peraturan anggota dewan gubernur laporan pasar … filelaporan pasar uang nonbank dan kustodian...
TRANSCRIPT
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20/14/PADG/2018
TENTANG
LAPORAN PASAR UANG NONBANK DAN KUSTODIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa guna pelaksanaan tugas Bank Indonesia di sektor
moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan
pengelolaan uang rupiah yang lebih efektif diperlukan
dukungan informasi secara tepat waktu, aman, akurat,
andal, objektif, lengkap, dan mudah untuk diakses secara
simultan;
b. bahwa untuk menyediakan informasi yang berkualitas,
diperlukan pengembangan sistem pelaporan pasar uang
nonbank dan kustodian sebagai pedoman bagi pelapor
dalam menyusun dan menyampaikan laporan pasar uang
nonbank dan kustodian;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Anggota Dewan Gubernur tentang Laporan Pasar Uang
Nonbank dan Kustodian;
Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/11/PBI/2016
tentang Pasar Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5909);
2
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/2/PBI/2017 tentang
Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 50,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6034);
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 tentang
Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di
Pasar Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6100);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG
LAPORAN PASAR UANG NONBANK DAN KUSTODIAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud
dengan:
1. Pasar Uang adalah bagian dari sistem keuangan yang
bersangkutan dengan kegiatan perdagangan, pinjam
meminjam, atau pendanaan berjangka pendek sampai
dengan 1 (satu) tahun dalam mata uang rupiah dan valuta
asing, yang berperan dalam transmisi kebijakan moneter,
pencapaian stabilitas sistem keuangan, serta kelancaran
sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.
2. Perusahaan Efek adalah perusahaan efek sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur
mengenai pasar modal.
3. Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing
yang selanjutnya disebut Perusahaan Pialang adalah
perusahaan pialang sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai
perusahaan pialang pasar uang rupiah dan valuta asing.
3
4. Kustodian adalah kustodian sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pasar
modal.
5. Pelapor adalah Perusahaan Efek, Perusahaan Pialang, dan
Kustodian.
6. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan
termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di
luar negeri serta bank umum syariah dan unit usaha
syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
yang mengatur mengenai perbankan syariah.
7. Laporan Pasar Uang Nonbank dan Kustodian yang
selanjutnya disebut LPU adalah laporan yang disusun dan
disampaikan oleh Pelapor secara periodik kepada Bank
Indonesia.
8. Sistem Laporan Pasar Uang yang selanjutnya disebut
Sistem LPU adalah sistem penerimaan (capturing) LPU
yang berbasis web yang disampaikan Pelapor melalui
jaringan internet.
9. Instrumen Pasar Uang adalah instrumen yang
ditransaksikan di Pasar Uang yang meliputi instrumen
yang diterbitkan dengan jangka waktu sampai dengan 1
(satu) tahun, sertifikat deposito, dan instrumen lain yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia, termasuk yang
berdasarkan prinsip syariah.
10. Penyampaian Laporan Secara Online yang selanjutnya
disebut Online adalah penyampaian laporan yang
dilakukan dengan mengirim rekaman data secara
langsung melalui jaringan komunikasi data kepada Bank
Indonesia.
11. Penyampaian Laporan Secara Offline yang selanjutnya
disebut Offline adalah penyampaian laporan yang
dilakukan dengan menyampaikan rekaman data dalam
bentuk media perekaman data elektronik kepada Bank
Indonesia.
12. Hari Kerja adalah hari kerja Bank Indonesia yang
mewilayahi Pelapor.
4
BAB II
PELAPOR DAN RUANG LINGKUP DATA LPU
Bagian Kesatu
Pelapor LPU
Pasal 2
Pelapor LPU terdiri atas:
a. kantor pusat dari Perusahaan Efek;
b. kantor pusat dari Perusahaan Pialang; dan
c. kantor pusat dari Bank yang melaksanakan kegiatan
Kustodian.
Bagian Kedua
Ruang Lingkup Data LPU
Pasal 3
(1) Pelapor harus menyusun LPU.
(2) Penyusunan LPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi data perdagangan Instrumen Pasar Uang di pasar
sekunder.
Pasal 4
Data perdagangan Instrumen Pasar Uang di pasar sekunder
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disusun dalam
form 301 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota
Dewan Gubernur ini.
Pasal 5
(1) Data perdagangan Instrumen Pasar Uang di pasar
sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
yang dilaporkan oleh Perusahaan Efek sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
5
a. seluruh transaksi untuk kepentingan sendiri,
kecuali:
1. lawan transaksi berupa Bank; atau
2. salah satu perantara transaksi yaitu Bank;
b. seluruh transaksi dalam hal Perusahaan Efek
menjadi perantara transaksi untuk kepentingan
nasabah, kecuali:
1. nasabah berupa Bank atau Perusahaan Efek;
2. lawan transaksi yaitu Bank atau Perusahaan
Efek; atau
3. perantara transaksi pihak lawan yaitu Bank; dan
c. seluruh transaksi dalam hal Perusahaan Efek
bertindak sebagai Kustodian dan transaksi dilakukan
secara langsung oleh nasabah, kecuali:
1. nasabah berupa Bank atau Perusahaan Efek;
atau
2. lawan transaksi yaitu Bank atau Perusahaan
Efek.
(2) Data perdagangan Instrumen Pasar Uang di pasar
sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
yang dilaporkan oleh Perusahaan Pialang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi seluruh
transaksi dalam hal Perusahaan Pialang menjadi
perantara transaksi untuk kepentingan nasabah, kecuali:
a. nasabah berupa Bank atau Perusahaan Efek;
b. lawan transaksi yaitu Bank atau Perusahaan Efek;
atau
c. perantara transaksi pihak lawan yaitu Bank atau
Perusahaan Efek.
