PERAN NEGARA

DALAM

PEMBANGUNAN EKONOMI

Universitas Airlangga

20 Juni, 2013

Purbaya Yudhi Sadewa

Anggota Komite Ekonomi Nasional

Ekonom Danareksa Research Institute

- 2 -

Pemerintah: Pusat & Daerah (Provinsi, Kab/Kota) 1

BUMN & BUMD 2

Bank Indonesia 3

- 3 -

Jepang dan Korea Keluar dari Middle Income Trap

Setelah Mengalami Pertumbuhan Ekonomi Tinggi

Sebelum menjadi high-income countries, Jepang dan Korea memiliki periode

dimana pertumbuhan ekonominya amat cepat (hingga di atas 10%).

Perekonomian China yang tumbuh cepat dalam beberapa tahun terakhir

menimbulkan perkiraan China akan dapat menghindari middle income trap.

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

-15.00

-10.00

-5.00

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

Ma

r-5

8

Ma

r-6

0

Ma

r-6

2

Ma

r-6

4

Ma

r-6

6

Ma

r-6

8

Ma

r-7

0

Ma

r-7

2

Ma

r-7

4

Ma

r-7

6

Ma

r-7

8

Ma

r-8

0

Ma

r-8

2

Ma

r-8

4

Ma

r-8

6

Ma

r-8

8

Ma

r-9

0

Ma

r-9

2

Ma

r-9

4

Ma

r-9

6

Ma

r-9

8

Ma

r-0

0

Ma

r-0

2

Ma

r-0

4

Ma

r-0

6

Ma

r-0

8

Ma

r-1

0

Ma

r-1

2

Japan GDP (% YoY)

Japan Lending Rate (%)- Kanan

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

20.00

(10.00)

(5.00)

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

Ma

r-7

1

Ma

r-7

3

Ma

r-7

5

Ma

r-7

7

Ma

r-7

9

Ma

r-8

1

Ma

r-8

3

Ma

r-8

5

Ma

r-8

7

Ma

r-8

9

Ma

r-9

1

Ma

r-9

3

Ma

r-9

5

Ma

r-9

7

Ma

r-9

9

Ma

r-0

1

Ma

r-0

3

Ma

r-0

5

Ma

r-0

7

Ma

r-0

9

Ma

r-1

1

Korea GDP (% YoY)

Korea Lending Rate (%) - Kanan

Sumber: IMF, CEIC

- 4 -

Transformasi Ekonomi Korea

26.5

2.4

0

5

10

15

20

25

30

19

70

19

72

19

74

19

76

19

78

19

80

19

82

19

84

19

86

19

88

19

90

19

92

19

94

19

96

19

98

20

00

2002

20

04

20

06

20

08

20

10

%GDP Korea: Pangsa Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

16.9

28.1

10

14

18

22

26

30

1970

1972

1974

1976

1978

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

%GDP Korea: Pangsa Sektor Manufaktur

Struktur perekonomian

Korea mengalami

perubahan yang serupa

dengan Jepang.

Pangsa sektor Pertanian

terus mengalami

penurunan. Sementara

sektor Manufaktur terus

mengalami kenaikan.

Kinerja sektor

Manufaktur yang tetap

baik membuat laju

pertumbuhan Korea

relatif lebih tinggi

dibandingkan laju

pertumbuhan Jepang

ketika negara-negara

tersebut sudah Maju.

Sumber: IMF, CEIC

- 5 -

Pelajaran dari Jepang dan Korea

Untuk menjadi negara high income country diperlukan periode dengan laju

pertumbuhan ekonomi amat tinggi selama beberapa tahun. Di Jepang

dan Korea ada masa dimana ekonomi kedua negara tersebut tumbuh

dengan laju di atas 10% (untuk Jepang hingga 15 tahun).

Sektor Manufaktur tidak boleh diabaikan.

Perlu modal pendidikan (dasar) yang cukup.

Ada kebijakan Industri yang jelas dan kebijakan yang jelas dari pemerintah

untuk sektor Manufaktur (termasuk dukungan sektor finansialnya).

Hal yang perlu dilakukan Indonesia, antara lain:

Harus menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.

Kondisi infrastruktur kita harus diperbaiki untuk meningkatkan daya

saing sektor manufaktur, maupun daya saing perekonomian secara

keseluruhan.

Harus ada keberpihakan anggaran untuk mewujudkan hal tersebut.

