peranan camat moro dalam menertibkan pembangunan rumah … · tugas camat dalam peraturan daerah...
TRANSCRIPT
Azmi dan Deska Zulkarnain., / Publika : JIAP Vol. 6 No. 1 / 2020 102
Peranan Camat Moro Dalam Menertibkan Pembangunan
Rumah Di Pesisir Pantai Kabupaten Karimun
Provinsi Kepulauan Riau
Azmi1 Deska Zulkarnain2
Universitas Karimun,Jalan Canggai Puteri Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun
[email protected], [email protected]
Received : Maret 5, 2020; Accepted : April 17, 2020
DOI 10.25299/jiap.2020.vol6(1).4997
Abstract
Governments have an obligation to make the arrangement and control of the coastal areas as mentioned in
the Act - Act No. 1 of 2014 About the Management of Coastal and Island - Small Island in Article 17 paragraph
(4), which permits the location can not be given to the core area in the conservation area, sea lanes, the port area
and the public beach. Then described in Law - Law No. 1 of 2014 About the Management of Coastal and Island -
Small Island, namely monitoring, utilization, control, planning. Nor has the district head in this case must be
able to supervise, utilize, control, and planning for development of existing dikawasannya seashores. Riau Island
Province is one of the provinces in Indonesia with thousands of islands. One is that many districts Moro coastal
areas so that the sub-district should be able to reduce the number of existing development dikecamatan Moro
seashores. Berdaarkan where such rules are found to be indicators of control, utilization, control and planning.
But in practice there are still many problems that can be seen in the field, namely the construction of the District
Moro seashores are still many and such left alone, and if camat in this case as a sub-district leader was silent and
no enforcement does. The purpose of this study was to mengetaui extent of camat role in the discipline of existing
buildings on the seashores have been implemented or not. The focus of this research is the Moro East Village and
Village Pauh, with quantitative methods. Where after conducting the research and data processing and analysis
found the conclusion that the role of district head in the discipline construction of houses on the seashores in the
district Moro is in the category of "less Acting", because the Head is not doing demolition on the building
located on the seashores dikecamatan Moro it is because camat not do monitoring, utilization, control, and
planning on coastal areas in the district Moro Karimun Regency of Riau Islands province.
Key Words : Role, Curbing, Development
Abstrak
Pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan penataan dan penertiban kawasan pesisir
pantai seperti disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir Dan Pulau – Pulau Kecil pada pasal 17 ayat (4) yaitu izin lokasi tidak dapat diberikan
pada zona inti di kawasan konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan dan pantai umum. Kemudian
dijelaskan pada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan
Pulau – Pulau Kecil yaitu pengawasan, pemanfaatan, pengendalian, perencanaan. Begitu juga halnya
camat dalam hal ini harus bisa mengawasi, memanfaatkan, mengendalikan, dan merencanakan
pembangunan dipesisir pantai yang ada dikawasannya. Provinsi kepulauan Riau merupakan salah
satu Provinsi yang ada di Indonesia dengan ribuan pulau. Salah satunya adalah kecamatan Moro
yang banyak kawasan pesisir pantai sehingga Camat harus bisa menekan angka pembangunan yang
ada dipesisir pantai Dikecamatan Moro. Dimana berdasarkan aturan tersebut didapati indikator yaitu
pengawasan, pemanfaatan, pengendalian, dan perencanaan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya
masih banyak masalah-masalah yang dapat dilihat dilapangan yaitu pembangunan dipesisir pantai
Kecamatan Moro masih banyak dan seperti dibiarkan saja, dan seakan camat dalam hal ini sebagai
http://journal.uir.ac.id/index.php/JIAP E-ISSN : 2622-934X
P-ISSN : 2502-9757
PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik
Vol. 6, No. 1 / 2020
Azmi dan Deska Zulkarnain., / Publika : JIAP Vol. 6 No. 1 / 2020 103
pemimpin kecamatan hanya diam saja dan tidak ada penertiban yang dilakukannya. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetaui sejauh mana peran camat dalam menertibkan bangunan yang
ada dipesisir pantai telah dilaksanakan atau belum. Adapun fokus penelitian ini adalah Kelurahan
Moro Timur dan Desa Pauh, dengan metode kualitatif. Dimana setelah dilakukan penelitian dan
pengolahan data dan analisis didapati kesimpulan bahwa peranan camat dalam menertibkan
pembangunan rumah dipesisir pantai di kecamatan Moro berada dalam kategori “kurang Berperan”,
karena Camat belum melakukan penertiban atas bangunan yang berada dipesisir pantai dikecamatan
Moro hal ini dikarenakan camat tidak melakukan pengawasan, pemanfaatan, pengendalian, dan
perencanaan atas kawasan pesisir pantai yang ada di Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Provinsi
Kepulauan Riau.
Key Words : Peranan, Penertiban, Pembangunan
Pendahuluan
Kawasan pantai merupakan wilayah
yang sangat rentan terhadap perubahan,
baik perubahan akibat ulah manusia
maupun perubahan alam. Desakan
kebutuhan ekonomi menyebabkan
wilayah pantai yang seharusnya menjadi
wilayah penyangga daratan menjadi tidak
dapat mempertahankan fungsinya
sehingga kerusakan lingkungan pesisir
pun terjadi. Luas dan panjang garis pantai
tentu akan menjadi potensi yang luar
biasa untuk pembangunan. Kawasan
pantai umumnya sangat menarik para
nelayan untuk membangun rumah karena
ingin dekat dengan tempat bekerja mereka
sebagai penangkap ikan dilaut. Tapi pada
kenyataannya sekarang banyak nelayan
yang kesulitan untuk berlabuh ditepi
pantai karena sudah banyak bangunan
milik perorangan yang didirikan digaris
pantai bahkan menjorok kelaut dan
hampir sama dengan panjang pelabuhan
dan berada di kawasan pelabuhan yang
mengakibatkan kawasan pelabuhan
adalah kawasan bebas bangunan menjadi
tidak terlaksana dengan baik. Tentu saja
fenomena ini telah melunturkan fungsi
sosial dari laut sebagai aset yang
merupakan milik seluruh manusia.
Perilaku manusia yang terus
merusak lingkungan pantai, dengan cara
membangun rumah di pesisir pantai
bahkan hingga menjorok ke laut dan
hampir sama dengan panjang pelabuhan
merupakan perilaku yang secara langsung
maupun tidak langsung merusak
lingkungan laut, bahkan banyak
yangmembangun rumah tanpa izin
dikawasan bebas bangunan seperti
disebutkan dalam Undang – Undang
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir Dan Pulau – Pulau Kecil
pada pasal 17 ayat (4) yaitu izin lokasi
tidak dapat diberikan pada zona inti di
kawasan konservasi, alur laut, kawasan
pelabuhan dan pantai umum.
Membangun di tepi pantai dengan konsep
yang salah selain bisa dianggap
melanggar hukum, juga bisa berakibat
buruk bila ada bencana alam.
