peraturan bupati purwakarta no.18 tahun 2010

BUPATI PURWAKARTA

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 18 TAHUN 2010

TENTANG

STANDAR DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN

PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten

Purwakarta, perlu adanya Standar Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa sebagai

acuan bagi penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa pada Pusat Pelayanan

Pengadaan Barang dan Jasa (PLP) maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD); b. bahwa Standar Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana pada huruf a

tersebut diatas, dalam rangka lebih meningkatkan tertib hukum dan tertib

administrasi dalam pelaksanaannya, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten

Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–undang

Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten

dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat ( LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI

Nomor 2851 );

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (LNRI Tahun 1999 Nomor

75, TLNRI Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2002 (LNRI Tahun 2002 Nomor 137, TLNRI Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun

2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286 );

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggungjawab Keuangan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 66, TLNRI Nomor

4400);

1

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI

Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 59, TLNRI Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (LNRI

Tahun 2005 Nomor 139, TLNRI Nomor 4577);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan

dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( LNRI Tahun 2005

Nomor 165, TLNRI Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, tentang Pedoman Penyusunan

dan Penerapan Standar Layanan Minimal (LNRI Tahun 2005 Nomor 150, TLNRI

Nomor 4585);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

Kabupaten/Kota ( LNRI Tahun 2007 Nomor 82, TLNRI Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang

Negara/Daerah ( LNRI Tahun 2007 Nomor 82, TLNRI Nomor 4738);

12. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan barang/jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 332/KPTS/M/2002

tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA

KABUPATEN PURWAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati Purwakarta beserta Perangkat Daerah sebagai penyelenggara

pemerintah daerah;

2

2. Bupati adalah Bupati Purwakarta;

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten

Purwakarta;

4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada

pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan

pengelolaan keuangan daerah.

5. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk

melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya.

6. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.

7. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian

kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

8. Pejabat Pembuat Komitmen adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan

barang dan jasa.

9. Pusat Layanan Pengadaan adalah Lembaga yang dengan Peraturan Bupati dan bertugas secara

khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Purwakarta, yang selanjutnya disebut PLP

10. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa adalah Unit yang merupakan Bagian dari PLP terdiri dari

pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah dan

bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

11. Dokumen Pengadaan Barang/Jasa adalah Dokumen yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa

sebagai acuan bagi Penyedia Barang dan Jasa dalam rangka mengikuti Pelelangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Standar Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Purwakarta dimaksudkan sebagai

standar acuan bagi penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa pada Pusat Pelayanan Pengadaan

Barang dan Jasa (PLP) maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Purwakarta yang sumber pembiyaannya berasal dari APBN dan/atau APBD Provinsi

dan/atau APBD Kabupaten Purwakarta.

(2) Standar Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa bertujuan agar penyelenggaraan Pengadaan Barang

dan Jasa dilaksanakan secara efisien efektif, transparan dan akuntabel.

BAB III SISTIMATIKA STANDAR DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

3

Pasal 3

Sistimatika Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Purwakarta, meliputi;

a. Dokumen Pengadaan Jasa Konstruksi Sistem Lumpsum secara Elektronik sebagaimana tercantum

dalam Lampiran I

b. Dokumen Pengadaan Jasa Konstruksi Sistem Harga Satuan secara Elektronik sebagaimana tercantum

dalam Lampiran II

c. Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Sistem Harga Satuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran

III

d. Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Sistem Lumpsum sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV

e. Dokumen Pengadaan Barang secara Elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran V

BAB IV

P E N U T U P

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur

lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta pada tanggal 5 April 2010

BUPATI PURWAKARTA,

DEDI MULYADI

4

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR : 18 TAHUN 2010 TANGGAL : 5 APRIL 2010 TENTANG : STANDAR DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA

KABUPATEN PURWAKARTA.

DOKUMEN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI SISTEM LUMPSUM SECARA ELEKTRONIK

BAB I

INSTRUKSI KEPADA PESERTA LELANG

A. UMUM

1. LINGKUP PEKERJAAN

1.1. Pejabat Pembuat Komitmen sesuai ketentuan dalam data lelang, melalui Panitia Pengadaan/ULP mengumumkan atau mengundang penyedia jasa untuk mengikuti pelelangan pekerjaan. Nama paket dan Lingkup Pekerjaan ditentukan dalam data lelang.

1.2. Pemenang lelang wajib menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam data lelang dan syarat-syarat khusus kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan biaya sesuai kontrak.

2. SUMBER DANA 2.1. Pekerjaan ini dibiayai dengan dana sesuai uraian dalam data lelang.

3. METODE PELELANGAN DAN JENIS KONTRAK

3.1. Metode Pelelangan ini dilaksanakan sesuai dalam ketentuan data lelang

3.2. Dalam Ikatan Kontrak pelaksanaan pekerjaan menggunakan Jenis Kontrak Lump sum

4. PERSYARATAN PESERTA LELANG

4.1. Persyaratan peserta lelang sesuai ketentuan dalam data lelang.

4.2. Penyedia jasa yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen untuk melaksanakan layanan jasa konsultansi dalam perencanaan atau yang akan mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang dilelangkan tidak diperkenankan menjadi peserta lelang.

4.3. Persyaratan kualifikasi sesuai dalam dokumen kualifikasi.

4.4. Dalam melakukan kemitraan harus memperhatikan kompetensi penyedia jasa yang sesuai dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan.

5. BIAYA MENGIKUTI PELELANGAN

5.1. Semua biaya yang dikeluarkan oleh penyedia jasa untuk mengikuti pelelangan menjadi beban penyedia jasa dan tidak mendapat penggantian dari Pejabat pembuat komitmen.

5.2. Dalam hal penawaran ditolak atau pelelangan dinyatakan gagal dan/ atau batal karena suatu hal maka tiidak dapat diberikan ganti rugi dan/atau menuntut Pejabat Pembuat Komitmen.

6. PENJELASAN DOKUMEN LELANG

6.1. Panitia pengadaan memberikan penjelasan mengenai dokumen lelang sesuai dengan jadwal yang ada di situs LPSE.

5

6.2. Dalam acara penjelasan lelang, dilaksanakan tanya-jawab terkait hal yang belum jelas dalam dokumen lelang.

6.3. Pertanyaan dari peserta lelang, jawaban dari panitia pengadaan, keterangan lain termasuk perubahannya, dan hasil peninjauan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (BAP). BA Penjelasan selanjutnya di unggah (upload) oleh panitia pengadaan/ULP melalui situs LPSE

6.4. Apabila dalam BAP terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka panitia pengadaan harus menuangkan ke dalam adendum dokumen lelang yang menjadi bagian tak terpisahkan dari dokumen lelang dan selanjutnya di unggah (Upload) melalui situs LPSE setelah disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

6.5. Dalam acara penjelaan lelang, diumumkan nilai total harga perkiraan sendiri (HPS). Rincian HPS tidak boleh dibuka/diberikan dan bersifat rahasia.

7. PENINJAUAN LAPANGAN

7.1. Bila dipandang perlu, panitia pengadaan dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan melakukan peninjauan lapangan.

7.2. Peserta lelang dengan risiko dan biaya sendiri dianjurkan untuk meninjau lapangan pekerjaan dengan seksama untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan guna menyiapkan penawaran.

B. DOKUMEN LELANG

8. ISI DOKUMEN LELANG

8.1. Dokumen lelang terdiri dari: BAB I Instruksi Kepada Peserta Lelang; BAB II Data Lelang; BAB III Bentuk Surat Penawaran, Lampiran, Surat Penunjukan dan

Surat Perjanjian; BAB IV Syarat-Syarat Umum Kontrak; BAB V Syarat-Syarat Khusus Kontrak; BAB VI Spesifikasi Teknis; BAB VII Gambar-Gambar; BAB VIII Daftar Kuantitas, Analisa Harga Satuan dan Metoda

Pelaksanaan; BAB IX Bentuk-Bentuk Jaminan Adendum (bila ada).

9. DOKUMEN KUALIFIKASI

9.1. Data isian kualifikasi sesuai ketentuan dokumen kualifikasi.

9.2. Dalam hal pelelangan umum dengan cara pascakualifikasi, peserta lelang akan memperoleh dokumen kualifikasi dan wajib diisi serta disampaikan bersamaan dengan dokumen penawaran

9.3. Dalam hal pelelangan umum/terbatas dengan cara prakualifikai, dokumen kualifikasi wajib diisi dan disampaikan sebelum tahap penyampaian dokumen penawaran serta terpisah dari dokumen penawaran.

9.4. Dokumen kualifikasi dapat diperoleh dengan cara mengunduh (download) dari situs LPSE dan disampaikan kembali dengan cara mengunggah (upload) melalui situs LPSE.

10. PENGAMBILAN DOKUMEN LELANG

10.1. Dalam hal pelelangan dengan pascakualifikasi sebelum pengambilan dokumen lelang, calon peserta lelang wajib mendaftar dan menyetujui pakta integritas.

10.2. Dalam hal Pelelangan dengan prakualifikasi, calon peserta lelang yang

6

dapat mengambil dokumen lelang adalah peserta yang telah lulus prakualifikasi.

10.3. Dokumen lelang dapat diperoleh dengan cara mengunduh (download) dari situs LPSE

10.4. Jadual Pengambilan dokumen pelelangan sesuai dengan ketentuan dalam data lelang.

11. ADENDUM DOKUMEN PENAWARAN

11.1. Sebelum batas waktu penyampaian dokumen penawaran berakhir dan pada saat penjelasan dokumen pelelangan dan/atau sebelum ada peserta lelang yang memasukkan dokumen penawaran, Pejabat Pembuat Komitmen dapat mengubah ketentuan dokumen lelang dengan menerbitkan adendum.

11.2. Setiap adendum yang diterbitkan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari dokumen lelang dan harus diunggah (upload) oleh panitia pengadaan melalui situs LPSE.

11.3. Apabila adendum diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen akan mempengaruhi waktu pemasukan dokumen penawaran, maka untuk memberi waktu yang cukup kepada peserta lelang dalam menyiapkan penawaran, Pejabat Pembuat Komitmen wajib mengundurkan batas akhir pemasukan penawaran sesuai ketentuan dalam data lelang.

C. PENYIAPAN PENAWARAN

12. BAHASA PENAWARAN

12.1. Semua dokumen penawaran harus menggunakan Bahasa Indonesia.

12.2. Lampiran-lampiran asli berbahasa asing disertai penjelasan dalam Bahasa Indonesia.

13. DOKUMEN PENAWARAN DAN DOKUMEN KUALIFIKASI (PASCAKUALIFIKASI)

13.1. Setiap peserta lelang atas nama sendiri atau sebagai kemitraaan hanya boleh menyampaikan satu penawaran untuk satu paket pelelangan pekerjaan

13.2. Peserta lelang yang menyampaikan lebih dari satu penawaran untuk satu paket pelelangan pekerjaan, akan digugurkan.

13.3. Metode penyampaian dokumen penawaran sesuai dengan data lelang

13.4. Peserta lelang harus mengutamakan penggunaan bahan, peralatan, dan jasa produksi dalam negeri.

13.5. Peserta lelang harus menyampaikan dokumen sesuai bentuk-bentuk yang ditentukan dalam bentuk surat penawaran dan lampiran.

13.6. Dalam hal pelelangan dengan pascakualifikasi, dokumen kualifikasi yang berisi data kualifikasi disampaikan bersamaan dengan dokumen penawaran

13.7. Dokumen penawaran terdiri dari :

a. Surat Penawaran; harus bermaterai cukup, bertanggal, dan ditandatangani oleh yang berhak dan dicap

b. Lampiran surat penawaran ; terdiri dari :

1. Surat Kuasa (bila diperlukan) 2. Jaminan Penawaran

7

3. Daftar Kuantitas dan Harga 4. Analisa Harga Satuan Pekerjaan Utama 5. Daftar Harga Satuan Upah 6. Daftar Harga Satuan Bahan 7. Daftar harga Satuan Peralatan 8. Metoda Pelaksanaan 9. Jadwal Waktu Pelaksanaan

10. Daftar Personil Inti 11. Daftar Peralatan Utama 12. Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan (bila ada) 13. Rekaman Surat Perjanjian Kemitraan (bila diperlukan) 14. Form isian kualifikasi dan Lampiran lain yang disyaratkan

sesuai data lelang

14. HARGA PENAWARAN

14.1 Harga penawaran adalah harga yang tercantum dalam surat penawaran harga untuk seluruh pekerjaan seperti diuraikan dalam paragraf 1, termasuk penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( K3 ).

14.2 Harga penawaran ditulis dengan jelas dalam angka dan huruf. Harga penawaran yang mengikat adalah harga total penawaran.

14.3 Pada saat acara pembukaan penawaran, dalam hal angka dan huruf berbeda, maka yang digunakan adalah dalam huruf. Apabila harga penawaran dalam huruf tidak bisa diartikan/tidak bermakna, maka ditulis ”TIDAK JELAS”,

14.4 Peserta lelang mengisi harga satuan dan jumlah harga untuk semua mata pembayaran dalam daftar kuantitas dan harga. Apabila harga satuan dicantumkan nol/tidak diisi untuk mata pembayaran tertentu, maka dianggap sudah termasuk dalam harga satuan mata pembayaran yang lain dan pekerjaan tersebut tetap harus dilaksanakan.

14.5 Biaya umum dan keuntungan sudah diperhitungkan untuk seluruh mata pembayaran, kecuali untuk mata pembayaran pekerjaan persiapan/umum.

14.6 Semua pajak dan retribusi yang harus dibayar oleh penyedia jasa dalam pelaksanaan kontrak, serta pengeluaran lainnya sudah termasuk dalam harga penawaran.

14.7 Jumlah harga yang tercantum dalam surat penawaran adalah mengikat dan tetap, penyesuaian harga sesuai syarat umum/khusus kontrak.

15. MATA UANG PENAWARAN DAN CARA

PEMBAYARAN

15.1. Harga satuan dasar, harga satuan mata pembayaran dan jumlah harga penawaran harus menggunakan mata uang Rupiah.

15.2. Cara pembayaran dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam data lelang

16. MASA BERLAKUNYA

PENAWARAN

16.1. Masa berlakunya penawaran adalah sesuai dengan ketentuan dalam data lelang.

16.2. Dalam keadaan khusus, sebelum akhir masa berlakunya penawaran,

8

panitia pengadaan/ULP dapat meminta kepada seluruh peserta lelang secara elektronik dengan menyampaikan konfirmasi melalui email untuk memperpanjang masa berlakunya penawaran tersebut dalam jangka waktu tertentu.

16.3. Peserta lelang dapat :

a) Menyetujui permintaan tersebut tanpa mengubah penawaran, tetapi diminta memperpanjang masa berlakunya penawaran untuk jangka waktu tertentu dan menyampaikan pernyataan perpanjangan masa berlakunya penawaran dan perpanjangan jaminan penawaran kepada panitia pengadaan;

b) Menolak permintaan tersebut secara tertulis dan jaminan penawarannya tidak disita dan tidak dikenakan sanksi.

17. JAMINAN PENAWARAN

17.1. Peserta lelang harus menyediakan jaminan penawaran dalam mata uang Rupiah dengan nominal yang ditetapkan oleh panitia sebesar antara 1% (satu persen) sampai dengan 3% (tiga persen) dari nilai harga perkiraan sendiri (HPS). Nilai nominal dan masa berlakunya sesuai ketentuan dalam data lelang.

17.2. Jaminan penawaran harus diterbitkan oleh bank umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat) atau oleh perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) yang mempunyai dukungan reasuransi sebagaimana yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan RI.

17.3. Masa berlakunya jaminan penawaran sekurang-kurangnya 28 (dua puluh delapan) hari kalender lebih lama dari masa berlakunya surat penawaran.

17.4. Bentuk jaminan penawaran sesuai dengan ketentuan dalam dokumen lelang.

17.5. Penawaran yang dilampiri jaminan penawaran asli tidak sesuai bentuk dalam dokumen lelang dikonfirmasikan ke penerbit jaminan.

17.6. Jaminan penawaran dari Kerja Sama Operasi (KSO) harus ditulis atas nama semua anggota KSO.

17.7. Jaminan penawaran dari peserta lelang yang tidak menang dikembalikan segera setelah penetapan pemenang lelang.


17.9. Jaminan penawaran akan disita apabila :

a. Peserta terlibat KKN, serta dikenakan sanksi Daftar Hitam (Black List) selama 1 (satu) tahun;atau

b. Peserta lelang tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan dalam hal harga penawarannya dinilai terlalu rendah, serta dikenakan sanksi Daftar Hitam (Black List) selama 1 (satu) tahun;atau

c. Peserta lelang menarik penawarannya selama masa berlakunya penawaran; atau

d. Peserta lelang mengundurkan diri/menolak koreksi aritmatik atas harga penawarannya; atau

e. Pemenang lelang mengundurkan diri setelah ditunjuk sebagai pemenang lelang;

9

1). Dengan alasan yang tidak dapat diterima atau gagal tanda tangan kontrak, serta dikenakan Daftar Hitam (Black List) selama 2 (dua) tahun;atau

2). Dengan alasan dapat diterima; atau

f. Pemenang lelang dalam batas waktu yang ditentukan gagal: 1). Menyerahkan jaminan pelaksanaan; atau 2). Menandatangani surat perjanjian / kontrak.

18. BENTUK DAN

PENANDATANGANAN SURAT PENAWARAN

Surat Penawaran ditandatangani oleh Pemimpin/Direktur Utama perusahaan atau penerima kuasa dari direktur utama yang penerima surat kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama

D. PENYAMPAIUAN PENAWARAN

19. SAMPUL DAN TANDA PENAWARAN

19.1. Peserta lelang harus memasukan dokumen penawaran ke dalam 1 (satu) file dokumen penawaran sebagaimana dimaksud dalam paragraf 13.7

19.2. File dokumen penawaran sebagaimana dimaksudkan dalam paragraf 19.1 disampulkan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi pengaman dokumen (APENDO)

20. BATAS AKHIR WAKTU PEMASUKAN PENAWARAN

20.1. Penawaran harus disampaikan kepada panitia pengadaan paling lambat pada waktu sesuai ketentuan dalam data lelang.

20.2. Panitia pengadaan dapat mengundurkan batas akhir waktu pemasukan penawaran dengan mencantumkan dalam adendum dokumen lelang.

21. PENAWARAN TERLAMBAT

21.1. Setiap penawaran yang diterima oleh panitia pengadaan setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran sebagaimana dimaksudkan dalam paragraf 20.1. akan ditolak secara elektronik.

22. PENARIKAN, PENGUBAHAN, PENGGANTIAN ATAU PENAMBAHAN DOKUMEN PENAWARAN

22.1. Peserta lelang boleh menarik, mengubah, mengganti dan menambah dokumen penawarannya, dengan cara mengunggah (Upload) penawaran kembali di situs LPSE sebelum batas akhir waktu pemasukan penawaran sebagaimana dimaksudkan dalam paragraf 20.1.

22.2. Pengunduran diri hanya dapat dilakukan sebelum batas akhir penerimaan penawaran yang diberitahukan kepada panitia melalui email.

E. PEMBUKAAN PENAWARAN DAN EVALUASI

23. PEMBUKAAN PENAWARAN

23.1. Dokumen penawaran akan dibuka oleh panitia pengadaan/ULP sesuai dengan jadwal yang ditetapkan pada situs LPSE untuk paket pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1.1.

23.2. Panitia pengadaan membuat berita acara pembukaan penawaran (BAPP) dan di unggah (Upload) oleh panitia pada situs LPSE

10

24. KERAHASIAAN PROSES

24.1. Proses evaluasi dokumen penawaran bersifat rahasia dan dilaksanakan oleh panitia pengadaan secara independen.

24.2. Informasi yang berhubungan dengan penelitian, evaluasi, klarifikasi, konfirmasi dan usulan calon pemenang lelang tidak boleh diberitahukan kepada peserta lelang atau orang lain yang tidak berkepentingan sampai keputusan pemenang diumumkan.

24.3. Setiap usaha peserta lelang untuk mencampuri proses evaluasi dokumen penawaran atau keputusan pemenang akan mengakibatkan ditolaknya penawaran yang bersangkutan.

25. KLARIFIKASI DAN KONFIRMASI PENAWARAN

25.1. Untuk menunjang penelitian dan evaluasi dokumen penawaran, panitia pengadaan dapat melakukan klarifikasi. Peserta lelang harus memberikan tanggapan atas klarifikasi. Klarifikasi tidak boleh mengubah substansi dan harga penawaran. Klarifikasi dan tanggapan atas klarifikasi harus dilakukan secara tertulis.

25.2. Terhadap hal-hal yang diperlukan, panitia pengadaan dapat melakukan konfirmasi kepada peserta lelang dan instansi terkait.

26. PEMERIKSAAN PENAWARAN DAN PENAWARAN YANG MEMENUHI SYARAT

26.1. Sebelum dilakukan evaluasi yang lebih rinci terhadap semua dokumen penawaran, panitia pengadaan akan meneliti apakah setiap penawaran: a. Berasal dari peserta lelang yang lulus prakualifikasi (pelelangan

umum/terbatas dengan prakualifikasi) atauberasal dari peserta lelang yang mendaftar, dan telah menandatangani pakta integritas (pelelangan dengan pascakualifikasi);

b. Jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari yang ditetapkan dalam dokumen pelelangan.

c. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi waktu yang ditetapkan dalam dokumen pelelangan.

d. telah dibubuhi materai, tanggal, ditandatangani oleh yang berhak dan dicap

e. Dilengkapi/disertai jaminan penawaran asli; dan f. Memenuhi ketentuan dokumen pelelangan

26.2. Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai ketentuan dokumen lelang, tanpa adanya penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat. Penawaran dengan penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah:

a. Jenis penyimpangan yang berpengaruh terhadap hal-hal yang sangat substantif dan akan mempengaruhi lingkup, kualitas, dan hasil/kinerja/performance pekerjaan;

b. Substansi kegiatan tidak konsisten dengan dokumen lelang; c. Persyaratan tambahan di luar ketentuan dokumen lelang yang akan

menimbulkan persaingan tidak sehat dan/atau tidak adil di antara peserta lelang yang memenuhi syarat.

26.3. Apabila penawaran tidak memenuhi ketentuan dokumen lelang, akan ditolak oleh panitia pengadaan dan tidak dapat diperbaiki (post bidding) sehingga menjadi memenuhi syarat.

11

27. MATA UANG UNTUKEVALUASI PENAWARAN

27.1. Penawaran akan dievaluasi berdasarkan mata uang Rupiah sesuai paragraf 15.1.

28. EVALUASI PENAWARAN

28.1. Metoda evaluasi penawaran dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam data lelang.

28.2. Panitia pengadaan hanya akan mengevaluasi penawaran yang memenuhi syarat sesuai dengan paragraf 26.2

28.3. Dampak yang diperkirakan dari ketentuan penyesuaian harga yang diterapkan selama masa pelaksanaan pekerjaan, tidak diperhitungkan dalam evaluasi penawaran.

29. KRITERIA

PEMENANG LELANG

29.1. Dalam hal pelelangan umum/terbatas dengan prakualifikasi, kriteria pemenang lelang adalah :

1) Peserta lelang dengan harga penawaran terendah, dan

2) Memenuhi syarat administrasi dan teknis, serta telah memperhitungkan semaksimal mungkin penggunaan produksi dalam negeri sesuai ketentuan dokumen lelang; dan

3) Verifikasi data yang diisikan dalam formulir kualifikasi terbukti kebenarannya (pada tahapan pembuktian kualifkasi).

29.2. Dalam hal pelelangan umum dengan pascakualifikasi, kriteria pemenang lelang adalah :

1) Peserta lelang dengan harga penawaran terendah; dan


3) Memenuhi syarat penilaian kualifikasi; dan


30. PENILAIAN DAN

PEMBUKTIAN KUALIFIKASI

30.1. Penilaian kualifikasi dilakukan sesuai dengan ketentuan dokumen kualifikasi.

30.2. Dalam hal pelelangan umum dengan pasca kualifikasi, terhadap 3 (tiga) penawaran terendah yang memenuhi persyaratan, yang akan diusulkan sebagai calon pemenang adalah yang telah lulus/memenuhi syarat penilaian kualifikasi.

30.3. Terhadap penyedia jasa yang akan diusulkan sebagai pemenang dan pemenang cadangan dilakukan pembuktian kualifikasi.

31. PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PEMENANG LELANG

31.1. Segera setalah hasil pelelangan/usulan calon pemenang disampaikan oleh panitia pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan hasil pelelangan/pemenang dan pemenang cadangan (bila ada)

31.2. Panitia Pengadaan mengumumkan hasil pelelangan pemenang dan pemenang cadangan sesuai data lelang dan memberitahukan serta menyampaikan kepada semua peserta lelang melalui portal LPSE

32. SANGGAHAN DAN SANGGAHAN

32.1. Peserta lelang yang berkeberatan atas hasil penetapan pemenang lelang tersebut dapat mengajukan sanggahan dalam masa sanggah secara elektronik disertai bukti-bukti. Masa sanggah 5 (lima) hari

12

BANDING kerja setelah pengumuman pemenang pelelangan. 32.2. Terhadap sangagahan yang disampaikan, PPK menyampaikan

jawaban secara elektronik selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah diterimanya sanggahan.

32.3. Apabila peserta lelang yang menyanggah tidak dapat menerima jawaban atas sanggahan dapat mengajukan sanggahan banding dalam masa sanggah banding secara tertulis melalui surat elektronik (e-mail) disertai bukti-bukti. Masa sanggah banding 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya jawaban atas sanggahan pada 32.1.

32.4. Bupati wajib memberikan jawaban terhadap sanggahan banding sebagaimana dimaksud dalam paragraf 32.3 selambat – lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak surat elektronik (e-mail) sanggahan banding diterima

32.5. Alamat sanggahan/sanggahan banding sesuai dengan ketentuan dalam data lelang.

32.6. Dalam hal peserta lelang tidak mengajukan sanggahan /sanggahan banding dan/atau melampaui selama masa sanggah/sanggah banding pada paragraf 32.1 dan paragraf 32.3 maka penyedia jasa diartikan telah menyetujui/ menerima penetapan pemenang lelang.

33. PENUNJUKAN PENYEDIA JASA

33.1. Pejabat Pembuat Komitmen akan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebagai pelaksana pekerjaan yang dilelangkan apabila :

1) Tidak ada sanggahan dari peserta lelang; atau

2) Sanggahan diterima melewati waktu masa sanggah; atau

3) Sanggahan banding diterima melampaui waktu masa sanggahan banding

4) Sanggahan yang diterima dalam masa sanggah ternyata tidak benar; atau

5) Sanggahan banding yang diterima dalam masa sanggah ternyata tidak benar.

34. JAMINAN PE- LAKSANAAN

34.1. Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ, penyedia jasa harus menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dengan nilai dan masa berlakunya sesuai ketentuan dalam data lelang.

34.2. Jaminan pelaksanaan diterbitkan oleh bank umum (bukan bank perkreditan rakyat).

34.3. Apabila penyedia jasa yang ditunjuk sebagai pemenang lelang gagal memenuhi paragraf 34.1, maka dinyatakan batal sebagai pemenang lelang, disita jaminan penawarannya dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

35. PENANDATA-NGANAN KONTRAK

35.1. Penandatanganan kontrak dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah penerbitan SPPBJ dan setelah penyedia jasa menyerahkan jaminan pelaksanaan sesuai Paragraf 34

36. UANG MUKA DAN JAMINAN UANG MUKA

36.1. Pengajuan uang muka harus disertai rencana penggunaanya dengan mendapat persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak.

36.2. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran akan membayar uang muka sesuai ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak setelah penyedia jasa menyerahkan jaminan uang muka dengan nilai sekurang-

13

kurangnya 100% (seratus persen) dari besarnya uang muka.

37. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

37.1. Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah antara Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia jasa maka kedua pihak menyelesaikan perselisihan dengan memilih salah satu pilihan hukum yang disepakati bersama sesuai data lelang.

38. LARANGAN PER- SEKONGKOLAN

38.1. Pejabat Pembuat Komitmen, panitia pengadaan dan penyedia jasa atau antara penyedia jasa dilarang melakukan persekongkolan untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang dalam pelelangan sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.

38.2. Penyedia Jasa dilarang melakukan persekongkolan dengan penyedia jasa lain untuk mengatur harga penawaaran diluar prosedur pelaksanaan pengadaan jasa sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain.

38.3. Penyedia jasa dilarang melakukan suatu upaya memalsukan atau memberikan hal yang tidak benar atau menghilangkan fakta untuk mempengaruhi suatu proses pelelangan.

38.4. Pejabat Pembuat Komitmen, panitia pengadaan dan penyedia jasa yang melakukan persekongkolan sesuai Paragraf 38.1, Paragraf 38.2 dan Paragraf 38.3, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

39. PAKTA INTEGRITAS

39.1. Pakta integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

39.2. Pejabat Pembuat Komitmen dan panitia pengadaan harus menandatangani pakta integritas sebelum dimulainya pelaksanaan pelelangan yaitu sebelum pengumuman pelelangan.

14

BAB II

DATA LELANG


1.1. Pejabat Pembuat Komitmen :

.............................

Nama Paket Pekerjaan :

Nilai pagu paket pekerjaan :

Jangka waktu penyelesaian pekerjaan:

(........................) hari kalender ( ditentukan saat Aanwizjing)

2. SUMBER DANA 2.1. Pekerjaan ini dibiayai dari (APBD Kabupaten Purwakarta atau APBN) Tahun Anggaran yang berkenaan


3.1. Metode Pelelangan ini dilaksanakan dengan metode pelelangan umum (pascakualifikasi/Prakualifikasi).

3.2. Dalam Ikatan Kontrak pelaksanaan pekerjaan menggunakan Jenis Kontrak (Harga Satuan/lump sum/gabungan).


4.1. Pelelangan umum dengan pascakualifikasi adalah yang telah terdaftar.

4.2. Pelelangan umum dengan prakualifikasi adalah yang telah lulus prakualifikasi


5.1. Penjelasan dokumen lelang akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada situs LPSE untuk paket pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1.1


6.1. Pengambilan dokumen lelang akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada situs LPSE untuk paket pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1.1

7. DOKUMEN PENAWARAN

7.1. Dokumen penawaran terdiri dari :

a. Surat Penawaran; harus bermaterai cukup, bertanggal, dan ditandatangani oleh yang berhak dan dicap

b. Lampiran surat penawaran ; terdiri dari :

1. Surat Kuasa (bila diperlukan)

2. Jaminan Penawaran

3. Daftar Kuantitas dan Harga

4. Analisa Harga Satuan Pekerjaan Utama

5. Daftar Harga Satuan Upah

6. Daftar Harga Satuan Bahan

7. Daftar harga Satuan Peralatan

8. Metoda Pelaksanaan

9. Jadwal Waktu Pelaksanaan

Comment [D1]: Penomoran tidak lagi mereffer ke bab 1, tapi sesuai dengan no urut yang ada di bab ini

15

10. Daftar Personil Inti yang diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan ( diisi, jabatan dalam organisasi, lama pengalaman kerja, profesi/keahlian)

11. Daftar Peralatan Utama minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan ( diisi Jenis, kapasitas, jumlah peralatan yang diperlukan )Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan (bila ada)

12. Rekaman Surat Perjanjian Kemitraan (bila diperlukan)

13. Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan

14. Form isian kualifikasi dan Lampiran lain yang disyaratkan sesuai data lelang

8. MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN

8.1. Harga satuan dasar, harga satuan mata pembayaran dan jumlah harga penawaran harus menggunakan mata uang Rupiah

8.2. Pembayaran dilakukan dengan cara sertifikat bulanan / Monthly Certificate (MC) atau termin.

9. MASA BERLAKUNYA PENAWARAN

9. Masa berlakunya penawaran selama 60 (Enam puluh) hari kalender sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran.


10.1. Peserta lelang harus menyediakan jaminan penawaran dalam mata uang Rupiah dengan nominal yang ditetapkan oleh panitia sekurang – kurangnya 2% (dua persen) dari nilai harga perkiraan sendiri (HPS).


11. METODE

DAN CARA PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

11.1 Metode penyampaian dokumen penawaran dengan metode satu sampul

11.2. Dokumen penawaran disampul secara elektronik dengan menggunakan aplikasi pengaman dokumen (APENDO)

11.3. Dokumen penawaran diunggah (upload) melalui situs LPSE sesuai dengan jadual yang telah ditetapkan

12. BATAS AKHIRWAKTU PEMASUKAN PENAWARAN

12.1. Batas akhir waktu pemasukan penawaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada situs LPSE untuk paket pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1.1:


13.1. Dokumen penawaran akan dibuka oleh panitia pengadaan/ULP sesuai dengan jadwal yang ditetapkan pada situs LPSE untuk paket pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1.1


14.1. Metoda evaluasi penawaran dilakukan dengan sistem gugur

16

15. KRITERIA PEMENANG

LELANG

15.1. EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN (sistem gugur)

1. EVALUASI ADMINISTRASI

Sebelum dilakukan evaluasi administrasi diteliti harga penawaran yang tercantum dalam surat penawaran yang tertulis dalam huruf dan angka tidak sama maka yang mengikat adalah yang tertulis dalam huruf dan selanjutnya disusun urutan harga penawaran. Penulisan dalam huruf yang tidak bermakna/mempunyai arti menggugurkan penawaran. Evaluasi administrasi dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran terendah dengan mengevaluasi kelengkapan, keabsahan, dan memenuhi persyaratan :

a. Kelengkapan Dokumen Penawaran yang disyaratkan dalam dokumen lelang.

b. Surat Penawaran, surat penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi apabila :

1. Ditandatangani oleh pemimpin/Direktur Utama atau Penerima Kuasa dari direktur utama yang penerima nama kuasanya tercantum dalam akte pendirian.

2. Jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari yang ditetapkan.

3. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tidak melampaui yang ditetapkan dalam dokumen lelang.

4. Bermaterai cukup dan bertandatangan pada materai serta dicap perusahaan

5. Isi surat penawaran sesuai dengan yang disyaratkan.

c. Jaminan Penawaran

Surat Jaminan Penawaran harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat) atau oleh perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) dan direasuransikan sebagaimana ketentuan dari Menteri Keuangan.

2. Masa berlakunya jaminan penawaran tidak kurang dari jangka waktu yang ditetapkan dalam dokumen lelang.

3. Nama penawar yang tercantum dalam surat jaminan penawaran sama dengan yang tercantum dalam surat penawaran.

4. Nilai jaminan penawaran tidak kurang dari nilai nominal yang ditetapkan dalam dokumen lelang.

5. Besaran nilai jaminan penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf.

6. Nama Pejabat Pembuat Komitmen yang menerima jaminan penawaran sama dengan nama Pejabat Pembuat Komitmen yang mengadakan pelelangan.

7. Isi surat jaminan penawaran harus sesuai dengan ketentuan dalam dokumen lelang.

8. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas dan/atau meragukan dalam jaminan penawaran perlu dilakukan klarifikasi / konfirmasi dengan pihak yang terkait tanpa mengubah substansi dari jaminan penawaran.

17

d. Surat Kuasa (bila ada)

Surat kuasa ditanda tangani oleh direktur utama selaku pemberi kuasa dan;

Penerima kuasa adalah orang yang nama dan identitas lainnya tercantum dalam akte pendirian usaha dan perubahannya

e. Kelengkapan Lampiran Penawaran

Surat dukungan dari agen sesuai dengan substansi pekerjaan

contoh : Untuk pekerjaan perkerasan dengan hotmix harus dilampirkan surat dukungan AMP asli.

f. Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, perlu dilakukan klarifikasi. Hasil evaluasi adalah memenuhi persyaratan administrasi atau tidak memenuhi persyaratan administrasi.

Yang tidak memenuhi persyaratan administrasi tidak dilanjutkan evaluasi teknis.

2. EVALUASI TEKNIS

Evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi, meliputi :

a. Metoda Pelaksanaan

Yang diteliti dalam evaluasi metoda pelaksanaan adalah tahapan dan cara pelaksanaan yang menggambarkan pelaksanaan pekerjaan dari awal sampai dengan akhir dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.

b. Jadwal Waktu Pelaksanaan

Jadwal Waktu Pelaksanaan dinyatakan memenuhi persyaratan apabila tidak lebih lama dari jangka waktu yang ditentukan dalam dokumen lelangdan urutan jenis pekerjaan secara teknis dapat dilaksanakan.

c. Spesifikasi Teknis

Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan apabila menjamin pemenuhan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam dokumen lelang

d. Jenis, Kapasitas, Komposisi, dan Jumlah Peralatan.

Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan apabila jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan minimal yang disediakan yaitu :

*) Untuk Jenis Pekerjaan Jalan dengan perkerasan aspal panas (hotmix)

- Mesin Gilas

- Dump Truck/Pick Up

- Stamper

*) Untuk Jenis Pekerjaan Jalan dengan perkerasan beton dan Pekerjaan Jembatan

- Beton Molen


- Pompa Air

18

*) Untuk Jenis Pekerjaan Saluran Irigasi

- Pompa Air


- Stamper

e. Personil Inti

Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan apabila personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, yaitu :

(1) Untuk usaha kecil SKT harus sesuai Bidang

Tenaga inti minimal yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang akan dilelangkan:

- STM Sipil Ber-SKT

- Tenaga Administrasi

(2) Untuk usaha non kecil SKA harus sesuai Subbidang

Tenaga inti minimal yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang akan dilelangkan:

- Tenaga Ahli Ber-SKA

- Tenaga Administrasi

f. Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan

Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan apabila pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen lelang

g. Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan perlu dilakukan klarifikasi.

Hasil evaluasi adalah memenuhi persyaratan teknis atau tidak memenuhi persyartan teknis. Yang tidak memenuhi persyaratan teknis tidak dilanjutkan pada evaluasi kewajaran harga.

3. EVALUASI KEWAJARAN HARGA

Evaluasi kewajaran harga dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan teknis, meliputi :

a. Evaluasi Harga Penawaran

Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan apabila harga penawaran tidak melebihi pagu anggaran.

b. Evaluasi Kewajaran Harga


1. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan apabila harga penawaran tidak melebihi pagu anggaran.

2. Harga penawaran dinilai terlalu rendah apabila :

a) Hasil evaluasi yang mengindikasikan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan dengan harga yang ditawarkan, karena penawar akan menderita kerugian yang lebih besar dibandingkan

19

keuntungan.

b) Terhadap penawaran dengan indikasi seperti butir a) dilakukan klarifikasi. Apabila jawaban penawar dapat diterima oleh panitia pengadaan, maka jaminan penawaran tidak perlu dinaikkan.

c) Apabila dari hasil klarifikasi, harga penawaran terbukti terlalu rendah dan peserta lelang tetap menyatakan mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan dokumen lelang, maka peserta lelang harus bersedia menaikkan jaminan pelaksanaan menjadi sekurang-kurangnya persentase jaminan pelaksanaan yang ditetapkan dalam dokumen lelang dikalikan 80% (delapan puluh persen) HPS, bilamana ditunjuk sebagai pemenang lelang. Dalam hal peserta lelang menyatakan tidak mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dokumen lelang atau tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaannya, maka penawaran digugurkan dan jaminan penawaran dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara dan penawar di black list selama 1 (satu) tahun dan tidak diperkenankan ikut serta dalam pelelangan pada instansi pemerintah.

d) apabila harga penawaran dinilai terlalu rendah (lebih kecil dari 80% HPS), maka besaran jaminan pelaksanaan ditetapkan sebagai berikut:

NJ = (5% NP) + {(HPS-NP)/HPS) x 80%HPS}

Ket.

NJ= Nilai Jaminan Pelaksanaan

NP= Nilai Penawaran terkoreksi

HPS= Harga Perkiraan Sendiri

3. Dalam hal penawaran komponen dalam negeri terlalu tinggi dibandingkan dengan perkiraan panitia pengadaan dilakukan klarifikasi.

4. PENILAIAN KUALIFIKASI

a. Untuk pelelangan umum dengan pascakualifikasi, terhadap 3 (tiga) penawaran terendah yang memenuhi persyaratan evaluasi administrasi,teknis dan kewajaran harga dilakukan penilaian kualifikasi sesuai dengan Pedoman Kualifikasi Pelelangan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) yang ditetapkan Menteri Pekerjaan Umum.

b. Surat Keterangan Dukungan Keuangan Bank (Bagi Kualifikasi Non - Kecil)

b.1. Untuk mengikuti pengadaan barang/ jasa harus memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari nilai proyek untuk pekerjaan jasa

20

pemborongan kecuali untuk penyedia barang/ jasa usaha kecil termasuk koperasi kecil;

b.2. Dukungan Bank harus mencantumkan besarnya nilai dukungan dalam bentuk angka dan huruf;

b.3. Dukungan Bank harus mencantumkan nama penyedia Barang/ Jasa yang didukung oleh pihak Bank.

b.4. Dukungan Bank harus ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan …………………untuk Paket Pekerjaan …………………………

b.5. Dukungan Bank harus mencantumkan tanggal masa berlakunya;

b.6. Apabila penyedia barang/ jasa peserta lelang tidak dapat menyampaikan dokumen seperti dipersyaratkan dimaksud maka penawaran dinyatakan GUGUR.

c. Neraca Perusahaan c.1. Neraca Perusahaan satu tahun terakhir ditanda tangani oleh

Direktur Perusahaan diatas materai (untuk kualifikasi Kecil), sedang untuk kualifikasi Non – Kecil Neraca Perusahaan satu tahun terakhir yang telah di audit Kantor Akuntan Publik

c.2. Apabila penyedia barang/ jasa peserta lelang tidak dapat menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c1, maka penawaran dinyatakan GUGUR.

16.KLARIFIKASI PENETAPAN, DAN PENGUMUMAN PEMENANG LELANG

16.1. Terhadap penyedia jasa yang akan diusulkan sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan, panitia pengadaan/ULP dapat melakukan klarifikasi melalui pembuktian kualifikasi

16.2. Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan pemenang dan pemenang cadangan berdasarkan usulan dari panitia pengadaan/ULP

16.3. Pengumuman pemenang lelang dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada situs LPSE untuk paket pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1.1

17. SANGGAHAN DAN SANGGAHAN BANDING

17.1. Alamat sanggahan ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan

17.2. Alamat sanggah banding ditujukan kepada alamat surat elektronik Bupati (e-mail)

18. JAMINAN PELAKSANA AN

18.1. Nilai jaminan pelaksanaan sebesar 5 % (lima perseratus) dari nilai kontrak

18.2. Besarnya jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah (lebih kecil dari 80% HPS), dinaikkan menjadi sekurang-kurangnya presentasi jaminan pelaksanaan pada 39.1.a. dikalikan 80% HPS

18.3. Masa berlakunya jaminan pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal masa pemeliharaan berakhir berdasarkan kontrak.

19. PENYELESAIAN 19.1. Penyelesaian perselisihan dapat dilakukan dengan pilihan hukum

21

PERSELISIHAN sebagai berikut :

1. Diluar Pengadilan atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), melalui :

a. Mediasi;

b. Konsiliasi;

c. Arbitrase/Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

2. Di Panitera Pengadilan Purwakarta.

22

BAB III

BENTUK SURAT PENAWARAN, SURAT PENETAPAN PEMENANG,

SURAT PENUNJUKAN DAN SURAT PERJANJIAN/KONTRAK

A. BENTUK SURAT PENAWARAN

KOP PERUSAHAAN Nomor : ........................,……………..20… Lampiran : Kepada Yth. Pejabat Pembuat Komitmen ......................................... di ....................................................................... Perihal : Penawaran Pelelangan ............................................................................ Sehubungan dengan undangan pelelangan nomor:....................... tanggal........................... setelah kami mempelajari dengan seksama dokumen lelang termasuk berita acara penjelasan dan adendumnya, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan ........................................................................................................................................ sebesar Rp. .......................(.............................................................................................). Dalam penawaran ini sudah termasuk pengadaan tenaga kerja, bahan, peralatan, biaya umum dan keuntungan, dan semua kewajiban pajak untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama .................... hari kalender. Penawaran ini berlaku selama ............ hari kalender sejak pembukaan penawaran. Kami akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen lelang. Sesuai dengan persyaratan dokumen lelang, bersama surat penawaran ini kami lampirkan dokumen yang terdiri dari: 1. Hasil Pemindaian (scan)Jaminan Penawaran ; 2. Daftar Kuantitas dan Harga; 3. Analisa Harga Satuan Pekerjaan Utama; 4. Daftar Harga Satuan Dasar Upah; 5. Daftar Harga Satuan Dasar Bahan; 6. Daftar Harga Satuan Dasar Peralatan; 7. Metoda Pelaksanaan; 8. Jadual Waktu Pelaksanaan; 9. Daftar Personil Inti; 10. Daftar Peralatan Utama 11. Lampiran lain yang disyaratkan sesuai dengan substansi pekerjaan:

Penawar

.......................... Jabatan

23

B. BENTUK SURAT PENETAPAN PEMENANG LELANG PENYEDIA JASA

KOP SURAT SATUAN KERJA/ ......

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

(KEGIATAN ……………)

Nomor : …………

TENTANG PENETAPAN PEMENANG LELANG KEGIATAN .................................

APBD KABUPATEN PURWAKARTA/APBN TAHUN ANGGARAN ...... DI LINGKUNGAN DINAS ...............

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN APBD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 20... DI LINGKUNGAN DINAS ..........

Menimbang Mengingat Memperhatikan

: :

1. 2. 3. 1. 2.

bahwa berdasarkan keputusan panitia pengadaan/ULP kegiatan ...... nomor .... tentang usulan calon pemenang lelang dan pemenang tersebut menguntungkan bagi negara maka dipandang perlu menetapkan keputusan pejabat pembuat komitmen kegiatan ...... nomor .... tentang penetapan pemenang lelang kegiatan .......................... Undang – undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TNLRI Nomor 2851) Undang – undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diundah terakhir dengan undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 59, TLNRI Nomor 4844) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LNRI Tahun 2003, nomor 120, TLNRI Nomor 4330), sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Presiden No. 61 Tahun 2004, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 32 Tahun 2005, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 70 Tahun 2005 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2006. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : …………. tanggal ………… tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2009. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : ………. tanggal ………… tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Di Lingkungan Dinas ………….

24

3.

Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2009 Keputusan Panita pengadaan/ULP nomor...... tahun ..... tentang usulan calon pemenang

M E M U T U S K A N

Menetapkan KESATU KEDUA KETIGA KEEMPAT

: : : : : :

Pemenang lelang kegiatan ...... Pemenang lelang sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut : Pemenang pertama : 1. Nama perusahaan 2. Alamat 3. Nomor NPWP 4. Nilai penawaran terkoreksi Pemenang cadangan kesatu : 1. Nama perusahaan 2. Alamat 3. Nomor NPWP 4. Nilai penawaran terkoreksi Pemenang cadangan kedua : 1. Nama perusahaan 2. Alamat 3. Nomor NPWP 4. Nilai penawaran terkoreksi Segala hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan ini akan diatur dalam perjanjian (Kontrak) sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak kegiatan tersebut. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Purwakarta Pada tanggal : …………

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

……………… NIP. ………..

Tembusan : disampaikan kepada : 1. Yth. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna anggaran 2. Yth. Ketua Pusat Layanan Pengadaan

25

C. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/ JASA (LETTER OF ACCEPTANCE)

KOP KANTOR/SATUAN KERJA/PROYEK/BAGIAN PROYEK

……………….,………….……20… Nomor : Lampiran : Kepada Yth. …………………………… (nama Penyedia Barang/ Jasa) di ………………………….. (alamat Penyedia Barang/ Jasa) Perihal : Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan …………..…………… Dengan ini diberitahukan bahwa penawaran Saudara nomor…………………….. tanggal …………………20… perihal ………………………………………………………..untuk pelaksanaan pekerjaan ………………………………….………………. (nama pekerjaan) dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp ……………… (............................................) kami nyatakan diterima/disetujui.

Dengan ini Saudara diminta untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak.

Nama Pengguna Barang/ Jasa : ………………………............…..........……………………

Jabatan : ……………………………….....................…….…………

Kantor/satuan kerja/proyek/ : ……………………………………......................…………

bagian proyek

Tanda tangan : ……..………………………………………………………….

D. BENTUK SURAT PERJANJIAN :

26

SURAT PERJANJIAN KERJA KONSTRUKSI LUMP SUM

Nomor :...........................

ANTARA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

.............................................................................................................................................. DENGAN

.............................................................................................................................................. (nama perusahaan)

UNTUK

MELAKSANAKAN JASA PELAKSANA KONSTRUKSI (PEMBORONGAN) PEKERJAAN ...................................................................................................................

.............................................................................................................................................. (nama pekerjaan yang akan dilaksanakan)

Perjanjian ini dibuat di .................................. pada hari ................................. tanggal ..................................... bulan ...................................tahun ........................................ (tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan Perjanjian) antara : Nama Pejabat Pembuat Komitmen, jabatan alamat selanjutnya disebut PIHAK KESATU, dan (nama pemimpin perusahaan yang mengikat perjanjian), jabatan, alamat

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA, termasuk semua lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang selanjutnya disebut KONTRAK KERJA KONSTRUKSI LUMP SUM tertanggal……………...................20... MAKA DENGAN INI Kedua Pihak menyetujui semua ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal berikut:

1. Kata-kata dan ungkapan-ungkapan dalam surat perjanjian ini mempunyai arti yang sama sebagaimana yang dituangkan di dalam syarat-syarat surat perjanjian di bawah ini.

2. PIHAK KEDUA harus melaksanakan, menyelesaikan, dan memperbaiki pekerjaan, yaitu ………………………………….…........................................... (nama pekerjaan) sesuai dengan KONTRAK KERJA KONSTRUKSI HARGA SATUAN ini dan lampirannya. Waktu penyelesaian pekerjaan dihitung sejak tanggal mulai kerja, adalah ..…… (………..……….…………) hari kalender, sejak tanggal ....... sampai dengan tanggal ....... apabila terjadi perubahan ketentuan pemerintah dalam hal berakhirnya tahun anggaran berjalan akan dilakukan perubahan waktu penyelesaian pekerjaan.

3. Kontrak kerja konstruksi lump sum yang ditentukan di bawah ini harus dibaca serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan, yaitu:

a. Surat Perjanjian kerja konstruksi ; b. Surat Penunjukan Penyedia Jasa; c. Surat Penawaran; d. Adendum Dokumen Lelang (bila ada); e. Syarat-Syarat Khusus Kontrak; f. Syarat-Syarat Umum Kontrak; g. Spesifikasi Teknis;

27

h. Gambar-Gambar; i. Daftar Kuantitas dan Harga; j. Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran.

4. Syarat-syarat Kontrak kerja konstruksi lump sum ini mengikat Kedua Pihak, kecuali diubah dengan kesepakatan bersama.

5. Sesuai dengan ketentuan kontrak :

a. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan, menyelesaikan, memperbaiki pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.

b. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan, menyelesaikan, dan memperbaiki seluruh pekerjaan sesuai ketentuan kontrak kerja konstruksi lump sum, sampai diterima dengan baik oleh PIHAK KESATU.

6. Sesuai dengan ketentuan kontrak:

a. PIHAK KESATU wajib menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.

b. PIHAK KESATU wajib membayar kepada PIHAK KEDUA atas pelaksanaan, penyelesaian, dan perbaikan pekerjaan berdasarkan prestasi pekerjaan.

7. Harga kontrak kerja konstruksi lump sum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diperoleh dari perkiraan kuantitas pekerjaan dan harga satuan pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. …....…......… (……………..………………………)

8. Kontrak kerja konstruksi lump sum ini berlaku dan mengikat Kedua Pihak sejak tanggal ditandatangani. Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan setelah Perjanjian ditandatangani.

Dengan tidak mengurangi kekuatan Paragraf 4. Syarat-Syarat Umum dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Kedua Pihak setuju bahwa untuk perjanjian ini memilih tempat kediaman yang tetap dan seandainya terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah maka pernyelesaian sengketa/perselisihan diselesaikan di ………..........……*) [diisi oleh para pihak berdasarkan kesepakatan]

DENGAN DEMIKIAN, Kedua Pihak telah sepakat untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerja Konstruksi ini pada tanggal tersebut di atas.

PIHAK KEDUA (nama, jabatan, nama perusahaan)

Materai Rp. 6.000,-

bertanggal, tanda tangan, cap

(...................................) (nama jelas)

PIHAK KESATU (Pejabat Pembuat Komitmen

............................................. )

( ................................. ) (nama jelas)

28

BAB IV

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

A. KETENTUAN UMUM

1. DEFINISI

1.1. Dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini kata-kata dan ungkapan-ungkapan harus mempunyai arti seperti yang dimaksudkan atau dedifinisikan disini.

a. Jasa pemborongan adalah layanan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen atau pengawas konstruksi yang ditugasi;

b. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementrian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah;

c. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditunjuk oleh pengguna anggaran untuk mengunakan anggaran kementrian negara/lembaga satuan perangkat daerah;

d. Satuan Kerja adalah organisasi/lembaga pada pemerintah/pemerintah daerah yang bertangungjawab kepada menteri/gubernur/bupati yang menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai dari dana APBN/APBD;

e. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diangkat oleh pengguna anggaran (APBN) dan Bupati (APBD) sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan jasa;

f. Penyedia jasa adalah badan usaha (berbadan hukum/tidak berbadan hukum) atau orang perorangan yang kegiatan usahanya meyediakan layanan jasa.

g. Sub penyedia jasa adalah penyedia jasa yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia jasa penanggungjawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan setelah disetujui oleh direksi;

h. Panitia pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia jasa sesuai dengan Peraturan Bupati no 30 tahun 2009 tentang Pusat Layanan Pengadaan Barang/jasa (PLP) Purwakarta;

i. Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah satu unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia jasa, sesuai dengan Peraturan Bupati no 30 tahun 2009 tentang Pusat Layanan Pengadaan Barang/jasa (PLP) Purwakarta;

j. Peserta Lelang adalah penyedia jasa yang mengikuti pelelangan umum dengan pascakualifikasi, atau penyedia jasa yang telah lulus prakualifikasi dan termasuk dalam daftar peserta lelang yang diundang dan telah terdaftar pada LPSE ;

k. Kontrak lump sum adalah kontrak kerja konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung

29

penyedia jasa

l. Kontrak kerja Kontruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan penyedia jasa untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan, yang terdiri dari:

1). Surat perjanjian kerja kontruksi;

2). Surat penunjukan penyedia jasa;

3). Surat penawaran;

4). Adendum dokumen lelang (bila ada);

5). Syarat-syarat khusus kontrak;

6). Syarat-syarat umum kontrak;

7). Spesifikasi teknis;

8). Gambar-gambar;

9). Daftar kuantitas dan harga;

10). Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran;

m. Harga kontrak Kerja Kontruksi adalah harga yang tercantum dalam Kontrak kerja kontruksi dan surat penunjukan penyedia jasa;

n. Dokumen Lelang, adalah dokumen yang disiapkan oleh Panitia Pengadaan/ unit layanan pengadaan dan ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian penawaran oleh calon peserta lelang serta sebagai pedoman evaluasi penawaran oleh panitia pengadaan;

o. Hari adalah hari kalender; bulan adalah bulan kalender;

p. Direksi pekerjaan adalah pejabat atau orang yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak untuk mengelola administrasi kontrak dan mengendalikan pekerjaan. Pada umumnya direksi pekerjaan dijabat oleh Pejabat Pembuat Komitmen, namun dapat dijabat oleh orang lain yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komimen;

q. Direksi teknis adalah tim yang ditunjuk oleh direksi pekerjaan yang bertugas untuk mengawasi pekerjaan;

r. Daftar kuantitas dan harga adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran;

s. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang dihitung secara profesional oleh panitia dan disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen sebagai salah satu acuan didalam melakukan evaluasi harga Penawaran;

t. Pekerjaan Utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu kontruksi sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam dokumen lelang;

u. Mata pembayaran utama adalah mata pembayaran pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluh persen) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya terbesar yang ditetapkan dalam dokumen lelang;

v. Harga Satuan Dasar (HSD) adalah harga satuan komponen dari harga satuan pekerjaan (HSP) Persatuan tertentu ,misalnya antara lain : 1. Upah tenaga Kerja ( per jam, perhari )

30

2. Bahan ( Per m, per Kg , Per Ton ) 3. Peralatan ( per jam, perhari )

w. Harga Satuan Pekerjaan (HSP) adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu;

x. Metode Pelaksaaan Pekerjaan adalah cara kerja yang layak realistis dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai spesifikasi teknik yang ditetapkan didalam dokumen lelang, dengan tahap pelaksanaan yang sistematis berdasarkan sumber daya yang dimiliki penawar;

y. Metoda Kerja adalah cara kerja untuk menghasilkan suatu jenis pekerjaan/bagian pekerjaan tertentu sesuai dengan spesifikasi teknik yang ditetapkan dalam dokumen lelang;

z. Jadual Waktu Pelaksanaan adalah Jadual yang menunjukan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara realistik, logis dan dapat dilaksanakan;

aa. Personal Inti adalah tenaga inti ( Tidak termasuk pekerja dan mandor ) yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaaan lapangan.

bb. Bagian pekerjaaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia jasa lain.

cc. Analisis harga satuan pekerjaaan, adalah perhitungan kebutuhan biaya tenaga kerja, bahan dan peralatan untuk mendapatkan harga satu satuan jenis pekerjaaan tertentu.

dd. Pekerjaan Harian adalah pekerjaan yang pembayarannya berdasarkan penggunaan tenaga kerja, bahan dan peralatan.

ee. Pekerjaan Sementara adalah pekerjaan penunjang yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan permanen;

ff. Perintah perubahan adalah perintah tertulis yang diberikan oleh direksi pekerjaaan kepada penyedia jasa untuk perubahan pekerjaaan;

gg. Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia jasa yang dinyatakan pada surat perintah mulai kerja (SPMK). Yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

hh. Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan pertama pekerjaan, dinyatakan dalam berita acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;

ii. Masa pemeliharaan adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan;

jj. Mediator adalah orang yang ditunjuk atas kesepakatan Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia jasa untuk menyelesaikan perselisihan;

kk. Konsiliator adalah orang yang ditunjuk atas kesepakatan Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia jasa untuk menyelesaikan perselisihan;

ll. Arbiter adalah orang yang ditunjuk atas kesepakatan Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia jasa, atau ditunjuk oleh pengadilan negeri, atau ditunjuk oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase;

31

mm. Kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan, yang setelah diserahterimakan oleh penyedia jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen menjadi tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau keselamatan umum.

