peraturan bupati gianyar nomor 78 tahun 2016 tentang · undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan...

PERATURAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 78 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA K E R J A

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN GIANYAR

PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN GIANYAR

BUPATI GIANYAR

PROVINSI BAL I

PERATURAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 78 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA K E R J A

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN GIANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A

BUPATI GIANYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan

Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu

menetapkan Peraturan Bupat i Gianyar tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I I dalam Wilayah

Daerah-Daerah Tingkat I Ba l i , Nusa Tenggara Barat dan

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4279);


Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipi l Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);


Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik


Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kal i , terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipi l (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 40 tahun 2010 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994

tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipi l

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

5 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5121);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran


8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun

2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN

TATA K E R J A DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

KELUARGA BERENCANA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupat i ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.

3. Bupat i adalah Bupat i Gianyar.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah

yang menjadi kewenangan daerah.

5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Presiden yang pelaksanaannya di lakukan Kementerian

Negara dan penyelenggaran Pemerintahan Daerah untuk melindungi,

melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

6. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Gianyar.

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT adalah

unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis

penunjang tertentu.

9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan

tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada

keahlian dan keterampilan tertentu.

B A B I I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati .

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas.

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk

dan keluarga berencana untuk membantu bupati dalam menyelenggarakan

pemerintahan daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas

menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan dibidang pengendalian penduduk, penyuluhan

dan pergerakan, keluarga berencana, ketahanan dan keseshatan

keluarga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak ;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan

dan pergerakan, keluarga berencana, ketahanan dan keseshatan

keluarga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kreteriadi bidang

pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan, keluarga

berencana, ketahanan dan keseshatan keluarga, pemberdayaan

perempuan, perlindungan anak;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian

penduduk, penyuluhan dan pergerakan, keluarga berencana, ketahanan

dan keseshatan keluarga, pemberdayaan perempuan, perlindungan

anak;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian

penduduk, penyuluhan dan pergerakan, keluarga berencana, ketahanan

dan keseshatan keluarga, pemberdayaan perempuan, perlindungan

anak;

f. pelaksanaan administrasi Dinas; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati .

B A B I I I

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :

a. Sekretariat Dinas;

b. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan;

c. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesehatan Keluarga;

d. Bidang Pemberdayaan Perempuan;

e. Bidang Perlindungan Anak;

f. UPT; dan

g. Jabatan Fungsional.

(2) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas :

a. Sekretariat Dinas:

1. Sub Bagian Perencanaan;

2. Sub Bagian Keuangan; dan

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

b. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan:

1. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader B K B ;

2. Seks i Advokasi dan Penggerakanjdan

3. Seksi Pengendalian Penduduk dan Layanan Keluarga.

c. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesehatan Keluarga:

1. Seksi Jaminan Ber K B ;

2. Seksi Ketersediaan Alat Kontrasepsi; dan

3. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

d. Bidang Pemberdayaan Perempuan:

1. Seksi Kesetaraan Gender;

2. Seksi Perlindungan Perempuan;dan

3. Seks i Pemberdayaan Perempuan.

e. Bidang Perlindungan Anak:

1. Seksi Advokasi dan Perlindungan Anak;

2. Seks i Tumbuh Kembang Anak;dan

3. Seksi Pencegahan Perdagangan dan Pekerja Anak.

f. UPT.

g. Jaba tan Fungsional.

(3) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini .

B A B IV

S E K R E T A R I A T DINAS

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 6

(1) Sekretariat Dinas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

Kepala Dinas.

(2) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas.

Pasal 7

Sekretariat Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi

pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi

kepada se luruh unit organisasi diDinas.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi :

a. koordinasi kegiatan, penyusunan rencana, program, dan anggaran

Dinas;

b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama,

hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas;

c. koordinasi dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria

kegiatan Dinas;

d. penyelenggaraan pengelolaan barang mibk daerah dan milik Negara dan

layanan pengadaan barang/jasa;

e. pelaksanaan administrasi Sekretariat Dinas;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program, kegiatandan anggaran

Dinas; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 9

Sekretariat Dinas terdiri atas :

a. Sub Bagian Perencanaan;

b. Sub Bagian Keuangan; dan

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Perencanaan

Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan

penyusunan rencana, program, anggaran, indikator kinerja utama,

pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan Dinas.

