ditunjang dengan penyediaan prasarana dasar,

pengembangan ekonomi kerakyatan, perluasan lapangan kerja, pengembangan

ekonomi kawasan tertinggal.

(9) Pemerintah Kabupaten Nabire perlu mempersiapkan dan merumuskan strategi

dan kebijakan maupun program pembangunan daerah yang strategis dalam

jangka panjang untuk dapat menghadapi permasalahan pembangunan ekonomi

yang semakin kompleksnya di masa mendatang, mendorong.

(10) Memiliki kesiapan dalam menghadapi pasar bebas dengan mengidentifikasi

setiap kelemahan, kekuatan, ancaman, dan peluang yang dimiliki agar dapat

dimanfaatkan menuju masyarakat Nabire yang religius, berkeadilan, dan

sejahtera di kawasan Tengah Papua.

2.2.3 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Penguasaan dan pemanfaatan dan iptek pada masa 20 tahun mendatang

diprediksikan telah meningkat sehingga Kabupaten Nabire memiliki daya saing dalam

menghadapi perkembangan global menuju ekonomi berbasis pengetahuan.

Isu strategis yang dihadapi Kabupaten Nabire dalam membangun budaya iptek,

antara lain :

1. meningkatkan budaya iptek di kalangan masyarakat;

2. mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam;

3. meningkatkan ketersediaan dan kualitas sumberdaya iptek baik SDM, sarana dan

prasarana, serta pembiayaan

2.2.4 Sarana dan Prasarana

1. Pembangunan bidang sarana dan prasarana di Kabupaten Nabire pada 20 tahun

mendatang diprediksikan :

(1) semakin berperan mendukung pergerakan orang, barang, dan jasa demi

mendukung tumbuhnya perekonomian daerah dan pengembangan wilayah,

sekaligus mempersempit kesenjangan pembangunan antardaerah. Hal ini

mengingat arus urbanisasi yang semakin menguat serta kebutuhan infrastruktur

yang semakin meningkat untuk menunjang proses pembangunan ekonomi.

(2) memiliki korelasi yang tinggi dengan pertumbuhan ekonomi wilayah,

kesesuaian tata ruang, dan kelestarian lingkungan hidup.

(3) memiliki perencanaan program serta proyek-proyek sarana dan prasarana yang

berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi daerah, mendukung tumbuhnya

sektor unggulan, serta kawasan andalan yang bermuara pada peningkatan

kesejahteraan masyarakat di daerah.


26

2. Isu strategis pembangunan bidang sarana dan prasarana di Kabupaten Nabire antara

lain, yaitu :

(1) Peningkatan pendanaan untuk program pemeliharaan jalan-jalan nasional yang

melintasi Kabupaten Nabire, program pembuatan jembatan di setiap Distrik,

program pembangunan beberapa ruas jalan yang akan menghubungkan Nabire

dengan Kabupaten-Kabupaten tetangga (Wondama, Bintuni dan Waropen),

serta program rehabilitasi jalan Nabire - Paniai.

(2) Pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana transportasi, ekonomi, dan

sosial yang dapat mewujudkan kondisi kondusif bagi masuknya investasi.

(3) Penambahan kapasitas pembangkit dan menambah jaringan listrik serta

mengubah ketergantungan energi listrik yang berbahan bakar minyak bumi

menjadi energi listrik berbahan bakar alternatif terutama Tenaga Air.

(4) Penyempurnaan penyelenggaraan pembangunan telekomunikasi dan

informatika sehingga dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat.

2.2.5 Politik

1. Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Nabire dalam kurun waktu 20 tahun

mendatang dalam pembangunan politik diprediksikan memiliki kesadaran dan

kedewasaan berpolitik serta dapat menjaga proses konsolidasi demokrasi di dalam

proses Pemilu Legislatif, Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden, secara langsung.

2. Isu strategis dalam pembangunan di bidang politik antara lain :

(1) membangun kesadaran politik masyarakat dan budaya politik masyarakat yang

partisipan, demokratis, bermoral, beretika dan beradab.

(2) memantapkan kapasitas birokrasi, dan optimalisasi peran dan fungsi DPRD,

Partai Politik, LSM dan dan organisasi kemasyarakatan lainnya, serta

terbangunnya proses komunikasi yang baik antara komponen kehidupan politik

pemerintahan dengan kehidupan politik rakyat dan antarsesama komponen

kehidupan politik pemerintahan dengan kehidupan politik rakyat.

(3) membangun semangat kebersamaan, persatuan dan kesatuan dan dapat

memahami serta menghargai keberagaman sosial, politik dan budaya yang ada di

masyarakatnya.

(4) membangun iklim politik lokal yang kondusif bagi keterlibatan elemen

masyarakat secara rasional dan demokratis dalam proses politik di daerah

sehingga masyarakat terlibat secara aktif dalam proses formulasi kebijakan dan

evaluasi kebijakan,.

2.2.6 Keamanan, Ketertiban Masyarakat, Hukum, dan Aparatur

Pembangunan bidang hukum di Kabupaten Nabire pada 20 tahun mendatang

diharapkan telah terwujud sistem hukum yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan

HAM berdasarkan keadilan dan kebenaran sementara di bidang aparatur diharapkan telah


27

terjadi perubahan manajemen pemerintahan yang memanfaatkan teknologi dan informasi

dalam bentuk e-government, e-procurement, e-business, dan cyber law sehingga pelayanan

publik berjalan lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah.

Isu strategis di bidang kamtibmas, hukum, dan aparatur di Kabupaten Nabire antara

lain, yaitu :

1. menciptakan kondisi yang kondusif untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah

terpilih

2. menjaga bekerjanya norma/kaedah hukum di dalam masyarakat

3. mempertahankan nilai-nilai sosial dan rasa keadilan masyarakat melalui tindakan

korektif terhadap perilaku baik individual maupun institusional yang tidak sesuai

dengan norma dan kaedah hukum dan berpotensi menimbulkan gangguan terhadap

masyarakat

4. mengendalikan perubahan-perubahan sosial yang terjadi dapat berjalan dengan

tertib dan teratur

5. memberdayakan biro atau bagian hukum pemerintahan di semua institusi penegak

hukum sebagai alat penegakan hukum dalam bingkai “Nabire yang Religius,

Berkeadilan dan Sejahtera”.

6. meningkatkan kapasitas institusi dan aparatur sehingga mampu mengadaptasi

perubahan-perubahan baru yang sejalan dengan tuntutan desentralisasi dan otonomi

daerah serta paradigma baru dalam penyelenggaraan pembangunan dan

pemerintahan

2.2.7 Wilayah dan Tata Ruang

Pada 20 tahun mendatang diharapkan kesenjangan antarwilayah di Kabupaten Nabire

sudah semakin berkurang dengan memanfaatkan potensi dan peluang dari keunggulan

sumberdaya lokal serta mematuhi pemanfaatan ruang yang optimal sesuai dengan

peruntukkannya.

Isu strategis di bidang wilayah dan tata ruang di Kabupaten Nabire antara lain, yaitu:

1. Membangun semangat sinergisitas di antara stakeholder dan antardaerah yang

berdekatan, sehingga dalam jangka panjang dapat membawa dampak yang positif

bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

2. Memperkecil rentang ketimpangan antarwilayah distrik dan kampung serta dengan

kabupaten lainnya

3. Mewujudkan struktur dan pola ruang secara terpadu di wilayah Kabupaten Nabire

dengan risiko bencana yang tinggi.

4. Penataan ruang yang tidak konsisten dan lemahnya penegakan hukum (law

enfocerment) serta pelaksanaan otonomi daerah yang lemah menyebabkan terjadinya

penebangan hutan (pembalakan liar) untuk memenuhi kebutuhan lahan bagi


28

pembangunan kawasan perkotaan, permukiman, industri, pertambangan dan jaringan

jalan serta pembukaan lahan pertanian.

