peraturan daerah kabupaten lampung utara...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR 09 TAHUN 2003

TENTANG

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan

pemerintah Daerah, maka perlu mengevaluasi peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2000 tentang penataan, pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara karena tidak sesuai lagi dengan ketentuan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 963) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembarana Negara Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran

www.djpp.depkumham.go.id


http://www.djpp.depkumham.go.id


Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 165);

10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2001 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 01).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara; c. Bupati adalah Bupati Lampung Utara; d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lampung Utara e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Lampung Utara; f. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara; g. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD

adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Utara; h. Dinas Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara yang merupakan

Pelaksana Pemerintah Daerah; i. Lembaga Teknis Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara yang

merupakan unsur pelaksana tugas-tugas tertentu; j. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah unsur penunjang sebagian

tugas Dinas Daerah; k. Cabang Dinas selanjutnya disebut Cabdin adalah unsur pelaksana sebagian tugas Dinas

Daerah di wilayah kerja Kecamatan atau beberapa Kecamatan;





l. Unit Pelayanan Terpadu selanjutnya disebut UPT; m. Unit Pemadam Kebakaran selanjutnya disebut UPK.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara terdiri dari : a. Sekretariat Daerah; b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c. Dinas-Dinas Daerah; d. Lembaga Teknis Daerah; e. Kecamatan; f. Kelurahan; g. Unit-Unit terdiri dari:

1. Unit Pelayanan Terpadu; 2. Unit Pemadam Kebakaran

BAB III

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.

Pasal 3

(1) Sekretariat Daerah Kabupaten merupakan pembantu pimpinan Pemerintah Kabupaten

dipimpin oleh Sekretariat Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

(2) Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelengaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Daerah Kabupaten.

(3) Fungsi : a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah Daerah Kabupaten; b. Penyelenggaraan administrasi pemerintah; c. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana, dan sarana pemerintah

daerah kabupaten; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

Asisten Sekretaris Kabupaten adalah unsur staf yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 5 Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten. (1) Asisten Sekretaris Bidang Tata Praja (Asisten I)





Tugas Pokok : Membantu Sekretaris Daerah Kabupaten dalam menyelenggarakan tugas-tugas Pemerintah Daerah dalam bidang Tata Praja yang meliputi Bidang Pemerintahan, Pemerintah Desa, Hukum dan Bidang Ketertiban Umum. Fungsi : a. Pengkoordinasian, perumusan bahan kebijakan, penyusunan program dan petunjuk

teknis serta pemantauan penyelenggaraan pemerintahan lkecamatan, desa, dan kelurahan;

b. Pengkoordinasian penyusunan perumusan peraturan perundang-undangan; c. Pengkoordinasian pegelolaan administrasi pendapatan dan kekayaan desa; d. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelesaian masalah

pertanahan; e. Penyiapan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan dibidang ketertiban umum.

(2) Dalam melaksanakan tugas Asisiten Sekretaris Bidang Tata Praja (Asisten I) dibantu oleh 4 (empat) bagian meliputi : A. Bagian Pemerintahan.

1). Tugas Pokok : Menyiapkan bahan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan umum, perangkat daerah serta petunjuk teknis dibidang penyelesaian masalah pertanahan.

2). Fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan perumusan program serta petunjuk

teknis pemantauan penyelenggaraan pemerintahan; b. Penyiapan bahan dan penyusunan data serta memberikan pertimbangan dalam

rangka pembinaan perangkat daerah dan hubungan antar lembaga; c. Penyiapan bahan dan penyusunan pedoman teknis pembinaan bidang

pertanahan sepanjang wewenang Bupati. 3). Bagian Pemerintahan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dibantu oleh 3 (tiga)

Sub Bagian terdiri dari : a. Bagian Pemerintahan Umum, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan

penyusunan pedoman, petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan pemerintahan serta menyiapkan bahan penataan dan pengembangan Kecamatan untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah.

b. Sub Bagian Perangkat Daerah, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusuna pedoman petunjuk teknis pembinaan perangkat daerah dan menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis hubungan antar lembaga legeslatif.

c. Sub Bagian Pertahanan, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan petunjuk teknis pembinaan pertanahan dan penyelesaian permasalahan tanah yang menjadi wewenang Bupati.

B. Bagian Pemerintahan Desa 1). Tugas Pokok :

Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, kelurahan, pembinaan perangkat dan pengembangan desa, administrasi perangkat desa serta pembinaan administrasi pendapatan dan kekayaan desa.

2). Fungsi : a. Penyiapan bahan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan

penyelenggaraan pemerintahan desa;





b. Penyiapan bahan penyusunan pedoman penyelenggaraan pengembangan desa dan kelurahan, pembinaan administrasi pemerintahan desa;

c. Penyiapan bahan, penyusunan pedoman pelaksanaan pemantauan pendapatan dan kekayaan desa dan kelurahan.

3). Bagian Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari : a. Sub Bagian Adminstrasi Pemerintahan desa, mempunyai tugas pokok

melaksanakan pembinaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan Kelurahan serta pembinaan pengembangan lembaga desa;

b. Sub Bagian Perangkat dan Pengembangan Desa, mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan perangkat desa/kelurahan, pengembangan desa/kelurahan serta pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan desa/kelurahan.

c. Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa, mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan administrasi pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan.

C. Bagian Hukum 1). Tugas Pokok :

Menyiapkan bahan dan pedoman, penyusunan program dan petunjuk teknis penyusunan peraturan perundang-undangan dan telaahan hukum, memberikan bantuan hukum, publikasi hukum, serta dokumentasi dan perpustakaan hukum.

2). Fungsi : a. Pengkoordinasian, penelaahan dan pengevaluasian perumusan peraturan

perundang-undangan, peraturan daerah dan keputusan Bupati; b. Pemberian pelayanan hukum dan Hak Asai Manusia, publikasi produk hukum

dan dokumentasi hukum. 3). Bagian Hukum dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dibantu oleh 3 (tiga) Sub

Bagian terdiri dari : a. Sub Bagian Perundang-undangan, mempunyai tugas pokok melaksanakan

penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, menelaah produk hukum serta menerbitkan lembaran daerah;

b. Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelesaian masalah Hukum dan HAM serta meyiapkan pelayanan bantuan hukum;

c. Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan Hukum, mempunyai tugas pokok melaksnakan dokumentasi dan publikasi produk-produk hukum sertas mengelola dan mengembangkan perpustakaan hukum;

D. Bagian Ketertiban Umum 1). Tugas Pokok :

Mengumpulkan bahan penyusunan program dan petunjuk teknis penyusunan ketentuan dibidang ketertiban umum yang meliputi, pembinaan dibidang ketentraman dan ketertiban, pengamanan serta pengendalian.

2). Fungsi

a. Pengkoordinasian, pelaksanaan pengevaluasian perumusan program untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Pelaksanaan pembinaan dibidang ketentraman dan ketertiban pengamanan dan pengendalian.

3). Bagian Ketertiban Umum dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :





a. Sub Bagian Penertiban, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana dan pedoman teknis dalam rangka pembinaan ketertiban merek, reklame, spanduk, pamlet dan yang sejenisnya serta menyusun laporan pelaksanaan tugas;

b. Sub Bagian Pengerahan dan Pengendalian, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana dan pedoman teknis dibidang pengerahan potensi pertahanan sipil dan melaksanakan pengendalian;

c. Sub Bagian Pembinaan, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan petunjuk teknis pelaksanaan peningkatan kemampuan dan kesejahteraan pertahanan sipil.

Pasal 6

(1). Asisten Sekretaris Bidang Kesejahteraan Rakyat (Asisten II)

Tugas Pokok : Membantu Sekretaris Daerah Kabupaten dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah derah dalam bidang kesejahteraan rakyat yang meliputi bidang bina perekonomian, bidang kesejahteraan sosial, bidang organisasi serta bidang program. Fungsi : a. Pengkoordinasian, perumusan, bahan kebijakan, penyusunan programdan petunjuk

teknis pembinaan bidang perekonomian; b. Promosi dan investasi serta pengembangan perusahaan dan perbankan; c. Pembinaan kesejahteraan sosial, agama, pendidikan, budaya, kelembagaan,

ketatalaksanaan dan analisis jabatan. (2). Dalam melaksanakan tugas Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat (Asisten II) dibantu 4

(Empat) bagian meliputi : A. Bagian Bina Perekonomian

1). Tugas Pokok : Menyiapkan bahan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan bidang perekonomian rakyat, promosi, investasi serta pengembangan perusahaan.

2). Fungsi: a. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis administrasi

bidang perekonomian rakyat, promosi, investasi; b. Pengembangan perusahaan dan perbankan. c. Penyiapan petunjuk teknis dalam penyusunan program.

3). Bagian Bina Perekonomian dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari : a. Sub Bagian Perekonomian Rakyat, mempunyai tugas pokok melaksanakan

pengembangan perekonomian rakyat serta peningkatan kesejahteraan rakyat; b. Sub Bagian Promosi dan Investasi, mempunyai tugas pokok melaksanakan

peningkatan dibidang permodalan dan menyiapkan administrasi dibidang promosi dan investasi;

c. Sub Bagian Pengembangan Perusahaan dan Pebankan, mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan administrasi, pengembangan perusahaan dan perbankan.

B. Bagian Kesejahteraan Sosial 1). Tugas Pokok :

Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan bidang sosial yang meliputi pembinaan sosial, agama, pendidikan dan kebudayaan serta melaksanakan pembinaan dan bantuan sosial.





2). Fungsi : a. Pengkoordinasian, pembinaan dan pengevaluasian dan pelaksanaan program

dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; b. Pelaksanaan kegiatan dibidang bina kesejahteraan sosial, agama pendidikan,

kebudayaan serta bantuan sosial. 3). Bagian Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dibantu oleh

3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari: a. Sub Bagian Pembinaan Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas pokok

menyiapkan bahan dan pedoman, menyusun rencana kegiatan pelaksanaan pembinaan dibidang kesejahteraan sosial serta menyusun laporan pelaksanaan tugas;

b. Sub Bagian Agama, Pendidikan, dan Budaya, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan dan rencana dibidang agama, pendidikan dan kebudayaan serta menyusun laporan pelaksanaan tugas;

c. Sub Bagian Bantuan Sosial mempunyai, tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana dan pedoman pelaksanaan dibidang pembinaan dan bantuan sosial serta menyusun laporan pelaksanaan tugas.

C. Bagian Organisasi 1). Tugas Pokok :

Menyiapkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan,ketatalaksanaan dan pendayagunaan aparatur negara (PAN) serta bimbingan analisis jabatan.

2). Fungsi : a. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk, teknis pembinaan,

penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan. b. Pembinaan Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN)

3). Bagian Organisasi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari : a. Sub Bagian Kelembagaan, mempunyai tugas pokok melaksanakan

pembinaan dan penataan organisasi dalam lingkup pemerintah Kabupaten Lampung Utara ;

b. Sub Basgian Ketatalaksanaan, mempunyai tugas pokok melaksanakan penataan sistem, metode dan prosedur kerja serta pembinaan pendayagunaan aparatur negara;

c. Sub Bagian Analisis Jabatan, mempunyai tugas pokok menyiapkan dan menyusun pedoman dan pelaksanaan dibidang bimbingan dan analisis jabatan.

D. Bagian Program

1). Tugas Pokok : Meyiapkan bahan penyusunan pedoman petunjuk teknis dibidang program yang meliputi program kerja, pengendalian, bidang data dan pelaporan dilingkup Sekretariat Pemerintah Daerah.

2). Fungsi : a. Pengkoordinasian, pengkajian, pengendalian, dab evaluasi pelaksanaan

program. b. Pelaksanaan kebijakan dibidang program kerja, pengendalian program dan

bidang datadan pelaporan 3). Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan bagian program dibantu 3 (tiga) Sub

Bagian :





a. Sub Bagian Program Kerja, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan menyusu Program kerja serta menyusun laporan pelaksanaan tugas;

b. Sub Bagian Pengendalian, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan dan pedoman pelaksanaan pengendalian program ;

c. Sub Bagian Data dan Pelaporan, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan pedoman penyusunan data dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 7

(1). Asisten Sekretaris Bidang Administrasi umum (Asisten III)

Tugas Pokok : Membantu Sekretaris Daerah Kabupaten dalam menyelenggarakan tugas-tugas Pemerintah Daerah dalam bidang administrasi yang meliputi bidang umum, bidang humas, dan protokol, bidang perlengkapan dan keuangan serta bidang pemberdayaan perempuan. Fungsi : a. Pengkoordinasian, perumusan, pedoman kebijakan, pembinaan administrasi umum,

dan administrasi perlengkapan dan keuangan, b. Pengkoordinasian, perumusan, pedoman kebijakan pembinaan humas dan protocol

dan pemberdayaan perempuan. (2). Dalam melaksanakan tugas Asisten Bidang Administrasi (Asisten III) dibantu oleh 4

(empat) Bagian meliputi : A. Bagian Umum :

1). Tugas Pokok : Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan tata usaha pimpinan dan kearsipan, penyusuna anggaran penyusunan rumah tangga dan administrasi kepegawaian sekretaris;

2). Fungsi : a. Pelaksanaan tata usaha dan kearsipan sekretariat; b. Pelaksanaan kegiatan rumah tangga dinas, sekretariat; c. Pelaksanaan pembinaan administrasi, mutasi, pengembangan dan peningkatan

kesejahteraan pegawai; 3). Bagian Umum dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dibantu oleh 3 (tiga) Sub

Bagian terdiri dari : a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kearsipan, mempunyai tugas pokok

melaksanakan urusan tata usaha pimpinan sekretaris serta melakukan pembinaan kearsipan yang meliputi penyiapan, pemeliharaan, pengamanan arsip, dan risalah naskah dinas;

b. Sub Bagian Rumah Tangga, mempunyai tugas pokokmelakukan urusan rumah tangga yang meliputi pelayanan angkutan, perawatan kendaraan dinas serta melaksanakan dan memelihara kebersihan kantor rumah jabatan dan lingkungan;

c. Sub Bagian Kepegawaian, mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan bidang administrasi, mutasi, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai sekretariat;

B. Bagian Humas dan Protokol. 1). Tugas Pokok :

Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pelayanan dibidang hubungan masyarakat dan protocol.

