peraturan daerah kabupaten...
TRANSCRIPT
BUPATI GOWA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 08 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GOWA,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 110ayat (1) huruf a UndangUndangNomor 28 Tahun 2009 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah, makaRetribusi Pelayanan Kesehatanmerupakan jenis Retribusi Daerah;
b. bahwa untuk memungut Retribusisebagaimana dimaksud huruf adi atas, maka perlu ditetapkandengan Peraturan Daerah.
1
Mengingat : 1.UndangUndang Nomor 29 Tahun1959 tentang Pembentukan DaerahDaerah Tingkat II di Sulawesi(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1959 Nomor 74,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 1822);
2 UndangUndang Nomor 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4286);
3 UndangUndang Nomor 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah diubah terakhirdengan Undangundang Nomor 12Tahun 2008 tentang PerubahanKedua atas UndangUndang Nomor32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 59, TambahanLembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4844);
4 UndangUndang Nomor 33 Tahun2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusatdan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik
2
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4438);
5 UndangUndang Nomor 28 Tahun2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009Nomor 130, Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor 5049);
6 UndangUndang Nomor 36 Tahun2009 tentang Kesehatan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun2009 Nomor 149, TambahanLembaran Negara RepublikIndonesia 5063);
7 UndangUndang Nomor 12 Tahun2011 tentang PembentukanPeraturan Perundangundangan(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5234);
8 Peraturan Pemerintah Nomor 58Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005Nomor 140, Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor 4578);
9 Peraturan Pemerintah Nomor 38Tahun 2007 tentang PembagianUrusan Pemerintahan antara
3
Pemerintah, Pemerintahan DaerahProvinsi dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007Nomor 82, Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor 4737);
10 Peraturan Pemerintah Nomor 69Tahun 2010 tentang Tata CaraPemberian dan Pemanfaatan InsentifPemungutan Pajak Daerah danRetribusi Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010Nomor 119);
11 Peraturan Daerah Kabupaten GowaNomor 3 Tahun 2008 tentangUrusan Pemerintahan yang MenjadiKewenangan Pemerintah KabupatenGowa (Lembaran Daerah KabupatenGowa Tahun 2008 Nomor 3).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN GOWA
dan
BUPATI GOWA
MEMUTUSKAN:
4
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATENGOWA TENTANG RETRIBUSIPELAYANAN KESEHATAN
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:1 Daerah adalah Kabupaten Gowa;2 Pemerintah Daerah adalah Bupati Gowa beserta
Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraanpemerintahan Daerah Kabupaten Gowa;
3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yangselanjutnya disingkat DPRD adalah LembagaPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowasebagai unsur penyelenggara PemerintahanDaerah;
4 Bupati adalah Bupati Gowa;5 Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu
di bidang Retribusi Daerah sesuai denganPeraturan Perundangundangan yang berlaku;
6 Dinas Kesehatan adalah Dinas KesehatanKabupaten Gowa;
7 Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundangundangan yang dibentuk oleh DPRD KabupatenGowa dengan persetujuan bersama Bupati Gowa;
8 Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Gowa;9 Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut
Retribusi, adalah pungutan daerah sebagaipembayaran atas jasa atau pemberian izintertentu yang khusus disediakan dan/atau
5
diberikan oleh Pemerintah Daerah untukkepentingan orang pribadi atau Badan;
10 Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modalyang merupakan kesatuan, baik yang melakukanusaha maupun yang tidak melakukan usaha yangmeliputi Perseroan Terbatas, PerseroanKomanditer, Perseroan lainya, Badan Usaha MilikNegara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun,Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun,Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, OrganisasiMassa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasilainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnyatermasuk Kontrak Investasi Kolektif dan bentukUsaha Tetap;
11 Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupausaha dan pelayanan yang menyebabkan barang,fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapatdinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
12 Jasa Umum adalah jasa yang disediakan ataudiberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuankepentingan dan kemanfaatan umum serta dapatdinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
13 Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badanyang menurut Peraturan Perundangundanganretribusi diwajibkan untuk melakukanpembayaran retribusi termasuk pemungut ataupemotong retribusi tertentu;
14 Masa Retribusi adalah suatu jangka waktutertentu yang merupakan batas waktu bagi WajibRetribusi untuk memanfaatkan jasa danperizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yangbersangkutan.
