709 PERANAN OTONOMI DAERAH DALAM MENCEGAH DIISTEGRASI BANGSA Oleh:H. Soefjan Tsauri Brigjen TNIAgus Susarso KebijaksanaandesentralisasiyangtertuangdalamUndang-UndangNo.22 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999, merupakan strategi baru dalam memasuki era globalisasi dan perdagangan bebas.Kedua Undang-Undang tersebut, diharapkan dapatmengembangkankehidupandemokrasi,peranserta,prakarsadan pemberdayaanmasyarakat,sertaterpeliharanyanilai-nilaikeanekaragamandaerah. Adanyakekhawatiranbakaltimbulnyadisintegrasiapabilakewenanganotonomi daerahsecaraluas,adalahtidakmendasardantidakrelevanlagi.Sebaliknya, pengaturanyangsentralistik,monopolistic,danpenyerapanbagiseluruhwilayah tanahairtanpamemberikankeleluasaan(discreationarypower)kepadadaerah,dan tanpamempertimbangkankondisi,potensidankeanekaragamanDaerahjustruakan mengakibatkanketidakpuasandanketidakadilan,sertamelemahkanpersatuandan kesatuan bangsa, malah akan menimbulkan disintegrasi dan ancaman bagi eksistensi dankebutuhanNegarasertapersatuandankesatuanbangsa.Olehkarenaitu, melaksanakan UU No. 22 dan UU No. 25 Tahun 1999 dan secara tepat waktu dengan merampungkansegalaperaturanpelaksanaanterkaitadalahmerupakanupaya strategis yang perlu dilakukan, sebagai tindakan untuk mengantisipasi dan mencegah makinberkembangnyaseparatismedandiintegrasibangsa.Menundaatau memperlambat pelaksanaan ini hanya akan menambah keresahan, ketidakpuasan dan ketidakadilan,sertamakinmerosotnyakewibawaanpemerintahsebagaiakibat rendahnya kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah. 1.Pendahuluan. Beberapatahunreformasi,berbagaielemenbangsabaklepaskendali. Kerinduanuntukbebasberbicarayangselamainisulitdiperoleh,padaerareformasi inibetulbetuldinikmatihabishabisan.Tidakjelasapakahsekelompokorangitu menyanyiatauberpidato,terkadangyangterdengarmirip-miripsumpahserapah. Hiruk pikuk sekali. Atasnamakeadilan,demokrasidanHAM,berbagairambukehidupanpunseringditerjang.Danketikapestagegapgempitamulaimereda,kelelahan,dan kesadaranpunmulaimunculkembalidanpikiranjernihmulaiberbicara.Kita terperangahketikamengetahuiterlanjurbanyaksudahyanghilangdaribangsaini. Kepercayaanantarelemenbangsa.Kebanggaansebagaibangsayangramah.Rasa kebangsaanyangterasasemakintergerus.Rasaamantanpatawurandanbom.Serta rasa-rasalainyanghilangbegitucepat.Termasukrasahormatpadayangdituakan dan pejabat negara. Disintegrasibangsayangmenghantuinegeriinibisamunculdariberbagai sumber.Kebhinekaan yang dianggapsebagai kekayaan bangsa, baikdari segi etnik yangberjumlahpuluhan,budaya,bahasa,adatistiadat,agamasertaberbagai kepercayaanyangada,ternyatamempunyaisisiyangrawanberupapotensi perpecahan yang implikasinya bisa sangat luas dan mendalam. Artinya, celah peluang 710 sekecilapapundapatdisalahgunakanuntukmaksud-maksudyangmerugikan integritas wilayah NKRI. Otonomi daerah seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945 dapat dipandang darimempunyaiduasisiyangberbeda.Manfaatatautidaknyaotodabagi kemaslahatanbangsaakansangatbergantungpadabagaimanancarakita memperlakukannya. a.MaksuddanTujuan.Memberikangambarantentangpotensidisintegrasibangsa, permasalahanotoda,sertaperanandankontribusiOtodayangdapatdiperlukan dalammewujudkanpersatuandan kesatuan,agarpelaksanaanotoda yang berjalan saat inibetul betul jadi saranaampuh perekat bangsa untukmencegah disintegrasi. b.RuangLingkupdanTataUrut.Ruanglingkupmakalahmencakuppadaupaya mencaripeluangmengatasidisintegrasibangsadenganmemanfaatkansemaksimal mungkinsistemotonomidaerahyangberlakusaatini,dilihatdariperseptif pertahanan negara.Makalah ini disusun dengan sistematika sebagai berikut . 1)Pendahuluan. 2)Dasar pemikiran. 3)Proses terjadinya disintegrasi bangsa 4)Otonomidaerah dan permasalahannya 5)Analisis pelaksanaan otonomi daerah terhadap stabilitas 6)Meluruskan,mengamankandanmemberdayakanotodadalammencegah disintegrasi. 7)Kesimpulan . 