2). Fungsi :





a. Penyiapan bahan, pengkoordinasian, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, kegiatan pelayanan media pemberitaan, informasi, komunikasi, penerbitan, pameran, pelayanan umum masyarakat.

b. Penerbitan media-media cetak dan elektronik; c. Pelaksanaan urusan protocol dan perjalanan dinas;

3). Bagian Humas dan Protokol dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari : a. Sub Bagian Informasi, Publikasi, dan Dokumentasi, mempunyai tugas pokok

melaksanakan kegiatan informasi dan dokumentasi serta pengkajian media, film dan radio,

b. Sub Bagian Pameran dan Penerbitan, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pameran dan penerbitan, melayani penerbitan daerah, serta menyiapkan pidato Bupati,

c. Sub Bagian Protokol, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan acara dan pelayanan tamu, administrasi perjalan dinas.

C. Bagian Keuangan dan Perlengkapan 1). Tugas Pokok :

Menyiapkan bahan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyusunan anggaran, kebutuhan dan penyaluran.

2). Fungsi : a. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, menganalisa

kebutuhan, pengadaan perlengkapan, pendistribusian, menginventarisasi, penghapusan barang sekretariat,

b. Pengelolaan administrasi keuangan sekretariat. 3). Bagian Perlengkapan dan Keuangan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan

dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari : a. Sub Bagian Kebutuhan, mempunyai tugas pokok melakukan analisa

kebutuhan serta merencanakan kebutuhan perlengkapan barang sekretariat, b. Sub Bagian Administrasi Keuangan, mempunyai tugas pokok melaksanakan

bahan dan pedoman anggaran pendapatan dan belanja, pembukuan, perhitungan anggaran, perbendaharaan serta pembinaan belanja sekretariat.

c. Sub Bagian Penyaluran, mempunyai tugas pokok melaksanakan pendistribusian serta pengelolaan administrasi barang sekretariat.

D. Bagian Pemberdayaan Perempuan. 1). Tugas Pokok :

Menyiapkan bahan penyusnan program dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dibidang gender, organisasi perempuan dan peran aktif kemasyarakatan, dibidang kesejahteraan dan perlindungan anak.

2). Fungsi : a. Pengkoordinasian, pembinaan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan

penyusanan laporan pelaksanaan tugas, b. Pelaksanaan kegiatan dibidang gender, organisai perempuan dan peran aktif

serta dibidang kesejahteraan dan perlindungan anak. 3). Dalam melaksanakan tugas bagian Pemberdayaan Perempuan dibantu oleh 3

(tiga) Sub Bagian terdiri dari : a. Sub Bagian Gender, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan

penyusunan rencana kesejahteraan pelaksanaan gender serta menyusun laporan tugas,

b. Sub Bagian Organisasi Perempuan dan Peran Aktif Kemasyarakatan, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan





peningkatan dan pengembangan organisasi perempuan, peran aktif kemasyarakatan serta menyusun laporan pelaksanaan tugas.

c. Sub Bagian Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan rencana kegiatan pembinaan dibidang kesejahteraan dan perlindungan anak.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 8

(1). Susunan Organisasi. a. Sekretris Daerah, b. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten, c. Bagian, d. Sub Bagian.

(2). Asisten Sekretaris Bidang Tata Praja (Asisten I) membawahi : a. Bagian Pemerintahan terdiri dari :

1). Sub Bagian Pemerintahan Umum, 2). Sub Bagian Perangkat Daerah, 3). Sub Bagian Pertanahan.

b. Bagian Pemerintahan Desa terdiri dari : 1). Sub Bagian Pemerintahan Desa, 2). Sub Bagian Perangkat dan Administrasi Desa, 3). Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa.

c. Bagian Hukum terdiri dari : 1). Sub Bagian Perundang-undangan, 2). Sub Bagian bantuan Hukum dan HAM, 3). Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan.

d. Bagian Ketertiban Umum terdiri dari : 1). Sub Bagian Ketertiban, 2). Sub Bagian Pengamanan, Pengarahan, dan Pengendalian, 3). Sub Bagian Pembinaan.

(3). Asisten Sekretaris Bidang Kesejahteraan Rakyat (Asisten II) membawahi : a. Bagian Perekonomian terdiri dari :

1). Sub Bagian Perekonomian Rakyat, 2). Sub Bagian Promosi dan Investasi, 3). Sub Bagian Pengembangan Perusahaan dan Perbankan.

b. Bagian Kesejahteraan Sosial terdiri dari : 1). Sub Bagian Pembinaan Kesejahteraan Sosial, 2). Sub Bagian Agama, Pendidikan, dan Budaya, 3). Sub Bagian Bantuan Sosial.

c. Bagian Organisasi terdiri dari : 1). Sub Bagian Kelembagaan, 2). Sub Bagian Ketatalaksanaan, 3). Sub Bagian Analisis Jabatan.

d. Bagian Program terdiri dari : (4) Asisten sekertaris Bidang Administrasi Umum (Asisten III) membawahi :

a. Bagian Umum terdiri dari : 1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kereasi.





2) Sub Bagian Rumah Tangga. 3) Sub Bagian Kepegawaian.

b. Bagian Humas dan Protokol terdiri dari : 1) Sub Bagian Informasi, Publikasi dan Dokumentasi. 2) Sub Peranan dan Penertiban. 3) Sub bagian Protokol

c. Bagian Perlengkapan dan Keuangan terdiri dari : 1) Sub Bagian Kebutuhan; 2) Sub Bagian Administrasi Keuangan; 3) Sub Bagian Penyaluran.

d. Bagian Pemberdayaan Perempuan terdiri dari : 1) Sub Bagian Gender; 2) Sub Bagian Kwalitas Organisasi Perempuan dan Peran aktif Kemasyarakatan. 3) Sub Bagian Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.

BAB IV

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Pertama Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 9

(1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut

Sekretariat DPRD Kabupaten merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD Kabupaten dipimpin oleh seorang sekretaris yang bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretariat Daerah Kabupaten

(2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 1) Tugas Pokok :

Memberikan pelayanan kepada anggota DPRD Kabupaten 2) Fungsi :

a. Fasilitasi rapat angota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten; b. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan mengelola ketatausahaan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten. (3) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1) Tugas Pokok ; Menyusun rencana, menfasilitasi persidangan, urusan umum, keuangan, perlengkapan, perjalanan dinas, dan menyusun laporan kegiatan pelaksanaan kegiatan.

2) Fungsi : a. Persiapan pelaksanaan persidangan. b. Pelaksanaan urusan umum, perlengakapan, perjalanan dinas, dan pengelolaan

administrasi. (4) Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah dibantu oleh 4 (empat) Bagian terdiri dari : A. Bagian Umum

1) Tugas Pokok ; Menyusun rencana program, melaksanakan urusan surat menyurat baik surat masuk maupun keluar kepegawaian rumah tangga, perlengkapan dan





perjalanan dinas, memelihara keamanan dan ketertiban serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

2) Fungsi : a. Pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga,

perjalanan dinas. b. Perencanaan dan pengaturan penerimaan tamu. c. Pelaksanaan hubungan dan kerjasama dengan Pemda, mass media.

3) Bagian Umum dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dibantu oleh 2 (dua) Sub Bagian meliputi : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok :

Melaksanakan urusan tata usaha, perpustakaan, administrasi dan kepegawaian, dalam lingkungan Sekretariat.

b. Sub Bagian Humas dan Protokol, mempunyai tugas pokok menyiapkan konsep pidato, makalah untuk pimpinan DPRD dan melaksanakan penyusunan acara kegiatan/protokoler pelayanan tamu, administrasi perjalanan dinas, membina hubungan terhadap masyarakat, Pemda dan mass media.

B. Bagian Keuangan 1) Tugas Pokok :

Penyiapan bahan pengelolaan anggaran dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan keuangan serta mengurus dan membina perbendaharaan.

2) Fungsi : a. Penyiapan bahan dan pedoman penyusunan anggaran, kebutuhan dan

pengadaan ; b. Mengelola dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan belanja.

3) Bagian Keuangan dalam melaksanaakan kegiatan dibantu oleh 2 (dua) Sub Bagian terdiri dari :

a. Sub Bagian Anggaran, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perencanaan anggaran dan menyusun anggaran kebutuhan Sekretariat

b. Sub Bagian Belanja, mempunyai tugas pokok menyusun rencana pengadaan kebutuhan serta mengolah dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan belanja.

C. Bagian Risalah dan Perundang-undangan 1) Tugas Pokok :

Penyiapan fasilitas persidangan, rapat, jadwal DPRD, risalah, keputusan dewan, kegiatan dokumentasi dan perpustakaan.

2) Fungsi : a. Penyiapan fasilitas rapat, persiapan jadwal kegiatan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, persidangan dan rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat ;

b. Pelaksanaan perumusan keputusan, peraturan perundang-undangan, perpustakaan dan dokumentasi.

3) Bagian Risalah dan Perundang-undangan dalam melaksanakan kegiatan dibantu oleh 2 (dua) Sub Bagian terdiri dari : a. Sub Bagian Risalah dan Persidangan, mempunyai tugas pokok

memfasilitasi persidangan rapat, mempersiapkan jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyusun risalah dan resume hasil sidang dan rapat ;

b. Sub Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi, mempunyai tugas pokok menyiapkan rencana peraturan daerah, keputusan, menyimpan dan





memelihara, dokumentasi hasil sidang dan rapat serta menyelenggarakan perpustakaan.

D. Bagian Pelengkapan 1) Tugas Pokok :

Menyusun rencana kebutuhan dan pengadaan barang perlengkapan, menyimpan dan mendistribusikan perlengkapan, rumah tangga Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2) Fungsi : a. Persiapan rencana kebutuhan dan pengadaan barang; b. Penyimpanan dan mendistribusikan barang perlengkapan serta rumah

tangga Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 3) Bagian Perlengkapan dalam melaksanakan kegiatan dibantu oleh 2 (dua) Sub

Bagian terdiri dari : a. Sub Bagian Perlengkapan, mempunyai tugas pokok melaksanakan

penyusunan program rencana kebutuhan dan pengadaan sarana melaksanakan pendistribusian, penyimpanan perlengkapan barang Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. Sub Bagian Rumah Tangga, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga yang meliputi pelayanan angkutan, perawatan kendaraan dinas, akomodasi dan peñata ruangan, rumah jabatan serta memelihara kebersihan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 10 Susunan Organiasi Sekretariat Dewan a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah b. Bagian Umum terdiri dari :

1) Sub bagian Umum dan Kepegawaian 2) Sub bagian Humas dan Protokol

c. Bagian Keuangan terdiri dari : 1) Sub bagian Anggaran 2) Sub bagian Belanja

d. Bagian Risalah dan Perundang-udangan terdiri dari : 1) Sub bagian Risalah dan Persidangan 2) Sub bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi

e. Bagian Perlengkapan terdiri dari : 1) Sub bagian Perlengkapan 2) Sub bagian Rumah Tangga





BAB V DINAS DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 11

(1) Dinas Daerah Kabupaten merupakan unsur pelaksana teknis Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

(2) Dinas Daerah Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi; (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Dinas Daerah

Kabupaten menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. Pemberian perizinan dalam pelaksanaan dan pelayanan umum; c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Dinas - dinas Daerah

Pasal 12

Susunan Organisasi Dinas - dinas Daerah terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Bagian Tata Usaha. c. Sub Dinas. d. Sub Bagian dan Seksi.