15 Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnyadisingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau
6
penyetoran retribusi yang telah dilakukan denganmenggunakan formulir atau telah dilakukandengan cara lain ke kas daerah melalui tempatpembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
16 Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatanmulai dari penghimpunan data objek dan subjekRetribusi, penentuan besarnya retribusi yangterutang sampai kegiatan penagihan retribusikepada Wajib Retribusi serta pengawasanpenyetorannya;
17 Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yangselanjutnya disingkat SKRD, adalah suratketetapan retribusi yang terutang
18 Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayaryang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah suratketetapan retribusi yang menentukan jumlahkelebihan pembayaran retribusi karena jumlahkredit retribusi lebih besar dari pada retribusiyang terutang seharusnya tidak terutang;
19 Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnyadisingkat STRD adalah surat untuk melakukantagihan retribusi dan/atau sanksi administratifberupa bunga dan/atau denda;
20 Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatanmenghimpun dan mengolah data, keterangan,dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektifdan profensional berdasarkan suatu standarpemeriksaan untuk menguji kepatuhanpemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuktujuan lain dalam rangka melaksanakanketentuan Peraturan PerundangundanganRetribusi Daerah;
21 Penyidikan tindak pidana dibidang retribusiDaerah adalah serangkaian tindakan yangdilakukan oleh penyidik untuk mencari serta
7
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itumembuat terang tindak pidana dibidang retribusidaerah yang terjadi serta menemukantersangkanya.
BAB II
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2Dengan Nama Retribusi Pelayanan Kesehatandipungut retribusi atas penyelenggaraan PelayananKesehatan.
Pasal 3
1 Objek Retribusi Pelayanan Kesehatansebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalahPelayanan Kesehatan di Puskesmas, PuskesmasKeliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan,Rumah Sakit Umum Daerah, dan tempatpelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yangdimiliki dan/atau dikelola oleh PemerintahDaerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
2 Dikecualikan dari objek Retribusi PelayananKesehatan adalah pelayanan kesehatan yangdilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, danPihak Swasta.
Pasal 4
8
1 Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badanyang mendapatkan Pelayanan Kesehatan.
2 Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badanyang membayar jasa pelayanan kesehatan.
BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagaiRetribusi Jasa Umum.
BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkanfrekuensi pelayanan kesehatan.
BAB VPRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 71 Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya
tarif ditetapkan dengan memperhatikan biayapenyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuanmasyarakat, aspek keadilan, dan efektifitaspengendalian atas pelayanan tersebut.
2 Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biayabunga, dan biaya modal.
9
3 Dalam hal penetapan tarif sepenuhnyamemperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapantarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimanatercantum dalam lampiran I, lampiran II, danlampiran III yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 9
1 Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama3 (tiga) tahun sekali.
2 Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikanindeks harga dan perkembangan perekonomian.
3 Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) ditetapkan dengan PeraturanBupati.
BAB VIIWILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10
Wilayah pemungutan Retribusi adalah di KabupatenGowa.
10
BAB VIII
MASA RETRIBUSI
Pasal 11Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya1 (satu) bulan Kalender.
Pasal 12
Saat terutangnya Retribusi Pelayanan Kesehatanadalah pada saat diterbitkannya SKRD ataudokumen lain yang dipersamakan.
BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 131 Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan
dilarang diborongkan.2 Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD
atau dokumen lain yang dipersamakan.3 Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis,kupon, dan kartu langganan.
BAB XPEMANFAATAN
Pasal 14
11
1 Pemanfaatan dari penerimaan retribusidiutamakan untuk mendanai kegiatan yangberkaitan langsung dengan penyelenggaraanPelayanan Kesehatan.
2 Alokasi pemanfaatan penerimaan retribusisebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalahuntuk menutupi biaya administrasi, biaya Jasa,pengadaan obatobatan, biaya pemeliharaansarana dan biaya transportasi.
BAB XI
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 151 Instansi yang melaksanakan pemungutan
retribusi dapat diberi insentif atas dasarpencapaian kinerja.
2 Pemberian insentif sebagaimana dimaksud padaayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Kabupaten Gowa.
3 Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentifsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaturdengan Peraturan Bupati sesuai denganPeraturan Perundang undangan.
BAB XIIKEBERATAN
Pasal 16(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan
keberatan hanya kepada Bupati atau pejabatyang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yangdipersamakan.
12
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasaIndonesia dengan disertai alasanalasan yangjelas.
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktupaling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRDditerbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentudapat menunjukkan bahwa jangka waktu itutidak dapat dipenuhi karena keadaan di luarkekuasaannya.
(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimanadimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaanyang terjadi di luar kehendak atau kekuasaanWajib Retribusi.