Pembangunan di tepi pantai memiliki
standar–standar atau teknik–teknik untuk
mengantisipasi gelombang pasang, gempa
bumi dan tsunami. Status tanah Negara
pada kawasan Pantai tersebut
mengisyaratkan bahwa negara dalam hal
pemerintah yang berhak menguasai dan
memanfaatkannya sesuai dengan fungsi
nya. Pemanfaatan dan pengelolaan
kawasan pantai semata – mata difokuskan
untuk kegiatan yang berkaitan dengan
fungsinya serta harus steril atau terbebas
dari kegiatan pembangunan. Pemerintah
sebagai pemegang hak pengelolaan
memegang peranan dalam mengendalikan
pemanfaatannya tersebut, bisa dengan
jalan kontrol memberikan izin
Azmi dan Deska Zulkarnain., / Publika : JIAP Vol. 6 No. 1 / 2020 104
pemanfaatan bagian – bagian tanah
kawasan pantai pada pihak ketiga
berdasarkan perjanjian.
Provinsi Kepulauan Riau adalah
salah satu Provinsi di Indonesia. Provinsi
Kepulauan Riau berbatasan dengan
Vietnam dan Kamboja di sebelah Utara,
Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat
di Timur, Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung dan Jambi di Selatan, Negara
Singapura, Malaysia, dan Provinsi Riau di
sebelah Barat. Provinsi ini termasuk
Provinsi Kepulauan di Indonesia. Secara
keseluruhan wilayah Kepulauan Riau
terdiri dari 5 Kabupaten, dan 2 Kota, 47
Kecamatan serta 274 Kelurahan/Desa
dengan jumlah 2.408 pulau besar, dan
kecil yang 30% belum bernama dan
berpenduduk. Dengan luas wilayahnya
sebesar 252.601km², yang sebagian
besarnya merupakan lautan.
Kabupaten Karimun memiliki 12
kecamatan,42 desa dan 29 kelurahan. 12
Kecamatan yang ada di Kabupaten
Karimun yaitu Kecamatan Buru,
Kecamatan Durai, Kecamatan Karimun,
Kecamatan Kundur, Kecamatan Kundur
Barat, Kecamatan Kundur Utara,
Kecamatan Meral, Kecamatan Meral Barat,
Kecamatan Moro, Kecamatan Tebing,
Kecamatan Belat, Kecamatan Pulau
Kundur.
Kecamatan Moro adalah salah satu
kecamatan yang ada di Kabupaten
Karimun. Kecamatan Moro memiliki luas
wilayah 581 km2, dengan jumlah
penduduk 17.577 jiwa. Kecamatan Moro
terdiri dari 10 desa yaitu Desa Pulau
Moro, Desa Pauh, Desa Sugie, Desa
Keban, Desa Niur Permai, Desa Selatmie,
Desa Rawa Jaya, Desa Buluh patah, Desa
Tj.Pelanduk, Desa Jang, dan 2 kelurahan
yaitu Kelurahan Moro dan Kelurahan
Moro Timur, dan pusat pemerintahannya
terletak di kelurahan Moro Timur.
Kecamatan Moro berbatasan langsung
dengan kota Batam disebelah utara,
Kecamatan Durai disebelah selatan,
Kecamatan Kundur Utara disebelah barat,
dan Kota Batam disebelah timur. Wilayah
kecamatan Moro terdiri dari pulau-pulau
kecil dan besar, jumlah keseluruhan
pulau di Kecamatan Moro adalah 85
pulau, dimana hanya 19 pulau yang
berpenghuni. Kecamatan Moro
merupakan salah satu pulau terbesar di
Kabupaten Karimun yang mana terdapat
banyak bangunan yang berada dipesisir
pantai dan yang membangun pada
kawasan bebas bangunan yaitu pada
kawasan pelabuhan. Hal ini jelas
melanggar Undang-Undang No.1 tahun
2014 tentangPengelolaan wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil, pada pasal 17 ayat
(4) dikatakan bahwa izin lokasi tidak
dapat diberikan pada zona inti dikawasan
konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan,
dan pantai umum.
Pengelolaan wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil menurut Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 adalah
pengoordinasian, perencanaan,
pemanfaatan, pengawasan, dan
pengendalian sumber daya pesisir dan
pulau – pulau kecil yang dilakukan oleh
pemerintah dan pemerintah daerah, antar
sektor, antar ekosistem darat dan laut,
serta antar ilmu pengetahuan dan
manajemen untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat.
Pada pasal 4 Undang-undang nomor
27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
pengelolannya adalah sebagai berikut
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil dilaksanakan dengan tujuan:
a. Melindungi, mengonservasi,
merehabilitasi, memanfaatkan, dan
memperkaya Sumber Daya Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem
ekologisnya secara berkelanjutan;
Azmi dan Deska Zulkarnain., / Publika : JIAP Vol. 6 No. 1 / 2020 105
b. Menciptakan keharmonisan dan
sinergi antara Pemerintah dan
Pemerintah Daerah dalam
pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil;
c. Memperkuat peran serta masyarakat
dan lembaga pemerintah serta
mendorong inisiatif masyarakat
dalam pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar
tercapai keadilan, keseimbangan, dan
keberkelanjutan;dan
d. Meningkatkan nilai sosial, ekonomi,
dan budaya Masyarakat melalui
peran serta Masyarakat dalam
pemanfaatan Sumber Daya Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil.
Menurut pasal 23 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 dikatakan
bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil
dan perairan sekitarnya diprioritaskan
untuk kepentingan
1. Konservasi
2. Pendidikan dan Pelatihan
3. Penelitian dan Pengembangan
4. Budi daya Laut
5. Pariwisata
6. Usaha Perikanan dan Kelautan serta
industri perikanan secara lestari
7. Pertanian Organik
8. Peternakan, dan/atau
9. Pertahanan dan Keamanan Negara
Pengelolaan wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil menurut Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2014 adalah
urusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah dalam pengelolaan dan
pemanfaatannya. Kewenangan atributif
adalah kewenangan asli (orisinil) yang
diberikan oleh Undang-undang Dasar
1945 atau Undang-undang tertentu
kepada lembaga Negara atau pejabat
Negara tertentu, sedangkan kewenangan
delegatif/derivatif adalah kewenangan
yang diberikan oleh pemegang
kewenangan atributif kepada lembaga
Negara atau pejabat Negara tertentu
dibawahnya, untuk mengeluarkan suatu
pengaturan lebih lanjut atas sesuatu
peraturan perundang-undang yang
dibuat oleh pemegang kewenangan
atributif.
Camat dalam hal ini membantu
Bupati/Walikota untuk memberikan
rekomendasi tentang pemberian izin
pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil khususnya di Kecamatan
Moro Kabupaten Karimun Provinsi
Kepulauan Riau sesuai dengan
kewenangan delegatif yakni kewenangan
yang diberikan oleh pemegang
kewenangan atributif kepada lembaga
Negara atau pejabat Negara tertentu
dibawahnya, untuk mengeluarkan suatu
pengaturan lebih lanjut atas sesuatu
peraturan perundang-undang yang
dibuat oleh pemegang kewenangan
atributif,karena banyaknya bangunan
yang ada di wilayah pesisir pantai
Kecamatan Moro yang belum
mempunyai izin mendirikan bangunan.