2. Dasar pemikiran a. Fenomena Disintegrasi Bangsa.Kekhawatirantentangperpecahan(disinegrasi) bangsa, berangkat dari kondisi tanah air dewasa ini yang dihadapkan pada konflik dan pertikaian.Berbagaiakumulasimasalahsosialyangterpendamdimasalalu,saatini munculdalambentukyangbisaberbedasatusamalain.Asalkanadasedikitsaja pemicunya,persoalanyangsepelepundengancepatbisameledak,menyebardan meluas secara cepat.Reformasiyangtengahberjalanmenimbulkanberbagairealitasbaru.Segala hal yang terkait dengan Orde Baru termasuk format politik dan paradigmanyasering dianggapbarangharam,perludihujatdandibongkar.Bermunculanpulaaliansi ideologidanpolitikyangditandaidenganmenjamurnyapartai-partaipolitikbaru, konflik dan benturan antaretnik dengan segala permasalahannya. Seiringdenganitulahirsejumlahtuntutandaerah-daerahdiluarJawaagar mendapatkan otonomi yang lebih luas atau malahan tuntutan untuk merdeka.Hal-hal tersebutsemakinmenambahparahsituasi.SeparatisGAMdanOPMyangmemasanghargamatibagikemerdekaannyamerupakancontohkasusyangperlu ditanggulangi. PahamdangerakanseparatisinginmemisahkandiridariNKRIini. Eksistensinya akan sangat bergantung pada situasi, dan kalau diamati lebih jauh maka penyebab yang melatarbelakangi hal tsb,antara lain : kadar cinta tanah air (patriotisme dan nasionalisme) yang kurang / tipis, sakit hati, frustrasi, balas dendam, kesenjangan, iri hati dan ketidaksetujuan / kontra dengan pihak pemerintah.Atau mungkin bahkan karena provokasi pihak asing.b.Fenomena Kebebasan.Kebebasan dalam era globalisasi dewasa ini merupakan kata ampuh yang digunakan dalam fora nasional dan internasional.Dalam hubungan antar bangsa implikasinya lebih luas lagi, digunakandalam ajang perebutan pengaruh 711 dankekuasaanekonomi,politik,budayadanberbagaikepentinganlainbaikdalam skala domestik maupun skala internasional. Fenomenakebebasanbaginegara-negaraberkembangseringditandaidengan kekisruhanpolitik,maraknyatuntutanliberalismediberbagaiaspekkehidupandan dirombaknyaberbagainilai-nilailama.Atasdasarkebebasan,berbagailegalitasdan nilaihukumdipertanyakan.Dekonstruksiterhadapprodukpemikiranmencuatke permukaandanmerupakanmodelkecenderunganbaru.Eksistensidanotoritashak-haktradisional,eksistensipemerintahdicurigai,antikemapananpunmenjadiisu politik.Tema-temaliberalisme,demokratisasi,humanisasidanhak-hakasasiserta kepedulian lingkungan dikedepankan. Kebebasan tanpa kendali cenderung melahirkan berbagai kekisruhan politik dan disorientasi nilai. 3. Proses Terjadinya Disintegrasi Bangsa. Disintegrasibangsadapatterjadikarenaadanyakonflikvertikalataukonflik horizontalsertakonflikkomunalsebagaiakibattuntutandemokratisasiyang melampauibatas,sikapprimordialismebernuansaSARA,konflikantarelitepolitik, lambatnyapemulihanekonomi,lemahnyapenegakanhukumdanHAMserta ketidaksiapan pelaksanaan otonomi daerah. a.Tuntutan demokratisasi yang melampaui batas.Reformasi yang semangatnya adalah melakukan rekonstruksi penyelenggaraan pemerintahan yanglebihdemokratis, serta untukmembentukpemerintahan yang legitimate,dalamkenyataannyasekiantahunpemerintahanreformasiberjalanbelum mampumenyelesaikanberbagaimasalah,termasukagendareformasiyang dicanangkannya.Kondisistabilitaskeamanannasionalbolehdikatakantelah mencapaikondisiyangsangatmemprihatinkan.Implikasidarisemangatreformasi telah menimbulkan kerugian besar baik materiil maupun imateriil. Ekses negatif dari prosesreformasidapatdilihatdarimakinmerebaknyatindakkekerasan,anarkisme, sertadiabaikannyaetikadanmoral.Selainitulemahnyapenegakanhukumtelah menurunkankepercayaanmasyarakatdandilewatinyaambangbataskesabaranyang ada,sehinggamunculkecenderungantindakanyangmelanggarhukumsepertimain hakimsendiri,naiknyaangkakriminalitas,peledakanbom,danberedarnyaobat psikotropika . Maraknyademonstrasiyangtidakmengindahkanaturandannormayang berlakumenambahsemakinrapuhnyasolidaritassosialmasyarakat.Pemaksaan aspirasidenganmengerahkanmassasertamenyampaikanpendapatyangtidak memperhatikanetikadanmoraldalambentukpernyataanyangkurangetiskadang-kadang muncul dalam setiap aksi unjuk rasa.b.Sikap primordialisme sempit bernuansa SARA.Kemajemukan bangsa yang terdiri dari berbagai suku, agama, adat, bahasa dan budayadisatusisimerupakankekayaanbangsadannegarayangtidakternilaiharganya. Namun disisi lain kemajemukan bangsa sarat dan rentan dengan konflik yang dapat mengganggu keamanan.Konflik sosial bernuansakan SARA selama ini seperti yang terjadi di Maluku, Sampitdanlainsebagainyamenunjukkanrapuhnyarasakebangsaandansemangat