(3) Data perdagangan Instrumen Pasar Uang di pasar
sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
yang dilaporkan oleh Bank yang melaksanakan kegiatan
Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c
meliputi seluruh transaksi dalam hal Bank bertindak
sebagai Kustodian dan transaksi dilakukan secara
langsung oleh nasabah, kecuali:
6
a. nasabah berupa Bank atau Perusahaan Efek; atau
b. lawan transaksi yaitu Bank atau Perusahaan Efek.
BAB III
TATA CARA PENYAMPAIAN LPU
Bagian Kesatu
Prosedur Teknis Penyampaian LPU
Pasal 6
(1) Pelapor harus menyampaikan LPU kepada Bank Indonesia
secara lengkap, akurat, benar, dan tepat waktu.
(2) Pelapor harus menyampaikan koreksi LPU apabila
terdapat kesalahan data pada LPU yang telah disampaikan
kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).
(3) Penyampaian LPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan/atau koreksi LPU sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) kepada Bank Indonesia dilakukan secara Online.
(4) Sebelum menyampaikan LPU sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan/atau koreksi LPU sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Pelapor harus melakukan validasi
teknis sesuai dengan pedoman penyusunan dan petunjuk
teknis LPU yang tercantum dalam Lampiran I.
(5) Setelah menyampaikan LPU sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan/atau koreksi LPU sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Pelapor harus memastikan bahwa status
data LPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
telah matching dengan data Pelapor lain sebagai lawan
transaksi, melalui laporan absensi LPU.
Pasal 7
(1) Untuk penyusunan dan penyampaian LPU, Bank
Indonesia memberikan hak akses berupa 1 (satu) user ID
dan password terhadap Sistem LPU kepada Pelapor.
(2) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
oleh Pelapor dengan menyampaikan surat permohonan
7
hak akses kepada Bank Indonesia sebagaimana diatur
dalam Lampiran II dan melampirkan profil Pelapor LPU
sebagaimana diatur dalam Lampiran III yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan
Gubernur ini.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
berlaku bagi Perusahaan Efek yang sudah terdaftar
sebagai Lembaga Pendukung Pasar Uang sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang
mengatur mengenai pasar uang.
(4) Pengajuan surat permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditujukan kepada Bank Indonesia c.q.
Departemen Pengembangan Pasar Keuangan, Jl. M.H.
Thamrin Nomor 2 Jakarta 10350.
(5) Rincian dan tata cara pengisian informasi pokok Pelapor
serta pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mengacu pada Lampiran III.
Pasal 8
(1) Pelapor harus menunjuk penanggung jawab untuk
melakukan penyusunan dan penyampaian LPU.
(2) Penunjukan penanggung jawab sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diajukan bersamaan dengan surat
permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2).
(3) Penunjukan penanggung jawab sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak mengurangi dan/atau menghilangkan
tanggung jawab direksi Pelapor.
(4) Dalam hal terdapat perubahan penanggung jawab
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelapor harus
melaporkan perubahan tersebut secara Online.
8
Bagian Kedua
Periode Penyampaian LPU
Pasal 9
(1) Penyampaian LPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
oleh Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dilakukan secara mingguan.
(2) Data LPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
Pelapor berupa:
a. Perusahaan Efek yang melakukan transaksi untuk
kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf a;
b. Perusahaan Efek yang bertindak sebagai perantara
transaksi untuk kepentingan nasabah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b; atau
c. Perusahaan Pialang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2),
merupakan data transaksi yang dilakukan pada Hari Kerja
selama periode mingguan laporan.
(3) Data LPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
Pelapor berupa:
a. Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Kustodian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf
c; dan
b. Bank yang bertindak sebagai Kustodian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3),
merupakan data transaksi yang ditatausahakan pada Hari
Kerja selama periode mingguan laporan.
(4) Pelapor harus menyampaikan LPU sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) beserta form header setiap hari
Jumat selama periode mingguan laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
(5) Dalam hal hari Jumat merupakan hari libur maka
penyampaian LPU beserta form header sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) disampaikan pada Hari Kerja
sebelumnya.
9
Pasal 10
Pelapor yang tidak memiliki data perdagangan Instrumen Pasar
Uang di pasar sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
tetap harus menyampaikan LPU berupa form header.
Pasal 11
Pelapor dinyatakan telah menyampaikan LPU sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 10 yang dibuktikan
dengan tanda terima dari Sistem LPU.
Pasal 12
Dalam hal Pelapor melakukan merger atau konsolidasi dengan
Pelapor lain, masing-masing Pelapor harus menyampaikan LPU
sampai dengan Hari Kerja terakhir sebelum tanggal
dilakukannya merger atau konsolidasi secara operasional oleh
masing-masing Pelapor.
Bagian Ketiga
Periode Penyampaian Koreksi LPU
Pasal 13
(1) Penyampaian koreksi LPU sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (2) beserta form header dilakukan paling
lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah batas waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).
(2) Pelapor dinyatakan telah menyampaikan koreksi LPU
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibuktikan
dengan tanda terima dari Sistem LPU.