- 6 -

KONDISI ANGGARAN

APBN selalu defisit, sehingga membuat APBN menjadi rentan bila ada perubahan kondisi makro

ekonomi.

Pendapatan harus ditingkatkan lagi. Efisiensi pengumpulan pajak harus ditingkatkan bila kita

ingin APBN yang berkesinambungan.

Tax Collection Rate hasus ditingkatkan hiingga di atas 14.5% dari PDB (Malaysia sekitar 14.3,

Brasil 15.6, China 18,4%).

Anggaran

selalu

defisit

Tax collection rate

ditingkatkan

Surplus anggaran

Sumber: Kemenkeu, KEN

- 7 -

Postur Pengeluaran Harus Diubah

Porsi Belanja Pegawai

terus membesar (Belanja

rutin mendominasi).

Belanja Barang dan

Modal (total) turun

Subsidi energi secara

bertahap harus

dikurangi, dana untuk

program yang produktif,

termasuk pembangunan

infrastruktur.

Alokasi untuk daerah

semakin besar.

Implementasi harus lebih

efektif.

Sumber: Kemenkeu

- 8 -

BELANJA BARANG DAN MODAL

Indonesia sudah berupaya meningkatkan belanja modal.

Namun, secara total belanja barang dan modal di 2013 turun.

Pertumbuhan belanja modal di 2013 juga menurun. Dampak terhadap perekonomianakan

relatif lebih rendah di 2013.

Pertumbuhan belanja modal (termasuk rasio terhadap PDB) harus diperhatikan.

Total Belanja

Barang dan

Modal Turun (%

PDB)

Pertumbuhan

Belanja modal

Melambat di

2013.

Sumber: Kemenkeu, KEN

- 9 -

BELANJA INFRASTRUKTUR

Belanja Infrastruktur terus mengalami kenaikan. Namun masih belum cukup untuk ukuran

ekonomi Indonesia. Pada tahun 2013, belanja infrastruktur baru mencapai sekitar 2

persen dari PDB (idealnya 5% dari PDB).

Gap belanja

infrastruktur

sekitar 275

triliun rupiah

Gap pembiayaan infrastruktur di 2013 (sekitar 275 triliun rupiah) hampir sama besar

dengan subsidi energi di 2013. Harus dilakukan realokasi secara bertahap ke depan untuk

meningkatkan belanja infrastruktur.

Sumber: Kemenkeu, KEN

- 10 -

2011 2012 Q1 12 Q1 13 2011 2012 Q1 12 Q1 13 2011 2012 Q1 12 Q1 13

1. Consumption Expenditures: Household 54.6 54.6 54.3 55.6 4.7 5.3 4.9 5.2 2.7 2.9 2.8 2.9

2. Consumption Expenditures: Government 9.0 8.9 7.0 6.8 3.2 1.2 6.4 0.4 0.3 0.1 0.4 0.0

3. Gross Fixed Capital Formation 32.0 33.2 31.9 32.0 8.8 9.8 10.0 5.9 2.1 2.4 2.3 1.4

4. Export of Goods and Services 26.3 24.3 24.9 23.3 13.6 2.0 8.2 3.4 6.3 1.0 3.9 1.6

5. Import of Goods and Services 24.9 25.8 24.7 24.4 13.3 6.6 8.9 -0.4 4.8 2.5 3.3 -0.2

GROSS DOMESTIC PRODUCT 100.0 100.0 100.0 100.0 6.5 6.2 6.3 6.0 6.5 6.2 6.3 6.0

6. Change in Stock & statistical discrepancies 3.0 5.0 6.7 6.6 n.m n.m n.m n.m n.m n.m n.m n.m

7. Total Consumption 63.6 63.4 61.3 62.5 4.5 4.8 5.1 4.7 2.9 3.0 3.2 2.9

8. Domestic Demand 95.6 96.6 93.1 94.5 5.7 6.2 6.4 5.0 5.0 5.4 5.5 4.3

Share, % Pertumbuhan, %YoY Kontribusi, %Expenditures

IMPLEMENTASI ANGGARAN HARUS DIPERBAIKI

APBN yang ada pun belum dapat diimplementasikan secara optimal, sehingga kontribusi

belanja pemerintah terhadap perekonomian cenderung lemah.

Pemerintah mengalami masalah penyerapan anggaran sejak tahun 2008.

Tanpa perbaikan implementasi anggaran, rencana kebijakan fiskal menjadi tidak optimal.