solidaritassosial.Benturanantarsukuaslidaerahdengansukupendatangterjadi akibat adanya rasa kesukuan yang berlebihan yang berdampak kepada ketidaksukaan kepadasukulainnya,baikkarenakecemburuansosialataupuntidakdapatmenerima sikap dan perilaku suku lainnya yang dianggap tidak sesuai ataupun tidak pantas bagi 712 adatdanbudayasetempat.Halitumenjadifaktordansumbergangguankeamanan yang sampai saat ini masih dicari cara penyelesaiannya yang efektif. Oleh karena itu apabilasemangatprimordialismeyangbernuansakanSARAtidakdiwaspadaimaka stabilitaskeamanan nasional akan terus mengalami krisis yang berkelanjutan. c.Fanatisme agama yang berlebihan.Fanatismeagamapadadasarnyaadalahsesuatuyangwajarbiladikaitkan dengankeimanandanketakwaan.AkantetapibangsaIndonesiayangterdiridari berbagaiagamaacapkalisangatmudahtersulutolehpermasalahanSARAdengan latarbelakangagama.AgamaIslamyangmemilikipenganutterbesardiIndonesia tentumenjadikuncidalamkerukunankehidupanumatberagamadanantaragama. Sebab toleransi dan tenggang rasa dari umat Islam akan dapat memberikan kesejukan dalam hubungan antara agama dan sebaliknya sikap fanatisme yang sempit akan dapat menghancurkankerukunan kehidupanumat beragama dan antar agama.Demikianpulasebaliknyabagipemeluk/umatberagamalainnyaapabila bersikapeksklusifakandapatmenimbulkankesenjangandanrasaantipatidari masyarakatIslamdansebagianbesarmasihberadadalamtarafkehidupanyang sederhanabahkanmasihbanyakyangserbakekurangan.Hallainyangperlu dipertimbangkandinegarainiadalahdaerah-daerahyangsecarakhususmemiliki pemelukagamayangmayoritasdandaerah-daerahdenganpenduduk(sukubangsa) yang jumlahnya minoritas .Penganut agama yang mayoritas di wilayah seperti Aceh, Kalimantan Selatan, IrianJaya,Maluku,NusaTenggaraTimurdanSulawesiUtara,perlumendapat perhatiansecarakhusustermasukdidalamkebijaksanaanotonomidaerahuntuk menghindarkan gejolak yang muncul dengan latar belakang permasalahan agama dan fanatisme yang berlebihan.d.Konflik Antarelite politik.Lebihdari25tahunsetiapPemiluhanyadiikuti3kontestanyaituduaPartai PolitikdansatuGolonganKarya.DengandiundangkannyaUUNo.2/1999tentang Partai Politik, telah memberikan implikasi yang cukup signifikan yaitu dalam Pemilu 1999diikuti48PartaiPolitik,sedangkandalamPemilu2004mendatang,24partai akanberlaga.Dengansemakinbaiknyakehidupanberdemokrasi,logikanyatahun 1999denganbanyakpartaipolitikyangmengatasnamakandemokrasiakan menghasilkankondisiberbangsadanbernegarajadilebihbaik,namunkenyataan dilapanganjustrusebaliknyabanyakdijumpaiterjadinyapelanggaranhukum, pelanggaran hak asasi manusia, bahkan semakin terlihat adanya pelanggaran etika dan moral. e.Lambatnya Pemulihan Ekonomi.Meskipuntelahdilakukanupayauntukmengatasikrisisekonomi,tetapi hasilnyabelummemadai.Lambatnyaprosespemulihanekonomiiniterutama disebabkan oleh tiga faktor : 1)Tidakadanyasenseofcrisisdaripenyelenggaranegarasertatidakjelasnya prioritas penyelesaian resesi. 2)Penyelenggaraan negara dibidang ekonomi yang terpusat dengan campur tangan pemerintahyangterlalubesartelahmengakibatkanmekanismepasartidak berfungsi secara efektif. 3)Kesenjanganekonomiantarapusatdandaerah,antardaerah,antarpelaku,dan antargolongantelahmemicukerawanansosialdankeamananapalagilambatnya pemulihanekonomimengakibatkanpengangguranmeningkathingga36juta 713 orang,meningkatnyakriminalitasdanfrustrasisosialyangmengarahpada kecemburuan sosial ekonomi. f.Lemahnya Penegakan Hukum dan HAM. Untukmewujudkankesatuanbangsayangkokohsalahsatuagendapenting saatiniadalahpenegakansupremasihukum.Penegakanhukumharusmencakup aspek budaya hukum,penyempurnaan dan pembaharuan substansi hokum. Selain itu juga dilakukan pembenahandanpenataanlembagapenegakhukumagarterwujudkewibawaan hukum. Penegakan hukum saat ini berkaitan dengan masalah penegakan HAM, Oleh karana itu untuk mencapai rekonsiliasi nasional penuntasan berbagai kasus KKN dan pelanggaranHAMmerupakankeharusan.Ketidakpastianhukumdanmasih banyaknyapelanggaranHAMmenambahsemakinburuknyasituasikeamanan nasional.Hukum belum mampu menciptakan rasa aman dan jaminan HAM belum dapat terwujud sebagaimana diharapkan. Lemahnya penegakan hukum dan HAMsaat ini