Bagian Keempat
Keterlambatan Penyampaian LPU dan/atau Koreksi LPU
Pasal 14
(1) Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan LPU
dan/atau koreksi LPU apabila Pelapor menyampaikan LPU
dan/atau koreksi LPU beserta form header melampaui
batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
10
(4) dan Pasal 13 ayat (1), sampai dengan 5 (lima) hari kerja
setelah batas waktu penyampaian koreksi LPU
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
(2) Dalam hal Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan
LPU dan/atau koreksi LPU sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) maka Pelapor harus menyampaikan LPU dan/atau
koreksi LPU beserta form header secara Offline kepada:
a. Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan dan
Kepatuhan Laporan, Jl. M.H. Thamrin Nomor 2
Jakarta 10350, bagi Pelapor yang berada di wilayah
kerja Kantor Pusat Bank Indonesia atau yang
memiliki kantor cabang di wilayah kerja Kantor Pusat
Bank Indonesia; atau
b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri yang
mewilayahi, bagi Pelapor yang berada di luar wilayah
kerja Kantor Pusat Bank Indonesia
Pasal 15
(1) Pelapor dianggap tidak menyampaikan LPU dan/atau
koreksi LPU apabila LPU dan/atau koreksi LPU tidak
diterima oleh Bank Indonesia dalam batas waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
(2) Dalam hal Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan LPU
dan/atau koreksi LPU sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) maka Pelapor tetap harus menyampaikan LPU
dan/atau koreksi LPU beserta form header secara Offline
kepada:
a. Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan dan
Kepatuhan Laporan, Jl. M.H. Thamrin Nomor 2
Jakarta 10350, bagi Pelapor yang berada di wilayah
kerja Kantor Pusat Bank Indonesia atau yang
memiliki kantor cabang di wilayah kerja Kantor Pusat
Bank Indonesia; atau
b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri yang
mewilayahi, bagi Pelapor yang berada di luar wilayah
kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.
11
Bagian Kelima
Gangguan Teknis
Pasal 16
(1) Dalam hal Pelapor mengalami gangguan teknis sehingga
tidak dapat menyampaikan LPU dan/atau koreksi LPU
secara Online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(3), Pelapor memberitahukan secara lisan kepada Bank
Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan
Laporan segera setelah mengalami gangguan sebelum
batas waktu laporan dan ditegaskan secara tertulis pada
Hari Kerja yang sama.
(2) Penegasan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditandatangani oleh pejabat Pelapor yang
berwenang dan disampaikan kepada Bank Indonesia c.q.
Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan, Jl. M.H.
Thamrin Nomor 2 Jakarta 10350.
(3) Pelapor yang tidak dapat menyampaikan LPU dan/atau
koreksi LPU secara Online karena gangguan teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau karena
gangguan lainnya pada sistem dan/atau jaringan
komunikasi di kantor Pelapor maupun di Bank Indonesia,
harus menyampaikan LPU dan/atau koreksi LPU secara
Offline paling lambat Hari Kerja berikutnya pukul 12.00
waktu setempat kepada:
a. Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan dan
Kepatuhan Laporan, Jl. M.H. Thamrin Nomor 2
Jakarta 10350, bagi Pelapor yang berada di wilayah
kerja Kantor Pusat Bank Indonesia atau yang
memiliki kantor cabang di wilayah kerja Kantor Pusat
Bank Indonesia; atau
b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri yang
mewilayahi, bagi Pelapor yang berada di luar wilayah
kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.
12
Pasal 17
Dalam hal Pelapor tidak menyampaikan penegasan secara
tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Pelapor
dianggap tidak menyampaikan LPU dan/atau koreksi LPU.
Bagian Keenam
Keadaan Memaksa (Force Majeure)
Pasal 18
(1) Pelapor yang tidak dapat menyampaikan LPU
dan/atau koreksi LPU karena terjadi keadaan memaksa
(force majeure) harus segera memberitahukan secara
tertulis disertai penjelasan mengenai penyebab terjadinya
keadaan memaksa (force majeure) yang dibenarkan oleh
penguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah
setempat beserta upaya yang dilakukan.
(2) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat Pelapor
yang berwenang dan disampaikan kepada:
a. Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan dan
Kepatuhan Laporan, Jl. M.H. Thamrin Nomor 2
Jakarta 10350, bagi Pelapor yang berada di
wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia atau yang
memiliki kantor cabang di wilayah kerja Kantor Pusat
Bank Indonesia; atau
b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri yang
mewilayahi, bagi Pelapor yang berada di luar
wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.
(3) Pelapor yang mengalami keadaan memaksa (force majeure)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari
keharusan untuk menyampaikan LPU dan/atau koreksi
LPU sampai dengan keadaan memaksa (force majeure)
dapat teratasi.
13
BAB IV
PENGAWASAN
Bagian Ketujuh
Pengawasan dan Pembinaan
Pasal 19
(1) Bank Indonesia melakukan pengawasan atas pelaporan
LPU oleh Pelapor.
(2) Guna pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bank Indonesia dapat:
a. meminta keterangan dan/atau data yang terkait
kepada Pelapor; dan/atau
b. melakukan pemeriksaan (on site supervision)
terhadap Pelapor.
Pasal 20
Pelapor yang:
a. terlambat menyampaikan LPU dan/atau koreksi LPU
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);
b. tidak menyampaikan LPU sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (1); atau
c. menyampaikan LPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayat (1) secara tidak benar,
dapat dikenakan pembinaan oleh Bank Indonesia melalui
kerangka pengawasan Pasar Uang.
BAB V
PENYAMPAIAN PERTANYAAN DAN/ATAU KORESPONDENSI
Pasal 21
Dalam hal terdapat pertanyaan yang berkaitan dengan sistem,
materi, dan/atau ketentuan LPU, Pelapor dapat menyampaikan
pertanyaan tersebut kepada BICARA Bank Indonesia, Jl. M.H.
Thamrin Nomor 2 Jakarta 10350, Telp 021-131 atau melalui
surat elektronik: [email protected].
14
Pasal 22
Dalam hal terjadi perubahan alamat surat menyurat dan/atau
informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal
14 ayat (2), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat
(2), Pasal 16 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), dan/atau Pasal 21 Bank
Indonesia akan memberitahukan melalui surat atau media
lainnya.
