PERANCANGAN GEOMETRIK JALAN“ JALAN “

OKITANAWA EVERROBERTYOFI HELDI PRANATA

ANTO

JALAN

Jalan adalah prasarana transportasi

darat yang meliputi segala bagian jalan,

termasuk bangunan pelengkap dan

perlengkapannya yang diperuntukkan bagi

lalu lintas, yang berada pada permukaan

tanah, di atas permukaan tanah, di bawah

permukaan tanah dan/atau air, serta di atas

permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan

lori, dan jalan kabel.

UNDANG-UNDANG TENTANG JALAN

• UU RI NO. 13 TAHUN 1980 TENTANG

JALAN• JALAN SEBAGAI SALAH SATU PRASARANA

PERHUBUNGAN PADA HAKEKATNYA MERUPAKAN

UNSUR PENTING DALAM USAHA PENGEMBANGAN

KEHIDUPAN BANGSA DAN PEMBINAAN KESATUAN

DAN PERATURAN BANGSA UNTUK MENCAPAI

TUJUAN NASIONAL BERDASARKAN PANCASILA

SEPERTI TERMAKTUB DI DALAM PEMBUKAAN

UUD 1945.

• JALAN MEMPUNYAI PERANAN YANG PENTING

TERUTAMA YANG MENYANGKUT PERWUJUDAN

PERKEMBANGAN ANTAR DAERAH YANG

SEIMBANG DAN PEMERATAAN HASIL

PENGELOMPOKAN JALAN

JALAN dikelompokkan menjadi 2, yaitu :

Jalan Umum

• jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum

Jalan Khusus

• jalan yang di bangun oleh instasi, badan usaha. perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan pribadi

JALAN UMUM

SISTEM

FUNGSI

STATUS

KELAS

Sistem jaringan jalan merupakan satu kesatuan

jaringan jalan yang terdiri dari sistem jaringan jalan

primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang

terjalin dalam hubungan hierarki.

Sistem jaringan jalan disusun dengan mengacu

pada rencana tata ruang wilayah dan dengan

memperhatikan keterhubungan antar kawasan

dan/atau dalam kawasan perkotaan, dan kawasan

pedesaan. Jalan tol adalah jalan umum yang

merupakan bagian sistem jaringan jalan dan

sebagai jalan nasional yang penggunanya

diwajibkan membayar tol.

• Sistem Jaringan Jalan PrimerSistem jaringan jalan primer disusun berdasarkan

rencana tata ruang dan pelayanan distribusi barang

dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di

tingkat nasional, dengan menghubungkan semua

simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat

kegiatan sebagai berikut:

menghubungkan secara menerus pusat kegiatan

nasional, pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan

lokal sampai ke pusat kegiatan lingkungan

menghubungkan antar pusat kegiatan nasional.

• Sistem Jaringan Jalan Sekunder

Sistem jaringan jalan sekunder disusun berdasarkan

rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan pelayanan

distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam

kawasan perkotaan yang menghubungkan secara menerus

kawasan yang mempunyai fungsi primer, fungsi sekunder

kesatu, fungsi sekunder kedua, fungsi sekunder ketiga, dan

seterusnya sampai ke persil.

• Jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh,

• kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien

JALAN ARTERI

• Jalan yang melayani angkutan pengumpul/pembagi dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang,

• kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi,

JALAN KOLEKTOR

• Jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat,

• kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi

JALAN LOKAL

• jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat,

• kecepatan rata-rata rendah

JALAN LINGKUNGAN

Jalan bebas hambatan

Jalan kolektor

Jalan lokal

Rumah/ terminal/ kantor

Jalan Akses

Jalan Arteri

Jalan Nasional

• Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.

Jalan Provinsi

• Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.

JALAN UMUM menurut STATUS

Jalan Kabupaten

• Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk dalam jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.

JALAN UMUM menurut STATUS

Jalan Kota

• Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antara persil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota

Jalan Desa

• Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

JALAN UMUM menurut KELAS• Pengaturan kelas jalan berdasarkan spesifikasi

penyediaan prasarana jalan dikelompokkan atas jalan

bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang, dan jalan kecil.

• Menurut berat kendaraan yang Iewat, jalan raya terdiri

atas:

1. Jalan Kelas I 4. Jalan Kelas IIC

2. Jalan Kelas IIA 5. Jalan Kelas III

3. Jalan Kelas IIB

• Tebal perkerasan jalan itu ditentukan sesuai dengan kelas

jalan.

• Makin berat kendaraan-kendaraan yang melalui suatu

jalan, makin berat pula syarat-syarat yang ditentukan

untuk pembuatan jalan tersebut.

JALAN UMUM menurut KELAS• Klasifikasi menurut kelas jalan berkaitan dengan

kemampuan jalan untuk menerima beban lalu lintas,

dinyatakan dalam muatan sumbu terberat (MST) dalam

satuan ton.

• Klasifikasi menurut kelas jalan dan ketentuannya serta

kaitannya dengan kasifikasi menurut fungsi jalan dapat

dilihat dalam Tabel (Pasal 11, PP. No.43/1993).

FUNGSI KELAS MST (Ton )

ARTERI

I

II

III A

>10

10

8

KOLEKTORIII A

III B 8

Ba

gia

n-B

ag

ian J

ala

nDAMAJA

(Daerah Manfaat Jalan)

DAMIJA

(Daerah Milik Jalan)

DAWASJA

(Daerah Pengawasan Jalan)

Daerah manfaat jalan (DAMAJA)

1) lebar antara batas ambang pengaman

konstruksi jalan di kedua sisi jalan,

2) tinggi 5 meter di atas permukaan perkerasan

pada sumbu jalan, dan

3) kedalaman ruang bebas 1,5 meter di bawah

muka jalan.

Daerah milik jalan (DAMIJA)

Damija dibatasi oleh lebar yang sama dengan

Damaja ditambah ambang pengaman konstruksi

jalan dengan tinggi 5 meter dan kedalaman 1.5

meter

. Daerah Pengawasan Jalan (DAWASJA)

Ruang Daerah Pengawasan Jalan (Dawasja)

adalah ruang sepanjang jalan di luar Damaja yang

dibatasi oleh tinggi dan lebar tertentu, diukur dari

sumbu jalan

a) jalan Arteri minimum 20 meter,

b) jalan Kolektor minimum 15 meter,

c) jalan Lokal minimum 10 meter.

Untuk keselamatan pemakai jalan, Dawasja di

daerah tikungan ditentukan oleh jarak pandang

bebas