2. PENERAPAN

2.1. Ketentuan-ketentuan pada syarat-syarat umum kontrak harus diterapkan secara luas tanpa melanggar ketentuan yang ada dalam dokumen kontrak keseluruhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2. Dokumen kontrak harus diinterpretasikan dalam urutan kekuatan hukum sebagai berikut: a. Surat Perjanjian; b. Surat Penunjukan Penyedia Jasa; c. Surat Penawaran; d. Adendum Dokumen Lelang (bila ada); e. Syarat-Syarat Khusus Kontrak; f. Syarat-Syarat Umum Kontrak; g. Spesifikasi Teknis; h. Gambar-Gambar; i. Daftar Kuantitas dan Harga; j. Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak.

3. ASAL JASA 3.1. Jasa pemborongan untuk pekerjaan ini adalah merupakan layanan jasa dari penyedia jasa nasional yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3.2. Bagi penyedia jasa asing harus mempunyai kantor perwakilan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. PENGGUNAAN DOKUMEN KONTRAK DAN INFORMASI

4.1. Penyedia jasa tidak diperkenankan menggunakan dokumen kontrak dan informasi yang ada kaitannya dengan kontrak di luar keperluan dari pekerjaan yang tersebut dalam kontrak, kecuali lebih dahulu mendapat ijin tertulis dari Pejabat Pembuat Komitmen.

5. HAK PATEN, HAK CIPTA, DAN MEREK

5.1. Apabila penyedia jasa menggunakan hak paten, hak cipta dan merek dalam pelaksanaan pekerjaan, maka menjadi tanggungjawab penyedia jasa sepenuhnya dan Pejabat Pembuat Komitmen dibebaskan dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran hak paten, hak cipta dan merek.

6. JAMINAN 6.1. Penyedia jasa wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya surat penunjukan penyedia jasa, sebelum dilakukan penandatanganan kontrak. Besarnya jaminan pelaksanaan sesuai ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak. Masa berlakunya jaminan pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggal penyerahan akhir pekerjaan.

6.2. Penyedia jasa wajib menyerahkan jaminan uang muka yang bernilai sekurang-kurangnya sama dengan jumlah uang muka kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebelum dilakukan pembayaran uang muka kepada penyedia jasa. Besarnya uang muka sesuai Ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak. Masa berlakunya jaminan uang muka sekurang-kurangnya sejak tanggal permohonan pembayaran uang muka sampai dengan 14 (empat belas)

32

hari setelah tanggal penyerahan pertama pekerjaan.

6.3. Jaminan Pelaksanaan, diserahkan dalam bentuk jaminan bank kepada Pejabat Pembuat Komitmen. Bentuk jaminan menggunakan bentuk yang tercantum dalam dokumen lelang

7. ASURANSI 7.1. Penyedia jasa harus menyediakan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia jasa, asuransi yang mencakup dari saat mulai pelaksanaan pekerjaan sampai dengan akhir masa pemeliharaan, yaitu: a. Semua barang dan peralatan-peralatan yang mempunyai resiko

tinggi terjadi kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta personil untuk pelaksanaan pekerjaan atas segala resiko yaitu kecelakaan, kerusakan-kerusakan, kehilangan, serta resiko lain yang tidak dapat diduga;

b. Pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerja; c. Perlindungan terhadap kegagalan bangunan.

7.2. Besarnya asuransi ditentukan di dalam syarat-syarat khusus kontrak.

8. KESELAMATAN KERJA

8.1. Penyedia jasa bertanggung jawab atas keselamatan kerja di lapangan sesuai dengan ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak.

9. PEMBAYARAN 9.1. Cara pembayaran

a. Uang muka

1). Uang muka dapat dibayar untuk membiayai penyediaan fasilitas lapangan dan mobilisasi peralatan, personil, dan bahan. Besaran uang muka ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dan dibayar setelah penyedia jasa menyerahkan jaminan uang muka sekurang-kurangnya sama dengan besarnya uang muka;

2). Penyedia jasa harus mengajukan permohonan pembayaran uang muka secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen disertai dengan rencana penggunaan uang muka;

3). Pejabat Pembuat Komitmen harus mengajukan surat permintaan pembayaran untuk permohonan tersebut pada butir 2)., paling lambat 7 (tujuh) hari setelah jaminan uang muka diterima;

4). Jaminan uang muka harus diterbitkan oleh bank umum atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) yang harus direasuransikan sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan;

5). Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen);

6). Untuk kontrak tahun jamak (multy years) nilai jaminan uang muka secara bertahap dapat dikurangi sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.

b. Prestasi pekerjaan 1). Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan

oleh Pejabat Pembuat Komitmen, apabila penyedia jasa telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;

2). Pembayaran prestasi pekerjaan hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan,

33

alat-alat yang ada di lapangan;

3). Pejabat Pembuat Komitmen dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran;

4). Sistem pembayaran prestasi pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak;

5). Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Pembuat Komitmen dapat meminta penyedia jasa untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan dan besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk dibayar setinggi-tingginya sebesar sesuai ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak

6). Setiap pembayaran harus dipotong jaminan pemeliharaan, angsuran uang muka, denda (bila ada), dan pajak;

7). Untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran kepada Pejabat Pembuat Komitmen harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub kontraktor sesuai dengan kemajuan pekerjaan;

8). Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan.

c. Ganti rugi dan kompensasi 1). Ganti rugi kepada penyedia jasa dituangkan dalam amandemen

kontrak; 2). Pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh Pejabat

Pembuat Komitmen, apabila penyedia jasa telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data;

3). Pejabat Pembuat Komitmen dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran.

9.2. Pejabat Pembuat Komitmen membayar kepada penyedia jasa atas pelaksanaan pekerjaan berdasarkan ketentuan kontrak

10. HARGA DAN SUMBER DANA

10.1. Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

10.2. Kontrak pekerjaan ini dibiayai dengan sumber dana APBN/APBD Kabupaten Purwakarta.

11. WEWENANG DAN

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUATKOMITMEN

11.1. Pejabat Pembuat Komitmen memutuskan hal-hal yang bersifat kontraktual antara pejabat pembuat komitmen dalam kapasitas sebagai pemilik pekerjaan.

12. DIREKSI TEKNIS DAN PANITIA PENELITI PELAKSANAAN KONTRAK

12.1. Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menetapkan direksi teknis untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan mewakili direksi pekerjaan.

12.2. Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat membentuk panitia peneliti pelaksanaan kontrak untuk membantu direksi pekerjaan.

13. DELEGASI 13.1. Direksi pekerjaan dapat mendelegasikan sebagian tugas dan tanggungjawabnya kepada direksi teknis dan dapat membatalkan pendelegasian tersebut setelah memberitahukan kepada penyedia jasa.

14. PENYERAHAN LAPANGAN

14.1. Pejabat Pembuat Komitmen wajib menyerahkan seluruh/sebagian lapangan pekerjaan kepada penyedia jasa sebelum diterbitkannya surat perintah mulai kerja.

34

14.2. Sebelum penyerahan lapangan, Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama penyedia jasa melakukan pemeriksaan lapangan berikut bangunan, bangunan pelengkap dan seluruh aset milik Pejabat Pembuat Komitmen yang akan menjadi tanggungjawab penyedia jasa, untuk dimanfaatkan, dijaga dan dipelihara.

14.3. Hasil pemeriksaan lapangan dituangkan dalam berita acara serah terima lapangan yang ditandatangani kedua belah pihak.

15. SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

15.1. Pejabat Pembuat Komitmen harus sudah menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak penandatanganan kontrak, setelah dilakukan penyerahan lapangan.

15.2. Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak yang akan dinyatakan penyedia jasa dalam pernyataan dimulainya pekerjaan.

16. PERSIAPAN PELAKSANAAN KONTRAK

16.1. Sebelum pelaksanaan kontrak Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan penyedia jasa, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, menyusun rencana pelaksanaan kontrak.

16.2. Pejabat Pembuat Komitmen harus menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkannya SPMK.

16.3. Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat adalah: a. Organisasi kerja; b. Tata cara pengaturan pekerjaan; c. Jadual pelaksanaan pekerjaan; d. Jadual pengadaan bahan, mobilisasi peralatan dan personil; e. Penyusunan rencana pemeriksaan lapangan; f. Sosialisasi kepada masyarakat dan pemerintah daerah setempat

mengenai rencana kerja; g. Penyusunan program mutu.

17. PROGRAM MUTU 17.1. Program mutu harus disusun oleh penyedia jasa dan disepakati oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan dapat direvisi sesuai kebutuhan.

17.2. Program mutu minimal berisi: a. Informasi pengadaan; b. Organisasi proyek Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia jasa; c. Jadual pelaksanaan pekerjaan; d. Prosedur pelaksanaan pekerjaan; e. Prosedur instruksi kerja; f. Pelaksana kerja.

18. PEMERIKSAAN BERSAMA

18.1. Pada tahap awal pelaksanaan kontrak, setelah penerbitan SPMK, direksi teknis bersama-sama dengan panitia peneliti pelaksanaan kontrak dan penyedia jasa melaksanakan pemeriksaan lapangan bersama dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lapangan untuk setiap rencana mata pembayaran guna menetapkan kuantitas awal.

18.2. Hasil pemeriksaan lapangan bersama dituangkan dalam berita acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak maka harus dituangkan dalam bentuk adendum kontrak.

18.3. Selanjutnya pemeriksaan lapangan bersama terhadap setiap mata pembayaran harus dilakukan oleh direksi teknis dan penyedia jasa selama periode pelaksanaan kontrak untuk menetapkan kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan.

19. PERUBAHAN KEGIATAN PEKERJAAN

19.1. Apabila karena kondisi tertentu yang mengakibatkan adanya perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan spesifikasi teknis dan gambar yang ditentukan dalam dokumen kontrak, maka Pejabat Pembuat Komitmen bersama penyedia jasa dapat

35

melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain: a. Menambah atau mengurangi kuantitas pekerjaan yang tercantum

dalam kontrak; b. Menambah atau mengurangi jenis pekerjaan/mata pembayaran; c. Mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan

kebutuhan lapangan.

19.2. Pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari nilai harga yang tercantum dalam kontrak awal.

19.3. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen secara tertulis kepada penyedia jasa, ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak.

19.4. Hasil negosiasi dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penyusunan amandemen kontrak.

20. PEMBAYARAN UNTUK PERUBAHAN

20.1. Apabila diminta oleh Pejabat Pembuat Komitmen, penyedia jasa wajib mengajukan usulan biaya untuk melaksanakan perintah perubahan.

20.2. Direksi teknis wajib menilai usulan biaya tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari.

20.3. Apabila pekerjaan dalam perintah perubahan harga satuannya terdapat

dalam daftar kuantitas dan harga, dan apabila menurut pendapat direksi pekerjaan bahwa kuantitas pekerjaan tidak melebihi batas. atau waktu pelaksanaan tidak mengakibatkan perubahan harga, maka harga satuan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga digunakan sebagai dasar untuk menghitung biaya perubahan.

20.4. Apabila harga lump sum berubah atau pekerjaan dalam perintah perubahan tidak ada harga lump sumnya maka usulan biaya dari penyedia jasa merupakan harga lump sum baru untuk perubahan pekerjaan yang bersangkutan.

20.5. Apabila usulan biaya dari penyedia jasa dinilai tidak wajar, maka Pejabat Pembuat Komitmen mengeluarkan perintah perubahan dengan mengubah harga kontrak berdasarkan harga hasil negosiasi.

20.6. Apabila perintah perubahan sedemikian mendesak sehingga pembuatan usulan biaya serta negosiasinya akan menunda pekerjaan, maka perintah perubahan tersebut harus dilaksanakan oleh penyedia jasa

20.7. Penyedia jasa tidak berhak menerima pembayaran tambahan untuk biaya-biaya yang sesungguhnya dapat dihindari melalui peringatan dini.

21. PERUBAHAN

KUANTITAS DAN HARGA

21.1. Dalam kontrak lump sum, daftar kuantitas dan harga dapat digunakan untuk menghitung prestasi pekerjaan

21.2. Apabila diperlukan mata pembayaran baru, maka penyedia jasa harus menyerahkan analisa harga satuannya kepada Pejabat Pembuat Komitmen. Penentuan harga satuan mata pembayaran baru dilakukan dengan negosiasi berdasarkan analisa harga satuan tersebut dan harga satuan dasar penawaran.

22. AMANDEMEN KONTRAK

22.1. Amandemen kontrak harus dibuat bila terjadi perubahan kontrak. Perubahan kontrak dapat terjadi apabila: a. Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang

dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;

b. Perubahan jadual pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;

36

c. Perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan dan perubahan pelaksanaan pekerjaan.

Amandemen bisa dibuat apabila disetujui oleh para pihak yang membuat kontrak tersebut.

22.2. Prosedur amandemen kontrak dilakukan sebagai berikut: a. Pejabat Pembuat Komitmen memberikan perintah tertulis

kepada penyedia jasa untuk melaksanakan perubahan kontrak, atau penyedia jasa mengusulkan perubahan kontrak;

b. Penyedia jasa harus memberikan tanggapan atas perintah

perubahan dari Pejabat Pembuat Komitmen dan mengusulkan perubahan harga (bila ada) selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari;

c. Atas usulan perubahan harga dilakukan negosiasi dan dibuat berita acara hasil negosiasi;

d. Berdasarkan berita acara hasil negosiasi dibuat amandemen kontrak.

23. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

23.1. Hak dan kewajiban Pejabat Pembuat Komitmen a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh

penyedia jasa. b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan

pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa. c. Melakukan perubahan kontrak. d. Menangguhkan pembayaran. e. Mengenakan denda keterlambatan. f. Membayar uang muka, hasil pekerjaan, dan uang retensi. g. Menyerahkan seluruh atau sebagian lapangan pekerjaan. h. Memberikan instruksi sesuai jadual. i. Membayar ganti rugi, melindungi dan membela penyedia jasa

terhadap semua tuntutan hukum, tuntutan lainnya, dan tanggungan yang timbul karena kesalahan, kecerobohan dan pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

23.2. Hak dan kewajiban penyedia jasa a. Menerima pembayaran uang muka, hasil pekerjaan, dan uang

retensi. b. Menerima pembayaran ganti rugi/kompensasi (bila ada). c. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadual

pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak. d. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat

Pembuat Komitmen. e. Memberikan peringatan dini dan keterangan-keterangan yang

diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen.

f. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadual penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.

g. Mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi perusakan dan pengaruh/gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, sebagai akibat polusi, kebisingan dan kerusakan lain yang disebabkan kegiatan penyedia jasa.

h. Penyedia barang/jasa wajib membayar ganti rugi apa bila terjadi kerugian negara yang ditimbulkan akibat pekerjaannya dan bersedia menandatangani surat pernyataan ganti rugi dimaksud.

24. RESIKO PEJABAT PEMBUAT

24.1. Pejabat Pembuat Komitmen bertanggungjawab atas resiko yang dinyatakan dalam kontrak sebagai resiko Pejabat Pembuat Komitmen,

37

KOMITMEN DAN PENYEDIA JASA

dan penyedia jasa bertanggungjawab atas resiko yang dinyatakan dalam kontrak sebagai resiko penyedia jasa.

24.2. Resiko Pejabat Pembuat Komitmen a. Resiko kecelakaan, kematian, kerusakan atau kehilangan harta

benda (di luar pekerjaan, peralatan, instalasi dan bahan untuk pelaksanaan pekerjaan) yang disebabkan oleh: 1). Penggunaan atau penguasaan lapangan dalam rangka

pelaksanaan pekerjaan yang tidak dapat dihindari sebagai akibat pekerjaan tersebut; atau

2). Keteledoran, pengabaian kewajiban dan tanggungjawab, gangguan terhadap hak yang legal oleh Pejabat Pembuat Komitmen atau orang yang dipekerjakannya, kecuali disebabkan oleh penyedia jasa.

b. Resiko kerusakan terhadap pekerjaan, peralatan, instalasi, dan bahan yang disebabkan karena disain atau disebabkan oleh kesalahan Pejabat Pembuat Komitmen, keadaan kahar dan pencemaran/terkontaminasi limbah radio aktif/nuklir.

c. Resiko yang terkait dengan kerugian atau kerusakan dari pekerjaan, peralatan, instalasi dan bahan sejak saat pekerjaan selesai sampai berakhirnya masa pemeliharaan, kecuali apabila: 1). Kerusakan yang terjadi pada masa pemeliharaan; atau 2). Kejadian sebelum tanggal penyerahan pertama pekerjaan yang

bukan tanggunggjawab Pejabat Pembuat Komitmen.

24.3. Resiko penyedia jasa Kecuali resiko-resiko Pejabat Pembuat Komitmen, maka penyedia jasa bertanggungjawab atas setiap cidera atau kematian dan semua kerugian atau kerusakan atas pekerjaan, peralatan, instalasi, bahan dan harta benda yang mungkin terjadi selama pelaksanaan kontrak.

25. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

25.1. Buku harian diisi oleh penyedia jasa dan diketahui oleh direksi teknis, mencatat seluruh rencana dan realisasi aktivitas pekerjaan sebagai bahan laporan harian.

25.2. Laporan harian dibuat oleh penyedia jasa, diperiksa oleh direksi teknis, dan disetujui oleh direksi pekerjaan.

25.3. Laporan harian berisi: a. Tugas, penempatan dan jumlah tenaga kerja di lapangan; b. Jenis dan kuantitas bahan di lapangan; c. Jenis, jumlah dan kondisi peralatan di lapangan; d. Jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan; e. Cuaca dan peristiwa alam lainnya yang mempengaruhi pelaksanaan

pekerjaan; f. Catatan lain yang dianggap perlu.

25.4. Laporan mingguan dibuat oleh penyedia jasa, terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan mingguan serta catatan yang dianggap perlu.

25.5. Laporan bulanan dibuat oleh penyedia jasa, terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan bulanan serta catatan yang dianggap perlu.

25.6. Untuk kelengkapan laporan, penyedia jasa dan direksi teknis wajib membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan.

26. CACAT MUTU 26.1. Direksi teknis wajib memeriksa pekerjaan penyedia jasa dan memberitahu penyedia jasa bila terdapat cacat mutu dalam pekerjaan. Direksi teknis dapat memerintahkan penyedia jasa untuk menguji hasil pekerjaan yang dianggap terdapat cacat mutu.

38

26.2. Apabila direksi teknis memerintahkan penyedia jasa untuk melaksanakan pengujian dan ternyata pengujian memperlihatkan adanya cacat mutu, maka biaya pengujian dan perbaikan menjadi tanggungjawab penyedia jasa. Apabila tidak ditemukan cacat mutu, maka biaya pengujian dan perbaikan menjadi tanggungjawab Pejabat Pembuat Komitmen.

26.3. Setiap kali pemberitahuan cacat mutu, penyedia jasa harus segera memperbaiki dalam waktu sesuai yang tercantum dalam surat pemberitahuan direksi teknis.

26.4. Direksi pekerjaan dapat meminta pihak ketiga untuk memperbaiki cacat mutu bila penyedia jasa tidak melaksanakannya dalam waktu masa perbaikan cacat mutu sesuai yang tercantum dalam surat pemberitahuan direksi teknis dengan biaya dibebankan kepada penyedia jasa.

26.5. Cacat mutu harus diperbaiki sebelum penyerahan pertama pekerjaan dan selama masa pemeliharaan. Penyerahan pertama pekerjaan dan masa pemeliharaan dapat diperpanjang sampai cacat mutu selesai diperbaiki.

27. JADUAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

27.1. Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.

27.2. Pejabat Pembuat Komitmen harus menerbitkan SPMK selambat- lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penandatanganan kontrak.

27.3. Mobilisasi harus mulai dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SPMK, yaitu antara lain mendatangkan peralatan berat, kendaraan, alat laboratorium, menyiapkan fasilitas kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan mendatangkan personil. Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

27.4. Pekerjaan dinyatakan selesai apabila penyedia jasa telah melaksanakan pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai ketentuan kontrak dan telah dinyatakan dalam berita acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh direksi pekerjaan.

27.5. Apabila penyedia jasa berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadual karena keadaan di luar pengendaliannya dan penyedia jasa telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Pembuat Komitmen, maka Pejabat Pembuat Komitmen melakukan penjadualan kembali pelaksanaan tugas penyedia jasa dengan amandemen kontrak.

28. WAKIL PENYEDIA JASA

28.1. Penyedia jasa wajib menunjuk personil sebagai wakilnya yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan dan diberikan wewenang penuh untuk bertindak atas nama penyedia jasa, serta berdomisili di lokasi pekerjaan.

28.2. Apabila direksi pekerjaan menilai bahwa wakil penyedia jasa tersebut pada Pararaf 28.1. tidak memadai, maka direksi pekerjaan secara tertulis dapat meminta penyedia jasa untuk mengganti dengan personil lain yang kualifikasi, kemampuan, dan pengalamannya melebihi wakil penyedia jasa yang diganti selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari dan wakil penyedia jasa yang akan diganti harus meninggalkan lapangan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.

29. PENGAWASAN 29.1. Untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua

39

pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang sedang atau telah dilaksanakan oleh penyedia jasa, Pejabat Pembuat Komitmen diwakili oleh direksi teknis.

30. KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

30.1. Apabila penyedia jasa terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadual, maka Pejabat Pembuat Komitmen harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis.

30.2. Apabila keterlambatan pelaksanaan pekerjaan disebabkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, maka dikenakan kompensasi.

30.3. Apabila keterlambatan pelaksanaan pekerjaan terjadi karena keadaan kahar, maka Paragraf 30.1. dan Paragraf 30.2. tidak diberlakukan.

31. KONTRAK KRITIS 31.1. Kontrak dinyatakan kritis apabila: a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% – 70% dari kontrak),

realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana; b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari

kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5% dari rencana.

c. Rencana fisik pelaksanaan 70%-100% dari kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahuan anggaran berjalan.

31.2. Penanganan kontrak kritis a. Rapat pembuktian (show cause meeting/SCM)

1). Pada saat kontrak dinyatakan kritis direksi pekerjaan menerbitkan surat peringatan kepada penyedia jasa dan selanjutnya menyelenggarakan SCM.

2). Dalam SCM direksi pekerjaan, direksi teknis dan penyedia jasa membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia jasa dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap I.

3). Apabila penyedia jasa gagal pada uji coba pertama, maka harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia jasa dalam periode waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap II.

4). Apabila penyedia jasa gagal pada uji coba kedua, maka harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia jasa dalam periode waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap III

5). Pada setiap uji coba yang gagal, Pejabat Pembuat Komitmen harus menerbitkan surat peringatan kepada penyedia jasa atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan.

6). Apabila pada uji coba ketiga masih gagal, maka Pejabat Pembuat Komitmen dapat menyelesaikan pekerjaan melalui kesepakatan tiga pihak atau memutuskan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Kesepakatan tiga pihak 1). Penyedia jasa masih bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan

sesuai ketentuan kontrak. 2). Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan pihak ketiga sebagai

penyedia jasa yang akan menyelesaikan sisa pekerjaan atau atas usulan penyedia jasa.

3). Pihak ketiga melaksanakan pekerjaan dengan menggunakan harga satuan kontrak. Dalam hal pihak ketiga mengusulkan harga satuan yang lebih tinggi dari harga satuan kontrak, maka

40

selisih harga menjadi tanggungjawab penyedia jasa. 4). Pembayaran kepada pihak ketiga dapat dilakukan secara

langsung. 5). Kesepakatan tiga pihak dituangkan dalam berita acara dan

menjadi dasar pembuatan amandemen kontrak. lam hal keterlambatan paragraf 31.1 c Pejabat Pembuat Komitmen setelah

melakukan rapat bersama atasan Pejabat Pembuat Komitmen sebelum

tahun anggaran berakhir dapat langsung memutuskan kontrak secara

sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata.

32. PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN

32.1. Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen atas pertimbangan yang layak dan wajar, yaitu untuk: a. Pekerjaan tambah; b. Perubahan disain; c. Keterlambatan yang disebabkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen; d. Masalah yang timbul di luar kendali penyedia jasa; e. Keadaan kahar.

32.2. Penyedia jasa mengusulkan secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan dilengkapi alasan dan data kepada Pejabat Pembuat Komitmen. Pejabat Pembuat Komitmen menugaskan panitia peneliti pelaksanaan kontrak dan direksi teknis untuk meneliti dan mengevaluasi usulan tersebut. Hasil penelitian dan evaluasi dituangkan dalam berita acara dilengkapi dengan rekomendasi dapat atau tidaknya diberi perpanjangan waktu.

32.3. Berdasarkan berita acara hasil penelitian dan evaluasi perpanjangan waktu pelaksanaan dan rekomendasi, maka Pejabat Pembuat Komitmen dapat menyetujui/tidak menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan.

32.4. Apabila perpanjangan waktu pelaksanaan disetujui, maka harus dituangkan di dalam amandemen kontrak.

32.5. Perhitungan penyesuaian harga didasarkan atas amandemen kontrak Paragraf 22.1.

33. PENGGUNAAN PENYEDIA JASA USAHA KECIL TERMASUK KOPERASI KECIL

33.1. Apabila penyedia jasa yang ditunjuk adalah penyedia jasa usaha kecil/koperasi kecil, maka pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh penyedia jasa yang ditunjuk dan dilarang diserahkan atau disubkontrakkan kepada pihak lain.

33.2. Penyedia jasa bukan usaha kecil yang terbukti menyalahgunakan fasilitas dan kesempatan yang diperuntukkan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak.

34. KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEUR)

34.1. Yang dimaksud keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

34.2. Yang digolongkan keadaan kahar adalah : a. Peperangan; b. Kerusuhan; c. Revolusi; d. Bencana alam: banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus,

tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan; e. Pemogokan; f. Kebakaran; g. Gangguan industri lainnya.

41

34.3. Keadaan kahar ini tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.

34.4. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh karena terjadinya keadaan kahar tidak dapat dikenai sanksi.

34.5. Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya keadaan kahar dan yang menanggung kerugian akibat terjadinya keadaan kahar, ditentukan berdasar kesepakatan dari para pihak.

34.6. Bila terjadi keadaan kahar, maka penyedia jasa memberitahukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya keadaan kahar.

34.7. Bila keadaan sudah pulih normal, maka secepat mungkin penyedia jasa memberitahukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen bahwa keadaan telah kembali normal dan kegiatan dapat dilanjutkan, dengan ketentuan: a. Jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam kontrak

tetap mengikat. Apabila harus diperpanjang, maka waktu perpanjangan sama dengan waktu selama tidak dapat melaksanakan pekerjaan akibat keadaan kahar;

b. Selama tidak dapat melaksanakan pekerjaan akibat keadaan kahar, penyedia jasa berhak menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai yang telah dikeluarkan selama jangka waktu tersebut untuk melaksanakan tindakan yang disepakati;

c. Bila sebagai akibat dari keadaan kahar penyedia jasa tidak dapat melaksanakan sebagian besar pekerjaan selama jangka waktu 60 (enam puluh) hari, maka salah satu pihak dapat memutus kontrak dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya dan setelah itu penyedia jasa berhak atas sejumlah uang yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan pemutusan kontrak.

35. PERINGATAN DINI 35.1. Penyedia jasa wajib menyampaiakan peringatan dini kepada direksi pekerjaan melalui direksi teknik selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu atau keadaan-keadaan yang dapat berakibat buruk terhadap pekerjaan, kenaikan harga kontrak atau keterlambatan tanggal penyelesaian pekerjaan. Direksi pekerjaan melalui direksi teknik dapat meminta penyedia jasa untuk membuat perkiraan akibat yang akan timbul terhadap pekerjaan, harga kontrak, dan tanggal penyelesaian pekerjaan. Perkiraan tersebut wajib diserahkan penyedia jasa sesegera mungkin.

35.2. Penyedia jasa wajib bekerja sama dengan direksi pekerjaan melalui direksi teknik dalam menyusun dan membahas upaya-upaya untuk menghindari atau mengurangi akibat dari kejadian atau keadaan tersebut.


36. RAPAT

PELAKSANAAN 36.1. Direksi pekerjaan, direksi teknik dan penyedia jasa dapat meminta

dilakukan rapat pelaksanaan yang dihadiri semua pihak, untuk membahas pelaksanaan pekerjaan dan memecahkan masalah yang timbul sehubungan dengan peringatan dini.

36.2. Direksi teknik wajib membuat risalah rapat pelaksanaan paragraf 36.1. Tanggung jawab masing-masing pihak atas tindakan yang harus diambil ditetapkan oleh direksi pekerjaan secara tertulis.

37. ITIKAD BAIK 37.1. Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak dan kewajiban yang terdapat dalam kontrak.

42

37.2. Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Bila selama kontrak salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

38. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

38.1. Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai.

38.2. Penghentian kontrak dilakukan karena terjadinya hal-hal diluar kekuasaan (keadaan kahar) kedua belah pihak sehingga para pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam kontrak.

Dalam hal kontrak dihentikan, maka Pejabat Pembuat Komitmen wajib membayar kepada penyedia jasa sesuai dengan kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai.

38.3. Pemutusan kontrak dilakukan bilamana para pihak terbukti melakukan kolusi, kecurangan atau tindak korupsi baik dalam proses pelelangan maupun pelaksanaan pekerjaan, dalam hal ini: a. Penyedia jasa dapat dikenakan sanksi yaitu :

1). Jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetorkan ke kas negara; 2). Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia jasa; 3). Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

b. Pejabat Pembuat Komitmen dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disipilin Pegawai Negeri Sipil atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

38.4. Pemutusan kontrak dilakukan bilamana penyedia jasa cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak. Kepada penyedia jasa dikenakan sanksi sesuai paragraf 38.3.

38.5. Pemutusan kontrak oleh Pejabat Pembuat Komitmen dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pejabat Pembuat Komitmen menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan kontrak secara tertulis kepada penyedia jasa untuk kejadian tersebut di bawah ini, Pejabat Pembuat Komitmen dapat memutuskan kontrak. Kejadian dimaksud adalah : a. Penyedia jasa tidak mulai melaksanakan pekerjaan berdasarkan

kontrak pada tanggal mulai kerja sesuai dengan paragraf 15.1.; b. Penyedia jasa gagal pada uji coba ketiga dalam melaksanakan

SCM sesuai paragraf 31.2.a.6). c. Penyedia jasa tidak berhasil memperbaiki suatu kegagalan

pelaksanaan, sebagaimana dirinci dalam surat pemberitahuan penangguhan pembayaran.;

d. Penyedia jasa tidak mampu lagi melaksanakan pekerjaan atau bangkrut;

e. Penyedia jasa gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan;

f. Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sudah melampaui besarnya jaminan pelaksanaan;

g. Penyedia jasa menyampaikan pernyataan yang tidak benar kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan pernyataan tersebut berpengaruh besar pada hak, kewajiban, atau kepentingan Pejabat Pembuat Komitmen;

h. Terjadi keadaan kahar dan penyedia jasa tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan paragraf 34.7.

Terhadap pemutusan kontrak yang timbul karena terjadinya salah satu kejadian sebagaimana dirinci dalam huruf a. sampai h. diatas, Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak diberlakukan.

43

Atas pemutusan kontrak yang timbul karena salah satu kejadian yang diuraikan dalam huruf a. sampai g, penyedia jasa dapat dikenakan sanksi yaitu : 1). Jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetorkan ke kas negara; 2). Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia jasa; 3). Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

38.6. Pemutusan kontrak oleh penyedia jasa Sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah penyedia jasa menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan kontrak secara tertulis kepada Pengguna Pejabat Pembuat Komitmen untuk kejadian tersebut di bawah ini, penyedia jasa dapat memutuskan kontrak. Kejadian dimaksud adalah : a. Sebagai akibat keadaan kahar, penyedia jasa tidak dapat

melaksanakan pekerjaan sesuai dengan paragraf 34.7.c.; b. Pejabat Pembuat Komitmen gagal mematuhi keputusan akhir

penyelesaian perselisihan.

38.7. Prosedur pemutusan kontrak Setelah salah satu pihak menyampaikan atau menerima pemberitahuan pemutusan kontrak, sebelum tanggal berlakunya pemutusan tersebut penyedia jasa harus: a. Mengakhiri pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang

ditetapkan dalam pemberitahuan pemutusan kontrak; b. Mengalihkan hak dan menyerahkan semua hasil pelaksanaan

pekerjaan. Pengalihan hak dan penyerahan tersebut harus dilakukan dengan cara dan pada waktu yang ditentukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;

c. Menyerahkan semua fasilitas yang dibiayai oleh Pejabat

Pembuat Komitmen.

38.8. Dalam hal terjadi pemutusan kontrak sesuai dengan paragraf 38.5., Pejabat Pembuat Komitmen tetap membayar hasil pekerjaan sampai dengan batas tanggal pemutusan, dan jika terjadi pemutusan kontrak sesuai dengan paragraf 38.6., selain pembayaran tersebut di atas Pejabat Pembuat Komitmen harus membayar pengeluaran langsung yang dikeluarkan oleh penyedia jasa sehubungan dengan pemutusan kontrak.

38.9. Sejak tanggal berlakunya pemutusan kontrak, penyedia jasa tidak bertanggung jawab lagi atas pelaksanaan kontrak.

39. PEMANFAATAN MILIK PENYEDIA JASA

39.1. Semua bahan, peralatan, instalasi, pekerjaan sementara, dan fasilitas milik penyedia jasa, dapat dimanfaatkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen bila terjadi pemutusan kontrak oleh penyedia jasa.


40.1. Penyelesaian perselisihan dapat melalui: a. Di luar pengadilan, yaitu dengan cara musyawarah, mediasi,

konsiliasi atau arbitrase di Indonesia; b. Pengadilan.

40.2. Penyelesaian perselisihan lebih lanjut diatur dalam syarat-syarat khusus kontrak.

40.3. Pengeluaran biaya untuk penyelesaian perselisihan ditanggung kedua belah pihak sesuai keputusan akhir.

41. BAHASA DAN HUKUM

41.1. Kontrak dibuat dalam bahasa Indonesia serta tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

42. PERPAJAKAN 42.1. Penyedia jasa harus mengetahui, memahami dan patuh terhadap

44

semua peraturan perundang-undangan tentang pajak yang berlaku di Indonesia dan sudah diperhitungkan dalam penawaran.

42.2. Perubahan peraturan perundang-undangan tentang pajak yang terjadi setelah pembukaan penawaran harus dilakukan penyesuaian.

43. KORESPONDENSI 43.1. Komunikasi antara para pihak hanya berlaku bila dibuat secara tertulis.

43.2. Korespondensi dapat dikirim langsung, atau melalui pos, telex, surat elektronik (e-mail).

43.3. Alamat para pihak ditetapkan sebelum tanda tangan kontrak.

43.4. Korespondensi harus menggunakan bahasa Indonesia.

44. PENYESUAIAN HARGA

44.1. Penyesuaian harga tidak diberlakukan

45. DENDA DAN GANTI RUGI

45.1. Denda adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia jasa, sedangkan ganti rugi adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, karena terjadinya cidera janji terhadap ketentuan yang tercantum dalam kontrak.

45.2. Besarnya denda kepada penyedia jasa atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1 ‰ (per seribu) dari harga kontrak atau bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.

45.3. Penyedia jasa berkewajiban membayar ganti rugi apabila berdasarkan hasil temuan inspektorat daerah atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan atau badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terdapat kerugian Negara yang ditimbulkan dari hasil pekerjaan

45.4. Tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi sesuai ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak.

46. SERAH TERIMA PEKERJAAN

46.1. Pejabat Pembuat Komitmen membentuk panitia penerima pekerjaan yang terdiri dari unsur atasan langsung, proyek dan direksi teknis.

46.2. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengguna Pejabat Pembuat Komitmen untuk penyerahan pertama pekerjaan.

46.3. Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan panitia penerima pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia jasa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat permintaan dari penyedia jasa. Apabila terdapat kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia jasa wajib menyelesaikan/memperbaiki, kemudian panitia penerima pekerjaan melakukan pemeriksaan kembali dan apabila sudah sesuai dengan ketentuan kontrak, maka dibuat berita acara penyerahan pertama pekerjaan.

46.4. Setelah penyerahan pertama pekerjaan Pejabat Pembuat Komitmen membayar sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari nilai kontrak, sisa nilai kontrak sebesar 5% (lima persen) merupakan uang retensi selama masa pemeliharaan.

46.5. Penyedia jasa wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap berada seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.

46.6. Setelah masa pemeliharaan berakhir penyedia jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk penyerahan akhir pekerjaan.

46.7. Pejabat Pembuat Komitmen menerima penyerahan akhir pekerjaan

45

setelah penyedia jasa melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik, setelah diperiksa oleh panitia penyerahan pekerjaan dan telah dibuat berita acara penyerahan akhir pekerjaan.

46.8. Setelah penyerahan akhir pekerjaan Pejabat Pembuat Komitmen menyerahkan uang retensi sebesar 5 % (lima persen) dari nilai kontrak serta wajib mengembalikan jaminan pelaksanaan.

46.9. Apabila penyedia jasa tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sesuai kontrak, maka Pejabat Pembuat Komitmen berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai pemeliharaan pekerjaan dan mencairkan jaminan pelaksanaan untuk disetor ke kas negara, serta penyedia jasa dikenakan sanksi masuk daftar hitam selama 2 (dua) tahun.

47. GAMBAR PELAKSANAAN

47.1. Penyedia jasa harus menyerahkan kepada direksi pekerjaan gambar pelaksanaan (as built drawing) paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyerahan akhir pekerjaan.

47.2. Apabila penyedia jasa terlambat menyerahkan gambar pelaksanaan, maka Pejabat Pembuat Komitmen dapat menahan sejumlah uang sesuai ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak.

47.3. Apabila penyedia jasa tidak menyerahkan gambar pelaksanaan, maka Pejabat Pembuat Komitmen dapat memperhitungkan pembayaran kepada penyedia jasa sesuai dengan ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak.

48. PERHITUNGAN AKHIR

48.1. Penyedia jasa wajib mengajukan kepada direksi pekerjaan perhitungan terinci mengenai jumlah yang harus dibayarkan kepadanya sesuai ketentuan kontrak sebelum penyerahan pertama pekerjaan. Pejabat Pembuat Komitmen harus mengajukan surat permintaan pembayaran untuk pembayaran akhir paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perhitungan pembayaran akhir disetujui oleh direksi teknis.

49. KEGAGALAN BANGUNAN

49.1. Kegagalan bangunan yang menjadi tanggungjawab penyedia jasa ditentukan terhitung sejak penyerahan akhir pekerjaan sesuai dengan umur konstruksi yang direncanakan dan secara tegas dinyatakan dalam dokumen perencanaan paling lama 10 (sepuluh) tahun. Jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan ditetapkan dalam syarat-syarat khusus kontrak.

49.2. Pelaksanaan ganti rugi atas kegagalan bangunan dapat dilakukan melalui mekanisme pertanggungan (asuransi) sesuai dengan Pasal 7.1.c.

B. KETENTUAN KHUSUS

50. PERSONIL

50.1. Penyedia jasa wajib menugaskan personil inti yang tercantum dalam daftar personil inti atau menugaskan personil lainnya yang disetujui oleh direksi pekerjaan. Direksi pekerjaan hanya akan menyetujui usulan penggantian personil inti apabila kualifikasi, kemampuan, dan pengalamannya sama atau melebihi personil inti yang ada dalam daftar personil inti.

50.2. Apabila direksi pekerjaan meminta penyedia jasa untuk memberhentikan personilnya dengan alasan atas permintaan tersebut, maka penyedia jasa harus menjamin bahwa personil tersebut sudah harus meninggalkan lapangan dalam waktu 7 (tujuh) hari dan harus diganti selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.

46

51. PENILAIAN PEKERJAAN

51.1. Pejabat Pembuat Komitmen harus melakukan penilaian atas hasil pekerjaan dalam masa pelaksanaan pekerjaan.

51.2. Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.

52. PERCEPATAN

52.1. Apabila Pejabat Pembuat Komitmen menginginkan agar penyedia jasa menyelesaikan pekerjaan sebelum rencana tanggal penyelesaian pekerjaan, maka direksi pekerjaan akan meminta usulan biaya yang diperlukan oleh penyedia jasa untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan. Bila Pejabat Pembuat Komitmen dapat menerima usulan biaya tersebut, maka rencana tanggal penyelesaian pekerjaan dipercepat dan disahkan bersama oleh direksi pekerjaan dan penyedia jasa.

52.2. Apabila Pejabat Pembuat Komitmen menerima usulan biaya untuk percepatan pelaksanaan pekerjaan, maka usulan biaya tersebut ditambahkan dalam harga kontrak dan diperlakukan sebagai perintah perubahan untuk diproses menjadi amandemen kontrak.

53. PENANGGUHAN PEMBAYARAN

53.1. Apabila penyedia jasa tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan dalam kontrak, maka dikenakan sanksi penangguhan pembayaran setelah Pejabat Pembuat Komitmen memberitahukan penangguhan pembayaran tersebut secara tertulis.

53.2. Pemberitahuan penangguhan pembayaran memuat rincian keterlambatan disertai alasan-alasan yang jelas dan keharusan penyedia jasa untuk memperbaiki dan menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sesuai yang tercantum dalam surat pemberitahuan penangguhan pembayaran.

54. INSTRUKSI 54.1. Penyedia jasa wajib melaksanakan semua instruksi direksi pekerjaan yang berkaitan dengan kontrak.

54.2. Semua instruksi harus dilakukan secara tertulis.



(...................................) (nama jelas)


............................................. )

( ................................. ) (nama jelas)

47

BAB V

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

A. KETENTUAN UMUM

1. DEFINISI 1.1 a. Pejabat Pembuat Komitmen adalah: Nama : ................................

Jabatan : ................................

Alamat : ................................

b. Direksi pekerjaan adalah: Nama : ................................

Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Alamat : ………………………..

c. Masa Pemeliharaan Selama 180 (seratus delapan puluh) hari.

2. JAMINAN 6.1. Besarnya jaminan pelaksanaan adalah 5 % (lima persen) dari nilai kontrak.

6.2. Besarnya jaminan uang muka harus bernilai sekurang – kurangnya sama dengan jumlah uang muka yang diberikan.

6.3.

Besarnya jaminan pemeliharaan adalah 5 % (lima persen) dari nilai kontrak


3.1. Peraturan tentang keselamatan kerja yang harus dipatuhi penyedia jasa sesuai Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pada Sektor Jasa Konstruksi Di Kabupaten Purwakarta.

4. PEMBAYARAN 9.1.a.1). Besaran uang muka .....% (..........) dari nilai kontrak.

9.1.b.3).

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara bulanan (monthly certificate) atau termin

9.1.b.4).

Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk dibayar setinggi-tingginya sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah nilai tagihan.

9.1.b.5. Bila terjadi pemutusan kontrak maka jumlah pembayaran senilai prestasi pekerjaan yang disetujui oleh kedua belah pihak


27.1. Waktu pelaksanaan kontrak selama .... (.........) Hari Kalender.


33.3. Kepada penyedia jasa bukan usaha kecil yang terbukti menyalahgunakan fasilitas dan kesempatan yang diperuntukkan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.9 Tahun 1985, maka yang bersangkutan dikenakan sanksi sebagaimana termaktub dalam Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 undang-undang tersebut yaitu sebagai berikut:

48

a. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mengaku atau memakai nama usaha kecil sehingga memperoleh fasilitas kemudahan dana, keringanan tarif, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa atau pemborongan pekerjaan Pemerintah yang diperuntukkan dan dicadangkan bagi usaha kecil yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian bagi usaha kecil diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

b. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada butir 1. di atas adalah tindak pidana kejahatan;

c. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada butir 1. dilakukan oleh atau atas nama badan usaha, dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan sementara atau pencabutan tetap ijin usaha oleh instansi yang berwenang.


40.2. Penyelesaian perselisihan dilakukan melalui :

a. Musyawarah

b. Arbitrase/Pengadilan


45.3. a. Denda langsung dipotong dari pembayaran kepada penyedia jasa.

b. Ganti rugi dibayar kepada penyedia jasa setelah dibuat amandemen kontrak.


47.1.

47.2.

47.3.

Penyedia jasa harus menyerahkan kapada direksi pekerjaan gambar pelaksanaan ( as built drawing ) paling lambat 14 ( empat belas ) hari sebelum penyerahan akhir pekerjaan.

Apabila penyedia jasa terlambat menyerahkan gambar pelaksanaan maka Pengguna Jasa dapat menahan sejumlah uang sebesar 5 Per mil dari nilai kontrak.

Apabila penyedia jasa tidak menyerahkan gambar pelaksanaan maka Pengguna Jasa dapat memperhitungkan pembayaran kepada penyedia jasa sejumlah uang sebesar 10 per mil dari nilai kontrak.


48.1. Untuk Pembayaran pekerjaan berdasarkan pada kuantitas terpasang yang memenuhi syarat. Apabila hasil quality control fisik pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan

a. Pada level rata-rata atau diatas toleransi teknis maka pekerjaan akan diperhitungkan ke fisik yang lain (Change Order) atau dipotong sesuai kekurangannya.

b. Pada level dibawah toleransi teknis maka kekurangan fisik tersebut akan diperhitungkan kedalam nilai uang untuk dilakukan pemotongan nilai kontrak

49

PIHAK KEDUA

(nama, jabatan, nama perusahaan)


(...................................) (nama jelas)

PIHAK KESATU (Pejabat Pembuat Komitmen ........................................ )

( ................................. ) (nama jelas)

50

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR : 18 TAHUN 2010 TANGGAL : 5 APRIL 2010 TENTANG : STANDAR DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA


DOKUMEN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI SISTEM HARGA SATUAN SECARA ELEKTRONIK.

BAB I


A. UMUM 1. LINGKUP

PEKERJAAN

1.1. Pejabat Pembuat Komitmen sesuai ketentuan dalam data lelang, melalui Panitia Pengadaan/ULP mengumumkan atau mengundang penyedia jasa untuk mengikuti pelelangan pekerjaan. Nama paket dan Lingkup Pekerjaan ditentukan dalam data lelang.

1.2. Pemenang lelang wajib menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam data lelang dan syarat-syarat khusus kontrak, dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan biaya sesuai kontrak.

2. SUMBER DANA 2.1. Pekerjaan ini dibiayai dengan dana sesuai uraian dalam data lelang.


3.1. Metode Pelelangan ini dilaksanakan sesuai dalam ketentuan data lelang

3.2. Dalam Ikatan Kontrak pelaksanaan pekerjaan menggunakan Jenis Kontrak Harga Satuan.


4.1. Persyaratan peserta lelang sesuai ketentuan dalam data lelang.

4.2. Penyedia jasa yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen untuk melaksanakan layanan jasa konsultansi dalam perencanaan atau yang akan mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang dilelangkan tidak diperkenankan menjadi peserta lelang.

4.3. Penyedia jasa yang dimiliki oleh satu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan.

4.4. Persyaratan kualifikasi sesuai dalam dokumen kualifikasi

4.5. Dalam melakukan kemitraan harus memperhatikan kompetensi penyedia jasa yang sesuai dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan.

51

5. BIAYA MENGIKUTI PELELANGAN

5.1. Semua biaya yang dikeluarkan oleh penyedia jasa untuk mengikuti pelelangan menjadi beban penyedia jasa dan tidak mendapat penggantian dari Pejabat pembuat komitmen.

5.2. Dalam hal penawaran ditolak atau pelelangan dinyatakan gagal dan/ atau batal karena suatu hal maka tidak dapat diberikan ganti rugi dan/atau menuntut Pejabat Pembuat Komitmen.


6.1. Panitia pengadaan memberikan penjelasan mengenai dokumen lelang pada waktu dan tempat sesuai ketentuan dalam data lelang.

6.2. Dalam acara penjelasan lelang, dijelaskan mengenai antara lain: a. LingkupPekerjaan; b. Resiko dan bahaya yang dapat timbul dalam pekerjaan; c. Metode Pengadaan/Penyelenggaraan pelelangan; d. Acara pembukaan dokumen penawaran; e. Metoda evaluasi; f. Dokumen yang harus dilampirkan dalam dokumen

penawaran; g. Acara pembukaan dokumen penawaran; h. Hal-hal yang menggugurkan penawaran; i. Jenis kontrak yang akan digunakan; j. Ketentuan dan cara evaluasi berkenaan dengan

preferensi harga atas penggunaan produk dalam negeri; k. Ketentuan bekerjasama dan/atau cara sub kontrak

sebagian pekerjaan kepada usaha kecil termasuk koperasi kecil;

l. Besaran, masa berlaku dan penjamin yang dapat mengeluarkan jaminan penawaran.

6.3. Pertanyaan dari peserta lelang, jawaban dari panitia pengadaan, keterangan lain termasuk perubahannya, dan hasil peninjauan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (BAP). Berita Acara Penjelasan selanjutnya di unggah (upload) oleh panitia pengadaan/ULP melalui situs LPSE


6.5. Dalam acara penjelasan lelang, diumumkan nilai total harga perkiraan sendiri (HPS). Rincian HPS tidak boleh dibuka/diberikan dan bersifat rahasia.

7. PENINJAUAN LAPANGAN

7.1. Bila dipandang perlu, panitia pengadaan dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan melakukan peninjauan lapangan.

7.2. Peserta lelang dengan risiko dan biaya sendiri dianjurkan untuk meninjau lapangan pekerjaan dengan seksama untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan guna menyiapkan penawaran.

52

B. DOKUMEN LELANG


8.1. Dokumen lelang terdiri dari: BAB I Instruksi Kepada Peserta Lelang; BAB II Data Lelang; BAB III Bentuk Surat Penawaran, Lampiran, Surat

Penunjukan dan Surat Perjanjian; BAB IV Syarat-Syarat Umum Kontrak; BAB V Syarat-Syarat Khusus Kontrak; BAB VI Spesifikasi Teknis; BAB VII Gambar-Gambar; BAB VIII Daftar Kuantitas, Analisa Harga Satuan dan

Metoda Pelaksanaan; BAB IX Bentuk-Bentuk Jaminan Adendum (bila ada).

9. DOKUMEN KUALIFIKASI

9.1. Data isian kualifikasi sesuai ketentuan dokumen kualifikasi. 9.2. Dalam hal pelelangan umum dengan cara pascakualifikasi,

peserta lelang akan memperoleh dokumen kualifikasi dan wajib diisi serta disampaikan bersamaan dengan dokumen penawaran

9.3. Dalam hal pelelangan umum/terbatas dengan cara prakualifikai, dokumen kualifikasi wajib diisi dan disampaikan sebelum tahap penyampaian dokumen penawaran serta terpisah dari dokumen penawaran.

9.4. Dokumen kualifikasi dapat diperoleh dengan cara mengunduh (download) dari situs LPSE dan disampaikan kembali dengan cara mengunggah (upload) melalui situs LPSE.


10.1. Dalam hal pelelangan dengan pascakualifikasi sebelum pengambilan dokumen lelang, calon peserta lelang wajib mendaftar dan menyetujui pakta integritas.

10.2. Dalam hal Pelelangan dengan prakualifikasi, calon peserta lelang yang dapat mengambil dokumen lelang adalah peserta yang telah lulus prakualifikasi.

10.3. Dokumen lelang dapat diperoleh dengan cara mengunduh (download) dari situs LPSE

10.4. Jadual Pengambilan dokumen pelelangan sesuai dengan ketentuan dalam data lelang.

11. ADENDUM DOKUMEN PENAWARAN


11.2. Setiap adendum yang diterbitkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen lelang dan harus diunggah (upload) oleh panitia pengadaan melalui situs LPSE.


53



13. DOKUMEN PENAWARAN DAN DOKUMEN KUALIFIKASI (PASCAKUALIFIKASI)

14. HARGA PENAWARAN

12.1. Semua dokumen penawaran harus menggunakan Bahasa Indonesia.

12.2. Lampiran-lampiran asli berbahasa asing disertai penjelasan dalam Bahasa Indonesia.

13.1.Setiap peserta lelang atas nama sendiri atau sebagai kemitraan

hanya boleh menyampaikan satu penawaran untuk satu paket pelelangan pekerjaan

13.2. Peserta lelang yang menyampaikan lebih dari satu penawaran untuk satu paket pelelangan pekerjaan, akan digugurkan.

13.3. Metode penyampaian dokumen penawaran sesuai dengan data lelang


13.5. Peserta lelang harus menyampaikan dokumen sesuai bentuk-bentuk yang ditentukan dalam bentuk surat penawaran dan lampiran.

13.6. Dalam hal pelelangan dengan pascakualifikasi, dokumen kualifikasi yang berisi data kualifikasi disampaikan bersamaan dengan dokumen penawaran

13.7. Dokumen penawaran terdiri dari : a.Surat Penawaran; harus bermaterai cukup, bertanggal, dan

ditandatangani oleh yang berhak dan dicap b.Lampiran surat penawaran ; terdiri dari : 1. Surat Kuasa (bila diperlukan) 2. Jaminan Penawaran 3. Daftar Kuantitas dan Harga 4. Analisa Harga Satuan Pekerjaan Utama 5. Daftar Harga Satuan Upah 6. Daftar Harga Satuan Bahan 7. Daftar harga Satuan Peralatan 8. Metoda Pelaksanaan 9. Jadwal Waktu Pelaksanaan 10. Daftar Personil Inti 11. Daftar Peralatan Utama 12. Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan (bila ada) 13. Rekaman Surat Perjanjian Kemitraan (bila diperlukan) 14. Form isian kualifikasi dan Lampiran lain yang disyaratkan

sesuai data lelang

14.1. Harga penawaran adalah harga yang tercantum dalam surat penawaran berdasarkan jumlah rincian dalam daftar kuantitas dan harga untuk seluruh pekerjaan termasuk penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( K3 ).

14.2. Harga penawaran ditulis dengan jelas dalam angka dan huruf. Harga penawaran yang mengikat adalah harga penawaran yang terkoreksi.

14.3. Pada saat acara pembukaan penawaran, dalam hal angka dan huruf berbeda, maka yang digunakan adalah dalam huruf. Apabila harga penawaran dalam huruf tidak bisa diartikan/tidak bermakna, maka ditulis ”TIDAK JELAS”,

14.4. Peserta lelang mengisi harga satuan dan jumlah harga untuk semua mata pembayaran dalam daftar kuantitas dan harga. Apabila harga satuan dicantumkan nol/tidak diisi untuk mata pembayaran tertentu, maka dianggap sudah termasuk dalam

54



17.JAMINAN PENAWARAN

harga satuan mata pembayaran yang lain dan pekerjaan tersebut tetap harus dilaksanakan.