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23
Keharusan Pelapor untuk memastikan bahwa status data LPU
telah matching dengan data Pelapor lain sebagai lawan
transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) mulai
berlaku pada tanggal 1 Februari 2019.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24
Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada
tanggal 1 Juli 2018.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan
Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2018
ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,
MIRZA ADITYASWARA
TTD
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20/14/PADG/2018
TENTANG
LAPORAN PASAR UANG OLEH NONBANK DAN KUSTODIAN
I. UMUM
Dalam menjalankan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan
di sektor moneter, makroprudensial, sistem pembayaran dan pengelolaan
uang rupiah, Bank Indonesia memerlukan data atau informasi dalam
bentuk laporan, keterangan, dan/atau penjelasan secara mingguan. Data
atau informasi tersebut akan digunakan sebagai bahan dasar dalam
menetapkan dan melaksanakan kebijakan di sektor moneter,
makroprudensial, sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.
Untuk menyediakan data atau informasi yang lebih utuh,
komprehensif, dan berkualitas dalam rangka penetapan dan pelaksanaan
kebijakan sebagaimana tersebut di atas, maka diperlukan pengumpulan
data dan/atau informasi yang dilaporkan dalam aplikasi laporan pasar
uang nonbank dan kustodian (LPU) sesuai dengan Pedoman Penyusunan
dan Petunjuk Teknis LPU dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
2
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Huruf a
Contoh pelaporan transaksi oleh Perusahaan Efek untuk
kepentingan sendiri:
1. Pada tanggal 2 Juli 2018, Perusahaan Efek A membeli
Surat Berharga Komersial XYZ dari Perusahaan Efek B
sebesar Rp25 Milyar tanpa melalui perantara. Selain itu,
Perusahaan Efek A dan Perusahaan Efek B
menggunakan Bank P sebagai Bank Kustodian.
Berdasarkan transaksi di atas, pada hari Jumat (6 Juli
2018), Perusahaan Efek A dan Perusahaan Efek B harus
melaporkan transaksi dimaksud melalui Sistem LPU,
sedangkan Bank P tidak harus lapor.
2. Pada tanggal 4 Juli 2018, Perusahaan Efek A membeli
Surat Berharga Komersial XYZ dari korporasi FGH
sebesar Rp25 Milyar melalui Perusahaan Pialang K.
Selain itu, Perusahaan Efek A dan korporasi FGH
menggunakan Bank P sebagai Bank Kustodian.
Berdasarkan transaksi di atas, pada hari Jumat (6 Juli
2018), Perusahaan Efek A harus melaporkan transaksi
tersebut melalui sistem LPU. Sedangkan Perusahaan
Pialang K dan Bank P tidak harus lapor.
3. Pada tanggal 3 Juli 2018, Perusahaan Efek A membeli
Surat Berharga Komersial XYZ dari korporasi FGH
sebesar Rp25 Milyar tanpa melalui perantara. Selain itu,
Perusahaan Efek A dan korporasi FGH menggunakan
Bank P sebagai Bank Kustodian.
3
Maka pada hari Jumat (6 Juli 2018), perusahaan Efek
A harus melaporkan transaksi dimaksud melalui Sistem
LPU, sedangkan Bank P tidak harus lapor.
4. Pada tanggal 9 Juli 2018, Perusahaan Efek A membeli
Surat Berharga Komersial XYZ dari korporasi FGH
sebesar Rp25 Milyar melalui perantara Perusahaan Efek
B. Selain itu, Perusahaan Efek A dan korporasi FGH
menggunakan Bank P sebagai Bank Kustodian. Maka
pada hari Jumat (13 Juli 2018), perusahaan Efek A
harus melaporkan transaksi dimaksud melalui Sistem
LPU, sedangkan Perusahaan Efek B dan Bank P tidak
harus lapor.
5. Pada tanggal 9 Juli 2018, Perusahaan Efek A membeli
Surat Berharga Komersial XZ melalui perantara
Perusahaan Efek B dari korporasi FGH melalui
perantara Perusahaan Efek C sebesar Rp95 Milyar.
Selain itu, Perusahaan Efek A dan korporasi FGH
menggunakan Bank P sebagai Bank Kustodian. Maka
pada hari Jumat (13 Juli 2018), perusahaan Efek A
harus melaporkan trasaksi dimaksud melalui Sistem
LPU. Sedangkan Perusahaan Efek B, Perusahaan Efek
C, dan Bank P tidak harus lapor.
Angka 1
Contoh pelaporan transaksi Perusahaan Efek untuk
kepentingan sendiri dengan lawan transaksi berupa
Bank:
Pada tanggal 10 Juli 2018, Perusahaan Efek A membeli
Surat Berharga Komersial CEX dari Bank Q sebesar
Rp25 Milyar tanpa melalui perantara. Selain itu,
Perusahaan Efek A dan Bank Q menggunakan Bank P
sebagai Bank Kustodian. Maka pada hari Jumat (13 Juli
2018) perusahaan Efek A dan Bank P tidak harus
melaporkan transaksi dimaksud melalui Sistem LPU.
Sedangkan Bank Q wajib melaporkan transaksi tersebut
melalui LHBU sebagaimana mengacu pada ketentuan
Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan
harian bank umum.
4
Angka 2
Contoh pelaporan transaksi Perusahaan Efek untuk
kepentingan sendiri dengan salah satu perantara
transaksi yaitu Bank:
1. Pada tanggal 10 Juli 2018, Perusahaan Efek A
membeli Surat Berharga Komersial CEX dari
Perusahaan Efek B sebesar Rp245 Milyar melalui
perantara Bank P. Selain itu, Perusahaan Efek A
dan Perusahaan Efek B menggunakan Bank Q
sebagai Bank Kustodian. Maka pada hari Jumat
(13 Juli 2018) perusahaan Efek A, Perusahaan Efek
B dan Bank Q tidak harus melaporkan transaksi
dimaksud melalui Sistem LPU.