Pasal 13 Dinas-dinas Daerah terdiri dari : a. Dinas Pendapatan Daerah. b. Dinas Kesehatan. c. Dinas Perhubungan. d. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. e. Dinas Pendidikan dan kebudayaan. f. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan. g. Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah. h. Dinas Tata Kota. i. Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah. j. Dinas Perindustrian dan Perdagangan. k. Dinas Kehutanan dan Perkebunan. l. Dinas Pasar. m. Dinas Kependudukan, Sipil dan Keluarga Berencana.





DINAS PENDAPATAN DAERAH


Pasal 14

(1) Kepala Dinas

1) Tugas Pokok : Memimpin pelaksanaan pembinaan umum, menyusun rencana program, pengawasan, pengendalian serta evaluasi, pengolaan data, pemberian izin, pengkoordinasian, pengolahan administrasi umum serta pembinaan unit pelaksana teknis dinas

2) Fungsi :

a. Pengkoordinasian, perumusan pedoman petunjuk teknis pemberian bimbingan, pembinaan koordinasi, dan tugas lain yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

b. Pembinaan umum yang ditetapkan Bupati, melaksanakan pendataan, penagihan dan penetapan besar pajak serta distribusi daerah;

c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

(2) Kepala Dinas dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh bagian Tata Usaha dan 4 (empat) Sub Dinas A. Bagian Tata Usaha 1) Tugas Pokok :

Melaksanakan pelayanan administrasi umum kepegawaian, rumah tangga, kepegawaian keuangan dan perlengkapan serta memberikan pelayanan administrasi di lingkungan dinas

2) Fungsi :

a. Pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian; b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan perlengakapan.

3) Bagian Tata Usaha dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) sub bagian terdiri dari :

a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian serta pelaporan kegiatan pelaksanaan tugas.

b. Sub bagian Keuangan dan Perlengkapan, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, penyusunan rencana kebutuhan barang perlengkapan.

B. Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian 1) Tugas Pokok :

Melaksanakan penyusunan rencana kerja, pengembangan pendapatan, pembinaan dan pengendalian bidang pendapatan

2) Fungsi : a. Menyususn program pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah,

retribusi daerah, PBB serta pendapatan lain





b. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengendalian

3) Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) Seksi terdiri dari :

a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian, mempunyai tugas pokok menyusun program kerja di bidang pendapatan, melaksanakan dan mengkoordinasikan program intensifikasi dan ekstensifikasi, menghimpun dan mengolah data dalam rangka penyusunan rencana pendapatan daerah;

b. Seksi Pengembangan Pendapatan, mempunyai tugas pokok menghimpun, mengolah dan menyajkan data dalam rangka pengembangan pendapatan daerah serta mengumpulkan data dan informasi dalam rangka pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan pendapatan daerah.

C. Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan 1) Tugas Pokok :

Melaksanakan kegiatan pendaftaran dan pendataan wajib pajak, retribusi daerah serta pendataan objek pajak dan retribusi daerah dan membantu melakukan pendataan objek pajak dan subjek pajak bumi dan bangunan yang dilaksakan oleh Direktorat Jendral Pajak

2) Fungsi : a. Pelaksanaan pendaftaran wajib pajak, wajib distribusi daerah melalui formulir pendaftaran.

b. Penghimpunan pengelola data objek dan subjek pajak dan retribusi daerah melalui surat pemberitahuan (SPT);

c. Pelaksanaan pemeriksaan lapangan, menyusun daftar induk wajib pajak, menyimpan surat perpajakan, dan retribusi daerah, penyampaian SPOP PBB yang ditertibkan oleh Direktorat Jendral Pajak kepada wajib pajak.

3) Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) Seksi terdiri dari :

a. Seksi Pendaftaraan dan Pendataan , mempunyai tugas pokok menghimpun dan mengolah data serta mendistribusikan, menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak/retribusi daerah

b. Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data, mempunyai tugas pokok membuat dan memelihara daftar induk pajak dan wajib retribusi daerah, memberikan kartu pengenal NPWPD, menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan.

D. Sub Dinas Penetapan 1) Tugas Pokok :

Melaksanakan penghitungan dan penetapan jumlah pajak retribusi daerah yang terhitung, menghitung besarnya angsuran atas permohonan wajib pajak dan retribusi daerah serta menatausahakan jumlah ketetapan pajak bumi dan bangunan yang dilimpahkan kepada kabupaten berdasarkan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) dan Daftar Pajak Ketetapan (DHKP) PBB

2) Fungsi :





a. Pelaksanaan penghitungan pajak dan retribusi daerah, menertibkan dan mendistribusikan serta menyimpan arsip surat-menyurat bidang perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendapatan;

b. Pelaksanaan penghitungan jumlah angsuran pungutan pembayaran, penyetoran atas permohonan wajib pajak retribusi yang disetuji serta pelayanan keberatan dan permohonan banding sesuai atas kewenangan.

3) Sub Dinas Penetapan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) Seksi terdiri dari :

a. Seksi Penghitungan dan Penerbitan Ketetapan, mempunyai tugas pokok melaksanakan penghitungan, penetapan secara jabatan, penetapan tambahan besarnya pajak, retribusi daerah dan menerbitkan surat ketetapan pajak, surat keterangan retribusi daerah, surat perjanjian angsuran dan surat-surat ketetapan pajak lainnya;

b. Seksi Angsuran dan Petimbangan Keberatan, mempunyai tugas pokok menerima surat permohonan angsuran, menyiapkan surat perjanjian angsuran, surat penolakan, penerimaan, pembayaran, penyetoran pajak dan retribusi daerah dan melayani surat-surat keberatan, surat permohonan banding diatas materai, penetapan pajak dan retribusi daerah serta menyiapkan keputusan menerima atau menolak keberatan.

E. Sub Dinas Penagihan dan Pembukuan 1) Tugas Pokok :

Menghimpun dan menyusun pedoman petunjuk teknis pelaksanaan penagihan pajak dan retribusi serta melaksanakan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan dan tagihan pajak dan retribusi daerah serta PBB;

2) Fungsi : a. Pelaksanaan pengkoordinasian pembinaan dan pengendalian dalam

pelaksanaan penagihan pajak dan retribusi daerah serta PBB sesuai degan ketentuan yang berlaku;

b. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan hasil pelaksanaan penetapan penerimaan dari pemungutan pajak retribusi daerah serta PBB


a. Seksi Penagihan, mempunyai tugas pokok menyiapkan dan mendistribuskan surat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan serta melaksanakan penagihan pajak dan retribusi daerah, pajak bumi dan bangunan serta pendapatan lain-lainnya;

b. Seksi Pembukuan dan Pelaporan, mempunyai tugas pokok menerima dan mencatat seluruh realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah, pendapatan lain-lainnya serta melaksanakan evaluasi, penyusunan laporan terhadap pengelolaan pelaksanaan kegiatan





Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 15

a. Kepala Dinas b. Bagian Tata Usaha membawahi :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

c. Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian membawahi : 1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian 2) Seksi Pengembangan dan Pendapatan

d. Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan membawahi : 1) Seksi pendaftaran dan Pendataan 2) Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data

e. Sub Dinas Penetapan membawahi : 1) Seksi Penghitungan dan Penerbitan Ketetapan 2) Seksi Angsuran dan Pertimbangan Keberatan

f. Sub Dinas Penagihan dan Pembukuan membawahi : 1) Seksi Penagihan 2) Seksi Pembukuan dan Pelaporan.

DINAS KESEHATAN

Bagian Pertama

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 16

(1) Kepala Dinas 1) Tugas Pokok :

Memimpin pelaksanaan pembinaan ketatausahaan, pelayanan kesehatan, pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, kesehatan keluarga, kesehatan masyarakat serta tugas lain yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati

2) Fungsi :

a. Pengkoordinasian, perumusan pedoman petunjuk teknis di bidang kesehatan, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;

b. Pelaksanaan pembinaan pada unit pelaksana teknis dinas 3) Kepala Dinas dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh bagian Tata Usaha dan 4

(empat) Sub Dinas A. Bagian Tata Usaha

1) Tugas Pokok : Melaksanakan pelayanan administrasi umum kepegawaian, evaluasi, pelaporan dan kepegawaian, keuangan, perencanan dan perlengkapan serta memberikan pelayanan administrasi di lingkungan dinas

2) Fungsi : a. Pelaksanaan urusan umum, evaluasi, pelaporan dan kepegawaian;





b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan, perencanaan dan perlengkapan. 3) Bagian Tata Usaha dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) sub

bagian terdiri dari : a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok

melaksanakan pengelolaan administrasi umum, evaluasi, dan kepegawaian serta pelaporan kegiatan pelaksanaan tugas.


B. Sub Dinas Pelayanan Kesehatan dan Keluarga 1) Tugas Pokok :

Melakukan sebagian tugas dinas kesehatan dibidang pelayanan kesehatan dan keluarga yang meliputi bidang pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan farmasi.

2) Fungsi :

a. Penyiapan bahan pelayanan pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan puskesmas, rumah sakit, dan usaha pelayanan kesehatan ibu dan anak;

b. Penyiapan rencana kebutuhan obat-obatan pelayanan kesehatan dasar dan alat-alat kesehatan tingkat Kabupaten serta pembinaan pengawasan pengelolaan obat-obatan Puskesmas, pengawasan distribusi obat, jamu dan kosmetika;

c. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan pada unit pelayanan kesehatan swasta;

d. Penyiapan bahan monitoring status gizi dalam pengembangan program gizi melalui sistem kewaspadaan pangan dan gizi melalui Puskesmas

e. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pembinaan Rumah Sakit Puskesmas dalam penyelenggaraan pelayanan KB dan usia lanjut serta kerjasama lintas sektoral dalam pelaksanaan program.

3) Sub Dinas Pelayanan Kesehatan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) Seksi terdiri dari :

a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar Rujukan dan Farmasi, mempunyai tugas pokok melaksanakan peyimpanan bahan dan pedoman pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan farmasi;

b. Seksi Pelayanan Kesehatan Keluarga, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan dan pedoman pelaksana teknis di bidang kesehatan keluarga, KB dan gizi.

C. Sub Dinas Pengamatan, Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P3PL)

1) Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas dinas kesehatan di bidang pengamatan, pencegahan, pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan





2) Fungsi : a. Penyiapan bahan rencana penyelenggaraan kegiatan pengamatan,

pencegahan, dan pemberantasan penyakit. b. Penyiapan bahan dan rencana pembinaan pengendalian, pengawasan

tempat-tempat umum, kesehatan lingkungan pemukiman dan industri, kualitas air, makanan dan minuman.

3) Sub Dinas Pengamatan, Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) Seksi terdiri dari : a. Seksi Pengamatan, Pencegahan, dan Pemberantasan Penyakit,

mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyebarluaskan informasi data penyakit, dan penyiapan sarana dan prasarana penanggulangan wabah atau kejadian luar biasa penyakit menular serta penggerakan masyarakat dan rencana pengadaan distribusi sarana dan prasarana imunisasi, melaksanakan pembinaan, pengawasan survey dan pidemiologi di puskesmas, penelitian penyakit, pencegahan dan pemberantasan.

b. Seksi Penyehatan Lingkungan, mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan tempat-tempat umum, lingkungan pemukiman, industri makanan dan minuman, kesehatan kerja, kualitas air, limbah, merekomendasikan/sertifikasi, pengembangan laboratorium kesehatan lingkungan, menyusun laporan dan evaluasi program kesehatan lingkungan;

D. Sub Dinas Kesehatan Masyarakat 1) Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas dinas kesehatan di bidang pembinaan kesehatan masyarakat.

2) Fungsi : Penyiapan rencana kegiatan promosi, penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat pembinaan peran serta masyarakat dan bimbingan usaha kesehatan institusi.

3) Sub Dinas Kesehatan Masyarakat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) Seksi terdiri dari :

a. Seksi Promkes & JPKM

1) Tugas Pokok : Mengumpulkan mengolah, menyusun, pengembangan pelaksanaan dan penyiapan rencana kegiatan serta menganalisa bahan kegiatan promkes dan JPKM.

2) Fungsi : Melaksanakan promosi kesehatan seta pengendalian JPKM

b. Seksi Peran Serta masyarakat & kesehatan institusi. Mengumpulkan bahan, menyiapkan pembinaan peran serta masyarakat di bidang kesehatan.





E. Sub Dinas Pembinaan Sumberdaya Kesehatan 1) Tugas Pokok :

melaksanakan sebagian tugas dinas kesehatan di bidang perencanaan, standarisasi, penelitian dan pengembangan kesehatan serta informasi kesehatan.

2) Fungsi :

a. Pelaksanaan kegiatan perencanaan terpadu dan standarisasi bidang kesehatan;

b. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan kesehatan serta memberikan informasi kesehatan.

3) Sub Dinas Pembinaan Sumberdaya Kesehatan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) Seksi terdiri dari :

a. Seksi Perencanaan dan Standarisasi Kesehatan, mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan bidang kesehatan secara terpadu, mengumpulkan dan mengolah data rutin pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan swasta, menyusun, membina, dan mengelola prosedur perizinan, registrasi dan akreditasi sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta serta menyusun pedoman standar mutu pelayanan.

b. Seksi Litbang dan Informasi Kesehatan , mempunyai tugas pokok Melaksanakan penelitian dan pengembangan kesehatan, melaksanakan monitoring dan evaluasi program kesehatan serta melaksanakan penyusunan profil kesehatan tahunan dan pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK).