bukanhanyasemakinmenipiskankepercayaanmasyarakatterhadapPemerintah namunjugamenjadisorotanduniainternasional.Olehkarenaitukeberhasilan penegakan hukum dan pemulihan citra penegakan HAM akan mengurangi ketegangan dan gejolak di daerah, sehingga terwujud stabilitas keamanan nasional. g.PeranNegara Asing. PosisistrategisdarigeografisNegaraKesatuanRepublikIndonesiaserta kemampuansumberdayaalamdanpotensialamnyayangbesartidakdapat dimungkiritelahmenyebabkanadanyanegara-negaraasingsangatberkepentingan terhadapIndonesia.SejarahtelahmembuktikanbahwapenjajahanBelandadan JepangsangatberkepentinganterhadapkekayaanalamIndonesia.TigaAlurLaut Kepulauan Indonesia (ALKI) merupakan bagian dari tujuh jalur transportasi/lalulintas lautdiduniayangdilaluiolehkapal-kapalpelayaransamudera.Karenanyapatut diwaspadaisegalamacamkonspirasiinternasionaldengansegalamacamdalihdan isu-isuyangmemojokkanIndonesiasepertidemokrasi,HakAsasiManusiadan lingkunganhidup,sesuaidenganucapanmantanMenluKisingeryangmengatakan bahwaThethirdwarisnotthenuclearwarbutthesurbversivewar.Padasituasi mutahir jelas nyata keterlibatan dunia internasional dalam konflik di Indonesia seperti padakasusTimor-Timur,kasusAceh,kasusIrja,demikianpuladukungannyaterhadapLSMyangsealiran.ApabilaIndonesiatidaksecarahati-hatidanbijaksanamenyikapinyaakan memungkinkankekuatan-kekuatanasingyangberkepentinganmenggoyahkan integrasinasionaluntukmencapaitujuannyamenguasaikawasanNusantara.Halitu akan mudah dilaksanakan seandainya Indonesia telah terpecah menjadi negara-negarakecilsepertipadasaatmasakolonialismedimasalalu.Hallainyangdapatterjadi denganlebihlunakadalahmendorongNegaraKesatuanRepublikIndonesiaberubah menjadinegarafederal.KemajemukannegaraIndonesiasangatrawanuntuk terjadinyadisintegrasiapabilanegaraIndonesiaberbentukfederal.Untukituperlu diwaspadai semua gerakan yang mengarah kepada bentuk negara federal, karena pada saatinibentuknegarafederalsecaraumumsangatrawanapabiladiterapkankepada masyarakatIndonesiayangsecarakualitasbelumdapatmemahami/menghayati kelebihan ataupun kekurangannya. 714 4. Otonomi Daerah dan Permasalahannya. Otonomidaerahdimaksudkanuntukmemberikankewenangandan keleluasaan yang lebih luas kepada daerah didalam mengatur dan menyelenggarakan pemerintahandaerahtermasukkewenangandalampengelolaansumberdayaalamdi wilayahnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Namundemikiandalampraktikmemangtidakmudah.Kondisigeografis, tingkatkesuburandankekayaanalamyangterkandungdidalamnyatidakmerata, berbedaantarsatudaerahdengandaerahlainnya.Demikianjugadenganjumlah penduduk,kualitasintelektual,termasuksebarannyajugaberbedaantarasatudaerah dengan daerah lainnya. Kondisi geografis dan demografi tersebut dapat menimbulkan banyak permasalahan dalam pelaksanaan otonomi daerah. PelaksanaanotonomidaerahberdasarkanUUNo.22tahun1999secara definitifpadaawalJanuari2001telahmulaidilaksanakan.Daerahmulaiberbenah diri.Namunsepertidiperkirakansebelumnya,kritikMPRsebelumnyaatassejumlah pasal yang lemah dan perkiraan akibat negatifnya kemudian hari, belakangan terbukti membawa masalah tersendiri. Haltersebutdisebabkanolehketidaklengkapanmateripengaturansehingga membuatpotentialproblemdalampelaksanaannya.Undang-Undangyanglahir dibawahderasnyatekananpolitikdanburuanwaktuyangdialamipemerintahan Habibiekenyataannyamengabaikansejumlahmuatandasaryangmestinyadicakup didalamnya.Ataumengaturnyasecaratidakjelasdantidakutuhsehingga menyebabkan kerancuan makna tafsirannya. Salahsatucontohyangjelasadalahpasal4ayat(2)UUNo.221999 menegaskanbahwasetiapdaerah(propinsidankabupaten/kota,yangyangjuga berarti pejabatnya yakni gubernur dan bupati/walikota) masing masing berdiri sendiri dantidakmempunyaihubunganhierarkissatusamalain.Ketidaklengkapandan kerancuanmateripengaturantersebutjelasmerupakansebuahkondisikekosongan dan kekacauan hukum. Kekuranganmendasarsemacaminidilihatdariperspektifkeamanannasional sangatrentanmengingatkedudukanGubernursebagaiwakilpemerintahpusatdan status propinsi sebagai wilayah administratif menjadi tidak jelas. 