Sebagaimana yang dikatakan dalam
Undang-Undang 27 Tahun 2007 Pasal 37
“Pengawasan terhadap perencanaan dan
pelaksanaan pengelolaan Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan secara
terkoordinasi oleh instansi terkait sesuai
dengan kewenangannya.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tentang Kecamatan tugas Camat
sesuai dengan pasal 15 ayat (1) tugas
umum Camat adalah sebagai berikut :
a. Mengkoordinasikan kegiatan
pemberdayaan masyarakat;
b. Mengkoordinasikan upaya
ketentraman dan ketertiban umum;
c. Mengkoordinasikan penerapam dan
penegakan peraturan perundang-
undangan;
Azmi dan Deska Zulkarnain., / Publika : JIAP Vol. 6 No. 1 / 2020 106
d. Mengkoordinasikan pemeliharaan
prasarana dan fasilitas pelayanan
umum;
e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan ditingkat
Kecamamatan;
f. Membina penyelenggaraan
pemerintahan desa dan/atau
kelurahan ;
g. Melaksanakan pelayanan
masyarakatyang menjadi ruang
lingkup tugasnya dan/atau yang
belum dilaksanakan pemerintahan
desa atau kelurahan.
Tugas Camat dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5
Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Karimun adalah :
a. Penyelenggaraan tugas-tugas
pemerintahan secara umum dan
membina pemerintahan desa dan
kelurahan
b. Pelaksanaan tugas-tugas dan
kewenangan yang dilimpahkan oleh
Bupati
c. Pelaksanaan pembinaan ketentraman
dan ketertiban, pemberdayaan
masyarakat, kesejahteraan sosial dan
lingkungan hidup
d. Melakukan koordinasi dengan
instansi terkait dalam rangka
melaksanakan menataan dan
pembinaan
e. Menyusun rencana pembangunan
diwilayah kerja kecamatan.
Arti penting penertiban adalah
suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan
dalam bentuk pemanfaatan serta suatu
tindakan penataan yang diperlukan dalam
suatu negara dan daerah agar tertata dan
terlaksana dengan rapi dan teratur
menurut aturan, bentuk penertiban yang
dilakukan dapat secara langsung dan
tidak langsung.
Dalam menertibkan bangunan
dipesisir pantai Camat berkoordinasi
dengan instansi terkait untuk menata dan
menertibkan bangunan dipesisir pantai.
Sesuai dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Karimun Nomor 7 tahun 2012
tentang rencana tata ruang wilayah
kabupaten karimun tahun 2011-2031 pada
pasal 96 ayat (7).
Tinjauan Pustaka
Pemerintahan berasal dari bahasa
pemerintah, yang paling sedikit kata
“perintah” tersebut memiliki empat unsur
yaitu : ada dua pihak yang terkandung,
kedua pihak tersebut memiliki hubungan,
pihak yang memerintah memiliki
wewenang, dan pihak yang diperintah
memliki ketaatan. Pemerintah adalah
lembaga-lembaga atau badan publik yang
memiliki fungsi melakukan upaya untuk
mencapai tujuan negara (Syafiie, 2005:20).
Secara etimologi kata Pemerintahan
berasal dari kata perintah yang kemudian
mendapat awalan pe menjadi kata
pemerintah, berarti badan atau badan elit
yang melakukan tugas mengurus negara,
serta mendapat akhiran an sehingga
menjadi kata pemerintahan prihal, cara,
perbuatan atau urusan dari badan atau
organ yang berkuasa memiliki legitimasi
(syafiie, 2005:3).
Menurut Awang dan Wijaya (2012:6)
mendefinisikan bahwa pemerintah adalah
sebuah badan yang menetapkan dan
melaksanakan kebijakan publik dan
gerakan kekuasaan eksekutif, politik dan
berdaulat melalui adat istiadat, institusi
dan hukum dalam sebuah Negara,
pemerintah adalah organ yang berwenang
dan memproses pelayanan publik, baik
warga negara asing maupun siapa saja
Azmi dan Deska Zulkarnain., / Publika : JIAP Vol. 6 No. 1 / 2020 107
yang pada suatu saat berada secara sah di
wilayah Indonesia.
Menurut Ndraha (2003:5)
Pemerintahan adalah sebuah sistem
multiproses yang bertujuan memenuhi
dan melindungi kebutuhan dan tuntutan
yang diperintah akan jasa public dan
layanan civil. Tuntutan yang diperintah
berdasarkan berbagai posisi yang
dipegangnya, misalnya sebagai sovereign,
sebagai pelanggan, consumer, yang tidak
berdaya, dan sebagainya. Pada dasarnya,
proses-proses itu kumulatif proses
demand-supply, produksi konsumsi,
pemasaran, penjualan distribusi ekspedisi,
pembelian, penerimaan, penggunaan dan
evaluasi feedback.
Peranan diartikan sebagai suatu
prilaku yang diharapkan satu atau lebih
telah ditetapkan oleh pemerintah selaku
administrator disetiap jenjang
pemerintahan. (Ndraha, 1987:53).
Peranan menurut Soekanto
(2007:212):”Peranan (role) merupakan
aspek dinamis kedudukan (status), apabila
seseorang melaksanakan hak dan
kewajibannya sesuai dengan
kedudukannya maka ia menjalankan
suatu peranan”.
Menurut Soekanto (2007:213)
mencangkup sedikit tiga pengertian:
a. Peranan meliputi norma-norma yang
dihubungkan dengan posisi atau
tempat seseorang dalam masyarakat.
b. Peranan adalah suatu konsep tentang
apa yang dapat dilakukan oleh
individu dalam masyarakat sebagai
organisasi.
c. Peranan dapat juga dikatakan sebagai
perilaku individu yang penting bagi
struktur social kemasyarakatan.
Menurut Kansil dan Cristine
(2003:190) Kebijakan merupakan
ketentuan-ketentuan yang dijadikan
pedoman, pegangan, petunjuk bagi usaha
yang dilakukan bagi masyarakat dan
aparatur pemerintahan untuk
mewujudkan dan keterpaduan dalam
mencapai tujuan.
Dari pengertian-pengertian tersebut
maka peranan mengandung maksud
sesuatu yang menjadi tugas, fungsi dan
kewajiban terhadap sesuatu hal atau
kejadian yang intinya berkaitan dengan
kedudukan seseorang dalam suatu
organisasi.Sebuah pemerintahan yang
berjalan dan berkembang tidak terlepas
dari pembuatan kebijakan sebagai awal
dari arah tujuan pembangunan.
Penertiban dalam pemanfaatan
ruang adalah usaha atau kegiatan untuk
mengambil tindakan agar pemanfaatan
ruang sesuai rencana dapat terwujud.
Kegiatan penertiban dapat dilakukan
dalam bentuk penertiban langsung dan
penertiban tidak langsung.
Penertiban berasal dari kata “tertib”
yang menurut Pius Abdillah dan Danu
Prasetya dalam Kamus Lengkap Bahasa
Indonesia berarti tertata dan terlaksana
dengan rapi dan teratur menurut aturan.
Selanjutnya menurut
Poerwadarminta (1958 : 183) tertib ialah
aturan, peraturan yang baik, misalnya
tertib program, tertib hukum, yaitu aturan
yang bertalian hukum. Ketertiban artinya
aturan peraturan, kesopanan, peri
kelakuan yang baik, dalam pergaulan,
keadaan serta teraturan baik.
Defenisi ketertiban umum di dalam
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008
pasal 13 ayat (1) ketertiban umum
merupakan penyelenggaraan tugas
pemerintah dalam melindungi masyarakat
dalam berkehidupan sehari-hari. Defenisi
tersebut diatas, menunjukkan bahwa
ketertiban itu, menunjukkan suatu
keadaan yang mendukung bagi kegiatan
pemerintah dan rakyatnya dalam
melaksanakan pembangunan dan usaha
melindungi masyarakat.
