peran sistem informasi dalam pelaporan...
TRANSCRIPT
IZIN LINGKUNGAN
DEFENISI :
Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap
orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib
AMDAL atau UKL/UPL dalam rangka perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasayarat
memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan
Ps 1 ayat 1 PP 27 tahun 2012
Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib memiliki
AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan
Ps 2 ayat 1 PP 27 tahun 2012
BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG TELAH
MEMILIKI DOKUMEN LINGKUNGAN SEBELUM PP
27/2012 DITERBITKAN
Dokumen Lingkungan yang telah mendapat persetujuan
sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap
berlaku dan dipersamakan sebagai Izin Lingkungan
Ps 73 PP 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
Catatan : PP 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, diundangkan pada
tanggal 23 Februari 2012 pada Lembaran Negara RI Tahun 2012 nomor 48
BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG MEMILIKI
DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DPLH DAN DELH
Pengesahan DELH atau DPLH menjadi
persyaratan permohonan Izin Lingkungan
Ps 7 PermenLHK nomor 102 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan
Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang telah Memiliki
Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup
Tujuan diterbitkannya Izin Lingkungan antara lain :
1.Memberikan Perlindungan terhadap lingkungan hidup yang
lestari dan berkelanjutan ;
2.Meningkatkan upaya pengendalian Usaha dan/atau Kegiatan
yang berdampak negatif pada lingkungan hidup ;
3.Memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi
antar instansi dalam penyelenggaraan Perizinan untuk Usaha
dan/atau Kegiatan, dan ;
4.Memberikan kepastian hukum dalam Usaha dan /atau
Kegiatan.
APA MUATAN YANG TERKANDUNG DIDALAM
IZIN LINGKUNGAN
Salah satunya adalah KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN LINGKUNGAN, antara lain :
a) Memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria
kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
b) Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat
dalam Izin Lingkungan selama 6 (enam) bulan sekali ;
c) Mengajukan permohonan Izin Lingkungan apabila direncanakan untuk
melakukan perubahan terhadap lingkup deskripsi rencana usaha dan/atau
kegiatannya ; dan
d) Kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/walikota
sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup
Pasal 17 Peraturan MENLH No. 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan
Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan.
Menyampaikan laporan pelaksanaan
persyaratan dan kewajiban yang dimuat
dalam Izin Lingkungan selama 6 (enam)
bulan sekali
PERMASALAHANNYA
Dari arsip Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, yang memiliki Izin
Lingkungan atau dipersamakan dengan Izin Lingkungan sebanyak ± 870
Izin Lingkungan,
Namun...
Yang menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan Izin Lingkungan
secara periodik setiap 6 bulan sekali hanya ± 135 pelaku usaha kegiatan
saja.
Atau 15,5 % saja
PADAHAL
PELANGGARAN TERHADAP KETENTUAN DALAM IZIN
LINGKUNGAN MEMILIKI SANKSI TEGAS...
Pasal 109 UU 32/2009
Usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan Penjara dan Denda
Pasal 98-100 UU 32/2009
Pelanggaran Baku Mutu Lingkungan Hidup (BML) dan Kriteria Baku
Kerusakan Lingkungan Hidup (KBKL) Penjara dan Denda
Pasal 71 PP 27 / 2012
Sanksi administratif kepada pemegang izin lingkungan yang melanggar
ketentuan pasal 53 PP 27/2012; tidak melaksanakan Izin Lingkungan dan
tidak melaporkan pelaksanaan Izin Lingkungan
PERMASALAHAN YANG KERAP DISAMPAIKAN.....
1.Tidak mengetahui kewajiban dalam pelaksanaan Izin
Lingkungan ;
2.Tidak mengetahui format penyampaian laporan yang baik
sesuai ketentuan ;
3.SDM yang membuat laporan tidak ada serta ribetnya
penyusunan laporan.
HIMBAUAN PRESIDEN RI TERKAIT
REFORMASI BIROKRASI
“Sehingga kita
memerlukan sebuah
birokrasi yang cepat,
birokrasi yang
melayani dan
responsif terhadap
perubahan-perubahan
dan perkembangan
zaman,”
Pidato Presiden RI, pada Rapat
terbatas tentang manajemen ASN
SISTEM INFORMASI
Merupakan salah satu solusi dalam
menerapkan pelayanan yang
responsif, efektif dan efisien
BEBERAPA CONTOH PELAPORAN PELAKSANAAN IZIN LINGKUNGAN
DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI
SIPIL –Sistem Informasi
Penaatan Izin Lingkungan
Oleh PPE Sumatera
SIMPEL –Sistem
Informasi Penaatan Izin
Lingkungan
Oleh KLHK
DADU ONLINE –
Dokumentasi AMDAL dan
UKL-UPL
Oleh KLHK
SISTEM PELAPORAN
DOKUMEN LINGKUNGAN –
Oleh Dinas LH Kulonprogo
DASAR HUKUM
• Psl 68 huruf a UU 32 / 2009, Setiap orang yang melakukan
usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan
informasi yang terkait dengan PPLH secara benar, akurat,
terbuka , dan tepat waktu ;
• Bahwa informasi yang terkait dengan perlindungan dan
pengelolaan LH secara benar, akurat, terbuka dan tepat
waktu, diberikan dalam bentuk pelaporan yang disampaikan
antara lain dalam bentuk elektronik ;
• Bahwa pelaporan secara elektronik diperlukan untuk
meningkatkan efektiivitas pengawasan oleh Pemerintah dan
Pemerintah Daerah dalam memantau ketaatan pemegang
izin lingkungan di bidang LH, sehingga perlu dibentuk
sistem pelaporan terintegrasi secara elektronik.
PERMASALAHAN YANG DAPAT DIATASI
DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI
DALAM PELAPORAN PENAATAN IZIN LINGKUNGAN MENGGUNAKAN
SISTEM INFORMASI
Menghemat space Ruangan
yang dibutuhkan dalam
menyimpan berkas – berkas
laporan pengelolaan dan
pemantauan secara periodik
Ribetnya
mengumpulkan
data-data
sebelumnya
Ketepatan dan Kecepatan
waktu
Dapat dikerjakan kapan saja, dan dimana saja
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MEDAN
TELAH MEMILIKI SISTEM INFORMASI TERKAIT
PELAPORAN PENAATAN IZIN LINGKUNGAN
HAL INI MERUPAKAN KOMITMEN WALIKOTA MEDAN
MELALUI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MEDAN
DALAM MENERAPKAN BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN
EFISIEN SESUAI DENGAN HIMBAUAN PRESIDEN RI
YANG TERCANTUM DARI MISI WALIKOTA MEDAN, YAITU
Meningkatkan efisiensi melalui deregulasi dan
debirokratisasi sekaligus penciptaan iklim investasi yang
semakin kondusif termasuk pengembangan kreatifitas
dan inovasi daerah guna meningkatkan kemampuan
kompetitif serta komparatif daerah.