14.5. Biaya umum dan keuntungan sudah diperhitungkan untuk seluruh mata pembayaran, kecuali untuk mata pembayaran pekerjaan persiapan/umum.

14.6. Semua pajak dan retribusi yang harus dibayar oleh penyedia jasa dalam pelaksanaan kontrak, serta pengeluaran lainnya sudah termasuk dalam harga penawaran.

14.7. Harga satuan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga mengikat dan tetap, kecuali apabila terjadi pekerjaan tambah atau penyesuaian harga sesuai syarat umum/khusus kontrak.

15.1. Harga satuan dasar, harga satuan mata pembayaran dan jumlah harga penawaran harus menggunakan mata uang Rupiah.

15.2. Cara pembayaran dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam data lelang.

16.1. Masa berlakunya penawaran adalah sesuai dengan ketentuan dalam data lelang.

16.2. Dalam keadaan khusus, sebelum akhir masa berlakunya penawaran, panitia pengadaan/ULP dapat meminta kepada seluruh peserta lelang secara elektronik dengan menyampaikan konfirmasi melalui email untuk memperpanjang masa berlakunya penawaran tersebut dalam jangka waktu tertentu.

16.3. Peserta lelang dapat : a) Menyetujui permintaan tersebut tanpa mengubah

penawaran, tetapi diminta memperpanjang masa berlakunya penawaran untuk jangka waktu tertentu dan menyampaikan pernyataan perpanjangan masa berlakunya penawaran dan perpanjangan jaminan penawaran kepada panitia pengadaan;

b) Menolak permintaan tersebut secara tertulis dan jaminan penawarannya tidak disita dan tidak dikenakan sanksi.

17.1. Peserta lelang harus menyediakan jaminan penawaran dalam mata uang Rupiah dengan nominal yang ditetapkan oleh panitia sebesar antara 1% (satu persen) sampai dengan 3% (tiga persen) dari nilai harga perkiraan sendiri (HPS). Nilai nominal dan masa berlakunya sesuai ketentuan dalam data lelang.

17.2. Jaminan penawaran harus diterbitkan oleh bank umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat) atau oleh perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) yang mempunyai dukungan reasuransi sebagaimana yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan RI.


17.4. Bentuk jaminan penawaran sesuai dengan ketentuan dalam dokumen lelang.

17.5. Penawaran yang dilampiri jaminan penawaran asli tidak sesuai bentuk dalam dokumen lelang dikonfirmasikan ke penerbit jaminan.



55

18. BENTUK DAN PENANDATANGANAN SURAT PENAWARAN


17.9. Jaminan penawaran akan disita apabila : a. Peserta terlibat KKN, serta dikenakan sanksi Daftar Hitam

(Black List) selama 1 (satu) tahun;atau b. Peserta lelang tidak bersedia menambah nilai jaminan

pelaksanaan dalam hal harga penawarannya dinilai terlalu rendah, serta dikenakan sanksi Daftar Hitam (Black List) selama 1 (satu) tahun;atau

c. Peserta lelang menarik penawarannya selama masa berlakunya penawaran; atau

d. Peserta lelang mengundurkan diri/menolak koreksi aritmatik atas harga penawarannya; atau

e. Pemenang lelang mengundurkan diri setelah ditunjuk sebagai pemenang lelang;

1). Dengan alasan yang tidak dapat diterima atau gagal tanda tangan kontrak, serta dikenakan Daftar Hitam (Black List) selama 2 (dua) tahun;atau

2). Dengan alasan dapat diterima; atau f. Pemenang lelang dalam batas waktu yang ditentukan gagal: 1). Menyerahkan jaminan pelaksanaan; atau 2). Menandatangani surat perjanjian / kontrak.

18.1. Surat Penawaran ditandatangani oleh Pemimpin/Direktur Utama perusahaan atau penerima kuasa dari direktur utama yang penerima surat kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama.

D. PENYAMPAIAN PENAWARAN

19. SAMPUL DAN TANDA

PENAWARAN

19.1. BB Peserta lelang harus memasukan dokumen penawaran kedalam 1 (satu) file dokumen penawaran sebagaimanadimaksud dalam paragraf 13.7

19.2. File dokumen penawaran sebagaimana dimaksudkan dalamparagraf 19.1 disampulkan secara elektronik denganmenggunakan aplikasi pengaman dokumen (APENDO).


20.1. Penawaran harus disampaikan kepada panitia pengadaanpaling lambat pada waktu sesuai ketentuan dalam data lelang.

20.2. Panitia pengadaan dapat mengundurkan batas akhir waktupemasukan penawaran dengan mencantumkan dalamadendum dokumen lelang.


21.1. Setiap penawaran yang diterima oleh panitia pengadaansetelah batas akhir waktu pemasukan penawaran sebagaimanadimaksudkan dalam paragraf 20.1. akan ditolak secaraelektronik.

22. PENARIKAN,

PENGUBAHAN, PENGGANTIAN ATAU PENAMBAHAN DOKUMEN

22.1. Peserta lelang boleh menarik, mengubah, mengganti dan menambah dokumen penawarannya, dengan cara mengunggah (Upload) penawaran kembali di situs LPSE sebelum batas akhir waktu pemasukan penawaran sebagaimana dimaksudkan dalam paragraf 20.1.

22.2. Pengunduran diri hanya dapat dilakukan sebelum batas

56

PENAWARAN akhir penerimaan penawaran yang diberitahukan kepada panitia melalui email.


23. PEMBUKAAN

PENAWARAN 23.1. Dokumen Penawaran akan dibuka oleh panitia pengadaan

pada waktu sesuai dalam data lelang.

23.2. Panitia pengadaan membuat berita acara pembukaan penawaran (BAPP) dan di unggah (Upload) oleh panitia pada situs LPSE

24. KERAHASIAAN

PROSES 24.1. Proses evaluasi dokumen penawaran bersifat rahasia dan

dilaksanakan oleh panitia pengadaan secara independen. 24.2. Informasi yang berhubungan dengan penelitian, evaluasi,

klarifikasi, konfirmasi dan usulan calon pemenang lelang tidak boleh diberitahukan kepada peserta lelang atau orang lain yang tidak berkepentingan sampai keputusan pemenang diumumkan.

24.3. Setiap usaha peserta lelang untuk mencampuri proses evaluasi dokumen penawaran atau keputusan pemenang akan mengakibatkan ditolaknya penawaran yang bersangkutan.




26. PEMERIKSAAN PENAWARAN DAN PENAWARAN YANG MEMENUHI SYARAT

26.1. Sebelum dilakukan evaluasi yang lebih rinci terhadap semua dokumen penawaran, panitia pengadaan akan meneliti apakah setiap penawaran: a. Berasal dari peserta lelang yang lulus prakualifikasi

(pelelangan umum/terbatas dengan prakualifikasi) atauberasal dari peserta lelang yang mendaftar, dan telah menandatangani pakta integritas (pelelangan dengan pascakualifikasi);

b. Jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari yang ditetapkan dalam dokumen pelelangan.

c. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi waktu yang ditetapkan dalam dokumen pelelangan.

d. telah dibubuhi materai, tanggal, ditandatangani oleh yang berhak dan dicap

e. Dilengkapi/disertai jaminan penawaran asli; dan f. Memenuhi ketentuan dokumen pelelangan

57

26.2. Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai ketentuan dokumen lelang, tanpa adanya penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat. Penawaran dengan penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah:

a. Jenis penyimpangan yang berpengaruh terhadap hal-hal yang sangat substantif dan akan mempengaruhi lingkup, kualitas, dan hasil/kinerja/performance pekerjaan;

b. Substansi kegiatan tidak konsisten dengan dokumen lelang;

c. Persyaratan tambahan di luar ketentuan dokumen lelang yang akan menimbulkan persaingan tidak sehat dan/atau tidak adil di antara peserta lelang yang memenuhi syarat.


27. KOREKSI ARITMATIK

27.1. Koreksi aritmatik dilakukan pada daftar kuantitas dan harga sebelum evaluasi dokumen penawaran, sebagai berikut:

a. Apabila terdapat kesalahan kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan kuantitas yang tercantum dalam dokumen lelang.

b. Koreksi aritmatik pada daftar kuantitas dan harga dilakukan terhadap perkalian antara kuantitas dengan harga satuan beserta penjumlahannya, sebagai berikut:

1) Harga satuan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga tidak boleh dikoreksi dan mengikat;

2) Apabila terdapat kesalahan hasil pengalian antara kuantitas dengan harga satuan dan penjumlahan, maka dilakukan pembetulan dan yang mengikat adalah hasil koreksi;

3) Mata pembayaran yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan mata pembayaran yang lain, dan harga satuan dalam daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong;

4) Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai atau urutan

penawaran menjadi lebih tinggi atau lebih rendah terhadap urutan penawaran semula

28. MATA UANG UNTUK EVALUASI PENAWARAN

28.1. Penawaran akan dievaluasi berdasarkan mata uang Rupiah sesuai paragraf 15.1.



29.2. Panitia pengadaan hanya akan mengevaluasi penawaran yang memenuhi syarat sesuai dengan paragraf 26.2

29.3. Dampak yang diperkirakan dari ketentuan penyesuaian harga yang diterapkan selama masa pelaksanaan pekerjaan, tidak diperhitungkan dalam evaluasi penawaran

E. PEMENANG LELANG 30. KRITERIA

PEMENANG LELANG

30.1. Dalam hal pelelangan umum/terbatas dengan prakualifikasi, kriteria pemenang lelang adalah : 1) Peserta lelang dengan harga penawaran terendah dari

hasil koreksi aritmatik; dan

58



30.2. Dalam hal pelelangan umum dengan pascakualifikasi, kriteria pemenang lelang adalah :

1) Peserta lelang dengan harga penawaran terendah dari hasil koreksi aritmatik; dan


3) Memenuhi syarat penilaian kualifikasi; dan 4) Verifikasi data yang diisikan dalam formulir kualifikasi

terbukti kebenarannya (pada tahapan pembuktian kualifkasi).

31. PENILAIAN DAN PEMBUKTIANKUALIFIKASI

31.1. Penilaian kualifikasi dilakukan sesuai dengan ketentuan dokumen kualifikasi.

31.2. Dalam hal pelelangan umum dengan pasca kualifikasi, terhadap 3 (tiga) penawaran terendah yang memenuhi persyaratan, yang akan diusulkan sebagai calon pemenang adalah yang telah lulus/memenuhi syarat penilaian kualifikasi.

31.3. Terhadap penyedia jasa yang akan diusulkan sebagai pemenang dan pemenang cadangan dilakukan pembuktian kualifikasi.



32.2. Panitia Pengadaan mengumumkan hasil pelelangan pemenang dan pemenang cadangan sesuai data lelang dan memberitahukan serta menyampaikan kepada semua peserta lelang melalui portal LPSE


33.1. Peserta lelang yang berkeberatan atas hasil penetapan pemenang lelang tersebut dapat mengajukan sanggahan dalam masa sanggah secara elektronik disertai bukti-bukti. Masa sanggah 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang pelelangan.

33.2. Terhadap sangagahan yang disampaikan, PPK menyampaikan jawaban secara elektronik selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah diterimanya sanggahan.

33.3. Apabila peserta lelang yang menyanggah tidak dapat menerima jawaban atas sanggahan dapat mengajukan sanggahan banding dalam masa sanggah banding secara tertulis melalui surat elektronik (e-mail) disertai bukti-bukti. Masa sanggah banding 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya jawaban atas sanggahan pada paragraf 33.1.



59

33.6. Dalam hal peserta lelang tidak mengajukan sanggahan /sanggahan banding dan/atau melampaui selama masa sanggah/sanggah banding pada paragraf 33.1 dan paragraf 33.3 maka penyedia jasa diartikan telah menyetujui/ menerima penetapan pemenang lelang.

34. PENUNJUKAN PENYEDIA JASA

34.1. Pejabat Pembuat Komitmen akan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebagai pelaksana pekerjaan yang dilelangkan apabila : 1) Tidak ada sanggahan dari peserta lelang; atau 2) Sanggahan diterima melewati waktu masa sanggah; atau 3) Sanggahan banding diterima melampaui waktu masa

sanggahan banding 4) Sanggahan yang diterima dalam masa sanggah ternyata

tidak benar; atau 5) Sanggahan banding yang diterima dalam masa sanggah

ternyata tidak benar.

35. JAMINAN PELAKSANA- AN

35.1. Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ, penyedia jasa harus menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dengan nilai dan masa berlakunya sesuai ketentuan dalam data lelang.

35.2. Jaminan pelaksanaan diterbitkan oleh bank umum (bukan bank perkreditan rakyat).

35.3. Apabila penyedia jasa yang ditunjuk sebagai pemenang lelang gagal memenuhi pasal 35.1, maka dinyatakan batal sebagai pemenang lelang, disita jaminan penawarannya dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.


36.1. Penandatanganan kontrak dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah penerbitan SPPBJ dan setelah penyedia jasa menyerahkan jaminan pelaksanaan sesuai paragraf 34

37. UANG MUKA DAN JAMINAN UANG MUKA

37.1. Pengajuan uang muka harus disertai rencana penggunaanya dengan mendapat persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak.

37.2. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran akan membayar uang muka sesuai ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak setelah penyedia jasa menyerahkan jaminan uang muka dengan nilai sekurang-kurangnya 100% (seratus persen) dari besarnya uang muka.


38.1. Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah antara Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia jasa maka kedua pihak menyelesaikan perselisihan dengan memilih salah satu pilihan hukum yang disepakati bersama sesuai data lelang.

39. LARANGAN PERSEKONG-KOLAN

39.1. Pejabat Pembuat Komitmen, panitia pengadaan dan penyedia jasa atau antara penyedia jasa dilarang melakukan persekongkolan untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang dalam pelelangan sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.

60

39.2. Penyedia Jasa dilarang melakukan persekongkolan dengan penyedia jasa lain untuk mengatur harga penawaaran diluar prosedur pelaksanaan pengadaan jasa sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain.

39.3. Penyedia jasa dilarang melakukan suatu upaya memalsukan atau memberikan hal yang tidak benar atau menghilangkan fakta untuk mempengaruhi suatu proses pelelangan.

39.4. Pejabat Pembuat Komitmen, panitia pengadaan dan penyedia jasa yang melakukan persekongkolan sesuai paragraf 39.1, Paragraf 39.2 dan paragraf 39.3, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

40. PAKTA INTEGRITAS

40.1. Pakta integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

40.2. Pejabat Pembuat Komitmen dan panitia pengadaan harus menandatangani pakta integritas sebelum dimulainya pelaksanaan pelelangan yaitu sebelum pengumuman pelelangan.

BAB II

DATA LELANG

1. LINGKUP

PEKERJAAN

1.1. Pejabat Pembuat Komitmen : .............................

Nama Paket Pekerjaan : Nilai pagu paket pekerjaan : Jangka waktu penyelesaian pekerjaan: (........................) hari kalender ( ditentukan saat Aanwizjing)

2. SUMBER DANA 2.1. Pekerjaan ini dibiayai dari (APBD Kabupaten Purwakarta atau APBN) Tahun Anggaran yang berkenaan.


3.1. Metode Pelelangan ini dilaksanakan dengan metode pelelangan umum (pascakualifikasi/Prakualifikasi).

3.2. Dalam Ikatan Kontrak pelaksanaan pekerjaan menggunakan Jenis Kontrak (Harga Satuan/lump sum/gabungan).


4.1. Pelelangan umum dengan pascakualifikasi adalah yang telah terdaftar.

4.2. Pelelangan umum dengan prakualifikasi adalah yang telah lulus prakualifikasi


5.1. Penjelasan dokumen lelang akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada situs LPSE untuk paket pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1.1


6.1. Pengambilan dokumen lelang akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada situs LPSE untuk paket pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1.1

61


7.1. Dokumen penawaran terdiri dari : a. Surat Penawaran; harus bermaterai cukup, bertanggal, dan

ditandatangani oleh yang berhak dan dicap b. Lampiran surat penawaran ; terdiri dari :

1. Surat Kuasa (bila diperlukan) 2. Jaminan Penawaran 3. Daftar Kuantitas dan Harga 4. Analisa Harga Satuan Pekerjaan Utama 5. Daftar Harga Satuan Upah 6. Daftar Harga Satuan Bahan 7. Daftar harga Satuan Peralatan 8. Metoda Pelaksanaan 9. Jadwal Waktu Pelaksanaan 10. Daftar Personil Inti yang diperlukan untuk pelaksanaan

Pekerjaan ( diisi, jabatan dalam organisasi, lama pengalaman kerja, profesi/keahlian)

11. Daftar Peralatan Utama minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan ( diisi Jenis, kapasitas, jumlah peralatan yang diperlukan )Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan (bila ada)

12. Rekaman Surat Perjanjian Kemitraan (bila diperlukan) 13. Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan 14. Form isian kualifikasi dan Lampiran lain yang

disyaratkan sesuai data lelang

8. MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN 9. MASA BERLAKUNYA PENAWARAN 10. JAMINAN PENAWARAN

11. METODE DAN CARA PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

8.1. Harga satuan dasar, harga satuan mata pembayaran dan jumlah harga penawaran harus menggunakan mata uang Rupiah

8.2. Pembayaran dilakukan dengan cara sertifikat bulanan / Monthly Certificate (MC) atau termin.

9.1. Masa berlakunya penawaran selama 60 (Enam puluh) hari

kalender sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran. 10.1. Peserta lelang harus menyediakan jaminan penawaran dalam

mata uang Rupiah dengan nominal yang ditetapkan oleh panitia sekurang – kurangnya 2% (dua persen) dari nilai harga perkiraan sendiri (HPS).


11.1 Metode penyampaian dokumen penawaran dengan metode

satu sampul 11.2. Dokumen penawaran disampul secara elektronik dengan

menggunakan aplikasi pengaman dokumen (APENDO) 11.3. Dokumen penawaran diunggah (upload) melalui situs LPSE

sesuai dengan jadual yang telah ditetapkan

12. BATAS AKHIRWAKTU PEMASUKAN PENAWARAN

12.1. Batas akhir waktu pemasukan penawaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada situs LPSE untuk paket pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1.1:


13.1. Dokumen penawaran akan dibuka oleh panitia pengadaan/ULP sesuai dengan jadwal yang ditetapkan pada situs LPSE untuk paket pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1.1

62


Metoda evaluasi penawaran dilakukan dengan sistem gugur


LELANG

EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN (sistem gugur)

1. EVALUASI ADMINISTRASI Sebelum dilakukan evaluasi administrasi diteliti harga penawaran yang tercantum dalam surat penawaran yang tertulis dalam huruf dan angka tidak sama maka yang mengikat adalah yang tertulis dalam huruf dan selanjutnya disusun urutan harga penawaran. Penulisan dalam huruf yang tidak bermakna/mempunyai arti menggugurkan penawaran. Evaluasi administrasi dilakukan sekurang - kurangnya 3 (tiga) penawaran terendah dengan mengevaluasi kelengkapan, keabsahan, dan memenuhi persyaratan : a. Kelengkapan Dokumen Penawaran yang disyaratkan dalam

dokumen lelang. b. Surat Penawaran, surat penawaran dinyatakan memenuhi

persyaratan administrasi apabila : 1. Ditandatangani oleh pemimpin/Direktur Utama atau

Penerima Kuasa dari direktur utama yang penerima nama kuasanya tercantum dalam akte pendirian.

2. Jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari yang ditetapkan.

3. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tidak melampaui yang ditetapkan dalam dokumen lelang.

4. Bermaterai cukup dan bertandatangan pada materai serta dicap perusahaan

5. Isi surat penawaran sesuai dengan yang disyaratkan.

c. Jaminan Penawaran Surat Jaminan Penawaran harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : 1. Diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk bank

perkreditan rakyat) atau oleh perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) dan direasuransikan sebagaimana ketentuan dari Menteri Keuangan.

2. Masa berlakunya jaminan penawaran tidak kurang dari jangka waktu yang ditetapkan dalam dokumen lelang.

3. Nama penawar yang tercantum dalam surat jaminan penawaran sama dengan yang tercantum dalam surat penawaran

4. Nilai jaminan penawaran tidak kurang dari nilai nominal yang ditetapkan dalam dokumen lelang.

5. Besaran nilai jaminan penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf.

6. Nama Pejabat Pembuat Komitmen yang menerima jaminan penawaran sama dengan nama Pejabat Pembuat Komitmen yang mengadakan pelelangan.

7. Isi surat jaminan penawaran harus sesuai dengan ketentuan dalam dokumen lelang.

8. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas dan/atau meragukan dalam jaminan penawaran perlu dilakukan klarifikasi / konfirmasi dengan pihak yang terkait tanpa mengubah substansi dari jaminan penawaran.

d. Surat Kuasa (bila ada) Surat kuasa ditanda tangani oleh direktur utama selaku pemberi kuasa dan;

63

Penerima kuasa adalah orang yang nama dan identitas lainnya tercantum dalam akte pendirian usaha dan perubahannya

e. Kelengkapan Lampiran Penawaran Surat dukungan dari agen sesuai dengan substansi pekerjaan contoh : Untuk pekerjaan perkerasan dengan hotmix harus

dilampirkan surat dukungan AMP asli. f. Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan,

perlu dilakukan klarifikasi. Hasil evaluasi adalah memenuhi persyaratan administrasi atau tidak memenuhi persyaratan administrasi. Yang tidak memenuhi persyaratan administrasi tidak dilanjutkan evaluasi teknis.

2. EVALUASI TEKNIS Evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi, meliputi : a. Metoda Pelaksanaan

Yang diteliti dalam evaluasi metoda pelaksanaan adalah tahapan dan cara pelaksanaan yang menggambarkan pelaksanaan pekerjaan dari awal sampai dengan akhir dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.

b. Jadwal Waktu Pelaksanaan Jadwal Waktu Pelaksanaan dinyatakan memenuhi persyaratan apabila tidak lebih lama dari jangka waktu yang ditentukan dalam dokumen lelangdan urutan jenis pekerjaan secara teknis dapat dilaksanakan.

c. Spesifikasi Teknis Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan apabila menjamin pemenuhan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam dokumen lelang

d. Jenis, Kapasitas, Komposisi, dan Jumlah Peralatan. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan apabila jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan minimal yang disediakan yaitu : *) Untuk Jenis Pekerjaan Jalan dengan perkerasan

aspal panas (hotmix) - Mesin Gilas - Dump Truck/Pick Up - Stamper

*) Untuk Jenis Pekerjaan Jalan dengan perkerasan beton dan Pekerjaan Jembatan - Beton Molen - Dump Truck/Pick Up - Pompa Air

*) Untuk Jenis Pekerjaan Saluran Irigasi - Pompa Air - Dump Truck/Pick Up - Stamper

e. Personil Inti Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan apabila personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, yaitu : (1) Untuk usaha kecil SKT harus sesuai Bidang Tenaga

inti minimal yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang akan dilelangkan:

64

- STM Sipil Ber-SKT - Tenaga Administrasi

(2) Untuk usaha non kecil SKA harus sesuai Subbidang Tenaga inti minimal yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang akan dilelangkan: - Tenaga Ahli Ber-SKA - Tenaga Administrasi

f. Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan

Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan apabila pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen lelang

g. Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan perlu dilakukan klarifikasi.

Hasil evaluasi adalah memenuhi persyaratan teknis atau tidak memenuhi persyartan teknis. Yang tidak memenuhi persyaratan teknis tidak dilanjutkan pada evaluasi kewajaran harga.

3. EVALUASI KEWAJARAN HARGA


a. Evaluasi Harga Penawaran

Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan apabila harga penawaran tidak melebihi pagu anggaran.

b. Evaluasi Kewajaran Harga


1. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan apabila harga penawaran tidak melebihi pagu anggaran.

2. Harga penawaran dinilai terlalu rendah apabila :

a) Hasil evaluasi yang mengindikasikan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan dengan harga yang ditawarkan, karena penawar akan menderita kerugian yang lebih besar dibandingkan keuntungan.

b) Terhadap penawaran dengan indikasi seperti butir a) dilakukan klarifikasi. Apabila jawaban penawar dapat diterima oleh panitia pengadaan, maka jaminan penawaran tidak perlu dinaikkan.

c) Apabila dari hasil klarifikasi, harga penawaran terbukti terlalu rendah dan peserta lelang tetap menyatakan mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan dokumen lelang, maka peserta lelang harus bersedia menaikkan jaminan pelaksanaan menjadi sekurang-kurangnya persentase jaminan pelaksanaan yang ditetapkan dalam dokumen lelang dikalikan 80% (delapan puluh persen) HPS, bilamana ditunjuk sebagai pemenang lelang. Dalam hal peserta lelang menyatakan tidak mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dokumen lelang atau tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaannya, maka penawaran digugurkan dan jaminan penawaran dicairkan dan

65

disetorkan pada Kas Negara dan penawar di black list selama 1 (satu) tahun dan tidak diperkenankan ikut serta dalam pelelangan pada instansi pemerintah.

d) apabila harga penawaran dinilai terlalu rendah (lebih kecil dari 80% HPS), maka besaran jaminan pelaksanaan ditetapkan sebagai berikut: NJ = (5% NP) + {(HPS-NP)/HPS) x 80%HPS}

Ket.

NJ= Nilai Jaminan Pelaksanaan

NP= Nilai Penawaran terkoreksi

HPS= Harga Perkiraan Sendiri

3. Dalam hal penawaran komponen dalam negeri terlalu tinggi dibandingkan dengan perkiraan panitia pengadaan dilakukan klarifikasi.


a. Untuk pelelangan umum dengan pascakualifikasi, terhadap 3 (tiga) penawaran terendah yang memenuhi persyaratan evaluasi administrasi,teknis dan kewajaran harga dilakukan penilaian kualifikasi sesuai dengan Pedoman Kualifikasi Pelelangan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) yang ditetapkan Menteri Pekerjaan Umum.

b. Surat Keterangan Dukungan Keuangan Bank (Bagi Kualifikasi Non - Kecil)

b.1. Untuk mengikuti pengadaan barang/ jasa harus memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari nilai proyek untuk pekerjaan jasa pemborongan kecuali untuk penyedia barang/ jasa usaha kecil termasuk koperasi kecil;

b.2. Dukungan Bank harus mencantumkan besarnya nilai dukungan dalam bentuk angka dan huruf;

b.3. Dukungan Bank harus mencantumkan nama penyedia Barang/ Jasa yang didukung oleh pihak Bank.

b.4. Dukungan Bank harus ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan …………………untuk Paket Pekerjaan …………………………

b.5. Dukungan Bank harus mencantumkan tanggal masa berlakunya;

b.6. Apabila penyedia barang/ jasa peserta lelang tidak dapat menyampaikan dokumen seperti dipersyaratkan dimaksud maka penawaran dinyatakan GUGUR.

c. Neraca Perusahaan

c.1. Neraca Perusahaan satu tahun terakhir ditanda tangani oleh Direktur Perusahaan diatas materai (untuk kualifikasi Kecil), sedang untuk kualifikasi Non – Kecil Neraca Perusahaan satu tahun terakhir yang telah di audit Kantor Akuntan Publik

66

c.2. Apabila penyedia barang/ jasa peserta lelang tidak dapat menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c1, maka penawaran dinyatakan GUGUR.

16.KLARIFIKASI PENETAPAN, DAN PENGUMUMAN PEMENANG LELANG

16.1. Terhadap penyedia jasa yang akan diusulkan sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan, panitia pengadaan/ULP dapat melakukan klarifikasi melalui pembuktian kualifikasi

16.2. Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan pemenang dan pemenang cadangan berdasarkan usulan dari panitia pengadaan/ULP

16.3. Pengumuman pemenang lelang dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada situs LPSE untuk paket pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1.1


17.1. Alamat sanggahan ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan

17.2. Alamat sanggah banding ditujukan kepada alamat surat elektronik Bupati (e-mail)

18. JAMINAN

PELAKSANA AN 18.1.Nilai jaminan pelaksanaan sebesar 5 % (lima perseratus) dari

nilai kontrak

18.2. Besarnya jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah (lebih kecil dari 80% HPS), dinaikkan menjadi sekurang-kurangnya presentasi jaminan pelaksanaan pada 39.1.a. dikalikan 80% HPS

18.3. Masa berlakunya jaminan pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal masa pemeliharaan berakhir berdasarkan kontrak.

19.PENYELESAIAN PERSELISIHAN

19.1. Penyelesaian perselisihan dapat dilakukan dengan pilihan hukum sebagai berikut :

1. Diluar Pengadilan atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), melalui :

a. Mediasi;

b. Konsiliasi;

c. Arbitrase/Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

2. Di Panitera Pengadilan Purwakarta

67

BAB III

BENTUK SURAT PENAWARAN, LAMPIRAN, SURAT PENUNJUKAN DAN SURAT PERJANJIAN/KONTRAK

A. BENTUK SURAT PENAWARAN

KOP PERUSAHAAN

Nomor : ........................,……………..20… Lampiran : Kepada Yth. Pejabat Pembuat Komitmen ......................................... di ...................................

Perihal : Penawaran Pelelangan ............................................................................

Sehubungan dengan undangan pelelangan nomor:....................... tanggal........................... setelah kami mempelajari dengan seksama dokumen lelang termasuk berita acara penjelasan dan adendumnya, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan ....................................................................................................................................... sebesar Rp. ......................(..............................................................................................).

Dalam penawaran ini sudah termasuk pengadaan tenaga kerja, bahan, peralatan, biaya umum dan keuntungan, dan semua kewajiban pajak untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama .................... hari kalender. Penawaran ini berlaku selama ............ hari kalender sejak pembukaan penawaran. Kami akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen lelang. Sesuai dengan persyaratan dokumen lelang, bersama surat penawaran ini kami lampirkan dokumen yang terdiri dari: 1. Hasil Pemindaian (scan)Jaminan Penawaran ; 2. Daftar Kuantitas dan Harga; 3. Analisa Harga Satuan Pekerjaan Utama; 4. Daftar Harga Satuan Dasar Upah; 5. Daftar Harga Satuan Dasar Bahan; 6. Daftar Harga Satuan Dasar Peralatan; 7. Metoda Pelaksanaan; 8. Jadual Waktu Pelaksanaan; 9. Daftar Personil Inti; 10. Daftar Peralatan Utama 11. Lampiran lain yang disyaratkan sesuai dengan substansi pekerjaan:

Penawar

.......................... Jabatan

68

B. BENTUK SURAT PENETAPAN PEMENANG LELANG PENYEDIA JASA





TENTANG PENETAPAN PEMENANG LELANG

KEGIATAN ................................. APBD KABUPATEN PURWAKARTA/APBN TAHUN ANGGARAN ......

DI LINGKUNGAN DINAS ...............

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN ...................... APBD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 20... DI LINGKUNGAN DINAS ..........


: :

1. 2. 3. 1. 2.

bahwa berdasarkan keputusan panitia pengadaan/ULP kegiatan ...... nomor .... tentang usulan calon pemenang lelang dan pemenang tersebut menguntungkan bagi negara maka dipandang perlu menetapkan keputusan pejabat pembuat komitmen kegiatan .................... nomor .... tentang penetapan pemenang lelang kegiatan ....... Undang – undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TNLRI Nomor 2851) Undang – undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diundah terakhir dengan undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 59, TLNRI Nomor 4844) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LNRI Tahun 2003, nomor 120, TLNRI Nomor 4330), sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Presiden No. 61 Tahun 2004, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 32 Tahun 2005, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 70 Tahun 2005 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2006. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : …… tanggal …… tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2009. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : ………. tanggal ………… tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Di Lingkungan Dinas …………. Kabupaten Purwakarta Tahun

69

3.

Anggaran 2009 Keputusan Panita pengadaan/ULP nomor...... tahun ..... tentang usulan calon pemenang

M E M U T U S K A N

Menetapkan KESATU

KEDUA

KETIGA KEEMPAT

: :

:

: :

Pemenang lelang kegiatan ......

Pemenang lelang sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut : Pemenang pertama : 1. Nama perusahaan 2. Alamat 3. Nomor NPWP 4. Nilai penawaran terkoreksi

Pemenang cadangan kesatu : 1. Nama perusahaan 2. Alamat 3. Nomor NPWP 4. Nilai penawaran terkoreksi

Pemenang cadangan kedua : 1. Nama perusahaan 2. Alamat 3. Nomor NPWP 4. Nilai penawaran terkoreksi Segala hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan ini akan diatur dalam perjanjian (Kontrak) sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak kegiatan tersebut. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan



……………… NIP. ………..

Tembusan : disampaikan kepada :

1. Yth. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna anggaran 2. Yth. Ketua Pusat Layanan Pengadaan

70

C. SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA JASA

BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/ JASA (LETTER OF ACCEPTANCE)


Nomor : ……………….,………….……20… Lampiran : Kepada Yth.

……………………………

(nama Penyedia Barang/ Jasa)

di

…………………………..

(alamat Penyedia Barang/ Jasa)

Perihal : Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan …………..……………

Dengan ini diberitahukan bahwa penawaran Saudara nomor…………………….. tanggal

…………………20.… perihal ………………………………………………………..untuk pelaksanaan pekerjaan

………………………………….………………. (nama pekerjaan) dengan nilai penawaran terkoreksi

sebesar Rp ……………… (............................................) kami nyatakan diterima/disetujui.



Jabatan : ……………………………….....................…….…………

Kantor/satuan kerja/proyek/ : ………………………………......................…………

bagian proyek

Tanda tangan : ………………………………………………………….

71

D. BENTUK SURAT PERJANJIAN :

SURAT PERJANJIAN KERJA KONSTRUKSI

HARGA SATUAN Nomor :...........................

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ..............................................................................................................................................

DENGAN ..............................................................................................................................................

(nama perusahaan)

UNTUK MELAKSANAKAN JASA PELAKSANA KONSTRUKSI (PEMBORONGAN) PEKERJAAN

................................................................................................................... ..............................................................................................................................................

(nama pekerjaan yang akan dilaksanakan)

Perjanjian ini dibuat di .................................. pada hari ................................. tanggal ..................................... bulan ...................................tahun ........................................ (tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan Perjanjian) antara : Nama Pejabat Pembuat Komitmen, jabatan alamat selanjutnya disebut PIHAK KESATU, dan (nama pemimpin perusahaan yang mengikat perjanjian), jabatan, alamat selanjutnya disebut PIHAK KEDUA, termasuk semua lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang selanjutnya disebut KONTRAK KERJA KONSTRUKSI HARGA SATUAN tertanggal……………...................20... MAKA DENGAN INI Kedua Pihak menyetujui semua ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal berikut:


2. PIHAK KEDUA harus melaksanakan, menyelesaikan, dan memperbaiki pekerjaan, yaitu ………………………………….…........................................... (nama pekerjaan) sesuai dengan KONTRAK KERJA KONSTRUKSI HARGA SATUAN ini dan lampirannya. Waktu penyelesaian pekerjaan dihitung sejak tanggal mulai kerja, adalah ..…… (………..……….…………) hari kalender, sejak tanggal ....... sampai dengan tanggal ....... apabila terjadi perubahan ketentuan pemerintah dalam hal berakhirnya tahun anggaran berjalan akan dilakukan perubahan waktu penyelesaian pekerjaan.

3. Kontrak kerja konstruksi harga satuan yang ditentukan di bawah ini harus dibaca serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan, yaitu:

a. Surat Perjanjian kerja konstruksi ; b. Surat Penunjukan Penyedia Jasa; c. Surat Penawaran d. Adendum Dokumen Lelang (bila ada);

72

e. Syarat-Syarat Khusus Kontrak; f. Syarat-Syarat Umum Kontrak; g. Spesifikasi Teknis; h. Gambar-Gambar; i. Daftar Kuantitas dan Harga; j. Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran.

4. Syarat-syarat Kontrak kerja konstruksi harga satuan ini mengikat Kedua Pihak, kecuali diubah dengan kesepakatan bersama.

5. Sesuai dengan ketentuan kontrak : a. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan, menyelesaikan, memperbaiki pekerjaan secara

cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.

b. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan, menyelesaikan, dan memperbaiki seluruh pekerjaan sesuai ketentuan kontrak kerja konstruksi harga satuan, sampai diterima dengan baik oleh PIHAK KESATU.

6. Sesuai dengan ketentuan kontrak: a. PIHAK KESATU wajib menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.

b. PIHAK KESATU wajib membayar kepada PIHAK KEDUA atas pelaksanaan, penyelesaian, dan perbaikan pekerjaan berdasarkan hasil pengukuran, harga satuan pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga.

7. Harga kontrak kerja konstruksi harga satuan termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diperoleh dari perkiraan kuantitas pekerjaan dan harga satuan pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. …....…......… (……………..………………………)

8. Kontrak kerja konstruksi harga satuan ini berlaku dan mengikat Kedua Pihak sejak tanggal ditandatangani. Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan setelah Perjanjian ditandatangani.

Dengan tidak mengurangi kekuatan Pasal 41. Syarat-Syarat Umum dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Kedua Pihak setuju bahwa untuk perjanjian ini memilih tempat kediaman yang tetap dan seandainya terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah maka pernyelesaian sengketa/perselisihan diselesaikan di ………..........……*) [diisi oleh para pihak berdasarkan kesepakatan]

DENGAN DEMIKIAN, Kedua Pihak telah sepakat untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerja Konstruksi ini pada tanggal tersebut di atas.


Materai Rp. 6.000,-


(...................................) (nama jelas)


............................................. )

( ................................. ) (nama jelas)

73

BAB IV


A. KETENTUAN UMUM

1. DEFINISI

1.1. Dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini kata-kata dan ungkapan-ungkapan harus mempunyai arti seperti yang dimaksudkan atau dedifinisikan disini. a. Jasa pemborongan adalah layanan pelaksanaan

pekerjaan konstruksi yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen atau pengawas konstruksi yang ditugasi;




e. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diangkat oleh pengguna anggaran (APBN) dan Bupati (APBD) sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan jasa;

f. Penyedia jasa adalah badan usaha (berbadan hukum/tidak berbadan hukum) atau orang perorangan yang kegiatan usahanya meyediakan layanan jasa.

g. Sub penyedia jasa adalah penyedia jasa yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia jasa penanggungjawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan setelah disetujui oleh direksi;



j. LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) adalah pusat yang melayani proses pengadaan barang/jasa secara elektronik.

k. Peserta Lelang adalah penyedia jasa yang mengikuti pelelangan umum dengan pascakualifikasi, atau penyedia jasa yang telah lulus prakualifikasi dan termasuk dalam

74

daftar peserta lelang yang diundang dan telah terdaftar pada LPSE ;

l. Kontrak harga satuan adalah Jenis kontrak kerja kontruksi untuk menyelesaikan jenis seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu berdasarkan harga satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh penyedia jasa;

m. Kontrak kerja Kontruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan penyedia jasa untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan, yang terdiri dari: 1). Surat perjanjian kerja kontruksi; 2). Surat penunjukan penyedia jasa; 3). Surat penawaran; 4). Adendum dokumen lelang (bila ada); 5). Syarat-syarat khusus kontrak; 6). Syarat-syarat umum kontrak; 7). Spesifikasi teknis; 8). Gambar-gambar; 9). Daftar kuantitas dan harga; 10).Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran;

n. Harga kontrak Kerja Kontruksi adalah harga yang tercantum dalam Kontrak kerja kontruksi dan surat penunjukan penyedia jasa;

o. Dokumen Lelang, adalah dokumen yang disiapkan oleh Panitia Pengadaan/ unit layanan pengadaan dan ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian penawaran oleh calon peserta lelang serta sebagai pedoman evaluasi penawaran oleh panitia pengadaan;

p. Hari adalah hari kalender; bulan adalah bulan kalender;

q. Direksi pekerjaan adalah pejabat atau orang yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak untuk mengelola administrasi kontrak dan mengendalikan pekerjaan. Pada umumnya direksi pekerjaan dijabat oleh Pejabat Pembuat Komitmen, namun dapat dijabat oleh orang lain yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komimen;

r. Direksi teknis adalah tim yang ditunjuk oleh direksi pekerjaan yang bertugas untuk mengawasi pekerjaan;

s. Daftar kuantitas dan harga adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran;

t. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang dihitung secara profesional oleh panitia dan disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen sebagai salah satu acuan didalam melakukan evaluasi harga Penawaran;

u. Pekerjaan Utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu

75

kontruksi sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam dokumen lelang;

v. Mata pembayaran utama adalah mata pembayaran pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluh persen) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya terbesar yang ditetapkan dalam dokumen lelang;

w. Harga Satuan Dasar (HSD) adalah harga satuan komponen dari harga satuan pekerjaan (HSP) Persatuan tertentu ,misalnya antara lain : 1. Upah tenaga Kerja ( per jam, perhari ) 2. Bahan ( Per m, per Kg , Per Ton ) 3. Peralatan ( per jam, perhari )

x. Harga Satuan Pekerjaan (HSP) adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu;

y. Metode Pelaksaaan Pekerjaan adalah cara kerja yang layak realistis dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai spesifikasi teknik yang ditetapkan didalam dokumen lelang, dengan tahap pelaksanaan yang sistematis berdasarkan sumber daya yang dimiliki penawar;

z. Metoda Kerja adalah cara kerja untuk menghasilkan suatu jenis pekerjaan/bagian pekerjaan tertentu sesuai dengan spesifikasi teknik yang ditetapkan dalam dokumen lelang;

å. Jadual Waktu Pelaksanaan adalah Jadual yang menunjukan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara realistik, logis dan dapat dilaksanakan;

aa. Personal Inti adalah tenaga inti ( Tidak termasuk pekerja dan mandor ) yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaaan lapangan.

bb. Bagian pekerjaaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia jasa lain.

cc. Analisis harga satuan pekerjaaan, adalah perhitungan kebutuhan biaya tenaga kerja, bahan dan peralatan untuk mendapatkan harga satu satuan jenis pekerjaaan tertentu.

dd. Pekerjaan Harian adalah pekerjaan yang pembayarannya berdasarkan penggunaan tenaga kerja, bahan dan peralatan.

ee. Pekerjaan Sementara adalah pekerjaan penunjang yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan permanen;

ff. Perintah perubahan adalah perintah tertulis yang diberikan oleh direksi pekerjaaan kepada penyedia jasa untuk perubahan pekerjaaan;

gg. Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia jasa yang dinyatakan pada surat perintah mulai kerja (SPMK). Yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

hh. Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan pertama pekerjaan, dinyatakan dalam berita acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;

ii. Masa pemeliharaan adalah kurun waktu kontrak yang

76

ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan;

jj. Mediator adalah orang yang ditunjuk atas kesepakatan Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia jasa untuk menyelesaikan perselisihan;

kk. Konsiliator adalah orang yang ditunjuk atas kesepakatan Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia jasa untuk menyelesaikan perselisihan;

ll. Arbiter adalah orang yang ditunjuk atas kesepakatan Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia jasa, atau ditunjuk oleh pengadilan negeri, atau ditunjuk oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase;

mm.Kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan, yang setelah diserahterimakan oleh penyedia jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen menjadi tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau keselamatan umum.

2. PENERAPAN


2.2. Dokumen kontrak harus diinterpretasikan dalam urutan kekuatan hukum sebagai berikut: a. Surat Perjanjian; b. Surat Penunjukan Penyedia Jasa; c. Surat Penawaran; d. Adendum Dokumen Lelang (bila ada); e. Syarat-Syarat Khusus Kontrak; f. Syarat-Syarat Umum Kontrak; g. Spesifikasi Teknis; h. Gambar-Gambar; i. Daftar Kuantitas dan Harga; j. Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak.

3. ASAL JASA 3.1. Jasa pemborongan untuk pekerjaan ini adalah merupakan layanan jasa dari penyedia jasa nasional yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3.2. Bagi penyedia jasa asing harus mempunyai kantor perwakilan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.





77

6. JAMINAN 6.1. Penyedia jasa wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya surat penunjukan penyedia jasa, sebelum dilakukan penandatanganan kontrak. Besarnya jaminan pelaksanaan sesuai ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak. Masa berlakunya jaminan pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggal penyerahan akhir pekerjaan.

6.2. Penyedia jasa wajib menyerahkan jaminan uang muka yang bernilai sekurang-kurangnya sama dengan jumlah uang muka kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebelum dilakukan pembayaran uang muka kepada penyedia jasa. Besarnya uang muka sesuai Ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak. Masa berlakunya jaminan uang muka sekurang-kurangnya sejak tanggal permohonan pembayaran uang muka sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggal penyerahan pertama pekerjaan.

6.3. Jaminan Pelaksanaan, diserahkan dalam bentuk jaminan bank kepada Pejabat Pembuat Komitmen. Bentuk jaminan menggunakan bentuk yang tercantum dalam dokumen lelang

7. ASURANSI 7.1. Penyedia jasa harus menyediakan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia jasa, asuransi yang mencakup dari saat mulai pelaksanaan pekerjaan sampai dengan akhir masa pemeliharaan, yaitu: a. Semua barang dan peralatan-peralatan yang mempunyai

resiko tinggi terjadi kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta personil untuk pelaksanaan pekerjaan atas segala resiko yaitu kecelakaan, kerusakan-kerusakan, kehilangan, serta resiko lain yang tidak dapat diduga;

b. Pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerja; c. Perlindungan terhadap kegagalan bangunan.

7.2. Besarnya asuransi ditentukan di dalam syarat-syarat khusus kontrak.


8.1. Penyedia jasa bertanggung jawab atas keselamatan kerja di lapangan sesuai dengan ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak.

9. PEMBAYARAN 9.1. Cara pembayaran

a. Uang muka 1). Uang muka dapat dibayar untuk membiayai

penyediaan fasilitas lapangan dan mobilisasi peralatan, personil, dan bahan. Besaran uang muka ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dan dibayar setelah penyedia jasa menyerahkan jaminan uang muka sekurang-kurangnya sama dengan besarnya uang muka;

2). Penyedia jasa harus mengajukan permohonan pembayaran uang muka secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen disertai dengan rencana penggunaan uang muka;

3). Pejabat Pembuat Komitmen harus mengajukan surat permintaan pembayaran untuk permohonan tersebut

78

pada butir 2)., paling lambat 7 (tujuh) hari setelah jaminan uang muka diterima;


5). Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen);


b. Prestasi pekerjaan 1). Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati

dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, apabila penyedia jasa telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;

2). Pembayaran prestasi pekerjaan hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan;

3). Pejabat Pembuat Komitmen dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran;

4). Sistem pembayaran prestasi pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak;

5). Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Pembuat Komitmen dapat meminta penyedia jasa untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan dan besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk dibayar setinggi-tingginya sebesar sesuai ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak

6). Setiap pembayaran harus dipotong jaminan pemeliharaan, angsuran uang muka, denda (bila ada), dan pajak;

7). Untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran kepada Pejabat Pembuat Komitmen harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub kontraktor sesuai dengan kemajuan pekerjaan;

8). Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan.

c. Ganti rugi dan kompensasi 1). Ganti rugi sesuai Pasal 45.3. kepada penyedia jasa

dituangkan dalam amandemen kontrak; 2). Pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh

Pejabat Pembuat Komitmen, apabila penyedia jasa telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data;

3). Pejabat Pembuat Komitmen dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari harus sudah mengajukan surat permintaan

79

pembayaran. 9.2. Pejabat Pembuat Komitmen membayar kepada penyedia jasa

atas pelaksanaan pekerjaan berdasarkan ketentuan kontrak.


10.1. Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

10.2. Kontrak pekerjaan ini dibiayai dengan sumber dana APBN/APBD Kabupaten Purwakarta.

11. WEWENANG DAN KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

11.1. Pejabat Pembuat Komitmen memutuskan hal-hal yang bersifat kontraktual antara pejabat pembuat komitmen dalam kapasitas sebagai pemilik pekerjaan.

12. DIREKSI TEKNIS DAN PANITIA PENELITI PELAKSANAAN KONTRAK

12.1. Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menetapkan direksi teknis untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan mewakili direksi pekerjaan.

12.2. Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat membentuk panitia peneliti pelaksanaan kontrak untuk membantu direksi pekerjaan.

13. DELEGASI 13.1. Direksi pekerjaan dapat mendelegasikan sebagian tugas dan tanggungjawabnya kepada direksi teknis dan dapat membatalkan pendelegasian tersebut setelah memberitahukan kepada penyedia jasa.

14. PENYERAHAN LAPANGAN

14.1. Pejabat Pembuat Komitmen wajib menyerahkan seluruh/sebagian lapangan pekerjaan kepada penyedia jasa sebelum diterbitkannya surat perintah mulai kerja.

14.2. Sebelum penyerahan lapangan, Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama penyedia jasa melakukan pemeriksaan lapangan berikut bangunan, bangunan pelengkap dan seluruh aset milik Pejabat Pembuat Komitmen yang akan menjadi tanggungjawab penyedia jasa, untuk dimanfaatkan, dijaga dan dipelihara.

14.3. Hasil pemeriksaan lapangan dituangkan dalam berita acara serah terima lapangan yang ditandatangani kedua belah pihak.

15. SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

15.1. Pejabat Pembuat Komitmen harus sudah menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak penandatanganan kontrak, setelah dilakukan penyerahan lapangan.

15.2. Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak yang akan dinyatakan penyedia jasa dalam pernyataan dimulainya pekerjaan.


16.1. Sebelum pelaksanaan kontrak Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan penyedia jasa, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, menyusun rencana pelaksanaan kontrak.

16.2. Pejabat Pembuat Komitmen harus menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkannya SPMK.

16.3. Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat adalah:

80

a. Organisasi kerja; b. Tata cara pengaturan pekerjaan; c. Jadual pelaksanaan pekerjaan; d. Jadual pengadaan bahan, mobilisasi peralatan dan

personil; e. Penyusunan rencana pemeriksaan lapangan; f. Sosialisasi kepada masyarakat dan pemerintah daerah

setempat mengenai rencana kerja; g. Penyusunan program mutu.

17. PROGRAM MUTU 17.1. Program mutu harus disusun oleh penyedia jasa dan disepakati oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan dapat direvisi sesuai kebutuhan.

17.2. Program mutu minimal berisi: a. Informasi pengadaan; b. Organisasi proyek Pejabat Pembuat Komitmen dan

penyedia jasa; c. Jadual pelaksanaan pekerjaan; d. Prosedur pelaksanaan pekerjaan; e. Prosedur instruksi kerja; f. Pelaksana kerja.

18. PEMERIKSAAN BERSAMA

18.1. Pada tahap awal pelaksanaan kontrak, setelah penerbitan SPMK, direksi teknis bersama-sama dengan panitia peneliti pelaksanaan kontrak dan penyedia jasa melaksanakan pemeriksaan lapangan bersama dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lapangan untuk setiap rencana mata pembayaran guna menetapkan kuantitas awal.

18.2. Hasil pemeriksaan lapangan bersama dituangkan dalam berita acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak maka harus dituangkan dalam bentuk adendum kontrak.

18.3. Selanjutnya pemeriksaan lapangan bersama terhadap setiap mata pembayaran harus dilakukan oleh direksi teknis dan penyedia jasa selama periode pelaksanaan kontrak untuk menetapkan kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan.

19. PERUBAHAN KEGIATAN PEKERJAAN

19.1. Apabila karena kondisi tertentu yang mengakibatkan adanya perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan spesifikasi teknis dan gambar yang ditentukan dalam dokumen kontrak, maka Pejabat Pembuat Komitmen bersama penyedia jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain: a. Menambah atau mengurangi kuantitas pekerjaan yang

tercantum dalam kontrak; b. Menambah atau mengurangi jenis pekerjaan/mata

pembayaran; c. Mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai

dengan kebutuhan lapangan.

19.2. Pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari nilai harga yang tercantum dalam kontrak awal.

19.3. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen secara tertulis kepada penyedia jasa, ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak.

81

19.4. Hasil negosiasi dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penyusunan amandemen kontrak.

20. PEMBAYARAN UNTUK PERUBAHAN

20.1. Apabila diminta oleh Pejabat Pembuat Komitmen, penyedia jasa wajib mengajukan usulan biaya untuk melaksanakan perintah perubahan.

20.2. Direksi teknis wajib menilai usulan biaya tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari.

20.3. Apabila pekerjaan dalam perintah perubahan harga satuannya terdapat dalam daftar kuantitas dan harga, dan apabila menurut pendapat direksi pekerjaan bahwa kuantitas pekerjaan tidak melebihi batas atau waktu pelaksanaan tidak mengakibatkan perubahan harga, maka harga satuan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga digunakan sebagai dasar untuk menghitung biaya perubahan.

20.4. Apabila harga satuan berubah atau pekerjaan dalam perintah perubahan tidak ada harga satuannya dalam daftar kuantitas dan harga, jika dinilai wajar, maka usulan biaya dari penyedia jasa merupakan harga satuan baru untuk perubahan pekerjaan yang bersangkutan.

20.5. Apabila usulan biaya dari penyedia jasa dinilai tidak wajar, maka Pejabat Pembuat Komitmen mengeluarkan perintah perubahan dengan mengubah harga kontrak berdasarkan harga perkiraan Pejabat Pembuat Komitmen.

20.6. Apabila perintah perubahan sedemikian mendesak sehingga pembuatan usulan biaya serta negosiasinya akan menunda pekerjaan, maka perintah perubahan tersebut harus dilaksanakan oleh penyedia jasa


21. PERUBAHAN KUANTITAS DAN HARGA

21.1. Harga satuan dalam daftar kuantitas dan harga digunakan untuk membayar prestasi pekerjaan.

21.2. Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang akan dilaksanakan berubah lebih dari 10% (sepuluh persen) dari kuantitas awal, maka harga satuan pembayaran utama tersebut disesuaikan dengan negosiasi.

21.3. Apabila diperlukan mata pembayaran baru, maka penyedia jasa harus menyerahkan analisa harga satuannya kepada Pejabat Pembuat Komitmen. Penentuan harga satuan mata pembayaran baru dilakukan dengan negosiasi berdasarkan analisa harga satuan tersebut dan harga satuan dasar penawaran.


22.1. Amandemen kontrak harus dibuat bila terjadi perubahan kontrak. Perubahan kontrak dapat terjadi apabila: a. Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang




82


22.2. Prosedur amandemen kontrak dilakukan sebagai berikut: a. Pejabat Pembuat Komitmen memberikan perintah tertulis

kepada penyedia jasa untuk melaksanakan perubahan kontrak, atau penyedia jasa mengusulkan perubahan kontrak;

b. Penyedia jasa harus memberikan tanggapan atas perintah perubahan dari Pejabat Pembuat Komitmen dan mengusulkan perubahan harga (bila ada) selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari;




23.1. Hak dan kewajiban Pejabat Pembuat Komitmen a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan

oleh penyedia jasa. b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai

pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa. c. Melakukan perubahan kontrak. d. Menangguhkan pembayaran. e. Mengenakan denda keterlambatan. f. Membayar uang muka, hasil pekerjaan, dan uang retensi. g. Menyerahkan seluruh atau sebagian lapangan pekerjaan. h. Memberikan instruksi sesuai jadual. i. Membayar ganti rugi, melindungi dan membela penyedia

jasa terhadap semua tuntutan hukum, tuntutan lainnya, dan tanggungan yang timbul karena kesalahan, kecerobohan dan pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

23.2. Hak dan kewajiban penyedia jasa a. Menerima pembayaran uang muka, hasil pekerjaan, dan

uang retensi. b. Menerima pembayaran ganti rugi/kompensasi (bila ada). c. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai

dengan jadual pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.

d. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

e. Memberikan peringatan dini dan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen.

f. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadual penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.

g. Mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi perusakan dan pengaruh/gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, sebagai akibat polusi, kebisingan dan kerusakan lain yang disebabkan kegiatan penyedia jasa.

h. Penyedia barang/jasa wajib membayar ganti rugi apa bila terjadi kerugian negara yang ditimbulkan akibat pekerjaannya dan bersedia menandatangani surat pernyataan ganti rugi dimaksud.

83

24. RESIKO PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PENYEDIA JASA

24.1. Pejabat Pembuat Komitmen bertanggungjawab atas resiko yang dinyatakan dalam kontrak sebagai resiko Pejabat Pembuat Komitmen, dan penyedia jasa bertanggungjawab atas resiko yang dinyatakan dalam kontrak sebagai resiko penyedia jasa.