Pasal 11

Dalam melaksaanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Sub

Bagian Perencanaan, menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Dinas;

b. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan perubahan rencana, program

dan anggaran Dinas;

c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan indikator kinerja utama

Dinas;

d. penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pengendalian

pelaksanaan rencana, program dan anggaran Dinas;

e. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan laporan pelaksanaan

rencana, program, anggaran dan akuntabilitas kinerja Dinas;

f. pelaksanaan administrasi Sub Bagian Perencanaan; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas;

Bagian Keempat

Sub Bagian Keuangan

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan

keuangan, barang milik daerah dan milik Negara dan layanan pengadaan

barang/jasa di Dinas.

Pasal 13


Bagian Keuangan, menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi, pengelolaan tata laksana keuangan,

pengelolaan akuntansi , urusan perbendaharaan, dan pelaporan

keuangan;

b. penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan layanan pengadaan

barang/jasa;

c. penyiapan bahan koordinasi, pengelolaan barang milik daerah dan

barang milik Negara;

d. penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi penerimaan dan

pelaporan penerimaan pendapatan daerah;

e. penyiapan bahan koordinasi, pengelolaan perbendaharaan dan

penyelesaian kerugian daerah;

f. pelaksanaan administrasi Sub Bagian Keuangan; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

Bagian Kelima

Sub Bagian Umura dan Kepegawaian

Pasal 14

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dokumentasi

dan kepegawaian di Dinas.

Pasal 15


Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan,

dan dokumentasi Dinas;

b. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan

perlengkapan Dinas;

c. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan analisis pendapat umum,

pemberitaan media masa, dan pengelolaan media sosial;

d. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan pengembangan dan

peningkatan kompetensi pegawai;

e. penyiapan bahan koordinasi, mutasi pegawai, analisis jabatan, analisis

kinerja organisasi, administrasi jabatan fungsional, organisasi dan tata

laksana Dinas;

f. pelaksanaan administrasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

B A B V

BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PERGERAKAN

Bagian Kesatu


Pasal 16

(1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Pengendalian Penduduk , Penyuluhan dan Pergerakan dipimpin

oleh Kepala Bidang.

Pasa l17

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan mempunyai

tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

penyuluhan, pendayagunaan P L K B , kader B K B , advokasi, pergerakan,

pengendalian penduduk dan layanan keluarga.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Pengendalian Penduduk dan Pergerakan menyelenggarakan fungsi

a. penyusunan rencana, program dan anggaran penyuluhan,

pendayagunaan P L K B , kader B K B , advokasi, pergerakan, pengendalian

penduduk dan layanan keluarga;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan, pendayagunaan P L K B ,

kader B K B , advokasi, pergerakan, pengendalian penduduk dan layanan

keluarga;

c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang

penyuluhan, pendayagunaan PLKB , kader B K B , advokasi, pergerakan,

pengendalian penduduk dan layanan keluarga;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyuluhan,



e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan,



f. Pelaksanaan administrasi Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan

dan Pergerakan; dan


Bagian Kedua

Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Pasal 19

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan terdiri atas :

1. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader B K B ;

2. Seksi Advokasi dan Penggerakan;dan

3. Seksi Pengendalian Penduduk dan Layanan Keluarga;

Bagian Ketiga

Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader B K B

Pasal 20

Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader B K B mempunyai

tugas melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pendayagunaan P L K B dan

Kader B K B .

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Seksi

Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader B K B menyelenggarakan

fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan

anggaran penyuluhan dan pendayaagunaan P L K B dan kader B K B ;

b. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan teknis kebijakan penyuluhan

dan pendayagunaan P L K B dan kader B K B ;

c. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur

dan kriteria penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader B K B ;

d. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader B K B ;

e. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di

bidang penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader B K B ;

f. pelaksanaan administrasi Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB

dan kader B K B ; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan.

Bagian Keempat

Seksi Advokasi dan Penggerakan;

Pasal 22

Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas meleksanakan kegiatan

advokasi dan penggerakan.

Pasa l23

Dalam melaksaanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Seksi

Advokasi dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi :


anggaran advokasi dan penggerakan;

b. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan di bidang advokasi

dan penggerakan advokasi dan pergerakan;


dan kreteria advokasi dan penggerakan;

d. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan

supervisi di bidang advokasi dan penggerakan;


bidang advokasi dan penggerakan;

f. pelaksanaan administrasi Seksi Advokasi dan Penggerakan; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan.

Bagian Kelima

Seksi Pengendalian Penduduk dan Layanan Keluarga

Pasal 24

Seksi Pengendalian Penduduk dan Layanan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan pengendalian penduduk dan layanan keluarga.