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 17 a. Kepala Dinas b. Bagian Tata Usaha membawahi :


c. Sub Dinas Pelayanan Kesehatan dan Keluarga membawahi : 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan dan Farmasi 2) Seksi Pelayanan Kesehatan Keluarga, KB dan Gizi

d. Sub Dinas Pengamatan, Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan membawahi : 1) Seksi Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit (P3P). 2) Seksi Penyehatan Lingkungan.

e. Sub Dinas Kesehatan Masyarakat membawahi : 1) Seksi Promosi Kesehatan dan JPKM; 2) Seksi Peran Serta Masyarakat dan Kesehatan Institusi.

f. Sub Dinas Pembinaan Sumberdaya Kesehatan membawahi : 1) Seksi Perencanaan dan Standarisasi Kesehatan. 2) Seksi Litbang dan Informasi Kesehatan.





DINAS PERHUBUNGAN


Pasal 18

(1) Kepala Dinas

1) Tugas Pokok : Memimpin Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan ketatausahaan , Program, lalu lintas, dan angkutan prasarana transportasi, pos serta telekomunikasi tugas di bidang perhubungan serta tugas lain yang ditetapkan oleh Bupati

2) Fungsi :

a. Pengkoordinasian, perumusan pedoman petunjuk teknis di bidang kesehatan, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;

b. Pelaksanaan pembinaan pada unit pelaksana teknis dinas.

(2) Kepala Dinas dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh bagian Tata Usaha dan 4 (empat) Sub Dinas A. Bagian Tata Usaha

1) Tugas Pokok : Melaksanakan pelayanan administrasi umum, evaluasi, pelaporan dan kepegawaian, keuangan, perencanan dan perlengkapan serta memberikan pelayanan administrasi di lingkungan dinas

2) Fungsi :

a. Pelaksanaan urusan umum, evaluasi, pelaporan dan kepegawaian; b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan, perencanaan dan perlengkapan.


a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi umum, dan kepegawaian serta pelaporan kegiatan pelaksanaan tugas.


B. Sub Dinas Program 1) Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas dinas perhubungan dibidang penyusunan program, pengumpulan dan pengolahan data serta evaluasi dan pelaporan.

2) Fungsi : a. Penyusunan rencana program, kebijakan, teknis dalam rangka

pembinaan,perizinan, pengawasan dan pengendalian di bidang perhubungan. b. Pengumpulan, pengolahan data dan pengevaluasian terhadap pelaksanaan

tugas dinas perhubungan di lapangan.





3) Sub Dinas Program dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) Seksi terdiri dari :

a. Seksi Penyusunan Program, mempunyai tugas pokok mengumpulkan, menganalisa, dan mengolah data dalam rangka penyusunan program kerja;

b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan evaluasi, pengawasan, pengendalian serta penyusunan laporan kegiatan.

C. Sub Dinas Lalu Lintas dan Angkutan 1) Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas dinas perhubungan dibidang lalu lintas dan angkutan yang meliputi manajemen lalu lintas, penertiban lalu lintas dan angkutan.

2) Fungsi : a. Penyiapan dan pembinaan manajemen rekayasa lalu lintas di jalan Kabupaten,

jalan Propinsi dan jalan Negara yang berada di wilayah Kabupaten Lampung Utara;

b. Penyiapan bahan, pengumpulan dan pengolahan data program penanggulangan kecelakaan lalu lintas dan angkutan;

3) Sub Dinas Lalu Lintas dan Angkutan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 2

(dua) Seksi terdiri dari : a. Seksi Manajemen dan Penertiban Lalu Lintas, mempunyai tugas pokok

menyiapkan dan menyusun data, mengelola manajemen, serta penanggulangan kecelakaan dan penertiban lalu lintas.

b. Seksi Angkutan, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pembinaan, izin angkutan barang dan umum, angkutan khusus serta pengawasan angkutan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

D. Sub Dinas Prasarana Transportasi 1) Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas dinas perhubungan dibidang prasarana transportasi 2) Fungsi :

a. Penunjukan lokasi pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan fisik.

b. Pengendalian ketertiban terminal, halte dan tempat parkir serta jembatan penyeberangan.

3) Sub Dinas Prasarana Transportasi dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) Seksi terdiri dari :

a. Seksi Terminal dan Parkir, mempunyai tugas pokok menyiapkan lokasi pembangunan, pengembangan, pengelolaan fisik tempat parkir dan jembatan penyeberangan, pengendalian ketertiban serta pemberian pelayanaan perizinan jasa pos dan telekomunikasi.

b. Seksi Pengujian dan Akreditasi, mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan mengolah data kendaraan wajib uji serta menetapkan teknis layak jalan.





E. Sub Dinas Pos dan Komunikasi 1) Tugas Pokok :

Menyiapkan bahan dan pemberian bimbingan pengawasan, pengaturan jasa telekomunikasi serta perumusan standar dan alat perangkat pos dan telekomunikasi

2) Fungsi : a. Penyiapan bahan pemberian, pengaturan, serta perumusan standar alat

perangkat pos dan telekomunikasi. b. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas.

3) Sub Dinas Pos dan Telekomunikasi dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) Seksi terdiri dari :

a. Seksi Pos, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan memberikan bimbingan, pengawasan dan pengaturan jasa pos serta perumusan standar dan pengujian alat perangkat pos;

b. Seksi Telekomunikasi, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan memberikan bimbingan, pengawasan dan pengaturan jasa telekominikasi serta perumusan standar dan pengujian alat perangkat telekomunikasi.


Pasal 19


1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

c. Sub Dinas Program membawahi : 1) Seksi Penyusunan Program. 2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan

d. Sub Dinas Lalu Lintas dan Angkutan membawahi : 1) Seksi Manajemen dan Penertiban Lalu Lintas. 2) Seksi Angkutan

e. Sub Dinas Prasarana Transportasi membawahi : 1) Seksi Terminal dan Perparkiran. 2) Seksi Pengujian dan Akreditasi.

f. Sub Dinas Pos dan Telekomunikasi membawahi : 1) Seksi Pos. 2) Seksi Telekomunikasi.





DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA


Pasal 20

(1) Kepala Dinas

1) Tugas Pokok : Memimpin Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang tenaga kerja dan sosial perhubungan serta tugas lain yang ditetapkan oleh Bupati

2) Fungsi :

a. Pengkoordinasian, perumusan pedoman petunjuk teknis di bidang pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum serta pembinaan pelaksanaan pelatihan keterampilan ketenagakerjaan dan penanggulangan sosial serta pembinaan transmigrasi;

b. Pelaksanaan pembinaan pada unit pelaksana teknis dinas. (2) Kepala Dinas dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh bagian Tata Usaha dan 4

(empat) Sub Dinas : A. Bagian Tata Usaha

1) Tugas Pokok : Melaksanakan pelayanan administrasi umum, evaluasi, pelaporan dan kepegawaian, keuangan, perencanan dan perlengkapan serta memberikan pelayanan administrasi di lingkungan dinas.

2) Fungsi : a. Pelaksanaan urusan umum, evaluasi, pelaporan dan kepegawaian; b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan perlengkapan.


a. Sub bagian Umum, Evaluasi, Pelaporan dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi umum, evaluasi,dan kepegawaian serta pelaporan kegiatan pelaksanaan tugas.


B. Sub Dinas Perencanaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1) Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas dinas tenaga kerja dan sosial di bidang perencanaan tenaga kerja, pembianaan, pengawasan dan pemantauan di bidang transmigrasi.

2) Fungsi :

a. Penyusunan rencana di bidang tenaga kerja; b. Penyaiapan bahan penyelenggaraan pelatihan;

c. Pelaksanaan pembinaan pengawasan dan pemantauan transmigrasi. 3) Sub Dinas Perencanaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menjalankan

tugasnya dibantu oleh 2 (dua) Seksi terdiri dari :





a. Seksi Pendataan, Penyaluran, Penempatan Tenaga Kerja, mempunyai tugas pokok melakukan pendataan tenaga kerja, menyalurkan dan penempatan tenaga kerja serta pembinaan pengawasan dan pemantauan transmigrasi;

b. Seksi Pelatihan dan Perluasan Tenaga Kerja, mempunyai tugas pokok melaksanakan pelatihan dan persiapan perluasan tenaga kerja;

C. Sub Dinas Hubungan Industri dan Penyelesaian Perselisihan 1) Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas dinas tenaga kerja dan sosial di bidang tenaga kerja dan menyelesaikan perselisihan tenaga kerja

2) Fungsi :

a. Pelaksanaan pembinaan hubungan industri dan penyelesaian perselisihan industrial;

b. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial; c. Penyediaan fasilitas kesejahteraan dan terwujudnya semangat kerja.

3) Sub Dinas Hubungan Industri dan Penyelesaian Perselisihan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) Seksi terdiri dari :

a. Seksi Pembinaan Hubungan Industri, mempunyai tugas pokok menyaipkan bahan pembinaan, penyelenggaraan pendidikan hubungan industrial bagi organisasi pekerja, organisasi pengusaha serta pelaksanaan pekerja dan pengupahan;

b. Seksi Kesejahteraan dan Penyelesaian Perselisihan Tenaga kerja, mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada pekerja dan pengusaha di bidang kesejahteraan tenaga kerja.

D. Sub Dinas Pengawasan Tenaga Kerja 1) Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas dinas tenaga kerja dan sosial di bidang pengawasan tenaga kerja yang meliputi norma kerja, kesehatan dan higene perusahaan serta perlindungan upah jamsostek serta keselamatan kerja

2) Fungsi : a. Pembinaan dan penyempurnaan norma kerja umum dan khusus,

penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja di perusahaan; b. Pelaksanaan pengawasan norma keselamatan kerja serta pemerikasaan baik

secara preventif, reprensif non yustisial maupun preventif yustisial. 3) Sub Dinas Pengawasan Tenaga Kerja dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 2

(dua) Seksi terdiri dari :

a. Seksi Norma Kerja dan Kesehatan serta Higiene Perusahaan, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan peraturan kesehatan kerja dan lingkungan kerja serta norma keselamatan kerja;

b. Seksi Perlindungan Upah, Jamsostek dan Keselamatan Kerja, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan, pemeriksaan jaminan keselamatan tenaga kerja diperusahaan serta pemerikasaan dan pengujian peralatan kerja;





E. Sub Dinas Kesejahteraan Sosial 1) Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas dinas tenaga kerja dan sosial di bidang kesejahteraan sosial yang meliputi bina bantuan sosial serta rehabilitasi sosial;

2) Fungsi : a. Penyusunan rencana pedoman teknis di bidang bina kesejahteraan sosial,

bantuan sosial serta rehabilitasi sosial; b. Pemberian bantuan sosial, rehabilitasi sosial dan penanganan masalah

kesejahteraan sosial serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas; c. Pembinaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

3) Sub Dinas Kesejahteraan Sosial dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) Seksi terdiri dari :

a. Seksi Bina Bantuan Sosial, mempunyai tugas pokok menyusun pedoman pelaksanaan teknis pembinaan dan peningkatan usaha kesejahteraan sosial;

b. Seksi Rehabilitasi, Pembinaan dan Pengembangan Potensi, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan usaha rehabilitsi sosial pembinaan potensi sumber kesejahteraan sosial.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi


1) Sub Bagian Umum Evaluasi, Pelaporan dan Kepegawaian 2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

c. Sub Dinas Perencanaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi membawahi : 1) Seksi Pendataan, Penyaluran, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2) Seksi Pelatihan dan Perluasan Lapangan Kerja

d. Sub Dinas Hubungan Industri dan Penyelesaian Perselisihan membawahi : 1) Seksi Pembinaan Hubungan Industrial 2) Seksi Kesejahteraan dan penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja

e. Sub Dinas Pengawasan Tenaga Kerja membawahi : 1) Seksi Norma Kerja dan Kesehatan serta Higiene perusahaan; 2) Seksi Perlindungan Upah, Jaminan Sosial, Tenaga Kerja dan Keselamatan Kerja

f. Sub Dinas Kesejahteraan Sosial membawahi : 1) Seksi Bina Bantuan Sosial; 2) Seksi Rehabilitasi, Pengembangan dan Pembinaan Kesejahteraan Sosial.

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Bagian Pertama






Pasal 22


Memimpin pelaksanaan kewenangan pemerintah di bidang pra sekolah, pendidikan luar biasa, pendidikan dasar, menengah, pendidikan luar biasa, pemuda, olah raga dan pariwisata seta kebudayaan serta tugas pembantu lain di bidang pendidikan dan kebudayaan.