24.2. Resiko Pejabat Pembuat Komitmen a. Resiko kecelakaan, kematian, kerusakan atau kehilangan

harta benda (di luar pekerjaan, peralatan, instalasi dan bahan untuk pelaksanaan pekerjaan) yang disebabkan oleh: 1). Penggunaan atau penguasaan lapangan dalam rangka

pelaksanaan pekerjaan yang tidak dapat dihindari sebagai akibat pekerjaan tersebut; atau

2). Keteledoran, pengabaian kewajiban dan tanggungjawab, gangguan terhadap hak yang legal oleh Pejabat Pembuat Komitmen atau orang yang dipekerjakannya, kecuali disebabkan oleh penyedia jasa.

b. Resiko kerusakan terhadap pekerjaan, peralatan, instalasi, dan bahan yang disebabkan karena disain atau disebabkan oleh kesalahan Pejabat Pembuat Komitmen, keadaan kahar dan pencemaran/terkontaminasi limbah radio aktif/nuklir.

c. Resiko yang terkait dengan kerugian atau kerusakan dari pekerjaan, peralatan, instalasi dan bahan sejak saat pekerjaan selesai sampai berakhirnya masa pemeliharaan, kecuali apabila: 1). Kerusakan yang terjadi pada masa pemeliharaan; atau 2). Kejadian sebelum tanggal penyerahan pertama

pekerjaan yang bukan tanggunggjawab Pejabat Pembuat Komitmen.

24.3. Resiko penyedia jasa Kecuali resiko-resiko Pejabat Pembuat Komitmen, maka penyedia jasa bertanggungjawab atas setiap cidera atau kematian dan semua kerugian atau kerusakan atas pekerjaan, peralatan, instalasi, bahan dan harta benda yang mungkin terjadi selama pelaksanaan kontrak.

25. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

25.1. Buku harian diisi oleh penyedia jasa dan diketahui oleh direksi teknis, mencatat seluruh rencana dan realisasi aktivitas pekerjaan sebagai bahan laporan harian.

25.2. Laporan harian dibuat oleh penyedia jasa, diperiksa oleh direksi teknis, dan disetujui oleh direksi pekerjaan.

25.3. Laporan harian berisi: a. Tugas, penempatan dan jumlah tenaga kerja di

lapangan; b. Jenis dan kuantitas bahan di lapangan; c. Jenis, jumlah dan kondisi peralatan di lapangan; d. Jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan; e. Cuaca dan peristiwa alam lainnya yang mempengaruhi

pelaksanaan pekerjaan; f. Catatan lain yang dianggap perlu.

25.4. Laporan mingguan dibuat oleh penyedia jasa, terdiri dari

84

rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan mingguan serta catatan yang dianggap perlu.

25.5. Laporan bulanan dibuat oleh penyedia jasa, terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan bulanan serta catatan yang dianggap perlu.

25.6. Untuk kelengkapan laporan, penyedia jasa dan direksi teknis wajib membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan.

26. CACAT MUTU 26.1. Direksi teknis wajib memeriksa pekerjaan penyedia jasa dan memberitahu penyedia jasa bila terdapat cacat mutu dalam pekerjaan. Direksi teknis dapat memerintahkan penyedia jasa untuk menguji hasil pekerjaan yang dianggap terdapat cacat mutu.

26.2. Apabila direksi teknis memerintahkan penyedia jasa untuk melaksanakan pengujian dan ternyata pengujian memperlihatkan adanya cacat mutu, maka biaya pengujian dan perbaikan menjadi tanggungjawab penyedia jasa. Apabila tidak ditemukan cacat mutu, maka biaya pengujian dan perbaikan menjadi tanggungjawab Pejabat Pembuat Komitmen.

26.3. Setiap kali pemberitahuan cacat mutu, penyedia jasa harus segera memperbaiki dalam waktu sesuai yang tercantum dalam surat pemberitahuan direksi teknis.

26.4. Direksi pekerjaan dapat meminta pihak ketiga untuk memperbaiki cacat mutu bila penyedia jasa tidak melaksanakannya dalam waktu masa perbaikan cacat mutu sesuai yang tercantum dalam surat pemberitahuan direksi teknis dengan biaya dibebankan kepada penyedia jasa.

26.5. Cacat mutu harus diperbaiki sebelum penyerahan pertama pekerjaan dan selama masa pemeliharaan. Penyerahan pertama pekerjaan dan masa pemeliharaan dapat diperpanjang sampai cacat mutu selesai diperbaiki.


27.1. Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.


27.3. Mobilisasi harus mulai dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SPMK, yaitu antara lain mendatangkan peralatan berat, kendaraan, alat laboratorium, menyiapkan fasilitas kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan mendatangkan personil. Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

27.4. Pekerjaan dinyatakan selesai apabila penyedia jasa telah melaksanakan pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai ketentuan kontrak dan telah dinyatakan dalam berita acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh direksi pekerjaan.

27.5. Apabila penyedia jasa berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadual karena keadaan di luar pengendaliannya dan penyedia jasa telah melaporkan kejadian

85

tersebut kepada Pejabat Pembuat Komitmen, maka Pejabat Pembuat Komitmen melakukan penjadualan kembali pelaksanaan tugas penyedia jasa dengan amandemen kontrak.

28. WAKIL PENYEDIA JASA

28.1. Penyedia jasa wajib menunjuk personil sebagai wakilnya yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan dan diberikan wewenang penuh untuk bertindak atas nama penyedia jasa, serta berdomisili di lokasi pekerjaan.

28.2. Apabila direksi pekerjaan menilai bahwa wakil penyedia jasa tersebut pada paragrafl 28.1. tidak memadai, maka direksi pekerjaan secara tertulis dapat meminta penyedia jasa untuk mengganti dengan personil lain yang kualifikasi, kemampuan, dan pengalamannya melebihi wakil penyedia jasa yang diganti selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari dan wakil penyedia jasa yang akan diganti harus meninggalkan lapangan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.

29. PENGAWASAN 29.1. Untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang sedang atau telah dilaksanakan oleh penyedia jasa, Pejabat Pembuat Komitmen diwakili oleh direksi teknis.


30.1. Apabila penyedia jasa terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadual, maka Pejabat Pembuat Komitmen harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis.

30.2. Apabila keterlambatan pelaksanaan pekerjaan disebabkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, maka dikenakan kompensasi.

30.3. Apabila keterlambatan paragraf 30.1. dan paragraf 30.2. tidak diberlakukan.

31. KONTRAK KRITIS 31.1. Kontrak dinyatakan kritis apabila: a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% – 70% dari

kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana;

b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5% dari rencana.

c. Rencana fisik pelaksanaan 70%-100% dari kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahuan anggaran berjalan.

31.2. Penanganan kontrak kritis a. Rapat pembuktian (show cause meeting/SCM)

1). Pada saat kontrak dinyatakan kritis direksi pekerjaan menerbitkan surat peringatan kepada penyedia jasa dan selanjutnya menyelenggarakan SCM.

2). Dalam SCM direksi pekerjaan, direksi teknis dan penyedia jasa membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia jasa dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap I.

3). Apabila penyedia jasa gagal pada uji coba pertama, maka harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia jasa dalam periode waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap II.

86

4). Apabila penyedia jasa gagal pada uji coba kedua, maka harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia jasa dalam periode waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap III

5). Pada setiap uji coba yang gagal, Pejabat Pembuat Komitmen harus menerbitkan surat peringatan kepada penyedia jasa atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan.

6). Apabila pada uji coba ketiga masih gagal, maka Pejabat Pembuat Komitmen dapat menyelesaikan pekerjaan melalui kesepakatan tiga pihak atau memutuskan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Kesepakatan tiga pihak 1). Penyedia jasa masih bertanggung jawab atas seluruh

pekerjaan sesuai ketentuan kontrak. 2). Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan pihak ketiga

sebagai penyedia jasa yang akan menyelesaikan sisa pekerjaan atau atas usulan penyedia jasa.

3). Pihak ketiga melaksanakan pekerjaan dengan menggunakan harga satuan kontrak. Dalam hal pihak ketiga mengusulkan harga satuan yang lebih tinggi dari harga satuan kontrak, maka selisih harga menjadi tanggungjawab penyedia jasa.

4). Pembayaran kepada pihak ketiga dapat dilakukan secara langsung.

5). Kesepakatan tiga pihak dituangkan dalam berita acara dan menjadi dasar pembuatan amandemen kontrak.

31.3 Dalam hal keterlambatan paragraf 31.1 c Pejabat Pembuat Komitmen setelah melakukan rapat bersama atasan Pejabat Pembuat Komitmen sebelum tahun anggaran berakhir dapat langsung memutuskan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.


32.1. Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen atas pertimbangan yang layak dan wajar, yaitu untuk: a. Pekerjaan tambah; b. Perubahan disain; c. Keterlambatan yang disebabkan oleh Pejabat Pembuat

Komitmen; d. Masalah yang timbul di luar kendali penyedia jasa; e. Keadaan kahar.

32.2. Penyedia jasa mengusulkan secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan dilengkapi alasan dan data kepada Pejabat Pembuat Komitmen. Pejabat Pembuat Komitmen menugaskan panitia peneliti pelaksanaan kontrak dan direksi teknis untuk meneliti dan mengevaluasi usulan tersebut. Hasil penelitian dan evaluasi dituangkan dalam berita acara dilengkapi dengan rekomendasi dapat atau tidaknya diberi perpanjangan waktu.

32.3. Berdasarkan berita acara hasil penelitian dan evaluasi perpanjangan waktu pelaksanaan dan rekomendasi, maka Pejabat Pembuat Komitmen dapat menyetujui/tidak menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan.

87


32.5. Perhitungan penyesuaian harga didasarkan atas amandemen kontrak paragraf 22.1.






34.2. Yang digolongkan keadaan kahar adalah : a. Peperangan; b. Kerusuhan; c. Revolusi; d. Bencana alam: banjir, gempa bumi, badai, gunung

meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan; e. Pemogokan; f. Kebakaran; g. Gangguan industri lainnya.





34.7. Bila keadaan sudah pulih normal, maka secepat mungkin penyedia jasa memberitahukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen bahwa keadaan telah kembali normal dan kegiatan dapat dilanjutkan, dengan ketentuan: a. Jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam kontrak

tetap mengikat. Apabila harus diperpanjang, maka waktu perpanjangan sama dengan waktu selama tidak dapat melaksanakan pekerjaan akibat keadaan kahar;


88

c. Bila sebagai akibat dari keadaan kahar penyedia jasa tidak dapat melaksanakan sebagian besar pekerjaan selama jangka waktu 60 (enam puluh) hari, maka salah satu pihak dapat memutus kontrak dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya dan setelah itu penyedia jasa berhak atas sejumlah uang yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan pemutusan kontrak.

35. PERINGATAN DINI

35.1. Penyedia jasa wajib menyampaiakan peringatan dini kepada direksi pekerjaan melalui direksi teknik selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu atau keadaan-keadaan yang dapat berakibat buruk terhadap pekerjaan, kenaikan harga kontrak atau keterlambatan tanggal penyelesaian pekerjaan. Direksi pekerjaan melalui direksi teknik dapat meminta penyedia jasa untuk membuat perkiraan akibat yang akan timbul terhadap pekerjaan, harga kontrak, dan tanggal penyelesaian pekerjaan. Perkiraan tersebut wajib diserahkan penyedia jasa sesegera mungkin.

35.2. Penyedia jasa wajib bekerja sama dengan direksi pekerjaan melalui direksi teknik dalam menyusun dan membahas upaya-upaya untuk menghindari atau mengurangi akibat dari kejadian atau keadaan tersebut.


36. RAPAT PELAKSANAAN

36.1. Direksi pekerjaan, direksi teknik dan penyedia jasa dapat meminta dilakukan rapat pelaksanaan yang dihadiri semua pihak, untuk membahas pelaksanaan pekerjaan dan memecahkan masalah yang timbul sehubungan dengan peringatan dini .

36.2. Direksi teknik wajib membuat risalah rapat pelaksanaan paragraf 36.1. Tanggung jawab masing-masing pihak atas tindakan yang harus diambil ditetapkan oleh direksi pekerjaan secara tertulis.






Dalam hal kontrak dihentikan, maka Pejabat Pembuat Komitmen wajib membayar kepada penyedia jasa sesuai dengan kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai.

38.3. Pemutusan kontrak dilakukan bilamana para pihak terbukti melakukan kolusi, kecurangan atau tindak korupsi baik dalam

89

proses pelelangan maupun pelaksanaan pekerjaan, dalam hal ini: a. Penyedia jasa dapat dikenakan sanksi yaitu :

1). Jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetorkan ke kas negara;

2). Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia jasa; 3). Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu 2 (dua)

tahun. b. Pejabat Pembuat Komitmen dikenakan sanksi berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disipilin Pegawai Negeri Sipil atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berla

38.4. Pemutusan kontrak dilakukan bilamana penyedia jasa cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak. Kepada penyedia jasa dikenakan sanksi sesuai paragraf 38.3.

38.5. Pemutusan kontrak oleh Pejabat Pembuat Komitmen dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pejabat Pembuat Komitmen menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan kontrak secara tertulis kepada penyedia jasa untuk kejadian tersebut di bawah ini, Pejabat Pembuat Komitmen dapat memutuskan kontrak. Kejadian dimaksud adalah : a. Penyedia jasa tidak mulai melaksanakan pekerjaan

berdasarkan kontrak pada tanggal mulai kerja sesuai dengan paragraf 15.1.;

b. Penyedia jasa gagal pada uji coba ketiga dalam melaksanakan SCM sesuai paragraf 31.2.a.6).

c. Penyedia jasa tidak berhasil memperbaiki suatu kegagalan pelaksanaan, sebagaimana dirinci dalam surat pemberitahuan penangguhan pembayaran

d. Penyedia jasa tidak mampu lagi melaksanakan pekerjaan atau bangkrut;

e. Penyedia jasa gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan;

f. Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sudah melampaui besarnya jaminan pelaksanaan;

g. Penyedia jasa menyampaikan pernyataan yang tidak benar kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan pernyataan tersebut berpengaruh besar pada hak, kewajiban, atau kepentingan Pejabat Pembuat Komitmen;

h. Terjadi keadaan kahar dan penyedia jasa tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan paragraf 34.7.

Terhadap pemutusan kontrak yang timbul karena terjadinya salah satu kejadian sebagaimana dirinci dalam huruf a. sampai h. diatas, Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak diberlakukan.

Atas pemutusan kontrak yang timbul karena salah satu kejadian yang diuraikan dalam huruf a. sampai g, penyedia jasa dapat dikenakan sanksi yaitu : 1). Jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetorkan ke kas

negara; 2). Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia jasa; 3). Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu 2 (dua)

tahun.

38.6. Pemutusan kontrak oleh penyedia jasa

90

Sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah penyedia jasa menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan kontrak secara tertulis kepada Pengguna Pejabat Pembuat Komitmen untuk kejadian tersebut di bawah ini, penyedia jasa dapat memutuskan kontrak. Kejadian dimaksud adalah : a. Sebagai akibat keadaan kahar, penyedia jasa tidak dapat

melaksanakan pekerjaan sesuai dengan paragraf 34.7.c.; b. Pejabat Pembuat Komitmen gagal mematuhi keputusan

akhir penyelesaian perselisihan.

38.7. Prosedur pemutusan kontrak Setelah salah satu pihak menyampaikan atau menerima pemberitahuan pemutusan kontrak, sebelum tanggal berlakunya pemutusan tersebut penyedia jasa harus: a. Mengakhiri pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang

ditetapkan dalam pemberitahuan pemutusan kontrak; b. Mengalihkan hak dan menyerahkan semua hasil

pelaksanaan pekerjaan. Pengalihan hak dan penyerahan tersebut harus dilakukan dengan cara dan pada waktu yang ditentukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;

c. Menyerahkan semua fasilitas yang dibiayai oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

38.8. Dalam hal terjadi pemutusan kontrak sesuai dengan paragraf 38.5., Pejabat Pembuat Komitmen tetap membayar hasil pekerjaan sampai dengan batas tanggal pemutusan, dan jika terjadi pemutusan kontrak sesuai dengan paragraf 38.6., selain pembayaran tersebut di atas Pejabat Pembuat Komitmen harus membayar pengeluaran langsung yang dikeluarkan oleh penyedia jasa sehubungan dengan pemutusan kontrak.


39. PEMANFAATAN MILIK PENYEDIA JASA

39.1. Semua bahan, peralatan, instalasi, pekerjaan sementara, dan fasilitas milik penyedia jasa, dapat dimanfaatkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen bila terjadi pemutusan kontrak oleh penyedia jasa.


40.1. Penyelesaian perselisihan dapat melalui: a. Di luar pengadilan, yaitu dengan cara musyawarah,

mediasi, konsiliasi atau arbitrase di Indonesia; b. Pengadilan.





42. PERPAJAKAN 42.1. Penyedia jasa harus mengetahui, memahami dan patuh terhadap semua peraturan perundang-undangan tentang pajak yang berlaku di Indonesia dan sudah diperhitungkan dalam penawaran.


91


43.2. Korespondensi dapat dikirim langsung, atau melalui pos, telex, surat elektronik (e-mail).




44.1. Penyesuaian harga dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat khusus kontrak. Penyesuaian harga diberlakukan terhadap kontrak jangka panjang lebih dari 12 (dua belas) bulan.



45.2. Besarnya denda kepada penyedia jasa atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1 ‰ (per seribu) dari harga kontrak atau bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.

45.3. Penyedia jasa berkewajiban membayar ganti rugi apabila berdasarkan hasil temuan inspektorat daerah atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan atau badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terdapat kerugian Negara yang ditimbulkan dari hasil pekerjaan.



46.1. Pejabat Pembuat Komitmen membentuk panitia penerima pekerjaan yang terdiri dari unsur atasan langsung, proyek dan direksi teknis.

46.2. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengguna Pejabat Pembuat Komitmen untuk penyerahan pertama pekerjaan.

46.3. Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan panitia penerima pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia jasa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat permintaan dari penyedia jasa. Apabila terdapat kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia jasa wajib menyelesaikan/memperbaiki, kemudian panitia penerima pekerjaan melakukan pemeriksaan kembali dan apabila sudah sesuai dengan ketentuan kontrak, maka dibuat berita acara penyerahan pertama pekerjaan.

46.4. Setelah penyerahan pertama pekerjaan Pejabat Pembuat Komitmen membayar sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari nilai kontrak, sisa nilai kontrak sebesar 5% (lima persen) merupakan uang retensi selama masa pemeliharaan.

46.5. Penyedia jasa wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap berada seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.

46.6. Setelah masa pemeliharaan berakhir penyedia jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat

92

Pembuat Komitmen untuk penyerahan akhir pekerjaan.

46.7. Pejabat Pembuat Komitmen menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia jasa melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik, setelah diperiksa oleh panitia penyerahan pekerjaan dan telah dibuat berita acara penyerahan akhir pekerjaan.

46.8. Setelah penyerahan akhir pekerjaan Pejabat Pembuat Komitmen menyerahkan uang retensi sebesar 5 % (lima persen) dari nilai kontrak serta wajib mengembalikan jaminan pelaksanaan.

46.9. Apabila penyedia jasa tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sesuai kontrak, maka Pejabat Pembuat Komitmen berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai pemeliharaan pekerjaan dan mencairkan jaminan pelaksanaan untuk disetor ke kas negara, serta penyedia jasa dikenakan sanksi masuk daftar hitam selama 2 (dua) tahun.


47.1. Penyedia jasa harus menyerahkan kepada direksi pekerjaan gambar pelaksanaan (as built drawing) paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyerahan akhir pekerjaan.

47.2. Apabila penyedia jasa terlambat menyerahkan gambar pelaksanaan, maka Pejabat Pembuat Komitmen dapat menahan sejumlah uang sesuai ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak.

47.3. Apabila penyedia jasa tidak menyerahkan gambar pelaksanaan, maka Pejabat Pembuat Komitmen dapat memperhitungkan pembayaran kepada penyedia jasa sesuai dengan ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak.


48.1. Penyedia jasa wajib mengajukan kepada direksi pekerjaan perhitungan terinci mengenai jumlah yang harus dibayarkan kepadanya sesuai ketentuan kontrak sebelum penyerahan pertama pekerjaan. Pejabat Pembuat Komitmen harus mengajukan surat permintaan pembayaran untuk pembayaran akhir paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perhitungan pembayaran akhir disetujui oleh direksi teknis.


49.1. Kegagalan bangunan yang menjadi tanggungjawab penyedia jasa ditentukan terhitung sejak penyerahan akhir pekerjaan sesuai dengan umur konstruksi yang direncanakan dan secara tegas dinyatakan dalam dokumen perencanaan paling lama 10 (sepuluh) tahun. Jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan ditetapkan dalam syarat-syarat khusus kontrak.

49.2. Pelaksanaan ganti rugi atas kegagalan bangunan dapat dilakukan melalui mekanisme pertanggungan (asuransi) sesuai dengan paragraf 7.1.c.

B. KETENTUAN KHUSUS

50. PERSONIL

50.1. Penyedia jasa wajib menugaskan personil inti yang tercantum dalam daftar personil inti atau menugaskan personil lainnya yang disetujui oleh direksi pekerjaan. Direksi pekerjaan hanya akan menyetujui usulan penggantian personil inti apabila kualifikasi, kemampuan, dan pengalamannya sama atau melebihi personil inti yang ada dalam daftar personil inti.

93

50.2. Apabila direksi pekerjaan meminta penyedia jasa untuk memberhentikan personilnya dengan alasan atas permintaan tersebut, maka penyedia jasa harus menjamin bahwa personil tersebut sudah harus meninggalkan lapangan dalam waktu 7 (tujuh) hari dan harus diganti selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.


51.1. Pejabat Pembuat Komitmen harus melakukan penilaian atas hasil pekerjaan dalam masa pelaksanaan pekerjaan.

51.2. Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.

52. PERCEPATAN

52.1. Apabila Pejabat Pembuat Komitmen menginginkan agar penyedia jasa menyelesaikan pekerjaan sebelum rencana tanggal penyelesaian pekerjaan, maka direksi pekerjaan akan meminta usulan biaya yang diperlukan oleh penyedia jasa untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan. Bila Pejabat Pembuat Komitmen dapat menerima usulan biaya tersebut, maka rencana tanggal penyelesaian pekerjaan dipercepat dan disahkan bersama oleh direksi pekerjaan dan penyedia jasa.

52.2. Apabila Pejabat Pembuat Komitmen menerima usulan biaya untuk percepatan pelaksanaan pekerjaan, maka usulan biaya tersebut ditambahkan dalam harga kontrak dan diperlakukan sebagai perintah perubahan untuk diproses menjadi amandemen kontrak.


53.1. Apabila penyedia jasa tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan dalam kontrak, maka dikenakan sanksi penangguhan pembayaran setelah Pejabat Pembuat Komitmen memberitahukan penangguhan pembayaran tersebut secara tertulis.

53.2. Pemberitahuan penangguhan pembayaran memuat rincian keterlambatan disertai alasan-alasan yang jelas dan keharusan penyedia jasa untuk memperbaiki dan menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sesuai yang tercantum dalam surat pemberitahuan penangguhan pembayaran.

54. INSTRUKSI 54.1. Penyedia jasa wajib melaksanakan semua instruksi direksi pekerjaan yang berkaitan dengan kontrak.




(...................................) (nama jelas)


............................................. )

( ................................. ) (nama jelas)

94

BAB V


A. KETENTUAN UMUM

1. DEFINISI 1.1 a. Pejabat Pembuat Komitmen adalah: Nama : ................................ Jabatan : ................................ Alamat : ................................

b. Direksi pekerjaan adalah: Nama : ................................ Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Alamat : ………………………..

c. Masa Pemeliharaan Selama 180 (seratus delapan puluh) hari.

2. JAMINAN 6.1. Besarnya jaminan pelaksanaan adalah 5 % (lima persen) dari nilai kontrak.

6.2. Besarnya jaminan uang muka harus bernilai sekurang – kurangnya sama dengan jumlah uang muka yang diberikan.

6.3.

Besarnya jaminan pemeliharaan adalah 5 % (lima persen) dari nilai kontrak


3.1. eraturan tentang keselamatan kerja yang harus dipatuhi penyedia jasa sesuai Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pada Sektor Jasa Konstruksi Di Kabupaten Purwakarta.

4. PEMBAYARAN 9.1.a.1).

9.1.b.3).

9.1.b.4).

9.1.b.5.

Besaran uang muka .....% (..........) dari nilai kontrak.

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara bulanan (monthly certificate) atau termin

Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk dibayar setinggi-tingginya sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah nilai tagihan.

Bila terjadi pemutusan kontrak maka jumlah pembayaran senilai prestasi pekerjaan yang disetujui oleh kedua belah pihak


27.1. Waktu pelaksanaan kontrak selama .... (.........) Hari Kalender.



a. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan

95

diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mengaku atau memakai nama usaha kecil sehingga memperoleh fasilitas kemudahan dana, keringanan tarif, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa atau pemborongan pekerjaan Pemerintah yang diperuntukkan dan dicadangkan bagi usaha kecil yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian bagi usaha kecil diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);




40.2. Penyelesaian perselisihan dilakukan melalui :

a. Musyawarah

b. Arbitrase/Pengadilan


45.3. a. Denda langsung dipotong dari pembayaran kepada penyedia jasa.

b. Ganti rugi dibayar kepada penyedia jasa setelah dibuat amandemen kontrak.


47.1.

47.2.

47.3.

Penyedia jasa harus menyerahkan kapada direksi pekerjaan gambar pelaksanaan ( as built drawing ) paling lambat 14 ( empat belas ) hari sebelum penyerahan akhir pekerjaan.

Apabila penyedia jasa terlambat menyerahkan gambar pelaksanaan maka Pengguna Jasa dapat menahan sejumlah uang sebesar 5 Per mil dari nilai kontrak.

Apabila penyedia jasa tidak menyerahkan gambar pelaksanaan maka Pengguna Jasa dapat memperhitungkan pembayaran kepada penyedia jasa sejumlah uang sebesar 10 per mil dari nilai kontrak.


48.1. Untuk Pembayaran pekerjaan berdasarkan pada kuantitas terpasang yang memenuhi syarat. Apabila hasil quality control fisik pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan

a. Pada level rata-rata atau diatas toleransi teknis maka pekerjaan akan diperhitungkan ke fisik yang lain (Change Order) atau dipotong sesuai kekurangannya.

b. Pada level dibawah toleransi teknis maka kekurangan fisik tersebut akan diperhitungkan kedalam nilai uang untuk dilakukan pemotongan nilai kontrak.

96



(...................................) (nama jelas)

PIHAK KESATU Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan ........

( ................................. ) (nama jelas)

97

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR : 18 TAHUN 2010 TANGGAL : 5 APRIL 2010 TENTANG : STANDAR DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA

KABUPATEN PURWAKARTA

DOKUMEN PENGADAAN JASA KONSULTANSI SISTEM HARGA SATUAN

BAB I

INSTRUKSI KEPADA PESERTA SELEKSI

A) . KERANGKA ACUAN KERJA (KAK

1. UMUM a. Syarat-Syarat Peserta Seleksi 1). Tercantum dalam Daftar Pendek Konsultan. 2). Menunjukan undangan untuk mengikuti seleksi. 3). Mengambil dokumen seleksi.

b. Rapat penjelasan dokumen seleksi akan dilaksanakan sesuai data seleksi. Diharapkan kepada semua penyedia jasa yang diundang dapat menghadiri rapat penjelasan.

c. Dalam rapat penjelasan, peserta diberi kesempatan untuk menanyakan semua hal yang kurang jelas.

d. Panitia pengadaan menjelaskan isi dokumen seleksi dan menjawab pertanyaan peserta.

e. Peserta dapat menyampaikan usulan perubahan atas pasal-pasal dalam dokumen seleksi dan dicatat oleh panitia pengadaan.

f. Hasil rapat penjelasan dituangkan dalam berita acara penjelasan dan apabila ada perubahan penting/pokok pada dokumen seleksi, akan dibuat adendum dokumen seleksi yang disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Berita acara penjelasan ditandatangani panitia pengadaan dan minimal 1 (satu) wakil peserta yang hadir dan disampaikan kepada semua peserta seleksi termasuk yang tidak hadir atau diambil oleh peserta sesuai data seleksi. Berita acara dan adendum ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen seleksi.

g. Bila dipandang perlu, panitia pengadaan dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan.

h. Ketidakhadiran peserta dalam rapat penjelasan dan peninjauan lapangan tidak menggugurkan keikutsertaan peserta.

2. JENIS KONTRAK

Kontrak yang digunakan pada seleksi ini adalah kontrak berdasarkan waktu penugasan/time base (kontrak harga satuan), yaitu kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan persyaratan tertentu yang volume kegiatan pekerjaannya

98

masih bersifat perkiraan sementara. Lingkup, output, dan lamanya penyediaan jasa sulit untuk di definisikan karena jasa berkaitan dengan, dan menunggu, penyelesaian aktifitas oleh pihak lain, dimana periode penyelesaiannya dapat bervariasi, atau karena sulit dalam menilai input dari konsultan. Pembayaran dikaitkan dengan input dan biasanya didasarkan atas tariff bulanan (monthly rates) setiap indivisu yang disebutkan dalam kontrak, dan pada biaya yang dapat tergantikan atas biaya yang telah dikeluarkan dan atau menggunakan tariff yang telah disepakati.

3. PENYUSUNAN, PENYAMPAIAN, DAN PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN

a. Penyusunan dokumen penawaran 1). Surat penawaran

Bentuk surat penawaran sesuai Lampiran 3 dengan ketentuan: a). Surat penawaran asli diberi materai cukup. Pada

materai dibubuhi tanda tangan disertai pencantuman tanggal, bulan dan tahun serta dicap. Surat penawaran harus mencantumkan masa berlakunya penawaran sesuai data seleksi

b). Ditandatangani oleh pimpinan/direktur utama atau penerima kuasa dari pemimpin/direktur utama yang namanya tercantum dalam akte pendirian/perubahan atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama adalah yang berhak mewakilinya.

c). Tanpa menyebutkan besaran harga yang ditawarkan dimasukan dalam sampul dokumen administrasi (sampul I).

2). Surat kuasa, bila ada (dalam sampul I) Bentuk surat kuasa sesuai Lampiran 4.

3). Penawaran teknis (dalam sampul I) (bentuk penawaran pada Lampiran 5) Penawaran teknis terdiri dari: a). Pendahuluan

Uraian singkat latar belakang penyedia jasa, meliputi organisasi dan pengalaman.

b). Pengalaman perusahaan (1). Penyedia jasa harus menjelaskan pengalaman

perusahaan selama kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir yang sesuai dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan (Lampiran 5a).

(2). Pengalaman perusahaan diuraikan secara ringkas dan jelas dengan mencantumkan informasi: nama pekerjaan yang telah dilaksanakan, lingkup dan data pekerjaan yang telah dilaksanakan, lokasi, pemberi tugas, nilai kontrak, dan waktu pelaksanaan (menyebutkan bulan dan tahun). (Lampiran 5b).

(3). Pengalaman perusahaan harus dilengkapi dengan referensi atau rekaman kontrak dari pejabat yang berwenang baik dari instansi pemerintah maupun swasta (Kepala Kantor/Satker/ Pejabat pembuat komitmen/pengguna barang jasa/pemimpin/ pemimpin bagian proyek dsbnya), yang menunjukkan kinerja konsultan yang bersangkutan.

99

c). Pemahaman terhadap Kerangka Acuan Kerja (KAK) Uraian tentang pengertian penyedia jasa atas lingkup pekerjaan, sasaran, kebutuhan jenis dan jumlah tenaga ahli, jenis dan substansi laporan yang dihasilkan berdasarkan dokumen seleksi.

d). Tanggapan atas KAK Berdasarkan pemahaman penyedia jasa, penyedia jasa dapat menyampaikan tanggapan atas KAK dalam rangka pencapaian sasaran KAK.

e). Apresiasi inovasi Dalam hal penyedia jasa berpendapat KAK perlu disempurnakan, maka penyedia jasa dapat mengusulkan inovasi yang secara konsisten dituangkan dalam penawaran teknis maupun penawaran biaya.

f). Pendekatan dan metodologi (1). Konsistensi antara pemahaman KAK, lingkup

pekerjaan dan tujuan serta layanan, apresiasi terhadap inovasi KAK, tanggapan terhadap KAK, rencana kerja, Jadwal penugasan dan jumlah orang bulan untuk tenaga ahli, organisasi dan fasilitas penunjang.

(2). Hasil kerja/deliverable dan laporan-laporan.

(3). Fasilitas pendukung dalam melaksanakan pekerjaan, penyedia jasa dapat memberikan tanggapan terhadap data barang dan fasilitas yang disediakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

(4). Jadwal pelaksanaan pekerjaan (Lampiran 5c) dan Jadwal penugasan personil (Lampiran 5d).

(5). Kebutuhan staf penunjang.

g). Rencana kerja Uraian mengenai pelaksanaan pekerjaan meliputi pola kerja, sistematika pengumpulan data, analisis permasalahan, pemecahan masalah, kontribusi masing-masing tenaga ahli dalam setiap kegiatan dan laporan.

h). Kualifikasi tenaga ahli yang diusulkan.

(1). Daftar tenaga ahli dilengkapi dengan nama, posisi jabatan yang diusulkan, lama waktu penugasan dan Jadwal penugasan.

(2). Penjelasan tugas dan kontribusi masing-masing tenaga ahli.

(3). Kualifikasi tenaga ahli yang diusulkan disampaikan dalam bentuk daftar riwayat hidup (Lampiran 5e) dan surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan (Lampiran 5f).

4). Penawaran biaya (sampul II) (Lampiran 6) Penawaran biaya terdiri dari: a). Biaya langsung personil (Lampiran 6b) , antara lain :

(1). Biaya tenaga ahli; (2). Biaya asisten tenaga ahli; (3). Biaya tenaga pendukung;

Besarnya biaya langsung personil diperhitungkan

100

berdasar lama waktu penugasan dikalikan imbalan jasa (gaji dasar per satuan waktu).

b). Biaya langsung non personil (Lampiran 6c) maksimum 40% dari nilai total penawaran biaya, antara lain: (1). Biaya untuk pengadaan barang dan fasilitas yang

tidak disediakan Pejabat Pembuat Komitmen. (2). Pengeluaran kantor meliputi biaya pengeluaran

penyedia jasa untuk menyediakan ruang kantor, sarana kantor (air, listrik, komunikasi), penyusunan laporan.

(3). Biaya pengadaan/sewa kendaraan termasuk biaya operasi dan pemeliharaannya.

(4). Pengeluaran lain dalam pelaksanaan pekerjaan.

c). Penawaran biaya yang diajukan harus sudah memperhitungkan besarnya keuntungan dan pajak.

Surat penawaran biaya diberi materai cukup. Pada materai dibubuhi tanda tangan disertai pencantuman tanggal, bulan dan tahun serta dicap dan dimasukkan dalam sampul II.

b. Penyampaian dokumen penawaran sesuai data seleksi Peserta seleksi menyampaikan dokumen penawaran kepada panitia pengadaan dengan melampirkan dokumen administrasi, penawaran teknis dan penawaran biaya. Dokumen Penawaran: 1). Dokumen administrasi, penawaran teknis dan penawaran

biaya yang diajukan oleh penyedia jasa masing-masing sebanyak 3 (tiga) rangkap, terdiri dari dokumen asli untuk Pejabat Pembuat Komitmen dan 2 (dua) rekaman untuk panitia pengadaan;

2). Dokumen penawaran asli untuk Pejabat Pembuat Komitmen disampaikan oleh panitia/pejabat pengadaan dalam keadaan tertutup dan dilak serta hanya dibuka setelah diterbitkannya surat penetapan pemenang atau bilamana ada sanggahan dari peserta. Pembukaan dokumen penawaran asli dilakukan dihadapan peserta yang menyanggah dan disanggah;

3). Pada sampul I ditulis “DATA ADMINISTRASI DAN TEKNIS”, jenis pekerjaan dan nama serta alamat penyedia jasa;

4). Pada sampul II ditulis “DATA BIAYA PENAWARAN”, jenis pekerjaan dan nama serta alamat penyedia jasa;

5). Sampul I dan sampul II serta surat pengantar penawaran dimasukkan dalam satu sampul luar. Pada sampul luar ditulis jenis pekerjaan, tempat, hari, tanggal, bulan, tahun, jam batas akhir penyampaian penawaran, nama penyedia jasa, dan ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen;

6). Jika disampaikan secara langsung, maka dokumen penawaran harus dimasukkan oleh peserta yang bersangkutan ke dalam tempat yang telah disediakan oleh panitia pengadaan;

7). Jika dokumen penawaran disampaikan melalui pos, panitia pengadaan mencatat tanggal dan waktu penerimaannya serta memasukkannya ke tempat yang telah ditentukan;

101

Dalam hal dokumen penawaran diterima setelah melampaui batas akhir pemasukan dokumen penawaran, maka dokumen penawaran tersebut tidak diikutsertakan pada proses selanjutnya dan dikembalikan kepada penawar tanpa dibuka.

8). Penarikan, Pengubahan, Penggantian dan Penambahan Dokumen Penawaran

a). Dokumen penawaran yang telah dimasukkan kedalam kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran tidak dapat diambil oleh peserta seleksi.

b). Apabila peserta seleksi akan menarik/mengubah/ mengganti/menambah dokumen penawaran yang sudah dimasukkan ke dalam kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran, harus dilakukan sebelum waktu penutupan pemasukan dokumen penawaran.

c). Dokumen yang dimaksudkan untuk penarikan/ pengubahan/ penggantian/ penambahan dimasukkan ke dalam sampul tertutup dan diberi tanda sesuai butir b.4). dan ditambah dengan tanda ;

“PENARIKAN”/ “PENGUBAHAN”/“PENGGANTIAN”/ “PENAMBAHAN”.

d). Dokumen butir b.8).c). dimasukkan kedalam kotak/ tempat pemasukan dokumen penawaran.

e). Tidak ada dokumen susulan yang dapat diterima oleh panitia pengadaan setelah batas waktu penyampaian dokumen penawaran berakhir/ditutup

c. Pembukaan dokumen penawaran Pembukaan dokumen penawaran administrasi dan teknis (sampul I): 1). Para peserta seleksi atau wakilnya yang hadir harus

dapat memperlihatkan identitas berupa surat keterangan/ penugasan dari perusahaan untuk menghadiri pembukaan dokumen penawaran dan menandatangani daftar hadir sebagai bukti kehadirannya.

2). Panitia pengadaan meminta kesediaan 2 (dua) orang wakil dari peserta seleksi yang hadir sebagai saksi. Apabila tidak terdapat wakil peserta seleksi yang hadir pada saat pembukaan, panitia menunda pembukaan kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh panitia pengadaan sekurang-kurangnya 2 (dua) jam.

3). Setelah batas waktu yang ditentukan tidak ada peserta seleksi yang hadir, maka pembukaan penawaran dilaksanakan dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk secara tertulis oleh panitia pengadaan yang bukan anggota panitia pengadaan.

4). Panitia pengadaan meneliti isi kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran dan menghitung jumlah penawaran yang masuk (tidak dihitung surat pengunduran diri) dan bila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga), seleksi tidak dapat dilanjutkan dan seleksi harus diulang.

102

5). Selanjutnya panitia pengadaan membuka sampul luar penawaran, termasuk dokumen penarikan/pengubahan/ penggantian/penambahan (bila ada), di hadapan para peserta seleksi atau para wakilnya yang hadir pada jam, hari, tanggal dan tempat sebagaimana telah ditentukan oleh panitia pengadaan.

6). Sampul bertanda “PENARIKAN”, “PENGUBAHAN” atau “PENGGANTIAN” atau “PENAMBAHAN” harus dibuka dan dibaca terlebih dahulu.

7). Pembukaan dokumen penawaran dilakukan oleh panitia pengadaan setelah menyatakan dihadapan para peserta seleksi yang hadir bahwa saat pemasukan dokumen penawaran telah ditutup.

8). Setelah penyampaian dokumen penawaran ditutup, perubahan atau susulan pemberian bahan dan penjelasan secara lisan atau tertulis atas dokumen penawaran yang telah disampaikan tidak dapat diterima;

9). Panitia pengadaan membuka sampul I di hadapan peserta. Sampul II tidak boleh dibuka dan sampulnya dituliskan identitas perusahaan dan diparaf oleh panitia pengadaan serta wakil peserta seleksi dari perusahaan yang berbeda, sebelum disimpan oleh panitia pengadaan. Dokumen penawaran yang dilakukan penarikan sesuai angka 6) tidak dibuka.

10). Semua dokumen penawaran dan surat keterangan dibacakan dengan jelas sehingga terdengar oleh semua peserta seleksi.

11). Setelah pembukaan sampul I panitia pengadaan membuat Berita Acara Pembukaan sampul I, yang sekurang-kurangnya memuat : a). Jumlah dokumen penawaran yang masuk; b). Jumlah dokumen penawaran yang lengkap dan

tidak lengkap; c). Kelainan-kelainan yang dijumpai dalam dokumen

penawaran; d). Keberatan/sanggahan dari peserta; e). Keterangan lain yang dianggap perlu; f). Tanggal pembuatan berita acara; g). Tanda tangan anggota panitia pengadaan dan wakil

peserta yang hadir; h). Berita acara pembukaan sampul I dilampiri

dokumen penawaran sampul I.

4. KRITERIA DAN TATA CARA PENILAIAN DOKUMEN PENAWARAN (EVALUASI)

Metoda evaluasi yang digunakan dalam penilaian dokumen penawaran ditetapkan sesuai data seleksi. 1. Dalam hal menggunakan Metoda Evaluasi Kualitas, Evaluasi

Berdasarkan Kualitas digunakan untuk pengadaan jasa konsultansi yang kompleks dan menggunakan teknologi tinggi, kualitas usulan merupakan faktor yang menentukan terhadap outcome secara keseluruhan, dan lingkup pekerjaan sulit ditetapkan dalam kerangka Acuan Kerja (KAK), sifat pekerjaan mengharapkan para penyedia jasa dapat menunjukan inovasi dalam proposal, sifat pekerjaan

103

yang mempunyai dampak hilir yang luar biasa dan yang maksud tujuannya mendapatkan tenaga-tenaga ahli terbaik, sifat pekerjaan yang dapat dilaksanakan dengan cara yang sangat berbeda sehingga proposal-proposal tidak akan bisa dibandingkan satu dengan yang lain. Evaluasi/penilaian dilakukan sebagai berikut: Dilakukan penilaian kualitas penawaran teknis, kemudian dipilih konsultan yang mengajukan penawaran teknis yang terbaik dan diatas batas lulus (passing grade/ambang batas/minimal proposal teknis).

Dilakukan pembukaaan penawaran biaya dari konsultan dengan nilai penawaran terbaik.

Diadakan klarifikasi penawaran teknis dan penawaran biaya, dan apabila harga penawaran terlalu tinggi maka dilakukan negosiasi.

2. Dalam hal menggunakan Metoda Evaluasi Kualitas Teknis

dan Biaya, metoda evaluasi Kualitas Teknis dan Biaya digunakan pada pekerjaan yang lingkup, keluaran (output), waktu penugasan, dan hal-hal lain dapat diperkirakan dengan baik dalam KAK, serta besarnya biaya dapat ditentukan dengan tepat. Dalam hal menggunakan Metoda Evaluasi Kualitas Teknis dan biaya, acuan yang digunakan untuk pembobotan sesuai dengan rentang sebagai berikut: bobot penawaran teknis 0,60 sampai 0,80 bobot penawaran biaya 0,20 sampai 0,40 Bobot penawaran teknis dan bobot penawaran biaya sesuai data seleksi

Evaluasi/penilaian dilakukan sebagai berikut: Dilakukan penilaian kualitas penawaran teknis, kemudian dipilih penawaran-penawaran yang diatas batas lulus (passing grade/ambang batas/minimal proposal teknis).

Dilakukan penilaian penawaran biaya terhadap konsultan yang mempunyai nilai evaluasi penawaran diatas batas lulus (passing grade/ambang batas/minimal proposal teknis).

Dilakukan penjumlahan atau perhitungan kombinasi nilai penawaran teknis dan nilai penawaran biaya.

Diadakan klarifikasi dan negosiasi terhadap konsultan yang mempunyai nilai kombinasi penawaran teknis dan penawaran biaya yang tertinggi/terbaik.

3. Dalam hal menggunakan Metoda Evaluasi Pagu Anggaran, metoda Evaluasi Pagu Anggaran digunakan untuk pekerjaan sederhana dan dana terbatas, lingkup pekerjaan dapat didefinisikan dan diperinci dengan tepat, meliputi waktu penugasan, kebutuhan tenaga ahli dan input lainnya serta anggarannya tidak melampaui pagu anggaran tertentu, Evaluasi/penilaian dilakukan sebagai berikut: Dilakukan pembukaan penawaran biaya dan dilakukan koreksi arithmatik.

Dipilih konsultan yang menawarkan biaya lebih rendah atau sama dengan pagu anggaran setelah dilakukan koreksi arithmatik.

Dilakukan penilaian kualitas penawaran teknis dari konsultan yang lulus dari persyaratan panawaran biaya

104

tersebut diatas; Penentuan pemenang pengadaan jasa konsultansi berdasarkan nilai penawaran teknis terbaik/tertinggi, dilanjutkan dengan klarifikasi, dan apabila harga penawaran terlalu tinggi maka dilakukan negosiasi;

4. Dalam hal menggunakan Metoda Evaluasi Biaya Terendah, metoda Evaluasi Biaya Terendah, digunakan untuk pekerjaan yang bersifat sederhana dan standar, pengukuran skala kecil, design dan/atau sepervisi bangunan sederhana Evaluasi/penilaian dilakukan sebagai berikut: Dilakukan penilaian kualitas teknis, kemudian dipilih penawaran-penawaran yang diatas batas lulus (passing grade/ambang batas/minimal proposal teknis).

Dilakukan pembukaan penawaran biaya terhadap konsultan yang mempunyai evaluasi penawaran teknis yang diatas batas lulus (passing grade/ambang batas/minimal proposal teknis).

Penentuan pemenang pengadaan jasa konsultansi berdasarkan nilai penawaran yang paling rendah, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi;

a. EVALUASI ADMINISTRASI

Penilaian terhadap dokumen administrasi hanya dilakukan terhadap data yang tidak diminta pada saat prakualifikasi. 1). Penawaran dinyatakan gugur apabila salah satu persyaratan

administrasi yang diminta dalam dokumen seleksi tidak dipenuhi atau tidak memenuhi syarat, yaitu: Surat penawaran: a). Tidak ditandatangani oleh pemimpin/direktur utama atau

penerima kuasa dari pemimpin/direktur utama yang namanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama (association agreement) adalah yang berhak mewakili kemitraan (pejabat dari perusahaan konsultan utama/lead firm);

b). Tidak mencantumkan masa berlakunya penawaran, atau mencantumkan kurun waktu kurang dari yang ditetapkan dalam dokumen seleksi;

c). Tidak menyampaikan dokumen penawaran teknis;

d). Surat Penawaran asli tidak diberi materai cukup. Materai tidak dibubuhi tanda tangan, pada meterai tidak tercantum tanggal, bulan, dan tahun serta tidak dibubuhi cap perusahaan.

2). Untuk dokumentasi panitia pengadaan, dokumen asli yang mengakibatkan gugurnya penawaran disimpan oleh panitia pengadaan.

3). Penawaran yang lulus administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis.

4). Dokumen penawaran teknis dan penawaran biaya bagi penawaran yang dinyatakan gugur administrasi dapat diambil kembali oleh peserta yang bersangkutan.

b. EVALUASI TEKNIS Penilaian penawaran teknis dilakukan dengan cara memberikan

nilai angka terhadap unsur penawaran teknis dengan

105

memperhatikan bobot yang diberikan pada unsur-unsur yang dinilai. 1). Unsur-unsur pokok yang dinilai adalah: pengalaman penyedia

jasa, pendekatan dan metodologi, serta kualifikasi tenaga ahli. Pembobotan masing-masing unsur dengan rentang sebagai berikut :

Unsur Bobot (%)

a). Pengalaman Perusahaan 10 – 20

b). Pendekatan dan Metodologi 20 – 40

c). Kualifikasi Tenaga Ahli 50 – 70 Total 100

Bobot masing-masing unsur ditetapkan panitia pengadaan berdasarkan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan sesuai data seleksi, dengan uraian sebagai berikut:

a). Pengalaman Perusahaan: (1). Penilaian dilakukan atas pengalaman perusahaan

selama kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir dalam melaksanakan pekerjaan sejenis dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan. Pengalaman kerja di Indonesia dan/atau di lokasi pekerjaan mendapat tambahan nilai. Pengalaman tersebut harus diuraikan secara ringkas dan jelas dengan mencantumkan informasi: nama pekerjaan yang telah dilaksanakan secara singkat, lokasi, pejabat yang berwenang baik dari instansi pemerintah maupun swasta (Kepala Kantor/Satker/ Pejabat pembuat komitmen/pengguna barang jasa/pemimpin/ pemimpin bagian proyek dsbnya), nilai, dan waktu pelaksanaan (menyebutkan bulan dan tahun). Penilaian juga dilakukan terhadap jumlah pekerjaan yang sedang dilaksanakan oleh penyedia jasa, disamping untuk mengukur pengalaman juga dipergunakan untuk mengukur kemampuan/kapasitas penyedia jasa yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya.

(2). Pengalaman perusahaan harus dilengkapi dengan referensi dari pejabat yang berwenang (Kepala Kantor/Satker /Pejabat pembuat komitmen/pengguna barang jasa/pemimpin/ pemimpin bagian proyek dsbnya) atau rekaman kontrak, yang menunjukkan kinerja penyedia jasa yang bersangkutan selama kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir.

(3). Sub unsur yang dinilai, antara lain : (a). Pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis;

(b). Pengalaman melaksanakan pekerjaan di Indonesia dan/atau di lokasi pekerjaan;

(c). Pengalaman menajerial dan fasilitas utama ;

(d). Kapasitas perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap.

b). Pendekatan dan Metodologi : Untuk menilai pemahaman penyedia jasa atas lingkup pekerjaan/jasa layanan yang diminta dalam KAK, pemahaman atas sasaran/tujuan, kualitas metodologi, dan hasil kerja, sub unsur yang dinilai adalah:

106

(1). Pemahaman atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, penilaian terutama meliputi: pengertian terhadap tujuan pekerjaan yang akan dilaksanakan, lingkup serta jasa konsultansi yang diperlukan (aspek-aspek utama yang diindikasikan dalam KAK), dan pengenalan lapangan ;

(2). Kualitas metodologi, penilaian terutama meliputi: ketepatan menganalisa masalah dan langkah pemecahan yang diusulkan dengan tetap mengacu kepada persyaratan KAK, konsistensi antara metodologi dengan rencana kerja, apresiasi terhadap inovasi, tanggapan terhadap KAK khususnya mengenai data yang tersedia, jumlah orang bulan (man-month) tenaga ahli dan tenaga pendukung, uraian tugas, jangka waktu pelaksanaan laporan-laporan yang disyaratkan, jenis keahlian tenaga ahli yang diperlukan, program kerja, Jadwal pekerjaan, Jadwal penugasan, organisasi, dan kebutuhan fasilitas penunjang;

(3). Hasil kerja (deliverable), penilaian meliputi: analisis, gambar-gambar kerja, spesifikasi teknis, perhitungan teknis, dan laporan-laporan;

(4). Fasilitas pendukung dalam melaksanakan pekerjaan yang diminta dalam KAK.

(5). Penyedia jasa yang mengajukan gagasan baru yang meningkatkan kualitas keluaran yang diinginkan dalam KAK diberikan nilai lebih.

c). Kualifikasi Tenaga Ahli. Penilaian Tenaga ahli dilakukan kepada tenaga ahli yang mempunyai sertifikat keahlian (bagi Tenaga ahli yang dibutuhkan sebagai tenaga ahli tehnik sesuai UU Jasa Konstruksi) dan akan diusulkan untuk melaksanakan pekerjaan dengan memperhatikan jenis keahlian, persyaratan, serta jumlah tenaga yang telah diindikasikan di dalam KAK. Sub unsur yang dinilai adalah: (1). Tingkat pendidikan.

yaitu lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah lulus ujian negara atau yang telah diakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi, dibuktikan dengan salinan ijazah ;

(2). Pengalaman kerja profesional, yang dinilai/dihitung adalah pengalaman pada pekerjaan sejenis serta memenuhi lama pengalaman seperti yang disyaratkan dalam KAK, dan harus didukung dengan referensi atau rekaman kontrak dari pejabat yang berwenang baik dari instansi pemerintah maupun swasta (Kepala Kantor/Satker/ Pejabat pembuat komitmen/pengguna barang jasa/pemimpin/ pemimpin bagian proyek dsbnya). Bagi tenaga ahli yang diusulkan sebagai pemimpin/wakil pemimpin pelaksana pekerjaan (Team Leader/Co Team Leader) dinilai pula pengalaman sebagai pemimpin/wakil pemimpin tim. Tenaga ahli yang mempunyai pengalaman pernah ikut pelatihan tenaga ahli konsultansi bidang ke-PU-an dari LPJK

107

akan mendapat tambahan nilai pengalaman;

(3). Lain-lain: penguasaan bahasa Inggris, bahasa Indonesia (bagi penyedia jasa asing), bahasa setempat, aspek pengenalan (familiarity) atas tata cara, aturan, situasi dan kondisi (custom) setempat. Tenaga ahli yang menguasai/memahami aspek-aspek tersebut di atas diberikan nilai lebih tinggi.

Kualifikasi tenaga ahli yang melebihi kualifikasi yang diminta dari persyaratan KAK tidak memperoleh tambahan nilai. Pembobotan dan penilaian untuk masing-masing sub unsur ditetapkan oleh panitia pengadaan.

2). Ambang lulus (passing grade/nilai minimal proposal teknis)

Nilai ambang lulus ditetapkan oleh panitia pengadaan dengan memperhatikan tingkat kesulitan teknis dan kompleksitas pekerjaan sesuai data seleksi. Bagi penyedia jasa yang nilainya di bawah nilai ambang lulus, dinyatakan gugur. Bagi penyedia jasa yang nilainya sama atau di atas nilai ambang lulus, dimasukkan dalam peringkat teknis.

c. PENETAPAN

PERINGKAT TEKNIS

Berdasarkan evaluasi penawaran teknis, panitia pengadaan menyusun peringkat teknis penyedia jasa yang dituangkan dalam berita acara evaluasi penawaran teknis dan dilaporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk ditetapkan.

d. PENGUMUMAN PERINGKAT TEKNIS

Peringkat teknis yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen diumumkan oleh panitia pengadaan melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan/atau internet dan disampaikan kepada seluruh peserta.

1) Dalam hal menggunakan metode evaluasi kualitas atau metode evaluasi pagu anggaran, diberi waktu masa sanggah kepada peserta seleksi yang keberatan terhadap penetapan peringkat teknis. Pengumuman Peringkat Teknis sesuai data seleksi.

2) Dalam hal menggunakan metode evaluasi kualitas dan biaya atau metode evaluasi biaya terendah. Peringkat Teknis diumumkan tanpa ada masa sanggah dan proses seleksi dilanjutkan dengan undangan pembukaan penawaran biaya.

e. SANGGAHAN Peserta yang berkeberatan terhadap pengumuman peringkat teknis dapat mengajukan surat sanggahan kepada Pejabat Pembuat Komitmen. 1). Sanggahan disampaikan selambat-lambatnya 5 (lima) hari

kerja sejak pengumuman peringkat teknis, apabila ditemukan: a). Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang

telah ditetapkan dalam dokumen seleksi;

b). Rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan yang sehat;

c). Penyalahgunaan wewenang oleh panitia pengadaan dan/ atau pejabat yang berwenang lainnya;

d). Adanya unsur KKN di antara peserta pemilihan penyedia jasa;

108

e). Adanya unsur KKN antara peserta dengan anggota panitia pengadaan dan/atau dengan pejabat yang berwenang lainnya.

2). Pejabat Pembuat Komitmen wajib memberikan jawaban selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak surat sanggahan diterima.

3). Apabila penyedia jasa tidak puas terhadap jawaban Pejabat Pembuat Komitmen, maka dapat mengajukan surat sanggahan banding.

4). Surat sanggahan banding disampaikan kepada Menteri selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya jawaban atas sanggahan tersebut.

5). Menteri wajib memberikan jawaban selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak surat sanggahan banding diterima.

6). Proses pemilihan penyedia jasa tetap dilanjutkan tanpa menunggu jawaban atas sanggahan banding.