Pasal 25


Pengendalian Penduduk dan Layanan Keluarga menyelenggarakan fungsi :


anggaran pengendalian penduduk dan layanan keluarga;

b. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan teknis kebijakan

pengendalian penduduk dan layanan keluarga;

c. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan

kriteria pengendalian penduduk dan layanan keluarga;

d. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian penduduk dan layanan keluarga;

e. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan layanan keluarga;

f. pelaksanaan administrasi Seksi Pengendalian Penduduk dan Layanan

Keluarga; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian

Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan.

Bagian Kelima

Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

Pasal 24

Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga mempunyai tugas

melaksanakan pengendalian penduduk dan informasi keluarga.

Pasal 25

Dalam melaksaanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Seksi

Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga menyelenggarakan fungsi :


anggaran pengendalian penduduk dan informasi keluarga ;

b. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan pengendalian

penduduk dan informasi keluarga ;


dan kriteria pengendalian penduduk dan informasi keluarga ;

d. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi

di bidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga ;


bidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga ;

f. pelaksanaan administrasi Seksi Pengendalian Penduduk Dan Informasi

Keluarga; dan


Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan.

B A B V I

BIDANG KELUARGA BERENCANA, KETAHANAN DAN KESEHATAN

KELUARGA

Bagian Kesatu


Pasal 26

(1) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesehatan Keluarga berada

di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesehatan Keluarga dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 27

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesehatan Keluarga

mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan di bidang jaminan ber K B , ketersediaan alat kontrasepsi,

ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Bidang

Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesehatan Keluarga

menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana, program dan anggaran jaminan ber K B ,

ketersediaan alat kontrasepsi, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang jaminan ber K B , ketersediaan alat

kontrasepsi, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang jaminan

ber K B , ketersediaan alat kontrasepsi, ketahanan dan kesejahteraan

keluarga;

d. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang jaminan ber K B , ketersediaan alat kontrasepsi, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang jaminan ber

KB,ketersediaan alat kontrasepsi, ketahanan dan kesejahteraan

keluarga;

f. pelaksanaan administrasi Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan

Kesehatan Keluarga; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh KepalaDinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 29

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesehatan Keluarga terdiri atas

1. Seksi J a m i n a n Ber K B ;

2. Seksi Ketersediaan Alat Kontrasepsi; dan

3. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;

Bagian Ketiga

Seksi Jaminan Ber K B

Pasal 30

Seksi J a m i n a n Ber K B mempunyai tugas melaksanakan jaminan ber K B .

Pasal 31

Dalam melaksaanakan tugas sebagaimana sesuai dengan Pasal 30 Seksi

Jam inan Ber K B menyelenggarakan fungsi :


anggaran jaminan ber K B ;

b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan jaminan ber

K B ;


dan kriteria jaminan ber K B ;


di bidang jaminan ber K B ;


bidang jaminan ber K B ;

f. pelaksanaan administrasi Seksi Jaminan Ber K B ; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga

Berencana, Ketahanan dan Kesehatan Keluarga.

Bagian Keempat

Seksi Ketersediaan Alat Kontrasepsi

Pasal 32

Seksi Ketersediaan Alat Kontrasepsi mempunyai tugas melaksanakan

ketersediaan alat kontrasepsi.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sesuai dengan Pasal 32 Seksi Ketersediaan Alat

Kontrasepsi menyelenggarakan fungsi :


anggaran ketersediaan alat kontrasepsi ;

b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan ketersediaan alat kontrasepsi ;


dan kriteria ketersediaan alat kontrasepsi;


di bidang ketersediaan alat kontrasepsi;


bidang ketersediaan alat kontrasepsi;

f. pelaksanaan administrasi Seksi Ketersediaan Alat Kontrasepsi; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesehatan Keluarga.

Bagian Kelima

Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 34

Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas

melaksanakan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Pasal 35


Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi :


anggaran ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan ketahanan dan

kesejahteraan keluarga;

c. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria ketahanan dan kesejahteraan keluarga;


di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;


bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

f. pelaksanaan administrasi Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga

Berencana, Ketahanan dan Kesehatan Keluarga.