2. Pada tanggal 11 Juli 2018, Perusahaan Efek A
membeli Surat Berharga Komersial XZ melalui
perantara Bank P dari korporasi FGH melalui
perantara Bank Q sebesar Rp295 Milyar. Selain itu,
Perusahaan Efek A dan korporasi FGH
menggunakan Bank R sebagai Bank Kustodian.
Maka pada hari Jumat (13 Juli 2018), perusahaan
Efek A dan Bank R tidak harus melaporkan
transaksi dimaksud melalui Sistem LPU.
Huruf b
Contoh transaksi dalam hal Perusahaan Efek sebagai
perantara transaksi untuk kepentingan nasabah:
1. Pada tanggal 16 Juli 2018, Korporasi HIJ membeli Surat
Berharga Komersial XYZ dari korporasi EFG sebesar
Rp600 Milyar melalui perantara Perusahaan Efek A.
Selain itu, korporasi HIJ dan korporasi EFG
menggunakan Bank P sebagai Bank Kustodian. Maka
pada hari Jumat (20 Juli 2018), perusahaan Efek A
harus melaporkan transaksi dimaksud melalui Sistem
LPU, sedangkan Korporasi HIJ dan Korporasi EFG, dan
Bank P tidak harus lapor.
2. Pada tanggal 17 Juli 2018, Korporasi Hijau melalui
perantara Perusahaan Efek A membeli Surat Berharga
Komersial CAB kepada korporasi Merah melalui
5
perantara Perusahaan Efek B sebesar Rp880 Milyar.
Selain itu, korporasi Hijau dan korporasi Merah
menggunakan Bank Q sebagai Bank Kustodian. Maka
pada hari Jumat (20 Juli 2018), Perusahaan Efek A dan
Perusahaan Efek B harus melaporkan transaksi
dimaksud melalui Sistem LPU, sedangkan Korporasi
Hijau, Korporasi Merah, dan Bank Q tidak harus lapor.
Angka 1
Contoh transaksi dalam hal Perusahaan Efek sebagai
perantara transaksi untuk kepentingan nasabah berupa
Bank atau Perusahaan Efek:
Pada tanggal 18 Juli 2018, Bank P melalui perantara
Perusahaan Efek B membeli Surat Berharga Komersial
CX dari Perusahaan Efek A sebesar Rp245 Milyar. Selain
itu, Bank P dan Perusahaan Efek A menggunakan Bank
Q sebagai Bank Kustodian. Maka pada hari Jumat (20
Juli 2018) Perusahaan Efek A, Perusahaan Efek B dan
Bank Q tidak harus melaporkan transaksi dimaksud
melalui Sistem LPU.
Angka 2
Contoh transaksi dalam hal Perusahaan Efek sebagai
perantara transaksi untuk kepentingan nasabah
dengan lawan transaksi yaitu Bank atau Perusahaan
Efek:
1. Pada tanggal 20 Juli 2018, korporasi FIG melalui
perantara Perusahaan Efek A membeli Surat
Berharga Komersial CX dari Bank P sebesar Rp780
Milyar. Selain itu, korporasi FIG dan Bank P
menggunakan Bank Q sebagai Bank Kustodian.
Maka pada hari Jumat (20 Juli 2018) Perusahaan
Efek A dan Bank Q tidak harus melaporkan
transaksi dimaksud melalui Sistem LPU.
2. Pada tanggal 20 Juli 2018, korporasi FIG melalui
perantara Perusahaan Efek A membeli Surat
Berharga Komersial CX dari Perusahaan Efek B
sebesar Rp180 Milyar. Selain itu, korporasi FIG dan
Perusahaan Efek B menggunakan Bank Q sebagai
6
Bank Kustodian. Maka pada hari Jumat (20 Juli
2018) perusahaan Efek B harus melaporkan
transaksi dimaksud melalui Sistem LPU,
sedangkan Perusahaan Efek A dan Bank Q tidak
harus lapor.
Angka 3
Contoh transaksi dalam hal Perusahaan Efek sebagai
perantara transaksi untuk kepentingan nasabah
dengan perantara transaksi pihak lawan yaitu Bank:
Pada tanggal 23 Juli 2018, korporasi FIG melalui
perantara Perusahaan Efek A membeli Surat Berharga
Komersial CX dari korporasi DEF melalui perantara
Bank P sebesar Rp160 Milyar. Selain itu, korporasi FIG
dan korporasi DEF menggunakan Bank Q sebagai Bank
Kustodian. Maka pada hari Jumat (20 Juli 2018)
Perusahaan Efek A dan Bank Q tidak harus melaporkan
transaksi dimaksud melalui Sistem LPU.
Huruf c
Contoh transaksi dalam hal Perusahaan Efek bertindak
sebagai Kustodian dan transaksi dilakukan secara langsung
oleh nasabah:
1. Pada tanggal 12 Juli 2018, Korporasi Biru membeli NCD
Bank RAT dari korporasi Merah sebesar Rp440 Milyar
secara langsung tanpa melibatkan pihak ketiga
(Bank/Perusahaan Efek). Selanjutnya, pada tanggal 16
Juli 2018 korporasi Biru dan korporasi Merah
menginstruksikan Perusahaan Efek P sebagai
Kustodian kedua belah pihak. Maka pada hari Jumat
(20 Juli 2018), Perusahaan Efek P sebagai Kustodian
kedua belah pihak harus melaporkan transaksi
dimaksud melalui Sistem LPU, sedangkan Korporasi
Biru dan Korporasi Merah tidak harus lapor.