Azmi dan Deska Zulkarnain., / Publika : JIAP Vol. 6 No. 1 / 2020 108
Pengertian Pembangunan menurut
Suryabrata (2006)adalah suatu proses
perubahan sosial yang dimaksudkan
untuk kemajuan sosial dan material
(termasuk bertambah besarnya kebebasan,
keadilan dan kualitas lainnya yang
dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui
kontrol yang lebih besar yang mereka
peroleh terhadap lingkungan mereka.
Menurut Arikunto (2006)Pengertian
Pembangunan ialah perubahan menuju
pola-pola masyarakat yang
memungkinkan realisasi yang lebih baik
dari nilai-nilai kemanusiaan yang
memungkinkan suatu masyarakat
mempunyai kontrol yang lebih besar
terhadap lingkungan dan terhadap tujuan
politiknya, dan yang memungkinkan pada
warganya memperoleh kontrol yang lebih
terhadap diri mereka sendiri.
Arikunto (2006)
mengungkapkan Pengertian
Pembangunan merupakan suatu jenis
perubahan sosial dimana ide-ide baru
diperkenalkan kepada suatu sistem sosial
untuk menghasilkan pendapatan
perkapita dan tingkat kehidupan yang
lebih tinggi melalui metode produksi yang
lebih modernisasi pada tingkat sistem
sosial.
Pendapat Rohani (2004) mengenai
definisi dari Pengertian
Pembangunanyaitusuatu proses
pencapaian pengetahuan dan
keterampilan baru,perluasan
wawasanmanusia, tumbuhnya suatu
kesadaran baru, meningkatnya semangat
kemanusiaandan suntikan kepercayaan
diri.
Metode
Dari permasalah dan tujuan
penelitian ini, maka tipe dari penelitian ini
adalah berbentuk diskriptif, yaitu
menerapkan dan menguraikan serta
menganalisis data yang di peroleh baik
melalui dokumen, kuesioner, wawancara
serta observasi dengan metode kualitatif
sehingga data yang tersajikan dari fakta
yang terjadi dilapangan dapat
diungkapkan melalui uaraian, jenis
penelitian yang digunakan dalam tulisan
ini adalah Ex Post Facto. Penelitian Ex Post
Facto suatu penelitian yang dilakukan
untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi
dan kemudian melihat kebelakang untuk
mengetahui faktor-faktor yang dapat
menimbulkan kejadian tersebut (Sugiono
dalam Riduwan, 2005 : 50) dengan
penelitian ini diharapkan mampu
memberikan gambaran secara jelas
tentang Peranan Camat Moro Dalam
Menertibkan Pembangunan Rumah Di
Pesisir Pantai Kabupaten Karimun
Provinsi Kepulauan Riau
Hasil dan Pembahasan Kecamatan Moro mempunyai tugas
membina dan menertibkan pembangunan
rumah di pesisir pantai, camatsebagai
pemegang hak pengelolaan memegang
peranan dalam mengendalikan dan
menertibkan pembangunan rumah di
pesisir pantai kecamatan moro, bisa
dengan jalan kontrol memberikan izin
pemanfaatan bagian – bagian tanah
kawasan pantai pada pihak ketiga
maupun dengan melakukan penyuluhan
dan penertiban pembangunan rumah.
Peranan camat dalam menertibkan
bangunan rumah di pesisir pantai
kecamatan moro dalam pelaksanaannya
dapat diketahui keberhasilannya dilihat
dari indikator-indikator yang menjadi
tolak ukur tentang berhasiltidaknya
peranan camat dalam menertibkan
bangunan rumah dipesisir pantai.
Azmi dan Deska Zulkarnain., / Publika : JIAP Vol. 6 No. 1 / 2020 109
Pengawasan Pengawasan merupakan upaya yang
dilakukan oleh camat dalam mengawasi
pembangunan rumah dipesisir pantai
Kecamatan Moro. Yang mana diambil
sampel dari Kecamatan Moro, Kelurahan
Moro Timur, Desa Pauh, dan Kepala
SatPol PP serta pemilik rumah, pemilik
ruko, dan pemilik hotel.
Dari Kecamatan, Kelurahan, dan
Desa, masing-masing responden terdiri
dari Camat, Sekretaris Camat, Lurah, dan
Kepala Desa, serta Kepala SatPol PP,
sehingga didapatkan tanggapan
responden tersebut untuk indikator
pengawasan. Indikator pengawasan
distribusinya dapat dilihat pada tabel
berikut : Tabel.1.
Distribusi Tanggapan Responden Dari Pihak
Pemerintah Mengenai Indikator Pengawasan
Sumber : Data Olahan Penelitian 2020
Dari data tabel diatas dapat dilihat
bahwa hasil distribusi tanggapan
responden terdiri dari Pihak Pemerintah
berada pada kategori kurang baik.
Dimana 2 atau 40% berada pada kategori
berperan, sedangkan pada kategori
kurang berperan tidak ada responden
yang memberi tanggapan, dan 3 atau 60%
mengatakan tidak berperan.
Sedangkan bagi responden yang
terdiri dari pemilik bangunan memberi
tanggapan tentang Peranan Camat Moro
Dalam Menertibkan Pembangunan
Rumah di Pesisir Pantai Kabupaten
Karimun Provinsi Kepulauan Riau dengan
indikator pengawasan seperti dalam tabel
berikut : Tabel. 2.
Distribusi Tanggapan Responden Dari Pemilik
Bangunan Mengenai Indikator Pengawasan
Sumber : Data Olahan penelitian 2020
Dari tabel diatas yang diambil dari
responden pemilik bangunan dalam
Peranan Camat Moro Dalam Menertibkan
Pembangunan Rumah di Pesisir Pantai
Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan
Riaudapat dilihat bahwa 17 atau 16%
responden menanggapi Berperan,
sedangkan 22 atau 21% responden
menanggapi Kurang Berperan, sedangkan
68 atau 63% responden mengatakan Tidak
Berperan.
Dari hasil observasi yang penulis
lakukan dilapangan ditemukan bahwa
dalam Peranan Camat Moro Dalam
Menertibkan Pembangunan Rumah di
Pesisir Pantai Kabupaten Karimun
Provinsi Kepulauan Riau belum ada
memberikan pengawasan secara maksimal
kepada Pihak Pemerintah, dan Pemilik
bangunan yang menjadi responden bagi
penulis. Maka dapat disimpulkan bahwa
tanggapan responden mengenai indikator
pengawasan berada pada kategori Tidak
Berperan dengan persentase 60% bagi
responden pihak pemerintah dan 63%
bagi responden Pemilik Bangunan. Dari
data diatas dapat diketahui peran camat
dalam pengawasan pembangunan
dipesisir pantai tidak berfungsi
No Item
Penelitian
Tipe Penilaian Jumlah
B KB TB
1 Pengawasan
Langsung 2 - 3 5
2
Pengawasan
Tidak
Langsung
2 1 2 5
3 Melakukan
Evaluasi 2 - 3 5
Jumlah 6 1 8 15
Rata-rata 2 - 3 5
Persentase (%) 40% - 60% 100%
No Item
Penelitian
Tipe Penilaian Jumlah
B KB TB
1 Pengawasan
Langsung 21 37 50 107
2
Pengawasan
Tidak
Langsung
18 14 75 107
3 Melakukan
Evaluasi 11 16 80 107
Jumlah 50 67 205 330
Rata-rata 17 22 68 107
Persentase (%) 16% 21% 63% 100%
Azmi dan Deska Zulkarnain., / Publika : JIAP Vol. 6 No. 1 / 2020 110
sebagaimana mestinya, dapat dilihat dari
masih banyaknya masyarakat yang
membangun rumah atau bangunan
lainnya dipesisir pantai sehingga
membuat pesisir pantai Kecamatan Moro
terlihat sesak oleh bangunan warga.