Sumber: BPS

- 11 -

Kebijakan fiskal adalah instrumen kebijakan pembangunan. Karena itu,

alokasi APBN/APBD harus sesuai dengan strategi pembangunan yang sedang diimplemetnasikan.

Untuk membuat APBN lebih berkesinambungan, sisi pendapatan APBN harus ditingkatkan. Hal ini dapat dilakukan dengan: Peningkatan efisiensi pengumpulan pajak dengan:

o Koordinasi antar instansi terkait untuk memastikan seluruh warga negara yang mempunyai pendapatan di atas PTKP (Pendapatan Tidak Kena Pajak) membayar pajak dengan benar sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

o Pengenaan pajak yang lebih tinggi atau harga yang lebih tinggi untuk energi, sumber daya alam, atau polusi, yang juga akan mendorong terjadinya konservasi sumber daya alam.

Penerimaan dari komoditas SDA dipakai untuk investasi SDM, infrastruktur dan modal sosial untuk memfasilitasi diversifikasi dan meng-upgrade industri (perubahan struktur industri)

Kebijakan Fiskal

- 12 -

Dalam pembiayaan: Memonetize cadangan sumber daya alam.

Deepening pasar surat utang negara dalam negeri. Hal ini akan

memudahkan pemerintah dalam membiayai program pembangunan.

Pinjaman pemerintah: untuk pembiayaan investasi, dan bukan untuk pengeluaran rutin

Dalam hal belanja:

Pemerintah berperan penting dalam mendorong industri melalui penyediaan infrastruktur utama. Anggaran infrastruktur harus ditingkatkan secara bertahap hingga mencapai 5% dari PDB.

Subsidi dikembalikan sebagai instrumen perlindungan sosial dengan mengubah secara bertahap subsidi harus dirubah menjadi subsidi ke orang.

Kelebihan anggaran dapat digunakan untuk meningkatkan belanja infrastruktur (dalam jangka panjang), maupun pendidikan.

Alokasi belanja modal (dan barang) harus ditingkatkan.

...Kebijakan Fiskal

- 13 -

Dalam hal implementasi anggaran, penyerapan anggaran harus ditingkatkan, melalui:

o Meningkatkan koordinasi antar departemen.

o Membuat sistem monitoring pencairan APBN (dan APBD) yang lebih rutin.

o Menciptakan sistem disinsentif bagi departemen atau daerah yang lambat mencairkan anggarannya.

o Pengelolaan APBN dan APBD dikaitkan dengan kinerja, dan dilakukan berdasarkan indikator yang jelas dan terukur.

o Pemeringkatan daerah dapat digunakan untuk memacu para pemimpin di daerah untuk menerapkan kebijakan fiskal yang baik dan prudent.

Dengan kondisi APBN yang lebih baik, maka pemerintah dapat dengan lebih leluasa menjalankan kebijakan Fiskal counter cyclical (ekspansi pada saat resesi, dan kontraksi pada saat ekonomi memanas) bila diperlukan.

...Kebijakan Fiskal

- 14 -

Kebijakan Countercyclical

Kebijakan fiskal harus ekspansif ketika perekonomian menurun.

Kegagalan melakukan hal tersebut membuat ekonomi kita terpuruk ke dalam resesi yang

dalam di tahun 1997/1998.

Kebijakan ekspansif di tahun 2008/2009 turut membantu mencegah keterpurukan.

72

80

88

96

104

112

120

128

136

144

Jan

-90

Oct

-90

Jul-

91

Ap

r-9

2

Jan

-93

Oct

-93

Jul-

94

Ap

r-9

5

Jan

-96

Oct

-96

Jul-

97

Ap

r-9

8

Jan

-99

Oct

-99

Jul-

00

Ap

r-0

1

Jan

-02

Oct

-02

Jul-

03

Ap

r-0

4

Jan

-05

Oct

-05

Jul-

06

Ap

r-0

7

Jan

-08

Oct

-08

Jul-

09

Ap

r-1

0

Jan

-11

Oct

-11

Jul-

12

80

86

91

97

102

108

113

119

124

130

LEI (LHS) CEI (RHS)

Periode Resesi

Periode ekspansi

Periode

ekspansi

Periode ekspansi

Periode

ekspansi

Periode Resesi

Periode ekspansi

Periode

ekspansi

Periode ekspansi

Periode

ekspansi

Indonesia melakukan

kebijakan

countercyclical

Indonesia melakukan

kebijakan

Procyclycical

Sumber: KEN

- 15 -

Meningkatkan Pelaksanaan Otonomi dengan Sistem Pemeringkatan

Sistem peratingan ini harus dapat memberikan reward kepada daerah yang telah berusaha

menciptakan iklim investasi yang kondusif dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pada saat

yang bersamaan sistem peratingan ini harus juga dapat memberikan kesempatan kepada daerah

yang tertinggal untuk memperbaiki kinerjanya. Kriteria yang digunakan dalam peratingan ini

dipilih secara fair dan harus dapat dinilai secara transparan.