5. Analisis Pelaksanaan Otonomi Daerah terhadap stabilitas Dalameratransisikebijakansentralistikkedesentralistikdemokratisyang dituju dalampemerintahan nasional sebagaimanaditandaidengandiberlakukannyaOtonomidaerahsesuaidenganUndang-undangNo.22tahun1999sejak tanggal1Januari2001,memangmasihditemuikendala-kendalayangperludiatasi. Darisekiankendalaterdapatpermasalahanyangmengandungpotensiinstabilitas yang dapatmengarah kepada melemahnya ketahanan nasional di daerah bahkan dapat memicu terjadinya disintegrasi bangsa bila tidak segera diatasi. Hal ituantara lain : a. Masalah hubungan antara DPRD dan Kepala Daerah. WalaupunKepalaDaerahdalamkedudukansebagaiBadanEksekutifDaerahbertanggungjawabkepadaDPRD,namunDPRDsebagaiBadanLegislatifDaerah tetapmerupakanpartner(mitra)daridanberkedudukansejajardenganPemerintah Daerahc.q. Kepala Daerah. Masalah seperti ini pun sangat terasa di Pusat. Kesan memposisikan diri lebih kuat,lebihtinggidariyanglainnyayangkadang-kadangdisaksikanolehmasyarakat luas.Adatigahalyangperludisadaridandisamakanolehlegislatifdaneksekutif dalammenyikapiberbagaiperbedaanyaitupolapikir,polasikapdanpolatindak. 715 Polapikiryangharussamaadalah,kitasadarterhadapapayangharuskita pertahankan, kita upayakan, yaitu integritas dan identitas bangsa serta berbagai upaya untuk memajukan dan mencapai tujuan bangsa. Pola sikap yaitu, bahwa setiap elemen bangsamempunyaikemampuandankontribusiseberapapunkecilnya.Danpola tindak yang komprehensif, terkordinasi dan terkomunikasikan. a.DPRD.SebagaikonsekuensidiberlakukannyaUUNo.2Tahun1999tentangPartai PolitikdanUUNo.3tahun1999tentangPemilihanUmumsebagaiTuntutan Fundamental Reformasi lahirlah Pemilihan Umum secara multipartai yang diikuti 48 partaipolitik.Lahirpulalembagalegislatif(termasukDPRD)yangmerupakan representasi dari partai politik pesertapemilu dengankemampuan yang beragam.Banyakpakaryangberpendapatbahwakapabilitasdankredibilitasanggota DPRDtidakmeratabahkanadayangkurangmemahamitentangpemerintahan,dan dinilaiadapihakyangberorientasimenuntuthaknyanamunkurangmemperhatikan apa saja yang menjadi kewajibannya. Kenyataan ini merupakan suatu permasalahan dilematisyangdihadapidiberbagaidaerahyangharusmendapatkanperhatian, terutama dari partai politik yang diwakilinya. Masalahkaderisasi,pelatihanintensifbaikuntukkehidupanpolitik,maupun manajemenpemerintahan,termasukpemahamanhidupberbangsadanbernegara harus sudah menjadi perhatian serius dan menjadi prioritas program. b.Masalah Perimbangan Keuangan. UU25/1999padadasarnyamenganutparadigmabaru,yaitumoneyfollows functionberbedadenganparadigmalama(Functionfollowsmoney),makaseharusnyasetiapkewenangandiikutidenganpembiayaannya,sesuaidenganbunyi pasal8UU22/1999.Padasaatsekarangini,banyakdaerahyangmengeluhtentang tidakproporsionalnyajumlahDanaAlokasiUmum(DAU)yangditerima,baikoleh DaerahPropinsimaupunDaerahKabupaten/Kota.BanyakdaerahyangDAU-nya hanyacukupuntukmembayargajipegawaidaerahdanpegawaiekskanwil, Kandep/Instansi vertikal di daerah. Disampingitu,kriteriapenentuanbobotsetiapdaerahdirasakanolehbanyak daerahkurangtransparan.Kriteriapotensidaerahdankebutuhandaerahtampaknya kurang representatif secara langsung terhadap pembiayaan daerah.DengandemikianperhitunganDAUyangtransparansebagaimanadiatur dalampasal7UU25/1999joPP104/2000tentangperimbangankeuanganterutama pasal-pasalyangmenyangkutperhitunganDAUdanfaktorpenyeimbangan,kiranya perlu ditata kembali. Kemudian, pembagian bagi hasil Sumber Daya Alam (SDA) dirasakan kurang mengikutiprinsip-prinsippembiayaanyanglayakyangsejalandenganpemberian kewenangan Kepala Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.Sepertihalnyadalamparadigmalama,melaluiparadigmabarupunbagian daerahselalujauhdariSumberDayaAlamyangkurangpotensial(seperti: perkebunan,kehutanan,pertambanganumumdansebagainya),sedangkandisektor minyakdangasalam,hanyamendapatporsikecil.Bagianbagihasildibidangini perludiperbesar,sehinggadaerahpenghasilmendapatbagianyangproporsional sebandingdengankerusakanlingkunganyangdiakibatkanoleheksplorasidan eksploitasi SDA tersebut. 