Peran Social Media Peran Social Media Networking for Gov Networking for Gov

2.0 di Indonesia2.0 di Indonesia

Oleh ANIS Oleh ANIS FUADFUAD

FISIP UNTIRTAFISIP UNTIRTA

Konferensi Administrasi Negara III Konferensi Administrasi Negara III Universitas Padjadjaran Bandung Universitas Padjadjaran Bandung pada tanggal 7 Juli 2010pada tanggal 7 Juli 2010

PendahuluanPendahuluan

• Kehadiran social media networking semacam facebook, twitter, youtube, myspace dan wikipedia dan sejenisnya menciptakan penetrasi/penggunaan internet yang massif di seluruh dunia termasuk Indonesia

• Berdasarkan data yang dirilis oleh http://www.checkfacebook.com, Indonesia per 4 Juli 2010 menduduki peringkat ketiga pengguna facebook terbanyak setelah Amerika Serikat dan Inggris sebesar 25,912,960 orang Indonesia.

• pengguna Twitter di Indonesia diperkirakan sebanyak 5,6 juta orang. http://virtual.co.id/blog/social-media/twitter-tembus-lima-

juta-akun-di-indonesia-social-media-marketing-makin-rumit/• Efektif dan efisiennya media jaringan sosial

seperti facebook dan twitter digunakan sebagai alat bantu kampanye Obama dalam Pilpres USA 2008 lalu.

• Peran Facebook menggerakkan simpati masyarakat secara massif kepada Prita Mulyasari melawan ketidakadilan Hukum di Indonesia.

• Istilah “Cicak buaya” sebagai simbol perlawan Masyarakat dan KPK (Bibit dan Chandra) melawan arogansi POLRI. Facebook juga berperan penting.

• potensi besar beberapa situs jejaring sosial lainnya yang jarang dilirik banyak orang dalam bidang kepemerintahan khususnya penyelenggaraan e-government (e-gov) di Indonesia.

• Sedikit para pelayanan publik memanfaatkan facebook untuk melayani dan mendekatkan diri pada masyarakat.

• Sedikit pula para pembuat kebijakan memahami bahwa facebook bisa menjadi alat bantu untuk mengumpulkan berbagai masukan dari masyarakat dalam membuat suatu kebijakan

Di Amerika Serikat, Pemanfaatan Social Media Networking untuk pelayanan Publik dan Pembuatan Kebijakan menjadi kebijakan resmi ditiap negara federal serta pemerintah Pusat. Tiap Departemen memiliki official account minimal FB, Twitter dan Youtube

Rumusan MasalahRumusan Masalah

Media jejaring sosial telah dimanfaatkan oleh banyak kalangan dan mempunyai peran penting dalam menghubungkan (interrelated) antar warga masyarakat (citizen) di Indonesia. Pertanyaan menarik adalah bagaimana peran media jejaring sosial (Social Media Networking) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia pada saat ini? Apakah potensi media jejaring sosial dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah di Indonesia? Faktor apa penyebabnya?

Kajian LiteraturKajian Literatur

• ICT dan Electronic Government• E-democracy, Social Media Networking dan Gov

2.0Electronic Democracy (e-democracy), Virtual

Democracy (Norris & James; 1998), Digital Democracy (Hague; 1999), Democracy Online (Shane; 2004) Democracy Process + ICT

Web 1.0 : consult, surf dan searchWeb 2.0 : share, collaborate dan exploit• Evidence Based Policy dan E-Cognocracy

PembahasanPembahasan

• booming pemanfaatan media pertemanan online (social media networking) seperti facebook dan twitter penetrasi Internet semakin tinggi dan penggunaan ponsel secara massif.

• Sayangnya sangat sedikit instansi pemerintah yang secara khusus memanfaatkan potensi facebook dan twitter untuk melayani sekaligus mengumpulkan evidence untuk membuat kebijakan

Contoh :• Tifatul Sembiring memanfaatkan FB dan

Twitter sebagai inisiatif dan bukan kebijakan lembaga (Akun pribadi dan bukan official Account)

• Tiap kementerian memang ada account FB tapi di kelola pihak ke-3 (LSM Indonesia Bicara) sehingga manfaat yang diharapkan tidak tercapai

Best Practice• TMC Ditlantas Polda Metro Jaya menggunakan twitter

dan facebook dalam melayani masyarakat di bidang lalu lintas. Berdasarkan penelusuran penulis, account twitter dan facebook TMC Ditlantas Polda Metro Jaya sudah di manfaatkan masyarakat dengan baik. Banyak masyarakat saling berbagi informasi lalu lintas, hingga memberikan pertanyaan, kritik dan saran.