2.2.8 Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Pembangunan bidang SDA dan lingkungan hidup di Kabupaten Nabire pada 20

tahun mendatang diharapkan kearifan lokal telah menjadi dasar dalam memanfaatkan

sumberdaya alam bagi pembangunan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Isu strategis di bidang SDA dan Lingkungan Hidup di Kabupaten Nabire antara lain,

yaitu :

1. Rendahnya kualitas SDM dan kurangnya permodalan menyebabkan pengelolaan

SDA yang ekonomis dan lestari dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat seperti

pengembangan perkebunan, pertanian tanaman pangan, pertambangan rakyat

dirasakan masih cukup berat.

2. Belum adanya teknologi yang sederhana dan murah dalam pembukaan lahan

pertanian dan perkebunan sehingga masih banyak dilakukan dengan pembakaran

hutan.

3. Kondisi sistem sumberdaya air yang kurang baik sebagai akibat pertambahan

penduduk dan pertumbuhan ekonomi menyebabkan terjadinya banjir di musim

hujan dengan area semakin luas sedangkan di musim kemarau terjadi kekeringan dan

kekurangan air serta pencemaran yang semakin parah.

4. Kesadaran masyarakat masih rendah dalam pengelolaan sumber daya alam dan

lingkungan hidup. Masyarakat umumnya menganggap bahwa sumber daya alam

akan tersedia selamanya dalam jumlah yang tidak terbatas, secara gratis. Air, udara,

iklim, serta kekayaan alam lainnya dianggap sebagai anugerah Tuhan yang tidak

akan pernah habis. Demikian pula pandangan bahwa lingkungan hidup akan selalu

mampu memulihkan daya dukung dan kelestarian fungsinya sendiri.

5. Eksploitasi sumber daya alam biasanya berakibat ganda, bahkan dapat saling

berseberangan dimana sebagian sumber daya alam bersifat kompatibel dan sebagian

lain non kompatibel. Hal ini berarti pemanfaatan satu bagian sumber daya alam akan

mengakibatkan terabaikannya sumber daya lainnya sehingga dapat menimbulkan

terjadinya ketidakseimbangan alam.

6. Krisis ekonomi dan tekanan penduduk dapat menyebabkan kritisnya sumber daya

alam dan lingkungan hidup. Perubahan yang terjadi atas dinamika penduduk sangat

berpengaruh terhadap berbagai aspek lingkungannya. Munculnya krisis ekonomi

serta adanya penyerahan beberapa urusan dalam rangka otonomi daerah, dapat

mendorong eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam, hal ini

disebabkan adanya persepsi bahwa wilayah yang mampu mencukupi kebutuhannya

adalah wilayah yang memiliki potensi sumberdaya alam. Lebih-lebih aparat daerah

belum sepenuhnya memiliki kapasitas yang memadai dalam pengelolaan sumber


29

daya alam dan Lingkungan hidup, sehingga interaksi aparat, masyarakat dan swasta

dalam menyelesaikan pemecahan masalah sering kurang/ tidak efektif.

7. Belum adanya kondisi yang serasi antara ketersediaan sumber daya alam dengan

dinamika penduduk terutama dalam memadukan dan mensinergikan dimensi

ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Untuk itu berbagai upaya penerapan

teknologi ramah lingkungan, peningkatan kesadaran aparat, masyarakat dan swasta

dalam pengelolaan sumber daya alam dan menjaga kesinambungan lingkungan,

peningkatan kemampuan aparat dan kelembagaan serta penerapan hukum dan

perbaikan sistem/ perangkat hukum yang akomodatif, partisipatif dan adil perlu lebih

ditingkatkan. Selain itu perlu ditingkatkan pula upaya-upaya strategis yang

melibatkan berbagai pihak : swasta, masyarakat, pelaku pembangunan dan

pemerintah dalam pengelolaan, pengawasan dan pemanfaatan sumber daya alam dan

lingkungan. Sumberdaya alam merupakan basis pembangunan daerah, untuk itu,

pemanfaatan dan pengelolaannya harus dilakukan secara efesien, terencana dan

berkelanjutan.

2.3 MODAL DASAR

Modal dasar pembangunan Kabupaten Nabire meliputi keseluruhan sumberdaya

yang dimiliki dan didayagunakan Kabupaten Nabire dalam pembangunan, yaitu:

1. Memiliki potensi lahan yang luas dan subur serta potensi sumberdaya laut yang

besar dengan keanekaragaman hayati yang berlimpah.

2. Posisi Kabupaten Nabire cukup strategis karena merupakan pintu gerbang bagi

kabupaten-kabupaten yang berada di wilayah Pegunungan Tengah.

3. Karakteristik penduduk yang dapat menerima perubahan dan mudah berinteraksi

dengan pihak luar.

4. Kondisi kehidupan politik dan keamanan yang stabil sebagai jaminan

keberlangsungan demokratisasi di bidang politik, sosial, dan ekonomi, serta

desentralisasi dalam pemerintahan dan pembangunan.

5. Otonomi daerah dan otonomi khusus memberikan kewenangan yang luas kepada

daerah untuk mengelola pembangunan daerah.


30

3.1 V i s i

Dalam rangka mengatasi kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Nabire saat

ini agar dapat menghadapi tantangan dalam 20 tahun mendatang serta dengan

memperhitungkan modal dasar yang dimiliki, maka Visi pembangunan Kabupaten Nabire

tahun 2005-2025 adalah:

“Nabire yang Religius, Berkeadilan, dan Sejahtera”

Terminologi filosofis yang terkandung pada ungkapan visi tersebut menunjukkan

bahwa :

Religus diartikan bahwa pembangunan Kabupaten Nabire menjunjung tinggi

pluralitas/keragaman keyakinan sebagai suatu aset pemersatu bangsa dari masyarakat yang

beretika, bermoral, dan berakhlak. Menyakini bahwa iman dapat menjadi dasar

pelaksanaan segala rencana dan karya serta menghargai nilai-nilai kearifan lokal dalam

merespon modernisasi.

Berkeadilan dapat diartikan sebagai sikap kepemimpinan yang amanat dalam

pembangunan dengan tidak membeda-bedakan stratifikasi sosial dalam masyarakat.

Keadilan harus tercermin pada semua aspek kehidupan. Semua rakyat mempunyai

kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf kehidupan; memperoleh lapangan

pekerjaan; mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan; mengemukakan

pendapat; melaksanakan hak-hak politik; mengamankan dan mempertahankan negara;

serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum. Dengan demikian

masyarakat yang adil berarti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik

antarindividu, gender, maupun wilayah. Keadilan juga mencakup terwujudnya

pemerintahan yang baik dan bersih.

Kesejahteraan berarti masyarakat memperoleh kemapanan dan kemandirian,

masyarakat mencapai satu tingkat kesejahteraan, semakin berkurangnya tingkat

ketergantungan sosial dalam berbagai aspek. Kesejahteraan dicapai melalui program

pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan, pendidikan, sosial

ekonomi dan infrastruktur dasar secara menyeluruh dan terpadu. Kesejahteraan mencakup

tercapainya kualitas hidup masyarakat dimana semua standar kelayakan hidup terpenuhi,

masyarakat berpendapatan tinggi, memiliki akses pendidikan dan pelayanan kesehatan.


31

3.2 Misi

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan

organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik. Dengan perumusan misi, diharapkan

agar seluruh anggota dan pihak-pihak pemangku kepentingan (stakeholders) dapat

berpartisipasi dan dapat mengenal peran organisasi secara lebih baik serta mendorong

keberhasilannya

Misi Kabupaten Nabire merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi Kabupaten

Nabire yang telah diuraikan sebelumnya. Dengan demikian berdasarkan visi tersebut di

atas, maka dirumuskan misi Kabupaten Nabire untuk pembangunan periode 20 (dua puluh)

tahun mendatang dari tahun 2005 sampai dengan 2025 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam

rangka membentuk manusia yang beretika, bermoral, berakhlak, dan memiliki

keimanan; memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama; serta

memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika dalam pembangunan untuk

menghadapi pengaruh globalisasi.