2) Fungsi : a. Pengkoordinasian, penyusunan pedoman petunjuk, perumusan kebijakan teknis,

pengaturan perencanaan dan penetapan standar/pedoman, pemberian perizinan di bidang pendidikan dan kebudayaan;

b. Penyusunan pedoman teknis di bidang pariwisata serta pembinaan pengendalian pengawasan dan koordinasi

(2) Kepala Dinas dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh bagian Tata Usaha dan 4 (empat) Sub Dinas

A. Bagian Tata Usaha 1) Tugas Pokok :

Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan dan perlengkapan serta memberikan pelayanan administrasi di lingkungan dinas

2) Fungsi :

a. Pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian; b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan, perencanaan dan perlengkapan.


a. Sub bagian Umum, Evaluasi, Pelaporan dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian serta pelaporan kegiatan pelaksanaan tugas;

b. Sub bagian Perencanaan, Keuangan dan Perlengkapan, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, penyusunan rencana kebutuhan barang perlengkapan.

B. Sub Dinas Pendidikan Dasar 1) Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas dinas pendidikan dan kebudayaan di bidang pendidikan dasar.

2) Fungsi : a. Penyusunan rencana dan program pembinaan, pengawasan pendidikan taman

kanak-kanak, SD, SLB, dan SLTP; b. Penyusunan kurikulum serta evaluasi pelaksanaan pendidikan.

3) Sub Dinas Pendidikan Dasar dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) Seksi terdiri dari :

a. Seksi Pendidikan Dasar, mempunyai tugas pokok menyusun rencana dan program pendidikan taman kanak-kanak, SD, SLB, dan SLTP;





b. Seksi Kurikulum dan Evaluasi, mempunyai tugas pokok menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan kegiatan di bidang kurikulum, evaluasi serta penetapan kalender Sekolah Dasar.

C. Sub Dinas Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan 1) Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas dinas pendidikan dan kebudayaan di bidang pendidikan menengah umum dan kejuruan.

2) Fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program pembinaan, pengawasan dan administrasi kepegawaian sekolah menengah umum dan kejuruan;

b. Penyusunan kurikulum, kalender pendidikan serta evaluasi pelaksanaan program pendidikan menengah umum dan kejuruan.

3) Sub Dinas Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) Seksi terdiri dari :

a. Seksi Sekolah Menengah Umum dan Kejuruan, mempunyai tugas pokok menyusun rencana dan program pendidikan menengah umum dan kejuruan;

b. Seksi Kurikulum dan Evaluasi, mempunyai tugas pokok menyusun kurikulum, evaluasi serta penetapan kalender Sekolah Menengah Umum dan Kejuruan.

C. Sub Dinas Sarana dan Prasarana 1) Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas dinas pendidikan dan kebudayaan di bidang sarana dan prasarana.

2) Fungsi : a. Penyiapan bahan inventarisasi rencana program pemeliharaan, pengawasan

gedung dan bangunan, pendidikan dasar, pendidikan menengah, umum dan kejuruan;

b. Pengeloaan administrasi dan alat pelajaran pendidikan serta menyusun rencana kegiatan pembinaan pengembangan pemantauan sarana dan prasarana priwisata.

3) Sub Dinas Sarana dan Prasarana dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) Seksi terdiri dari : a. Seksi Gedung dan Bangunan, mempunyai tugas pokok menyusun rencana dan

program Pembangunan, pemeliharaan, pengawasan gedung dan bangunan bidang pendidikan dan kebudayaan;

b. Seksi Administrasi dan Pelajaran, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan.

D. Sub Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 1) Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas dinas pendidikan dan kebudayaan di bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga.

2) Fungsi : a. Penyiapan bahan pembinaan promosi dan objek wisata, rencana

pengembangan kebudayaan, pembinaan seni budaya; b. Penyusunan pedoman teknis pembinaan bidang pemuda dan olahraga.





3) Sub Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) Seksi terdiri dari :

a. Seksi Pariwisata, Seni dan Budaya, mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, pengembangan promosi dan objek wisata serta seni budaya;

b. Seksi Pemuda, Olahraga dan Pendidikan, mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pelatihan pemuda dan olahraga serta program pendidikan luar sekolah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi


1) Sub Bagian Umum, Evaluasi, Pelaporan dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Perlengkapan

c. Sub Dinas Pendidikan Dasar membawahi : 1) Seksi Pendidikan Dasar; 2) Seksi Kurikulum dan Evaluasi.

d. Sub Dinas Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan membawahi : 1) Seksi Sekolah Menengah Umum dan Kejuruan; 2) Seksi Kurikulum dan Evaluasi.

e. Sub Dinas Sarana dan Prasarana membawahi : 1) Seksi Gedung dan Bangunan; 2) Seksi Administrasi dan Alat Pelajaran.

f. Sub Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Olahraga membawahi : 1) Seksi Pariwisata Seni dan Budaya; 2) Seksi Pemuda, Olahraga dan Pendidikan Masyarakat.

DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Bagian Pertama


Pasal 24


Memimpin pelaksanaan pembinaan umum, bimbingan, pembinaan, pemberian perizinan, pembinaan usaha, penyuluhan, penanganan teknis dan pengkajian dalam rangka tugas penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah di bidang pertanian, peternakan dan perikanan.

2) Fungsi : a. Pengkoordinasian, penyusunan pedoman kebijakan teknis, pemberian perizinan

dan pelayanan umum;





b. Pelaksanaan pembinaan unit pelaksana teknis dinas. (2) Kepala Dinas dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh bagian Tata Usaha dan 4


1) Tugas Pokok : Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan dan perlengkapan serta memberikan pelayanan administrasi di lingkungan dinas

2) Fungsi : a. Pelaksanaan urusan umum, evaluasi, pelaporan dan kepegawaian;

b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan perlengkapan. 3) Bagian Tata Usaha dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) sub

bagian terdiri dari : a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok

melaksanakan pengelolaan administrasi umum, evaluasi dan kepegawaian serta pelaporan kegiatan pelaksanaan tugas;


B. Sub Dinas Program dan Penyuluhan 1) Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas dinas pertanian, peternakan dan perikanan di bidang program dan penyuluhan yang meliputi pembinaan, evaluasi, perencanaan data statistik, pelaporan, demokrasi, pengkajian penerapan teknologi anjuran.

2) Fungsi :

a. Penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan lembaga pertanian peternakan dan perikanan;

b. Pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan pengadaan, pengeloalaan dan pendayagunaan sarana penyuluhan pertanian, peternakan dan perikanan.

3) Sub Dinas Program dan Penyuluhan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) Seksi terdiri dari : a. Seksi Program, mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mengolah,

menganalisa, menyajikan dan menyimpan data, menyusun rencana kegiatan teknis serta menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan program secara berkala;

b. Seksi Penyuluhan, mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada penyuluh, menyusun program, identifikasi sektor pertanian, peternakan dan perikanan, bimbingan penumbuhan dan pengembangan lembaga petani.

C. Sub Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan 1) Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas dinas pertanian, peternakan dan perikanan di bidang tanaman pangan dan hortikultura yang meliputi pengembangan produksi dan agribisnis.





2) Fungsi : a. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan di bidang tanaman pangan dan

hortikultura; b. Penyiapan bahan pemberian izin dan pembinaan usaha; c. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan hama/penyakit penularan dan

pengaturan penggunaan bibit unggul tanaman pangan dan hortikultura; d. Pemantauan, peramalan dan pengendalian serta penanggulangan eksporlasi

organisme penggangu tumbuhan dan penyakit di bidang tanaman pangan dan hortikultura, penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran ditingkat usaha tani.

3) Sub Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) Seksi terdiri dari : a. Seksi Produksi, mempunyai tugas pokok menyiapkan, menyusun bahan

pembinaan pengembangan produksi, perencanaan kebutuhan produksi pengadaan penyebaran benih/bibit bermutu, membina dan mengawasi penakaran benih, pembinaan operasional pemantauan pembinaan pengendalian program bimbingan massal pengkajian ketersediaan pangan masyarakat pengembangan lahan rehabilitasi lahan kritis, pencatatan dana, monitoring, dan prakiraan serangan hama penyakit, pengawasan dan sertifikasi terhadap pengadaan dan penggunaan pestisida, memasyarakatkan pengendalian hama terpadu;

b. Seksi Ketahanan Pangan, mempunyai tugas pokok mengumpulkan menyusun bahan bimbingan pemanfaatan sumberdaya, analisa dampak lingkungan, pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan, pembinaan usaha tani dan koperasi pengolahan dan penyebaran informasi harga pasar, menyusun bahan pembinaan perhitungan kehilangan produksi, pembinaan mutu pengelolaan hasil pertanian dan bimbingan penggunaan jasa dan pemeliharaan alat-alat mesin pertanian serta kebutuhan pengadaan dan pengolahan hasil, proses pemberian izin di bidang usaha pertanian serta bimbingan pemberdayaan penggunaan kredit pertanian sreta penyusunan petunjuk agribisnis dengan unsur terkait dalam ketahanan pangan.

D. Sub Dinas Peternakan 1) Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas dinas pertanian, peternakan dan perikanan di bidang pembinaan usaha dan pengembangan peternakan, pakan dan kaji terap.

2) Fungsi : a. Pembinaan produksi, peredaran, penggunaan bibit dan mutu ternak serta

system budidaya ternak dan pertahanan pangan konsumsi; b. Pembinaan produksi peredaran dan penggunaan pakan ternak, pendayagunaan

alat dan mesin peternakan, identifikasi dan kaji terap serta rekomendasi penerapan dan penyebaran informasi mengenai teknologi peternakan;

c. Pelaksanaan pelayanan, pemantauan, pembinaan usaha tani, sumber daya, perizinan, serta penyiapan bahan penyuluhan;

d. Pelaksanaan bimbingan pengolahan hasil, pemasaran, analisa dan informasi pasar produk peternakan;

e. Penyiapan bahan pelaksanaan pengamatan, penyelidikan, epidemologi, pemetaan, pencegahan, dan pemberantasan penyakit, pengawasan produksi, peredaran dan penggunaan obat-obat hewan, vaksin dan bahan-bahan dianostika, kesehatan masyarakat veteriner, pemotongan hewan serta perizinan pemantauan dan evaluasi pelayanan kesehatan hewan;





f. Pembinaan pelaksanaan identifikasi wilayah analisa dan pengembangan sumberdaya peternakan.

3) Sub Dinas Peternakan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) Seksi terdiri dari : a. Seksi Produksi dan Pengembangan, mempunyai tugas pokok mengadakan

pembinaan dan memberdayakan wilayah sumber bibit ternak, produksi ternak, setifikasi bibit, mani beku, dan mudigah, pengembangan inseminasi buatan dan embrio transfer, budidaya ternak dan ketahanan pangan produksi hewani;

b. Seksi Bina Usaha dan Kesehatan, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, melayani, membina usaha tani, sumberdaya, perijinan, membimbing pengelolaan hasil dan pemasaran, penyebaran informasi, pengamatan, pengendalian dan pencegahan penyakit.

E. Sub Dinas Perikanan 1) Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas dinas pertanian, peternakan dan perikanan di bidang pembinaan produksi, sarana dan prasarana, sumberdaya perikanan dan lingkungan, usaha perikanan bimbingan mutu dan teknologi pasca panen serta pemasaran produk perikanan.

2) Fungsi : a. Penyiapan bahan kegiatan inventarisasi, pembinaan, pengendalian,

pengembangan produksi dan mutu benih ikan dan prasarana serta pengawasan distribusi sarana perikanan lintas kecamatan;

b. Penyiapan bahan, pengkoordinasian pemetaan potensi budidaya ikan bimbingan pengawasan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan lingkungan serta pengendalian penangkapan ikan di perairan umum;

c. Pelaksanaan analisa usaha bimbingan permodalan dan investasi, kemitra usaha, serta pengkoordinasian pemberian izin dan pengawasan izin usaha perikanan, serta penyebaran informasi dan bimbingan teknologi mutu hasil-hasil perikanan.

3) Sub Dinas Perikanan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) Seksi terdiri dari : a. Seksi Produksi, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan,

menginventarisasi, membina, mengendalikan pengembangan produksi dan mutu benih ikan mengembangkan dan memanfaatkan sarana dan prasarana perikanan, mengawasi distribusi potensi budidaya perikanan lintas kecamatan, melaksanakan pemetaan potensi budidaya perikanan mengatur dan mengendalikan pemanfaatan sumberdaya ikan di perairan umum, mengendalikan, mencegah, memberantas hama penyakit ikan, merehabilitasi sumberdaya perikanan serta mencegah dan menanggulangi pemasaran sumberdaya perikanan dan lingkungan;

b. Seksi Bina Usaha, mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan menyiapkan bahan menganalisa usaha membimbing permodalan dan investasi serta kemitraan usaha, melayani dan mengkoordinasikan pemberian izin usaha perikanan, menyiapkan bahan penyebaran informasi bimbingan mutu dan teknologi pasca panenserta pemasaran produk perikanan.