7). Apabila sanggahan banding ternyata benar, maka proses seleksi dievaluasi kembali atau dilakukan proses seleksi ulang, atau dilakukan pembatalan kontrak.

f. PEMBUKAAN PENAWARAN BIAYA

(Sampul II)

1). Dalam hal menggunakan metoda evaluasi kualitas, maka panitia pengadaan membuka sampul II yang lulus evaluasi teknis dengan peringkat teknis terbaik dan melakukan evaluasi biaya. Panitia pengadaan membuat berita acara pembukaan penawaran biaya, yang mencantumkan penawaran biaya, nilai (score) penawaran teknis. Berita acara ditandatangani oleh panitia pengadaan dan wakil peserta.

2). Dalam hal menggunakan metoda evaluasi kualitas teknis dan biaya, maka panitia pengadaan mengundang peserta yang lulus evaluasi teknis untuk menghadiri acara pembukaan penawaran sampul II sebagai berikut: a). Panitia pengadaan menyebutkan peserta yang lulus

evaluasi teknis dan masing-masing nilai evaluasi penawaran teknis;

b). Panitia pengadaan menyebutkan ketentuan pembobotan nilai evaluasi penawaran teknis dan nilai evaluasi penawaran biaya sebagaimana tercantum dalam dokumen seleksi;

c). Panitia pengadaan membuka sampul II dari seluruh peserta yang lulus evaluasi teknis;

d). Panitia pengadaan membacakan dan menulis biaya penawaran dari tiap peserta yang lulus evaluasi teknis;

e). Panitia pengadaan di hadapan peserta melakukan evaluasi gabungan teknis dan biaya sebagai berikut: (1). Menghitung nilai kombinasi antara nilai penawaran

teknis dan nilai penawaran biaya dengan cara perhitungan sebagai berikut: Nilai Akhir = {Nilai (score) Penawaran Teknis x Bobot

Penawaran Teknis} + {Nilai (score) Penawaran Biaya x Bobot Penawaran Biaya}

(2). Hasil dari peringkat gabungan tersebut akan dijadikan

109

dasar untuk penetapan peringkat pemenang.

f). Panitia pengadaan membuat berita acara pembukaan penawaran biaya, yang mencantumkan penawaran biaya, nilai (score) penawaran teknis, nilai (score) penawaran biaya, dan nilai gabungan penawaran teknis dan penawaran biaya. Berita acara ditandatangani oleh panitia pengadaan dan wakil peserta.

3). Dalam hal menggunakan metoda evaluasi pagu anggaran, maka panitia pengadaan mengundang peserta yang lulus evaluasi teknis untuk menghadiri acara pembukaan penawaran sampul II sebagai berikut: a). Panitia pengadaan menyebutkan peserta yang lulus


b). Panitia pengadaan membuka sampul II dari seluruh peserta yang lulus evaluasi teknis;

c). Panitia pengadaan membacakan dan menulis biaya penawaran dari tiap peserta yang lulus evaluasi teknis;

d). Panitia pengadaan di hadapan peserta: (1). Menggugurkan penawaran yang melampaui pagu

anggaran;

(2). Menetapkan pemenang yang peringkat teknisnya tertinggi.

e). Panitia pengadaan membuat berita acara pembukaan penawaran biaya, yang mencantumkan penawaran biaya, dan nilai penawaran teknis. Berita acara ditandatangani oleh panitia pengadaan dan wakil peserta.

4). Dalam hal menggunakan metoda evaluasi biaya terendah, maka panitia pengadaan mengundang peserta yang lulus evaluasi teknis untuk menghadiri acara pembukaan penawaran sampul II sebagai berikut: a). Panitia pengadaan menyebutkan peserta yang lulus




d). Panitia pengadaan di hadapan peserta: Menetapkan pemenang yang harga penawarannya terendah dan tidak melampaui pagu anggaran.

e). Panitia pengadaan membuat berita acara pembukaan penawaran biaya, yang mencantumkan penawaran biaya, dan nilai penawaran teknis. Berita acara ditandatangani oleh pantia pengadaan dan wakil peserta.

g. PENETAPAN

PEMENANG 1). Terhadap penyedia jasa yang akan diusulkan sebagai

pemenang dan pemenang cadangan (bila ada) dilakukan pembuktian kualifikasi.

2). Dalam hal menggunakan metoda evaluasi kualitas, peringkat teknis terbaik ditetapkan sebagai pemenang seleksi oleh Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan usulan panitia

110

pengadaan.

3). Dalam hal menggunakan metoda evaluasi kualitas teknis dan biaya, metoda evaluasi pagu anggaran dan metoda evaluasi biaya terendah, setelah evaluasi penawaran biaya, Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan pemenang seleksi berdasarkan usulan panitia pengadaan yang dituangkan dalam berita acara evaluasi penawaran biaya.

h. PENGUMUMAN PEMENANG SELEKSI

i. SANGGAHAN PENGUMUMAN PEMENANG SELEKSI

Pengumuman Pemenang Seleksi dilakukan terhadap hasil seleksi yang menggunakan metoda evaluasi kualitas teknis dan biaya, dan metoda evaluasi biaya terendah sesuai data seleksi Pemenang seleksi diumumkan oleh panitia pengadaan setelah penetapan pemenang oleh Pejabat Pembuat Komitmen melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan/atau internet dan disampaikan secara tertulis kepada seluruh peserta. Peserta yang berkeberatan terhadap pengumuman pemenang seleksi dapat mengajukan surat sanggahan kepada pejabat pembuat komitmen dengan ketentuan seperti pada butir e.

j. KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN DAN BIAYA

Setelah ditetapkan pemenang seleksi untuk metoda evaluasi yang dipilih pada butir f, panitia pengadaan melakukan klarifikasi teknis dan biaya kepada pemenang seleksi dengan ketentuan sebagai berikut : 1). Klarifikasi dilakukan oleh panitia pengadaan dengan

pemimpin/direktur utama perusahaan atau wakil yang memperoleh kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan (dinyatakan dengan surat kuasa);

2). Dalam hal penilaian menggunakan metoda evaluasi kualitas, klarifikasi dilakukan untuk memperoleh kemantapan dan kejelasan teknis dan biaya dengan memperhatikan kesesuaian antara bobot pekerjaan dan tenaga ahli yang ditugaskan dengan mempertimbangkan pula kebutuhan perangkat/fasilitas pendukung yang proporsional guna pencapaian hasil kerja yang optimal: a). Aspek-aspek teknis yang perlu diklarifikasi dan/atau

dinegosiasi terutama:

(1). Lingkup dan sasaran jasa konsultansi;

(2). Cara penanganan pekerjaan dan rencana kerja;

(3). Kualifikasi tenaga ahli;

(4). Organisasi pelaksanaan;

(5). Program alih pengetahuan;

(6). Jadwal pelaksanaan pekerjaan;

(7). Jadwal penugasan personil;

(8). Fasilitas penunjang.

b). Klarifikasi dilakukan untuk memperoleh kesepakatan biaya yang efisien dan efektif dengan tetap mempertahankan hasil yang ingin dicapai sesuai dengan penawaran teknis yang diajukan penyedia jasa.

c). Aspek-aspek biaya yang perlu diklarifikasi terutama : (1). Kesesuaian rencana kerja dengan jenis pengeluaran

biaya ;

111

(2). Volume kegiatan dan jenis pengeluaran ;

(3). Biaya satuan dibandingkan dengan yang berlaku di pasaran/kewajaran biaya.

d). Apabila personil tenaga ahli yang ditawarkan tidak memenuhi persyaratan dalam KAK maka penyedia jasa diminta mengganti personil tersebut sehingga dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam KAK.

e). Unit biaya personil dihitung berdasarkan satuan waktu yang dihitung berdasarkan tingkat kehadiran dengan ketentuan sebagai berikut: (1). 1 (satu) bulan dihitung minimal 22 (dua puluh dua)

hari kerja; (2). 1 (satu) hari kerja dihitung minimal 8 (delapan) jam

kerja.

f). Panitia pengadaan membuat laporan hasil klarifikasi kepada pejabat pembuat komitmen untuk ditetapkan.

3). Dalam hal penilaian menggunakan metoda evaluasi teknis dan biaya atau metoda evaluasi pagu anggaran atau metoda evaluasi biaya terendah, klarifikasi teknis dan biaya dilakukan sesuai klarifikasi dan negosiasi pada metoda evaluasi kualitas, kecuali: a). Harga satuan biaya langsung personil tidak boleh dikurangi,

kecuali jika dinilai terlalu tinggi yaitu melebihi 10% (sepuluh persen) dari 3,2 (tiga koma dua) kali gaji dasar yang diterima tenaga ahli tetap dan melebihi 10% (sepuluh persen) dari 1,5 (satu koma lima) kali penghasilan yang diterima tenaga ahli tidak tetap, berdasarkan perhitungan dari daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli yang bersangkutan;

b). Harga satuan biaya langsung non personil yang bersifat lump sum tidak boleh dikurangi.

k. SURAT PENETAPAN

PEMENANG PENYEDIA JASA

Pemenang seleksi ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan berdasarkan usulan panitia pengadaan. Dalam hal Pejabat Pembuat Komitmen tidak sependapat dengan usulan panitia pengadaan maka: 1). Untuk penetapan pemenang seleksi dengan nilai s.d. Rp. 50

milyar. Pejabat Pembuat Komitmen membahas dengan panitia pengadaan untuk mengambil keputusan: a). Menyetujui usulan panitia pengadaan; atau

b). Menetapkan keputusan yang disepakati bersama untuk melakukan evaluasi ulang atau seleksi ulang atau menetapkan pemenang seleksi, dan dituangkan dalam berita acara yang memuat keberatan dan kesepakatan masing-masing pihak; atau

c). Bila akhirnya tidak tercapai kesepakatan, maka akan diputuskan oleh Menteri dan bersifat final.

2). Untuk penetapan pemenang seleksi dengan nilai di atas Rp.50 milyar. Pejabat Pembuat Komitmen membahas dengan panitia pengadaan untuk mengambil keputusan: a). Menyetujui usulan panitia pengadaan untuk dimintakan

112

persetujuan kepada Menteri; atau

b). Menetapkan keputusan yang disepakati bersama untuk melakukan evaluasi ulang atau seleksi ulang, dan dituangkan dalam berita acara serta dilaporkan kepada Menteri; atau

c). Apabila masih belum ada kesepakatan, maka dilaporkan kepada Menteri dengan catatan keberatan dari Pejabat Pembuat Komitmen, untuk diputuskan dan bersifat final.

3). Untuk pengadaan yang bernilai di atas Rp. 50 miliar, apabila Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau panitia pengadaan tidak sependapat dengan keputusan Menteri, maka: a). Penetapan pemenang seleksi atau keputusan lain diserahkan

kepada Menteri, sedangkan panitia pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen tidak perlu melakukan perubahan berita acara evaluasi;

b). Keputusan Menteri bersifat final.

Pejabat yang berwenang segera menetapkan pemenang seleksi dan mengeluarkan surat penetapan pemenang penyedia jasa, serta menyampaikannya kepada panitia pengadaan selambat-lambatnya: 1). Lima hari kerja untuk penetapan oleh Pejabat Pembuat

Komitmen;

2). Empat belas hari kerja untuk penetapan oleh menteri. Ketentuan butir 1). dan 2). terhitung sejak surat usulan penetapan pemenang penyedia jasa tersebut diterima oleh pejabat yang berwenang menetapkan pemenang seleksi.

l. PENUNJUKAN PEMENANG

Pejabat Pembuat Komitmen menunjuk pemenang seleksi berdasarkan surat penetapan pemenang penyedia jasa.

m. PENYEDIA JASA TIDAK BERSEDIA DITUNJUK SEBAGAI PEMENANG

Apabila penyedia jasa tidak bersedia untuk ditunjuk sebagai pemenang atau mengundurkan diri maka terhadap penyedia jasa tersebut dikenakan sanksi blact list selama 1 tahun.

BAB II DATA SELEKSI

Keterangan:

1. Data seleksi ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang memuat ketentuan dan

informasi yang spesifik sesuai dengan jenis pekerjaan, antara lain meliputi: penyusunan,

penyampaian, pembukaan, evaluasi penawaran, sanggahan, sanggahan banding, dan

penunjukan penyedia jasa.

113

2. Panitia pengadaan dapat menambahkan ketentuan lain yang diperlukan sesuai lingkup

pekerjaan yang akan diseleksikan.

3. Bila terjadi perbedaan antara instruksi kepada peserta Seleksi dengan data seleksi,

maka ketentuan dalam data seleksi yang berlaku.

4. Data seleksi tidak menjadi bagian dari kontrak.

1. UMUM a. Rapat penjelasan dokumen seleksi akan dilaksanakan pada:

- Hari : ............ tanggal ............ 20

- Waktu : …………………………

- Tempat : …………………………

b. Hasil rapat penjelasan dan adendum (bila ada) disampaikan

secara tertulis kepada semua peserta seleksi pada:

- Hari : ............ tanggal ............ 20

- Tempat : ………………………………

- Waktu : ...…………………….

2. PENYUSUNAN, PENYAMPAIAN, DAN PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN (Sampul I)

a Surat penawaran harus mencantumkan masa berlakunya

penawaran yaitu selama 60 (enam puluh) hari kalender.

b Penyampaian dokumen penawaran mulai pada :

Hari : ……………………………

Tanggal : ………….. s.d. ………… 20

Tempat : ………………………………

Waktu : ………………………………

Penyampaian dokumen penawaran paling lambat pada :

Hari : ................Tanggal …….. 20

Tempat : ………………………………

Waktu : ………………………………….

Sampul I)


Metoda evaluasi yang digunakan untuk penilaian dokumen penawaran pekerjaan ini adalah

a. Metode evaluasi kualitas, atau

b. Metoda Evaluasi Kualitas Teknis dan Biaya dengan pembobotan nilai teknis ………% dan biaya ….. %, atau

c. Metode evaluasi pagu anggaran, atau

d. Metoda evaluasi terendah

a. EVALUASI TEKNIS 1). Pembobotan masing-masing unsur dengan rentang sebagai

114

berikut :

Unsur Bobot (%)

a. Pengalaman Perusahaan .........

b. Pendekatan dan Metodologi .........

c. Kualifikasi Tenaga Ahli .........

Total 100

2) Ambang lulus (passing grade/nilai minimal proposal teknis)

pekerjaan ini sebesar 70.

b. PENGUMUMAN PERINGKAT TEKNIS

Pengumuman Peringkat Teknis, pada :

Hari : ………..tanggal ................ 20

Tempat : …………………………….

c. SANGGAHAN PENGUMUMAN PERINGKAT TEKNIS

Masa sanggah Hasil Pengumuman Peringkat Teknis Tanggal …………. 20 sampai dengan Tanggal …………20.

d. PEMBUKAAN PENAWARAN BIAYA

(Sampul II)

Pembukaan penawaran biaya pada :

Hari : ................tanggal .................20

Tempat : ………………………………….

Waktu : ………………………………..

e. PENGUMUMAN PEMENANG SELEKSI

Pengumuman pemenang seleksi tanggal …..20…

f. SANGGAHAN PENGUMUMAN PEMENANG SELEKSI

Masa sanggah hasil pengumuman pemenang tanggal….20…

sampai dengan tanggal …..20….

BAB IV SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

A. KETENTUAN UMUM

1. DEFINISI

1.1. Dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini kata-kata dan ungkapan-ungkapan harus mempunyai arti seperti yang dimaksudkan atau didefinisikan disini. a. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultan

perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan konstruksi, layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.

b. Jasa konsultansi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang konstruksi yang meliputi jasa perencanaan konstruksi dan jasa pengawasan konstruksi dan non konstruksi, dalam rangka mencapai sasaran

115

tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak yang disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen;

c. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementrian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah;

d. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditunjuk oleh pengguna anggaran untuk mengunakan anggaran kementrian negara/lembaga satuan perangkat daerah;

e. Satuan Kerja adalah organisasi/lembaga pada pemerintah/pemerintah daerah yang bertangungjawab kepada menteri/gubernur/bupati yang menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai dari dana APBN/APBD;

f. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diangkat oleh pengguna anggaran (APBN) dan Bupati (APBD) sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan jasa;

g. Penyedia jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa;



j. Surat Perjanjian/Kontrak adalah perikatan hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan penyedia jasa;

k. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

l. Dokumen Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia jasa untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan, yang terdiri dari: 1). Surat Perjanjian Kerja Konstruksi; 2). Surat Penunjukan Penyedia Jasa; 3). Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi; 4). Surat Penawaran; 5). Adendum Dokumen Seleksi (bila ada); 6). Syarat-Syarat Khusus Kontrak; 7). Syarat-Syarat Umum Kontrak; 8). Rencana Kerja dan Syarat; 9). Kerangka Acuan Kerja;

116

10). Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak. m. Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia

jasa yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;

n. Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan pekerjaan selesai (penyerahan laporan akhir).

o. Harga kontrak Kerja Konstruksi adalah harga yang tercantum dalam Surat Penunjukan Penyedia Jasa yang selanjutnya disesuaikan menurut ketentuan-ketentuan kontrak;

p. Hari adalah hari kalender; bulan adalah bulan kalender; q. Pemimpin tim adalah orang yang ditunjuk oleh penyedia

jasa untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan dan berkedudukan di tempat tugas/lokasi dimana personil penyedia jasa akan melaksanakan tugas pokoknya;

r. Tenaga Ahli tetap adalah tenaga ahli yang bekerja pada badan usaha/Penyedia jasa (Perusahaan berbadan hukum/Perusahaan tidak berbadan hukum) secara penuh dan diangkat sebagai pegawai tetap berdasarkan keputusan pimpinan perusahaan/Direksi dan telah bekerja sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan.

s. Mediator adalah orang yang ditunjuk atas kesepakatan Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia jasa untuk menyelesaikan perselisihan pada kesempatan pertama;

t. Konsiliator adalah orang yang ditunjuk atas kesepakatan Pejabat Pembuat dan penyedia jasa untuk menyelesaikan perselisihan pada kesempatan kedua;

u. Arbiter adalah orang yang ditunjuk atas kesepakatan Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia jasa, atau ditunjuk oleh pengadilan negeri, atau ditunjuk oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase;

v. Kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan, yang setelah diserah-terimakan oleh penyedia jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen menjadi tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau keselamatan umum.

2. PENERAPAN 2.1. Ketentuan-ketentuan pada syarat-syarat umum kontrak harus

diterapkan secara luas tanpa melanggar ketentuan yang ada dalam dokumen kontrak keseluruhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2. Dokumen kontrak harus diinterpretasikan dalam urutan kekuatan hukum sebagai berikut: a. Surat Perjanjian; b. Surat Penunjukan Penyedia Jasa; c. Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi; d. Surat Penawaran; e. Adendum Dokumen Seleksi; f. Syarat-Syarat Khusus Kontrak; g. Syarat-Syarat Umum Kontrak; h. Rencana Kerja dan Syarat; i. Kerangka Acuan Kerja;

117

j. Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak dan merupakan bagian dari kontrak.

3. ASAL JASA

3.1. Jasa konsultansi untuk pekerjaan ini adalah merupakan layanan jasa dari penyedia jasa nasional yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3.2. Bagi penyedia jasa asing harus mempunyai kantor perwakilan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. PENGGUNAAN

DOKUMEN KONTRAK DAN INFORMASI




6. JAMINAN 6.1. Pejabat Pembuat Komitmen wajib membayar uang muka

kepada penyedia jasa sejumlah tertentu dalam waktu yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, setelah penyedia jasa menyerahkan jaminan uang muka yang bernilai sekurang-kurangnya sama dengan jumlah uang muka dalam bentuk jaminan bank atau surety bond kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

7. ASURANSI 7.1. Asuransi yang harus disediakan oleh penyedia jasa dalam

rangka pelaksanaan pekerjaan yaitu: a. Penyedia jasa harus mengasuransikan semua barang dan

peralatan-peralatan yang mempunyai resiko tinggi terjadi kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta personil untuk pelaksanaan pekerjaan kontrak atas segala resiko yaitu kecelakaan, kerusakan-kerusakan, kehilangan, serta resiko lain yang tidak dapat diduga;

b. Penyedia jasa harus mengasuransikan pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerja;

c. Besarnya asuransi ditentukan di dalam syarat-syarat khusus kontrak.

8. PEMBAYARAN 8.1. Cara pembayaran a. Uang muka

1). Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan, personil, dan pengeluaran bulan pertama. Besaran uang muka ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dan dibayar setelah penyedia jasa menyerahkan jaminan uang muka sekurang-kurangnya sama dengan besarnya uang muka;

2). Penyedia jasa mengajukan permohonan pembayaran uang muka secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen disertai dengan rencana penggunaan uang muka;

3). Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan surat permintaan pembayaran untuk permohonan tersebut

118

pada butir 2)., paling lambat 7 (tujuh) hari setelah jaminan uang muka diterima;


5). Pengembalian uang muka diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen);


b. Angsuran bulanan 1). Penyedia jasa harus mengajukan perhitungan tagihan

pembayaran pembayaran secara angsuran selama jangka waktu pelaksanaan kontrak. Selang waktu angsuran sesuai dengan ketentuan dalam syarat – syarat khusus kontrak;

2). Perhitungan tagihan untuk setiap angsuran terdiri dari biaya langsung personil dan biaya langsung non personil. Tagihan untuk biaya langsung personil diperhitungkanberdasarkan jumlah orang bulan nyata yang telah dilaksanakan, disertai dengan tanda bukti daftar hadir yang telah diperiksa dan disahkan oleh pejabat pembuat komitmen. Tagihan untuk biaya langsung non personil diperhitungkan berdasarkan semua pengeluaran nyata yang telah dilaksanakan, disertai dengan tanda bukti penerimaan barang/pekerjaan, kuitansi, dan dokumen asli lainnya, yang telah diperiksa dan disahkan oleh pejabat Pembuat Komitmen atau yang bersifat lump sum berdasarkan harga yang ditetapkan dalam kontrak

3). Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan surat permintaan pembayaran paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penyedia jasa mengajukan permohonan pembayaran yang telah disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen;

4). Pembayaran tagihan angsuran harus dilaksanakan dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak;

5). Pembayaran angsuran terakhir hanya dilakukan setelah penyerahan dan persetujuan laporan akhir.

9. HARGA DAN

SUMBER DANA 9.1. Pejabat Pembuat Komitmen membayar kepada penyedia

jasa atas pelaksanaan pekerjaan berdasarkan ketentuan kontrak.

9.2. Kontrak pekerjaan ini dibiayai dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

9.3. Rincian harga kontrak sesuai dengan hasil negosiasi biaya.

10. PERSIAPAN PELAKSANAAN

10.1. Pejabat Pembuat Komitmen bersama penyedia jasa melakukan persiapan pelaksanaan kontrak mencakup

119

KONTRAK penyusunan organisasi, mobilisasi, rencana pengadaan peralatan, bahan, waktu dan tata cara pelaksanaan pekerjaan serta pelaporan kemajuan pekerjaan.

10.2. Persiapan pelaksanaan kontrak tersebut harus dibahas pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

11. PEMERIKSAAN PERSONIL DAN PERALATAN

11.1. Pemeriksaan personil dan peralatan dilaksanakan setelah personil dan peralatan tiba di lokasi pekerjaan dan dibuat berita acara hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia jasa.

11.2. Bila hasil pemeriksaan personil dan peralatan belum memenuhi persyaratan namun tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan pekerjaan, maka penyedia jasa dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat personil dan peralatan yang belum memenuhi persyaratan harus segera diganti sesuai dengan waktu yang disepakati bersama.


12.1. Amandemen kontrak harus dibuat bila terjadi perubahan kontrak. Perubahan kontrak dapat terjadi apabila : a. Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang


b. Perubahan Jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;



12.2. Prosedur amandemen kontrak dilakukan sebagai berikut: a. Pejabat Pembuat Komitmen memberikan perintah

tertulis kepada penyedia jasa untuk melaksanakan perubahan kontrak, atau penyedia jasa mengusulkan perubahan kontrak;

b. Penyedia jasa memberikan tanggapan atas perintah perubahan dari Pejabat Pembuat Komitmen dan mengusulkan perubahan harga;




13.1. Hak dan Kewajiban Pejabat Pembuat Komitmen a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan

oleh penyedia jasa. b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai

pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa.

c. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia jasa.

d. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia jasa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam

120

Lampiran 2 (barang dan fasilitas yang disediakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen ).

e. Membayar ganti rugi, melindungi dan membela penyedia jasa terhadap semua tuntutan hukum, tuntutan lainnya, dan tanggungan yang timbul karena kesalahan, kecerobohan dan pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

13.2. Hak dan kewajiban penyedia jasa a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan

sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak.

b. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Pembuat Komitmen untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 2 (barang dan fasilitas yang disediakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen ).

c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.

e. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen .

f. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan Jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.

g. Penyedia barang/jasa wajib membayar ganti rugi apa bila terjadi kerugian negara yang ditimbulkan akibat pekerjaannya dan bersedia menandatangani surat pernyataan ganti rugi dimaksud.

14. JADWAL

PELAKSANAAN PEKERJAAN

14.1. Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan harus selesai sesuai dengan Jadwal yang ditetapkan dalam Lampiran 5c (contoh Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan) dan Lampiran 5d (contoh Jadwal Penugasan Personil).


14.3. Mobilisasi harus mulai dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SPMK, yaitu mendatangkan tenaga ahli dan menyiapkan peralatan pendukung dan dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

14.4. Pekerjaan dinyatakan selesai apabila penyedia jasa telah menyerahkan laporan akhir pekerjaan dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

14.5. Apabila penyedia jasa berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan di

121

luar pengendaliannya dan penyedia jasa telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Pembuat Komitmen, maka Pejabat Pembuat Komitmen melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia jasa dengan amandemen kontrak.

15. PENGAWASAN

15.1. Apabila diperlukan, Pejabat Pembuat Komitmen dapat memerintahkan tim teknis untuk melakukan penilaian atas laporan-laporan yang disampaikan oleh penyedia jasa dan melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang sedang atau telah dilaksanakan oleh penyedia jasa.

16. KETERLAMBATAN


16.1. Bila penyedia jasa terlambat melaksanakan pekerjaan, maka dikenakan sanksi penangguhan pembayaran setelah Pejabat Pembuat Komitmen memberitahukan penangguhan pembayaran tersebut secara tertulis.

16.2. Pemberitahuan penangguhan pembayaran memuat rincian keterlambatan dan keharusan penyedia jasa untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan penangguhan pembayaran tersebut.

16.3. Bila penyedia jasa terlambat melaksanakan pekerjaan disebabkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, maka Pejabat Pembuat Komitmen dikenakan sanksi perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan.

16.4. Bila keterlambatan terjadi karena keadaan kahar, maka pasal 16.1 tidak diberlakukan.

17. KEADAAN KAHAR


17.2. Yang digolongkan keadaan kahar adalah : a. Peperangan; b. Kerusuhan; c. Revolusi; d. Bencana alam : banjir, gempa bumi, badai, gunung

meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan;

e. Pemogokan; f. Kebakaran; g. Gangguan industri lainnya.





122

17.7. Bila keadaan sudah pulih normal, maka secepat mungkin penyedia jasa memberitahukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen bahwa keadaan telah kembali normal dan kegiatan dapat dilanjutkan, dengan ketentuan: a. Jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam

kontrak tetap mengikat. Apabila harus diperpanjang, maka waktu perpanjangan sama dengan waktu selama tidak dapat melaksanakan pekerjaan akibat keadaan kahar;


c. Bila sebagai akibat dari keadaan kahar penyedia jasa tidak dapat melaksanakan sebagian besar pekerjaan selama jangka waktu 60 (enam puluh) hari, maka salah satu pihak dapat memutus kontrak dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya dan setelah itu penyedia jasa berhak atas sejumlah uang yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan pemutusan kontrak Pasal 19.8.

18. ITIKAD BAIK

18.1. Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak dan kewajiban yang terdapat dalam kontrak.


19. PENGHENTIAN

DAN PEMUTUSAN KONTRAK


19.2. Penghentian kontrak dilakukan karena terjadinya hal-hal diluar kekuasaan (keadaan kahar) kedua belah pihak sehingga para pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam kontrak. Dalam hal kontrak dihentikan, maka Pejabat Pembuat Komitmen wajib membayar kepada penyedia jasa sesuai dengan kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai.

19.3. Pemutusan kontrak dilakukan bilamana penyedia jasa cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak. Kepada penyedia jasa dikenakan sanksi sesuai Pasal 19.5.

19.4. Pemutusan kontrak dilakukan bilamana para pihak terbukti melakukan kolusi, kecurangan atau tindak korupsi baik dalam proses seleksi maupun pelaksanaan pekerjaan, dalam hal ini : a. Penyedia jasa dapat dikenakan sanksi yaitu :

1). Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia jasa; 2). Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu 2 (dua)

123

tahun.


19.5. Pemutusan kontrak oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pejabat Pembuat Komitmen menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan kontrak secara tertulis kepada penyedia jasa untuk kejadian tersebut di bawah ini, Pejabat Pembuat Komitmen dapat memutuskan kontrak. Kejadian dimaksud adalah : a. Penyedia jasa tidak mulai melaksanakan pekerjaan

berdasarkan kontrak pada tanggal mulai kerja sesuai dengan Pasal 14.;

b. Penyedia jasa tidak berhasil memperbaiki suatu kegagalan pelaksanaan, sebagaimana dirinci dalam surat pemberitahuan penangguhan pembayaran sesuai dengan Pasal 16.2.;

c. Penyedia jasa tidak mampu lagi melaksanakan pekerjaan atau bangkrut;

d. Penyedia jasa gagal mematuhi keputusan akhirpenyelesaian perselisihan;

e. Penyedia jasa menyampaikan pernyataan yang tidak benar kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan pernyataantersebut berpengaruh besar pada hak, kewajiban, ataukepentingan Pejabat Pembuat Komitmen;

f. Terjadi keadaan kahar dan penyedia jasa tidak dapatmelaksanakan pekerjaan sesuai dengan Pasal 17.7.c.

Terhadap pemutusan kontrak yang timbul karena terjadinyasalah satu kejadian sebagaimana dirinci dalam huruf a.sampai f. diatas, Pasal 1266 Kitab Undang-Undang HukumPerdata tidak diberlakukan. Atas pemutusan kontrak yang timbul karena salah satukejadian yang diuraikan dalam huruf a. sampai e. penyediajasa dimasukkan dalam daftar hitam.

19.6. Pemutusan kontrak oleh penyedia jasa Sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah penyediajasa menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusankontrak secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk kejadian tersebut di bawah ini, penyedia jasa dapatmemutuskan kontrak. Kejadian dimaksud adalah : a. Sebagai akibat keadaan kahar, penyedia jasa tidak dapat

melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Pasal 17.7.c.;

b. Pejabat Pembuat Komitmen gagal mematuhi keputusanakhir penyelesaian perselisihan.

19.7. Prosedur pemutusan kontrak Setelah salah satu pihak menyampaikan atau menerimapemberitahuan pemutusan kontrak, sebelum tanggalberlakunya pemutusan tersebut penyedia jasa harus: a. Mengakhiri pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang

124

ditetapkan dalam pemberitahuan pemutusan kontrak; b. Mengalihkan hak dan menyerahkan semua laporan,

desain, spesifikasi, dan perhitungan, baik yang sudahselesai atau selesai sebagian. Pengalihan hak dan penyerahan tersebut harus dilakukan dengan cara danpada waktu yang ditentukan oleh Pejabat PembuatKomitmen;

c. Menyerahkan semua fasilitas yang disediakan oleh PejabatPembuat Komitmen.

19.8. Dalam hal terjadi pemutusan kontrak sesuai dengan Pasal19.5., Pejabat Pembuat Komitmen tetap membayar hak penyedia sampai dengan batas tanggal pemutusan, dan jikaterjadi pemutusan kontrak sesuai dengan Pasal 19.6., selainpembayaran tersebut di atas Pejabat Pembuat Komitmenharus membayar pengeluaran langsung yang dikeluarkan oleh penyedia jasa sehubungan dengan pemutusan kontrak.


20. PENYELESAIAN

PERSELISIHAN


mediasi, konsiliasi atau arbitrase di Indonesia; b. Pengadilan.



21. BAHASA DAN

HUKUM


22. PERPAJAKAN

22.1. Penyedia jasa harus mengetahui, memahami dan patuh terhadap semua peraturan perundang-undangan tentang pajak yang berlaku di Indonesia dan sudah diperhitungkan dalam penawaran biaya.

22.2. Perubahan peraturan perundang-undangan tentang pajak yang terjadi setelah pembukaan penawaran biaya harus dilakukan penyesuaian.

23. KORESPONDENSI

23.1. Komunikasi antara para pihak hanya berlaku bila dibuat secara tertulis.

23.2. Korespondensi dapat dikirim langsung, atau melalui pos, telex/facimile , kawat.





24.2. Apabila penyedia jasa yang ditunjuk adalah penyedia jasa bukan usaha kecil/koperasi kecil, maka:

125

a. Bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan, dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan;

b. Penyedia jasa yang ditunjuk tetap bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan keseluruhan pekerjaan;

c. Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka kontrak akan batal dan penyedia jasa dimasukkan dalam daftar hitam selama 2 (dua) tahun.



25.1. Penyesuaian harga dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat khusus kontrak.

Penyesuaian harga diberlakukan terhadap kontrak jangka panjang lebih dari 12 (dua belas) bulan.



26.2. Besarnya denda kepada penyedia jasa atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1 ‰ (per seribu) dari harga kontrak untuk setiap hari keterlambatan.

26.3. Penyedia jasa berkewajiban membayar ganti rugi apabila berdasarkan hasil temuan inspektorat daerah atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan atau badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. terdapat kerugian Negara yang ditimbulkan dari hasil pekerjaan.

27. KEGAGALAN

BANGUNAN 27.1. Dalam hal pekerjaan dilaksanakan oleh Penyedia jasa

(perencana konstruksi dan pengawasan konstruksi) Kegagalan bangunan yang menjadi tanggungjawab penyedia jasa ditentukan terhitung sejak penyerahan laporan akhir pekerjaan sesuai dengan umur konstruksi yang direncanakan dan secara tegas dinyatakan dalam dokumen perencanaan paling lama 10 (sepuluh) tahun. Jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan ditetapkan dalam syarat-syarat khusus kontrak.

27.2. Pelaksanaan ganti rugi atas kegagalan bangunan dapat dilakukan melalui mekanisme pertanggungan (asuransi) sesuai dengan Pasal 27.1.

B. KETENTUAN KHUSUS

28. KEWENANGAN ANGGOTA KONSULTAN

28.1. Apabila penyedia jasa adalah sebuah perusahaan kerja sama operasi (KSO) yang beranggotakan lebih dari sebuah penyedia jasa, anggota KSO tersebut memberi kuasa kepada salah satu anggota KSO untuk bertindak dan mewakili hak-hak dan kewajiban-kewajiban anggota penyedia jasa lainnya terhadap Pejabat Pembuat Komitmen.

126

29. KEWAJIBAN

PENYEDIA JASA

29.1. Umum a. Standar pelaksanaan jasa Penyedia jasa harus melaksanakan kontrak dengan

penuh tanggungjawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesinoal dan melindungi secara efektif semua fasilitas yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

b. Hukum Penyedia jasa dalam melaksanakan layanan jasa sesuai

dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Pejabat Pembuat Komitmen secara tertulis akan memberitahukan kepada penyedia jasa mengenai kebiasaan-kebiasaan setempat.

29.2. Pertentangan Kepentingan a. Penyedia jasa tidak akan mengambil keuntungan untuk

mereka sendiri dari komisi usaha (trade commission), rabat (discount) atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan pekerjaan.

b. Penyedia jasa setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, penyedia jasa dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak.

c. Penyedia jasa, sub penyedia jasa, dan personil penyedia jasa harus menentang secara langsung atau tidak langsung kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dengan kegiatan yang merupakan tugas penyedia jasa.

29.3. Pemeriksaan Keuangan

a. Penyedia jasa harus menyimpan catatan dan perhitungan biaya yang akurat dan sistematis dalam bentuk dan rincian yang dapat digunakan untuk menetapkan secara akurat bahawa telah dikeluarkan biaya.

b. Catatan tersebut disusun penyedia jasa yang memuat pelaksanaan tugas bulanan dan rincian jenis tugas setiap hari, digunakan intik menyusun tagihan atas imbalan jasa dari masing-masing personil. Catatan ini harus ditandatangani oleh pemimpin tim dan Pejabat Pembuat Komitmen sebelum Pejabat Pembuat Komitmen mengesahkan pembayaran.

c. Pejabat Pembuat Komitmen berhak memeriksa catatan dan perhitungan biaya dan membuat rekaman catatan dan perhitungan biaya tersebut sampai 12 (dua belas) bulan setelah tanggal penyelesaian pekerjaan.

29.4. Tindakan penyedia jasa yang perlu mendapat persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen Penyedia jasa harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pejabat Pembuat Komitmen untuk: a. Memobilisasi personil; b. Membuat subkontrak dengan cara seleksi, waktu, dan

kualifikasi dari sub penyedia jasa.

127

29.5. Hak pemilikan atas laporan, data, dan dokumen lainnya a. Semua laporan, data, dan dokumen lainnya yang terkait

dengan pekerjaan yang dihimpun atau disusun selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan harus dirahasiakan dan setelah penyelesaian pekerjaan menjadi milik Pejabat Pembuat Komitmen.

b. Penyedia jasa dapat menyimpan satu rekaman laporan, data, dan dokumen lainnya dan penyedia jasa dilarang menggunakannya untuk keperluan yang tidak ada kaitannya dengan kontrak tanpa mendapatkan pesetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pejabat Pembuat Komitmen.

29.6. Hak pemilikan, pemeliharaan, dan pengembalian peralatan a. Peralatan yang disediakan oleh Pejabat Pembuat

Komitmen atau dibeli oleh penyedia jasa atas nama Pejabat Pembuat Komitmen adalah milik Pejabat Pembuat Komitmen.

b. Peralatan yang disediakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan digunakan oleh penyedia jasa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan harus dipelihara oleh penyedia jasa dan dalam keadaan siap digunakan, atas beban biaya penyedia jasa.

c. Segera setelah penyelesaian pekerjaan, semua peralatan milik Pejabat Pembuat Komitmen yang digunakan penyedia jasa harus dikembalikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dalam keadaan baik dan berfungsi.

30. TANGGUNGJAWAB

PENYEDIA JASA 30.1. Penyedia jasa harus bertanggungjawab secara profesional

(profesional responsibilities/liabilities) terhadap pekerjaan yang dilaksanakan.

30.2. Apabila terjadi kegagalan dalam melaksanakan pekerjaan, penyedia jasa harus memperbaiki tanpa mendapat tambahan biaya dan apabila hasil perbaikan tidak dapat diterima, maka penyedia jasa harus mengembalikan biaya sebesar biaya langsung personil tenaga ahli dan sub tenaga ahli yang telah diterima.

30.3. Penyedia jasa harus mengganti kerugian yang timbul akibat kelalaian penyedia jasa dalam pelaksanaan pekerjaan.

31. PERSONIL

KONSULTAN DAN SUBKONSULTAN

31.1. Umum Pekerjaan harus dilaksanakan oleh personil penyedia jasa atau sub penyedia jasa berdasarkan kualifikasi dan pengalamannya yang disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen sesuai ketentuan dalam Jadwal penugasan personil.

31.2. Personil Inti a. Pemimpin Tim (Team Leader)

Penyedia jasa harus menunjuk seorang pemimpin tim yang memenuhi persyaratan, dan bertempat tinggal tetap di tempat tugas sepanjang waktu pelaksanaan pekerjaan, kecuali selama cuti atau bila diijinkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Pemimpin tim harus selalu berhubungan dengan Pejabat Pembuat Komitmen selama pelaksanaan pekerjaan.

128

Pemimpin tim adalah wakil sah penyedia jasa, kecuali ditentukan lain oleh penyedia jasa dengan persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen.

b. Tenaga Ahli Penyedia jasa harus : 1). Mempekerjakan tenaga ahli yang ditunjuk dalam

Jadwal penugasan personil, kecuali bila diperlukan lain untuk kepentingan pekerjaan;

2). Menjamin bahwa tenaga ahli hanya akan dipekerjakan untuk memenuhi penugasan berdasarkan kontrak, kecuali bila diperlukan untuk pelaksanaan tugas tambahan berdasar instruksi Pejabat Pembuat Komitmen;

3). Mengadakan tenaga ahli pengganti dengan kualifikasi setara atau lebih tinggi, dengan biaya langsung per orang bulan yang telah disepakati bila ada tenaga ahli yang ditunjuk tidak sanggup untuk melaksanakan penugasan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari.

Biaya mobilisasi dan demobilisasi tenaga ahli pengganti adalah tanggungjawab penyedia jasa.

31.3. Persetujuan Personil Personil inti dan sub konsultan yang telah disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen harus memberikan data dirinya dan surat keterangan dan tidak mengidap penyakit berbahaya/ menular serta tercantum dalam daftar personalia penyedia jasa.

31.4. Mobillisasi Personil a. Personil yang namanya tercantum dalam Jadwal

penugasan personil atau personil pengganti yang disetujui, dapat dimobilisasi setelah dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

b. Sebelum mobilisasi personil, penyedia jasa harus memberitahukan secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen. Bila ada mobilisasi personil yang tidak dilaksanakan, penyedia jasa harus memberitahukan alasannya secara tertulis.

c. Bila terjadi perubahan mobilisasi, penyedia jasa harus menyampaikan perubahan Jadwal kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk mendapatkan persetujuan.

31.5. Tanggungjawab atas personil a. Penyedia jasa bertanggungjawab atas kemampuan

personilnya dan menjamin tingkah laku pribadi mereka dengan memilih dan mempekerjakan personil yang kualifikasi dan kemampuannya baik.

b. Penyedia jasa harus memegang teguh rahasia pekerjaan. Penyedia jasa harus melarang dan mencegah personilnya memberitahu kepada seseorang atau suatu badan hukum mengenai informasi yang bersifat rahasia selama pelaksanaan pekerjaan, kecuali dengan persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen.

c. Penyedia jasa dan personilnya harus menjaga kepentingan pekerjaan dengan menyimpan semua informasi, dokumentasi, data, peta, gambar, dan laporan.

d. Personil penyedia jasa yang ditugaskan tidak

129

diperkenankan terlibat dalam kegiatan usaha lain selamapelaksanaan tugasnya.

31.6. Waktu kerja dan lembur a. Jam kerja dan waktu cuti untuk personil inti mengikuti

ketentuan syarat-syarat khusus kontrak.

b. Waktu kerja tenaga kerja asing yang dimobilisasi keIndonesia dihitung sejak kedatangannya di Indonesiasesuai dengan surat perintah mobilisasi.

c. Tenaga kerja tidak berhak untuk dibayar atas pekerjaanlembur atau sakit atau libur, karena perhitungan upahsudah mencakup hal tersebut.

d. Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia jasa harusbersama-sama menetapkan pengaturan kerja, agar pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan dengan efisien dan efektif.

e. Penyedia jasa harus bertanggung jawab atas kepatuhanpersonilnya untuk menyelesaikan pekerjaannya.

f. Pelaksanaan tugas dan perjalanan dinas di luar waktukerja harus mendapat ijin dari Pejabat PembuatKomitmen, dan personil penyedia jasa harus melaksanakan tugas tambahan yang diperlukan, tanpadibayar.

31.7. Penggantian dan Perpindahan Tenaga Kerja a. Penggantian dan perpindahan tenaga inti hanya dapat

dilaksanakan dengan persetujuan tertulis Pejabat Pembuat Komitmen. Bila terdapat hal-hal penting yang mengharuskan penggantian, maka atas persetujuanPejabat Pembuat Komitmen dapat dilakukan penggantian tenaga inti dengan yang kualifikasinya setara atau lebihbaik tanpa tambahan biaya.

b. Apabila Pejabat Pembuat Komitmen menilai bahwa personil dari penyedia jasa tidak mampu melaksanakanpekerjaan dengan baik atau berkelakuan tidak baik,Pejabat Pembuat Komitmen segera memerintahkan secara tertulis kepada penyedia jasa untuk mengganti personildengan kualifikasi keahlian yang setara atau lebih tinggi.

c. Bila Pejabat Pembuat Komitmen menemukan personil daripenyedia jasa yang melakukan kesalahan serius atauterlibat tindak kejahatan, atau mengabaikan pekerjaanyang menjadi tugasnya, maka Pejabat Pembuat Komitmendapat secara tertulis meminta penggantian.

d. Dalam waktu tidak lebih dari 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat perintah penggantian personil, penyedia jasa harus mengganti personil tanpa penambahan biaya. Apabila waktu 14 (empat belas) hari terlampaui, maka penyedia jasa harus melaporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen disertai alasannya.

32. PENANGGUHAN HAK PEMBAYARAN

32.1. Pejabat Pembuat Komitmen memberitahukan secara tertulis kepada penyedia jasa tentang penangguhan hak pembayaran sesuai dengan proporsi, bila penyedia jasa tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya, disertai alasan-alasan yang dapat diterima dan diberi kesempatan kepada penyedia jasa untuk memperbaiki dalam jangka

130

waktu tertentu.

32.2. Penyedia jasa harus segera melaporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen apabila timbul kejadian atau keadaan yang dapat menghambat atau menghalangi penyelesaian pekerjaan sesuai dengan Jadwal pelaksanaan pekerjaan dengan mengusulkan tindakan yang perlu dilakukan.

PIHAK KEDUA


Materai Rp. 6.000,-


(...................................) (nama jelas)


............................................. )

( ................................. ) (nama jelas)

BAB V SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Keterangan:

1. Bab ini memuat ketentuan khusus yang dibutuhkan oleh paket pekerjaan.

2. Syarat-syarat khusus kontrak adalah ketentuan-ketentuan yang merupakan perubahan, penambahan dan/atau pengurangan dan/atau penjelasan dari ketentuan-ketentuan yang ada pada syarat-syarat umum kontrak.

3. Apabila terjadi perbedaan antara syarat-syarat umum kontrak dengan syarat-syarat khusus kontrak, maka yang berlaku adalah syarat-syarat khusus kontrak.

4. Panitia pengadaan dalam menyusun syarat-syarat khusus kontrak mengikuti petunjuk di bawah ini.

Syarat-syarat khusus kontrak terdiri atas :

A. KETENTUAN UMUM

1. DEFINISI

1.1. a. Pejabat Pembuat Komitmen adalah:

Nama : .............................................................. Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

............................... [diisi oleh panitia] Alamat : .............................................................

1.2. Dokumen lain yang tercantum dalam kontrak terdiri dari: ............ [diisi oleh panitia]

2. JAMINAN 6.1. Jaminan uang muka sebesar ......% (........................ persen)

131

dari nilai kontrak dengan masa berlaku .......(......................) hari. Pembayaran harus dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.

3. ASURANSI 7.1. a. Kerusakan harta benda Rp...........(............................)

b. Pihak ketiga Rp........(..............................) tiap orang untuk cidera badan termasuk kematian.

c. Profesional liability Rp...............(.............................)

d. Kegagalan bangunan Rp...............(.........................)

4. PEMBAYARAN 8.1. a. Pembayaran dilakukan dengan cara bulanan dengan rincian

sebagai berikut:

1). Uang muka untuk mobilisasi personil, peralatan, dan pengeluaran bulan pertama, setinggi-tingginya ......%(........).

2). Pembayaran bulanan biaya langsung personil dan pengeluaran.

3). Pembayaran akhir setelah laporan akhir diterima.

b. Mata uang pembayarabn menggunakan mata uang rupiah.

c. Pembayaran tagihan angsuran harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak permohonan pembayaran disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

5. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

14.1. Waktu pelaksanaan pekerjaan selama ...........(....................) hari.


20.2. Penyelesaian perselisihan melalui......................................... (pilih di luar pengadilan/ atau di pengadilan)*





c. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada butir 1. dilakukan oleh atau atas nama badan usaha, dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan

132

sementara atau pencabutan tetap ijin usaha oleh instansi yang berwenang.

8. PENYESUAIAN

HARGA

25.1. Dalam hal kontrak kerja konstruksi yang pelaksanaan pekerjaannya lebih dari 12 (dua belas ) bulan dapat dilaksanakan dengan memperhitungkan eskalasi harga. Tata cara perhitungan penyesuaian harga sesuai dengan ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003. a. Persyaratan penggunaan rumus penyesuaian harga

................................................................................

...............................................................................

b. Rumusan penyesuaian harga Contoh: Rumusan penyesuaian harga satuan.

Hn = Ho (a + b.Bn/Bo + c.Cn/Co + d.Dn/Do + …… ) Hn = Harga satuan barang/jasa pada saat pekerjaan

dilaksanakan Ho = Harga satuan barang/jasa pada saat

penyusunan harga penawaran (28 hari sebelum pemasukan penawaran)

a = Koefisien tetap yang terdiri keuntungan dan overhead.

Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead, maka a adalah 0,15.

b, c, d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja dsb.

Penjumlahan a+b+c+d+…. dst. adalah 1,00. Bn, Cn, Dn = indeks harga komponen pada saat pekerjaan

dilaksanakan

Bo, Co, Do= indeks harga komponen pada saat penyusunan harga penawaran (28 hari sebelum pemasukan penawaran).

Catatan :

Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan Badan Pusat Statistik (BPS). Jika indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, maka digunakan indeks harga yang disiapkan oleh departemen teknis.

c. Rumusan penyesuaian nilai kontrak

Rumusan penyesuaian nilai kontrak

Pn = (Hn1 x V1) + (Hn2 x V2) + (Hn3 x V3) + ..... dst

Pn = Nilai kontrak setelah dilakukan penyesuaian harga satuan barang/jasa

Hn = Harga satuan baru setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian satuan harga

Vi = Volume pekerjaan yang dilaksanakan

9. KEGAGALAN 27.1. Dalam hal pekerjaan konsultan perencana/pengawasan, jangka

133

BANGUNAN waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan selama ........(............................................) tahun.

10. PERSONIL KONSULTAN DAN SUB KONSULTAN

30.6. a. Jam kerja mulai pukul .................. s.d. ............... b. Waktu cuti ..........................................................

B. KETENTUAN KHUSUS

11. LAYANAN TAMBAHAN

..............................................................................................

12. dst. .......................................................................................... *)



(...................................) (nama jelas)


............................................. )

( ................................. ) (nama jelas)

134

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR : 18 TAHUN 2010 TANGGAL : 5 APRIL 2010 TENTANG : STANDAR DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA


DOKUMEN PENGADAAN JASA KONSULTANSI SISTEM LUMPSUM

BAB I INSTRUKSI KEPADA PESERTA SELEKSI

A. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

1. UMUM a. Syarat-Syarat Peserta Seleksi 1). Tercantum dalam Daftar Pendek Konsultan. 2). Menunjukan undangan untuk mengikuti seleksi. 3). Mengambil dokumen seleksi.

b. Rapat penjelasan dokumen seleksi akan dilaksanakan sesuai data seleksi. Diharapkan kepada semua penyedia jasa yang diundang dapat menghadiri rapat penjelasan.

c. Dalam rapat penjelasan, peserta diberi kesempatan untuk menanyakan semua hal yang kurang jelas.

d. Panitia pengadaan menjelaskan isi dokumen seleksi dan menjawab pertanyaan peserta.

e. Peserta dapat menyampaikan usulan perubahan atas pasal-pasal dalam dokumen seleksi dan dicatat oleh panitia pengadaan.

f. Hasil rapat penjelasan dituangkan dalam berita acara penjelasan dan apabila ada perubahan penting/pokok pada dokumen seleksi, akan dibuat adendum dokumen seleksi yang disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Berita acara penjelasan ditandatangani panitia pengadaan dan minimal 1 (satu) wakil peserta yang hadir dan disampaikan kepada semua peserta seleksi termasuk yang tidak hadir atau diambil oleh peserta sesuai data seleksi. Berita acara dan adendum ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen seleksi.

g. Bila dipandang perlu, panitia pengadaan dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan.

h. Ketidakhadiran peserta dalam rapat penjelasan dan peninjauan lapangan tidak menggugurkan keikutsertaan peserta.

2. JENIS KONTRAK Kontrak yang digunakan pada seleksi ini adalah Kontrak Lump Sum,

yaitu kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, tidak dinegosiasikan (kecuali untuk harga yang terlalu tinggi) dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia jasa. Pembayaran dikaitkan dengan output, seperti : laporan,

135

gambar, daftar kuantitas (bill of quantities), dokumen lelang, dan program piranti lunak.

3. PENYUSUNAN, PENYAMPAIAN, DAN PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN

a. Penyusunan dokumen penawaran 1). Surat penawaran

Bentuk surat penawaran sesuai Lampiran 3 dengan ketentuan: a). Surat penawaran asli diberi materai cukup. Pada materai

dibubuhi tanda tangan disertai pencantuman tanggal, bulan dan tahun serta dicap. Surat penawaran harus mencantumkan masa berlakunya penawaran sesuai data seleksi

b). Ditandatangani oleh pimpinan/direktur utama atau penerima kuasa dari pemimpin/direktur utama yang namanya tercantum dalam akte pendirian/perubahan atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama adalah yang berhak mewakilinya.

c). Tanpa menyebutkan besaran harga yang ditawarkan dimasukan dalam sampul dokumen administrasi (sampul I).

2). Surat kuasa, bila ada (dalam sampul I) Bentuk surat kuasa sesuai Lampiran 4.

3). Penawaran teknis (dalam sampul I) (bentuk penawaran pada Lampiran 5) Penawaran teknis terdiri dari: a). Pendahuluan

Uraian singkat latar belakang penyedia jasa, meliputi organisasi dan pengalaman.

b). Pengalaman perusahaan (1). Penyedia jasa harus menjelaskan pengalaman

perusahaan selama kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir yang sesuai dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan (Lampiran 5a).

(2). Pengalaman perusahaan diuraikan secara ringkas dan jelas dengan mencantumkan informasi: nama pekerjaan yang telah dilaksanakan, lingkup dan data pekerjaan yang telah dilaksanakan, lokasi, pemberi tugas, nilai kontrak, dan waktu pelaksanaan (menyebutkan bulan dan tahun). (Lampiran 5b).

(3). Pengalaman perusahaan harus dilengkapi dengan referensi atau rekaman kontrak dari pejabat yang berwenang baik dari instansi pemerintah maupun swasta (Kepala Kantor/Satker/ Pejabat pembuat komitmen/pengguna barang jasa/pemimpin/ pemimpin bagian proyek dsbnya), yang menunjukkan kinerja konsultan yang bersangkutan.

c). Pemahaman terhadap Kerangka Acuan Kerja (KAK) Uraian tentang pengertian penyedia jasa atas lingkup pekerjaan, sasaran, kebutuhan jenis dan jumlah tenaga ahli, jenis dan substansi laporan yang dihasilkan berdasarkan dokumen seleksi.

d). Tanggapan atas KAK Berdasarkan pemahaman penyedia jasa, penyedia jasa

136

dapat menyampaikan tanggapan atas KAK dalam rangka pencapaian sasaran KAK.

e). Apresiasi inovasi Dalam hal penyedia jasa berpendapat KAK perlu disempurnakan, maka penyedia jasa dapat mengusulkan inovasi yang secara konsisten dituangkan dalam penawaran teknis maupun penawaran biaya.

f). Pendekatan dan metodologi (1). Konsistensi antara pemahaman KAK, lingkup

pekerjaan dan tujuan serta layanan, apresiasi terhadap inovasi KAK, tanggapan terhadap KAK, rencana kerja, Jadwal penugasan dan jumlah orang bulan untuk tenaga ahli, organisasi dan fasilitas penunjang.

(2). Hasil kerja/deliverable dan laporan-laporan. (3). Fasilitas pendukung dalam melaksanakan pekerjaan,

penyedia jasa dapat memberikan tanggapan terhadap data barang dan fasilitas yang disediakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

(4). Jadwal pelaksanaan pekerjaan (Lampiran 5c) dan Jadwal penugasan personil (Lampiran 5d).

(5). Kebutuhan staf penunjang.

g). Rencana kerja Uraian mengenai pelaksanaan pekerjaan meliputi pola kerja, sistematika pengumpulan data, analisis permasalahan, pemecahan masalah, kontribusi masing-masing tenaga ahli dalam setiap kegiatan dan laporan.

h). Kualifikasi tenaga ahli yang diusulkan. (1). Daftar tenaga ahli dilengkapi dengan nama, posisi

jabatan yang diusulkan, lama waktu penugasan dan Jadwal penugasan.

(2). Penjelasan tugas dan kontribusi masing-masing tenaga ahli.

(3). Kualifikasi tenaga ahli yang diusulkan disampaikan dalam bentuk daftar riwayat hidup (Lampiran 5e) dan surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan (Lampiran 5f).