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mengedepankan pembangunan

sumberdaya manusia yang memiliki etos kerja dan profesional dalam pembangunan

serta meningkatkan daya saing sumberdaya manusia yang menguasai dan

memanfaatkan iptek menuju masyarakat yang inovatif.

3. Meningkatkan kesehatan masyarakat dalam rangka memperkuat kemapanan dan

kemandirian masyarakat dengan menyediakan akses yang sama terhadap berbagai

pelayanan kesehatan.

4. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui pemberdayaan ekonomi rakyat

untuk mengurangi kesenjangan sosial dengan keberpihakan pada masyarakat,

kelompok dan wilayah yang masih lemah, menanggulangi kemiskinan dan

pengangguran, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek ekonomi,

memperkuat ekonomi kerakyatan menuju keunggulan kompetitif melalui

pembangunan keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan jasa, serta

meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumberdaya alam dan lingkungan yang

berkesinambungan.

5. Meningkatkan dan membangun sarana dan prasarana wilayah berbasis mitigasi

bencana dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik dengan

tetap mengedepankan fungsi dan kenyamanan.

6. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih adalah dengan memperkuat

kelembagaan pemerintahan melalui peningkatan kapasitas aparatur, pelaksanaan

pembangunan yang sesuai dengan koridor dan cita-cita luhur, memperkuat kualitas

desentralisasi dan otonomi khusus, serta penegakan supremasi hukum.

3.3 Arah Pembangunan Daerah Jangka Panjang Tahun 2005-2025


32

Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

Terciptanya kondisi masyarakat yang beriman dan bertaqwa sangat penting bagi

terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan

harmonis.

1. Pembangunan agama diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama

sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia,

memupuk etos kerja, menghargai prestasi dan menjadi kekuatan pendorong untuk

mencapai kemajuan pembangunan.

2. Pembangunan agama juga diarahkan untuk meningkatkan kerukunan hidup umat

beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antarkelompok

masyarakat sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi,

tenggang rasa, dan harmonis.

3. Pembangunan agama diarahkan pula untuk meningkatkan jati diri yang merupakan

kombinasi antara nilai religius, kebersamaan dan persatuan, serta nilai modern yang

universal yang mencakup etos kerja dan prinsip tata kelola kepemerintahan yang

baik dan bersih.

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas memiliki peran yang sangat

penting dalam mewujudkan manusia Nabire yang maju dan mandiri sehingga mampu

berdaya saing untuk menghadapi tantangan-tantangan globalisasi dan mampu

memanfaatkan peluang yang ada.

1. Pembangunan sumberdaya manusia diarahkan pada peningkatan Indeks

Pembangunan Manusia, peningkatan Indeks Pembangunan Gender, serta tercapainya

pertumbuhan penduduk yang seimbang.

2. Pembangunan sumberdaya manusia juga diarahkan pada pembentukan keluarga

yang berkualitas, pembangunan pendidikan dan kesehatan yang berperan dalam

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan dan

pengangguran, peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang

pembangunan, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak, serta peningkatan

partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan terutama di bidang ekonomi,

sosial budaya, iptek, dan politik.

Meningkatkan Kesehatan Masyarakat

Pembangunan kesehatan dilaksanakan berdasarkan pada perikemanusiaan,

pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan

perhatian utama kepada penduduk rentan seperti ibu hamil, bayi, anak, manusia lanjut, dan

keluarga miskin.


33

1. Pembangunan kesehatan diarahkan pada pembangunan yang berwawasan kesehatan

dimana setiap kebijakan publik selalu memperhatikan dampaknya terhadap

kesehatan.

2. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan

kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan

masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud.

3. Pembangunan kesehatan diarahkan juga untuk meningkatkan upaya kesehatan,

pembiayaan kesehatan, sumberdaya manusia kesehatan, obat dan perbekalan

kesehatan yang disertai peningkatan pengawasan, pemberdayaan masyarakat, dan

manajemen kesehatan.

Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera

Perwujudan masyarakat yang sejahtera dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi

rakyat yang diperkuat dengan melakukan transformasi bertahap dari perekonomian

berbasis keunggulan komparatif sumberdaya alam menjadi perekonomian yang

berkeunggulan kompetitif.

1. Pemberdayaan ekonomi rakyat diarahkan untuk meningkatkan produktivitas melalui

inovasi, penguasaan, penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek menuju

ekonomi berbasis pengetahuan, kemandirian, dan ketahanan ekonomi secara

berkelanjutan.

2. Pemberdayaan ekonomi rakyat juga diarahkan untuk mengelola kelembagaan

ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik

dalam menyusun kerangka regulasi dan perijinan yang efisien, efektif, dan non-

diskriminatif.

3. Pemberdayaan ekonomi rakyat diarahkan untuk memperkuat struktur ekonomi

masyarakat sehingga memiliki daya tahan terhadap gejolak krisis ekonomi melalui

pengembangan usaha kecil dan menengah agar memiliki kompetensi, peningkatan

akses permodalan bagi keluarga miskin dan pemuda, serta memperkuat basis

produksi dan daya saing industri melalui peningkatan kualitas kewirahusahaan,

pemanfaatan inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat, serta

penciptaan industri kreatif.

Membangun dan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Berbasis Mitigasi

Bencana

Perumusan kebijakan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana berbasis

mitigasi merupakan tugas pemerintah yang dilaksanakan bekerjasama dengan pihak swasta

untuk penyediaan sarana dan prasarana terutama yang bersifat komersial seperti

transportasi, listrik, telekomunikasi, dan permukiman.


34

1. Pembangunan transportasi diarahkan pada sistem transportasi yang andal dengan

bertumpu pada aspek keselamatan, keterpaduan antarmoda, antarsektor, dan

antarwilayah, aspek sosial budaya, dan profesionalitas SDM transportasi dengan

penerapan dan pengembangan teknologi transportasi yang tepat guna, hemat energi,

dan ramah lingkungan.

2. Pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan diarahkan pada peningkatan

akses dan pelayanan konsumen terhadap energi melalui pengembangan sarana dan

prasarana pembangkit tenaga listrik terutama mikrohidro dan energi surya serta

pengembangan ketenagalistrikan yang berwawasan lingkungan.

3. Pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi diarahkan untuk meningkatkan

sinergi dan integrasi prasarana jaringan telekomunikasi serta meningkatkan

pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap potensi pemanfaatan dan

pengembangan aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

4. Pembangunan sarana dan prasarana permukiman diarahkan berada di luar kawasan

yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana, memiliki akses menuju pusat

kegiatan masyarakat di luar kawasan, bangunan-bangunan rumah di kawasan

permukiman menggunakan konstruksi yang relatif tahan gempa, serta jarak

antarbangunan di kawasan permukiman tidak saling menempel/rapat untuk

memberikan ruang gerak yang cukup memadai saat para penghuninya ke luar

mencari tempat berlindung yang lebih aman seandainya terjadi gempa.

Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di setiap tingkat,

lini pemerintahan dan semua kegiatan dimaksudkan untuk menuntaskan penanggulangan

penyalahgunaan kewenangan aparatur negara dan meningkatkan pelayanan publik.

1. Penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih diarahkan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan tuntutan dan

kebutuhan yang berkembang dalam masyarakat.