B A B VI I

BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu


Pasal 36

(1) Bidang Pemberdayaan Perempuan berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 37

Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas menyelenggarakan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender,

perlindungan perempuan dan pemberdayaan perempuan.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37,

Bidang Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana, program dan anggaran kesetaraan gender,

perlindungan perempuan dan pemberdayaan perempuan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender, perlindungan

perempuan dan pemberdayaan perempuan;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang

kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan pemberdayaan

perempuan;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesetaraan gender,

perlindungan perempuan dan pemberdayaan perempuan;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kesetaraan

gender, perlindungan perempuandan pemberdayaan perempuan;

f. pelaksanaan administrasi di Bidang Pemberdayaan Perempuan; dan


Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 39

Bidang Pemberdayaan Perempuan terdiri atas :

1. Seksi Kesetaraan Gender;

2. Seksi Perlindungan Perempuan;dan

3. Seksi Pemberdayaan Perempuan

Bagian Ketiga

Seksi Kesetaraan Gender

Pasal 40

Seksi Kesetaraan Gender mempunyai tugas melaksanakan peningkatan

kesetaraan gender.

Pasal 41

Dalam melaksaanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Seksi

Kesetaraan Gender menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran kesetaraan gender;

b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan kesetaraan

gender;


dan kriteria kesetaraan gender;


di bidang kesetaraan gender;


bidang kesetaraan gender;

f. pelaksanaan administrasi Seksi Kesetaraan Gender; dan


Pemberdayaan Perempuan.

Bagian Keempat

Seksi Perlindungan Perempuan

Pasal 42

Seksi Perlindungan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan

perlindungan perempuan.

Pasal 43

Dalam melaksaanakan tugas sesuai dengan Pasal 42 Seksi Perlindungan

Perempuan menyelenggarakan fungsi :


anggaran perlindungan perempuan;

b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan perlindungan

perempuan;


dan kriteria perlindungan perempuan;


di bidang perlindungan perempuan;


bidang perlindungan perempuan;

f. pelaksanaan administrasi Seksi Perlindungan Perempuan; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan.

Bagian Kelima

Seksi Pemberdayaan Perempuan

Pasal 44

Seksi Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan

pemberdayaan perempuan.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sesuai dengan Pasal 44 Seksi Pemberdayaan

Perempuan menyelenggarakan fungsi :


anggaran pemberdayaan perempuan;

b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan;


dan kriteria pemberdayaan perempuan;


di bidang pemberdayaan perempuan;


bidang pemberdayaan perempuan;

f. pelaksanaan administrasi Seksi Pemberdayaan Perempuan; dan


Pemberdayaan Perempuan.

B A B VI I I

BIDANG PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu


Pasal 46

(1) Bidang Perlindungan Anak berada di bawah dan bertanggungjawab

kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 47

Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas menyelenggarakan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang advokasi dan

perlindungan anak, tumbuh kembang anak, pencegahan perdagangan dan

pekerja anak.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Bidang

Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana, program dan anggaran advokasi dan

perlindungan anak, tumbuh kembang anak, pencegahan perdagangan

dan pekerja anak;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang advokasi dan perlindungan anak,

tumbuh kembang anak, pencegahan perdagangan dan pekerja anak;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang advokasi

dan perlindungan anak, tumbuh kembang anak, pencegahan

perdagangan dan pekerja anak;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang advokasi dan

perlindungan anak, tumbuh kembang anak, pencegahan perdagangan

dan pekerja anak;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang advokasi

dan perlindungan anak, tumbuh kembang anak, pencegahan


f. pelaksanaan administrasi di Bidang Perlindungan Anak; dan


Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 49

Bidang Perlindungan Anak terdiri atas :

1. Seksi Advokasi dan Perlindungan Anak;

2. Seksi Tumbuh Kembang Anak;dan

3. Seks i Pencegahan Perdagangan dan Pekerja Anak;

Bagian Ketiga

Seksi Advokasi dan Perlindungan Anak

Pasal 50

Seksi Advokasi dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan

kegiatan advokasi dan perlindungan anak.

Pasal 51

Dalam melaksaanakan tugas sesuai dengan Pasal 50 Seksi Advokasi dan

Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :


anggaran advokasi dan perlindungan anak;

b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan advokasi dan

perlindungan anak;


dan kriteria advokasi dan perlindungan anak;


di bidang advokasi dan perlindungan anak;


bidang advokasi dan perlindungan anak;

f. pelaksanaan administrasi Seksi Advokasi Dan Perlindungan Anak; dan


Perlindungan Anak.

Bagian Keempat

Seks i Tumbuh Kembang Anak

Pasal 52

Seksi Tumbuh Kembang Anak mempunyai tugas melaksanakan

pemantauan tumbuh kembang anak.