4). Penawaran biaya (sampul II) (Lampiran 6) Penawaran biaya terdiri dari: a). Biaya langsung personil (Lampiran 6b) , antara lain :

(1). Biaya tenaga ahli; (2). Biaya asisten tenaga ahli; (3). Biaya tenaga pendukung; Besarnya biaya langsung personil diperhitungkan berdasar lama waktu penugasan dikalikan imbalan jasa (gaji dasar per satuan waktu).

b). Biaya langsung non personil (Lampiran 6c) maksimum 40% dari nilai total penawaran biaya, antara lain: (1). Biaya untuk pengadaan barang dan fasilitas yang

tidak disediakan Pejabat Pembuat Komitmen. (2). Pengeluaran kantor meliputi biaya pengeluaran

penyedia jasa untuk menyediakan ruang kantor, sarana kantor (air, listrik, komunikasi), penyusunan laporan.

(3). Biaya pengadaan/sewa kendaraan termasuk biaya operasi dan pemeliharaannya.

137

(4). Pengeluaran lain dalam pelaksanaan pekerjaan. c). Penawaran biaya yang diajukan harus sudah

memperhitungkan besarnya keuntungan dan pajak. Surat penawaran biaya diberi materai cukup. Pada materai dibubuhi tanda tangan disertai pencantuman tanggal, bulan dan tahun serta dicap dan dimasukkan dalam sampul II.

b. Penyampaian dokumen penawaran sesuai data seleksi Peserta seleksi menyampaikan dokumen penawaran kepada panitia pengadaan dengan melampirkan dokumen administrasi, penawaran teknis dan penawaran biaya. Dokumen Penawaran: 1). Dokumen administrasi, penawaran teknis dan penawaran

biaya yang diajukan oleh penyedia jasa masing-masing sebanyak 3 (tiga) rangkap, terdiri dari dokumen asli untuk Pejabat Pembuat Komitmen dan 2 (dua) rekaman untuk panitia pengadaan;

2). Dokumen penawaran asli untuk Pejabat Pembuat Komitmen disampaikan oleh panitia/pejabat pengadaan dalam keadaan tertutup dan dilak serta hanya dibuka setelah diterbitkannya surat penetapan pemenang atau bilamana ada sanggahan dari peserta. Pembukaan dokumen penawaran asli dilakukan dihadapan peserta yang menyanggah dan disanggah;

3). Pada sampul I ditulis “DATA ADMINISTRASI DAN TEKNIS”, jenis pekerjaan dan nama serta alamat penyedia jasa;

4). Pada sampul II ditulis “DATA BIAYA PENAWARAN”, jenis pekerjaan dan nama serta alamat penyedia jasa;

5). Sampul I dan sampul II serta surat pengantar penawaran dimasukkan dalam satu sampul luar. Pada sampul luar ditulis jenis pekerjaan, tempat, hari, tanggal, bulan, tahun, jam batas akhir penyampaian penawaran, nama penyedia jasa, dan ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen;

6). Jika disampaikan secara langsung, maka dokumen penawaran harus dimasukkan oleh peserta yang bersangkutan ke dalam tempat yang telah disediakan oleh panitia pengadaan;

7). Jika dokumen penawaran disampaikan melalui pos, panitia pengadaan mencatat tanggal dan waktu penerimaannya serta memasukkannya ke tempat yang telah ditentukan; Dalam hal dokumen penawaran diterima setelah melampaui batas akhir pemasukan dokumen penawaran, maka dokumen penawaran tersebut tidak diikutsertakan pada proses selanjutnya dan dikembalikan kepada penawar tanpa dibuka.

8). Penarikan, Pengubahan, Penggantian dan Penambahan Dokumen Penawaran a). Dokumen penawaran yang telah dimasukkan kedalam

kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran tidak dapat diambil oleh peserta seleksi.

b). Apabila peserta seleksi akan menarik/mengubah/ mengganti/menambah dokumen penawaran yang sudah dimasukkan ke dalam kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran, harus dilakukan sebelum waktu penutupan pemasukan dokumen penawaran.

138

c). Dokumen yang dimaksudkan untuk penarikan/ pengubahan/ penggantian/ penambahan dimasukkan ke dalam sampul tertutup dan diberi tanda sesuai butir b.4). dan ditambah dengan tanda “PENARIKAN”/ “PENGUBAHAN”/ “PENGGANTIAN”/ “PENAMBAHAN”.

d). Dokumen butir b.8).c). dimasukkan kedalam kotak/ tempat pemasukan dokumen penawaran.

e). Tidak ada dokumen susulan yang dapat diterima oleh panitia pengadaan setelah batas waktu penyampaian dokumen penawaran berakhir/ditutup

c. Pembukaan dokumen penawaran Pembukaan dokumen penawaran administrasi dan teknis (sampul I): 1). Para peserta seleksi atau wakilnya yang hadir harus dapat

memperlihatkan identitas berupa surat keterangan/ penugasan dari perusahaan untuk menghadiri pembukaan dokumen penawaran dan menandatangani daftar hadir sebagai bukti kehadirannya.

2). Panitia pengadaan meminta kesediaan 2 (dua) orang wakil dari peserta seleksi yang hadir sebagai saksi. Apabila tidak terdapat wakil peserta seleksi yang hadir pada saat pembukaan, panitia menunda pembukaan kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh panitia pengadaan sekurang-kurangnya 2 (dua) jam.

3). Setelah batas waktu yang ditentukan tidak ada peserta seleksi yang hadir, maka pembukaan penawaran dilaksanakan dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk secara tertulis oleh panitia pengadaan yang bukan anggota panitia pengadaan.

4). Panitia pengadaan meneliti isi kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran dan menghitung jumlah penawaran yang masuk (tidak dihitung surat pengunduran diri) dan bila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga), seleksi tidak dapat dilanjutkan dan seleksi harus diulang.

5). Selanjutnya panitia pengadaan membuka sampul luar penawaran, termasuk dokumen penarikan/pengubahan/ penggantian/penambahan (bila ada), di hadapan para peserta seleksi atau para wakilnya yang hadir pada jam, hari, tanggal dan tempat sebagaimana telah ditentukan oleh panitia pengadaan.

6). Sampul bertanda “PENARIKAN”, “PENGUBAHAN” atau “PENGGANTIAN” atau “PENAMBAHAN” harus dibuka dan dibaca terlebih dahulu.

7). Pembukaan dokumen penawaran dilakukan oleh panitia pengadaan setelah menyatakan dihadapan para peserta seleksi yang hadir bahwa saat pemasukan dokumen penawaran telah ditutup.

8). Setelah penyampaian dokumen penawaran ditutup, perubahan atau susulan pemberian bahan dan penjelasan secara lisan atau tertulis atas dokumen penawaran yang telah disampaikan tidak dapat diterima;

9). Panitia pengadaan membuka sampul I di hadapan peserta. Sampul II tidak boleh dibuka dan sampulnya dituliskan identitas perusahaan dan diparaf oleh panitia pengadaan serta wakil peserta seleksi dari perusahaan yang berbeda,

139

sebelum disimpan oleh panitia pengadaan. Dokumen penawaran yang dilakukan penarikan sesuai angka 6) tidak dibuka.

10). Semua dokumen penawaran dan surat keterangan dibacakan dengan jelas sehingga terdengar oleh semua peserta seleksi.

11). Setelah pembukaan sampul I panitia pengadaan membuat Berita Acara Pembukaan sampul I, yang sekurang-kurangnya memuat : a). Jumlah dokumen penawaran yang masuk; b). Jumlah dokumen penawaran yang lengkap dan tidak

lengkap; c). Kelainan-kelainan yang dijumpai dalam dokumen

penawaran; d). Keberatan/sanggahan dari peserta; e). Keterangan lain yang dianggap perlu; f). Tanggal pembuatan berita acara; g). Tanda tangan anggota panitia pengadaan dan wakil

peserta yang hadir; h). Berita acara pembukaan sampul I dilampiri dokumen

penawaran sampul I.


Metoda evaluasi yang digunakan dalam penilaian dokumen penawaran ditetapkan sesuai data seleksi. 1. Dalam hal menggunakan Metoda Evaluasi Kualitas, Evaluasi

Berdasarkan Kualitas digunakan untuk pengadaan jasa konsultansi yang kompleks dan menggunakan teknologi tinggi, kualitas usulan merupakan faktor yang menentukan terhadap outcome secara keseluruhan, dan lingkup pekerjaan sulit ditetapkan dalam kerangka Acuan Kerja (KAK), sifat pekerjaan mengharapkan para penyedia jasa dapat menunjukan inovasi dalam proposal, sifat pekerjaan yang mempunyai dampak hilir yang luar biasa dan yang maksud tujuannya mendapatkan tenaga-tenaga ahli terbaik, sifat pekerjaan yang dapat dilaksanakan dengan cara yang sangat berbeda sehingga proposal-proposal tidak akan bisa dibandingkan satu dengan yang lain. Evaluasi/penilaian dilakukan sebagai berikut: Dilakukan penilaian kualitas penawaran teknis, kemudian dipilih konsultan yang mengajukan penawaran teknis yang terbaik dan diatas batas lulus (passing grade/ambang batas/minimal proposal teknis).

Dilakukan pembukaaan penawaran biaya dari konsultan dengan nilai penawaran terbaik.

Diadakan klarifikasi penawaran teknis dan penawaran biaya, dan apabila harga penawaran terlalu tinggi maka dilakukan negosiasi.

2. Dalam hal menggunakan Metoda Evaluasi Kualitas Teknis dan

Biaya, metoda evaluasi Kualitas Teknis dan Biaya digunakan pada pekerjaan yang lingkup, keluaran (output), waktu penugasan, dan hal-hal lain dapat diperkirakan dengan baik dalam KAK, serta besarnya biaya dapat ditentukan dengan tepat. Dalam hal menggunakan Metoda Evaluasi Kualitas Teknis dan biaya, acuan yang digunakan untuk pembobotan sesuai dengan rentang sebagai berikut: bobot penawaran teknis 0,60 sampai 0,80

140

bobot penawaran biaya 0,20 sampai 0,40 Bobot penawaran teknis dan bobot penawaran biaya sesuai data seleksi Evaluasi/penilaian dilakukan sebagai berikut: Dilakukan penilaian kualitas penawaran teknis, kemudian dipilih penawaran-penawaran yang diatas batas lulus (passing grade/ambang batas/minimal proposal teknis).

Dilakukan penilaian penawaran biaya terhadap konsultan yang mempunyai nilai evaluasi penawaran diatas batas lulus (passing grade/ambang batas/minimal proposal teknis).

Dilakukan penjumlahan atau perhitungan kombinasi nilai penawaran teknis dan nilai penawaran biaya.

Diadakan klarifikasi dan negosiasi terhadap konsultan yang mempunyai nilai kombinasi penawaran teknis dan penawaran biaya yang tertinggi/terbaik.

3. Dalam hal menggunakan Metoda Evaluasi Pagu Anggaran, metoda Evaluasi Pagu Anggaran digunakan untuk pekerjaan sederhana dan dana terbatas, lingkup pekerjaan dapat didefinisikan dan diperinci dengan tepat, meliputi waktu penugasan, kebutuhan tenaga ahli dan input lainnya serta anggarannya tidak melampaui pagu anggaran tertentu, Evaluasi/penilaian dilakukan sebagai berikut: Dilakukan pembukaan penawaran biaya dan dilakukan koreksi arithmatik.

Dipilih konsultan yang menawarkan biaya lebih rendah atau sama dengan pagu anggaran setelah dilakukan koreksi arithmatik.

Dilakukan penilaian kualitas penawaran teknis dari konsultan yang lulus dari persyaratan panawaran biaya tersebut diatas;

Penentuan pemenang pengadaan jasa konsultansi berdasarkan nilai penawaran teknis terbaik/tertinggi, dilanjutkan dengan klarifikasi, dan apabila harga penawaran terlalu tinggi maka dilakukan negosiasi;

4. Dalam hal menggunakan Metoda Evaluasi Biaya Terendah, metoda Evaluasi Biaya Terendah, digunakan untuk pekerjaan yang bersifat sederhana dan standar, pengukuran skala kecil, design dan/atau sepervisi bangunan sederhana Evaluasi/penilaian dilakukan sebagai berikut: Dilakukan penilaian kualitas teknis, kemudian dipilih penawaran-penawaran yang diatas batas lulus (passing grade/ambang batas/minimal proposal teknis).

Dilakukan pembukaan penawaran biaya terhadap konsultan yang mempunyai evaluasi penawaran teknis yang diatas batas lulus (passing grade/ambang batas/minimal proposal teknis).

Penentuan pemenang pengadaan jasa konsultansi berdasarkan nilai penawaran yang paling rendah, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi;

a. EVALUASI ADMINISTRASI

Penilaian terhadap dokumen administrasi hanya dilakukan terhadap data yang tidak diminta pada saat prakualifikasi. 1). Penawaran dinyatakan gugur apabila salah satu persyaratan

administrasi yang diminta dalam dokumen seleksi tidak dipenuhi atau tidak memenuhi syarat, yaitu: Surat penawaran: a). Tidak ditandatangani oleh pemimpin/direktur utama atau

penerima kuasa dari pemimpin/direktur utama yang

141

namanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama (association agreement) adalah yang berhak mewakili kemitraan (pejabat dari perusahaan konsultan utama/lead firm);

b). Tidak mencantumkan masa berlakunya penawaran, atau mencantumkan kurun waktu kurang dari yang ditetapkan dalam dokumen seleksi;

c). Tidak menyampaikan dokumen penawaran teknis; d). Surat Penawaran asli tidak diberi materai cukup. Materai

tidak dibubuhi tanda tangan, pada meterai tidak tercantum tanggal, bulan, dan tahun serta tidak dibubuhi cap perusahaan.

2). Untuk dokumentasi panitia pengadaan, dokumen asli yang mengakibatkan gugurnya penawaran disimpan oleh panitia pengadaan.

3). Penawaran yang lulus administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis.

4). Dokumen penawaran teknis dan penawaran biaya bagi penawaran yang dinyatakan gugur administrasi dapat diambil kembali oleh peserta yang bersangkutan.

b. EVALUASI TEKNIS Penilaian penawaran teknis dilakukan dengan cara memberikan nilai

angka terhadap unsur penawaran teknis dengan memperhatikan bobot yang diberikan pada unsur-unsur yang dinilai. 1). Unsur-unsur pokok yang dinilai adalah: pengalaman penyedia

jasa, pendekatan dan metodologi, serta kualifikasi tenaga ahli. Pembobotan masing-masing unsur dengan rentang sebagai berikut :

Unsur Bobot (%)

a). Pengalaman Perusahaan 10 – 20 b). Pendekatan dan Metodologi 20 – 40 c). Kualifikasi Tenaga Ahli 50 – 70

Total 100 Bobot masing-masing unsur ditetapkan panitia pengadaan berdasarkan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan sesuai data seleksi, dengan uraian sebagai berikut:

a). Pengalaman Perusahaan: (1). Penilaian dilakukan atas pengalaman perusahaan selama

kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir dalam melaksanakan pekerjaan sejenis dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan. Pengalaman kerja di Indonesia dan/atau di lokasi pekerjaan mendapat tambahan nilai. Pengalaman tersebut harus diuraikan secara ringkas dan jelas dengan mencantumkan informasi: nama pekerjaan yang telah dilaksanakan secara singkat, lokasi, pejabat yang berwenang baik dari instansi pemerintah maupun swasta (Kepala Kantor/Satker/ Pejabat pembuat komitmen/pengguna barang jasa/pemimpin/ pemimpin bagian proyek dsbnya), nilai, dan waktu pelaksanaan (menyebutkan bulan dan tahun). Penilaian juga dilakukan terhadap jumlah pekerjaan yang sedang dilaksanakan oleh penyedia jasa, disamping untuk mengukur pengalaman juga dipergunakan untuk mengukur kemampuan/kapasitas penyedia jasa yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya.

142

(2). Pengalaman perusahaan harus dilengkapi dengan referensi dari pejabat yang berwenang (Kepala Kantor/Satker /Pejabat pembuat komitmen/pengguna barang jasa/pemimpin/ pemimpin bagian proyek dsbnya) atau rekaman kontrak, yang menunjukkan kinerja penyedia jasa yang bersangkutan selama kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir.

(3). Sub unsur yang dinilai, antara lain : (a). Pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis; (b). Pengalaman melaksanakan pekerjaan di Indonesia

dan/atau di lokasi pekerjaan; (c). Pengalaman menajerial dan fasilitas utama ; (d). Kapasitas perusahaan dengan memperhatikan

jumlah tenaga ahli tetap.

b). Pendekatan dan Metodologi : Untuk menilai pemahaman penyedia jasa atas lingkup pekerjaan/jasa layanan yang diminta dalam KAK, pemahaman atas sasaran/tujuan, kualitas metodologi, dan hasil kerja, sub unsur yang dinilai adalah: (1). Pemahaman atas jasa layanan yang tercantum dalam

KAK, penilaian terutama meliputi: pengertian terhadap tujuan pekerjaan yang akan dilaksanakan, lingkup serta jasa konsultansi yang diperlukan (aspek-aspek utama yang diindikasikan dalam KAK), dan pengenalan lapangan ;

(2). Kualitas metodologi, penilaian terutama meliputi: ketepatan menganalisa masalah dan langkah pemecahan yang diusulkan dengan tetap mengacu kepada persyaratan KAK, konsistensi antara metodologi dengan rencana kerja, apresiasi terhadap inovasi, tanggapan terhadap KAK khususnya mengenai data yang tersedia, jumlah orang bulan (man-month) tenaga ahli dan tenaga pendukung, uraian tugas, jangka waktu pelaksanaan laporan-laporan yang disyaratkan, jenis keahlian tenaga ahli yang diperlukan, program kerja, Jadwal pekerjaan, Jadwal penugasan, organisasi, dan kebutuhan fasilitas penunjang;

(3). Hasil kerja (deliverable), penilaian meliputi: analisis, gambar-gambar kerja, spesifikasi teknis, perhitungan teknis, dan laporan-laporan;

(4). Fasilitas pendukung dalam melaksanakan pekerjaan yang diminta dalam KAK.

(5). Penyedia jasa yang mengajukan gagasan baru yang meningkatkan kualitas keluaran yang diinginkan dalam KAK diberikan nilai lebih.

c). Kualifikasi Tenaga Ahli. Penilaian Tenaga ahli dilakukan kepada tenaga ahli yang mempunyai sertifikat keahlian (bagi Tenaga ahli yang dibutuhkan sebagai tenaga ahli tehnik sesuai UU Jasa Konstruksi) dan akan diusulkan untuk melaksanakan pekerjaan dengan memperhatikan jenis keahlian, persyaratan, serta jumlah tenaga yang telah diindikasikan di dalam KAK. Sub unsur yang dinilai adalah:

143

(1). Tingkat pendidikan. yaitu lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah lulus ujian negara atau yang telah diakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi, dibuktikan dengan salinan ijazah ;

(2). Pengalaman kerja profesional, yang dinilai/dihitung adalah pengalaman pada pekerjaan sejenis serta memenuhi lama pengalaman seperti yang disyaratkan dalam KAK, dan harus didukung dengan referensi atau rekaman kontrak dari pejabat yang berwenang baik dari instansi pemerintah maupun swasta (Kepala Kantor/Satker/ Pejabat pembuat komitmen/pengguna barang jasa/pemimpin/ pemimpin bagian proyek dsbnya). Bagi tenaga ahli yang diusulkan sebagai pemimpin/wakil pemimpin pelaksana pekerjaan (Team Leader/Co Team Leader) dinilai pula pengalaman sebagai pemimpin/wakil pemimpin tim. Tenaga ahli yang mempunyai pengalaman pernah ikut pelatihan tenaga ahli konsultansi bidang ke-PU-an dari LPJK akan mendapat tambahan nilai pengalaman;

(3). Lain-lain: penguasaan bahasa Inggris, bahasa Indonesia (bagi penyedia jasa asing), bahasa setempat, aspek pengenalan (familiarity) atas tata cara, aturan, situasi dan kondisi (custom) setempat. Tenaga ahli yang menguasai/memahami aspek-aspek tersebut di atas diberikan nilai lebih tinggi.

Kualifikasi tenaga ahli yang melebihi kualifikasi yang diminta dari persyaratan KAK tidak memperoleh tambahan nilai. Pembobotan dan penilaian untuk masing-masing sub unsur ditetapkan oleh panitia pengadaan.

2). Ambang lulus (passing grade/nilai minimal proposal teknis)

Nilai ambang lulus ditetapkan oleh panitia pengadaan dengan memperhatikan tingkat kesulitan teknis dan kompleksitas pekerjaan sesuai data seleksi. Bagi penyedia jasa yang nilainya di bawah nilai ambang lulus, dinyatakan gugur. Bagi penyedia jasa yang nilainya sama atau di atas nilai ambang lulus, dimasukkan dalam peringkat teknis.

c. PENETAPAN

PERINGKAT TEKNIS

Berdasarkan evaluasi penawaran teknis, panitia pengadaan menyusun peringkat teknis penyedia jasa yang dituangkan dalam berita acara evaluasi penawaran teknis dan dilaporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk ditetapkan.

d. PENGUMUMAN PERINGKAT TEKNIS

Peringkat teknis yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen diumumkan oleh panitia pengadaan melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan/atau internet dan disampaikan kepada seluruh peserta.

1) Dalam hal menggunakan metode evaluasi kualitas atau metode evaluasi pagu anggaran, diberi waktu masa sanggah kepada peserta seleksi yang keberatan terhadap penetapan peringkat teknis. Pengumuman Peringkat Teknis sesuai data seleksi.

2) Dalam hal menggunakan metode evaluasi kualitas dan biaya atau metode evaluasi biaya terendah. Peringkat Teknis diumumkan tanpa ada masa sanggah dan proses seleksi

144

dilanjutkan dengan undangan pembukaan penawaran biaya.

e. SANGGAHAN Peserta yang berkeberatan terhadap pengumuman peringkat teknis dapat mengajukan surat sanggahan kepada Pejabat Pembuat Komitmen. 1). Sanggahan disampaikan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja

sejak pengumuman peringkat teknis, apabila ditemukan: a). Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah

ditetapkan dalam dokumen seleksi; b). Rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya

persaingan yang sehat; c). Penyalahgunaan wewenang oleh panitia pengadaan dan/

atau pejabat yang berwenang lainnya; d). Adanya unsur KKN di antara peserta pemilihan penyedia

jasa; e). Adanya unsur KKN antara peserta dengan anggota panitia

pengadaan dan/atau dengan pejabat yang berwenang lainnya.

2). Pejabat Pembuat Komitmen wajib memberikan jawaban selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak surat sanggahan diterima.

3). Apabila penyedia jasa tidak puas terhadap jawaban Pejabat Pembuat Komitmen, maka dapat mengajukan surat sanggahan banding.

4). Surat sanggahan banding disampaikan kepada Menteri selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya jawaban atas sanggahan tersebut.

5). Menteri wajib memberikan jawaban selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak surat sanggahan banding diterima.

6). Proses pemilihan penyedia jasa tetap dilanjutkan tanpa menunggu jawaban atas sanggahan banding.

7). Apabila sanggahan banding ternyata benar, maka proses seleksi dievaluasi kembali atau dilakukan proses seleksi ulang, atau dilakukan pembatalan kontrak.

f. PEMBUKAAN

PENAWARAN BIAYA

(Sampul II)

1). Dalam hal menggunakan metoda evaluasi kualitas, maka panitia pengadaan membuka sampul II yang lulus evaluasi teknis dengan peringkat teknis terbaik dan melakukan evaluasi biaya. Panitia pengadaan membuat berita acara pembukaan penawaran biaya, yang mencantumkan penawaran biaya, nilai (score) penawaran teknis. Berita acara ditandatangani oleh panitia pengadaan dan wakil peserta.

2). Dalam hal menggunakan metoda evaluasi kualitas teknis dan biaya, maka panitia pengadaan mengundang peserta yang lulus evaluasi teknis untuk menghadiri acara pembukaan penawaran sampul II sebagai berikut: a). Panitia pengadaan menyebutkan peserta yang lulus evaluasi

teknis dan masing-masing nilai evaluasi penawaran teknis;

b). Panitia pengadaan menyebutkan ketentuan pembobotan nilai evaluasi penawaran teknis dan nilai evaluasi penawaran biaya sebagaimana tercantum dalam dokumen seleksi;

c). Panitia pengadaan membuka sampul II dari seluruh peserta yang lulus evaluasi teknis;

d). Panitia pengadaan membacakan dan menulis biaya

145

penawaran dari tiap peserta yang lulus evaluasi teknis;

e). Panitia pengadaan di hadapan peserta melakukan evaluasi gabungan teknis dan biaya sebagai berikut: (1). Menghitung nilai kombinasi antara nilai penawaran

teknis dan nilai penawaran biaya dengan cara perhitungan sebagai berikut: Nilai Akhir = {Nilai (score) Penawaran Teknis x Bobot

Penawaran Teknis} + {Nilai (score) Penawaran Biaya x Bobot Penawaran Biaya}

(2). Hasil dari peringkat gabungan tersebut akan dijadikan dasar untuk penetapan peringkat pemenang.

f). Panitia pengadaan membuat berita acara pembukaan penawaran biaya, yang mencantumkan penawaran biaya, nilai (score) penawaran teknis, nilai (score) penawaran biaya, dan nilai gabungan penawaran teknis dan penawaran biaya. Berita acara ditandatangani oleh panitia pengadaan dan wakil peserta.

3). Dalam hal menggunakan metoda evaluasi pagu anggaran, maka panitia pengadaan mengundang peserta yang lulus evaluasi teknis untuk menghadiri acara pembukaan penawaran sampul II sebagai berikut: a). Panitia pengadaan menyebutkan peserta yang lulus




d). Panitia pengadaan di hadapan peserta: (1). Menggugurkan penawaran yang melampaui pagu

anggaran; (2). Menetapkan pemenang yang peringkat teknisnya

tertinggi.

e). Panitia pengadaan membuat berita acara pembukaan penawaran biaya, yang mencantumkan penawaran biaya, dan nilai penawaran teknis. Berita acara ditandatangani oleh panitia pengadaan dan wakil peserta.

4). Dalam hal menggunakan metoda evaluasi biaya terendah, maka panitia pengadaan mengundang peserta yang lulus evaluasi teknis untuk menghadiri acara pembukaan penawaran sampul II sebagai berikut: a). Panitia pengadaan menyebutkan peserta yang lulus evaluasi

teknis dan masing-masing nilai evaluasi penawaran teknis;



d). Panitia pengadaan di hadapan peserta: Menetapkan pemenang yang harga penawarannya terendah dan tidak melampaui pagu anggaran.

e). Panitia pengadaan membuat berita acara pembukaan

146

penawaran biaya, yang mencantumkan penawaran biaya, dan nilai penawaran teknis. Berita acara ditandatangani oleh pantia pengadaan dan wakil peserta.

g. PENETAPAN

PEMENANG 1). Terhadap penyedia jasa yang akan diusulkan sebagai pemenang

dan pemenang cadangan (bila ada) dilakukan pembuktian kualifikasi.

2). Dalam hal menggunakan metoda evaluasi kualitas, peringkat teknis terbaik ditetapkan sebagai pemenang seleksi oleh Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan usulan panitia pengadaan.

3). Dalam hal menggunakan metoda evaluasi kualitas teknis dan biaya, metoda evaluasi pagu anggaran dan metoda evaluasi biaya terendah, setelah evaluasi penawaran biaya, Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan pemenang seleksi berdasarkan usulan panitia pengadaan yang dituangkan dalam berita acara evaluasi penawaran biaya.

h. PENGUMUMAN

PEMENANG SELEKSI

Pengumuman Pemenang Seleksi dilakukan terhadap hasil seleksi yang menggunakan metoda evaluasi kualitas teknis dan biaya, dan metoda evaluasi biaya terendah sesuai data seleksi Pemenang seleksi diumumkan oleh panitia pengadaan setelah penetapan pemenang oleh Pejabat Pembuat Komitmen melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan/atau internet dan disampaikan secara tertulis kepada seluruh peserta.

i. SANGGAHAN PENGUMUMAN PEMENANG SELEKSI

Peserta yang berkeberatan terhadap pengumuman pemenang seleksi dapat mengajukan surat sanggahan kepada pejabat pembuat komitmen dengan ketentuan seperti pada butir e.

j. KLARIFIKASI TEKNIS DAN DAN BIAYA

Setelah ditetapkan pemenang seleksi untuk metoda evaluasi yang dipilih pada butir f, panitia pengadaan melakukan klarifikasi teknis dan biaya kepada pemenang seleksi dengan ketentuan sebagai berikut : 1). Klarifikasi dilakukan oleh panitia pengadaan dengan

pemimpin/direktur utama perusahaan atau wakil yang memperoleh kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan (dinyatakan dengan surat kuasa);

2). Dalam hal penilaian menggunakan metoda evaluasi kualitas, klarifikasi dilakukan untuk memperoleh kemantapan dan kejelasan teknis dan biaya dengan memperhatikan kesesuaian antara bobot pekerjaan dan tenaga ahli yang ditugaskan dengan mempertimbangkan pula kebutuhan perangkat/fasilitas pendukung yang proporsional guna pencapaian hasil kerja yang optimal: a). Aspek-aspek teknis yang perlu diklarifikasi dan/atau

dinegosiasi terutama: (1). Lingkup dan sasaran jasa konsultansi; (2). Cara penanganan pekerjaan dan rencana kerja; (3). Kualifikasi tenaga ahli; (4). Organisasi pelaksanaan; (5). Program alih pengetahuan; (6). Jadwal pelaksanaan pekerjaan; (7). Jadwal penugasan personil; (8). Fasilitas penunjang.

b). Klarifikasi dilakukan untuk memperoleh kesepakatan biaya

147

yang efisien dan efektif dengan tetap mempertahankan hasil yang ingin dicapai sesuai dengan penawaran teknis yang diajukan penyedia jasa.

c). Aspek-aspek biaya yang perlu diklarifikasi terutama : (1). Kesesuaian rencana kerja dengan jenis pengeluaran

biaya ; (2). Volume kegiatan dan jenis pengeluaran ; (3). Biaya satuan dibandingkan dengan yang berlaku di

pasaran/kewajaran biaya.

d). Apabila personil tenaga ahli yang ditawarkan tidak memenuhi persyaratan dalam KAK maka penyedia jasa diminta mengganti personil tersebut sehingga dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam KAK.

e). Unit biaya personil dihitung berdasarkan satuan waktu yang dihitung berdasarkan tingkat kehadiran dengan ketentuan sebagai berikut: (1). 1 (satu) bulan dihitung minimal 22 (dua puluh dua) hari

kerja; (2). 1 (satu) hari kerja dihitung minimal 8 (delapan) jam

kerja.

f). Panitia pengadaan membuat laporan hasil klarifikasi kepada pejabat pembuat komitmen untuk ditetapkan.

3). Dalam hal penilaian menggunakan metoda evaluasi teknis dan biaya atau metoda evaluasi pagu anggaran atau metoda evaluasi biaya terendah, klarifikasi teknis dan biaya dilakukan sesuai klarifikasi dan negosiasi pada metoda evaluasi kualitas, kecuali: a). Harga satuan biaya langsung personil tidak boleh dikurangi,

kecuali jika dinilai terlalu tinggi yaitu melebihi 10% (sepuluh persen) dari 3,2 (tiga koma dua) kali gaji dasar yang diterima tenaga ahli tetap dan melebihi 10% (sepuluh persen) dari 1,5 (satu koma lima) kali penghasilan yang diterima tenaga ahli tidak tetap, berdasarkan perhitungan dari daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli yang bersangkutan;

b). Harga satuan biaya langsung non personil yang bersifat lump sum tidak boleh dikurangi.

k. SURAT PENETAPAN

PEMENANG PENYEDIA JASA

Pemenang seleksi ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan berdasarkan usulan panitia pengadaan. Dalam hal Pejabat Pembuat Komitmen tidak sependapat dengan usulan panitia pengadaan maka: 1). Untuk penetapan pemenang seleksi dengan nilai s.d. Rp. 50

milyar. Pejabat Pembuat Komitmen membahas dengan panitia pengadaan untuk mengambil keputusan: a). Menyetujui usulan panitia pengadaan; atau b). Menetapkan keputusan yang disepakati bersama untuk

melakukan evaluasi ulang atau seleksi ulang atau menetapkan pemenang seleksi, dan dituangkan dalam berita acara yang memuat keberatan dan kesepakatan masing-masing pihak; atau

c). Bila akhirnya tidak tercapai kesepakatan, maka akan diputuskan oleh Menteri dan bersifat final.

2). Untuk penetapan pemenang seleksi dengan nilai di atas Rp.50 milyar.

148

Pejabat Pembuat Komitmen membahas dengan panitia pengadaan untuk mengambil keputusan: a). Menyetujui usulan panitia pengadaan untuk dimintakan

persetujuan kepada Menteri; atau

b). Menetapkan keputusan yang disepakati bersama untuk melakukan evaluasi ulang atau seleksi ulang, dan dituangkan dalam berita acara serta dilaporkan kepada Menteri; atau

c). Apabila masih belum ada kesepakatan, maka dilaporkan kepada Menteri dengan catatan keberatan dari Pejabat Pembuat Komitmen, untuk diputuskan dan bersifat final.

3). Untuk pengadaan yang bernilai di atas Rp. 50 miliar, apabila Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau panitia pengadaan tidak sependapat dengan keputusan Menteri, maka: a). Penetapan pemenang seleksi atau keputusan lain diserahkan

kepada Menteri, sedangkan panitia pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen tidak perlu melakukan perubahan berita acara evaluasi;

b). Keputusan Menteri bersifat final.

Pejabat yang berwenang segera menetapkan pemenang seleksi dan mengeluarkan surat penetapan pemenang penyedia jasa, serta menyampaikannya kepada panitia pengadaan selambat-lambatnya: 1). Lima hari kerja untuk penetapan oleh Pejabat Pembuat

Komitmen; 2). Empat belas hari kerja untuk penetapan oleh menteri. Ketentuan butir 1). dan 2). terhitung sejak surat usulan penetapan pemenang penyedia jasa tersebut diterima oleh pejabat yang berwenang menetapkan pemenang seleksi.

l. PENUNJUKAN PEMENANG

Pejabat Pembuat Komitmen menunjuk pemenang seleksi berdasarkan surat penetapan pemenang penyedia jasa.

m. PENYEDIA JASA TIDAK BERSEDIA DITUNJUK SEBAGAI PEMENANG

Apabila penyedia jasa tidak bersedia untuk ditunjuk sebagai pemenang atau mengundurkan diri maka terhadap penyedia jasa tersebut dikenakan sanksi blact list selama 1 tahun.

149

BAB III LAMPIRAN

Lampiran 1

DAFTAR PENDEK KONSULTAN

No. Nama Konsultan Alamat

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

150

Lampiran 2

BARANG DAN FASILITAS YANG DISEDIAKAN OLEH PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

No. Nama Barang/Fasilitas Luas/Satuan Kondisi

151

Lampiran 3 BENTUK SURAT PENAWARAN

KOP PERUSAHAAN

Nomor : ................................. ….......................20... Lampiran : .................................

Kepada Yth.

Pejabat Pembuat Komitmen

……………………………........*)

di Purwakarta

Perihal : Penawaran Jasa Konsultansi Paket Pekerjaan .................................................

Sehubungan dengan surat undangan dari Panitia Pengadaan nomor ................. tanggal .............. perihal Undangan Seleksi Umum, dengan ini kami mengajukan penawaran dalam rangkap 3 (tiga) yang masing-masing terdiri dari: Dokumen Administrasi dan Penawaran Teknis (Sampul I) serta Penawaran Biaya (Sampul II) dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Kami telah menerima dan mempelajari dokumen seleksi (beserta adendum nomor .......... s/d ..........) serta Berita Acara Hasil Rapat Penjelasan.

2. Kami menjamin : a. Tersedianya personil yang diusulkan sesuai dengan Jadwal penugasan dalam usulan

teknis terlampir; b. Kebenaran dan keabsahan data yang dilampirkan pada penawaran.

3. Kami setuju bahwa : a. Segala biaya yang dikeluarkan untuk penyusunan penawaran, rapat penjelasan,

peninjauan lapangan, dan klarifikasi dan negosiasi, kami tidak akan meminta penggantian dari Pejabat Pembuat Komitmen........................................................ *)

b. Pejabat Pembuat Komitmen ................................*) tidak terikat untuk menyetujui penawaran kami, dan tidak terikat untuk memberikan alasan penolakan penawaran.

c. Kami harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam dokumen seleksi.

4. Penawaran ini berlaku selama ........ (.............................................) *) hari kalender sejak tanggal pembukaan penawaran.

Nama Perusahaan

( ….................................... )

Nama dan Jabatan Pimpinan Perusahaan / Wakil yang diberi kuasa, Materai Rp. 6.000,- Bertanggal, tanda tangan, cap perusahaan

152

Lampiran 4

BENTUK SURAT KUASA

KOP PERUSAHAAN

SURAT KUASA

Nomor :..........................

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ................................................................................ Jabatan : Direktur Utama/Direktur PT...................................

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan berdasarkan Akte Notaris.......................... di ................................... No.......................... tanggal ................................................ beserta perubahannya yang berkedudukan di......................................................................................... (alamat perusahaan), yang selanjutnya disebut Pemberi Kuasa.

Memberi kuasa kepada : Nama : ................................................................................ Jabatan : ................................................................................

Yang diangkat berdasarkan Akte Notaris................................. di .................... No.............................tanggal ...........................beserta perubahannya yang berkedudukan di........................................................... (alamat perusahaan), yang selanjutnya disebut Penerima Kuasa.

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa diberi wewenang untuk menandatangani surat penawaran pekerjaan ....................................................................................................beserta lampirannya. Surat kuasa ini tidak dapat dilimpahkan lagi kepada orang lain.

.................................., .......................200....

Penerima Kuasa Pemberi Kuasa Materai Rp. 6.000,-

Bertanggal, tandatangan, cap perusahaan.

............................... ............................. (nama dan jabatan) (nama dan jabatan)

153

Lampiran 5

BENTUK PENAWARAN TEKNIS

KOP SURAT PERUSAHAAN

A. PENDAHULUAN

B. PENGALAMAN PERUSAHAAN

C. PEMAHAMAN KAK

D. TANGGAPAN TERHADAP KAK

E. APRESIASI INOVASI

F. PENDEKATAN DAN METODOLOGI

G. RENCANA KERJA

H. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

I. TENAGA AHLI DAN TANGGUNG JAWABNYA

J. JADWAL PENUGASAN TENAGA AHLI

K. ORGANISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN

L. LAPORAN

M. STAF PENDUKUNG

N. FASILITAS PENDUKUNG

O. PENUTUP

LAMPIRAN :

1. DOKUMEN PENDUKUNG

2. DAFTAR RIWAYAT HIDUP & KELENGKAPANNYA

3. LAIN-LAIN 4.

....................................., .......................200....

Nama Perusahaan

( ....................................... )

Nama dan Jabatan Pimpinan Perusahaan/ Wakil yang diberi kuasa, Materai Rp. 6.000,- Bertanggal, tanda tangan, cap perusahaan

154

Lampiran 5a

CONTOH DAFTAR PENGALAMAN PERUSAHAAN KURUN WAKTU 7 TAHUN TERAKHIR

No.

Pemilik Pekerjaan/ SUMBER DANA

NAMA DAN URAIAN

PEKERJAAN

LINGKUP LAYANAN

PERIODE

NILAI KONTRAK

MITRA KERJA

1 2 3 4 5 6 7

Keterangan isi kolom : 1. Nomor urut 2. Pemilik Pekerjaan (Pejabat Pembuat Komitmen/pengguna barang jasa/pemimpin/

pemimpin bagian proyek, dsbnya) Nama instansi dan sumber dana 3. Nama paket pekerjaan dan lingkup produk utama 4. Jenis lingkup layanan jasa konsultansi 5. Jangka waktu layanan 6. Nilai kontrak pekerjaan 7. Mitra kerja dan posisinya dalam kemitraan (bila ada)

....................................., .......................200.... Nama Perusahaan

( ....................................... )

Nama dan Jabatan

155

Lampiran 5b

PENGALAMAN PERUSAHAAN MELAKSANAKAN PEKERJAAN SEJENIS KURUN WAKTU 7 TAHUN TERAKHIR

1. PEMILIK PEKERJAAN (Pejabat Pembuat Komitmen/pengguna barang jasa/pemimpin/pemimpin bagian proyek,

dsbnya): 2. Lokasi Proyek : 3. Nilai Kontrak : 4. No. Kontrak : 5. Periode Pelaksanaan: ......./....../20....... s.d. ......./...../20........ 6. Nama Perusahaan Utama ( Lead Firm ) :

Alamat : Negara Asal :

7. Jumlah tenaga ahli : Tenaga Ahli Asing.................OB Tenaga Ahli Indonesia...........OB 8. Perusahaan Mitra Kerja Jumlah tenaga ahli (salah satu) Asing Indonesia

a. (nama perusahaan) ..... OB ......OB b. (nama perusahaan) ..... OB ......OB c. (nama perusahaan) ..... OB ......OB d. (nama perusahaan) ..... OB ......OB

dst. Uraian Pekerjaan:

a. . .. ............................................................................................................

b. ................................................................................................................

....................................., .......................200....

Nama Perusahaan

( ....................................... )

Nama dan Jabatan

156

Lampiran 5c

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

Nama Perusahaan : ..........................................................................................

....................................., .......................200.... Nama Perusahaan

( ....................................... )

Nama dan Jabatan

BULAN KE No. KEGIATAN I II III IV V dst

. KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

157

Lampiran 5d

JADWAL PENUGASAN PERSONIL

Nama Perusahaan : ............................................................................

BULAN KE

No.

POSISI

NAMA

PERSONIL

NAMA

PERUSAHAAN I

II

III

IV

V

dst.

JML. OB

KET.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

....................................., .......................200....

Nama Perusahaan

( ....................................... )

Nama dan Jabatan

158

Lampiran 5e

KOP PERUSAHAAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Posisi yang diusulkan : ......................................

2. Nama Perusahaan : ......................................

3. Nama Personil : ......................................

4. Tempat / Tanggal Lahir : ......................................

5. Alamat : ......................................

6. No telp / HP : ......................................

7. Pendidikan Formal (Lembaga pendidikan, tempat dan tahun tamat belajar, dilampirkan fotocopy ijazah ) : ......................................

8. Sertifikat Keahlian (Untuk Jasa Konstruksi) : ......................................

9. Penguasaan Bahasa Inggris : ......................................

10.Pengalaman Kerja Tahun ini 200.....

a. Nama Proyek : ..................................... b. Lokasi Proyek : ..................................... c. Pejabat yang berwenang (Kepala kantor/Satker/Pembuat Komitmen

pengguna barang jasa/pemimpin/pemimpin bagian proyek, dsbnya)

: ..................................... d. Nama Perusahaan : ..................................... e. Uraian Tugas : ..................................... f. Waktu Pelaksanaan : ..................................... g. Posisi Penugasan : ..................................... h. Status Kepegawaian pada Perusahaan : ........(Tetap/ Tidak Tetap)

i. Surat Referensi/Rekaman Kontrak : ..................................... dari Pejabat yang berwenang baik instansi pemerintah maupun swasta

(Kepala kantor/Satker/Pembuat Komitmen pengguna barang jasa/pemimpin/pemimpin bagian proyek, dsbnya)

Tahun sebelumnya a. Nama Proyek : ..................................... b. Lokasi Proyek : ..................................... c. Pejabat yang berwenang (Kepala kantor/Satker/Pembuat Komitmen

pengguna barang jasa/pemimpin/pemimpin bagian proyek, dsbnya) : .....................................

d. Nama Perusahaan : ..................................... e. Uraian Tugas : ..................................... f. Waktu Pelaksanaan : ..................................... g. Posisi Penugasan : ..................................... h. Status Kepegawaian pada Perusahaan : ........(Tetap/ Tidak Tetap)

i. Surat Referensi/Rekaman Kontrak : ..................................... dari Pejabat yang berwenang baik instansi pemerintah maupun swasta

(Kepala kantor/Satker/Pembuat Komitmen pengguna barang jasa/pemimpin/pemimpin bagian proyek, dsbnya)

159

dst. 11. Status kepegawaian pada perusahaan ini : ........(Tetap/ Tidak Tetap)

Daftar riwayat hidup ini saya buat dengan benar dan penuh rasa tanggung jawab. ..................., ......................200... Mengetahui Direktur/ Pemimpin Perusahaan ........ ( ............................ ) ( .................................. ) nama jelas nama jelas Keterangan : Apabila nama personil tenaga ahli yang diusulkan pada paket pekerjaan ini juga diusulkan pada perusahaan yang lain maka akan dilakukan penelitian dan bagi perusahaan yang tidak dapat membuktikan kebenarannya akan dikenakan sanksi.

160

Lampiran 5f

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK DITUGASKAN

Yang bertanda tangan dibawah ini : N a m a : ...........................( nama tenaga ahli) ............................... Alamat : ........................................................................................ No. Tepl/HP : ........................................................................................ Email : ........................................................................................ Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultansi paket pekerjaan .................................................................................................... untuk perusahaan .................................................. sesuai dengan usulan Jadwal penugasan saya dari bulan .............. tahun ............ sampai dengan bulan ................ tahun ..................... dengan posisi sebagai tenaga ahli................................................... Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh rasa tanggung jawab.

........................... , ................ 200... Menyetujui Yang membuat pernyataan Direktur/Pimpinan Perusahaan ..................... Materai Rp. 6.000,- ( ...................................... ) ( ............................... ) nama jelas nama jelas

161

Lampiran 6

BENTUK PENAWARAN BIAYA

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : ...................... …………........, .......... 200... Lampiran : ......................

Kepada Yth.

Pejabat Pembuat Komitmen

……………………………........ *) di ............................... Perihal : Penawaran Jasa Konsultansi Paket Pekerjaan ..............................

Menunjuk surat penawaran kami Nomor : ...................... tanggal ............................ perihal di atas, bersama ini kami sampaikan penawaran biaya sebesar Rp..................... (..................................) sudah termasuk PPN 10%, dengan rincian terlampir. Demikian kami sampaikan dengan penuh tanggung jawab.

Nama Perusahaan

( ....................................... )

Nama dan Jabatan Pimpinan Perusahaan / Wakil yang diberi kuasa, Materai Rp. 6.000,-

Bertanggal, tanda tangan, cap perusahaan

162

Lampiran 6a

REKAPITULASI PENAWARAN BIAYA

Nama Perusahaan : ......................................................................................................

No.

U R A I A N

TOTAL BIAYA

( Rp. ) I

Biaya Langsung Personil

........................................

II

Biaya Langsung Non Personil

........................................

Jumlah Biaya

......................................

PPN 10%

.....................................

Jumlah

.....................................

Terbilang : ........................................................................................... ...........................................................................................

Catatan: Keuntungan sudah termasuk di dalam Biaya Langsung Personil

....................................., .......................200.... Nama Perusahaan

( ....................................... )

Nama dan Jabatan

163

Lampiran 6b

RINCIAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL

Nama Perusahaan :..........................................................................................

1. Biaya Tenaga Ahli :

Ketua Tim.............. ...OB @ Rp......... = Rp.................

Ahli ....................... ...OB @ Rp......... = Rp.................

Ahli ....................... ...OB @ Rp......... = Rp.................

Ahli ....................... ...OB @ Rp......... = Rp.................

Ahli ....................... ...OB @ Rp......... = Rp.................

Ahli ....................... ...OB @ Rp......... = Rp.................

Jumlah ...OB = Rp.................

2. Biaya Asisten Tenaga Ahli :

As Ahli ................... ...OB @ Rp.......... = Rp.................

As Ahli ................... ...OB @ Rp.......... = Rp.................

As Ahli ................... ...OB @ Rp.......... = Rp.................

As Ahli ................... ...OB @ Rp.......... = Rp.................

As Ahli ................... ...OB @ Rp.......... = Rp.................

As Ahli ................... ...OB @ Rp.......... = Rp................. Jumlah ...OB = Rp.................

Jumlah Biaya Langsung Personil =Rp..................

Catatan : OB adalah Orang Bulan

....................................., .......................200....

Nama Perusahaan

( ....................................... )

Nama dan Jabatan

164

Lampiran 6c

RINCIAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL

Nama Perusahaan : ..................................................................................

1. Biaya Kantor : Biaya sewa kantor................ x Rp............. = Rp......................... Biaya pemeliharaan kantor.... x Rp............. = Rp......................... Biaya jasa peralatan............... x Rp............. = Rp......................... ..........dst ..................... Rp............. = Rp......................... Sub Jumlah = Rp.........................

2. Biaya Perjalanan Dinas : Biaya tiket ...................kali x Rp................ = Rp......................... Uang harian....................hari x Rp................ = Rp......................... Perjalanan darat..............kali x Rp................ = Rp......................... ..........dst .................. Rp................ = Rp......................... Sub Jumlah = Rp.........................

3. Biaya Laporan : Laporan pendahuluan............x Rp................ = Rp.......................... Laporan antara......................x Rp................ = Rp.......................... Laporan akhir........................x Rp................ = Rp.......................... Laporan bulanan.............kali x Rp................ = Rp.......................... Laporan penyelenggaraan seminar............................kali x Rp................ = Rp......................... ..........dst ..................... Rp................ = Rp......................... Sub Jumlah = Rp.........................

5. Biaya .................... dst ............ Rp................ = Rp. ....................... Sub Jumlah = Rp......................... Jumlah = Rp.........................

Catatan : Agar ditentukan jenis pengeluaran biaya langsung non personil yang termasuk

dalam pengeluaran yang berdasarkan bukti nyata (at cost) dan pengeluaran yang berdasarkan jumlah nilai tetap (fixed cost/lump sum)

....................................., .......................200....

Nama Perusahaan

( ....................................... )

Nama dan Jabatan

165

Lampiran 7aa

BENTUK SURAT KONTRAK/BENTUK SURAT PERJANJIAN(Pihak Kesatu dengan Pihak Kedua)

SURAT PERJANJIAN KERJA KONSTRUKSI

Nomor :...........................

untuk KONTRAK KERJA JASA KONSULTANSI BERDASARKAN ANGSURAN/TERMIJN

(KONTRAK LUMPSUM)

ANTARA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

......................................................................................................................................... DENGAN

……………………..…………………………………………………………………

[nama perusahaan]

UNTUK

MELAKSANAKAN PEKERJAAN JASA KONSULTANSI .........................................................................................................................................

[nama pekerjaan yang akan dilaksanakan]

Surat Perjanjian ini dibuat di .................................. pada hari ................................. tanggal.....................................bulan...................................tahun ................................... (tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan Surat Perjanjian) antara ………………………………………………………………………………………………........(Nama Pejabat Pembuat Komitmen), selanjutnya disebut PIHAK KESATU, dengan ……..…………………………………………………(nama pemimpin perusahaan/perusahaan utama yang mengikat perjanjian)

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA, termasuk semua lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, selanjutnya disebut KONTRAK KERJA KONSTRUKSI BERDASARKAN ANGSURAN/TERMIJN (KONTRAK LUMP SUMP) tertanggal……………...................200...

MAKA DENGAN INI Kedua Belah Pihak menyetujui semua ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal berikut:


2. PIHAK KEDUA harus melaksanakan pekerjaan jasa konsultansi..............................………….…........................................................... (nama pekerjaan yang akan dilaksanakan) sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja dan dilaksanakan di tempat tugas sesuai ketentuan dalam kontrak. Tanggal mulai kerja yaitu tanggal dimulainya pekerjaan sesuai yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja. Waktu pelaksanaan kontrak adalah..........(............................................................) (jangka waktu pelaksanaan pekerjaan) hari, sejak tanggal mulai kerja sesuai dengan rincian pada Jadwal pelaksanaan pekerjaan, atau perubahan waktu pelaksanaan yang disahkan dengan amandemen kontrak.

3. Dokumen Kontrak yang ditentukan di bawah ini harus dibaca serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak Kerja Konstruksi, yaitu: a. Surat Perjanjian ; b. Surat Penunjukan Penyedia Jasa; c. Surat Penawaran;

166

d. Adendum Dokumen Seleksi; e. Syarat-Syarat Khusus Kontrak; f. Syarat-Syarat Umum Kontrak; g. Rencana Kerja dan Syarat; h. Kerangka Acuan Kerja; i. Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak.

4. Syarat-syarat Dokumen Kontrak mengikat Kedua Belah Pihak, kecuali diubah dengan kesepakatan para pihak.


a. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga ahli dan personil lainnya, bahan-bahan, peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai yang dirinci dalam kontrak.

b. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan seluruh pekerjaan sesuai ketentuan kontrak, sampai diterima dengan baik oleh PIHAK KESATU.


a. PIHAK KESATU wajib menyediakan fasilitas yang disepakati untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.

b. PIHAK KESATU wajib membayar kepada PIHAK KEDUA atas pelaksanaan pekerjaan berdasarkan harga kontrak.

7. Harga kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai berikut :

Biaya Langsung Personil = Rp …………..

Biaya Langsung Non Personil = Rp …………….

Jumlah Biaya = Rp .....................

PPN 10% = Rp .......................

Total Biaya = Rp ……………(terbilang………[dengan huruf])

8. Pembayaran dilakukan dengan cara angsuran (termijn) dengan rincian sebagai berikut: Uang Muka untuk mobilisasi personil, peralatan, dan pengeluaran bulan pertama, setinggi-tingginya 20% (dua puluh per seratus);

Rp ............................... Berdasarkan tanda terima dari pihak Pemberi Kerja, yang telah ditandatangani oleh konsultan

Termijn I Rp ............................... Berdasarkan tanda terima dari pihak Pemberi Kerja, mengenai laporan pendahuluan yang disetujui (dapat diterima).

Termijn II Rp ............................... Berdasarkan tanda terima dari pihak Pemberi Kerja, mengenai laporan antara yang disetujui (dapat diterima).

Termijn III Rp ............................... Berdasarkan tanda terima dari pihak Pemberi Kerja, mengenai laporan akhir yang disetujui (dapat diterima).

167

9. Surat Perjanjian ini berlaku dan mengikat Kedua Pihak sejak tanggal ditandatangani. Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan setelah Surat Perjanjian Kontrak Kerja Konstruksi ditandatangani.

10. Kecuali jika disepakati lain oleh Kedua Pihak, alamat PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA adalah: Alamat PIHAK KESATU …...........................................……………..………….……..…........................... (nama dan alamat Pejabat Pembuat Komitmen) Alamat PIHAK KEDUA …...........................................……………..………….……..…........................... (nama dan alamat kantor penyedia jasa)

11. Dengan tidak mengurangi kekuatan Pasal 20. Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Kedua Pihak setuju bahwa untuk perjanjian ini memilih tempat kediaman yang tetap dan apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah maka Kedua Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan diluar pengadilan melalui (mediasi/konsiliasi/arbitrase), atau di Pengadilan Negeri ……………….. di ....................(ditentukan oleh Pihak Kesatu)*)

DENGAN DEMIKIAN, Kedua Pihak telah sepakat untuk menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Kerja Konstruksi ini pada tanggal tersebut di atas.


Materai Rp. 6.000,-


(...................................) (nama jelas)

PIHAK KESATU (Pejabat Pembuat Komitmen) Materai Rp. 6.000,-


( ................................. ) (nama jelas)

168

Lampiran 8

BENTUK PERJANJIAN KEMITRAAN UNTUK KERJA SAMA OPERASI (KSO)

SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN KERJA SAMA OPERASI (KSO)

MENIMBANG :

BAHWA,

Sehubungan dengan seleksi pekerjaan .................................................................................. yang pembukaan penawarannya akan dilakukan di ............................................................. pada tanggal ............................................. 200...., maka . .….............……...................…………….….........….................... (nama penyedia jasa 1)

dan .…………….…….............……………….……......…....................(nama penyedia jasa 2)

dan ……………….…….............………………….............................. (nama penyedia jasa 3)

bermaksud untuk mengikuti pelelangan dan pelaksanaan kontrak secara bersama-sama dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO).

MENYETUJUI DAN MEMUTUSKAN:

BAHWA

1. Secara bersama-sama:

a. Menunjuk ………………..………………..................…. (nama penyedia jasa 1) sebagai perusahaan utama (leading firm) untuk KSO dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama KSO dan menandatangani semua dokumen termasuk dokumen penawaran dan dokumen kontrak.

…………………….……...……………......……...........….(nama penyedia jasa 1) dan

………………………......…………...........…...…........…..(nama penyedia jasa 2) dan

.....………………..…………………………….…....…......(nama penyedia jasa 3)

menyetujui apabila ditunjuk sebagai pemenang, wajib bertanggung jawab baik secara bersama-sama atau masing-masing atas semua kewajiban sesuai ketentuan dokumen kontrak.