2. Peningkatan etika birokrasi dan budaya kerja serta pengetahuan dan pemahaman

para aparatur terhadap prinsip-prinsip ketatapemerintahan yang baik

3. Pengelola pemerintahan dalam menjalankan tugasnya mengacu pada prinsip tata

kelola pemerintahan yang baik yaitu : partisipasi, transparansi, akuntabilitas,

kesetaraan, profesional, berwawasan visi-misi, bertanggung jawab, pengawasan,

penegakan hukum, serta efisiensi dan efektivitas.


35

4.1 Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha

Esa

4.1.1 Sasaran

Terwujudnya peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

ditandai dengan :

1. Terwujudnya peran agama/kepercayaan sebagai landasan berpikir, berperilaku, dan

berbudaya, serta sebagai faktor pengikat, pemersatu, dan pendorong kemajuan masyarakat.

2. Terwujudnya kesejahteraan dan kualitas perilaku masyarakat sesuai dengan ajaran agama,

tata nilai dan adat istiadat budaya, serta peraturan yang berlaku secara harmonis, serasi,

rukun, dan damai.

3. Terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan keagamaan dan pembinaan kerohanian

dalam rangka mewujudkan ciri, watak, dan perilaku masyarakat yang beragama, beriman

dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong,

menghargai pluralitas, menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, kebersamaan, dan

perdamaian.

4. Semakin kondusifnya kehidupan sosial karena adanya kesadaran setiap individu untuk

hidup secara aman dan damai dalam sebuah harmoni sosial yang berkualitas.

5. Berkurangnya penyakit sosial seperti perjudian, minuman keras, penggunaan psikotropika,

tindakan asusila, tindakan kriminal dan kekerasan dalam keluarga.

4.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan

1. Pembinaan keimanan dan ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui kerukunan

umat beragama sebagai satu kesatuan yang utuh, saling percaya dan menghargai kebebasan

beragama, membentuk manusia yang beriman, serta bermoral dan berakhlak dalam

kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Arah kebijakan yang ditempuh :

(1) Pemantapan peran agama/kepercayaan sebagai landasan berpikir, berprilaku, dan

berbudaya, serta sebagai faktor pengikat, pemersatu, dan pendorong/dinamisator

kemajuan masyarakat.

(2) Peningkatan kualitas pendidikan keagamaan dan pembinaan kerohanian dalam rangka

mewujudkan ciri, watak dan perilaku masyarakat Nabire yang beragama, beriman, dan

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong,

menghargai pluralitas, menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, kebersamaan, dan

perdamaian.

(3) Peningkatan kesejahteraan dan kualitas perilaku masyarakat sesuai dengan ajaran

agama, tata nilai dan adat istiadat budaya, serta peraturan yang berlaku secara

harmonis, serasi, rukun dan damai.

2. Penguatan jati diri masyarakat yang penuh toleransi, hidup rukun berdampingan, dan

harmonis yang dilaksanakan dengan arah kebijakan pada :


36

(1) Pemantapan integrasi masyarakat berbasis multikulturalisme berdasarkan kepada

ajaran agama, tata nilai dan adat istiadat budaya, serta peraturan yang berlaku secara

harmonis, serasi, rukun dan damai

(2) Perwujudan tatanan kehidupan masyarakat yang memiliki kemampuan beradaptasi

dan merespons perubahan lingkungan sosial lokal, nasional, dan global dengan

mempertahankan identitas dan kearifan nilai budaya lokal sebagai bagian dari

kepribadian masyarakat Nabire.

4.2 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

4.2.1 Sasaran

Sasaran terwujudnya sumberdaya manusia yang semakin berkualitas ditandai dengan :

1. Terbentuknya karakter masyarakat Nabire yang tangguh, kompetitif, bermoral tinggi,

cerdas-inovatif, patriotik, gotong-royong, dinamis dan toleran dalam kemajemukan, serta

berorientasi pada kemajuan iptek serta seni dan budaya

2. Terwujudnya Peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan

dalam pembangunan, yang ditandai dengan peningkatan indeks pembangunan manusia

(IPM), dan peningkatan indeks pembangunan gender (IPG).

3. Terwujudnya peningkatan kuantitas, kualitas, dan distribusi pendidik dan tenaga

kependidikan, serta kemampuan manajemen pendidikan yang sesuai dengan tuntutan,

kebutuhan, dan karakteristik daerah.

4. Terjaminnya pelayanan sosial para penyandang masalah sosial seperti anak-anak terlantar,

fakir miskin, penyandang cacat, dan orang tua jompo.

5. Tercapainya pertumbuhan penduduk yang seimbang dan berkualitas serta jumlah keluarga

sejahtera yang semakin meningkat dan memenuhi norma Keluarga Kecil Bahagia

Sejahtera, serta terwujudnya satu keluarga satu sarjana.

6. Tersedianya lapangan pekerjaan yang luas dan beragam dengan angka pengangguran tidak

lebih dari 5 Persen.

7. Tersedianya tenaga kerja yang berkualitas sesuai dengan permintaan pasar dan sistem

gaji/tunjangan serta berbudaya keselamatan kerja.

8. Tercapainya peningkatan kualitas pembinaan generasi muda dan peningkatan prestasi olah

raga di tingkat regional dan nasional.


1. Peningkatan akses pemerataan dan kualitas pendidikan dengan didukung kebijakan yang

diarahkan pada:

(1) Pencapaian wajib belajar pendidikan dasar dua belas tahun

(2) Pemberian kemudahan dan kelancaran akses pendidikan yang baik, murah, dan

terjangkau

(3) Pemberian beasiswa bagi anak berprestasi dan dari keluarga yang kurang mampu

(4) Pengurangan jumlah penduduk yang buta huruf dan angka putus sekolah serta

peningkatan jumlah penduduk yang berpendidikan tinggi

(5) Peningkatan kuantitas, kualitas, dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan.

2. Penguatan kapasitas penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan dengan arah

kebijakan :

(1) Peningkatan kemampuan manajemen pendidikan yang sesuai dengan tuntutan,

kebutuhan, dan karakteristik daerah.

(2) Penyediaan dana pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyediaan pelayanan pendidikan sesuai perkembangan iptek untuk memberikan

bekal pengetahuan dan keterampilan bagi penduduk usia produktif.


37

4.3 Meningkatkan Kesehatan Masyarakat

4.3.1 Sasaran

Terwujudnya masyarakat Nabire yang semakin sehat, ditandai dengan :

1. Terwujudnya peningkatan kuantitas, kualitas, dan distribusi tenaga medis dan para medis

yang sesuai dengan tuntutan, kebutuhan, dan karakteristik daerah.

2. Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pola hidup sehat disertai

dengan membaiknya kondisi kesehatan, pemberian makanan tambahan/ gizi bagi ibu dan

anak secara terus menerus dan berkesinambunagan serta unsur lingkungan yang sehat

menjadi standar pelayanan kesehatan.

3. Terwujudnya peningkatan cakupan, pelayanan dan perlindungan kesehatan masyarakat

miskin dengan memperluas penyediaan prasarana/sarana kesehatan, pengawasan obat dan

makanan, dan pemberantasan penyakit menular.


1. Penggalakan program kesehatan terpadu yang didukung kebijakan dengan arah pada :

(1) Peningkatan kerjasama lintas sektor untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat

(2) Penetapan dan penerapan standar pelayanan minimum kesehatan

(3) Penerapan kebijakan publik yang memperhatikan dampaknya terhadap kesehatan

2. Pemenuhan hak dasar masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan arah

kebijakan :

(1) Peningkatan cakupan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan masyarakat dengan

memperluas penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, pengawasan obat dan

makanan, pemberantasan penyakit menular, serta penyediaan tenaga paramedis dan

bidan desa

(2) Penerapan pola hidup sehat disertai dengan membaiknya kondisi kesehatan,

pemberian makanan tambahan/gizi bagi ibu dan anak secara terus menerus dan

berkesinambungan serta unsur lingkungan yang sehat menjadi standar pelayanan

kesehatan

4.4 Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera

4.4.1 Sasaran

Terwujudnya masyarakat Nabire yang sejahtera berlandaskan ekonomi kerakyatan ditandai

dengan :

1. Terwujudnya peningkatan pengelolaan sumberdaya alam daerah secara mandiri dan

berkelanjutan oleh masyarakat dan dunia usaha sehingga pertumbuhan ekonomi mencapai

diatas 7 (tujuh) persen dengan tingkat pengangguran terbuka tidak lebih dari 5 persen dan

jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 8 persen di tahun 2025.