716 c.Perangkat Daerah. Denganbergesernyaparadigmasentralisasimenjadidesentralisasi,dimana otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab difokuskan di daerah kabupaten dan kota, sedangkanotonomiterbatasdifokuskandidaerahPropinsi,kenyataaninimenuntut adanya perubahan yang mendasar dalam tatanan organisasi Pemerintah Daerah.Dengan luasnya otonomi daerah di daerah kabupaten dan kota, mengharuskan daerahuntukmelakukanrestrukturisasikelembagaanPemerintahDaerahsesuai dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1999, yakni mulai perangkat desa yaitu unsur stafdilingkunganPemerintahDaerahyangmembantuKepalaDaerahdalam melaksanakantugasnya sehari-hari. Perangkatdaerahterdiridarisekretariatdaerah,dinasdaerahdanLembaga Teknis Daerah lainnya seperti Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Lembaga PengawasanDaerah,BadanPendidikandanPelatihanDaerahdanlain-lain.Hingga saatinisemuadaerahotonomitelahmelakukanlangkah-langkahpenyusunandan perumusan kelembagaan dan organisasi perangkat desa, namun disayangkan langkah yangdilakukandaerahitumasihbelummampusepenuhnyadidasarkanpadabobot kewenanganyangakandilaksanakansesuaidengankarakteristikkemampuandan kebutuhan daerah. Isuyangberkembangdalamrangkapengisianformasiperangkatdaerah cenderungmengutamakanaspekkedaerahanyangkurangmemperhatikanaspek kualitasprofessional.Padahalsalahsatusyaratsuksesnyapenyelenggaraanotonomi daerahadalahdukungansumberdayaaparaturyangcakapdanprofesional.Ada kekhawatirandidaerahdenganmakinberkurangnyakewenanganPusatdan PemerintahPropinsi,berartibanyakPegawaiNegeriSipilyangdialihtugaskanke daerah kabupaten dankota,Padahalkebijakaninimembukakesempatankepadadaerahkabupatendan kotauntukmemilihdan/ataumenyeleksitenagayangdimanfaatkangunamemenuhi pengisian formasi perangkat daerah yang sesuai kebutuhan daerah. Dengan demikian kekhawatiranitutidakperluterjadikarenakebijaksanaantersebuttidakbersifat intervensiataupemaksaan,tetapididasaripadapertimbanganpadaprinsip-prinsip keseimbangan, keserasian dan harmonisasi dalam rangka pemberdayaan sumber daya aparatur pemerintahan secara nasional. d.Keterbatasan Kemampuan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah. Padaumumnya,SumberDayaManusiapadapemerintahdaerahmemiliki sumberinformasidanpengetahuanyanglebihterbatasdibandingkandengansumber daya pada Pemerintah Pusat. Halinimungkindiakibatkanolehsistemkepegawaianyangmasih tersentralisasisehinggaPemerintahDaerahmemilikiketerbatasanwewenangdalam mengelolaSumberDayaManusia-nyasesuaidengankriteriadankarakteristikyang dibutuhkan oleh suatu daerah. e.Partisipasi Masyarakat. Sebagaidampakdariagendareformasinasionaldanpengaruhisuglobal terutama demokratisasi dan hak asasi manusia, masyarakatsemakin memahami akan haknya sebagai warga negara. Namun ada kecenderungan mereka kurang memahami akankewajibannya.Masyarakatmakinkritis,reaktifdanproaktifdalammenuntut hak-haknyakepadapemerintah,namunkurangmaumengertiapayangmenjadi kesulitandan/ataupermasalahanyangdihadapipemerintahtermasukPemerintah Daerah. 717 Kondisiinimerupakansuaturealitayangterjadidiseluruhpelosoktanahair danrealitasinidapatdipahamisebagairefleksidinamikademokratisasiyang berorientasipadakebebasantanpadidasarietikanilaibudayabangsayang terakomodasi di dalam Pancasila. PadaeraOrdeBaru,masyarakatlebihbanyakdituntutuntukberperanserta ketimbang untuk berperan aktif. Akibatnya masyarakat menjadi pasif karena mereka berada di dalam suatu program yang diarahkan Pemerintah, namun tidak dalam posisi untuk membangun suatu program. f.Potensi Disintegrasi. Masalahlainyangdapatdipandangsebagaipotensidalampelaksanaanotoda antara lain: 1)Arogansi sektoral. Disintegrasidapatjugaterjadikarenabeberapadaerahcenderungeksklusif, mementingkandaerahnyasendiritanpamemperhatikankepentingandaerahlain, termasukkepentinganpemerintahpusat.Penolakanterhadapcalonkepaladaerah dariluar(hanyamauputradaerah),danpenolakanpengalihanpegawaipusatke daerahmerupakanbeberapacontohyangbilatidakdiatasidapatmengancamintegrasi bangsa. 2)Perbedaan Sumber Daya.Sebagiandaerahpunyapotensisumberdaya/kekayaanalamnyayang berlimpah/berlebih,sehinggadaerah-daerahtersebutmampumenyelenggarakan pemerintahandengantingkatkesejahteraanmasyarakatnyayangtinggi.Halini dimungkinkan karena hasil sumber daya alam dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya melebihikebutuhanbiayapenyelenggaraanpemerintah.Kondisisepertiiniakan memunculkankonflikhorizontaldengandaerahtetanggayangtidakpunyakemampuan. 