Pasal 53

Dalam melaksaanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Seksi

Tumbuh Kembang Anak menyelenggarakan fungsi :


anggaran tumbuh kembang anak;

b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan tumbuh

kembang anak;


dan kriteria tumbuh kembang anak;


di bidang tumbuh kembang anak;


bidang tumbuh kembang anak;

f. pelaksanaan administrasi Seksi Tumbuh Kembang Anak; dan


Perlindungan Anak.

Bagian Kelima

Seksi Pencegahan Perdagangan dan Pekerja Anak

Pasal 54

Seksi Pencegahan Perdagangan dan Pekerja Anak mempunyai tugas

melaksanakan pencegahan perdagangan dan pekerja anak.

Pasal 55

Dalam melaksaanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Seksi Pencegahan Perdagangan dan Pekerja Anak menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran pencegahan perdagangan dan pekerja anak;

b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan pencegahan



dan kriteria pencegahan perdagangan dan pekerja anak;


di bidang pencegahan perdagangan dan pekerja anak;


bidang pencegahan perdagangan dan pekerja anak;

f. pelaksanaan administrasi Seksi Pencegahan Perdagangan Dan Pekerja

Anak; dan


Perlindungan Anak.

B A B IX

UPT

Bagian Kesatu


Pasal 56

(1) UPT berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(2) UPT dipimpin oleh Kepala UPT.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Pasal 59

UPT terdiri atas Sub Bagian Tata Usaha.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 60

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, tata usaha, rumah tangga, kearsipan dan dokumentasi, serta pengelolaan barang.

B A B X

JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu


Pasal 61

Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 62

Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62

Jabatan Fungsional menyelenggarakan fungsi sesuai dengan jabatan

fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 terdiri atas :

a. Jabatan Fungsional Arsiparis;

b. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan;

c. Jabatan Fungsional Auditor;

d. Jabatan Fungsional Pengadaan Barang / J a s a ;

e. Jabatan Fungsional Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana;

f. Jabatan Fungsional Pustakawan;

B A B X I I

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan Bupat i ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupat i ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar

pada tanggal 14 Desember 2016

BUPATI GIANYAR,

A. A .GDE AGUNG BHARATA

Diundangkan di Gianyar

pada tanggal 14 Desember 2016

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

SETDA KABUPATEN GIANYAR,

DEWA MADE APRAMANA

BER ITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2016 NOMOR 78

LAMPIRAN PERATURAN BUPAT I GIANYAR

NOMOR 78 TAHUN 2016

T G L 14 D E S E M B E R 2016

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA K E R J A DINAS P E M B E R D A Y A A N P E R E M P U A N DAN PERL INDUNGAN ANAK, PENGENDAL IAN P E N D U D U K DAN K E L U A R G A B E R E N C A N

S T R U K T U R ORGANISASI

DINAS P EM B ERD AY AA N P E R E M P U A N DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN P E N D U D U K DAN K E L U A R G A B E R E N C A N A K A B U P A T E N GIANYAR

D inas

Kelompok Jaba tan

Fungsional

B idang Pengendalian

Penduduk, Penyuluhan Dan

Pergerakan

Seks i Penyuluhan Dan

Pendayagunaan P L K B dan

Kader B K B

Seks i Advokasi dan

Penggerakan

Seks i Pengendalian Penduduk

dan Layanan Keluarga

B idang Ke luarga Berencana,

Ke tahanan dan Kesehatan

Ke luarga

Se k s i J a m i n a n ber K B

Se k s i Ketersediaan Alat

Kontrasepsi

S e k s i Ke tahanan dan

Kesejateraan Ke luarga

Sekretar iat D inas

S u b Bag ian

Perencanaan

Sub . Bag ian

Keuangan S u b Bagian U m u m

D a n Kepegawaian

B idang Pemberdayaan

Perempuan

Se k s i Kesetaraan Gender

Seks i Per l indungan

Perempuan

Se k s i Pemberdayaan

Perempuan

B idang Perl indungan Anak

Se k s i Advokasi dan

Perl indungan A n a k

Se k s i T u m b u h Kembang A n a k

Seks i Pencegahan

Perdagangan dan Pekerja

A n a k

U P T

BUPATI GIANYAR,

A.A. G D E AGUNG BHARATA

peraturan bupati gianyar nomor 78 tahun 2016 tentang · undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan...

Documents