2. Terbangunnya struktur perekonomian daerah yang kuat yang memberikan peluang

berusaha masyarakat antara pelaku ekonomi kecil, mikro, menengah dan besar, yang

mengarah pada peningkatan peran sektor industri pengolahan dan jasa yang berbasis

pertanian dan kelautan yang tangguh.

3. Terciptanya pemerataan dan penyeimbangan pertumbuhan ekonomi berdasarkan adanya

keterpaduan dan keserasian antarsektor. Sektor pertanian, perikanan dan kelautan perlu

terus menjadi konsentrasi pertumbuhan ekonomi dikelola secara lebih efisien dan berdaya

saing.

4. Terkelolanya potensi pariwisata (budaya, alam dan bahari) bagi peningkatan kesejahteraan

masyarakat serta mempertahankan nilai-nilai budaya lokal.


38

5. Tersedianya prasarana dan sarana ekonomi yang handal dalam mempercepat proses

produksi, promosi, distribusi dan pemasaran hasil komoditas unggulan daerah.

6. Tersedianya jaminan regulasi pemerintah daerah berupa pemberian insentif investasi bagi

penciptaan iklim investasi yang kondusif.


1. Pemantapan pembangunan ekonomi yang berkonsentrasi pada pergerakan modal secara

proporsional, peningkatan akses secara terpadu, dan penguatan kapasitas modal dengan

kebijakan yang diarahkan pada

(1) Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan sehingga mampu meningkatkan

pendapatan per kapita, menurunkan penduduk miskin dan pengangguran, serta

mendorong kemampuan ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup

keluarganya.

(2) Pembangunan struktur ekonomi yang kokoh berdasarkan pada peningkatan

kemampuan sektor riil sebagai dampak terjadinya perluasan kegiatan investasi di

seluruh sektor ekonomi, meningkatnya kemampuan sektor industri pengolahan hasil

pertanian dan perkebunan yang menghasilkan komoditas unggulan daerah yang

berdaya saing, serta perluasan lahan yang menjamin kuantitas, kualitas, dan

keberlangsungan hasil produksi.

(3) Peningkatan penyediaan lembaga ekonomi / keuangan mikro di Distrik-Distrik

strategis dan cepat tumbuh untuk memberikan kelancaran dan kemudahan akses

bantuan pinjaman modal usaha

(4) Penetapan batas-batas hak kepemilikan tanah berdasarkan hak ulayat/adat untuk

mendukung kepastian investasi.

2. Peningkatan peran koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam

perekonomian daerah terutama dalam menyerap tenaga kerja dan menciptakan diversifikasi

produk daerah yang berkualitas dan berdaya saing dengan arah kebijakan :

(1) Pengurangan jumlah penduduk miskin menjadi kurang dari 8 persen pada tahun 2025

melalui penciptaan lapangan kerja dan usaha.

(2) Penciptaan iklim usaha yang kondusif dengan mempermudah akses masyarakat pada

sumberdaya produktif serta penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas usaha

skala mikro dan makro untuk menumbuhkan wirausahawan baru dan peningkatan

kegiatan ekonomi yang produktif.

(3) Peningkatan penyediaan prasarana/sarana ekonomi untuk mendukung kegiatan

ekonomi masyarakat terutama di daerah pedalaman dan terpencil.

(4) Peningkatan produksi perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan baik secara

kuantitas maupun kualitas untuk mewujudkan ketahanan pangan

(5) Peningkatan daya saing dan nilai tambah produk pertanian, perkebunan, peternakan,

dan perikanan.

(6) Peningkatan produksi dan nilai tambah produk pertambangan.

(7) Perlindungan terhadap keanekaragaman hayati dari ancaman kepunahan serta

meningkatnya hasil hutan non kayu.

(8) Pengurangan kegiatan pertambangan tanpa ijin dan meningkatnya keselamatan dan

kesehatan kerja pertambangan.

(9) Peningkatan kualitas industri hilir yang berbasis sumber daya mineral

(10) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan terkendalinya pencemaran

(11) Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara sumber daya alam

dan lingkungan hidup.

(12) Peningkatan nilai tambah dan manfaat hasil hutan kayu dan non kayu.


39

4.5 Meningkatkan dan Membangun Sarana dan Prasarana Berbasis Mitigasi

Bencana

4.5.1 Sasaran

Terwujudnya sarana dan prasarana dasar yang memadai berbasis mitigasi bencana ditandai

dengan :

1. Terbangunnya percepatan infastruktur yang sesuai dengan standar bangunan tahan bencana

sehingga apabila terjadi bencana alam tidak menimbulkan kerusakan yang besar

2. Apabila terjadi bencana alam, jumlah korban baik jiwa maupun material menjadi minimal

3. Terbangunnya permukiman dan pengembangan kota yang didasarkan pada peta risiko

bencana

4. Meningkatnya pelayanan dan tersedianya sumber air bersih kepada masyarakat miskin

pada daerah-daerah rawan air bersih baik di perkotaan maupun di pedesaan.

5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan dengan memperhatikan prinsip-prinsip

dasar kerawanan bencana.

6. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penanggulangan risiko bencana.


1. Penyediaan sarana dan prasarana yang memperhatikan risiko bencana dengan kebijakan

yang diarahkan pada:

(1) Penyusunan rencana daerah penanggulangan bencana dan rencana aksi daerah

pengurangan risiko bencana

(2) Penguatan lembaga yang bertanggung jawab terhadap penanggulangan bencana

(3) Peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan dengan memperhatikan prinsip-

prinsip dasar kerawanan bencana.

(4) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam penanggulangan risiko bencana.

(5) Peningkatan perlindungan masyarakat terhadap bencana alam dengan penyediaan

informasi bencana untuk menjaga keseimbangan ekosistem

2. Percepatan pembangunan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat

secara merata dan berkeadilan. Arah kebijakan yang diterapkan :

(1) Pembangunan transportasi untuk mendorong transaksi perdagangan sebagai sumber

pergerakan orang, barang, dan jasa yang menjadi pangsa pasar bisnis transportasi yang

saling menguntungkan bagi Kabupaten Nabire dan kabupaten-kabupaten di wilayah

Pegunungan Tengah.

(2) Peningkatan pelayanan dan tersedianya infrastruktur dasar terutama di daerah-daerah

terpencil dan pedalaman untuk mencapai kesinambungan pertumbuhan ekonomi

(3) Pemenuhan kebutuhan air bersih dengan mengoptimalkan pelestarian dan

pemanfaatan sumber air baku lokal.

(4) Pembangunan ketenagalistrikan alternatif dengan mengoptimalkan sumber energi

lokal seperti tenaga matahari dan air.

(5) Pembangunan telematika diarahkan pada penggunaan perangkat lunak ’bebas’ (open

source) seperti linux dan open office.

(6) Pemenuhan perumahan layak huni dan sanitasi sehat bagi masyarakat miskin dengan

memberikan bantuan perbaikan perumahan penduduk miskin dan memberikan

kelancaran akses bagi anggota masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan fasilitas

kredit murah melalui pendekatan partisipatif lintas pelaku dan bersifat persuasif.