(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajibanmembayar retribusi dan pelaksanaan penagihanretribusi.
Pasal 17(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)
bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterimaharus memberi keputusan atas keberatan yangdiajukan dengan menerbitkan Surat KeputusanKeberatan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah untuk memberikan kepastian hukum bagiWajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukanharus diberi keputusan oleh Bupati.
(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupamenerima seluruhnya, atau sebagian, menolak,atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksudpada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak
13
memberi suatu keputusan, keberatan yangdiajukan tersebut dianggap dikabulkan.
Pasal 18(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian
atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusidikembalikan dengan ditambah imbalan bungasebesar 2% (dua persen) setiap bulan untukpaling lama 12 (dua belas) bulan.
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud padaayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampaidengan diterbitkannya SKRDLB.
BAB XIIIPENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 191 Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib
Retribusi dapat mengajukan permohonanpengembalian kepada Bupati.
2 Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)bulan, sejak diterimanya permohonanpengembalian kelebihan pembayaran retribusisebagaimana dimaksud pada ayat (1), harusmemberikan keputusan.
3 Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksudpada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidakmemberikan suatu keputusan, permohonanpengembalian pembayaran retribusi dianggapdikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalamjangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
4 Apabila Wajib Retribusi mempunyai utangretribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi
14
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsungdiperhitungkan untuk melunasi terlebih dahuluutang retribusi tersebut.
5 Pengembalian kelebihan pembayaran retribusisebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukandalam jangka waktu lama 2 (dua) bulan sejakditerbitkannya SKRDLB.
6 Apabila pengembalian kelebihan pembayaranretribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bungasebesar 2% (dua persen) setiap bulan atasketerlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
7 Tata cara pengembalian kelebihan pembayaranretribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 201 Permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran retribusi diajukan secara tertuliskepada Bupati dengan sekurangkurangnyamenyebutkan:a. nama dan alamat Wajib Retribusi;b masa retribusi;c. besarnya kelebihan pembayaran;d. alasan yang singkat dan jelas.
(2) Permohonan pengembalian kelebihanpembayaran retribusi disampaikan secaralangsung atau melalui pos tercatat.
(3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau buktipengiriman pos tercatat merupakan bukti saatpermohonan diterima oleh Bupati.
Pasal 21
15
(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukandengan menerbitkan Surat Perintah MembayarKelebihan Retribusi.
(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusidiperhitungkan dengan utang retribusi lainya,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4),pembayaran dilakukan dengan cara pemindahandan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagaibukti pembayaran.
BAB XIVPENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN
ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 22
1 Bupati menentukan tanggal jatuh tempopembayaran dan penyetoran Retribusi yangterutang paling lama 1 (satu) bulan setelah saatterutangnya retribusi.
2 Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelahmemenuhi persyaratan yang ditentukan dapatmemberikan persetujuan kepada Wajib Retribusiuntuk mengangsur atau menunda pembayaranRetribusi dengan dikenakan bunga sebesar2% (dua persen) setiap bulan.
3 Persyaratan untuk dapat mengangsur danpenundaan pembayaran sebagaimana dimaksudpada ayat (2) ditetapkan dengan PeraturanBupati.
BAB XV
TATA CARA PEMBAYARAN
16
Pasal 231 Pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan
dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yangditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yangditentukan.
2 Pembayaran retribusi harus dilakukan secaralunas/tunai.
3 Apabila pembayaran retribusi dilakukan ditempatlain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusiharus disetor ke Kas Daerah selambatlambatnya1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukanoleh Bupati.
4 Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan denganmenggunakan SSRD.
BAB XVISURAT TAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 24Bupati dapat menerbitkan STRD jika:a retribusi tidak atau kurang dibayar;b dari hasil penelitian SKRD terdapat kekurangan
pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atausalah hitung;
c Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratifberupa bunga dan/atau denda;
d tata cara penagihan retribusi diatur lebih lanjutdengan Peraturan Bupati.
BAB XVIIKEDALUWARSA PENAGIHAN
17
Pasal 25(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi
menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnyaRetribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukantidak pidana di bidang retribusi.
(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:a. diterbitkan Surat Teguran; ataub. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib
Retribusi, baik langsung maupun tidaklangsung.
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguransebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggalditerimanya Surat Teguran tersebut.