Salah satu responden yaitu Kepala
Desa Pauh memberikan gambaran bahwa
“selama ini untuk melakukan pengawasan
baik langsung maupun tidak langsung
camat belum pernah melakukan tugasnya
mungkin dikarenakan kesibukan dinas
yang mengikat.”
“kita sudah melakukan pengawasan
baik langsung ataupun tidak langsung
serta melakukan evaluasi bagi pemilik
bangunan rumah dipesisir pantai
Kecamatan Moro baik itu Kelurahan Moro
Timur dan Desa Pauh”
Berdasarkan kutipan wawancara
dengan Camat Moro pihaknya telah
melakukan pengawasan baik itu langsung
maupun tidak langsung serta telah
melakukan evaluasi bagi pemilik
bangunan rumah dan ruko dipesisir
pantai, disisi masyarakat dan Kelurahan
serta Desa mereka merasa tidak pernah
ada pengawasan yang dilakukan baik oleh
camat maupun aparaturnya sehingga hal
ini menjadi hal yang menarik karena
camat mengatakan telah melakukan
pengawasan termasuk didalamnya
melakukan evaluasi bagi pemilik
bangunan dipesisir pantai.
Pemanfaatan Pemanfaatan lahan atau tempat
dipesisir pantai merupakan salah satu
upaya untuk memberikan ruang lingkup
untuk melastarikan dan menjaga
ekosistem pantai. Dalam hal ini yang akan
dilihat adalah bagaimana Camat Moro
memanfaatkan pesisir pantai sebagai
ekosistem kelestarian alam bukan sebagai
tempat untuk bangunan rumah ataupun
bangunan lainnya, jika dilihat dari
kenyataannya banyak pesisir pantai di
Kecamatan Moro dimanfaatkan sebagai
lahan bangunan rumah dan ruko. Dalam
hal ini akan dilihat tanggapan responden
yang berasal dari Pihak Pemerintah, dan
Pemilik Bangunan terhadap indikator
pemanfaatan pada penelitian Peranan
Camat Moro Dalam Menertibkan
Pembangunan Rumah di Pesisir Pantai
Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan
Riau : Tabel. 3.
Distribusi Tanggapan Responden Dari Pihak
Pemerintah Mengenai Indikator Pemanfaatan
Sumber : Data Olahan Penelitian 2020
Dari data tabel diatas dapat dilihat
bahwa tanggapan responden dari Pihak
Pemerintah, distribusi tanggapan
responden mengenai indikator
pengawasan berada dalam kategori Tidak
Berperan dimana 1 atau 20% berada pada
kategori Berperan, sedangkan 1 atau 20%
berada dalam kategori kurang berperan,
sedangkan 3 atau 60% responden berada
dalam kategori tidak berperan.
Jika dilihat dari distribusi tanggapan
dari Pemilik Bangunan terhadap indikator
pemanfaatan pada penelitian Peranan
Camat Moro Dalam Menertibkan
Pembangunan Rumah di Pesisir Pantai
Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan
Riau dapat dilihat pada tabel berikut :
No Item
Penelitian
Tipe Penilaian Jumlah
B KB TB
1
Memelihara
Kawasan
Pesisir Pantai
1 1 3 5
2 Melestarikan 2 1 2 5
3 Memanfaatkan 1 1 3 5
Jumlah 4 3 8 15
Rata-rata 1 1 3 5
Persentase 20% 20% 60 % 100 %
Azmi dan Deska Zulkarnain., / Publika : JIAP Vol. 6 No. 1 / 2020 111
Tabel. 4.
Distribusi Tanggapan Responden Dari Pemilik
Bangunan Mengenai Indikator Pemanfaatan
Sumber : Data Olahan Penelitian 2020
Dilihat dari tabel diatas tanggapan
responden dari Pemilik Bangunan
terhadap indikator pemanfaatan, 14 atau
13% pada kategori berperan, 25 atau 23%
berada pada kategori Kurang Berperan,
sedangkan 68 atau 64% responden berada
pada kategori Tidak berperan.
Dapat disimpulkan bahwa
tanggapan responden dari Pemilik
Bangunan terhadap indikator
pemanfaatan berada pada kategori Tidak
Berperan dengan persentase 64 %. Dalam
pemanfaatan kawasan dipesisir pantai
seharusnya camat dapat memanfaatannya
untuk keperluan umum atau kebutuhan
publik ini dapat dilihat dari hasil
persentase diatas dimana camat kurang
berperan dalam pemanfaatan kawasan
pesisir pantai.
Dari observasi penulis langsung
dilapangan ditemukan bahwa peranan
camat dalam memanfaatkan pesisir pantai
belum terlaksana dengan semestinya
karena banyak bangunan rumah yang
berdiri di pesisir pantai. Kemudian dari
sisi Kecamatan Moro, Camat Kecamatan
Moro mengatakan bahwa mereka telah
melakukan pemanfaatan kawasan pesisir
pantai yang digunakan untuk sarana dan
prasarana umum dan untuk kebutuhan
kecamatan Moro. Tetapi yang terlihat
bangunan yang berada kawasan pesisir
pantai Kecamatan Moro masih banyak
yang berdiri tegak dan tidak
termanfaatkan untuk saranan umum
tetapi untuk tempat tinggal dan tempat
usaha pemilik bangunan.
Dengan adanya perbedaan ini ada
hal yang menarik yang terjadi dalam
pemanfaatan kawasan pesisir pantai di
Kecamatan Moro Kabupaten Karimun.
Dari tanggapan keseluruhan
responden dapat dijelaskan bahwa
penelitian Peranan Camat Moro Dalam
Menertibkan Pembangunan Rumah di
Pesisir Pantai Kabupaten Karimun
Provinsi Kepulauan Riau berada dalam
kategori Tidak Berperan dengan
persentase dari responden Pihak
Pemerintah berkisar 60 % dan responden
dari Pemilik Bangunan 64 %.
Pengendalian Pengendalian merupakan salah satu
cara untuk menetralisir bangunan
dipesisir pantai, dengan pengendalian
bangunan dipesisir pantai tidak dapat
dibangun sehingga mengganggu
pelestarian pesisir pantai. Pengendalian
pembangunan seharusnya dilakukan oleh
camat dan aparatur kecamatan.
Dalam hal ini akan dilihat
bagaimana tanggapan responden dalam
indikator pengendalian yang dilakukan
oleh camat apakah berjalan sesuai dengan
baik. Untuk itu penulis mendistribusikan
bagaimana tanggapan responden yang
berasal dari Pihak Pemerintah, dan
Pemilik Bangunan, dimana hasilnya dapat
dilihat pada tabel berikut
No Item
Penelitian
Tipe Penilaian Jumlah
B KB TB
1
Memelihara
Kawasan
Pesisir Pantai
20 32 55 107
2 Melestarikan 10 26 71 107
3 Memanfaatkan 13 17 77 107
Jumlah 43 75 203 321
Rata-rata 14 25 68 107
Persentase 13% 23% 64% 100%
Azmi dan Deska Zulkarnain., / Publika : JIAP Vol. 6 No. 1 / 2020 112
Tabel. 5.