• Social media networking TMC Ditlantas Polda Metro Jaya dapat dikunjungi di http://twitter.com/tmcpoldametro dan http://www.facebook.com/TMCPoldaMetro

Berdasarkan fakta diatas, pertanyaan penting adalah mengapa e-gov di Indonesia khususnya pemanfaatan social media networking tidak dilakukan secara maksimal. Beberapa faktor dapat diuraikan sebagai berikut :

Pertama penetrasi ICT tinggi di kalangan masyarakat namun banyak SDM dalam birokrasi yang gagap teknologi ataupun ketika banyak aparat birokrasi sudah mulai mengenal teknologi, mereka bukan memanfaatkan teknologi untuk melayani masyarakat sebagai upaya efektifitas dan efisiensi malah menggunakan ICT hanya sebagai sarana hiburan belaka

Kedua, penggunaan e-gov oleh lembaga-lembaga pemerintah hanya sebatas menggugurkan kewajiban memenuhi anjuran pemerintah pusat via kemenkominfo. Malah, dalam kondisi tertentu e-gov dipandang sebagai proyek yang menggiurkan karena merupakan program high-cost dimana membutuhkan investasi dengan dana besar sehingga membuka kesempatan bagi banyak kalangan khususnya birokrasi pelaksana untuk menjadikan lahan korupsi.

Ketiga, secara statistik, implementasi e-gov di berbagai lembaga pemerintah dan daerah, 80 persen situs e-gov hanya sebagai situs penyedia informasi dan belum pada tahap interaksi apalagi transaksi pelayanan (lihat, Rokhman, 2008). Dengan kata lain penggunaan media social networking berbasis web 2.0 di berbagai situs eg-gov di Indonesia tidak dimanfaatkan secara maksimal.

Permasalahan terbesar penyelenggaraan e-gov di Indonesia adalah pemahaman para pembuat kebijakan dalam hal ini pimpinan birokrasi yang berangggapan bahwa penyelenggaraan e-gov hanya sekedar memiliki website berisi informasi lembaganya. Website dibanyak instansi pemerintah di Indonesia baru menerapkan web 1.0 yang kaku dan tidak interaktif

Riset Brookings tahun 2009 tentang pelayanan publik menggunakan media internet Indonesia berada di peringkat 175 dari 198 negara yang dinilai. Peringkat Indonesia mengalami penurunan dan kemunduran. Tahun 2008, Indonesia berada di peringkat ke-170, dan tahun 2009 turun menjadi 5 level. Indonesia menjadi negara Asia Tenggara terbawah dalam pelayanan pemerintah menggunakan media internet. Sementara Singapura menjadi yang termaju dengan menempati ranking ke-4. Atau bandingkan dengan dua negara terbelakang di Asia yaitu Afghanistan yang menduduki peringkat 76 dan Timor Leste yang berada diatas posisi Indonesia, yaitu diperingkat 156

Keempat, pemahaman, kemauan dan kemampuan pemimpin dalam memanfaat ICT sebagai visi besar dalam menjalankan roda organisasi publik yang efektif dan efisien. Menurut Kraemer dan King (2006) permasalahan utama penggunaan ICT adalah dari sisi pimpinan dalam mendistribusikan teknologi secara efesien, hal ini disebabkan ketidakpahaman pimpinan atas manfaat penggunaan teknologi pada sistem birokrasi

jika diasumsikan kisaran umur pimpinan birokrasi sebagai pemegang kebijakan sekitar pada rentang umur 55-64 tahun, maka dapat dimaklumi bahwa pemanfaatan social media networking menjadi tidak penting dan tidak disadari oleh para pembuat kebijakan. Menurut data yang dirilis situs checkfacebook.com, pengguna facebook di Indonesia dengan rentang umur 55-64 tahun hanya 0,6 Persen dari 25,912,960 pengguna facebook di Indonesia secara keseluruhan

Faktor terakhir tidak dimanfaatkannya Social Media Networking dalam pelayanan publik di Indonesia adalah karena ketiadaan hasrat untuk melayani (passion for service). Secanggih dan semudah apapun alat bantu kita dalam menjalankan pelayanan publik, namun ketiadaan hasrat untuk melayani pada jiwa pelayan publik di Indonesia maka semua bentuk pelayanan tidak pernah berjalan maksimal dan memuaskan masyarakat

KesimpulanKesimpulan

Melayani masyarakat lewat e-gov sesungguhnya tidak perlu rumit dan mahal. Faktor terpenting dalam menjalankan pemerintahan di abad ini adalah kreatif, inovatif dan berfikir efektif serta efisien. Untuk menciptakan partisipasi masyarakat yang begitu massif sesungguhnya tidak membutuhkan biaya mahal. Manfaatkan teknologi yang ada, lihat teknologi apa yang berkembang di masyarakat dan ikutilah arus mereka (masyarakat). Social Media Networking for Gov 2.0 menjawab itu semuanya.

erima asi

h