(4) Pengakuan utang retribusi secara langsungsebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf badalah Wajib Retribusi dengan kesadarannyamenyatakan masih mempunyai utang Retribusidan belum melunasinya kepada PemerintahDaerah.
(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsungsebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf bdapat diketahui dari pengajuan permohonanangsuran atau penundaan pembayaran danpermohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
BAB XVIII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasal 26
18
1 Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagikarena hak untuk melakukan penagihan sudahkedaluwarsa dapat dihapuskan.
2 Bupati menetapkan Keputusan penghapusanPiutang Retribusi yang sudah kedaluwarsasebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3 Tata cara penghapusan piutang Retribusi yangsudah kedaluwarsa diatur dengan PeraturanBupati.
BAB XIX
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN,PEMBEBASAN RETRIBUSI DAN/ATAU SANKSINYA
Pasal 271 Keringanan dan pengurangan retribusi terutang
diberikan berdasarkan pertimbangankemampuan membayar Wajib Retribusi.
2 Pembebasan Retribusi dan/atau sanksiadministratif berupa bunga diberikan kepadaWajib Retribusi dengan melihat fungsi ObjekRetribusi.
3 Tata cara pemberian keringanan, pengurangan,pembebasan dan/atau sanksinya sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diaturdengan Peraturan Bupati.
BAB XXSANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 281 Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak
membayar tepat pada Waktunya atau kurangmembayar, dikenakan sanksi administratifberupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap
19
bulan dari Retribusi yang terutang yang tidakatau kurang dibayar dan ditagih denganmenggunakan STRD.
2 Penagihan Retribusi terutang sebagaimanadimaksud pada ayat (1) didahului dengan SuratTeguran.
BAB XXI
PENYIDIKAN
Pasal 29
1 Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenangkhusus sebagai penyidik untuk melakukanpenyidikan tindak pidana di bidang RetribusiDaerah sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Hukum Acara Pidana.
2 Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkatoleh pejabat yang berwenang sesuai denganketentuan Peraturan Perundangundangan.
3 Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud padaayat (1) adalah:a. menerima, mencari, mengumpulkan dan
meneliti keterangan atau laporan berkenaandengan tindak pidana di bidang RetribusiDaerah agar keterangan atau laporan tersebutmenjadi lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari dan mengumpulkanketerangan mengenai orang pribadi atauBadan tentang kebenaran perbuatan yangdilakukan sehubungan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah tersebut;
20
c. meminta keterangan dan bahan bukti orangpribadi atau Badan sehubungan dengantindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lainberkenaan dengan tindak pidana di bidangRetribusi Daerah;
e. melakukan penggeledahan untukmendapatkan bahan bukti pembukuan,pencatatan dan dokumen lain, sertamelakukan penyitaan terhadap bahan buktitersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangkapelaksanaan tugas penyidikan tindak pidanadi bidang Retribusi Daerah;
g. menyuruh berhenti, dan/atau melarangseseorang meninggalkan ruangan atau tempatpada saat pemeriksaan sedang berlangsungdan memeriksa identitas orang, benda, danatau dokumen yang dibawa;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengantindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
i. memanggil orang untuk didengarketerangannya dan diperiksa sebagaitersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan/atauk. melakukan tindakan lain yang perlu untuk
kelancaran penyidikan tindak pidana di bidangRetribusi Daerah sesuai dengan ketentuanPeraturan Perundangundangan.
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memberitahukan dimulainya penyidikan danmenyampaikan hasil penyidikannya kepadaPenuntut Umum melalui Penyidik Pejabat PolisiNegara Republik Indonesia, sesuai dengan
21
ketentuan yang diatur dalam UndangUndangHukum Acara Pidana.
BAB XXII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 30
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakankewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerahdiancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulanatau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlahRetribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
BAB XXIIIKETENTUAN PENUTUP
Pasal 31
Halhal yang belum diatur dalam Peraturan Daerahini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diaturlebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pasal 32Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 23Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan,Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 14Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama PeraturanDaerah Kabupaten Gowa Nomor 23 Tahun 2001tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, danPeraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada
22
Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf dicabutdan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 33
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Daerah ini denganpenempatannya dalam Lembaran Daerah KabupatenGowa.
Ditetapkan di Sungguminasapada tanggal 10 Januari 2012
BUPATI GOWA,
H. ICHSAN YASIN LIMPO
Diundangkan di Sungguminasapada tanggal 10 Januari 2012
SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN GOWA,
H. MUH. YUSUF SOMMENG
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2012 NOMOR 08
23