Pasal 25


1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

c. Sub Dinas Program dan Penyuluhan membawahi : 1) Seksi Program; 2) Seksi Penyuluhan.

d. Sub Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan membawahi : 1) Seksi Produksi; 2) Seksi Ketahanan Pangan.

e. Sub Dinas Peternakan membawahi : 1) Seksi Produksi dan Pengembangan; 2) Seksi Bina Usaha dan Kesehatan Hewan.

f. Sub Dinas Perikanan membawahi : 1) Seksi Produksi; 2) Seksi Bina Usaha.

DINAS PEMUKIMAN DAN PRASARANA DAERAH

Bagian Pertama


Pasal 26 (1) Kepala Dinas

1) Tugas Pokok : Memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang perumusan, perencanan, kebijakan teknis pembangunan dan pengelolaan, pembinaan peijinan, pengawasan dan pengendalian teknis bidang pekerjaan pemukiman dan prasarana daerah, pengelolaan ketatausahaan, pengelolaan unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup dinas dan prasarana daerah.

2) Fungsi : a. Pengkoordinasian, perumus kebijakan teknis, pemberian perizinan dan

pelayanan umum; b. Pelaksanaan pembinaan unit pelaksana teknis dinas.



Melaksanakan pelayanan administrasi umum, evaluasi, pelaporan dan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta memberikan pelayanan administrasi di lingkungan dinas

2) Fungsi : a. Pelaksanaan urusan umum, evaluasi, pelaporan dan kepegawaian; b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan, perencanaan dan perlengkapan.






a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi umum, evaluasi dan kepegawaian serta pelaporan kegiatan pelaksanaan tugas;


B. Sub Dinas Cipta Karya 1) Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas dinas Pemukiman dan prasarana daerah di bidang cipta karya meliputi perencanaan, pengendalian, dan tata ruang bangun dan bidang perumahan serta penyehatan lingkungan.

2) Fungsi : a. Penyiapan bahan penyusun pedoman teknis pelaksanaan kegiatan di bidang

tata ruang bangunan, perumahan serta penyehatan lngkungan; b. Pemberian pelayanan perijinan.

3) Sub Dinas Cipta Karya dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) Seksi terdiri dari : a. Seksi Perencanaan, Pengendalian dan Tata Ruang Bangunan, mempunyai tugas

pokok menyusun perencanaan program dan pengendalian di bidang tata ruang bangunan;

b. Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan, mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengelola sarana dan prasarana perumahan dan pemukiman serta penyehatan lingkungan.

C. Sub Dinas Bina Marga 1) Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas dinas Pemukiman dan Prasarana Daerah di bidang cipta karya meliputi perencanaan, pengawasan dan pengendalian perijinan serta pemeliharaan jalan dan jembatan

2) Fungsi : a. Penyusunan program kebijakan teknis pembangunan jalan dan jembatan; b. Pelayanan umum di bidang perijinan pemanfaatan jalan dan jembatan.

3) Sub Dinas Bina Marga dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) Seksi terdiri dari : a. Seksi Perencanaan, Pengawasan, Pengendalian dan Perijinan, mempunyai tugas

pokok menyusun rencana, mengawasi dan mengendalikan mutu bahan serta memberikan perijinan;

b. Seksi Pembangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan pembangunan, pemeliharaan jalan.

D. Sub Dinas Pengairan 1) Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemukiman dan Prasarana Daerah di bidang pengairan yang meliputi pelaksanaan survey, perencanaan pengendalian, dan pembinaan pembangunan serta pelaksanaan operasional pemeliharaan pengairan.





2) Fungsi : a. Penyusunan rencana program pemeliharaan dan pembangunan di bidang

pengairan; b. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan pengendalian di bidang

pengairan. 3) Sub Dinas Pengairan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) Seksi terdiri

dari : a. Seksi Survei, Perencanaan, Pengendalian dan Pembinaan, mempunyai tugas

pokok menghimpun dan mengolah data dalam rangka pelaksanaan survey, perencanaan, pengendalian pembangunan dan pemeliharaan pengairan;

b. Seksi Operasional dan Pemeliharaan Pengairan, mempunyai tugas pokok melaksanakan operasional, memelihara, mengamankan bangunan perairan dan pembianaan pemakaian air irigasi.

E. Sub Dinas Alat dan Perbekalan 1) Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas dinas Pemukiman dan Prasarana Daerah di bidang pearalatan dan perbekalan meliputi pemeliharaan, perbekalan, pengawasan dan pengendalian.

2) Fungsi : a. Penyusunan rencana dalam pelaksanaan pemeliharaan, pengendalian peralatan

dan perbekalan; b. Pelaksanaan pemeliharaan, pengendalian dan administrasi penggunaan

peralatan berat dan perbengkelan. 3) Sub Dinas Alat dan Perbekalan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 2 (dua)

Seksi terdiri dari : a. Seksi Pemeliharaan dan Perbengkelan, mempunyai tugas pokok menyusun

pedoman dan pelaksanaan teknis di bidang pemeliharaan dan perbekalan peralatan berat;

b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan alat-alat berat dan perbekalan serta melaksanakan administrasinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi


1) Sub Bagian Umum, Evaluasi, Pelaporan dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

c. Sub Dinas Cipta Karya membawahi : 1) Seksi Perencanaan, Pengendalian, dan Tata Ruang Bangunan; 2) Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan.

d. Sub Dinas Bina Marga membawahi : 1) Seksi Perencanaan, Pengawasan, Pengendalian dan Perijinan; 2) Seksi Pembangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

e. Sub Dinas Pengairan membawahi : 1) Seksi Survey, Perencanan, Pengendalian dan Pembinaan; 2) Seksi Operasional dan Pemeliharaan Pengairan.





f. Sub Dinas Alat dan Perbekalan membawahi : 1) Seksi Pemeliharaan dan Perbengkelan; 2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian.

DINAS TATA KOTA

Bagian Pertama


Pasal 28


Memimpin pelaksanaan kegiatan daerah di bidang penataan kota, kebersihan, keindahan, ketertiban, pertamanan dan penerangan jalan dan di bidang tata kota.

2) Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang tata kota dan pertamanan serta kebersihan; b. Pelaksanaan teknis operasional di bidang kebersihan, keindahan, ketertiban,

pertamanan dan penerangan jalan serta pemakaman, pemberian perijinan dan pelayanan umum, pengendalian, pemeliharaan taman, penerangan lampu jalan, pemasangan dekorasi dan pengaturan pemasangan reklame;

c. Pengelolaan ketatausahaan dinas, pembinaan UPT dan Cabang Dinas. (2) Kepala Dinas dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh bagian Tata Usaha dan 4


1) Tugas Pokok : Melaksanakan pelayanan administrasi umum, evaluai, pelaporan dan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta memberikan pelayanan administrasi di lingkungan dinas.

2) Fungsi : a. Pelaksanaan urusan umum, evaluasi, pelaporan dan kepegawaian; b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan, perencanaan dan perlengkapan.


a. Sub bagian Umum Evaluasi, Pelaporan dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi umum, evaluasi dan kepegawaian serta pelaporan kegiatan pelaksanaan tugas;


B. Sub Dinas Kebersihan 1) Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Tata Kota di bidang kebersihan meliputi Kebersihan jalan, lingkungan dan retribusi serta sarana, prasarana dan pengelolaan sampah.

2) Fungsi : a. Pelaksanaan kebersihan jalan lingkungan, pengelolaan retribusi sampah,

pengangkutan, penampunga, pemusnahan, pemanfaatan sampah di lokasi tempat pembuangan;





b. Pengadaan penyediaan peralatan sarana dan prasarana kebersihan, penyimpanan, serta pengeluaran barang..

3) Sub Dinas Kebersihan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) Seksi terdiri dari : a. Seksi Kebersihan Jalan, Lingkungan dan Retribusi, mempunyai tugas pokok

melaksanakan kegiatan kebersihan dan lingkungan serta pengelolaan retribusi sampah;

b. Seksi Sarana, Prasarana dan Pengelolaan Sampah, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana serta melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan serta pengangkutan sampah.

C. Sub Dinas Keindahan dan Ketertiban 1) Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Tata Kota di bidang keindahan dan ketertiban. 2) Fungsi :

a. Pelaksanaan penyuluhan, pemantauan bidang keindahan dan ketertiban, pengawasan, pengendalian, pembangunan, pemasangan, pemeliharaan kebersihan, penerangan jalan dan taman;

b. Pemasangan dekorasi kota, reklame, dan pengelolaan retribusi reklame. 3) Sub Dinas Keindahan dan Ketertiban dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 2

(dua) Seksi terdiri dari : a. Seksi Dekorasi Kota dan Reklame, mempunyai tugas pokok menyusun

pedoman teknis pelaksanaan dekorasi kota, reklame dan lampu hias dan pengelolaan pajak reklame;

b. Seksi Penyuluhan dan Ketertiban, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyuluhan, penataan keindahan dan ketertiban kota.

D. Sub Dinas Pertamanan dan Penerangan Jalan

1) Tugas Pokok: Melaksanakan tugas Dinas Tata Kota dibidang perencanaan, pemeliharaan tanaman, serta penerangan jalan

2) Fungsi : a. Pelaksanaan Perencanaan Pemeliharaan Taman b. Pelaksanaan Pengawasan Pemeliharaan dan Pembayaran Penerangan Jalan seta

laporan Pelaksanaan Tugas 3) Sub Dinas Pertamanan dan Penerangan Jalan dalam melaksanakan kegiatan-

kegiatan dibantu oleh 2 (dua) seksi terdiri dari: a. Seksi Pemeliharaan Taman mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan

perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan taman. b. Seksi Penerangan Jalan mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan,

pengawasan, pengendalian, pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan penerangan jalan dan taman

E. Sub Dinas Tata Kota 1) Tugas Pokok:

Melaksanakan tugas Dinas Tata Kota dibidang perencanaan kota, pemeliharaan tanaman, serta penerangan jalan

2) Fungsi : a. Penyiapan bahan dan data dalam rangka penyusunan dan penataan kota; b. Penyiapan bahan dan pedoman pemberian pelayanan perizinan; c. Penyusunan ketentuan dibidang pemakaman serta penyusunan laporan

pelaksanaan tugas.





3) Sub Dinas Tata Kota dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dibantu oleh 2 (dua) seksi terdiri dari: a. Seksi Data Perizinan dan Pemakaman mempunyai tugas pokok mengumpulkan

dan mengelola data serta pemberian pelayanan perizinan dan pemakaman. b. Seksi Perencanaan, Pengendalian Pengawasan dan Tata Ruang, mempunyai

tugas pokok menyusun pedoman untuk pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 29

a. Kepala Dinas; b. Bagian Tata Usaha membawahi :

1) Sub Bagian Umum, Evaluasi, Pelaporan dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Perencanaan Keuangan, dan Perlengkapan

c. Sub Dinas Kebersihan membawahi : 1) SeksiKebersihan Jalan, Lingkungan dan Retribusi; 2) Seksi Sarana, Prasarana dan pengelola Sampah.

d. Sub Dinas Keindahan dan Ketertiban membawahi : 1) Seksi Dekorasi Kota dan Reklame; 2) SeksiPenyuluhan dan Ketertiban.

e. Sub Dinas Pertamanan dan penerangan Jalan membawahi : 1) Seksi Pemeliharaan Taman; 2) Seksi Peneranagn Jalan.

f. Sub Dinas Tata Kota membawahi : 1) Seksi Data, Perijinan dan Pemakaman; 2) Seksi Perencanaan, Pengendalian, Pengawasan dan Tata Ruang.

DINAS KOPERASI PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH

Bagian Pertama



1) Tugas Pokok : Memimpin pelaksanakan kegiatan pelaksanaan teknis, pengawasan, pengendalian, pengelolaan kelembagaan, penanaman modal dan lain-lain dibidang koperasi pengusaha kecil dan menengah.

2) Fungsi : a. Pengkoordinasian, perumusan pedoman dan kebijakan teknis operasional

dibidang perkoperasian, pengusaha kecil dan menengah, pengklasifikasian, pengendalian anggaran dan penyebaran informasi simpan pinjam;

b. Pengelolaan penyertaan modal dan kerjasama uasaha permodalan, pelayaan umum dan pengelolaan badan hukum perkoperasian serta pengelolaan ketata usahaan.






1) Tugas Pokok : Melaksanakan pelayanan administrasi umum, evaluasi, pelaporan dan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta memberikan pelayanan administrasi di lingkungan dinas.

2) Fungsi : a. Pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian; b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan perlengkapan.


c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok mengelola administrasi umum dan kepegawaian serta pelaporan kegiatan pelaksanaan tugas;

d. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan barang perlengkapan.

B. Sub Dinas Program dan Informasi 1) Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan meliputi penyusunan program, penyebaran informasi, pengumpulan, pengelolaan data dan evaluasi serta mengendalikan jaringan informasi dan dokumentasi serta fasilitas pembiayaan dan simpan pinjam.