6.Meluruskan,MengamankandanMemberdayakanOtodadalamMencegah Disintegrasi Membangun dan mempertahankan integrasi nasional adalah unfinished agendayangdilaksanakandenganmembangundanmenghidupkankomitmenuntukbersatu, membangun jiwa musyawarah dalam kerangka demokrasi, membangun kelembagaan yang menyuburkan persatuan dan kesatuan, merumuskan regulasi dan undang-undang yangkonkrit,sertamembutuhkankepemimpinanyangarifdanefektif.Untuk melakukannyadiperlukankonsistensiyangarifdanefektif,kesungguhandan sekaliguskesabaran.Agarupayapembinaan(yangtidakhanyadilakukanoleh pemerintah) ini efektif dan berhasil, diperlukan pula tatanan, perangkat dan kebijakan yang tepat. kerangkayangsebaiknyadibangundalamupayamemperkukuhintegrasi nasional dapat dituangkan dalam langkah sebagai berikut . a.Membangundanmenghidupkanteruskomitmen,kesadarandankehendakuntuk bersatu.PerjalananpanjangmasaIndonesiauntukmenyatukandirinya,sebutlah mulaiKebangkitanNasional1908,SumpahPemuda1928,Proklamasi Kemerdekaan1945danrangkaianupayamenumpaspemberontakandan separatismeharusterusdihadirkandalamhatisanubaridanamalpikiranbangsa Indonesia. 718 b.Menciptakan kondisi yang mendukung komitmen, kesadaran dan kehendak untuk bersatudanmembiasakandiriuntukselalumembangunkonsensus.Kompromi dan kesepakatan adalah jiwa musyawarah dan sesungguhnya juga demokrasi. Bagi Indonesiayangamatmajemuk,iklimdanbudayademikianamatdiperlukan. Tentulahpenghormatandanpengakuankepadamayoritasdiperlukan,sebaliknya perlindunganterhadapmitos-mitostidakbolehpuladiabaikan.Yangkitatuju adalah harmoni dan hubungan simetris, dan bukan hegemoni. Oleh karena itu premis yang mengatakan The minority has itssay, the majority hasitsway,haruskitapahamisecaraarifdankontekstual.Jikakitasepakat bahwademikeadilansangmayoritasperlumendapatkantempatdanperanyang tepatdalamkehidupanbermasyarakat,berbangsadanbernegara,makaperanitu kiranyadapatdiabadikanuntukmemperkukuhpersatuan,menaburkankeadilan dan memajukan kehidupan seluruh masyarakat. c.Membangunkelembagaan(pranata)yangberakarkannilaidannormayang menyuburkanpersatuandankesatuanbangsa.Membangunintegrasinasional tidakhanyadilakukansecarastrukturaltetapijugakultural.Pranatainikelak harusmampumembangunmekanismepeleraiankonflik(conflictmanagement) gunamencegahkecenderunganlangkah-langkahyangrepresifuntuk menyelesaikan konflik dan represif approach digunakan jika persuasive approach dinyatakan gagal. d.Sangat disadari berbagai saran dan upaya perbaikan (revisi) terhadap berbagai hal (pasal)krusialdariUUNo.22tahun1999tentangpemerintahandaerah.Bahkan DepdagritelahmembentukTimPengkajian,menyiapkanrekomendasidan menyusundraftpenyempurnaanUndangUndang,sebelumakhirnyamenjadi materisosialisasikepublikdanpembahasandiParlemen.Apapunbentukrevisi tersebut, yang menjadi concern dari perspektif keamanan negara, Otonomi Daerah diharapkannantinyaakanmampumengatasiberbagaikendaladan keterbatasannya,sehinggadapatmemberikanperhatianlebihbesarterhadap berbagai kemungkinan terjadinya konflik yang berujung pada disintegrasi bangsa. Hak tersebut mungkin terlaksana bila lebih banyak melibatkan publik secara aktif sehingga masalah persatuan dan kesatuan menjadi kepentingan bersama. e.Upayabersamadanpembinaanintegrasinasionalmemerlukankepemimpinan yangarifdanefektif.Setiappemimpindinegeriini,baikformalmaupunnon formal,harusmemilikikepekaandankepedulianyangtinggi,sertaupayayang sungguh-sungguh untuk terus membina dan memantapkan integrasi nasional kita. Kesalahan yang lazim terjadi adalah, kita sering berbicara tentang kondisi obiektif dari kurang kukuhnya integrasi nasional di negeri ini serta setelah itu bermimpi tentangkondisiyangkitatuju(endstates),tetapikitakurangtertarikuntuk membicarakanprosesdankerjakerasyangharuskitalakukan.Kepemimpinan yangefektifdisemualini,akhirnyamerupakanfaktorpenentuyangbisa menciptakaniklimdanlangkahbersamauntukmengukuhkanintegrasinasional ini.Frameworkkelimalangkahtersebutharusdiikutidenganstrategiyang berdimensi ruang masalah dan waktu, sehingga perlu langkah-langkah jangka pendek, jangkamenengah,danjangkapanjangdalammenyikapipermasalahanmencegah