(7) Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan serta perlindungan hak-hak masyarakat

miskin atas pertanahan secara adil dan murah, melakukan re-distribusi tanah secara

obyektif dan selektif, memperkuat kelembagaan masyarakat untuk dapat berpartisipasi

dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, serta peningkatan pengetahuan dan


40

kesadaran masyarakat tentang hukum pertanahan termasuk batasan atas tanah hak

ulayat/adat.

4.6 Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih

4.6.1 Sasaran

Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih dalam tata kelola pemerintahan, ditandai

dengan :

1. Terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan politik rakyat, yang tercermin oleh

peningkatan peran, partisipasi politik rakyat, serta terwujudnya konsilidasi demokrasi pada

berbagai aspek kehidupan.

2. Tercapainya penegakan supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia yang

bersumber pada Pancasila dan Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia serta

tertatanya sistem regulasi daerah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku yang

mencerminkan prinsip-prinsip kebenaran, keadilan, akomodatif dan partisipatif.

3. Terwujudnya penyelenggaraan otonomi daerah yang berkualitas yang didukung oleh

aparatur daerah yang profesional, trampil, berwawasan luas, menguasai bidang tugasnya,

berwibawa, berdedikasi dan berakhlak mulia, dalam penyelenggaraan pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik untuk mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

4. Terwujudnya peningkatan kemampuan keuangan daerah,dengan realisasi Pendapatan Asli

Daerah pada tahun 2025 sebesar Rp. 100 miliar melalui kebijakan-kebijakan intensifikasi,

ekstensifikasi dan diversifikasi sumber-sumber pendapatan sehingga tingkat

ketergantungan pembiayaan pembangunan daerah pada pemerintah menjadi hanya sekitar

80 persen.

5. Terwujudnya tata kelola pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada

kemudahan rantai birokrasi, cepat, tepat, efektif, transparan, serta terjangkau oleh seluruh

lapisan masyarakat.


1. Penguatan dan peningkatan penyelenggaraan kelembagaan pemerintahan yang lebih

transparan, responsif, dan akuntabel dengan arah kebijakan :

(1) Peningkatan peran dan fungsi komunikasi politik antarmasyarakat, lembaga

perwakilan, dan pemerintah.

(2) Peningkatan sinergisitas antarlembaga dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.

(3) Perwujudan sistem koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi antarpemerintah

daerah dan komponen masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan.

(4) Perwujudan peluang dalam pendekatan pelayanan pemerintah dan mempercepat

proses pertumbuhan daerah dengan memberi kemungkinan adanya daerah pemekaran

baru.

(5) Peningkatan pemahaman masyarakat tentang multikulturalisme, sehingga terbangun

budaya politik yang saling menghargai perbedaan dan berkompetisi yang sehat serta

memegang teguh prinsip-prinsip demokrasi.

(6) Peningkatan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif agar dapat

memulihkan kepercayaan pelaku ekonomi di daerah.

(7) Perwujudan iklim politik yang memungkinkan semua elemen masyarakat dapat

melakukan fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

(8) Peningkatan kesadaran hukum, bernegara, dan berbangsa untuk pengembangan

demokrasi.


41

(9) Perwujudan rasa keadilan untuk mendukung tercapainya kesejahteraan rakyat dan

pelestarian nilai-nilai budaya.

(10) Peningkatan pemahaman sistem hukum bagi aparatur pemerintahan serta kapasitas

kelembagan dan pemberdayaan elemen-elemen masyarakat.

2. Penataan kelembagaan perangkat daerah dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

pemerintah daerah yang didukung dengan arah kebijakan

(1) Peningkatan proses komunikasi politik antar DPRD, Pemerintah, Partai Politik, LSM

dan seluruh komponen masyarakat lainnya secara sinergi.

(2) Terbangunnya sistem Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Simplikasi (KISS)

antarstakeholders atau komponen masyarakat yang ada guna mewujudkan keamanan

dan stabilitas politik di daerah yang kondusif.

(3) Peningkatan pemahaman kepada masyarakat tentang prinsip-prinsip multikulturalisme

sosial dan politik sehingga terbangunnya budaya politik yang santun, saling

menghargai perbedaan, dan memegang teguh nilai-nilai demokrasi.

(4) Berkembangnya nilai-nilai demokrasi, tegaknya supremasi hukum, dan terbangunnya

tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta terbukanya iklim politik daerah

yang memungkinkan semua komponen masyarakat dapat melakukan kontrol terhadap

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

(5) Peningkatan kualitas SDM aparatur dan anggota DPRD yang memiliki pengetahuan

dan pemahaman mengenai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan

bersih.

(6) Perbaikan sistem promosi dalam lingkup pemerintahan daerah dan peningkatan

kualitas anggota DPRD.

(7) Peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintahan daerah.

(8) Perbaikan sistem pengarsipan dan pendataan yang terpadu dalam mewujudkan tata

pemerintahan yang baik.

(9) Pembinaan secara berkelanjutan tehadap masyarakat secara langsung atau melalui

lembaga-lembaga kemasyarakatan untuk dapat menyelesaikan semua persoalan-

persoalan sosial yang terjadi melalui jalur hukum dan penyelesaian secara adat yang

menjujung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebenaran.

(10) Penciptaan rasa aman dalam kehidupan rumah tangga, lingkungan sosial masyarakat

miskin serta perlindungan keamanan bagi para pekerja anak, anak jalanan dan

pencegahan perdagangan anak.

(11) Pemberian akses yang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam

perumusan dan pengambilan kebijakan publik terutama yang menyangkut

kepentingan umum.


42

Sasaran pembangunan jangka panjang dilaksanakan melalui tahapan dan skala

prioritas yang akan menjadi agenda rencana lima tahunan dalam bentuk RPJM Daerah.

Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang

akan diselesaikan. Oleh karena itu, penajaman skala prioritas dalam setiap tahapan harus

berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya. Setiap sasaran dalam enam misi

pembangunan jangka panjang dapat ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing tahapan.

Prioritas masing-masing misi dapat dijabarkan dalam prioritas utama. Prioritas utama

menggambarkan makna strategis dan urgensi permasalahan. Atas dasar hal tersebut,

tahapan dan skala prioritas utama dapat disusun.

5.1 RPJMD ke-1 (2005 - 2009)

Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahap sebelumnya,

RPJMD periode 2005-2009 diarahkan untuk penanganan tanggap darurat serta

merehabilitasi dan merekonstruksi kembali berbagai sarana dan prasarana pemerintahan

yang telah hancur akibat gempa bumi pada tahun 2004. Rehabilitasi dan rekonstruksi di

segala bidang ditujukan untuk menciptakan masyarakat Kabupaten Nabire yang kenyang,

sehat, pintar, serta beriman dan bertakwa dengan ditunjang infrastuktur yang memadai.

Masyarakat Nabire yang kenyang, sehat, dan pintar ditandai dengan kecukupan

pangan; berkurangnya status gizi buruk; meningkatnya derajat kesehatan; menurunnya

angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin sejalan dengan pertumbuhan ekonomi

yang berkualitas; berkurangnya kesenjangan antarwilayah termasuk meningkatnya

pengelolaan sumber daya pesisir dan laut; meningkatnya kualitas sumber daya manusia di

bidang kelautan yang didukung oleh pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

membaiknya pengelolaan sumber daya alam dan mutu lingkungan hidup. Kondisi

perekonomian mengalami peningkatan ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang

semakin membaik melalui penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif.

Kesejahteraan rakyat Nabire semakin meningkat ditunjukan dengan meningkatnya

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang

diarahkan untuk membangun bangsa yang berkarakter cerdas, adil dan beradab,

berkepribadian nasional, tangguh, kompetitif, bermoral, dan berdasarkan falsafah Pancasila

yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Nabire yang beragama,


43

beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi luhur,

toleran terhadap keberagaman, bergotong-royong, patriotik, dinamis, dan berorientasi

iptek; meningkatkan kualitas dan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan

kesehatan; meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak; serta

mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.