Distribusi Tanggapan Responden Dari Pihak
Pemerintah Mengenai Indikator Pengendalian
Sumber : Data Olahan Penelitian 2020
Dari data tabel diatas dapat dilihat
bahwa hasil distribusi tanggapan
responden dari Pihak Pemerintah dimana
2 atau 40% berada pada kategori Berperan,
sedangkan 1 atau 20% responden berada
pada kategori Kurang Berperan, dan 2
atau 40% responden berada pada kategori
Tidak Berperan.
Dari tabel diatas dapat dilihat
tanggapan responden Pihak Pemerintah
tentang Peranan Camat Moro Dalam
Menertibkan Pembangunan Rumah di
Pesisir Pantai Kabupaten Karimun
Provinsi Kepulauan Riau berada pada
kategori Tidak Berperan dengan
persentase 40 %, karena jumlah dari
responden lebih banyak yang menyatakan
tidak berperan yaitu sebanyak 7 orang.
Dari hasil distribusi tanggapan
responden tentang indikator pengendalian
dari Pemilik Bangunan tentang Peranan
Camat Moro Dalam Menertibkan
Pembangunan Rumah di Pesisir Pantai
Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan
Riau dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel. 6.
Distribusi Tanggapan Responden Dari Pemilik
Bangunan Mengenai Indikator Pengendalian
Sumber : Data Olahan Penelitian 2020
Dari tabel diatas dapat dilihat
tanggapan responden dari Pemilik
Bangunan dari hasil distribusi tanggapan
responden tentang indikator pengendalian
dimana 10 atau 9% responden dalam
kategori Berperan, sedangkan 10 atau 9%
berada pada kategori Kurang Berperan
dan 87 atau 82% responden berada pada
kategori Tidak Berperan.
Dari tabel diatas dapat dijelaskan
bahwa distribusi tanggapan responden
tentang indikator pengendalian yang
diambil dari responden dari Pemilik
Bangunan berada pada kategori Tidak
Berperan dengan persentase 82%. Dalam
pengendaliaan laju pembangunan
dipesisir pantai Camat harus bisa
mengendalikan pembangunan yang
dilakukan oleh masyarakat susuai dengan
aturan yang berlaku.
Pengendalian pembangunan
dikawasan pesisir pantai seharusnya bisa
dilakukan dengan baik karena bisa
merusak ekosistem alam yang ada
dipesisir pantai. Dalam hal ini camat harus
mampu memberikan peringatan dan
pengendalian serta menekan
pembangunan rumah atau bangunan lain
dipesisir pantai.
No Item
Penelitian
Tipe Penilaian Jumlah
B KB TB
1 Mengendalikan
laju
pembangunan 14 11 82 107
2
Merencanakan
pemanfaatan
pembangunan
kawasan
pesisir
10 14 83 107
3
Menekan
pembangunan
dipesisir
pantai
5 5 97 107
Jumlah 29 30 262 321
Rata-rata 10 10 87 107
Persentase (%) 9 % 9 % 82 % 100%
No Item
Penelitian
Tipe Penilaian Jumlah
B KB TB
1
Mengendalikan
laju
pembangunan 2 - 3 5
2
Merencanakan
pemanfaatan
pembangunan
kawasan
pesisir
2 2 1 5
3
Menekan
pembangunan
dipesisir
pantai
2 - 3 5
Jumlah 6 2 7 15
Rata-rata 2 1 2 5
Persentase (%) 40 % 20 % 40% 100%
Azmi dan Deska Zulkarnain., / Publika : JIAP Vol. 6 No. 1 / 2020 113
Selanjutnya menurut Camat
Kecamatan mengatakan bahwa :
“kami telah melakukan
pengendalian pembangunan dikawasan
pesisir pantai sesuai dengan aturan yang
ada, maka pembangunan dikawasan
pesisir pantai sudah dapat dikendalikan”
Berdasarkan kutipan pernyataan
oleh camat diatas, pihak telah melakukan
pengendalian pembangunan dikawasan
pesisir pantai yang ada diwilayahnya.
Jadi berdasarkan tanggapan atau
alasan yang disampaikan oleh camat,
Camat hanya memperingatkan bahwa
pembangunan dipesisir pantai menyalahi
aturan dengan ucapannya saja,
masyarakat dan para pemilik bangunan
tidak ada yang mendapat peringatan
resmi, SatPol PP juga tidak mendapat
koordinasi langsung dari kecamatan
untuk menertibkan bangunan dipesisir
pantai.
Berdasarkan observasi yang
dilakukan langsung dilapangan oleh
penulis maka tanggapan responden atas
indikator pengendalian ini berada pada
kategori Tidak Berperan dengan
persentase tanggapan dari responden
Pihak Pemerintah sebesar 40 % dan
tanggapan responden dari Pemilik
Bangunan sebesar 82 % .
Perencanaan
Perencanaan merupakan salah satu
cara untuk membangun sebuah kawasan
pesisir pantai, dengan perencanaan
pembangunan dan pemanfaatan pesisir
pantai dapat tertata dengan baik dan
benar dan diperuntukan untuk sarana
umum baik pemerintah maupun
masyarakat. Perencanaan untuk
membangun dipesisir pantai harus tepat
sasaran dan ditata dengan baik. Camat
dalam hal ini Camat Moro harus
merencanakan pembangunan pesisir
pantai dengan cermat agar tidak terjadi
tumpang tindih peruntukan kawasan
pesisir pantai.
Berdasarkan penelitian yang penulis
lakukan dilapangan perencananan oleh
camat dikawasan pesisir pantai belum
terlaksana dengan baik, ini dikarenakan
banyaknya bangunan perumahan warga
sebagai tempat tinggal maupun tempat
usaha dan penginapan serta hotel yang
dibangun oleh masyarakat tanpa ada
perencanaan dari pihak kecamatan
terlebih dahulu. Hal ini dapat dilihat dari
tabel distribusi responden untuk indikator
perencanaan. Responden yang dimaksud
adalah Pihak Pemerintah dan Pemilik
Bangunan : Tabel. 7.
Distribusi Tanggapan Responden Dari Pihak
Pemerintah Mengenai Indikator Perencanaan
Sumber : Data Olahan Penelitian 2020
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa
tanggapan responden dari Pihak
Pemerintah untuk indikator pengawasan.
3 atau 60% berada pada kategori berperan,
sedangkan 1 atau 20% responden berada
pada kategori kurang berperan,
sedangkan 1 atau 20% responden berada
pada kategori tidak berperan.
Dari tabel diatas dapat disimpulkan
bahwa tanggapan responden yang terdiri
dari Pihak Pemerintah terhadap indikator
perencanaan untuk penelitian Peranan
Camat Moro Dalam Menertibkan
Pembangunan Rumah di Pesisir Pantai
No Item
Penelitian
Tipe Penilaian Jumlah
B KB TB
1
Perencanaan
pembanguna
n pesisir
pantai
3 1 1 5
2
Perencanaan
dalam
pemanfaatan
pembanguna
n
2 2 1 5
Jumlah 5 3 2 10
Rata-rata 3 1 1 5
Persentase (%) 60 % 20 % 20 % 100 %
Azmi dan Deska Zulkarnain., / Publika : JIAP Vol. 6 No. 1 / 2020 114
Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan
Riau berada pada kategori Berperan.
Sedangkan bagi responden yang
terdiri dari Pemilik Bangunan distribusi
tanggapan tentang indikator perencanaan
dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel. 8.