keinginan beberapa daerah untuk memisahkan diri dalam bingkai NKRI. Menyikapipermasalahanseparatismetentunyadalamjangkapendekkita harusmampumeredam,menetralisasidanmengikisidetersebutolehpemerintah pusat,karenapemerintahdaerahdiwilayahseparatismecenderungambivalentdan lumpuh,sedangkanUntukjangkasedangperlulangkahrehabilitasidansosialisasi 719 wawasan kebangsaan dalam daerah, sedangkan untuk jangka panjang secara simultan penyelesaianideseparatismedalamwilayahperludidekatisecarakomprehensifdan terkoordinasikan.Strategipenyelesaiankonflikakibatpertikaianeliteseharusnya akarmasalahnyayaituparaelitedanjaringannyauntukdapatdinetralisasidenganlebihtransparandenganwaktuyangrelatifsingkat.Demikianpulakonflikyang diakibatkan oleh masalah otonomi daerah. Jalan ke arah terbangunnya integrasi nasional agaknya cukup panjang, dengan segalatantangandanpermasalahannya.Tantanganitujugabukanhanyaberasaldari dalam negeri karena masih banyaknya benih-benih konflik dilingkungan masyarakat, tetapijugadariluarnegeriyangkarenadampakglobalisasidapatmemunculkan konfliknilaidankonflikkepentingan,sehinggakeinginanbeberapadaerahuntuk memisahkandiridaripangkuanIbuPertiwimerupakanrefleksikewajaranseiring dengan perubahan zaman dengan akumulasi permasalahannya. Kiranya apapun yang terjadi maka NKRI harus dipertahankan. 7. Kesimpulan. a.Beberapamilikbangsayanghilangakibatefariareformasi(rasakebanggaan, kepercayaan, rasa aman, rasa hormat) harus dibangun kembali dengan upaya yang keras dari seluruh bangsa b.Disintegrasibangsa,separatismemerupakanpermasalahankompleksakibat akumulasipermasalahanpolitik,ekonomidankeamananyangsalingtumpang tindih. Dengan demikian diperlukan penanganan khusus dengan pendekatan yang arif namun tegas walaupun aspek hukum, keadilan dan sosial budaya merupakan faktor berpengaruh dan perlu pemikiran tersendiri. c.PemberlakuanUUNo.22/1999tentangotonomidaerahmerupakanimplikasi positifbagimasadepanpemerintahanDaerahdiIndonesia.Adapotensiuntuk menciptakanpengentalanheterogenitasdibidangSARAdandapatberdampak padasuatukonflikyangpadaakhirnyaberpotensiuntukmemisahkandiridari Indonesia. d.Berbagaimasalahyangtimbuldalamberbagaiaspekkehidupan,berpeluang untuk direkayasa menjadi permasalahan dan dipermasalahkan oleh pihak tertentu dengansasarantejadinyainstabilitasyangmengarahpadadisintegrasibangsa. Denganotonomidaerah,jalurlebihpendek,aparatterkaitdiharapkanakanlebih peka dan cepat mengatasinya. e.Tim pengkajian yang telah disiapkan oleh Depdagri diharapkan mampu mengatasi berbagaikesulitandalampenyelenggaraanotodayangmultitafsir,sehingga mampu berperan sebagai sistem untuk mencegah disintegrasi bangsa. f.Kepemimpinan(leadership)daritingkatelitepolitiknasionalsampai kepemimpinandaerah,sangatmenentukandalamrangkameredamkonflikpada stadiumdini.Peredamankonflikpadastadiumlanjutanmemerlukantingkat profesionalismeaparatkeamanansecaraterpadudantidakmelakukan keberpihakan. 720 DAFTARPUSTAKA SamuelP.Huntington,TheClashofCivilizationRemakingofWorldOrderA TouchstoneBookPublishedbySimonRSchuster.FirstFouchstoneEdition 1997. RizasihbudiCs,2001,BaraDalamSekamIdentifikasiAkarMasalahdansolusi AtasKonfliklokaldiAceh,Maluku,PapuadanRiau,LIPIdanKronik Indonesia Baru cetakan I Januari 2001. Fisher, Scheider, Borgwardt and Gansm 1997 Loping With International Conflict. a Systematic Approach to Inflemence in Intenational Negotiation.Prentice-Hall International New Jersey . Surjanto, Brigadir Jenderal TNI, 2001.Mengatasi Gerakan Separatis di Irian Jaya dengan Pendekatan Ketahanan Nasional.Jakarta Lemhannas. HB.AmiruddinMaula,Drs,SH.Msi.2001.MenjagaKepentinganNasional MelaluiPelaksanaanOtonomiDaerahGunaMencegahTerjadinya Disintegrasi Bangsa, Jakarta, Lemhannas 2001. Sudrajat,MPAMayorJenderalTNI.2001.MengatasiGerakanSeparatisDi PropinsiDaerahIstimewaAcehDenganPendekatanKetahananNasional, Jakarta Lemhanas 2001. SimonFisher,DekhaIbrahimAbdi,JawedLudin,RichardSmith,SteveWilliams, and sue Williams. 2001. Mengelolakonflik,KetrampilandanStrategiBertindak.ZedBooksTheBritish Council.Amirul Isnaini, Mayor Jenderal TNI. 2001. Mencegah Keinginan Beberapa Daerah Untuk Memisahkan Diri Tegak Utuhnya NKRI. Jakarta Lemhannas 2001.