- 16 -

Pemerintah: Pusat & Daerah (Provinsi, Kab/Kota) 1

BUMN & BUMD 2

Bank Indonesia 3

- 17 -

Dominasi BUMN Amat Signifikan

BUMN PENJUALAN (Rp Juta) LABA BERSIH TERATRIBUSI (Rp Juta)

2010 2011 2012 RKAP 2010 2011 2012 RKAP

PT Pertamina 438,011,566 589,765,881 527,128,069 16,775,554 21,192,302 23,500,568

PT PLN 102,973,531 208,017,823 214,187,411 10,086,686 7,193,870 12,499,671

Sub total (PT Pertamina & PT PLN) 540,985,097 797,783,704 741,315,480 26,862,240 28,386,172 36,000,239

BUMN Terbuka- Perbankan 73,810,253 119,460,370 146,121,123 16,748,933 33,934,918 39,410,959

BUMN Terbuka- Non Perbankan 132,657,793 212,522,376 244,185,652 24,674,541 30,884,444 35,522,978

BUMN Terbuka 206,468,046 331,982,746 390,306,775 41,423,474 64,819,362 74,933,937

BUMN Lainnya 216,958,788 247,985,804 309,423,706 20,162,159 22,323,409 26,940,727

Total 964,411,931 1,377,752,254 1,441,045,961 88,447,873 115,528,943 137,874,902

% terhadap PDB 15.03 18.61 16.90 1.38 1.56 1.62

Kontribusi BUMN Indonesia terhadap perekonomian cukupt signifikan. Pada

tahun 2011:

Penjualan mencapai 1337 triliun rupiah (18,61% dari PDB).

Laba mencapai 116 triliun rupiah (1,56% dari PDB).

KINERJA BUMN INDONESIA

Sumber: KemenBUMN, KEN

- 18 -

BUMN dan Middle Income Trap Country

Pangsa BUMN dalam Sepuluh

Perusahaan Terbesar (%)

Contoh negara yang sukses keluar dari middle income trap adalah Jepang dan Korea.

Besarnya peran BUMN tidak menjamin lebih cepat keluar dari middle income trap.

BUMN Singapura hanya menyumbang 23 persen dalam sepuluh besar perusahaan di

sana.

Sumber: World Bank

- 19 -

BUMN memiliki peran penting pada perekonomian Indoesia.

BUMN dapat digunakan sebagai perpajangan tangan pemerintah untuk

mengimplementasikan proyek-proyek pembangunan tertentu/belum

diminati oleh perusahaan swasta. Fungsi ini sebaiknya tetap

dipertahankan ke depan.

Namun, untuk bertransformasi menjadi negara maju, Indonesia tidak

dapat hanya bertumpu pada BUMN (sedikit negara maju yang

ekonominya didominasi oleh BUMN), Indonesia perlu dukungan pelaku

usaha swasta.

Dunia usaha secara keseluruhan (baik swasta maupun BUMN secara

berimbang) harus menjadi driver dari pertumbuhan ekonomi

Dunia Usaha Sebagai Penggerak Ekonomi

- 20 -

Perlu diciptakan iklim usaha yang kompetitif agar BUMN dan pelaku

usaha swasta dapat saling melengkapi dalam menciptakan kemakmuran

bersama.

Konglomerasi BUMN harus diwaspadai. BUMN tidak boleh berperilaku

sebagai oligopolis, karena pada akhirnya akan cenderung menciptakan

inefisiensi.

Perlu ada pemisahan yang tegas antara peran regulator (kementrian yang

mengawasi BUMN tertentu) dengan peran pengusaha (BUMN).

Iklim kompetitif bagi dunia usaha secara keseluruhan (BUMN maupun

swasta) harus terus dijaga. Peran KPPU harus ditingkatkan lagi ke

depan, antara lain dengan:

Membuat stadar kompetensi yang baik bagi anggota KPPU.