2. Pada tanggal 12 Juli 2018, Korporasi Biru membeli NCD
Bank RAT dari korporasi Merah sebesar Rp440 Milyar
secara langsung tanpa melibatkan pihak ketiga
(Bank/Perusahaan Efek). Selanjutnya, pada tanggal 16
Juli 2018 Korporasi Biru menginstruksikan pencatatan
7
kepada Perusahaan Efek P sebagai Kustodian pihak
pembeli sedangkan korporasi Merah menginstruksikan
pencatatan Perusahaan Efek Q sebagai Kustodian pihak
penjual. Maka pada hari Jumat (20 Juli 2018),
Perusahaan Efek P sebagai Kustodian pihak pembeli
dan Perusahaan Efek P sebagai Kustodian pihak penjual
harus melaporkan transaksi dimaksud melalui Sistem
LPU, sedangkan Korporasi Biru dan Korporasi Merah
tidak harus lapor.
Angka 1
Contoh transaksi dalam hal Perusahaan Efek bertindak
sebagai Kustodian dan transaksi dilakukan secara
langsung oleh nasabah berupa Bank atau Perusahaan
Efek:
1. Pada tanggal 12 Juli 2018, Bank P membeli NCD
Bank RAT dari korporasi Merah sebesar Rp440
Milyar secara langsung tanpa melibatkan pihak
ketiga (Bank/Perusahaan Efek). Selanjutnya, pada
tanggal 16 Juli 2018 Bank P menginstruksikan
pencatatan kepada Perusahaan Efek P sebagai
Kustodian pihak pembeli sedangkan korporasi
Merah menginstruksikan pencatatan Perusahaan
Efek Q sebagai Kustodian pihak penjual. Maka
pada hari Jumat (20 Juli 2018), Perusahaan Efek P
dan Perusahaan Efek Q sebagai Kustodian tidak
harus melaporkan transaksi dimaksud melalui
Sistem LPU, mengingat keharusan penyampaian
laporan berada pada Bank P.
2. Pada tanggal 12 Juli 2018, Perusahaan Efek A
membeli NCD Bank RAT dari korporasi Merah
sebesar Rp440 Milyar secara langsung tanpa
melibatkan pihak ketiga (Bank/Perusahaan Efek).
Selanjutnya, pada tanggal 16 Juli 2018
Perusahaan Efek A menginstruksikan pencatatan
kepada Perusahaan Efek B sebagai Kustodian
pihak pembeli sedangkan korporasi Merah
menginstruksikan pencatatan Perusahaan Efek C
8
sebagai Kustodian pihak penjual. Maka pada hari
Jumat (20 Juli 2018), Perusahaan Efek A harus
melaporkan transaksi dimaksud melalui Sistem
LPU sedangkan Perusahaan Efek B dan
Perusahaan Efek C sebagai Kustodian tidak harus
lapor.
Angka 2
Contoh transaksi dalam hal Perusahaan Efek bertindak
sebagai Kustodian dan transaksi dilakukan secara
langsung oleh nasabah dengan lawan transaksi yaitu
Bank atau Perusahaan Efek:
1. Pada tanggal 12 Juli 2018, korporasi hijau membeli
NCD Bank RAT kepada Bank P sebesar Rp440
Milyar secara langsung tanpa melibatkan pihak
ketiga (Bank/Perusahaan Efek). Selanjutnya, pada
tanggal 16 Juli 2018 korporasi hijau dan Bank P
menginstruksikan pencatatan kepada Perusahaan
Efek P sebagai Kustodian kedua belah pihak. Maka
pada hari Jumat (20 Juli 2018), Perusahaan Efek P
sebagai Kustodian kedua belah pihak tidak harus
melaporkan transaksi dimaksud melalui LPU.
2. Pada tanggal 12 Juli 2018, korporasi hijau membeli
NCD Bank RAT dari Perusahaan Efek A sebesar
Rp440 Milyar secara langsung tanpa melibatkan
pihak ketiga (Bank/Perusahaan Efek). Selanjutnya,
pada tanggal 16 Juli 2018 korporasi hijau dan
Perusahaan Efek A menginstruksikan pencatatan
kepada Perusahaan Efek P sebagai Kustodian
kedua belah pihak. Maka pada hari Jumat (20 Juli
2018), Perusahaan Efek A harus melaporkan
transaksi dimaksud melalui Sistem LPU,
sedangkan Perusahaan Efek P sebagai Kustodian
kedua belah pihak tidak harus lapor.
9
Ayat (2)
Contoh transaksi dalam hal Perusahaan Pialang menjadi
perantara transaksi untuk kepentingan nasabah:
1. Pada tanggal 2 Juli 2018, Korporasi Hijau membeli Surat
Berharga Komersial ACB dari korporasi Merah sebesar
Rp640 Milyar melalui perantara Perusahaan Pialang H.
Selain itu, korporasi Hijau dan korporasi Merah
menggunakan Bank P sebagai Bank Kustodian.
Maka pada hari Jumat (6 Juli 2018), Perusahaan Pialang H
harus melaporkan transaksi dimaksud melalui Sistem LPU,
sedangkan Korporasi Hijau, Korporasi Merah, dan Bank P
tidak harus lapor.
2. Pada tanggal 3 Juli 2018, Korporasi Hijau melalui perantara
Perusahaan Pialang H membeli Surat Berharga Komersial
ACB kepada korporasi Merah melalui perantara Perusahaan
Pialang J sebesar Rp440 Milyar. Selain itu, korporasi Hijau
dan korporasi Merah menggunakan Bank P sebagai Bank
Kustodian.