2. Keikutsertaan modal (sharing) setiap perusahaan dalam KSO adalah:

Penyedia jasa 1 ……...% (……………............................………………….….persen)

Penyedia jasa 2 ……...% (…………………....……….….................................persen)

Penyedia jasa 3 ……...% (………………………….…….…............................persen)

3. Masing-masing penyedia jasa anggota KSO, akan mengambil bagian sesuai sharing tersebut pada butir 2. dalam hal pengeluaran, keuntungan, dan kerugian dari KSO. Pembagian sharing dalam KSO ini tidak akan diubah baik selama masa penawaran maupun sepanjang masa kontrak, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pejabat Pembuat Komitmen dan persetujuan bersama secara tertulis dari masing-masing anggota KSO. Terlepas dari sharing yang ditetapkan diatas, masing-masing anggota KSO akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua aspek pelaksanaan dari perjanjian ini, termasuk hak untuk memeriksa keuangan, perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja, perjanjian subkontrak, surat-menyurat, teleks, dan lain-lain.

169

4. Wewenang menandatangani untuk dan atas nama KSO diberikan kepada …………...........................................................… (nama wakil penyedia jasa yang diberi kuasa) dalam kedudukannya sebagai direktur utama/direktur pelaksana …………………………… (nama penyedia jasa 1) berdasarkan persetujuan tertulis dari……....…………………(nama penyedia jasa 2) dan...…..................…………. (nama penyedia jasa 3) sehubungan dengan substansi dan semua ketentuan dalam semua dokumen yang akan di tandatangani.

5. Perjanjian ini akan berlaku sejak tanggal ditandatangani.

6. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila seleksi tidak dimenangkan oleh perusahaan KSO.

7. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap …..... (……..........................) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

DENGAN KESAKSIAN INI semua anggota KSO membubuhkan tanda tangan dan cap perusahaan di…………........…pada hari…………..... tanggal…......................................... bulan…..............…….., tahun……........................................................................................

Penyedia jasa 1 Penyedia jasa 2 Penyedia jasa 3

(……………………….) (………………….………) (…………………………)

(nama lengkap, tanda tangan, materai dan cap tiap wakil yang diberi kuasa) .

Disahkan oleh NOTARIS *)

( ………………………………..) (tanda tangan dan cap)

*) dapat disahkan setelah akan di tunjuk sebagai pemenang dengan ketentuan tidak ada

perubahan

170

BAB IV SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

A. KETENTUAN UMUM

1. DEFINISI

1.1. Dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini kata-kata dan ungkapan-ungkapan harus mempunyai arti seperti yang dimaksudkan atau didefinisikan disini. a. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultan

perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan konstruksi, layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.

b. Jasa konsultansi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang konstruksi yang meliputi jasa perencanaan konstruksi dan jasa pengawasan konstruksi dan non konstruksi, dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak yang disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen;

c. Pejabat Pembuat komitmen adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

d. Penyedia jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa;

e. Surat Perjanjian/Kontrak adalah perikatan hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan penyedia jasa;

f. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

g. Dokumen Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia jasa untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan, yang terdiri dari: 1). Surat Perjanjian Kerja Konstruksi; 2). Surat Penunjukan Penyedia Jasa; 3). Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi; 4). Surat Penawaran; 5). Adendum Dokumen Seleksi (bila ada); 6). Syarat-Syarat Khusus Kontrak; 7). Syarat-Syarat Umum Kontrak; 8). Rencana Kerja dan Syarat; 9). Kerangka Acuan Kerja; 10). Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak.

h. Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia jasa yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;

i. Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan pekerjaan selesai (penyerahan laporan akhir).

171

j. Harga kontrak Kerja Konstruksi adalah harga yang tercantum dalam Surat Penunjukan Penyedia Jasa yang selanjutnya disesuaikan menurut ketentuan-ketentuan kontrak;

k. Hari adalah hari kalender; bulan adalah bulan kalender; l. Pemimpin tim adalah orang yang ditunjuk oleh penyedia

jasa untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan dan berkedudukan di tempat tugas/lokasi dimana personil penyedia jasa akan melaksanakan tugas pokoknya;

m. Tenaga Ahli tetap adalah tenaga ahli yang bekerja pada badan usaha/Penyedia jasa (Perusahaan berbadan hukum/Perusahaan tidak berbadan hukum) secara penuh dan diangkat sebagai pegawai tetap berdasarkan keputusan pimpinan perusahaan/Direksi dan telah bekerja sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan.

n. Mediator adalah orang yang ditunjuk atas kesepakatan Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia jasa untuk menyelesaikan perselisihan pada kesempatan pertama;

o. Konsiliator adalah orang yang ditunjuk atas kesepakatan Pejabat Pembuat dan penyedia jasa untuk menyelesaikan perselisihan pada kesempatan kedua;

p. Arbiter adalah orang yang ditunjuk atas kesepakatan Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia jasa, atau ditunjuk oleh pengadilan negeri, atau ditunjuk oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase;

q. Kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan, yang setelah diserah-terimakan oleh penyedia jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen menjadi tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau keselamatan umum.

2. PENERAPAN 2.1. Ketentuan-ketentuan pada syarat-syarat umum kontrak harus

diterapkan secara luas tanpa melanggar ketentuan yang ada dalam dokumen kontrak keseluruhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2. Dokumen kontrak harus diinterpretasikan dalam urutan kekuatan hukum sebagai berikut: a. Surat Perjanjian; b. Surat Penunjukan Penyedia Jasa; c. Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi; d. Surat Penawaran; e. Adendum Dokumen Seleksi; f. Syarat-Syarat Khusus Kontrak; g. Syarat-Syarat Umum Kontrak; h. Rencana Kerja dan Syarat; i. Kerangka Acuan Kerja; j. Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak dan

merupakan bagian dari kontrak.

3. ASAL JASA

3.1. Jasa konsultansi untuk pekerjaan ini adalah merupakan layanan jasa dari penyedia jasa nasional yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

172

3.2. Bagi penyedia jasa asing harus mempunyai kantor perwakilan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. PENGGUNAAN

DOKUMEN KONTRAK DAN INFORMASI




6. JAMINAN 6.1. Pejabat Pembuat Komitmen wajib membayar uang muka

kepada penyedia jasa sejumlah tertentu dalam waktu yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, setelah penyedia jasa menyerahkan jaminan uang muka yang bernilai sekurang-kurangnya sama dengan jumlah uang muka dalam bentuk jaminan bank atau surety bond kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

7. ASURANSI 7.1. Asuransi yang harus disediakan oleh penyedia jasa dalam

rangka pelaksanaan pekerjaan yaitu: a. Penyedia jasa harus mengasuransikan semua barang dan

peralatan-peralatan yang mempunyai resiko tinggi terjadi kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta personil untuk pelaksanaan pekerjaan kontrak atas segala resiko yaitu kecelakaan, kerusakan-kerusakan, kehilangan, serta resiko lain yang tidak dapat diduga;

b. Penyedia jasa harus mengasuransikan pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerja;

c. Besarnya asuransi ditentukan di dalam syarat-syarat khusus kontrak.

8. PEMBAYARAN 8.1. Cara pembayaran a. Uang muka

1). Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan, personil, dan pengeluaran bulan pertama. Besaran uang muka ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dan dibayar setelah penyedia jasa menyerahkan jaminan uang muka sekurang-kurangnya sama dengan besarnya uang muka;

2). Penyedia jasa mengajukan permohonan pembayaran uang muka secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen disertai dengan rencana penggunaan uang muka;

3). Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan surat permintaan pembayaran untuk permohonan tersebut pada butir 2)., paling lambat 7 (tujuh) hari setelah jaminan uang muka diterima;

4). Jaminan uang muka harus diterbitkan oleh bank umum atau perusahaan asuransi yang mempunyai program

173

asuransi kerugian (surety bond) yang harus direasuransikan sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan;

5). Pengembalian uang muka diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen);


b. Angsuran/termin 1). Penyedia jasa harus mengajukan perhitungan tagihan

pembayaran secara angsuran selama jangka waktu pelaksanaan kontrak. Selang waktu angsuran sesuai dengan ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak;

2). Perhitungan tagihan didasarkan pada hasil/pelaporan (laporan pendahuluan, laporan antara, laporan akhir/final) yang telah disetujui pejabat pembuat komitmen disertai dengan tanda bukti telah diterimanya penyerahan hasil/pelaporan.

3). Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan surat permintaan pembayaran paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penyedia jasa mengajukan permohonan pembayaran yang telah disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen;

4). Pembayaran tagihan angsuran harus dilaksanakan dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak;

5). Pembayaran angsuran terakhir hanya dilakukan setelah penyerahan dan persetujuan laporan akhir.

9. HARGA DAN

SUMBER DANA 9.1. Pejabat Pembuat Komitmen membayar kepada penyedia

jasa atas pelaksanaan pekerjaan berdasarkan ketentuan kontrak.

9.2. Kontrak pekerjaan ini dibiayai dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

9.3. Rincian harga kontrak sesuai dengan hasil negosiasi biaya.


10.1. Pejabat Pembuat Komitmen bersama penyedia jasa melakukan persiapan pelaksanaan kontrak mencakup penyusunan organisasi, mobilisasi, rencana pengadaan peralatan, bahan, waktu dan tata cara pelaksanaan pekerjaan serta pelaporan kemajuan pekerjaan.

10.2. Persiapan pelaksanaan kontrak tersebut harus dibahas pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

11. PEMERIKSAAN PERSONIL DAN PERALATAN

11.1. Pemeriksaan personil dan peralatan dilaksanakan setelah personil dan peralatan tiba di lokasi pekerjaan dan dibuat berita acara hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh

174

Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia jasa.

11.2. Bila hasil pemeriksaan personil dan peralatan belum memenuhi persyaratan namun tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan pekerjaan, maka penyedia jasa dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat personil dan peralatan yang belum memenuhi persyaratan harus segera diganti sesuai dengan waktu yang disepakati bersama.


12.1. Amandemen kontrak harus dibuat bila terjadi perubahan kontrak. Perubahan kontrak dapat terjadi apabila : a. Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang


b. Perubahan Jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;



12.2. Prosedur amandemen kontrak dilakukan sebagai berikut: a. Pejabat Pembuat Komitmen memberikan perintah

tertulis kepada penyedia jasa untuk melaksanakan perubahan kontrak, atau penyedia jasa mengusulkan perubahan kontrak;

b. Penyedia jasa memberikan tanggapan atas perintah perubahan dari Pejabat Pembuat Komitmen dan mengusulkan perubahan harga;




13.1. Hak dan Kewajiban Pejabat Pembuat Komitmen a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan

oleh penyedia jasa.

b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa.

c. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia jasa.

d. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia jasa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 2 (barang dan fasilitas yang disediakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen ).

e. Membayar ganti rugi, melindungi dan membela penyedia jasa terhadap semua tuntutan hukum, tuntutan lainnya, dan tanggungan yang timbul karena kesalahan, kecerobohan dan pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

175

13.2. Hak dan kewajiban penyedia jasa a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan

sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak.

b. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Pembuat Komitmen untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 2 (barang dan fasilitas yang disediakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen ).

c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.

e. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen .

f. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan Jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.

g. Penyedia barang/jasa wajib membayar ganti rugi apa bila terjadi kerugian negara yang ditimbulkan akibat pekerjaannya.

14. JADWAL


14.1. Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan harus selesai sesuai dengan Jadwal yang ditetapkan dalam Lampiran 5c (contoh Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan) dan Lampiran 5d (contoh Jadwal Penugasan Personil).


14.3. Mobilisasi harus mulai dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SPMK, yaitu mendatangkan tenaga ahli dan menyiapkan peralatan pendukung dan dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

14.4. Pekerjaan dinyatakan selesai apabila penyedia jasa telah menyerahkan laporan akhir pekerjaan dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

14.5. Apabila penyedia jasa berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan di luar pengendaliannya dan penyedia jasa telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Pembuat Komitmen, maka Pejabat Pembuat Komitmen melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia jasa dengan amandemen kontrak.

15. PENGAWASAN

15.1. Apabila diperlukan, Pejabat Pembuat Komitmen dapat memerintahkan tim teknis untuk melakukan penilaian atas laporan-laporan yang disampaikan oleh penyedia jasa dan

176

melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang sedang atau telah dilaksanakan oleh penyedia jasa.

16. KETERLAMBATAN


16.1. Bila penyedia jasa terlambat melaksanakan pekerjaan, maka dikenakan sanksi penangguhan pembayaran setelah Pejabat Pembuat Komitmen memberitahukan penangguhan pembayaran tersebut secara tertulis.

16.2. Pemberitahuan penangguhan pembayaran memuat rincian keterlambatan dan keharusan penyedia jasa untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan penangguhan pembayaran tersebut.

16.3. Bila penyedia jasa terlambat melaksanakan pekerjaan disebabkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, maka Pejabat Pembuat Komitmen dikenakan sanksi perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan.

16.4. Bila keterlambatan terjadi karena keadaan kahar, maka pasal 16.1 tidak diberlakukan.

17. KEADAAN KAHAR


17.2. Yang digolongkan keadaan kahar adalah : a. Peperangan; b. Kerusuhan; c. Revolusi; d. Bencana alam : banjir, gempa bumi, badai, gunung

meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan;

e. Pemogokan; f. Kebakaran; g. Gangguan industri lainnya.





17.7. Bila keadaan sudah pulih normal, maka secepat mungkin penyedia jasa memberitahukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen bahwa keadaan telah kembali normal dan kegiatan dapat dilanjutkan, dengan ketentuan: a. Jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam

kontrak tetap mengikat. Apabila harus diperpanjang, maka waktu perpanjangan sama dengan waktu selama

177

tidak dapat melaksanakan pekerjaan akibat keadaan kahar;


c. Bila sebagai akibat dari keadaan kahar penyedia jasa tidak dapat melaksanakan sebagian besar pekerjaan selama jangka waktu 60 (enam puluh) hari, maka salah satu pihak dapat memutus kontrak dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya dan setelah itu penyedia jasa berhak atas sejumlah uang yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan pemutusan kontrak Pasal 19.8.

18. ITIKAD BAIK

18.1. Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak dan kewajiban yang terdapat dalam kontrak.


19. PENGHENTIAN

DAN PEMUTUSAN KONTRAK


19.2. Penghentian kontrak dilakukan karena terjadinya hal-hal diluar kekuasaan (keadaan kahar) kedua belah pihak sehingga para pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam kontrak. Dalam hal kontrak dihentikan, maka Pejabat Pembuat Komitmen wajib membayar kepada penyedia jasa sesuai dengan kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai.

19.3. Pemutusan kontrak dilakukan bilamana penyedia jasa cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak. Kepada penyedia jasa dikenakan sanksi sesuai Pasal 19.5.

19.4. Pemutusan kontrak dilakukan bilamana para pihak terbukti melakukan kolusi, kecurangan atau tindak korupsi baik dalam proses seleksi maupun pelaksanaan pekerjaan, dalam hal ini : a. Penyedia jasa dapat dikenakan sanksi yaitu :

1). Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia jasa;

2). Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.


178

19.5. Pemutusan kontrak oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pejabat Pembuat Komitmen menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan kontrak secara tertulis kepada penyedia jasa untuk kejadian tersebut di bawah ini, Pejabat Pembuat Komitmen dapat memutuskan kontrak. Kejadian dimaksud adalah : a. Penyedia jasa tidak mulai melaksanakan pekerjaan

berdasarkan kontrak pada tanggal mulai kerja sesuai dengan Pasal 14.;

b. Penyedia jasa tidak berhasil memperbaiki suatu kegagalan pelaksanaan, sebagaimana dirinci dalam surat pemberitahuan penangguhan pembayaran sesuai dengan Pasal 16.2.;

c. Penyedia jasa tidak mampu lagi melaksanakan pekerjaan atau bangkrut;

d. Penyedia jasa gagal mematuhi keputusan akhirpenyelesaian perselisihan;

e. Penyedia jasa menyampaikan pernyataan yang tidak benarkepada Pejabat Pembuat Komitmen dan pernyataan tersebut berpengaruh besar pada hak, kewajiban, ataukepentingan Pejabat Pembuat Komitmen;

f. Terjadi keadaan kahar dan penyedia jasa tidak dapatmelaksanakan pekerjaan sesuai dengan Pasal 17.7.c.

Terhadap pemutusan kontrak yang timbul karena terjadinyasalah satu kejadian sebagaimana dirinci dalam huruf a.sampai f. diatas, Pasal 1266 Kitab Undang-Undang HukumPerdata tidak diberlakukan. Atas pemutusan kontrak yang timbul karena salah satukejadian yang diuraikan dalam huruf a. sampai e. penyediajasa dimasukkan dalam daftar hitam.

19.6. Pemutusan kontrak oleh penyedia jasa Sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah penyediajasa menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusankontrak secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmenuntuk kejadian tersebut di bawah ini, penyedia jasa dapat memutuskan kontrak. Kejadian dimaksud adalah : a. Sebagai akibat keadaan kahar, penyedia jasa tidak dapat

melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Pasal 17.7.c.;

b. Pejabat Pembuat Komitmen gagal mematuhi keputusanakhir penyelesaian perselisihan.

19.7. Prosedur pemutusan kontrak Setelah salah satu pihak menyampaikan atau menerimapemberitahuan pemutusan kontrak, sebelum tanggalberlakunya pemutusan tersebut penyedia jasa harus: a. Mengakhiri pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang

ditetapkan dalam pemberitahuan pemutusan kontrak;

b. Mengalihkan hak dan menyerahkan semua laporan,desain, spesifikasi, dan perhitungan, baik yang sudahselesai atau selesai sebagian. Pengalihan hak danpenyerahan tersebut harus dilakukan dengan cara dan

179

pada waktu yang ditentukan oleh Pejabat PembuatKomitmen;

c. Menyerahkan semua fasilitas yang disediakan oleh PejabatPembuat Komitmen.

19.8. Dalam hal terjadi pemutusan kontrak sesuai dengan Pasal19.5., Pejabat Pembuat Komitmen tetap membayar hakpenyedia sampai dengan batas tanggal pemutusan, dan jika terjadi pemutusan kontrak sesuai dengan Pasal 19.6., selainpembayaran tersebut di atas Pejabat Pembuat Komitmenharus membayar pengeluaran langsung yang dikeluarkan olehpenyedia jasa sehubungan dengan pemutusan kontrak.


20. PENYELESAIAN

PERSELISIHAN


mediasi, konsiliasi atau arbitrase di Indonesia;

b. Pengadilan.





22. PERPAJAKAN

22.1. Penyedia jasa harus mengetahui, memahami dan patuh terhadap semua peraturan perundang-undangan tentang pajak yang berlaku di Indonesia dan sudah diperhitungkan dalam penawaran biaya.

22.2. Perubahan peraturan perundang-undangan tentang pajak yang terjadi setelah pembukaan penawaran biaya harus dilakukan penyesuaian.

23. KORESPONDENSI

23.1. Komunikasi antara para pihak hanya berlaku bila dibuat secara tertulis.

23.2. Korespondensi dapat dikirim langsung, atau melalui pos, telex/facimile , kawat.





24.2. Apabila penyedia jasa yang ditunjuk adalah penyedia jasa bukan usaha kecil/koperasi kecil, maka: a. Bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian

pekerjaan, dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan;

b. Penyedia jasa yang ditunjuk tetap bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan keseluruhan pekerjaan;

180

c. Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka kontrak akan batal dan penyedia jasa dimasukkan dalam daftar hitam selama 2 (dua) tahun.



25.1. Penyesuaian harga dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat khusus kontrak. Penyesuaian harga diberlakukan terhadap kontrak jangka panjang lebih dari 12 (dua belas) bulan.



26.2. Besarnya denda kepada penyedia jasa atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1 ‰ (per seribu) dari harga kontrak untuk setiap hari keterlambatan.



27.1. Dalam hal pekerjaan dilaksanakan oleh Penyedia jasa (perencana konstruksi dan pengawasan konstruksi) Kegagalan bangunan yang menjadi tanggungjawab penyedia jasa ditentukan terhitung sejak penyerahan laporan akhir pekerjaan sesuai dengan umur konstruksi yang direncanakan dan secara tegas dinyatakan dalam dokumen perencanaan paling lama 10 (sepuluh) tahun. Jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan ditetapkan dalam syarat-syarat khusus kontrak.

27.2. Pelaksanaan ganti rugi atas kegagalan bangunan dapat dilakukan melalui mekanisme pertanggungan (asuransi) sesuai dengan Pasal 27.1.

B. KETENTUAN KHUSUS

28. KEWENANGAN ANGGOTA KONSULTAN

28.1. Apabila penyedia jasa adalah sebuah perusahaan kerja sama operasi (KSO) yang beranggotakan lebih dari sebuah penyedia jasa, anggota KSO tersebut memberi kuasa kepada salah satu anggota KSO untuk bertindak dan mewakili hak-hak dan kewajiban-kewajiban anggota penyedia jasa lainnya terhadap Pejabat Pembuat Komitmen.

29. KEWAJIBAN

PENYEDIA JASA

29.1. Umum a. Standar pelaksanaan jasa Penyedia jasa harus melaksanakan kontrak dengan

penuh tanggungjawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesinoal dan melindungi secara efektif semua fasilitas yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

181

b. Hukum Penyedia jasa dalam melaksanakan layanan jasa sesuai

dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Pejabat Pembuat Komitmen secara tertulis akan memberitahukan kepada penyedia jasa mengenai kebiasaan-kebiasaan setempat.

29.2. Pertentangan Kepentingan a. Penyedia jasa tidak akan mengambil keuntungan untuk

mereka sendiri dari komisi usaha (trade commission), rabat (discount) atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan pekerjaan.

b. Penyedia jasa setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, penyedia jasa dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak.

c. Penyedia jasa, sub penyedia jasa, dan personil penyedia jasa harus menentang secara langsung atau tidak langsung kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dengan kegiatan yang merupakan tugas penyedia jasa.

29.3. Tindakan penyedia jasa yang perlu mendapat persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen Penyedia jasa harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pejabat Pembuat Komitmen untuk: a. Memobilisasi personil;

b. Membuat subkontrak dengan cara seleksi, waktu, dan kualifikasi dari sub penyedia jasa.

29.4. Hak pemilikan atas laporan, data, dan dokumen lainnya a. Semua laporan, data, dan dokumen lainnya yang terkait

dengan pekerjaan yang dihimpun atau disusun selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan harus dirahasiakan dan setelah penyelesaian pekerjaan menjadi milik Pejabat Pembuat Komitmen.

b. Penyedia jasa dapat menyimpan satu rekaman laporan, data, dan dokumen lainnya dan penyedia jasa dilarang menggunakannya untuk keperluan yang tidak ada kaitannya dengan kontrak tanpa mendapatkan pesetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pejabat Pembuat Komitmen.

29.5. Hak pemilikan, pemeliharaan, dan pengembalian peralatan a. Peralatan yang disediakan oleh Pejabat Pembuat

Komitmen atau dibeli oleh penyedia jasa atas nama Pejabat Pembuat Komitmen adalah milik Pejabat Pembuat Komitmen.

b. Peralatan yang disediakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan digunakan oleh penyedia jasa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan harus dipelihara oleh penyedia jasa dan dalam keadaan siap digunakan, atas beban biaya penyedia jasa.

c. Segera setelah penyelesaian pekerjaan, semua peralatan milik Pejabat Pembuat Komitmen yang digunakan penyedia jasa harus dikembalikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dalam keadaan baik dan berfungsi.

182

30. TANGGUNGJAWAB

PENYEDIA JASA 30.1. Penyedia jasa harus bertanggungjawab secara profesional

(profesional responsibilities/liabilities) terhadap pekerjaan yang dilaksanakan.

30.2. Apabila terjadi kegagalan dalam melaksanakan pekerjaan, penyedia jasa harus memperbaiki tanpa mendapat tambahan biaya dan apabila hasil perbaikan tidak dapat diterima, maka penyedia jasa harus mengembalikan biaya sebesar biaya langsung personil tenaga ahli dan sub tenaga ahli yang telah diterima.

30.3. Penyedia jasa harus mengganti kerugian yang timbul akibat kelalaian penyedia jasa dalam pelaksanaan pekerjaan.

31. PERSONIL

KONSULTAN DAN SUBKONSULTAN

31.1. Umum Pekerjaan harus dilaksanakan oleh personil penyedia jasa atau sub penyedia jasa berdasarkan kualifikasi dan pengalamannya yang disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen sesuai ketentuan dalam Jadwal penugasan personil.

31.2. Personil Inti

a. Pemimpin Tim (Team Leader) Penyedia jasa harus menunjuk seorang pemimpin tim yang memenuhi persyaratan, dan bertempat tinggal tetap di tempat tugas sepanjang waktu pelaksanaan pekerjaan, kecuali selama cuti atau bila diijinkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Pemimpin tim harus selalu berhubungan dengan Pejabat Pembuat Komitmen selama pelaksanaan pekerjaan. Pemimpin tim adalah wakil sah penyedia jasa, kecuali ditentukan lain oleh penyedia jasa dengan persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen.

b. Tenaga Ahli Penyedia jasa harus : 1). Mempekerjakan tenaga ahli yang ditunjuk dalam

Jadwal penugasan personil, kecuali bila diperlukan lain untuk kepentingan pekerjaan;

2). Menjamin bahwa tenaga ahli hanya akan dipekerjakan untuk memenuhi penugasan berdasarkan kontrak, kecuali bila diperlukan untuk pelaksanaan tugas tambahan berdasar instruksi Pejabat Pembuat Komitmen;

3). Mengadakan tenaga ahli pengganti dengan kualifikasi setara atau lebih tinggi, dengan biaya langsung per orang bulan yang telah disepakati bila ada tenaga ahli yang ditunjuk tidak sanggup untuk melaksanakan penugasan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari.

Biaya mobilisasi dan demobilisasi tenaga ahli pengganti adalah tanggungjawab penyedia jasa.

31.3. Persetujuan Personil Personil inti dan sub konsultan yang telah disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen harus memberikan data dirinya dan surat keterangan dan tidak mengidap penyakit berbahaya/ menular serta tercantum dalam daftar personalia

183

penyedia jasa.

31.4. Mobillisasi Personil a. Personil yang namanya tercantum dalam Jadwal

penugasan personil atau personil pengganti yang disetujui, dapat dimobilisasi setelah dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

b. Sebelum mobilisasi personil, penyedia jasa harus memberitahukan secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen. Bila ada mobilisasi personil yang tidak dilaksanakan, penyedia jasa harus memberitahukan alasannya secara tertulis.

c. Bila terjadi perubahan mobilisasi, penyedia jasa harus menyampaikan perubahan Jadwal kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk mendapatkan persetujuan.

31.5. Tanggungjawab atas personil a. Penyedia jasa bertanggungjawab atas kemampuan

personilnya dan menjamin tingkah laku pribadi mereka dengan memilih dan mempekerjakan personil yang kualifikasi dan kemampuannya baik.

b. Penyedia jasa harus memegang teguh rahasia pekerjaan. Penyedia jasa harus melarang dan mencegah personilnya memberitahu kepada seseorang atau suatu badan hukum mengenai informasi yang bersifat rahasia selama pelaksanaan pekerjaan, kecuali dengan persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen.

c. Penyedia jasa dan personilnya harus menjaga kepentingan pekerjaan dengan menyimpan semua informasi, dokumentasi, data, peta, gambar, dan laporan.

d. Personil penyedia jasa yang ditugaskan tidakdiperkenankan terlibat dalam kegiatan usaha lain selamapelaksanaan tugasnya.

31.6. Waktu kerja dan lembur a. Jam kerja dan waktu cuti untuk personil inti mengikuti

ketentuan syarat-syarat khusus kontrak. b. Waktu kerja tenaga kerja asing yang dimobilisasi ke

Indonesia dihitung sejak kedatangannya di Indonesiasesuai dengan surat perintah mobilisasi.

c. Tenaga kerja tidak berhak untuk dibayar atas pekerjaan lembur atau sakit atau libur, karena perhitungan upahsudah mencakup hal tersebut.

d. Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia jasa harusbersama-sama menetapkan pengaturan kerja, agar pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan dengan efisiendan efektif.

e. Penyedia jasa harus bertanggung jawab atas kepatuhanpersonilnya untuk menyelesaikan pekerjaannya.

f. Pelaksanaan tugas dan perjalanan dinas di luar waktukerja harus mendapat ijin dari Pejabat PembuatKomitmen, dan personil penyedia jasa harusmelaksanakan tugas tambahan yang diperlukan, tanpa dibayar.

184

31.7. Penggantian dan Perpindahan Tenaga Kerja a. Penggantian dan perpindahan tenaga inti hanya dapat

dilaksanakan dengan persetujuan tertulis Pejabat Pembuat Komitmen. Bila terdapat hal-hal penting yang mengharuskan penggantian, maka atas persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen dapat dilakukan penggantian tenaga inti dengan yang kualifikasinya setara atau lebihbaik tanpa tambahan biaya.

b. Apabila Pejabat Pembuat Komitmen menilai bahwa personil dari penyedia jasa tidak mampu melaksanakan pekerjaan dengan baik atau berkelakuan tidak baik,Pejabat Pembuat Komitmen segera memerintahkan secara tertulis kepada penyedia jasa untuk mengganti personildengan kualifikasi keahlian yang setara atau lebih tinggi.

c. Bila Pejabat Pembuat Komitmen menemukan personil daripenyedia jasa yang melakukan kesalahan serius atauterlibat tindak kejahatan, atau mengabaikan pekerjaanyang menjadi tugasnya, maka Pejabat Pembuat Komitmendapat secara tertulis meminta penggantian.

d. Dalam waktu tidak lebih dari 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat perintah penggantian personil, penyedia jasa harus mengganti personil tanpa penambahan biaya. Apabila waktu 14 (empat belas) hari terlampaui, maka penyedia jasa harus melaporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen disertai alasannya.

32. PENANGGUHAN HAK PEMBAYARAN

32.1. Pejabat Pembuat Komitmen memberitahukan secara tertulis kepada penyedia jasa tentang penangguhan hak pembayaran sesuai dengan proporsi, bila penyedia jasa tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya, disertai alasan-alasan yang dapat diterima dan diberi kesempatan kepada penyedia jasa untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.

32.2. Penyedia jasa harus segera melaporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen apabila timbul kejadian atau keadaan yang dapat menghambat atau menghalangi penyelesaian pekerjaan sesuai dengan Jadwal pelaksanaan pekerjaan dengan mengusulkan tindakan yang perlu dilakukan.

185

BAB V SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Keterangan:


2. Syarat-syarat khusus kontrak adalah ketentuan-ketentuan yang merupakan perubahan, penambahan dan/atau pengurangan dan/atau penjelasan dari ketentuan-ketentuan yang ada pada syarat-syarat umum kontrak.



Syarat-syarat khusus kontrak terdiri atas :

A. KETENTUAN UMUM

1. DEFINISI

1.1. Pejabat Pembuat Komitmen adalah:

Nama : ................................................................... Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen ..........................

[diisi oleh panitia] Alamat : ...................................................................

1.2. Dokumen lain yang tercantum dalam kontrak terdiri dari: ............ [diisi oleh panitia]

2. JAMINAN 6.1. Jaminan uang muka sebesar ......% (........................ persen) dari nilai kontrak dengan masa berlaku .......(......................) hari. Pembayaran harus dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.

3. ASURANSI 7.1. a. Kerusakan harta benda Rp...........(............................)

b. Pihak ketiga Rp........(..............................) tiap orang untuk cidera badan termasuk kematian.

c. Profesional liability Rp...............(.............................)

d. Kegagalan bangunan Rp...............(............................)

4. PEMBAYARAN 8.1. a. Pembayaran dilakukan dengan cara angsuran (termijn)

dengan rincian sebagai berikut:

1). Uang muka untuk mobilisasi personil, peralatan, dan pengeluaran bulan pertama, setinggi-tingginya ......% (...........................................................persen);

2). Termijn I .......% (.............................persen) setelah

laporan pendahuluan (inception report) disetujui;

186

3). Termijn II ........% (...........................persen) setelah laporan antara (interim report) disetujui;

4). Termijn III ..........% (.........................persen) setelah laporan akhir diterima.

b. Mata uang pembayaran menggunakan mata uang Rupiah.

c. Pembayaran tagihan angsuran harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak permohonan pembayaran disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

5. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

14.1. Waktu pelaksanaan pekerjaan selama ...........(....................) hari.


20.2. Penyelesaian perselisihan melalui......................................... (pilih di luar pengadilan/ atau di pengadilan)*






8. PENYESUAIAN

HARGA

25.1. Dalam hal kontrak kerja konstruksi yang pelaksanaan pekerjaannya lebih dari 12 (dua belas ) bulan dapat dilaksanakan dengan memperhitungkan eskalasi harga. Tata cara perhitungan penyesuaian harga sesuai dengan ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003. a. Persyaratan penggunaan rumus penyesuaian harga

.........................................................................................

b. Rumusan penyesuaian harga Contoh: Rumusan penyesuaian harga satuan.

187

Hn = Ho (a + b.Bn/Bo + c.Cn/Co + d.Dn/Do + ……… ) Hn = Harga satuan barang/jasa pada saat pekerjaan

dilaksanakan Ho = Harga satuan barang/jasa pada saat penyusunan

harga penawaran (28 hari sebelum pemasukan penawaran)

a = Koefisien tetap yang terdiri keuntungan dan overhead.

Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead, maka a adalah 0,15.

b, c, d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja dsb.

Penjumlahan a+b+c+d+…. dst. adalah 1,00. Bn, Cn, Dn = indeks harga komponen pada saat pekerjaan

dilaksanakan Bo, Co, Do= indeks harga komponen pada saat penyusunan

harga penawaran (28 hari sebelum pemasukan penawaran).

Catatan : Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan Badan Pusat Statistik (BPS). Jika indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, maka digunakan indeks harga yang disiapkan oleh departemen teknis.

c. Rumusan penyesuaian nilai kontrak

Rumusan penyesuaian nilai kontrak

Pn = (Hn1 x V1) + (Hn2 x V2) + (Hn3 x V3) + ..... dstPn = Nilai kontrak setelah dilakukan penyesuaian harga

satuan barang/jasa Hn = Harga satuan baru setelah dilakukan penyesuaian

harga menggunakan rumusan penyesuaian satuan harga

Vi = Volume pekerjaan yang dilaksanakan


27.1. Dalam hal pekerjaan konsultan perencana/pengawasan, jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan selama ........(............................................) tahun.

10. PERSONIL KONSULTAN DAN SUB KONSULTAN

30.6. a. Jam kerja mulai pukul .................. s.d. ............... b. Waktu cuti ..........................................................

B. KETENTUAN KHUSUS

1. LAYANAN TAMBAHAN

...............................................................................................

dst. .......................................................................................... *)

188

PIHAK KEDUA



(...................................) (nama jelas)


............................................. )

( ................................. ) (nama jelas)

189

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR : 18 TAHUN 2010 TANGGAL : 5 APRI 2010 TENTANG : STANDAR DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA


DOKUMEN PENGADAAN BARANG SECARA ELEKTRONIK.

BAB I


Keterangan:

1. Instruksi kepada peserta lelang berisi informasi yang diperlukan oleh peserta lelang untuk menyiapkan penawarannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Informasi tersebut berkaitan dengan penyusunan, penyampaian, pembukaan, evaluasi penawaran dan penunjukan Penyedia Barang/ Jasa.

2. Hal-hal berkaitan dengan pelaksanaan kontrak oleh Penyedia Barang/ Jasa, termasuk hak, kewajiban, dan risiko dimuat dalam syarat-syarat umum kontrak. Apabila terjadi perbedaan penafsiran/ pengaturan pada dokumen lelang, Penyedia Barang/ Jasa harus mempelajari dengan saksama untuk menghindari pertentangan pengertian.

3. Data lelang memuat ketentuan, informasi tambahan, atau perubahan atas instruksi kepada peserta lelang sesuai dengan kebutuhan paket pekerjaan yang akan dilelangkan.

4. Instruksi kepada peserta lelang adalah bagian daripada dokumen lelang untuk pelelangan umum dengan pasca kualifikasi dan prakualifikasi.

5. Instruksi kepada peserta lelang tidak menjadi bagian dari dokumen kontrak.

A. UMUM


1.1. Pejabat pembuat komitmen sesuai ketentuan dalam data lelang, mengundang Penyedia Barang/ Jasa untuk melaksanakan pekerjaan. Nama paket pekerjaan ditentukan dalam data lelang.

1.2. Pemenang lelang wajib menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam data lelang dan syarat-syarat khusus kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan biaya sesuai kontrak.

2. SUMBER DANA 2.1. Pekerjaan ini dibiayai dengan dana sesuai ketentuan dalam data lelang.


3.1. Pelelangan ini dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/ Jasa yang memenuhi persyaratan pelelangan umum dengan pasca kualifikasi


190

3.3. Peserta lelang harus menyerahkan dokumen penawaran sesuai bentuk-bentuk yang ditentukan dalam bentuk surat penawaran dan lampiran.

3.4. Penyedia Barang/ Jasa yang mempunyai hubungan keluarga dan atau berafiliasi dengan pejabat pembuat komitmen tidak diperkenankan menjadi peserta lelang.

4. KUALIFIKASI PESERTA LELANG

4.1. Dalam hal pelelangan umum dengan cara pascakualifikasi, peserta lelang akan memperoleh dokumen kualifikasi dengan cara mengunduh (download) dari situs LPSE dan wajib disampaikan dengan cara mengunggah (Upload) dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran ke situs LPSE

4.2. Dalam hal pelelangan umum/ terbatas dengan cara prakualifikasi, peserta lelang akan memperoleh dokumen prakualifikasi dengan cara mengunduh (download) dari situs LPSE dan wajib disampaikan dengan cara mengunggah (Upload) dokumen prakualifikasi ke Situs LPSE sesuai dengan jadwal.

4.3. Persyaratan kualifikasi peserta lelang tercantum dalam dokumen kualifikasi.

5. SATU PENAWARAN TIAP PESERTA LELANG

5.1. Setiap peserta lelang atas nama sendiri atau sebagai anggota kemitraan hanya boleh menyerahkan satu penawaran untuk satu paket pelelangan pekerjaan.

5.2. Peserta lelang yang menyerahkan lebih dari satu penawaran untuk satu paket pelelangan pekerjaan, selain penawaran alternatif (bila diminta) akan digugurkan.

6. BIAYA PENAWARAN

6.1. Semua biaya yang dikeluarkan oleh Penyedia Barang/ Jasa untuk mengikuti pelelangan menjadi beban Penyedia Barang/ Jasa dan tidak mendapat penggantian dari Pengguna Barang/ Jasa.


7.1. Panitia pengadaan memberikan penjelasan mengenai dokumen lelang sesuai dengan jadwal yang ada di situs LPSE.

7.2. Dalam acara penjelasan lelang, dilaksanakan tanya-jawab terkait hal yang belum jelas dalam dokumen lelang

7.3. Pertanyaan dari peserta lelang, jawaban dari panitia pengadaan, keterangan lain termasuk perubahannya, dan hasil peninjauan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (BAP). BA Penjelasan selanjutnya di unggah (upload) oleh panitia pengadaan/ULP melalui situs LPSE


7.5. Dalam acara penjelaan lelang, diumumkan nilai total harga perkiraan sendiri (HPS). Rincian HPS tidak boleh dibuka/diberikan dan bersifat rahasia.

191

B. DOKUMEN LELANG


8.1. Dokumen lelang terdiri dari:

BAB I Instruksi Kepada Peserta Lelang;

BAB II Data Lelang;

BAB III Bentuk Surat Penawaran, Lampiran, Surat Penunjukan dan Surat Perjanjian;

BAB IV Syarat-Syarat Umum Kontrak;

BAB V Syarat-Syarat Khusus Kontrak;

BAB VI Spesifikasi Teknis;

BAB VII Gambar-gambar;

BAB VIII Daftar Kuantitas;

BAB IX Bentuk-Bentuk Jaminan. Adendum (bila ada)

9. ADENDUM DOKUMEN LELANG


9.2. Setiap adendum yang diterbitkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen lelang dan harus diunggah (upload) oleh panitia pengadaan




10.1 Semua dokumen penawaran harus menggunakan Bahasa Indonesia.


11.1. Dokumen penawaran terdiri dari: a. Surat penawaran; harus bermeterai cukup, bertanggal,

ditanda tangani oleh yang berhak dan dicap.

b. Lampiran surat penawaran; terdiri dari:

1). Jaminan penawaran;


3). Daftar spesifikasi barang;

4). Brosur/ gambar keterangan pendukung;

5). Metoda dan Jadual waktu pelaksanaan;

6). Surat kuasa (bila menguasakan);

192

7). Lampiran lain yang ditentukan dalam dokumen;

12. HARGA PENAWARAN

12.1. Harga penawaran adalah harga yang tercantum dalam surat penawaran berdasarkan jumlah rincian dalam daftar kuantitas dan harga untuk seluruh pekerjaan seperti diuraikan dalam data lelang.

12.2. Harga penawaran ditulis dalam angka dan huruf. Dalam hal angka dan huruf berbeda, maka yang digunakan adalah dalam huruf. Apabila harga penawaran dalam huruf tidak bisa diartikan/tidak bermakna, maka pada saat pembukaan penawaran ditulis “TIDAK JELAS”, dalam evaluasi penawaran tidak boleh digugurkan dan harga penawaran yang berlaku adalah harga penawaran terkoreksi.

12.3. Biaya umum dan keuntungan dikenakan untuk seluruh mata pembayaran.

12.4. Semua pajak dan retribusi yang harus dibayar oleh Penyedia Barang/ Jasa dalam pelaksanaan kontrak, serta pengeluaran lainnya sudah termasuk dalam harga penawaran.

12.5. Harga satuan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga adalah tetap.


13.1. Harga satuan dasar, harga satuan pekerjaan dan jumlah harga penawaran harus menggunakan mata uang Rupiah.

13.2. Cara pembayaran dilakukan sesuai ketentuan dalam data lelang.


14.1. Masa berlakunya penawaran adalah sesuai ketentuan dalam data lelang.

14.2. Dalam keadaan khusus, sebelum akhir masa berlakunya penawaran, panitia pengadaan/ULP dapat meminta kepada seluruh peserta lelang secara elektronik dengan menyampaikan konfirmasi melalui email untuk memperpanjang masa berlakunya penawaran tersebut dalam jangka waktu tertentuPeserta lelang dapat:

a. Menyetujui permintaan tersebut tanpa mengubah penawaran, tetapi diminta memperpanjang masa berlakunya jaminan penawaran untuk jangka waktu tertentu dan menyampaikan pernyataan perpanjangan masa berlakunya penawaran dan perpanjangan jaminan penawaran kepada pantia pengadaan;

b. Menolak permintaan tersebut secara tertulis dan jaminan penawarannya tidak disita dan tidak dikenakan sanksi.


15.1. Peserta lelang harus menyediakan jaminan penawaran dalam mata uang Rupiah dengan nominal sebesar 3% (tiga persen) dari nilai harga perkiraan sendiri (HPS). Nilai dan masa berlakunya sesuai ketentuan dalam data lelang.

15.2. Jaminan penawaran harus diterbitkan oleh bank umum

193

(tidak termasuk bank perkreditan rakyat) atau asuransi yang dapat mengeluarkan jaminan sesuai SK. Menkeu RI.

15.3. Bentuk jaminan penawaran harus sesuai dengan ketentuan dalam bentuk jaminan.

15.4. Penawaran yang tidak dilampiri jaminan penawaran sesuai ketentuan dinyatakan gugur.


15.6. Jaminan penawaran dari peserta lelang yang tidak menang dapat diambil kembali segera setelah penetapan pemenang lelang.

15.7. Jaminan penawaran dari pemenang lelang dikembalikan segera setelah pemenang lelang menyerahkan jaminan pelaksanaan.

15.8. Jaminan penawaran akan disita apabila:

a. Peserta lelang menarik penawarannya selama masa berlakunya penawaran; atau

b. Peserta lelang menolak koreksi aritmatik atas harga penawarannya; atau

c. Pemenang lelang mengundurkan diri; atau

d. Pemenang lelang dalam batas waktu yang ditentukan gagal: 1). Menyerahkan jaminan pelaksanaan; atau

2). Menandatangani surat perjanjian.

16. BENTUK DAN PENANDATANGANAN PENAWARAN

16.1. Dokumen penawaran harus ditandatangani oleh orang yang berhak atas nama badan usaha peserta lelang sesuai dengan akta pendirian dan perubahannya, akta pendirian cabang dan perubahannya atau perjanjian KSO.

16.2. Dokumen penawaran tidak boleh ada perubahan, penghapusan atau penambahan, kecuali untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat peserta lelang dan perbaikan tersebut harus diparaf oleh orang yang menandatangani penawaran.

D. PEMASUKAN PENAWARAN 17. SAMPUL DAN

TANDA PENAWARAN

17.1. Peserta lelang harus memasukan dokumen penawaran ke dalam 1 (satu) file dokumen penawaran sebagaimana dimaksud dalam paragraf 11.1

17.2. File dokumen penawaran sebagaimana dimaksudkan dalam paragraf 11.1 disampulkan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi pengaman dokumen (APENDO)


18.1. Penawaran harus disampaikan kepada panitia pengadaan paling lambat pada waktu sesuai ketentuan dalam data lelang.

18.2. Panitia pengadaan dapat mengundurkan batas akhir waktu pemasukan penawaran dengan mencantumkan dalam adendum dokumen lelang.

194


19.1. Setiap penawaran yang disampaikan diluar jadwal waktu pemasukan penawaran akan ditolak secara elektronik.

20. PENARIKAN, PENGUBAHAN, PENGGANTIAN ATAU PENAMBAHAN DOKUMEN PENAWARAN

20.1. Peserta lelang boleh menarik, mengubah, mengganti dan menambah dokumen penawarannya, dengan cara mengunggah (Upload) penawaran kembali di situs LPSE sesuai dengan jadwal yang ada pada situs LPSE.

20.2. Pengunduran diri hanya dapat dilakukan sebelum batas akhir penerimaan penawaran yang diberitahukan kepada panitia melalui email.



21.1. Dokumen Penawaran akan dibuka oleh panitia pengadaan pada waktu sesuai dalam data lelang.

21.2. Panitia pengadaan membuat berita acara pembukaan penawaran (BAPP) dan di unggah (Upload) oleh panitia pada situs LPSE.

22. KERAHASIAAN PROSES

22.1. Proses evaluasi dokumen penawaran bersifat rahasia dan dilaksanakan oleh panitia pengadaan secara independen.

22.2. Informasi yang berhubungan dengan penelitian, evaluasi, klarifikasi, konfirmasi dan usulan calon pemenang lelang tidak boleh diberitahukan kepada peserta lelang atau orang lain yang tidak berkepentingan sampai keputusan pemenang diumumkan.

22.3. Setiap usaha peserta lelang untuk mencampuri proses evaluasi dokumen penawaran atau keputusan pemenang akan mengakibatkan ditolaknya penawaran bersangkutan.




24. PEMERIKSAAN

PENAWARAN DAN PENAWARAN YANG MEMENUHI SYARAT

24.1. Sebelum dilakukan evaluasi yang lebih rinci terhadap semua dokumen penawaran, panitia pengadaan akan meneliti apakah setiap penawaran: a. Berasal dari peserta lelang yang terdaftar untuk

pascakualifikasi atau peserta lelang yang diundang dan lolos prakualifikasi;

b. Telah dibubuhi meterai, tanggal, ditandatangani oleh yang berhak dan dicap;

c. Dilampiri jaminan penawaran; dan

d. Memenuhi ketentuan dokumen lelang.

195

24.2. Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai ketentuan dokumen lelang, tanpa adanya penyimpangan yang bersifat penting/ pokok atau penawaran bersyarat. Penawaran dengan penyimpangan yang bersifat penting/ pokok atau penawaran bersyarat adalah: a. Jenis penyimpangan yang berpengaruh terhadap hal-hal

yang sangat substantif dan akan mempengaruhi lingkup, kualitas, dan hasil/ kinerja/ performance pekerjaan;

b. Substansi kegiatan tidak konsisten dengan dokumen lelang;

c. Persyaratan tambahan di luar ketentuan dokumen lelang yang akan menimbulkan persaingan tidak sehat dan atau tidak adil di antara peserta lelang yang memenuhi syarat


25. KOREKSI ARITMATIK

25.1. Koreksi aritmatik dapat dilakukan sebelum evaluasi dokumen penawaran, sebagai berikut: a. Kesalahan kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam

daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan kuantitas yang tercantum dalam dokumen lelang.

b. Koreksi aritmatik pada daftar kuantitas dan harga dilakukan terhadap perkalian antara kuantitas dengan harga satuan beserta penjumlahannya, sebagai berikut: 1). Harga satuan yang tercantum dalam daftar

kuantitas dan harga tidak boleh dikoreksi;

2). Apabila terdapat kesalahan hasil pengalian antara kuantitas dengan harga satuan dan penjumlahan, maka dilakukan pembetulan dan yang mengikat adalah hasil koreksi;

3). Mata pembayaran yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan mata pembayaran yang lain, dan harga satuan dalam daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong;


26.1. Evaluasi penawaran dilakukan sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

26.2. Panitia pengadaan hanya akan mengevaluasi penawaran yang memenuhi syarat sesuai dengan paragraf 24.2.


26.4. Evaluasi penawaran dilakukan terhadap sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran terendah )untuk sistem gugur), sedangkan untuk evaluasi dengan menggunakan merit point system semua penawaran yang memenuhi

196

syarat dilakukan penilaian teknis dengan bobot penilaian terlampir. Kedua sistem evaluasi ini dilakukan setelah koreksi aritmatik. Urutan evaluasi penawaran adalah:

a. Evaluasi administrasi Evaluasi administrasi meliputi:


2). Surat jaminan penawaran;


4). Surat kuasa (bila ada);

5). Kerja sama operasi (bila ada);

6). Dokumen lain sesuai ketentuan dokumen lelang.

b. Evaluasi teknis

Evaluasi teknis meliputi:

1). Metoda pelaksanaan;

2). Jadual waktu pelaksanaan;


4). Jenis, kapasitas, komposisi sesuai ketentuan dokumen lelang;

5). Bagian pekerjaan yang di subkontrakkan;

6). Syarat teknis lain sesuai ketentuan dokumen lelang.

c. Evaluasi kewajaran harga

Evaluasi kewajaran harga meliputi:

1). Total harga penawaran;

2). Unsur-unsur yang mempengaruhi substansi/ lingkup/kuantitas pekerjaan;

3). Kewajaran harga.

d. Penilaian kualifikasi peserta

26.5. Dampak yang diperkirakan dari ketentuan penyesuaian harga yang diterapkan selama masa pelaksanaan pekerjaan, tidak diperhitungkan dalam evaluasi penawaran.

F. PEMENANG LELANG


27.1. Panitia pengadaan menetapkan calon pemenang lelang yang menguntungkan bagi Negara dalam arti :

a. Penawaran memenuhi syarat administrasi dan teknis yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa

b. Perhitungan yang ditawarkan adalah terendah yang responsive

c. Telah memperhatikan penggunaan semaksimal mungkin hasil produksi dalam negeri

d. Penawaran tersebut adalah terendah diantara penawaran yang memenuhi syarat.

197


28.1. Terhadap 3 (tiga) penawaran terendah yang memenuhi persyaratan dilakukan penilaian kualifikasi.

28.2. Penilaian kualifikasi dilakukan sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

28.3. Terhadap Peserta yang akan diusulkan sebagai pemenang dan pemenang cadangan dilakukan pembuktian kualifikasi.

29. HAK PENGGUNA BARANG/ JASA UNTUK MENERIMA DAN MENOLAK PENAWARAN

29.1. Pejabat pembuat komitmen mempunyai hak untuk menerima atau menolak salah satu atau semua penawaran dan membatalkan proses lelang setiap saat sebelum penetapan pemenang lelang, tanpa tuntutan dari peserta lelang yang bersangkutan dan tanpa kewajiban memberikan alasan apapun kepada peserta lelang, apabila dipandang seluruh penawaran tidak menunjukan adanya persaingan yang sehat, terjadi pengaturan bersama (kolusi), dan tidak cukup tanggap terhadap dokumen lelang.



30.2. Panitia Pengadaan mengumumkan hasil pelelangan pemenang dan pemenang cadangan sesuai data lelang dan memberitahukan serta menyampaikan kepada semua peserta lelang melalui situs LPSE.


31.1. Peserta lelang yang berkeberatan atas hasil penetapan pemenang lelang tersebut dapat mengajukan sanggahan dalam masa sanggah secara elektronik disertai bukti-bukti. Masa sanggah 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang pelelangan.

32.1. Terhadap sangagahan yang disampaikan, PPK menyampaikan jawaban secara elektronik selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah diterimanya sanggahan.

33.1. Apabila peserta lelang yang menyanggah tidak dapat menerima jawaban atas sanggahan dapat mengajukan sanggahan banding dalam masa sanggah banding secara tertulis melalui surat elektronik (e-mail) disertai bukti-bukti. Masa sanggah banding 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya jawaban atas sanggahan pada paragraf 31.1.



36.1. Dalam hal peserta lelang tidak mengajukan sanggahan /sanggahan banding dan/atau melampaui selama masa sanggah/sanggah banding pada paragraf 31.1 dan 31.3 maka penyedia jasa diartikan telah menyetujui/ menerima

198

penetapan pemenang lelang.

32. JAMINAN PELAKSANAAN

32.1. Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPB, Penyedia Barang/ Jasa harus menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada Pengguna Barang/ Jasa dengan nilai sesuai ketentuan dalam data lelang.

32.2. Jaminan pelaksanaan yang berupa bank garansi harus dikeluarkan oleh bank umum (bukan bank perkreditan rakyat).

32.3. Apabila Penyedia Barang/ Jasa yang ditunjuk sebagai pemenang lelang gagal memenuhi Paragraf 32.1., maka dinyatakan batal sebagai pemenang lelang, disita jaminan penawarannya dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.


33.1. Penandatanganan kontrak dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah penerbitan SPPBJ dan setelah Penyedia Barang/ Jasa menyerahkan jaminan pelaksanaan sesuai Paragraf 32.1

34. UANG MUKA DAN

JAMINAN UANG MUKA

34.1. Pejabat pembuat komitmen dapat membayar uang muka sesuai ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak setelah Penyedia Barang/ Jasa menyerahkan jaminan uang muka dengan nilai sekurang-kurangnya 100% (seratus persen) dari besarnya uang muka.

35. PENYELESAIAN

PERSELISIHAN 35.1. Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan

dengan musyawarah antara Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia jasa maka kedua pihak menyelesaikan perselisihan dengan memilih salah satu pilihan hukum yang disepakati bersama sesuai data lelang

36. LARANGAN

PERSEKONG-KOLAN

36.1. Pejabat pembuat komitmen dan Penyedia Barang/ Jasa atau antara Penyedia Barang/ Jasa dilarang melakukan persekongkolan untuk mengatur dan/ atau menentukan pemenang dalam pelelangan sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.

36.2. Pejabat pembuat komitmen dan Penyedia Barang/ Jasa dilarang melakukan persekongkolan untuk menaikkan nilai pekerjaan (mark up).

36.3. Pejabat pembuat komitmen dan Penyedia Barang/ Jasa yang melakukan persekongkolan sesuai Paragraf 36.1 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

37. PAKTA

INTEGRITAS 37.1. Pakta integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak

melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

37.2. Pejabat Pembuat Komitmen dan panitia pengadaan harus menandatangani pakta integritas sebelum dimulainya pelaksanaan pelelangan yaitu sebelum pengumuman pelelangan

199

BAB II

DATA LELANG

Keterangan:

1. Data lelang ditetapkan oleh Pengguna Barang/ Jasa yang memuat ketentuan dan informasi yang spesifik sesuai dengan jenis pekerjaan, meliputi: penyusunan, penyampaian, pembukaan, evaluasi penawaran dan penunjukan Penyedia Barang/ Jasa.

2. Panitia pengadaan dapat menambahkan ketentuan lain. 3. Bila terjadi perbedaan antara instruksi kepada peserta lelang dengan data lelang, maka

ketentuan dalam data lelang yang berlaku. 4. Data lelang tidak menjadi bagian dari kontrak.

1. LINGKUP

PEKERJAAN 1.1 Nama Pejabat Pembuat Komitmen : .................