Dalam hal BUMN: KPU harus mengawasi peran regulator di

dalam BUMN (harus ada pemisahan yang tegas).

...Dunia Usaha Sebagai Penggerak Ekonomi

- 21 -

Pemerintah: Pusat & Daerah (Provinsi, Kab/Kota) 1

BUMN & BUMD 2

Bank Indonesia 3

- 22 -

Pertumbuhan

ekonomi Indonesia

sangat dipengaruhi

oleh tingkat suku

bunga (berkorelasi

negatif).

Suku bunga yang

relatif rendah akan

mendorong

pertumbuhan

ekonomi.

Tingkat bunga

sangat tergantung

pada laju inflasi di

dalam negeri.

Pertumbuhan Ekonomi dan Suku Bunga

6.1

1

6.1

6

6.3

6

6.2

9

6.0

2

2

3

4

5

6

7

8

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

2008 2009 2010 2011 2012 2013

1

3

5

7

9

11

13

Pertumbuhan Ekonomi TD 3M Inflasi tahunan

PDB(YoY%) Inflasi/suku bunga (%)

Sumber: BI, BPS

- 23 -

Kebijakan Moneter Tidak Optimal

Suku bunga pinjaman lebih

tinggi dari negara tetangga

kita Spread bunga yang

tinggi

Perbankan diduga

berperilaku Oligopolistik:

Suku bunga pinjaman sulit

turun (Oligopolistik di

sistem perbankan).

Spread antara suku bunga

pinjaman dan deposito

tertinggi di dunia.

0

3

6

9

12

15

18

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Indonesia

Malaysia

Philippines

Thailand

Suku Bunga Pinjaman (%)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Indonesia

Malaysia

Philippines

Thailand

Selisih Bunga Pinjaman-Deposito(%)

Sumber: BI, CEIC

- 24 -

...Kebijakan Moneter Tidak Optimal

Terlalu fokus terhadap inflasi terkadang tidak baik (Inflation targeting yang

terlalu ketat harus dihindari)

87

93

99

105

111

117

123

129

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

CEI P1 P2 P3

Bi sempat menaikkan

bunga dari bulan Mei –

Oktober 2008

Sumber: KEN

- 25 -

Tugas dari Bank Indonesia bukan hanya menjaga stabilitas harga, tetapi juga bertanggung jawab terhadap pertumbuhan, dan penyerapan tenaga kerja.

Suku bunga dipakai sebagai kebijakan counter cyclical, untuk mendorong pembangunan infratruktur dan meng-upgrade industri pada saat resesi.

Sequencing kebijakan liberalisasi keuangan domestik maupun perdagangan internasional untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan selama masa transisi. Tidak ada one-size fits all policy (satu kebijakan untuk semua).

Mengoptimalkan Kebijakan Moneter

- 26 -

Mengoptimalkan Kebijakan Moneter

Kendalikan inflasi (Efektifkan TPI dan TPID).

Menjalankan kebijakan moneter yang konsisten.

Kurangi perilaku oligolistik di sistem finansial:

Tingkatkan persaingan antar bank.

Tingkatkan persaingan dalam sistem finansial (Hindari

sistem perbankan yang terlalu dominan).

- 27 -

KETERBATASAN UMK

Kemampuan Sumber Daya Manusia

Jejaring dan jangkauan pemasaran

Kemampuan teknologi

Terbatasnya UMKMK dalam mengakses kredit/pembiayaan dari Perbankan

Terbatasnya kemampuan UMKMK dalam menyediakan agunan.

- 28 -

Specialized Bank for SMEs

* Industrial Bank of Korea

Government

Korea Credit Guarantee

Small and medium-sized

enterprises

Private Financial Institutions

*Commercial banks

•Local Banks

•Merchant Banks

•Investment finance companies

•Mutual savings and finance

companies

Venture capital companies

Small and Medium

Industry promotion

•Managerial and technical

advisory services

•Training

•Leasing

•Loans through the

industrial Bank of Korea

Bank of Korea Leasing Companies

Korea Technology

Credit

•Equity

•Conditional

Financial assistance

loans

•Guarantee

•investment

•Loans and equity

•Managerial and

technical advisory

service

leasing

Contribution •Investment capital

• Fiscal funds

Pendekatan Korea Memajukan UMKM

Terima Kasih