Distribusi Tanggapan Responden Dari Pemilik
Bangunan Mengenai Indikator Perencanaan
Sumber : Data Olahan Penelitian 2020
Dari tabel diatas dapat dilihat
tanggapan responden yang terdiri dari
Pemilik Bangunan terhadap indikator
perencanaan dimana 11 atau 10% dalam
kategori Berperan, sedangkan 12 atau 11%
responden berada dalam kategori Kurang
Berperan, sedangkan 84 atau 79%
responden berada dalam kategori Tidak
Berperan.
Dari tabel diatas dapat disimpulkan
bahwa indikator perencanaan Peranan
Camat Moro Dalam Menertibkan
Pembangunan Rumah di Pesisir Pantai
Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan
Riau dengan responden Pemilik Bangunan
berada pada kategori Tidak Berperan
dengan persentase 79%. Dalam hal ini
peran Camat Moro dalam Perencanaan
pembangunan dipesisir pantai kurang
berperan karena masih banyak bangunan
dipesisir pantai yang masih berdiri dan
tidak sesuai dengan aturan yang ada.
Berdasarkan tabel diatas dan
observasi penulis dilapangan dapat
diketahui bahwa peranan camat dalam
menertibkan pembangunan dikawasan
pesisir pantai tidak berjalan dengan baik
ini dikarenakan masyarakat tidak
mengetahui atau tidak mendapat
informasi yang jelas untuk pembangunan
dipesisir pantai. Menurut warga camat
dalam merencanakan kawasan pesisir
pantai tidak pernah memberitahukan
seperti apa rencana pembangunan pesisir
pantai kepada warga sehingga warga
terus membangunperumahan dipesisir
pantai tanpa ada yang memberikan sanksi.
Menurut Camat Kecamatan Moro
menjelaskan bahwa perencanaan pesisir
pantai sebagai berikut :
“perencanaan pesisir pantai hanya
untuk pelabuhan dan peruntukan umum
kawasan pesisir umumnya tetapi
pembangunan oleh warga terus
meningkat, warga boleh saja membangun
perumahan dengan hitungan jarak 30 m
dari bibir pantai”
Berdasarkan pernyataan camat Moro
diatas pihaknya juga telah merencanakan
kawasan pesisir diperuntukan untuk apa
dan telah dijelaskan juga bahwa
pembangunan perumahan atau tempat
usaha boleh dilakukan 30 m dari bibir
pantai kearah darat, tetapi yang terlihat
banyak bangunan yang melebihi aturan
yang diberikan.
Berdasarkan observasi langsung
dilapangan, dapat disimpulkan bahwa
camat belum berperan dalam menertibkan
bangunan rumah dipesisir pantai sehingga
bangunan rumah milik warga semakin
banyak. Dapat disimpulkan bahwa pada
indikator perencanaan dengan tanggapan
dari keseluruhan responden Peranan
Camat Moro Dalam Menertibkan
Pembangunan Rumah di Pesisir Pantai
Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan
Riau berada pada kategori Kurang
Berperan dengan persentase 79 %
Dari keseluruhan indikator yang
penulis distribusikan untuk mendapat
tanggapan responden dapat disimpulkan
No Item
Penelitian
Tipe Penilaian Jumlah
B KB TB
1
Perencanaan
pembangunan
pesisir pantai
13 11 83 107
2
Perencanaan
dalam
pemanfaatan
pembangunan
12 11 84 107
Jumlah 25 22 167 214
Rata-rata 12 11 84 107
Persentase (%) 11 % 10 % 79 % 100 %
Azmi dan Deska Zulkarnain., / Publika : JIAP Vol. 6 No. 1 / 2020 115
bahwa peranan camat dalam menertibkan
bangunan rumah dipesisir pantai belum
berjalan dengan baik dan optimal.
Hal ini dapat dilihat dari tabel
rekapitulasi hasil penelitian yang penulis
utarakan diatas.
Tabel. 9.
Rekapitulasi Jawaban Responden Pihak Pemerintah
Berdasarkan Indikator Pengawasan, Pemanfaatan,
Pengendalian, Perencanaan.
Sumber : Data olahan penelitian 2020
Berdasarkan tabel diatas, dapat
dilihat hasil rekapitulasi jawaban
responden berdasarkan semua indikator
berada dalam kategori tidak berperan ini
berdasarkan jumlah persentasi yang
penulis temui berdasarkan distribusi
pertanyaan yang penulis sebarkan. Dari
keseluruhan indikator kategori tidak
berperan sebanyak 2 orang atau 40 %, ini
menyatakan bahwa peran camat dalam
menertibkan bangunan dikawasan pesisir
pantai tidak berjalan sebagai mana
mestinya. Sedangkan kategori berperan
sebanyak 2 orang atau 40 %. Dengan
jumlah persentase yang sama maka
penulis mengambil kesimpulan bahwa
peranan camat dalam menertibkan
bangunan dikawasan pesisir pantai berada
dikategori tidak berperan karena jumlah
responden yang menyatakan bahwa camat
tidak berperan lebih banyak yaitu 9 orang.
Tabel. 10.
Rekapitulasi Jawaban Responden Pemilik Bangunan
Berdasarkan Indikator Pengawasan, Pemanfaatan,
Pengendalian, Perencanaan.
Sumber : data olahan penelitian 2020
Dari tabel diatas dapat dilihat
rekapitulasi jawaban responden Pemilik
Bangunan berdasarkan keseluruhan
indikator berada dalam kategori tidak
berperan sebanyak 77 orang atau 72 % ,
dimana dalam hal ini responden Pemilik
Bangunan menyatakan pendapatnya
bahwa peran camat dalam menertibkan
bangunan dikawasan pesisir pantai tidak
berjalan sesuai dengan aturan yang ada
hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya
bangunan yang berada dikawasan pesisir
pantai.
Dari hasil rekapitulasi persentase
tanggapan responden dari Pihak
Pemerintah, dan Pemilik Bangunan dapat
dilihat bahwa Peranan Camat Moro
Dalam Menertibkan Pembangunan
Rumah Dipesisir Pantai Kabupaten
Karimun Provinsi Kepulauan Riau kurang
berperan karena masih banyak bangunan
rumah dan belum bisa dikendalikannya
pembangunan oleh camat dipesisir pantai
tersebut, hal ini dapat dilihat dari tabel-
tabel dan penjelasan yang telah penulis
utarakan diatas.
Dari hasil jawaban responden
terhadap semua indikator dapat dilihat
pada tabel berikut :
No Indikator Tipe Penilaian
Jumlah B KB TB
1 Pengawasan 2 - 3 5
2 Pemanfaatan 1 1 3 5
3 Pengendalian 2 1 2 5
4 Perencanaan 3 1 1 5
Jumlah 8 3 9 20
Rata-rata 2 1 2 5
Persentase (%) 40% 20% 40% 100 %
No Indikator Tipe Penilaian
Jumlah B KB TB
1 Pengawasan 17 22 68 107
2 Pemanfaatan 14 25 68 107
3 Pengendalian 10 10 87 107
4 Perencanaan 12 11 84 107
Jumlah 53 68 307 428
Rata-rata 13 17 77 107
Persentase 12% 16% 72% 100 %
Azmi dan Deska Zulkarnain., / Publika : JIAP Vol. 6 No. 1 / 2020 116
Tabel. 11.