2) Fungsi : a. Penyiapan bahan penyusunan program kebijakan teknis operasional,

pengelolaan data, pembinaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan, penjadwalan kegiatan, jaringan informasi dan dokumentasi, fasilitas pembiayaan dan simpan pinjam;

b. Pengelolaan penyertaan modal dan kerjasama dengan pihak ketiga. 3) Sub Dinas Program dan Informasi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dibantu

oleh 2 (dua) seksi terdiri dari: a. Seksi Program dan perngendalian mempunyai tugas pokok:

Menyusun program dan pengendalian dan kegiatan perkoperasian b. Seksi Data, Evaluasi dan Informasi mempunyai tugas pokok:

Melaksanakan pengumpulan data penyebaran jaringan informasi dibidang usaha.

C. Sub Dinas Bina Koperasi 1) Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan menengah yang meliputi pendidikan, penyuluhan, pendaftaran hukum, klarifikasi dan akuntansi bina usaha koperasi, pengusaha kecil dan menengah, pengelolaan jasa dan kemitrausahaan.

2) Fungsi : a. Pelaksanaan Penyusunan program pengadaan data dan evaluasi, bimbingan

penggunaan sarana produksi, bimbingan menggunakan koperasi, kemitraan dan pengembangan usaha koperasi;

b. Pelaksanaan audit dan akreditasi bagi koperasi serta legalisasi penanaman modal koperasi.





c. Pelaksanaan pemerikasaan, pengawasan dan pengendalian fasilitas pemerintah daerah yang diterima koperasi.

3) Sub Dinas Bina Koperasi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya dibantu oleh 2 (dua) Seksi terdiri dari : a. Seksi Bina Lembaga Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan

bimbingan manajemen dan tata laksana koperasi verifikasi dasar hukum koperasi akuntansi dan audit koperasi;

b. Seksi Bina Usaha Koperasi, mempunyai tugas pokok melaksanakan operasional pemasaran usaha dan jasa koperasi pengusaha kecil dan menengah, melaksanakan bimbingan teknis pengembangan usaha koperasi dan bidang usaha pertanian non pertanian dan jasa lainnya pembiayaan permodalan dan kemitraan usaha koperasi.

D. Sub Dinas Pengusaha Kecil dan Menengah.

1) Tugas Pokok: Melksanakan sebagian tugas Dinas koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah yang meliputi usaha perdagangan dan jasa, industri pertanian dan non pertanian, fasilitas pembiayaan dan pengawasan pengusaha kecil

2) Fungsi : a. Pelaksanaan penyusunan program, pengelolaan data evaluasi dan penjabaran

kebijakan teknis operasional dan identifikasi jenis usaha b. Pemberian bimbingan manajemen usaha, penilaian manajemen organisasi,

mengarahkan prioritas pengusaha kecil dan menengah dengan potensi daerah c. Pemberian reperensi kepada pihak ketiga/ terkait sebagai mediator kemitraan

dengan pengusaha besar dibidang usaha dan permodalan. 3) Sub Dinas Pengusaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan

dibantu oleh 2 (dua) seksi terdiri dari: a. Seksi Perdagangan dan Jasa mempunyai tugas pokokmenyusun pedoman

pelaksanaan teknis dan melaksanakan kebijakan dan bimbingan usaha perdagangan dan jasa pengusaha kecil.

b. Seksi Usaha Industri, Pertanian dan Non Pertanian mempunyai tugas pokok menyusun pedoman pelaksanaan teknis dalam melaksanakan kebijakan serta bimbingan usaha industri pertanian dan non pertanian, usaha kecil dan menengah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi



c. Sub Dinas Program dan Informasi membawahi : 1) Seksi Program dan Pengendalian 2) Seksi Data, Evaluasi dan Informasi

d. Sub Dinas Bina Koperasi membawahi : 1) Seksi Bina Lembaga Koperasi; 2) Seksi Bina Usaha Koperasi.





e. Sub Dinas Pengusaha Kecil dan Menengah membawahi : 1) Seksi Perdagangan dan jasa 2) Seksi Industri Pertanian dan Non Pertanian

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Bagian Pertama



1) Tugas Pokok : Memimpin pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, kegiatan teknis, pengawasan, pengendalian berdasarkan kewenangan kabupaten dibidang perindustrian dan perdagangan

2) Fungsi : a. Pengkoordinasian, perumusan petunjuk kebijaksanaan teknis operasional dibidang

perindutrian dan perdagangan, pengawasan, pengendalian barang dan jasa.; b. Pengembangan ekspor hasil industri unggulan, kerjasama dengan pihak yang

terkait dibidang usaha perindustrian dan perdagangan serta pengelolaan katatausahaan


1) Tugas Pokok : Melaksanakan pelayanan administrasi umum, evaluasi, pelaporan dan kepegawaian, keuangan, perencanan dan perlengkapan serta memberikan pelayanan administrasi di lingkungan dinas

2) Fungsi : a. Pelaksanaan urusan umum, evaluasi, pelaporan dan kepegawaian; b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan perlengkapan.


a. Sub bagian Umum, Evaluasi, Pelaporan dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi umum, evaluasi,dan kepegawaian serta pelaporan kegiatan pelaksanaan tugas


B. Sub Dinas Industri 1) Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang meliputi usaha industri dan tanda daftar industri

2) Fungsi : a. Penyusunan pedoman petunjuk teknis, usaha industri, penyediaan informasi

teknologi industri dan pemakaian kekayaan hak intelektual;





b. Pendataan permasalahan yang dihadapi dibidang industri; c. Pemberian bimbingan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran

bidang industri 3) Sub Dinas Industri dalam melaksanakan kegiatan dibantu oleh 2 (dua) Seksi terdiri

dari : a. Seksi Kimia Argo dan Hasil Hutan mempunyai tugas pokok melaksanakan

pembinaan, bimbingan teknis industri, penerbitan perizinan serta peningkatan kerjasama antar dunia usaha bidang industri argo dan industri hasil hutan;

b. Seksi Industri Logam, Mesin dan Aneka mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, Bimbingan teknis industri, penerbitan perizinan serta peningkatan kerjasama antar dunia usaha bidang industri logam, mesin dan aneka;

C. Sub Dinas Perdagangan 1) Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan dibidang dalam dan luar negeri.

2) Fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan pedoman teknis usaha perdagangan dan sarana perdagangan dalam dan luar negeri;

b. Pengelolaan pasar, kerjasama dalam bentuk kemitraan, memonitoring harga komoditas perdagangan;

c. Pengawasan persaingan usaha terhadap penggunaan alat UTTP (Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapan) dalam keadaan terbungkus dan peredaran minuman beralkohol serta menyusun standar pengawasn perdagangan upaya perlindungan konsumen

3) Sub Dinas Perdagangan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dibantu oleh 2

(dua) Seksi terdiri dari :

a. Seksi Pengadaan Penyaluran sarana Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan bimbingan teknis pembinaan usaha sarana perlindungan konsumen serta organisasi dan asosiasi perdaganagn serta pelayanan penerbitan izin-izin dibidang perdagangan dalam negeri

b. Seksi Bina Ekspor, Impor dan Pendaftaran Perusahaan mempunyai tugas pokok melaksanakan peningkatan kerjasama antar dunia usaha dibidang ekspor dan impor, pelayanan penerbitan izin-izin perdagangan luar negeri

D. Sub Dinas Bina Program. 1) Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan dibidang Bina Program yang meliputi perencanaan dan program serta data evaluasi, pelaporan dan perizinan

2) Fungsi :

a. Pengkoordinasian penyusunan program, memonitoring, pembinaan, penyuluhan, evaluasi pelaporan, pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data dibidang industri dan perdagangan;

b. Pembinaan perizinan dan pelayanan usaha industri dan perdagangan





3) Sub Dinas Bina Program dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dibantu oleh 2 (dua) Seksi terdiri dari :

a. Seksi Perencanaan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan program perindustrian dan perdagangan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan;

b. Seksi pengelolaan Data, Laporan dan perizinan mempunyai tugas pokok menghimpun dan mengelola data serta memberikan pelayanan perizinan dan menyusun pelaporan kegiatan.

E. Sub Dinas Penyuluhan dan Pengendalan 1) Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugasDinas Perindustrian dan Perdagangan di bidang Penyuluhan dan Pengendalian yang meliputi promosi, investasi dan kewirausahaan dan dibidang penyuluhan, pengedalian dan pengawasan;

2) Fungsi :

a. Pelaksanaan penyuluhan, pengendalian upaya peningkatan investasi pengembangan usaha;

b. Pelaksanaan kegiatan promosi investasi serta peningkatan keterampilan pengusaha pengrajin dan pembinaan kewiraswastaan;

c. Pengendalian terhadap pencemaran lingkungan usaha industri perdagangan; 3) Sub Dinas Penyuluhan dan Pengendalian dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan

dibantu oleh 2 (dua) Seksi terdiri dari : a. Seksi Promosi, Investasi, Penyuluhan dan Kewirausahaan mempunyai tugas

pokok melaksanakan promosi serta peningkatan pembangunan usaha industri dan perdagangan;

b. Seksi Pengendalian dan Usaha, Industri dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyuluhan dan pengendalian pengawasan serta kerjasama dengan dunia industri dan perdagangan


Pasal 33



c. Sub Dinas Industri membawahi : 1) Seksi Kimia Argo dan Hasil Hutan; 2) Seksi Industri, Logam, Mesin dan Aneka.

d. Sub Dinas Perdagangan membawahi : 1) Seksi Pengadaan, Penyaluran dan Sarana Perdagangan ; 2) Seksi Ekspor, Impor dan Pendaftaran Perusahaan

e. Sub Dinas Bina Program membawahi : 1) Seksi Perencanaan dan Program; 2) Seksi Pengolahan Data, Laporan dan Perizinan.

f. Sub Dinas Pos dan Telekomunikasi membawahi :





1) Seksi Promosi, Investasi, Penyuluhan dan Kewirausahaan; 2) Seksi Pengendalian, Usaha Industri dan Perdagangan.

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Bagian Pertama



1) Tugas Pokok : Memimpin pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, kegiatan teknis, pengawasan, pengendalian berdasarkan kewenangan kabupaten dibidang perindustrian dan perdagangan

2) Fungsi :

a. Pengkoordinasian, perumusan pedoman kebijaksanaan teknis pelaksanaan, pengendalian berdasarkan kewenangan kabupaten dibidang kehutanan dan perkebunan.

b. Pengelolaan potensi hutan, pembianaan penyuluhan pengendalian pemanfaatan lahan sesuai dengan tata guna lahan perkebunan;

c. Pembinaan perizinan pemanfaatan hutan masyarakat pada kawasan hutan produksi, pengawasan pengujian hasil hutan dan pengukuran hutan serta pengelolaan ketatausahaan dinas

(2) Kepala Dinas dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh bagian Tata Usaha dan 4 (empat)

Sub Dinas A. Bagian Tata Usaha

1) Tugas Pokok : Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanan dan perlengkapan serta memberikan pelayanan administrasi di lingkungan dinas

2) Fungsi : a. Pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian; b. Pelaksanaan pengelolaan perencanaan keuangan dan perlengkapan.

3) Bagian Tata Usaha dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) sub bagian terdiri dari : a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok melaksanakan

pengelolaan administrasi umum, evaluasi,dan kepegawaian serta pelaporan kegiatan pelaksanaan tugas.






B. Sub Dinas Bina Program dan Penyuluhan 1) Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Kehutana dan Perkebunan dibidang Bina Program dan penyuluahn yang meliputi data, informasi dan publikasi penyusunan program, monitoring dan pelaporan serta penyuluhan

2) Fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan rehabilitasi, pengembangan usaha hutan dan perkebunan;

b. Pelaksanaan program, metode dan sistem kerja penyuluhan dan investasi kawasan hutan lainnya serta perkebunan.

3) Sub Dinas Bina Program dan Penyuluhan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dibantu oleh 2 (dua) Seksi terdiri dari : a. Seksi Data, Informasi dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok

mengumpulkan dan mengolah data informasi dan penyelenggaraan penyuluhan;

b. Seksi Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyusun rencana program, memonitoring, evaluasi serta penyusunan laporan

C. Sub Dinas Rehabilitasi Lahan Hutan dan Perkebunan 1) Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Kehutan dan Perkebunan dibidang pengembangan penghijauan dan konsevasi tanah, rehabilitasi hutan lindung dan ekstensifikasi perkebunan, pembenihan dan pembibitan tanaman dan kebun serta pengamanan

2) Fungsi : a. Penyiapan, penyusunan pedoman teknis penghijauan dan konservasi tanah,

rehabilitasi hutan, ekstensifikasi kebun, pembenihan dan pembibitan b. Pengamanan hutan dan lahan perkebunan, pemancangan pengamanan PAL

batas hutan lindung serta pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan 3) Sub Dinas Rehabilitasi Lahan Hutan dan kebun dalam melaksanakan kegiatan

dibantu oleh 2 (dua) Seksi terdiri dari :

a. Seksi Perlindungan Tanah, Hutan dan Kebun mempunyai tugas pokok melaksanakan pencegahan, penanggulangan, pengendalian, gangguan hutan, lahan dan kebun serta melakukan pengamanan perlindungan tanah;

b. Seksi Rehabilitasi dan Intensifikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan program rehabilitasi dan intensifikasi dibidang perlindungan hutan dan kebun

D. Sub Dinas Pengembangan Usaha Hutan dan Perkebunan 1) Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Kehutan dan Perkebunan dibidang pengembangan usaha hutan dan kebun yang meliputi pelaksanaan peredaran hasil perkebunan dan hutan, perlebahan, pesutraan alam, aneka usaha hutan dan kebun

2) Fungsi :





a. Penyiapan, penyusunan pedoman teknis pengeloaan pengembangan, peredaran pemasaran sarana hasil hutan dan kebun.

b. Pengawasan pemanfaatan sumberdaya alam dan pengawasan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

3) Sub Dinas Pengembangan Usaha Hutan dan Perkebunan dalam melaksanakan kegiatan dibantu oleh 2 (dua) Seksi terdiri dari :

a. Seksi Aneka Usaha, Peredaran Hasil Hutan dan Kebun mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan serta pengembangan peredaran hasil hutan dan kebun.

b. Seksi Bimbingan Usaha dan Sumberdaya mempunyai tugas pokok melaksanakan bimbingan dan pengumpulan data serta melaksanakan bimbingan usaha sumber daya hutan dan kebun.