Maka pada hari Jumat (6 Juli 2018), Perusahaan Pialang H
dan Perusahaan Pialang J wajib lapor ke aplikasi LPU,
sedangkan Korporasi Hijau, Korporasi Merah, dan Bank P
tidak wajib lapor.
Huruf a
Contoh transaksi dalam hal Perusahaan Pialang menjadi
perantara transaksi untuk kepentingan nasabah berupa
Bank atau Perusahaan Efek:
1. Pada tanggal 4 Juli 2018, Bank P melalui perantara
Perusahaan Pialang H membeli Surat Berharga
Komersial ACB kepada korporasi Merah melalui
perantara Perusahaan Pialang J sebesar Rp840 Milyar.
Selain itu, Bank P dan korporasi Merah menggunakan
Bank Q sebagai Bank Kustodian. Maka pada hari Jumat
(6 Juli 2018), Perusahaan Pialang H dan Perusahaan
Pialang J tidak wajib melaporkan transaksi dimaksud
melalui Sistem LPU.
2. Pada tanggal 4 Juli 2018, Perusahaan Efek A melalui
perantara Perusahaan Pialang H membeli Surat
10
Berharga Komersial ACB dari korporasi Merah melalui
perantara Perusahaan Pialang J sebesar Rp840 Milyar.
Selain itu, Perusahaan Efek A dan korporasi Merah
menggunakan Bank Q sebagai Bank Kustodian. Maka
pada hari Jumat (6 Juli 2018), Perusahaan Efek A harus
melaporkan transaksi dimaksud melalui Sistem LPU,
Sedangkan, Perusahaan Pialang H dan Perusahaan
Pialang J tidak harus lapor.
Huruf b
Contoh transaksi dalam hal Perusahaan Pialang menjadi
perantara transaksi untuk kepentingan nasabah dengan
lawan transaksi yaitu Bank atau Perusahaan Efek :
1. Pada tanggal 4 Juli 2018, korporasi Merah melalui
perantara Perusahaan Pialang H membeli Surat
Berharga Komersial ACB dari Bank P melalui perantara
Perusahaan Pialang J sebesar Rp140 Milyar. Selain itu,
korporasi Merah dan Bank P menggunakan Bank Q
sebagai Bank Kustodian. Maka pada hari Jumat (6 Juli
2018), Perusahaan Pialang H dan Perusahaan Pialang J
tidak wajib melaporkan transaksi dimaksud melalui
Sistem LPU.
2. Pada tanggal 4 Juli 2018, korporasi Merah melalui
perantara Perusahaan Pialang H membeli Surat
Berharga Komersial ACB dari Perusahaam Efek A
melalui perantara Perusahaan Pialang J sebesar Rp940
Milyar. Selain itu, korporasi Merah dan Perusahaan
Efek A menggunakan Bank Q sebagai Bank Kustodian.
Maka pada hari Jumat (6 Juli 2018), Perusahaan Efek
A wajib melaporkan transaksi dimaksud melalui Sistem
LPU, sedangkan Perusahaan Pialang H dan Perusahaan
Pialang J tidak harus lapor.
Huruf c
Contoh transaksi dalam hal Perusahaan Pialang menjadi
perantara transaksi untuk kepentingan nasabah dengan
perantara transaksi pihak lawan yaitu Bank atau
Perusahaan Efek:
11
Pada tanggal 10 Juli 2018, Korporasi FER membeli Surat
Berharga Komersial CEX melalui perantara Perusahaan
Pialang G dari Korporasi DES sebesar Rp845 Milyar melalui
perantara Bank P. Selain itu, Korporasi FER dan Korporasi
DES menggunakan Bank Q sebagai Bank Kustodian. Maka
pada hari Jumat (13 Juli 2018) Perusahaan Pialang G dan
Bank Q tidak harus melaporkan transaksi dimaksud melalui
Sistem LPU.
Ayat (3)
Contoh transaksi dalam hal Bank bertindak sebagai Kustodian
dan transaksi dilakukan secara langsung oleh nasabah:
Pada tanggal 5 Juli 2018, Korporasi Biru membeli NCD Bank RAT
dari korporasi Merah sebesar Rp440 Milyar secara langsung tanpa
melibatkan pihak ketiga(Bank/Perusahaan Efek). Selanjutnya,
pada tanggal 10 Juli 2018 korporasi Hijau dan korporasi Merah
menginstruksikan Bank Q sebagai Bank Kustodian kedua belah
pihak. Maka pada hari Jumat (13 Juli 2018), Bank Q sebagai
Bank Kustodian kedua belah pihak wajib lapor ke aplikasi LPU,
sedangkan Korporasi Biru dan Korporasi Merah tidak wajib lapor.
Huruf a
Contoh transaksi dalam hal Bank bertindak sebagai
Kustodian dan transaksi dilakukan secara langsung oleh
nasabah berupa Bank atau Perusahaan Efek:
1. Pada tanggal 5 Juli 2018, Bank P membeli NCD Bank
RAT dari korporasi Merah sebesar Rp440 Milyar secara
langsung tanpa melibatkan pihak ketiga
(Bank/Perusahaan Efek). Selanjutnya, pada tanggal 10
Juli 2018 Bank P dan korporasi Merah
menginstruksikan Bank Q sebagai Bank Kustodian
kedua belah pihak. Maka pada hari Jumat (13 Juli
2018), Bank Q sebagai Bank Kustodian kedua belah
pihak tidak harus melaporkan transaksi dimaksud
melalui Sistem LPU.