Masyarakat Nabire yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa terus

membaik ditandai dengan meningkatnya rasa aman dan damai serta terjaganya keamanan

dan ketertiban, melalui tertanganinya permasalahan keamanan dan ketertiban yang

merupakan landasan bagi kelancaran pelaksanaan pembangunan, sehingga Nabire berperan

dalam menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di wilayah regional maupun nasional.

Kondisi itu sejalan dengan meningkatnya kesadaran dan penegakan hukum, dan penegakan

hak asasi manusia.

Pelayanan kepada masyarakat membaik dengan meningkatnya penyelenggaraan

desentralisasi dan otonomi daerah yang tercermin dengan terjaminnya konsistensi seluruh

peraturan pusat dan daerah; serta tertatanya kelembagaan birokrasi dalam mendukung

percepatan terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

Percepatan pembangunan infrastruktur juga didorong melalui peningkatan peran

swasta dengan meletakkan dasar-dasar kebijakan dan regulasi serta reformasi dan

restrukturisasi kelembagaan, terutama untuk mendorong bidang pertanian, pariwisata,

transportasi, kelistrikan, dan telematika. Pembangunan kawasan agropolitan dan kawasan

pariwisata bahari, pembangunan jalan jalur lintas pedalaman, pembangunan pelabuhan

regional dan lokal, bandar udara baru, serta tambang emas dan tambang lainnya.

Bersamaan dengan itu masyarakat semakin memahami berbagai hal mengenai aspek-

aspek mitigasi bencana sesuai dengan kondisi geologi Kabupaten Nabire yang berada pada

daerah rawan gempa. Kondisi itu didukung dengan meningkatnya kualitas perencanaan

tata ruang serta konsistensi pemanfaatan ruang dengan mengintegrasikannya ke dalam

dokumen perencanaan pembangunan terkait dan penegakan peraturan dalam rangka

pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup dan

menyadari keadaan wilayah yang rawan bencana alam sehingga makin peduli dan

antisipatif. Hal itu didukung oleh pengembangan kelembagaan dan peningkatan kapasitas

di setiap tingkatan pemerintahan dalam rangka penanggulangan bencana alam serta

diacunya rencana tata ruang sebagai payung kebijakan spasial semua sektor dalam rangka

mencegah dampak kerusakan lingkungan hidup dan meminimalkan dampak bencana alam.

5.2 RPJMD ke-2 (2010-2014)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke-1,

RPJMD ke-2 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan di segala bidang dengan


44

menekankan upaya terwujudnya masyarakat Nabire yang sejahtera dan makmur melalui

peningkatan aksesibilitas daerah. Pada periode kedua ditekankan melalui ketahanan

pangan; peningkatan kualitas SDM; penguatan kelembagan pemerintahan yang baik dan

bersih; peningkatan pelayanan publik; peningkatan aksesibilitas daerah.

Pencapaian kemakmuran dan kesejahteraan rakyat terus meningkat ditunjukkan oleh

tercapainya ketahanan pangan; pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi

lingkungan hidup makin berkembang melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan

kesadaran masyarakat yang ditandai dengan berkembangnya proses rehabilitasi dan

konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang disertai dengan menguatnya

partisipasi aktif masyarakat; terpeliharanya keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber

daya alam lainnya yang dimanfaatkan untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing daerah,

dan modal pembangunan daerah pada masa yang akan datang; mantapnya kelembagaan

dan kapasitas antisipatif serta penanggulangan bencana; serta terlaksananya pembangunan

kelautan sebagai gerakan yang didukung oleh semua sektor.

Kesejahteraan rakyat terus meningkat ditunjukkan oleh meningkatnya indikator

pembangunan sumber daya manusia, antara lain meningkatnya pendapatan per kapita;

menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran sejalan dengan pertumbuhan

ekonomi yang berkualitas disertai dengan berkembangnya lembaga jaminan sosial;

meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat didukung dengan pelaksanaan sistem

pendidikan nasional yang efektif dan efisien; semakin meningkatnya derajat kesehatan dan

status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh kembang

serta kesejahteraan dan perlindungan anak; terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan

penduduk; menurunnya kesenjangan kesejahteraan antarindividu, antarkelompok

masyarakat, dan antardaerah; dipercepatnya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan

potensial; serta makin mantapnya nilai-nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka

memantapkan budaya dan karakter masyarakat.

Sejalan dengan itu, kehidupan masyarakat yang lebih demokratis semakin terwujud

ditandai dengan membaiknya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah serta kuatnya

peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat Nabire

semakin berperan dalam upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban daerah. Penataan

kelembagaan pemerintahan yang semakin baik dan bersih didukung aparatur yang

profesional.

Selanjutnya, kualitas pelayanan publik semakin membaik dengan ditunjukan oleh

pelayanan publik yang lebih murah, cepat, transparan, dan akuntabel sesuai dengan standar

pelayanan minimum di semua tingkatan pemerintah.

Ketersediaan infrastruktur semakin merata di semua wilayah yang ditandai dengan

tersedianya jaringan infrastruktur pertanian, pariwisata, perdagangan, transportasi,

kelistrikan, dan telematika; peningkatan pemanfaatan energi terbarukan; serta

pengembangan sumber daya air dan pengembangan perumahan dan permukiman.


45

Bersamaan dengan itu dilaksanakan pengembangan kawasan industri, kawasan

agropolitan, kawasan pariwisata, dan kawasan pertambangan; pembangunan jalan jalur

lintas pedalaman; pembangunan pelabuhan regional dan lokal; pembangunan bandara baru.

5.3 RPJMD ke-3 (2015 - 2019)


RPJMD ke- 3 ditujukan untuk lebih meningkatkan pembangunan secara menyeluruh di

berbagai bidang dengan menekankan surplus pangan; peningkatan kualitas SDM;

pemantapan pemerintahan yang baik dan bersih; peningkatan pelayanan publik;

peningkatan aksesibilitas daerah; dan nilai tambah produk pertanian.

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap dicerminkan oleh

terwujudnya surplus pangan didukung dengan membaiknya pengelolaan dan

pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi

lingkungan hidup.

Kualitas sumber daya manusia terus membaik ditandai oleh meningkatnya kualitas

dan relevansi pendidikan, termasuk yang berbasis keunggulan lokal dan didukung oleh

manajemen pelayananan pendidikan yang efisien dan efektif; meningkatnya derajat

kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya

tumbuh kembang optimal serta kesejahteraan dan perlindungan anak; tercapainya kondisi

penduduk tumbuh seimbang; serta mantapnya budaya dan karakter masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat Nabire terus membaik ditunjukan dengan meningkatnya

pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang disertai penguatan kelembagaan ekonomi.

Sejalan dengan kondisi aman dan damai yang makin mantap di seluruh wilayah

Kabupaten Nabire, kehidupan demokrasi makin mengakar dalam kehidupan masyarakat.

Sejalan dengan makin mantapnya pelembagaan nilai-nilai demokrasi dengan

menitikberatkan pada prinsip toleransi, non diskriminasi dan kemitraan dan semakin

mantapnya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Kondisi itu mendorong

tercapainya penguatan kepemimpinan dan kontribusi Nabire dalam berbagai kerjasama

antardaerah, regional, nasional, dan internasional. Bersamaan dengan itu kesadaran dan

penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang semakin mantap; serta

profesionalisme aparatur pemerintah daerah semakin mampu mendukung pembangunan.

Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh

berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi; terpenuhinya pasokan tenaga listrik

yang handal dan efisien sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan

elektrifikasi perdesaan dapat tercapai; terselenggaranya pelayanan telematika yang efisien

dan modern; terwujudnya infrastruktur pariwisata; terwujudnya konservasi sumber daya air

yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dan pengembangan sumber

daya air; terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar


46

masyarakat; serta semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di

seluruh wilayah Nabire. Selain itu, pengembangan infrastruktur perdesaan akan terus

dikembangkan terutama untuk membuka isolasi daerah dan mendukung pembangunan

pertanian. Sejalan dengan itu, pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan

prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat terus meningkat karena didukung

oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang untuk mendorong terwujudnya distrik

dan kampung tanpa permukiman kumuh. Bersamaan dengan itu dilaksanakan peningkatan

fasilitas kawasan industri, kawasan agropolitan, kawasan pariwisata, kawasan

pertambangan; peningkatan jalan jalur lintas pedalaman; pengembangan pelabuhan; serta

kelanjutan pembangunan bandara.

Peningkatan efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah sektor primer terutama sektor

pertanian, kehutanan, kelautan, dan pertambangan ditunjukan dengan kemampuan hasil

produk bersaing di pasar lokal, regional, dan internasional; pengembangan agribisnis yang

dinamis dan efisien dengan melibatkan partisipasi aktif petani dan nelayan; peningkatan

produktivitas; serta kemampuan merespons permintaan pasar dan peluang usaha.

5.4 RPJMD ke-4 (2020 – 2024)


RPJMD ke-4 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Nabire yang religius, berkeadilan,

dan sejahtera melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan

mempertahankan surplus pangan; meningkatkan kualitas SDM; mempertahankan

pemerintahan yang baik dan bersih; meningkatkan pelayanan publik; meningkatkan

aksesibilitas daerah; serta pencapaian daya saing perekonomian berdasarkan komoditas

unggulan lokal.

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap ditunjukan dengan

dipertahankannya surplus pangan dengan kualitas hasil yang semakin baik didukung

dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian, produksi yang melimpah, kemampuan

penguasaan teknologi pertanian, kemampuan berinovasi terhadap teknologi baru seperti

bioteknologi.

Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan oleh semakin tinggi dan

meratanya tingkat pendapatan masyarakat dengan jangkauan lembaga jaminan sosial yang

lebih menyeluruh; sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing antara lain

ditandai semakin meningkatnya dan meratanya akses, tingkat kualitas, dan relevansi

pendidikan seiring dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pelayanan pendidikan;

semakin meningkatnya penguasaan dan pemanfaatan iptek; semakin meningkatnya derajat

kesehatan dan status gizi masyarakat; semakin meningkatnya tumbuh kembang anak serta

kesejahteraan dan perlindungannya; kesetaraan gender; pertumbuhan penduduk seimbang.


47

Sejalan dengan tingkat kemajuan, sumber daya manusia Kabupaten Nabire

diharapkan berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral yang

dicirikan dengan watak dan perilaku masyarakat Nabire yang beragama, beriman, dan

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran terhadap keberagaman,

bergotong royong, patriotik, dinamis, dan berorientasi iptek. Kesadaran, sikap mental, dan

perilaku masyarakat semakin mantap dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian

lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan sehingga masyarakat

mampu berperan sebagai penggerak pembangunan secara berkelanjutan.

Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan

berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025

mencapai kesejahteraan dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk

miskin yang semakin rendah.

Sejalan dengan makin mantapnya pelembagaan nilai-nilai demokrasi dengan

menitikberatkan pada prinsip toleransi, non diskriminasi, kemitraan, serta semakin

mantapnya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Kondisi itu mendorong

tercapainya penguatan kerjasama antardaerah, regional, nasional, dan internasional.

Bersamaan dengan itu kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan

berkembang dan stabilitas daerah semakin mantap serta profesionalisme aparatur

pemerintah daerah semakin mampu menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan

bersih. Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya

konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi

hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia; terwujudnya rasa aman dan damai bagi

seluruh rakyat. Sejalan dengan kondisi aman dan damai yang semakin mantap di seluruh

wilayah Nabire, kehidupan demokrasi semakin mengakar dalam kehidupan masyarakat.

Kondisi Nabire yang berkeadilan, dan sejahtera semakin mantap dengan

terselenggaranya pelayanan publik yang semakin mantap, tersedianya jaringan transportasi

dan telematika yang semakin menjangkau seluruh wilayah; tercapainya elektrifikasi

perdesaan dan elektrifikasi rumah tangga; terwujudnya distrik dan kampung tanpa

permukiman kumuh; serta pemeliharaan infrastruktur dengan lebih meningkatkan

kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha.

Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing

perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri, pertanian,

pariwisata, kelautan, pertambangan, dan sektor jasa. Lembaga dan pranata ekonomi telah

tersusun, tertata, dan berfungsi dengan baik. Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara

pelayanan perbankan dan lembaga keuangan dengan dunia usaha yang semakin maju

sehingga mendorong perekonomian yang efisien dan produktivitas tinggi; serta semakin

mantapnya usaha dan investasi di Nabire setara dengan daerah lain yang maju.

Daya saing perekonomian meningkat melalui penguatan industri manufaktur sejalan

dengan penguatan pembangunan pertanian dan peningkatan pembangunan kelautan dan


48

sumber daya alam lainnya sesuai potensi daerah secara terpadu; semakin selarasnya

pembangunan pendidikan dengan dunia usaha; serta penataan kelembagaan ekonomi yang

mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan pemanfaatan iptek oleh

masyarakat dalam kegiatan perekonomian.


49

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Nabire Tahun 2005-2025 yang

berisi visi, misi, dan arah pembangunan Kabupaten Nabire merupakan pedoman bagi

Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha di dalam penyelenggaraan pembangunan

daerah 20 tahun ke depan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Nabire

menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJM) Kabupaten Nabire kurun waktu lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Nabire sebagai

pedoman bagi calon Kepala Daerah dalam menyusun visi, misi dan program prioritas yang

akan dilaksanalkan selama kepemimpinannya, yang akan ditetapkan dalam RPJMD dan

RKPD.

Keberhasilan pembangunan daerah dalam mewujudkan visi “Nabire yang Religius,

Berkeadilan, dan Sejahtera” perlu didukung oleh: (1) komitmen dari kepemimpinan daerah

yang kuat dan demokratis; (2) konsistensi kebijakan pemerintah; (3) keberpihakan kepada

rakyat; dan (4) peranserta masyarakat dan dunia usaha secara aktif.

Pada masa transisi (2025) dilaksanakan evaluasi berdasarkan pelaksanaan

pencapaian perencanaan tahun sebelumnya dan sebagai masa persiapan keberlanjutan

perencanaan pembangunan berikutnya.


50

2005-2009 2010-2014 2015-2019 2020-2024

Kecukupan Pangan;

Peningkatan

Kualitas SDM;

Penataan

Kelembagaan

Pemerintahan yang

Baik & Bersih;

Rekonstruksi

Ketahanan Pangan;

Peningkatan

Kualitas SDM;

Penguatan

Kelembagan

Pemerintahan yang

Baik & Bersih;

Peningkatan

Pelayanan Publik;

Peningkatan

Aksesibilitas Daerah

Surplus Pangan;

Peningkatan

Kualitas SDM;

Pemantapan

Pemerintahan yang

Baik & Bersih;

Peningkatan

Pelayanan Publik;

Peningkatan

Aksesibilitas

Daerah;

Nilai Tambah

Produk Pertanian

Mempertahankan

surplus Pangan;

Peningkatan

Kualitas SDM;

Pemantapan

Pemerintahan yang

Baik & Bersih;

Peningkatan

Pelayanan Publik;

Peningkatan

Aksesibilitas

Daerah;

Daya Saing

Perekonomian

Berdasarkan

Unggulan Lokal

peraturan daerah kabupaten nabire nomor 2 …hukum.papua.go.id/jdihpapua/files/docs/regulasi/perda...

Documents