Rekapitulasi Dari Jawaban Keseluruhan Responden
Terhadap Semua Indikator
Sumber : Data olahan penelitian 2020
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa
jumlah jawaban yang penulis dapatkan
dari seluruh responden terhadap
keseluruhan indikator yang menyatakan
Berperan sebanyak 15 atau 13%, Kurang
Berperan sebanyak 18 atau 16%, dan yang
menyatakan Tidak Berperan sebanyak 79
atau 71%. Jadi dari keseluruhan indikator
lebih banyak responden memberikan
jawaban Tidak Berperan hal ini dapat
dilihat masih banyaknya bangunan yang
berada di kawasan pesisir pantai
Kecamatan Moro.
Jadi hasil penelitian dari Peranan
Camat Moro Dalam Menertibkan
Pembangunan Rumah di Pesisir Pantai
Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan
Riau berada dalam kategori Tidak
Berperan.
Kesimpulan
Peranan Camat Moro Dalam
Menertibkan Pembangunan Rumah di
Pesisir Pantai. Kemudian bab ini penulis
akan menyampaikan kesimpulan dari
penelitian Peranan Camat Moro Dalam
Menertibkan Pembangunan Rumah di
Pesisir Pantai Kabupaten Karimun
Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian
dilanjutkan dengan saran untuk
menjadikan kedepannya Camat
Kecamatan Moro dapat menjalankan
tugasnya lebih baik lagi.
Adapun kesimpulan dari penelitian
ini mengenai Peranan Camat Moro Dalam
Menertibkan Pembangunan Rumah di
Pesisir Pantai Kabupaten Karimun
Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai
berikut :
1. Berdasarkan hasil penelitian yang
penulis paparkan pada bab
sebelumnya maka Peranan Camat
Moro Dalam Menertibkan
Pembangunan Rumah di Pesisir
Pantai berada pada kategori “Tidak
Berperan”, dapat dilihat dari
penjelasan dan hasil observasi yang
penulis lakukan dilapangan. Peran
Camat dalam menertibkan bangunan
dipesisir pantai belum terlaksana
dengan baik dan optimal, karena
masih banyaknya bangunan dipesisir
pantai yang menyalahi aturan.
2. Dari hasil penelitian ini juga
ditemukan hambatan-hambatan
dalam Peranan Camat Moro Dalam
Menertibkan Pembangunan Rumah di
Pesisir Pantai, dimana hambatan-
hambatan tersebut adalah sebagai
berikut :
a. Kurangnya penekanan yang
dilakukan oleh camat dalam
pembangunan rumah dipesisir
pantai untuk perumahan warga,
tempat usaha, penginapan dan
hotel sehingga membuat
pembangunan semakin menjadi
dan membuat kawasan pesisir
pantai menjadi kurang efektif dan
peran camat belum berjalan
dengan sempurna.
b. Kurangnya koordinasi camat
dengan pihak terkait untuk
merencanakan pembangunan
pesisir pantai sehingga banyak
masyarakat yang membangun
No Indikator
Tipe Penilaian
Jumlah
Pihak Pemerintah
dan Pemilik
Bangunan
B KB TB
1 Pengawasan 19 22 71 112
2 Pemanfaatan 15 26 71 112
3 Pengendalian 12 11 89 112
4 Perencanaan 15 12 85 112
Jumlah 61 71 316 448
Rata-rata 15 18 79 112
Persentase 13% 16% 71% 100%
Azmi dan Deska Zulkarnain., / Publika : JIAP Vol. 6 No. 1 / 2020 117
bangunan dipesisir pantai yang
menyalahi aturan.
c. Kurangnya pengawasan yang
dilakukan oleh camat kepada
masyarakat yang membangun
pemukiman dipesisir pantai
sehingga membuat pemanfaatan
pesisir pantai pada kawasan
tertentu sebagai daerah bebas
bangunan tidak terlaksana
dengan baik.
Daftar Pustaka
Amran, YS Chaniago, 2002. Kamus Lengkap
Bahasa Indonesia. Bandung, Pustaka
Setia.
Arikunto, Suharsimi, 2006. Prosedur
Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.
Jakarta, Asdi Mahasatya.
Arikunto, dkk, 2006. Penelitian Tindakan
Kelas. Jakarta, Bumi Aksara.
Awang, Azam, dan Mendra Wijaya, 2012.
Ekologi Pemerintahan. Pekanbaru, Alaf
Riau.
Budiardjo, Meriam, 2004.Dasar-Dasar Ilmu
Politik. Jakarta, PT. Gramedia Pustaka
Utama
Dahuri, Dkk, 2001.Pengelolaan Sumberdaya
Wilayah Pesisir Dan Lautan Secara
Terpadu. Jakarta, PT. Pradnya
Paramita.
Dahuri, Dkk, 2001. Sumberdaya Wilayah
Pesisir Dan Lautan Secara Terpadu.
Jakarta, PT. Pradnya Paramita.
Kalh, 2007.Mencari Bentuk Otonomi Daerah.
Bandung, Rineka Cipta
Kansil, CST dan Chiristine, 2003.Sistem
Pemerintahan Indonesia.Jakarta, Bumi
Aksara.
Kay, R. And Alder, J, 1999. Coastal
Management and Planning, E & FN
Spon. New york.
Moenir, H.A.S. 2010. Manajemen Pelayann
Umum di Indonesia.Jakarta, Bumi
Aksara.
Ndraha, Taliziduhu, 2003.Kybernologi Ilmu
Pemerintahan Jilid 1. Jakarta, Rineka
Cipta.
________________, 2003.Kybernologi Ilmu
Pemerintahan Jilid 2. Jakarta, Rineka
Cipta.
Poerwadarminta, W.J.S, 1958. Kamus
Umum Bahasa Indonesia. Jakarta, Balai
Pustaka
Rasyid, M. Ryass, 1997.Makna
Pemerintahan : Tinjauan Dari Segi Etika
Pemerintahan. Bandung, Sinar Pustaka
Harapan.
Rohani, Ahmad, 2004. Pengelolaan
Pengajaran. Jakarta, PT. Rineka Cipta.
Sadiman, Arief, dkk, 2006. Media
Pendidikan, pengertian, Pengembangan,
dan Pemanfaatan. Jakarta, Rajawali
Pers.
Soekanto, Soerjono, 2001.Pokok-Pokok
Sosiologi Hukum. Jakarta, Raja Grafindo.
Soekanto, Soerjono, 2007. sosiologi suatu
pengantar.Jakarta, Raja Grafindo.
Suryabrata, Suryadi, 2006. Metodologi
Penelitian. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
Syafiie, Inu Kencana, 2003.Ilmu
Pemerintahan. Bandung, Mandar Maju.
_________________, 2005. Pengantar Ilmu
Pemerintahan. Bandung, Rafika
Aditama.
_________________, 2007. Ilmu
Pemerintahan. Bandung : Mandar Maju
_________________, 2007.Manajemen
Pemerintahan. Jakarta, PT. Perca.
Thoha, Miftah,2011. Birokrasi dan Politik di
Indonesia.Jakarta, PT Raja Grafindo
Persada.
Winardi, J. 2003. Teori Organisasi dan
Pengorganisasian.Jakarta, Grafindo
Persada.
Dokumen
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007
Tentang Pengelolaan Wilayah dan Pulau-
Pulau Kecil
Azmi dan Deska Zulkarnain., / Publika : JIAP Vol. 6 No. 1 / 2020 118
Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintah Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun
Tahun 2011