2. Pada tanggal 5 Juli 2018, Perusahaan Efek A membeli
NCD Bank RAT kepada korporasi Merah sebesar Rp440
Milyar secara langsung tanpa melibatkan pihak ketiga
(Bank/Perusahaan Efek). Selanjutnya, pada tanggal 10
12
Juli 2018 Perusahaan Efek A dan korporasi Merah
menginstruksikan Bank Q sebagai Bank Kustodian
kedua belah pihak. Maka pada hari Jumat (13 Juli
2018), Bank Q sebagai Bank Kustodian kedua belah
pihak tidak harus melaporkan transaksi dimaksud
melalui Sistem LPU.
Huruf b
Contoh transaksi dalam hal Bank bertindak sebagai
Kustodian dan transaksi dilakukan secara langsung oleh
nasabah dengan lawan transaksi yaitu Bank atau
Perusahaan Efek:
1. Pada tanggal 5 Juli 2018, korporasi Merah membeli
NCD Bank RAT kepada Bank P sebesar Rp440 Milyar
secara langsung tanpa melibatkan pihak ketiga
(Bank/Perusahaan Efek). Selanjutnya, pada tanggal 10
Juli 2018 korporasi Merah dan Bank P
menginstruksikan Bank Q sebagai Bank Kustodian
kedua belah pihak. Maka pada hari Jumat (13 Juli
2018), Bank Q sebagai Bank Kustodian kedua belah
pihak tidak harus melaporkan transaksi dimaksud
melalui Sistem LPU.
2. Pada tanggal 5 Juli 2018, korporasi Merah A membeli
NCD Bank RAT kepada Perusahaan Efek sebesar Rp440
Milyar secara langsung tanpa melibatkan pihak ketiga
(Bank/Perusahaan Efek). Selanjutnya, pada tanggal 10
Juli 2018 korporasi Merah dan Perusahaan Efek A
menginstruksikan Bank Q sebagai Bank Kustodian
kedua belah pihak. Maka pada hari Jumat (13 Juli
2018), Bank Q sebagai Bank Kustodian kedua belah
pihak tidak harus melaporkan transaksi dimaksud
melalui Sistem LPU.
Pasal 6
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “secara lengkap” adalah laporan yang
memenuhi seluruh rincian persyaratan laporan.
13
Yang dimaksud dengan “secara benar” adalah laporan yang
memuat data sesuai dengan fakta sebenarnya.
Yang dimaksud dengan “secara tepat waktu” adalah laporan yang
disampaikan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh
Bank Indonesia serta telah diterima oleh Bank Indonesia.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Pada tanggal 2 Juli 2018, Perusahaan Efek A membeli Surat
Berharga Komersial XYZ dari Perusahaan Efek B sebesar Rp25
Milyar tanpa melalui perantara. Selain itu, Perusahaan Efek A dan
Perusahaan Efek B menggunakan Bank P sebagai Bank
Kustodian. Berdasarkan transaksi di atas, pada hari Jumat (6 Juli
2018), Perusahaan Efek A dan Perusahaan Efek B harus
melaporkan transaksi dimaksud melalui Sistem LPU dengan
kedua laporan tersebut telah matching (sama) antara laporan dari
Pelapor Perusahaan Efek A dan Perusahaan Efek B
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “periode mingguan laporan” adalah
periode transaksi yang dilakukan sejak hari Senin sampai dengan
hari Jumat.
Ayat (3)
Cukup jelas.
14
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “form header” adalah formulir LPU yang
memuat paling sedikit informasi tentang sandi Pelapor, tanggal
laporan, nomor form, dan jumlah record isi.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Bank Indonesia memperoleh informasi Hari Kerja terakhir sebelum
tanggal dilakukannya merger atau konsolidasi secara operasional
berdasarkan informasi dari Pelapor terkait.
Contoh:
Apabila pada tanggal 8 Agustus 2018, Pelapor X melakukan merger
atau konsolidasi dengan Pelapor Y maka :
- Pelapor X dan Pelapor Y masing-masing harus menyampaikan
LPU untuk periode data tanggal 6 dan 7 Agustus 2018; dan
- Pelapor berupa korporasi baru harus menyampaikan LPU untuk
periode data tanggal 8-10 Agustus 2018.
Pasal 13
Ayat (1)
Contoh:
Koreksi data LPU pada periode laporan minggu ke-2 Juli
2018 yaitu tanggal 13 Juli 2018 disampaikan paling lambat
pada tanggal 17 Juli 2018.
Ayat (2)
Cukup jelas.
15
Pasal 14
Ayat (1)
Contoh:
1. Perusahaan Efek A dinyatakan terlambat bila
penyampaian data LPU pada periode laporan minggu ke-2
Juli 2018 (tanggal 13 Juli 2018) namun disampaikan pada
tanggal 16 Juli 2018. Setelah tanggal 17 Juli 2018 maka
penyampaian data LPU dilakukan secara offline.
2. Perusahaan Efek B dinyatakan terlambat bila
penyampaian koreksi data LPU pada periode laporan
minggu ke-2 Juli 2018 (tanggal 17 Juli 2018) namun
disampaikan pada tanggal 18 Juli 2018.
Ayat (2)
Penyampaian Offline data LPU dan/atau koreksi LPU untuk
periode laporan minggu ke-2 Juli 2018 disampaikan paling
lambat pada tanggal 24 Juli 2018.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Penegasan secara tertulis dapat dilakukan melalui surat, surat
elektronik (e-mail), atau media lainnya.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “keadaan memaksa (force majeure)”
adalah keadaan yang secara nyata menyebabkan Pelapor tidak
dapat menyampaikan LPU dan/atau koreksi LPU, antara lain
16
kebakaran, kerusuhan massa, perang, sabotase, serta bencana
alam seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh
penguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah setempat.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.