Nama Pekerjaan: ................ Nilai Pagu Anggaran : ...........................

1.2. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan: .... (........) hari kalender.

2. SUMBER DANA 2.1. Pekerjaan ini dibiayai dari dana APBN/APBD Kab. Purwakarta


3.1. Penjelasan dokumen lelang akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal pada situs LPSE:


4.1. Penawaran disampaikan dalam Mata uang resmi pemerintah yaitu Rupiah dengan cara pembayaran dibiayai seluruhnya oleh APBN/APBD Kab. Purwakarta


5.1. Masa laku penawaran selama ….. (………) hari kalender sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran.


6.1. 6.2.

Besarnya jaminan penawaran sekurang-kurangnya adalah Rp………….(........) Masa laku jaminan penawaran harus 28 hari kalender lebih lama dari masa laku penawaran


7.1. Batas akhir waktu pemasukan penawaran sesuai dengan jadwal pada situs LPSE:


8.1. Pembukaan penawaran sesuai dengan jadwal pada situs LPSE:


9.1.

Metoda evaluasi dilakukan dengan sistem Gugur/Merit point

10. KLARIFIKASI PENETAPAN, DAN

12.1.

Terhadap penyedia jasa yang akan diusulkan sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan, panitia pengadaan/ULP dapat melakukan klarifikasi melalui

200

PENGUMUMAN PEMENANG LELANG

12.2.

12.3

pembuktian kualifikasi dengan cara penyedia jasa menyampaikan dokumen asli dan 2 (dua) rekamannya Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan pemenang dan pemenang cadangan berdasarkan usulan dari panitia pengadaan/ULP Pengumuman pemenang lelang dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada situs LPSE untuk paket pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1.1

BAB III


A. KETENTUAN UMUM

1. DEFINISI

1.1. Dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini kata-kata dan ungkapan-ungkapan harus mempunyai arti seperti yang dimaksudkan atau didifinisikan disini.

a. Pengadaaan Barang/ Jasa adalah layanan pelaksanaan pekerjaan Pemasokan/ penyediaan/ Pengadaan Barang yang perencanaan dan spesifikasinya ditetapkan Pengguna Barang/ Jasa dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh Pengguna Barang/ Jasa atau Panitia pemeriksa yang ditugasi;




e. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diangkat oleh pengguna anggaran (APBN) dan Bupati (APBD) sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

f. Sub Penyedia Barang/ Jasa adalah Penyedia Barang/ Jasa yang mengadakan perjanjian kerja dengan Penyedia Barang/ Jasa penanggungjawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan setelah disetujui oleh Pengguna Barang/ Jasa;

g. Panitia pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia jasa sesuai dengan Peraturan Bupati no 30 tahun 2009 tentang Pusat Layanan Pengadaan Barang/jasa (PLP) Purwakarta;

201

h. Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah satu unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia jasa, sesuai dengan Peraturan Bupati no 30 tahun 2009 tentang Pusat Layanan Pengadaan Barang/jasa (PLP) Purwakarta;

i. LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) adalah pusat yang melayani proses pengadaan barang/jasa secara elektronik

j. Kontrak adalah perikatan hukum antara Pengguna Barang/ Jasa dengan Penyedia Barang/ Jasa dalam pelaksanaan pengadaan;

k. Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan adalah kontrak pengadaan barang dengan penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, spesifikasi teknis tertentu, semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/ Jasa sedangkan pembayarannya didasarkan pada kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/ Jasa;

l. Dokumen kontrak adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Barang/ Jasa dan Penyedia Barang/ Jasa untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan, yang terdiri dari:

1). Surat perjanjian;

2). Surat penunjukan Penyedia Barang/ Jasa;


4). Adendum dokumen lelang (bila ada);

5). Syarat-syarat khusus kontrak;

6). Syarat-syarat umum kontrak;


8). Gambar-gambar;


10). Dokumen lain yg tercantum dlm lampiran kontrak;

m. Harga kontrak adalah harga yang tercantum dalam surat penunjukan Penyedia Barang/ Jasa yang selanjutnya disesuaikan menurut ketentuan kontrak;

n. Hari adalah hari kalender bulan adalah bulan kalender

o. Daftar kuantitas dan harga adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran;

202

p. Mata pembayaran utama adalah mata pembayaran pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluh persen) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya terbesar yang ditetapkan dalam dokumen lelang;

q. Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja Penyedia Barang/ Jasa yang dinyatakan pada Surat Perintah Kerja (SPK) atau Perjanjian Kontrak, yang dikeluarkan oleh Pengguna Barang/ Jasa;

r. Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan pekerjaan, dinyatakan dalam berita acara penyerahan pekerjaan yang diterbitkan oleh Pengguna Barang/ Jasa;

s. Masa pemeliharaan adalah Masa Layanan Purna Jual, Jaminan atau garansi;

t. Mediator adalah orang yang ditunjuk atas kesepakatan Pengguna Barang/ Jasa dan Penyedia Barang/ Jasa untuk menyelesaikan perselisihan pada kesempatan pertama;

u. Konsiliator adalah orang yang ditunjuk atas kesepakatan Pengguna Barang/ Jasa dan Penyedia Barang/ Jasa untuk menyelesaikan perselisihan pada kesempatan kedua;

v. Arbiter adalah orang yang ditunjuk atas kesepakatan Pengguna Barang/ Jasa dan Penyedia Barang/ Jasa, atau ditunjuk oleh pengadilan negeri, atau ditunjuk oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase;

2. PENERAPAN


2.2. Dokumen kontrak harus diinterpretasikan dalam urutan kekuatan hukum sebagai berikut:

a. Surat Perjanjian;

b. Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa;

c. Surat Penawaran;

d. Adendum Dokumen Lelang (bila ada);

e. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;

f. Syarat-Syarat Umum Kontrak;

g. Spesifikasi Teknis;

h. Gambar-Gambar;

i. Daftar Kuantitas dan Harga;

j. Dokumen lain yg tercantum dalam lamp. kontrak.

203

3. ASAL PENYEDIA BARANG

3.1. Pengadaan Barang untuk pekerjaan ini adalah merupakan layanan pekerjaan dari Penyedia Barang/ Jasa nasional yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3.2. Bagi Penyedia Barang/ Jasa asing harus mempunyai kantor perwakilan di wilayah NKRI.


4.1. Penyedia Barang/ Jasa tidak diperkenankan menggunakan dokumen kontrak dan informasi yang ada kaitannya dengan kontrak di luar keperluan dari pekerjaan yang tersebut dalam kontrak, kecuali lebih dahulu mendapat ijin tertulis Pengguna Barang/ Jasa.


5.1. Apabila Penyedia Barang/ Jasa menggunakan hak paten, hak cipta dan merek dalam pelaksanaan pekerjaan, maka menjadi tanggung jawab Penyedia Barang/ Jasa sepenuhnya dan pejabat pembuat komitmen dibebaskan dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran hak paten, hak cipta dan merek.

6. JAMINAN 6.1. Penyedia Barang/ Jasa wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada pejabat pembuat komitmen selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya surat penunjukan Penyedia Barang/ Jasa, sebelum dilakukan penandatanganan kontrak. Besarnya jaminan pelaksanaan sesuai ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak. Masa berlakunya jaminan pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggal penyerahan akhir pekerjaan.

6.2. Jaminan pelaksanaan, diserahkan dalam bentuk jaminan bank kepada pejabat pembuat komitmen.

7. PEMBAYARAN 7.1. Cara pembayaran 1). Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang

disepakati dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen;

2). Sistem pembayaran prestasi pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam syarat khusus kontrak;

3). Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat pembuat komitmen dapat meminta Penyedia Barang/ Jasa untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan dan besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk dibayar setinggi-tingginya sebesar sesuai ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak;

4). Setiap pembayaran harus dipotong uang muka (apa bila penyedia meminta uang muka), denda (bila ada), dan pajak;

5). Untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran kepada pengguna

204

anggaran/kuasa pengguna anggaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub kontraktor sesuai dengan kemajuan pekerjaan;

6). Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara pemeriksaan barang diterbitkan.

7.2. Pejabat pembuat komitmen membayar kepada Penyedia Barang/ Jasa atas pelaksanaan pekerjaan berdasarkan ketentuan kontrak.


8.1. Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga

8.2. Kontrak pekerjaan ini dibiayai dengan sumber dana APBN/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

9. WEWENANG DAN KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

9.1. Pejabat pembuat komitmen memutuskan hal-hal yang bersifat kontraktual antara pejabat pembuat komitmen dan Penyedia Barang/ Jasa dalam kapasitas sebagai pemilik pekerjaan.

10. PANITIA PEMERIKSA 10.1. Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menetapkan panitia pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan hasil pelaksanaan pekerjaan penyedia barang.


11.1. Sebelum pelaksanaan kontrak pejabat pembuat komitmen bersama-sama dengan Penyedia Barang/ Jasa, menyusun rencana pelaksanaan kontrak.

11.2. Persiapan pelaksanaan kontrak dilaksanakan setelah dikeluarkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa.

11.3. Beberapa hal yang disepakati dalam persiapan adalah:

a. Organisasi kerja;

b. Tata cara pengaturan pekerjaan;

c. Jadual pelaksanaan pekerjaan;

d. Penyusunan rencana pemeriksaan;


12.1. Amandemen kontrak harus dibuat bila terjadi perubahan kontrak. Perubahan kontrak dapat terjadi apabila: a. Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal

yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;


c. Amandemen bisa dibuat apabila disetujui oleh para pihak yang membuat kontrak tersebut.

12.2. Prosedur amandemen kontrak dilakukan sebagai berikut: a. Pejabat pembuat komitmen memberikan perintah

205

tertulis kepada Penyedia Barang/ Jasa untuk melaksanakan perubahan kontrak, atau Penyedia Barang/ Jasa mengusulkan perubahan kontrak;

b. Berdasarkan berita acara hasil negosiasi dibuat amandemen kontrak.


13.1. Hak dan kewajiban pejabat pembuat komitmen a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang di

laksanakan oleh Penyedia Barang/ Jasa. b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai

pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan. c. Melakukan perubahan kontrak. d. Menangguhkan pembayaran. e. Mengenakan denda keterlambatan. f. Membayar hasil pekerjaan, dan uang retensi. g. Menyerahkan seluruh atau sebagian pekerjaan. h. Memberikan instruksi sesuai jadual.

13.2. Hak dan kewajiban Penyedia Barang/ Jasa a. Menerima pembayaran hasil pekerjaan dan uang

retensi.

b. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadual pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.

c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pengguna Barang/ Jasa.

d. Memberikan keterangan, dan melaksanakan penyempurnaan pekerjaan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pengguna Barang/ Jasa.

e. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadual penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.

f. Penyedia barang/jasa wajib membayar ganti rugi apa bila terjadi kerugian negara yang ditimbulkan akibat pekerjaannya dan bersedia menandatangani surat pernyataan ganti rugi dimaksud

14. RESIKO PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PENYEDIA BARANG/ JASA

14.1. Pejabat pembuat komitmen bertanggungjawab atas resiko yang dinyatakan dalam kontrak sebagai resiko Pejabat pembuat komitmen, dan Penyedia Barang/ Jasa bertanggungjawab atas resiko yang dinyatakan dalam kontrak sebagai resiko Penyedia Barang/ Jasa.

14.2. Resiko pejabat pembaut komitmen a. Resiko yang disebabkan oleh Keteledoran,

pengabaian kewajiban dan tanggungjawab, gangguan terhadap hak yang legal oleh Pengguna Barang/ Jasa atau orang yang dipekerjakannya, kecuali disebabkan oleh Penyedia Barang/ Jasa.

b. Resiko kerusakan terhadap pekerjaan, peralatan, disebabkan oleh kesalahan Pengguna Barang/ Jasa, keadaan kahar dan pencemaran/ terkontaminasi limbah radio aktif/nuklir.

14.3. Resiko Penyedia Barang/ Jasa

206

Kecuali resiko-resiko Pengguna Barang/ Jasa, maka Penyedia Barang/ Jasa bertanggungjawab atas setiap cidera atau kematian dan semua kerugian atau kerusakan atas pekerjaan, peralatan, instalasi, bahan dan harta benda yang mungkin terjadi selama pelaksanaan kontrak.

15. CACAT MUTU 15.1. Pejabat pembuat komitmen melalui Pemeriksa barang wajib memeriksa pekerjaan Penyedia Barang/ Jasa dan memberitahu Penyedia Barang/ Jasa bila terdapat cacat mutu dalam pekerjaan.

15.2. Setiap kali pemberitahuan cacat mutu, Penyedia Barang/ Jasa harus segera memperbaiki.

15.3. Cacat mutu harus diperbaiki sebelum penyerahan hasil pekerjaan dan selama rentang jadwal pelaksanaan. Penyerahan pekerjaan dapat ditangguhkan sampai cacat mutu selesai diperbaiki.

16. JADUAL PELAKSANAANPEKERJAAN

16.1. Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak.

16.2. Pekerjaan dinyatakan selesai apabila Penyedia Barang/ Jasa telah melaksanakan pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai ketentuan kontrak dan telah dinyatakan dalam berita acara penyerahan pekerjaan yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen.

16.3. Apabila Penyedia Barang/ Jasa berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadual karena keadaan di luar pengendaliannya dan Penyedia Barang/ Jasa telah melaporkan kejadian tersebut kepada pejabat pembuat komitmen, maka pejabat pembuat komitmen melakukan penjadualan kembali pelaksanaan tugas Penyedia Barang/ Jasa dengan amandemen kontrak.


17.1. Apabila Penyedia Barang/ Jasa terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadual, maka penyedia barang/jasa akan dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak setiap hari keterlambatan.


18.1. Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh pejabat pembuat komitmen atas pertimbangan yang layak dan wajar, yaitu untuk:

a. Keterlambatan yang disebabkan oleh pejabat pembuat komitmen;

b. Masalah yang timbul di luar kendali Penyedia Barang/ Jasa;

c. Keadaan kahar.

18.2. Penyedia Barang/ Jasa mengusulkan secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan dilengkapi alasan dan data kepada pejabat pembuat komitmen. pejabat pembuat komitmen menugaskan panitia pemeriksa untuk meneliti dan mengevaluasi usulan tersebut. Hasil penelitian dan evaluasi dituangkan dalam berita acara dilengkapi dengan rekomendasi dapat atau tidaknya diberi perpanjangan waktu.

207

18.3. Berdasarkan berita acara hasil penelitian dan evaluasi perpanjangan waktu pelaksanaan dan rekomendasi, maka pejabat pembuat komitmen dapat menyetujui/tidak menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan.


19. KERJASAMA ANTARA PENYEDIA BARANG/ JASA DAN SUB PENYEDIA BARANG/ JASA

19.1. Penyedia Barang/ Jasa golongan non usaha kecil wajib bekerjasama dengan Penyedia Barang/ Jasa golongan usaha kecil termasuk koperasi kecil, yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.

19.2. Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan harus disetujui oleh pejabat pembuat komitmen dan tetap menjadi tanggungjawab Penyedia Barang/ Jasa.

19.3. pejabat pembuat komitmen mempunyai hak intervensi atas pelaksanaan sub kontrak meliputi pelaksanaan pekerjaan dan pembayaran.

20. PENGGUNAAN PENYEDIA BARANG/ JASA USAHA KECIL TERMASUK KOPERASI KECIL

20.1. Apabila Penyedia Barang/ Jasa yang ditunjuk adalah Penyedia Barang/ Jasa usaha kecil/koperasi kecil, maka pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh Penyedia Barang/ Jasa yang ditunjuk dan dilarang diserahkan atau disubkontrakkan kepada pihak lain.

20.2. Apabila Penyedia Barang/ Jasa yang ditunjuk adalah Penyedia Barang/ Jasa bukan usaha kecil/koperasi kecil, maka:

a. Penyedia Barang/ Jasa wajib bekerja sama dengan Penyedia Barang/ Jasa usaha kecil/koperasi kecil, dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan;

b. Bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian

pekerjaan, dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan;

c. Penyedia Barang/ Jasa yang ditunjuk tetap bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan keseluruhan pekerjaan;

d. Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka kontrak akan batal dan Penyedia Barang/ Jasa dimasukkan dalam daftar hitam selama 2 (dua) tahun.

20.3. Penyedia Barang/ Jasa bukan usaha kecil yang terbukti menyalahgunakan fasilitas dan kesempatan yang diperuntukkan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak.



21.2. Yang digolongkan keadaan kahar adalah :

208

a. Peperangan;

b. Kerusuhan;

c. Revolusi;

d. Bencana alam: banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan;

e. Kebakaran;

f. Gangguan industri lainnya.




21.6. Bila terjadi keadaan kahar, maka Penyedia Barang/ Jasa memberitahukan kepada pejabat pembuat komitmen selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya keadaan kahar.

21.7. Bila keadaan sudah pulih normal, maka secepat mungkin Penyedia Barang/ Jasa memberitahukan kepada pejabat pembuat komitmen bahwa keadaan telah kembali normal dan kegiatan dapat dilanjutkan, dengan ketentuan: a. Jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam

kontrak tetap mengikat. Apabila harus diperpanjang, maka waktu perpanjangan sama dengan waktu selama tidak dapat melaksanakan pekerjaan akibat keadaan kahar;

b. Selama tidak dapat melaksanakan pekerjaan akibat keadaan kahar, Penyedia Barang/ Jasa berhak menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai yang telah dikeluarkan selama jangka waktu tersebut untuk melaksanakan tindakan yang disepakati;

c. Bila sebagai akibat dari keadaan kahar Penyedia Barang/ Jasa tidak dapat melaksanakan sebagian besar pekerjaan selama jangka waktu 60 (enam puluh) hari, maka salah satu pihak dapat memutus kontrak dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya dan setelah itu Penyedia Barang/ Jasa berhak atas sejumlah uang yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan pemutusan kontrak Pasal 27.

22. PERINGATAN DINI 22.1. Penyedia Barang/ Jasa wajib menyampaikan peringatan dini kepada Pengguna Barang/ Jasa selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya peristiwa-peristiwa

209

tertentu atau keadaan-keadaan yang dapat berakibat buruk terhadap pekerjaan, keterlambatan tanggal penyelesaian pekerjaan. pejabat pembuat komitmen dapat meminta Penyedia Barang/ Jasa untuk membuat perkiraan akibat yang akan timbul terhadap pekerjaan, dan tanggal penyelesaian pekerjaan. Perkiraan tersebut wajib diserahkan Penyedia Barang/ Jasa sesegera mungkin.

22.2. Penyedia Barang/ Jasa wajib bekerja sama dengan pejabat pembuat komitmen dalam menyusun dan membahas upaya-upaya untuk menghindari atau mengurangi akibat dari kejadian atau keadaan tersebut.

22.3. Penyedia Barang/ Jasa tidak berhak menerima pembayaran tambahan untuk biaya-biaya yang sesungguhnya dapat dihindari melalui peringatan dini.






Dalam hal kontrak dihentikan, maka pejabat pembuat komitmen wajib membayar kepada Penyedia Barang/ Jasa sesuai dengan kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai.

24.3. Pemutusan kontrak dilakukan bilamana Penyedia Barang/ Jasa cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak. Kepada Penyedia Barang/ Jasa dikenakan sanksi

24.4. Pemutusan kontrak dilakukan bilamana para pihak terbukti melakukan kolusi, kecurangan atau tindak korupsi baik dalam proses pelelangan maupun pelaksanaan pekerjaan, dalam hal ini : a. Penyedia Barang/Jasa dapat dikenakan sanksi yaitu :

1). Jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetorkan ke kas negara;

2). Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/ Jasa;

3). Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

b. Pejabat pembuat komitmen dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disipilin Pegawai Negeri Sipil atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

210

24.5. Pemutusan kontrak oleh pejabat pembuat komitmen Selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pejabat pembuat komitmen menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan kontrak secara tertulis kepada Penyedia Barang/ Jasa untuk kejadian tersebut di bawah ini, pejabat pembuat komitmen dapat memutuskan kontrak. Kejadian dimaksud adalah : a. Penyedia Barang/ Jasa tidak mulai melaksanakan

pekerjaan berdasarkan kontrak; b. Penyedia Barang/ Jasa gagal menyelesaikan seluruh

pekerjaan. c. Penyedia Barang/ Jasa tidak berhasil memperbaiki

suatu kegagalan pelaksanaan, sebagaimana dirinci dalam surat pemberitahuan penangguhan pembayaran;

d. Penyedia Barang/ Jasa tidak mampu lagi melaksanakan pekerjaan atau bangkrut;

e. Penyedia Barang/ Jasa gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan;

f. Penyedia Barang/ Jasa menyampaikan pernyataan yang tidak benar kepada Pengguna Barang/ Jasa dan pernyataan tersebut berpengaruh besar pada hak, kewajiban, atau kepentingan Pengguna Barang/ Jasa;

g. Terjadi keadaan kahar dan Penyedia Barang/ Jasa tidak dapat melaksanakan pekerjaan.

Terhadap pemutusan kontrak yang timbul karena terjadinya salah satu kejadian sebagaimana dirinci dalam huruf a. sampai g. diatas, Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak diberlakukan. Atas pemutusan kontrak yang timbul karena salah satu kejadian yang diuraikan dalam huruf a. sampai f. Penyedia Barang/ Jasa dimasukkan dalam daftar hitam.

24.6. Pemutusan kontrak oleh Penyedia Barang/ Jasa Sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah Penyedia Barang/ Jasa menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan kontrak secara tertulis kepada pejabat pembuat komitmen untuk kejadian tersebut di bawah ini, Penyedia Barang/ Jasa dapat memutuskan kontrak. Kejadian dimaksud adalah : a. Sebagai akibat keadaan kahar, Penyedia Barang/

Jasa tidak dapat melaksanakan pekerjaan;

b. Pejabat pembuat komitmen gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan.

24.7. Prosedur pemutusan kontrak Setelah salah satu pihak menyampaikan atau menerima pemberitahuan pemutusan kontrak, sebelum tanggal berlakunya pemutusan tersebut Penyedia Barang/ Jasa harus: a. Mengakhiri pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan

yang ditetapkan dalam pemberitahuan pemutusan kontrak;

b. Mengalihkan hak dan menyerahkan semua hasil pelaksanaan pekerjaan. Pengalihan hak dan

211

penyerahan tersebut harus dilakukan dengan cara dan pada waktu yang ditentukan oleh pejabat pembuat komitmen;

c. Menyerahkan semua fasilitas yang dibiayai oleh pejabat pembuat komitmen.

24.8. Dalam hal terjadi pemutusan kontrak sesuai dengan Paragraf 24.5 dan 24.6, pejabat pembuat komitmen tetap membayar hasil pekerjaan sesuai dengan prestasi pekerjaan.

24.9. Sejak tanggal berlakunya pemutusan kontrak, Penyedia Barang/ Jasa tidak bertanggung jawab lagi atas pelaksanaan kontrak.


25.1. Penyelesaian perselisihan dapat melalui: a. Di luar pengadilan, dengan cara musyawarah,

mediasi, konsiliasi atau lembaga arbitrase;

b. Pengadilan.



26. BAHASA DAN HUKUM 26.1. Kontrak dibuat dalam bahasa Indonesia serta tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

27. PERPAJAKAN 27.1. Penyedia Barang/ Jasa harus mengetahui, memahami dan patuh terhadap semua peraturan perundang-undangan tentang pajak yang berlaku di Indonesia dan sudah diperhitungkan dalam penawaran.



28.2. Korespondensi dapat dikirim langsung, atau melalui pos, telex , surat elektronik (email)




29.1. Denda adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia Barang/ Jasa, sedangkan ganti rugi adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada pejabat pembuat komitmen, karena terjadinya cidera janji terhadap ketentuan yang tercantum dalam kontrak.

29.2. Besarnya denda kepada Penyedia Barang/ Jasa atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1 ‰ (per seribu) dari harga kontrak atau bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.

212




30.1. pejabat pembuat komitmen melalui panitia pemeriksa barang memeriksa hasil pelaksanaan pekerjaan pengadaan sebelum dilaksanakan serah terima hasil pekerjaan

30.2. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), Penyedia Barang/ Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat pembuat komitmen untuk penyerahan hasil pekerjaan.

30.3. pejabat pembuat komitmen memerintahkan panitia pemeriksa untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penyedia Barang/ Jasa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat permintaan dari Penyedia Barang/ Jasa. Apabila terdapat kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Penyedia Barang/ Jasa wajib menyelesaikan/memperbaiki, kemudian panitia pemeriksa melakukan pemeriksaan kembali dan apabila sudah sesuai dengan ketentuan kontrak, maka dibuat berita acara penyerahan pekerjaan.

30.4. Setelah penyerahan pekerjaan pejabat pembuat komitmen membayar sebesar 100% (seratus persen) dari nilai kontrak dan Penyedia Barang/ Jasa harus menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak.

30.5. Apabila Penyedia Barang/ Jasa tidak melaksanakan kewajiban sesuai kontrak, maka pejabat pembuat komitmen berhak mencairkan jaminan pelaksanaan pekerjaan dan disetor ke kas negara, Penyedia Barang/ Jasa dikenakan sanksi masuk daftar hitam selama 2 (dua) tahun.

B. KETENTUAN KHUSUS


31.1. pejabat pembuat komitmen harus melakukan penilaian atas hasil pekerjaan dalam masa pelaksanaan pekerjaan.

31.2. Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan pekerjaan.


32.1. Apabila Penyedia Barang/ Jasa tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan dalam kontrak, maka dikenakan sanksi penangguhan pembayaran setelah pejabat pembuat komitmen memberitahukan penangguhan pembayaran tersebut secara tertulis.

213

32.2. Pemberitahuan penangguhan pembayaran memuat rincian keterlambatan disertai alasan-alasan yang jelas dan keharusan Penyedia Barang/ Jasa untuk memperbaiki dan menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sesuai yang tercantum dalam surat pemberitahuan penangguhan pembayaran.

33. PEDOMAN PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN

33.1. Penyedia Barang/ Jasa wajib memberikan pedoman kepada pejabat pembuat komitmen tentang pengoperasian dan pemeliharaan.

33.2. Masa pemeliharaan dalam pekerjaan pengadaan barang adalah masa garansi atau jaminan purna jual.

33.3. Apabila Penyedia Barang/ Jasa tidak melakukan Pasal 37.1, maka pejabat pembuat komitmen dapat memperhitungkan pembayaran kepada Penyedia Barang/ Jasa sesuai dengan ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak.

34. INSTRUKSI 34.1. Penyedia Barang/ Jasa wajib melaksanakan semua instruksi pekerjaan yang berkaitan dengan kontrak.



Matera i Rp. 6 .000,- bertanggal, tanda tangan, cap

(...................................) (nama jelas)


............................................. )

( ................................. ) (nama jelas)

214

BAB IV


Keterangan:


2. Syarat-syarat khusus kontrak adalah ketentuan-ketentuan yang merupakan perubahan, penambahan dan/atau penjelasan dari ketentuan-ketentuan yang ada pada syarat-syarat umum kontrak.



Syarat-syarat khusus kontrak terdiri atas:

A. KETENTUAN UMUM

1. DEFINISI 1.1 Pejabat pembuat komitmen adalah: Nama : Jabatan : Alamat :

2. JAMINAN 2.1. Besarnya jaminan pelaksanaan adalah 5 % (Lima persen) dari nilai kontrak.

2.2. Jaminan uang muka minimal sebesar nominal uang muka yang diminta.

3. PEMBAYARAN 3.1. Pembayaran uang muka dapat diberikan setelah Penyedia Barang/ Jasa menyerahkan jaminan uang muka sebesar nominal uang muka yang diminta setinggi-tinginya ….. (…..) % dari Nilai Kontrak.

3.2. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan atas dasar hasil pekerjaan yang dicapai yang dibuktikan dengan tanda terima barang dan surat tagihan/ permohonan pembayaran dari Penyedia Barang/ Jasa.

3.3. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara angsuran sesuai dengan hasil pekerjaan.


4.1. Waktu pelaksanaan kontrak selama …(……) hari kalender.

5. PENGGUNAAN PENYEDIA BARANG/ JASA USAHA KECIL TERMASUK KOPERASI KECIL

5.1. Kepada Penyedia Barang/ Jasa bukan usaha kecil yang terbukti menyalahgunakan fasilitas dan kesempatan yang diperuntukkan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.9 Tahun 1995, maka yang bersangkutan dikenakan sanksi sebagaimana termaktub dalam Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 undang-undang tersebut yaitu sebagai berikut: a. Barang siapa dengan maksud untuk

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mengaku atau memakai nama usaha kecil sehingga memperoleh fasilitas kemudahan dana, keringanan tarif,

215

tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa atau pemborongan pekerjaan Pemerintah yang diperuntukkan dan dicadangkan bagi usaha kecil yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian bagi usaha kecil diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);




6.1. Penyelesaian perselisihan dapat melalui : a. Musyawarah antar pihak yang berselisih dengan

difasilitasi oleh mediator, konsiliator, lembaga arbritase atau wakil masing-masing pihak yang ditunjuk.

b. Apabila dengan jalan bermusyawarah tidak ditemui penyelesaian, kedua belah pihak dapat menyepakati untuk diselesaikan melalui pengadilan.


7.1. Oleh karena pelaksanaan pekerjaan tidak melebihi 1(Satu) tahun anggaran maka tidak ada perhitungan penyesuaian harga


8.1. a. Denda langsung dipotong dari pembayaran kepada Penyedia Barang/ Jasa sebesar 1 ‰ (satu per seribu) dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan.

b. Ganti rugi dibayar kepada Penyedia Barang/ Jasa setelah dibuat amandemen kontrak.

B. KETENTUAN KHUSUS

9. PEDOMAN PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN

9.1. Apabila Penyedia Barang/ Jasa tidak memberikan pedoman pengoperasian dan garansi atau pemeliharaan kepadanya dibebankan pembiayaan dengan Jumlah pembayaran yang diperhitungkan adalah 5 % dari nilai kontrak.

PIHAK KEDUA



(...................................) (nama jelas)


............................................. )

( ................................. ) (nama jelas)

216

BAB V

CONTOH BLANKO

I. DAFTAR KUANTITAS BARANG

No Nama/ Jenis Barang Volume Satuan Harga Satuan (Rp)

Jumlah Harga (Rp)

Jumlah

PPn 10 %

Total

217

II. SPESIFIKASI TEKNIS

NO NAMA BARANG SPECIFIKASI KET

1. Sepeda

MTB 26 (Golden Lion) Batang Nekel Suspension Tebal Suspension depan (Shock Breakel Tanduk Stang Besi Tiang Stang Nekel Operan Aku Model Vespa 6 Speed Sadel + Tiang Sadel Rem V Break Besi Velk Alloy Alumunium Operan Depan Belakang Standar Pedal Plastik Jari-jari Uril

CATATAN : Barang minimal memiliki Standar Nasional Spesifikasi barang yang dibutuhkan sebagaimana daftar spesifikasi Harga Barang adalah sudah termasuk Pajak-pajak, biaya angkut ke Gudang dan upah bongkar muat.

III. METODA DAN JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

IV. GAMBAR-GAMBAR

218

30

V. DAFTAR SIMAK

DOKUMEN LELANG YANG HARUS DIMASUKKAN

No. URAIAN ADA TIDAK A Dokumen Administrasi

B Dokumen Teknis

C Dokumen Kualifikasi

219

31

XI. BENTUK SURAT PENAWARAN

KOP PERUSAHAAN Nomor : ........................,……………..20.… Lampiran : Kepada Yth. Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan……….... ............................................................................... di ....................................................................... Perihal : Penawaran Pelelangan .........................................................(nama pekerjaan) Sehubungan dengan pengumuman pelelangan nomor : ................. tanggal ........................ setelah kami mempelajari dengan saksama dokumen lelang termasuk berita acara penjelasan dan adendumnya, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan ................................................................................................... sebesar Rp .............................. (................................................................................................................................).

Dalam penawaran ini sudah termasuk pajak untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama ......... (..................................................) hari kalender sesuai dengan yang tercantum dalam Data Lelang.

Penawaran ini berlaku selama .......... (................................................) hari kalender sejak pembukaan penawaran.

Kami akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen lelang.

Sesuai dengan persyaratan dokumen lelang, bersama surat penawaran ini kami lampirkan dokumen yang terdiri dari : 1. Hasil pemindaian(scan) jaminan penawaran 2. Surat Kuasa (bila diperlukan) 3. Daftar Kuantitas dan Harga, 4. Brosur/ Keterangan Pendukung Barang; 5. Metoda dan Jadual Waktu Pelaksanaan, 6. Surat Dukungan Agen, 7. Lampiran lain yang disyaratkan.

Penawar Materai, tanggal, tanda tangan

dan cap perusahaan

.......................... Jabatan

220

32

XII. BENTUK PERJANJIAN KEMITRAAN UNTUK KERJA SAMA OPERASI (KSO)

SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN

KERJA SAMA OPERASI (KSO) MENIMBANG :

Sehubungan dengan pelelangan pekerjaan ........................................... yang pembukaan

penawarannya akan dilakukan di ......................... pada tanggal .................. 20....., maka

......………………….…......……........ (nama Penyedia Barang/ Jasa 1)

dan

……………….…….............………………….…….....…......... (nama Penyedia Barang/ Jasa 2)

dan

……………….…….............………………….…..…................ (nama Penyedia Barang/ Jasa 3)

bermaksud untuk mengikuti pelelangan dan pelaksanaan kontrak secara bersama-sama dalam

bentuk Kerja Sama Operasi (KSO).

MENYETUJUI DAN MEMUTUSKAN:

1. Secara bersama-sama:

a. Menunjuk …………………..……………….............… (nama Penyedia Barang/ Jasa 1) sebagai

perusahaan utama (leading firm) untuk KSO dan mewakili serta bertindak untuk dan

atas nama KSO dan menandatangani semua dokumen termasuk dokumen penawaran

dan dokumen kontrak.

b. …………………….……………………......….…….... (nama Penyedia Barang/ Jasa 1)

dan

………………………………………….…..………...... (nama Penyedia Barang/ Jasa 2)

dan

……………..…………………………...…….…....... (nama Penyedia Barang/ Jasa 3)

menyetujui apabila ditunjuk sebagai pemenang, wajib bertanggung jawab baik secara

bersama-sama atau masing-masing atas semua kewajiban sesuai ketentuan dokumen

kontrak.

2. Keikutsertaan modal (sharing) setiap perusahaan dalam KSO adalah:

Penyedia Barang/ Jasa 1 : ……...% (….....................................………………….….persen)

Penyedia Barang/ Jasa 2 : ……...% (………………………….….................................persen)

Penyedia Barang/ Jasa 3 : ……...% (………………………….….................................persen)

221

33

3. Masing-masing Penyedia Barang/ Jasa anggota KSO, akan mengambil bagian sesuai sharing

tersebut pada butir 2. dalam hal pengeluaran, keuntungan, dan kerugian dari KSO.

Pembagian sharing dalam KSO ini tidak akan diubah baik selama masa penawaran maupun

sepanjang masa kontrak, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pengguna

Barang/ Jasa dan persetujuan bersama secara tertulis dari masing-masing anggota KSO.

Terlepas dari sharing yang ditetapkan diatas, masing-masing anggota KSO akan melakukan

pengawasan penuh terhadap semua aspek pelaksanaan dari perjanjian ini, termasuk hak

untuk memeriksa keuangan, perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga

kerja, perjanjian subkontrak, surat-menyurat, teleks, dan lain-lain.

4. Wewenang menandatangani untuk dan atas nama KSO diberikan kepada

………...................................… (nama wakil Penyedia Barang/ Jasa yang diberi kuasa)

dalam kedudukannya sebagai direktur utama/direktur pelaksana …………………………… (nama

Penyedia Barang/ Jasa 1) berdasarkan persetujuan tertulis dari……....…………………(nama

Penyedia Barang/ Jasa 2) dan...…..................…………. (nama Penyedia Barang/ Jasa 3)

sehubungan dengan substansi dan semua ketentuan dalam semua dokumen yang akan di

tandatangani.

5. Perjanjian ini akan berlaku sejak tanggal ditandatangani.

6. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila pelelangan tidak

dimenangkan oleh perusahaan KSO.

7. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap …..... (……..........................) bermaterai cukup yang

masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

DENGAN KESAKSIAN INI semua anggota KSO membubuhkan tanda tangan dan cap

perusahaan di…………... pada hari………......... tanggal…....................... bulan…..............……

tahun……......

Penyedia Barang/ Jasa 1 Penyedia Barang/ Jasa 2 Penyedia Barang/ Jasa 3 (……………………….) (………………….………) (…………………………)

(materai, tanda tangan dan cap tiap wakil yang diberi kuasa)

Disahkan oleh NOTARIS

( ………………………………..) (tanda tangan dan cap)

222

34

XIII. BENTUK SURAT KUASA

KOP PERUSAHAAN

SURAT KUASA Nomor :..........................

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ................................................................................

Jabatan : Direktur Utama/Direktur PT...................................

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan berdasarkan Akta

Notaris ............................................. di ........................ No.......................

tanggal .........................beserta perubahannya yang berkedudukan

di.................................... (alamat perusahaan)

yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa.

Memberi kuasa kepada :

Nama : ................................................................................

Jabatan : ................................................................................

Yang diangkat berdasarkan Akta Notaris ............................di ....................

No................... tanggal .........................beserta perubahannya yang

berkedudukan di....................... (alamat perusahaan).

yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa.

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa diberi wewenang untuk menandatangani surat

penawaran pekerjaan ...............................................................................beserta

lampirannya.

Surat kuasa ini tidak dapat dilimpahkan lagi kepada orang lain.

.................................., .......................200....

Penerima Kuasa Pemberi Kuasa Materai Rp. 6.000,-

bertanggal, tandatangan, cap perusahaan.

............................... ............................. (nama dan jabatan) (nama dan jabatan)

223

35

XIV. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/ JASA

(LETTER OF ACCEPTANCE)


Nomor : ……………….,………….……200… Lampiran : Kepada Yth. …………………………… (nama Penyedia Barang/ Jasa) di ………………………….. (alamat Penyedia Barang/ Jasa) Perihal : Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan …………..…………… Dengan ini diberitahukan bahwa penawaran Saudara nomor…………………….. tanggal …………………200… perihal ………………………………………………………..untuk pelaksanaan pekerjaan ………………………………….………………. (nama pekerjaan) dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp ……………… (............................................) kami nyatakan diterima/disetujui.



Jabatan : ……………………………….....................…….…………

Kantor/satuan kerja/proyek/ : ……………………………………......................………… bagian proyek

Tanda tangan : ………………………………………………………….

224

36

X. BENTUK SURAT PENETAPAN PEMENANG LELANG PENYEDIA JASA





TENTANG PENETAPAN PEMENANG LELANG KEGIATAN .................................

APBD KABUPATEN PURWAKARTA/APBN TAHUN ANGGARAN ...... DI LINGKUNGAN DINAS ...............

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN APBD KABUPATEN PURWAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2009 DI LINGKUNGAN DINAS ..........


: :

1. 2. 3. 1. 2.

bahwa berdasarkan keputusan panitia pengadaan/ULP kegiatan ...... nomor .... tentang usulan calon pemenang lelang dan pemenang tersebut menguntungkan bagi negara maka dipandang perlu menetapkan keputusan pejabat pembuat komitmen kegiatan ...... nomor .... tentang penetapan pemenang lelang kegiatan ....... undang – undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TNLRI Nomor 2851) Undang – undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diundah terakhir dengan undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 59, TLNRI Nomor 4844) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LNRI Tahun 2003, nomor 120, TLNRI Nomor 4330), sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Presiden No. 61 Tahun 2004, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 32 Tahun 2005, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 70 Tahun 2005 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2006. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : …………. tanggal ………… tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2009. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : ………. tanggal ………… tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Di Lingkungan Dinas …………. Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2009

225

37

3.

Keputusan Panita pengadaan/ULP nomor...... tahun ..... tentang usulan calon pemenang

M E M U T U S K A N

Menetapkan

KESATU KEDUA KETIGA KEEMPAT

:

: : : : : :

Pemenang lelang kegiatan ...... Pemenang lelang sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut : Pemenang pertama : 1. Nama perusahaan 2. Alamat 3. Nomor NPWP 4. Nilai penawaran terkoreksi Pemenang cadangan kesatu : 1. Nama perusahaan 2. Alamat 3. Nomor NPWP 4. Nilai penawaran terkoreksi Pemenang cadangan kedua : 1. Nama perusahaan 2. Alamat 3. Nomor NPWP 4. Nilai penawaran terkoreksi Segala hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan ini akan diatur dalam perjanjian (Kontrak) sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak kegiatan tersebut. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan



……………… NIP. ………..

Tembusan : disampaikan kepada : 1. Yth. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna anggaran 2. Yth. Ketua Pusat Layanan Pengadaan

226

38

XI. BENTUK SURAT PERJANJIAN

SURAT PERJANJIAN Nomor :...........................

ANTARA

KANTOR/SATUAN KERJA/ PROYEK/BAGIAN PROYEK ........................................................................................................................................

DAN ........................................................................................................................................

(nama perusahaan)

UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN PENGADAAN BARANG

...................................................................................................................................................

(nama pekerjaan yang akan dilaksanakan)

Surat Perjanjian ini dibuat di ............ pada hari ............. tanggal ................... bulan ............................. tahun ............. (tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan Surat Perjanjian) antara ………………… (Nama Kepala Kantor/Satuan Kerja/Pemimpin Proyek/Bagian Proyek), selanjutnya disebut PIHAK KESATU, dan …….………... (nama pemimpin perusahaan yang mengikat perjanjian), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA, termasuk semua lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang selanjutnya disebut KONTRAK tertanggal……………...................200.. MAKA DENGAN INI Kedua Belah Pihak menyetujui semua ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal berikut:


2. PIHAK KEDUA harus melaksanakan, menyelesaikan, dan memperbaiki pekerjaan, yaitu ………………………………….…........................................... (nama pekerjaan ) sesuai dengan surat perjanjian ini dan lampirannya (kontrak). Waktu penyelesaian pekerjaan dihitung sejak tanggal mulai kerja, adalah ..…… (………..……….…………) hari kalender.

3. Dokumen Kontrak yang ditentukan di bawah ini harus dibaca serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak, yaitu: a. Surat Perjanjian ; b. Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa; c. Surat Penawaran; d. Adendum Dokumen Lelang (bila ada); e. Syarat-Syarat Khusus Kontrak; f. Syarat-Syarat Umum Kontrak; g. Spesifikasi Teknis; h. Gambar-Gambar; i. Daftar Kuantitas dan Harga; j. Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak.

227

39

4. Syarat-syarat Dokumen Kontrak mengikat Kedua Belah Pihak, kecuali diubah dengan kesepakatan bersama.


a. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan, menyelesaikan, memperbaiki pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.

b. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan, menyelesaikan, dan memperbaiki seluruh pekerjaan sesuai ketentuan kontrak, sampai diterima dengan baik oleh PIHAK KESATU.


a. PIHAK KESATU wajib menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.

b. PIHAK KESATU wajib membayar kepada PIHAK KEDUA atas pelaksanaan, penyelesaian pekerjaan berdasarkan Daftar Kuantitas dan Harga.

7. Harga kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diperoleh dari perkiraan kuantitas pekerjaan dan harga satuan yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah Rp.................................... (…......…..................................)

8. Surat Perjanjian ini berlaku dan mengikat Kedua Belah Pihak sejak tanggal ditandatangani.

9. Kecuali jika disepakati lain oleh Kedua Belah Pihak, alamat PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA adalah: Alamat PIHAK KESATU …...........................................………............... (nama dan alamat kantor Pengguna Barang/ Jasa) Alamat PIHAK KEDUA …...........................................…....................... (nama dan alamat kantor Penyedia Barang/ Jasa)

10. Dengan tidak mengurangi kekuatan Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Kedua Belah Pihak setuju bahwa untuk perjanjian ini memilih tempat kediaman yang tetap dan seandainya perselisihan yang tidak dapat dimusyawarahkan (melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase), maka Kedua Belah Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui kantor Panitera Pengadilan Negeri ……………….. di ……….......... (Pengadilan Negeri lokasi Kantor/Satuan Kerja/ Proyek/Bagian Proyek).

DENGAN DEMIKIAN, Kedua Belah Pihak telah sepakat untuk menandatangani Surat Perjanjian ini pada tanggal tersebut di atas.


Materai Rp. 6.000,- Bertanggal, tanda tangan, cap

(...................................) (nama jelas)

PIHAK KESATU (Penguna Aggaran/ Kuasa Pengguna

Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan)

Materai Rp. 6.000,- bertanggal, tanda tangan, cap

( ................................. ) (nama jelas)

228

40

BAB VII

DOKUMEN/FORMULIR KUALIFIKASI Keterangan untuk Peserta : 1. Seluruh Lembar Pernyataan harap diisi seluruhnya.

2. Lembar Keterangan tambahan boleh dilampirkan bila perlu.

3. Lembar tambahan yang dilampirkan harus diberi nomor.

Urutan berkas yang harus diserahkan oleh calon peserta :

1. Surat permohonan mengikuti Kualifikasi

2. Surat pernyataan tidak sedang dalam masalah hukum

3. Formulir-A (Data Administrasi)

4. Formulir-B (Landasan Hukum Pendirian Perusahaan)

5. Formulir-C (Pengurus Perusahaan, Struktur Organisasi Perusahaan)

6. Formulir-D (Data Keuangan-susunan kepemilikan saham, Pajak, Modal Tetap, Modal Usaha

dan Neraca Perusahaan Terakhir)

7. Formulir-E (Data Personalia-tenaga ahli/teknis, dan lain-lain)

8. Formulir-F (Data Peralatan/Perlengkapan)

9. Formulir-G (Data Pengalaman Perusahaan)

10. Formulir-H (Data Pekerjaan Yang Sedang Dilaksanakan)

11. Formulir-I (Modal Kerja)

12. Keterangan-keterangan Lain yang Dianggap Perlu

13. Lampiran-Lampiran

a. Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya (photo copy)

b. Sertifikat Badan Usaha (photo copy)

c. Surat Ijin Usaha (photo copy)

d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan PKP (photo copy)

e. Surat Keterangan Dukungan dari Bank (asli; mencantumkan nama kegiatan dan nilai

dukungan) dan atau Rekening Koran 3 bulan terakhir (photo copy, asli ditunjukkan)

f. Surat Pelunasan Pajak Tahun Terakhir (SPT) dan Laporan Bulanan PPh/PPN (photo copy

3 bulan terakhir)

g. Surat keterangan bebas fiscal (tax clearance)

h. Lampiran-lampiran lain apabila dianggap perlu.

229

41

1. PERMOHONAN MENGIKUTI KUALIFIKASI

KOP PERUSAHAAN PENYEDIA BARANG

Nomor : Kepada: Lampiran : 1 (satu) berkas Yth. Ketua Unit Layanan Pengadaan Perihal : Permohonan mengikuti Barang/ Jasa Kab. Purwakarta Kualifikasi di - P U R W A K A R T A

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ……………………………………………… Jabatan : ……………………………………………… Bertindak untuk dan atas nama

: PT/CV/Firma ….……………………………

Alamat : ……………………………………………… Telepon/Fax : ……………………………………………… E-mail : ………………………………………………

Bersama ini kami sampaikan permohonan untuk pendaftaran/ mengikuti Kualifikasi sebagai calon Penyedia Barang/ Jasa pada kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2009.

Sebagai bahan evaluasi, bersama ini kami lampirkan data perusahaan

yang sebenarnya pada keadaan/kondisi saat ini sesuai dengan persyaratan yang diminta. Kami menyadari apabila data yang kami sampaikan tidak benar dapat berakibat ditolaknya/tidak lulus dalam Kualifikasi tersebut.

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima

kasih.

………………………, ………………… PT/CV/Firma ……………………………… (Nama Jelas) Jabatan

Materai Rp. 6.000,-

Tanggal dan Cap

Perusahaan

230

42

2. SURAT SURAT PERNYATAAN TIDAK DALAM MASALAH HUKUM

KOP NAMA LEMBAGA PENYEDIA BARANG/ JASA

SURAT PERNYATAAN TIDAK DALAM MASALAH HUKUM Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ……………………………………………… Jabatan : ……………………………………………… Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma ….…………………………… Alamat : ……………………………………………… Telepon/Fax : ……………………………………………… E-mail : ………………………………………………

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa: 1. Perusahaan Kami tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan

usaha kami tidak sedang dihentikan. 2. Kami tidak sedang menjalani hukuman pidana, dan belum pernah dihukum berdasarkan

putusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kondite profesional perusahaan/perorangan.

3. Seluruh pernyataan data dan informasi beserta lampiran-lampiran yang kami buat dalam

berkas Kualifikasi adalah benar. Apabila diperlukan, kami bersedia memberikan informasi lebih lanjut untuk melengkapi

dokumen Kualifikasi ini.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Apabila dikemudian hari, ditemui bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar

dan/atau ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi atau dimasukkan

dalam daftar hitam perusahaan dalam jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan sanksi perdata

dan/atau pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Materai Rp. 6.000,- Tanggal dan Cap Perusahaan

231

43

3. FORMULIR-FORMULIR


3.1. FORMULIR-A.

DATA ADMINISTRASI

1. Umum 1. Nama (PT/CV/Firma/

Koperasi/Perorangan)

:

2. Status (PT/CV/Firma/


: Pusat Cabang

3. Alamat (PT/CV/Firma/


:

No. Telepon :

No. Fax :

E-Mail :

4. Alamat Kantor Pusat : (diisi, dalam hal yang menawar cabang

perusahaan/ bukan perusahaan pusatnya)

No. Telepon :

No. Fax :

2. Ijin Usaha No. IUJK/SIUP/SIUI/TDP *) : ………………………… Tanggal ………………

Masa berlaku ijin usaha : ……………………………………………………

Instansi pemberi ijin usaha : ……………………………………………………

No. Sertifikasi : ………………………… Tanggal ………………

Masa berlaku sertifikasi : ……………………………………………………

Instansi pemberi sertifikasi : ……………………………………………………

*) Pilih yang sesuai

232

44

3.2. FORMULIR-B.

LANDASAN HUKUM PENDIRIAN PERUSAHAAN *)

1. Akta Pendirian PT/CV/Firma/Koperasi

a. Nomor Akta : b. Tanggal : c. Nama Notaris :

2. Akta Perubahan Terakhir

a. Nomor Akta : b. Tanggal : c. Nama Notaris :

3. Pendaftaran Akta ke Pengadilan Negeri

a. Nomor : b. Tanggal :

4. Pengesahan Akta oleh Menteri Kehakiman


5. Pengumuman dalam Berita Acara Negara


6. Perusahaan PMA/PMDN

a. Nomor Surat : b. Tanggal :

*) Lampirkan rekamannya

233

45

3.3. FORMULIR-C

PENGURUS PERUSAHAAN

1. Komisaris (untuk PT)

No. Nama No. KTP *) Alamat/ domisili

Jabatan dalam Perusahaan

**)

2. Direksi/Penanggung Jawab/Pengurus Perusahaan

No. Nama No. KTP *) Alamat/ domisili

Jabatan dalam Perusahaan

**)

*) Lampirkan rekamannya **) Lampirkan Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri

3. Struktur Organisasi Perusahaan

KOP NAMA LEMBAGA PENYEDIA BARANG/JASA

STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN


234

46

3.4. FORMULIR-D

DATA KEUANGAN

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)

No. Nama No. KTP Alamat Persentase

2. Pajak

1. Nomor Pokok Wajib Pajak : 2. Bukti Pelunasan Pajak Tahun : terakhir Nomor/Tanggal 3. Laporan bulanan PPH/PPN tiga : Bulan terakhir Nomor/Tanggal

3. Modal Tetap

No Modal Tetap Volume Satuan Nilai Investasi 1 Bangunan Kantor …………………… M2 …………………… 2 Bangunan Gedung …………………… M2 …………………… 3 Bangunan Workshop …………………… M2 …………………… 4 Bangunan Rumah …………………… M2 …………………… 5 Tanah …………………… M2 …………………… 6 Kendaraan Bermotor …………………… Unit …………………… 7 Peralatan/Mesin Kantor …………………… Unit …………………… 8 Lain-lain …………………… …………… ……………………

Jumlah …………………… …………… ……………………

235

47

4. Modal Usaha

No Uraian Jumlah (Rp.)

1 Kas …………………… 2 Bank …………………… 3 Tagihan …………………… 4 Kredit …………………… 5 Lain-lain ……………………

Jumlah ……………………


236

48

3.5 FORMULIR E

DATA PERSONALIA

Tenaga Ahli/Taknis yang diperlukan

No Nama Tgl/bln/thn Lahir

Pendidikan Terakhir

Jabatan dalam Proyek

Pengalaman Kerja (tahun)

Profesi/ keahlian

Sertifikat/ Ijazah

1 2 3 4 5 6 7 8

3.6 FORMULIR F

Data Peralatan/Perlengkapan

No Jenis Peralatan/ Perlengkapan Jumlah

Kapasitas atau output pada saat

ini

Merk dan tipe

Tahun pembuatan

Kondisi Baik/ rusak

Lokasi Sekarang

Bukti Kepemilikan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Catatan : bila diperlukan dapat dibuat rincian tersendiri untuk setiap jenis dan bukti-bukti surat kepemilikan harus dapat ditunjukkan pada waktu diperlukan

237

49

3.7. FORMULIR G Data Pengalaman Perusahaan (minimal 3 paket dengan nilai tertinggi sesuai pengalaman)

Pemberi Tugas/

Penggunaan Jasa Kontrak *) Tanggal Selesai menurut No

Nama Paket

Pekerjaan

Bidang/Sub Bidang

Pekerjaan

Lokasi Nama Alamat/

Telepon Nomor/ Tanggal Nilai Kontrak BA Serah

Terima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.8. FORMULIR H

Data Pekerjaan yang Sedang Dilaksanakan

Pemberi Tugas/ Penggunaan Jasa Kontrak *) Progres terakhir

No Bidang Pekerjaan

Sub Bidang Pekerjaan

Lokasi Nama Alamat/

Telepon Nomor/ Tanggal Nilai Tanggal Prestasi

Kerja (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

238

50

3.9. FORMULIR I

Modal Kerja

Surat dukungan keuangan dari Bank *) :

Nomor :

Tanggal : Nama Bank : Nilai :

………………………, …………………2010

PT/CV/Firma ………………………………

(Nama Jelas) Jabatan

Keterangan: *) asli ditunjukkan, photo copy dilampirkan

239

51

4. KETERANGAN-KETERANGAN LAIN 4.1. Surat Pernyataan


SURAT PERNYATAAN

BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL/ANGGOTA TNI/POLRI Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ……………………………………………… Jabatan dalam perusahaan

: ………………………………………………

Alamat perusahaan : ……………………………………………… Telepon : ………………………………………………

Adalah benar-benar bukan Pegawai Negeri Sipil ataupun Anggota TNI/POLRI, dan saya bekerja penuh pada perusahaan: Nama perusahaan : ……………………………………………… Alamat perusahaan : ……………………………………………… Telepon : ………………………………………………

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan saya sanggup dituntut dimuka pengadilan apabila keterangan yang saya berikan ini tidak benar. ………………………, …………………2009 Yang membuat pernyataan, (Nama Jelas) Jabatan

Materai Rp. 6.000,-

Tanggal dan Cap

Perusahaan

240

52

4.2. Daftar Riwayat Hidup


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : ……………………………………………… Alamat : ……………………………………………… Agama : ……………………………………………… Riwayat pendidikan : ……………………………………………… ……………………………………………… Pengalaman kerja :

No Tahun Proyek Posisi

Demikian Daftar Riwayat Hidup saya sampaikan dan dibuat dengan penuh tanggung jawab. ………………………, ………………… Yang membuat pernyataan, (Nama Jelas) Jabatan

241

53

5. LAMPIRAN DOKUMEN FORMULIR KUALIFIKASI

a. Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya (photo copy)

b. Sertifikat Badan Usaha (photo copy)

c. Surat Ijin Usaha (photo copy)

d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan PKP (photo copy)

e. Bagi kegiatan yang memiliki nilai di atas Rp. 1.000.000.000.- agar melampirkan Surat

Keterangan Dukungan dari Bank (asli; mencantumkan nama kegiatan dan nilai

dukungan) dan atau Rekening Koran 3 bulan terakhir (photo copy)

f. Surat Pelunasan Pajak Tahun Terakhir (SPT) dan Laporan Bulanan PPh/PPN (photo

copy3 bulan terakhir)

g. Lampiran-lampiran lain apabila dianggap perlu.

242

peraturan bupati purwakarta no.18 tahun 2010

Documents