D. Sub Dinas Produksi 1) Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Kehutan dan Perkebunan dibidang pembinaan produksi yang meliputi penyiapan lahan, tanaman kebun dan hutan serta peralatan dan mesin.

2) Fungsi :

a. Penyiapan bahan, pengawasan pengadaan, penyaluran benih dan bahan tanaman hutan dan perkebunan.

b. Pembinaan penangkaran benih serta pemeliharaan kebun induk, pemantauan kultur budidaya tanaman serta penyebaran prototive, percobaan, pengkajian penggunaan alat dan mesin.

3) Sub Dinas Bina Produksi dalam melaksanakan kegiatan dibantu oleh 2 (dua) Seksi terdiri dari : a. Seksi Tanaman Hutan dan kebun mempunyai tugas pokok melaksanakan

pengawasan mutu dan sertifikasi benih/bahan tanaman serta penangkaran tanaman dan budidaya penanaman lahan dan kebun.

b. Seksi Peralatan dan Mesin mempunyai tugas pokok melaksanakan pengadaan pengadaan peralatan mesin serta pelaksanaan penyimpanan, pendistribusian dan penyusunan pelaporan kegiatan.


Pasal 35



c. Sub Dinas Bina Program dan Penyuluhan membawahi : 1) SeksiData Informasi dan Penyuluhan; 2) SeksiProgram Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

d. Sub Dinas Rehabilitasi Lahan Hutan dan Perkebunan membawahi : 1) Seksi Perlindungan Tanah, Tanah dan Kebun;





2) Seksi Rehabilitasi dan intensifikasi ; e. Sub Dinas Pengembangan Usaha Hutan dan Perkebunan membawahi :

1) Seksi Aneka Usaha, Peredaran Hasil Hutan dan Kebun; 2) Seksi Bimbingan Usaha dan sumberdaya;

f. Sub Dinas Produksi membawahi : 1) SeksiTanaman Hutan dan Kebun; 2) Seksi Peralatan dan Mesin;

DINAS PASAR

Bagian Pertama



1) Tugas Pokok : Memimpin pelaksanakan kegiatan ketatausahaan, kegiatan teknis,pengawasan, pengendalian, berdasarkan kewenangan kabupaten di bidang pasar

2) Fungsi : a. Pengkoordinasian, perumusan, penyusunan pedoman teknis operasional

pengelolaan pasar; b. Perencanaan pembangunan, pemeliharaa, pengawasan dan pengendalian pasar; c. Pemberian pelayanan perizinan serta pengelolaan ketatausahaan dinas.

(2) Kepala Dinas dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh bagian Tata Usaha dan 3 (tiga)

Sub Dinas A. Bagian Tata Usaha

1) Tugas Pokok : Melaksanakan pelayanan administrasi umum, evaluasi, pelaporan dan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta memberikan pelayanan administrasi di lingkungan dinas.

2) Fungsi : a. Pelaksanaan urusan umum, evaluasi pelaporan dan kepegawaian; b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan perencanaan dan perlengkapan.

3) Bagian Tata Usaha dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) sub bagian terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok mengelola

administrasi umum dan kepegawaian serta pelaporan kegiatan pelaksanaan tugas;

b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan barang perlengkapan.

B. Sub Dinas Perencanaan, Pengelolaan dan Evaluasi 1) Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas DinasPasar dibidang Perencanaan, pengelolaan, evaluasi dan pelaporan..

2) Fungsi : a. Penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis operasional rencana kerja dinas. b. Pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas.





3) Sub Dinas Perencanaan, Pengelolaan dan Evaluasi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dibantu oleh 2 (dua) seksi terdiri dari: a. Seksi Perencanaan dan Pengelolaan mempunyai tugas pokok melaksanakan

pengumpulan dan pengelolan bahan dalam rangka kegiatan. b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan

pengumpulan bahan dalam rangka pengevaluasian serta pelaporan kegiatan. C. Sub Dinas Pembinaan dan Pengembangan

1) Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pasar dibidang pembinaan dan pengembangan.

2) Fungsi : a. Penyiapan bahan pembianaan, penataan, pengembangan pasar; b. Pelaksanaan evaluasi sarana dan prasarana pasar.

3) Sub Dinas Pembinaan dan Pengembangan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya dibantu oleh 2 (dua) Seksi terdiri dari :

a. Seksi Pembinaan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, penataan dan penggunaan sarana dan prasarana;

b. Seksi Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka pengembangan pasar.

D. Sub Dinas Pendapatan.

1) Tugas Pokok: Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pasar dibidang Pendapatan yang meliputi retribusi dan pendapatan lain-lain.

2) Fungsi : a. Penghimpunan dana sumber pendapatan dan data realisasi penerimaan; b. Penyiapan rencana pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. 3) Sub Dinas Pembinaan dan Pengembangan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan

dibantu oleh 2 (dua) seksi terdiri dari: a. Seksi Pembinaan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, penataan

dan penggunaan sarana dan prasarana; b. Seksi Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan

dan pengelolaan data dalam rangka pengembangan pasar. D. Sub Dinas Pendapatan

1) Tugas Pokok: Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pasar dibidang Pendapatan yang meliputi retribusi dan pendapatan lain-lain.

2) Fungsi : a. Penghimpunan dana sumber pendapatan dan data realisasi penerimaan; b. Penyiapan rencana pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. 3) Sub Dinas Pendapatan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dibantu oleh 2 (dua)

seksi terdiri dari: a. Seksi Retribusi mempunyai tugas pokok mengumpulkan data pendapatan

rertibusi kepada petugas operasional; b. Seksi Pendapatan lain-lain mempunyai tugas pokok melaksanakan

pengumpulan dan mengelola administrasi serta pembukuan pendapatan lain-lain.





Bagian Kedua

Susunan Organisasi



c. Sub Dinas Perencanaan Pengelolaan dan Evaluasi membawahi : 1) Seksi Perencanaan dan Pengelolaan 2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan

d. Sub Dinas Pembinaan dan Pengembangan membawahi : 1) Seksi Pembinaan 3) Seksi Pengembangan

e. Sub Dinas Pendapatan membawahi : 1) Seksi Retribusi 2) Seksi Pendapatan lain-lain

DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN

KELUARGA BERENCANA


Pasal 38

(1) Kepala Dinas

1) Tugas Pokok : Memimpin pelaksanaan kegiatan, ketatausahaan, kegiatan teknis, pengawasan, pengendalian berdasarkan kewenangan kabupaten dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil.

2) Fungsi :

a. Pengkoordinasian, perumusan pedoman teknis pelaksanaan dibidang kependudukan dan catatan sipil.

b. Pendaftaran pencatatan,administrasi kependudukan dan pendataan keluarga berencana serta pengelolaan ketatausahaan dinas.



Melaksanakan pelayanan administrasi umum,evaluasi, pelaporan dan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta memberikan pelayanan administrasi di lingkungan dinas.

2) Fungsi : a. Pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian;

b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan perencanaan dan perlengakapan.






a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian serta pelaporan kegiatan pelaksanaan tugas.


B. Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian 1) Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dibidang informasi

2) Fungsi :

a. Penyiapan bahan-bahan penyusunan pedoman kebijakan teknis operasional, kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana

b. Penghimpunan, pengelompokan, pengelolaan, penyusunan program, anggaran, jadwal kegiatan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan

3) Sub Dinas Informasi dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) Seksi terdiri dari :

a. Seksi Pendataan dan Analisa Program mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan program kependudukan dan lkeluarga berencana, pengelolaan data serta melaksanakan evaluasi, monitoring serta menyusun laporan pelaksanaan tugas;

b. Seksi Pencatatan, Pelaporan Jaringan Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas pokok menyiapkan dan mengelola bahan informasi dan dokumentasi kependudukan serta menyusun laporan kegiatan

C. Sub Dinas Keluarga Sejahtera 1) Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dibidang Keluarga Sejahtera

2) Fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan pedoman kebijakan teknis di bidang keluarga berencana, pengembangan institusi untuk perlindungan penampungan dan rujukan korban kekerasan wanita dan anak

b. Penyelenggaraan penyuluhan (Advokasi, KIE dan Konsling) serta melaksanaan fasilitas kegiatan peningkatan dan keadilan gender


a. Seksi Peningkatan Peran serta Institusi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, pembinaan, pengembangan institusi keluarga sejahtera dan pra sejahtera;





b. Seksi Pembinaan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, pembinaan kelurga sejahtera, mengelola kegiatan promosi, advokasi dan KIE serta sosialisasi dengan sarasehan, seminar.

D. Sub Dinas Keluarga Berencana dan Kesehatan Keluarga 1) Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dibidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Keluarga

2) Fungsi a. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Keluarga Berencana, Kesehatan

reproduksi, pembinaan dan penyuluhan; b. Penyelenggaraan pelayanan keluarga dan pengembangan jarinagn pelayanan

KB/KR swasta dan masyarakat dalam rangka pemberian bantuan fasilitas pelayanan KB serta penyiapan petunjuk teknis penyuluhan.

. 3) Sub Dinas Keluarga Berencana dan Kesehatan Keluarga dalam melaksanakan

kegiatan-kegiatan dibantu oleh 2 (dua) Seksi terdiri dari:

a. Seksi Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengembangan jaringan pelayanan keluarga berencana serta memberikan fasilitas pelayanan.

b. Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai tugas pokok melaksanakan penanggulangan masalah Keluarga Berencana, Kesehatan dan Perlindungan Hak Reproduksi

E. Sub Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 1) Tugas pokok.

Melaksanakan sebagian tugas dinas kependudukan dan catatan sipil dibidang administrasi kependudukan dan catatan sipil.

2) Fungsi a. Penyusunan pedoman teknis dibidang pendaftaran, administrasi

kependudukan, catatan sipil; b. Pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

3) Sub Dinas Kependudukan dan catatan Sipil dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dibantu oleh 2 (dua) seksi terdiri dari: a. Seksi Kependudukan mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan mengolah

data, menyusun administrasi, mengadakan blanko KTP, KK serta Nomor Induk Kependudukan (NIK).

b. Seksi Ctatan Sipil mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyuluhan, pengumpulan data, mengelola administrasi akte catatan sipil serta memberikan pelayanan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi


1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;





c. Sub Dinas Informasi membawahi: 1) Sub Pendataan dan Analisa Pogram; 2) Sub Pencatatan, Pelaporan jaringan dan dokumentasi;

d. Sub DinasKeluarga Sejahtera membawahi: 1) Seksi Peningkatan Peran serta Institusi; 2) Seksi Pembinaan Keluarga Sejahtera;

e. Sub Dinas Keluarga Berencana dan Kesehatan Keluarga membawahi: 1) Seksi Keluarga Berencana; 2) Seksi Kesehatan Keluarga;

f. Seksi Dinas Kependudukan dan catatan Sipil membawahi: 1) Seksi Kependudukan; 2) Seksi Catatan Sipil;

BAB VI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Bagian pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 40 (1) Lembaga Teknis Daerah Kabupaten merupakan unsur pelaksana tugas tertentu dipimpin

oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Lembaga Teknis Daerah Kabupaten mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas tertentu yang bersifat tidak tercakup oleh Sekretaris Daerah dan Dinas Daerah.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Lembaga Teknis Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. Penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Bagian Kedua Susunan OrganisasiLembaga Teknis Daerah

Pasal 41

(1) Susunan Organisasi Badan terdiri dari :

a. Kepala Badan; b. Bagian Tata Usaha; c. Bidang; d. Sub Bidang

(2) Susunan Organisasi Kantor terdiri dari : a. Kepala Kantor ; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi

(3) Lembaga-lembaga Teknis Daerah terdiri dari : a. Badan Pengawas Daerah;





peraturan daerah kabupaten lampung utara...

Documents