peran lembaga pemasyarakatan wanita dalam …digilib.unila.ac.id/61475/3/3. skripsi tanpa bab...

PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA DALAMMENGURANGI RESIDIVIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Oleh:

Ridho Intan Pratama

FAKULTAS HUKUMUNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG2020

(Studi Pada Lapas Wanita Kelas II A Way Huwi Bandar Lampung)

(Skripsi)

ABSTRAK

PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITADALAM MENGURANGI RESIDIVISTINDAK PIDANA NARKOTIKA

(Studi Pada Lapas Wanita Kelas II A Way HuwiBandar Lampung)

Oleh

Ridho Intan Pratama

Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub sistem paling terakhir yang langsungberhadapan dengan narapidana untuk melaksanakan pembinaan, mempunyaiposisi yang strategis dalam mewujudkan tujuan akhir dari Sistem PeradilanPidana. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatanmengatur bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang disebut dengan Lapas adalahtempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak DidikPemasyarakatan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah:Bagaimana peranlembaga pemasyarakatan dalam mengurangi residivis tindak pidana narkotika danApakah faktor penghambat lembaga pemasyarakatan dalam mengurangi residivistindak pidana narkotika

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridisempiris. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primeryang diperoleh dari studi lapangan dengan wawancara pada narasumber diLembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Way Hui dan wawancara diKementrian Hukum Dan HAM dan kalangan akademisi Bagian Hukum PidanaFakultas Hukum Universitas Lampung. Dan data sekunder diperoleh dari studikepustakaan,kemudian dilakukan analisis yang bersifat Kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa Peran lembagapemasyarakatan wanita dalam mengurangi residivis tindak pidana narkotikaadalah: (1) Peran normatif,pembinaan narapidana yang sesuai dengan UndangUndang,(2) Peran factual, yang meliputi Pembinaan kemandirian dan PembinaanKepribadian. Faktor Penghambat Lembaga Pemasyarakatan dalam MengurangiResidivis Tindak pidana narkotika adalah:(a) faktor perundangundangan, yaitubelum adanya petunjuk teknis mengenai pembinaan terhadap narapidana, (b)Faktor penegak hukum, yaitu secara kuantitas masih terbatasnya Pembinanarapidana,(c) Faktor Masyarakat, yaitu masih adanya sikap negatif masyarakatterhadap mantan narapidana yang telah dibebaskan dan kembali ke masyarakat.(d)Faktor sarana dan prasarana.

Ridho Intan Pratama

Saran bagi Lapas wanita Klas IIA Way Hui agar lebih meningkatkan kualitas dankuantitas petugas lembaga pemasyarakatan agar mampu meningkatkan pelayananterhadap warga binaan pemasyarakatan dalam hal rehabilitasi sosial dankerohanian,lebih meningkatkan kualitas petugas lembaga pemasyarakatan melaluipeningkatan pendidikan dan latihan atau melalui work shopagar mampumeningkatkan pelayanan rehabilitasi yang berhasil dalam memberikankepentingan terbaik bagi narapidana,dan mengarahkan mindset para narapidanaagar menganggap rehabilitas adalah suatu kebutuhan bukan lagi paksaan.

Kata Kunci:Residivis,Narkotika,Lembaga Pemasyarakatan

PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA DALAMMENGURANGI RESIDIVIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Oleh

RIDHO INTAN PRATAMA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai GelarSarjana Hukum

Pada

Bagian Hukum PidanaFakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUMUNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG2020

(Studi Pada Lapas Wanita Kelas II A Way Huwi Bandar Lampung)

Judul Skripsi : PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA DALAMMENGURANGI RESIDIVIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA(Studi Pada Lapas Wanita Klas II A Way Huwi BandarLampung)

Nama Mahasiswa :RIDHO INTAN PRATAMA

No. Pokok Mahasiswa:1512011121

Bagian :Hukum Pidana

Fakultas :Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Diah Gutiniati M,S.H.,M.Hum.NIP 196208171987032003

Budi Rizky Husin S.H.,M.HNIP 197709302010121002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,

Eko Raharjo, S.H., M.H.NIP. 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim PengujiKetua : Diah Gustiniati M,S.H., M.Hum …………..

Sekretaris/Anggota : Budi Rizky Husein, S.H., M.H. ................

Penguji Utama : Dr.Erna Dewi, S.H., M.H ………....

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.NIP 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi:12 Februari 2020

SURAT PERNYATAAN

Saya yangbertandatangan di bawah ini:

Nama : RIDHO INTAN PRATAMA

Nomor Pokok Mahasiswa : 1512011121

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwas skripsi saya yang berjudul:“Peran Lembaga

Pemasyarakatan Wanita Dalam Mengurangi Residivis Tindak Pidana

Narkotika (Studi Pada Lapas Wanita Klas IIA Way Huwi Bandar

Lampung)”. Adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam

Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau

dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar

pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik

yang berlaku

Bandar Lampung,12 Februari 2020

Penulis

Ridho Intan Pratama

NPM. 1512011121

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 03 Mei

1997, sebagai anak pertama dari pasangan Bapak

Zakaria S.H dan Ibu Hardiana Supriandari.

Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh dan

selesaikan adalah di Sekola Dasar (SD) Muhammadiyah

1 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2009,

SMPN 8 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2012, SMA Muhammadiyah 2 Bandar

Lampung lulus pada Tahun 2015. Selanjutnya pada Tahun 2015 penulis diterima

sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN.

Pada bulan Januari-Februari 2018 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN)

di Desa Teluk Dalem Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur.

MOTTO

Dia yang tahu, tidak bicara. Dia yang bicara, tidak Tahu.

( Lao Tse )

“Knowing Is Not Enough; We Must Apply. Wishing Is Not Enough;We Must Do.”

(Johann Wolfgang Von Goethe)

”There are no regrets in life, just lessons.”

(Jennifer Aniston)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan kebangganku persembahkan karya skripsikecilku ini kepada inspirasi terbesarku:

Bapakku Zakaria,S,H dan Ibuku Hardiana Supiandari yang senantiasamembesarkan, mendidik, membimbing, berdoa, berkorban dan mendukungku.

Terima kasih untuk semua kasih sayang dan pengorbanannya serta setiap doa’nyayang selalu mengiringi setiap langkahku menuju keberhasilan.

Adikku Siti Hafizah Melati Putri yang kusayangi dan kubanggakan dan terimakasih atas doa dan semangat untuk keberhasilanku.

Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu saat dapatmembalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi anak yang membanggakan

kalian.

Dosen Pembimbingku dan Dosen Pembahasku, terima kasih untuk bantuan dandukungannya dalam pembuatan skripsi ini.

Almamater Fakultas Hukum Universitas Lampung Tempat aku menimba Ilmudan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi awal langkahku meraih

kesuksesan

SANWACANA

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, atas kehadirat Allah SWT yang telahmelimpahkan segala keberkahan, nikmat, rahmat dan taufik serta hidayah-Nya.Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul

“PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA DALAMMENANGGULANGI RESIDIVIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA”sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di FakultasHukum Universitas Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan ilmu pengetahuan,bimbingan, dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak, makapada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung;

2. Bapak Prof.Dr.Maroni,S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Lampung;

3. Bapak Eko Raharjo, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung;

4. Ibu Dona Raisa,S.H.M.H selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana FakultasHukum Universitas Lampung.

5. Ibu Diah Gustiniati Mulyani S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yangtelah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasidan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;

6. Bapak Budi Rizky Husin S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telahberkenan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan motivasidan

masukan yang membangun serta mengarahkan penulis sehingga skripsi inidapat diselesaikan;

7. Ibu Dr. Erna Dewi S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telahmemberikan masukan-masukan yang bermanfaat, saran serta pengarahankepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;

8. Ibu Sri Riski S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas II yang juga telahmemberikan masukan-masukan yang bermanfaat, saran serta pengarahankepada penulis selama proses penulisan skripsi ini;

9. Bapak Dr. Wahyu Sasongko S.H.,M.Hum., selaku Dosen PembimbingAkademik terima kasih atas bimbingan dan pengarahan kepada penulisselama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;

10. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khusunyaBapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Pidana yang penuh ketulusan dan dedikasiuntuk memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, sertasegala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi;

11. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khusunyapada Bagian Hukum Pidana: Bu As dan Mas ijal,

12. Bapak Joko Satrio Kabid Pembinaan dan Kedisiplinan LembagaPemasyarakatan Wanita klas IIA Bandar Lampung dan Bapak M.MulyanaKabid Pembinaan dan Teknologi Informasi di Kementerian Hukum danHAM yang telah membantu penulis dalam mendapatkan data yang diperlukandalam penelitian untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;

13. Teristimewa untuk Bapakku Tercinta Zakaria S.H,. dan Ibuku TersayangHardiana Supriandari yang telah memberikan motivasi, semangat dan doayang besar kepadaku dalam menyelesaikan skripsi ini, yang telah merawatdan membesarkanku dengan penuh cinta dan selalu memberikan kasih sayangserta doa restu yang selalu dihanturkan dan dipanjatkan kepada Allah SWTdemi keberhasilanku dan masa depanku.

14. Teruntuk Adikku Tersayang Siti Hafizah Melati Puri yang selalu memberikando’a, mensupport serta canda tawanya yang selalu diberikan kepada penulis,serta menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

15. Sahabatku WKWK-SQUAD Duwi Ulandari S.H,Abdul Ghani S.H,NirmalaS.H,Hany Fauzia S.H S,Widia Clara S.H,Ilham Saputra S.H, yang telahmenjadi sahabat terbaik selalu membantu dan selalu mendengarkan keluhkesah dan suka-duka penulis selama ini serta selalu memberikan semangatdan juga doa kepada penulis terimakasih banyak atas segala canda tawa sedih

duka serta semangatnya semoga kita bisa tetap bersatu, saling membantu danmenyemangati satu sama lain.

16. Sahabat seperjuangan semasa perkuliahan yaitu Ewied Febrian Safitri S.H.,Andi Setiawan, S.H, Narestya Arifa S.H,Aulia Virginia S.H yang telahmemberikan dukungan, semangat dan doa kepada penulis selama menulisskripsi ini serta selalu menghibur penulis disaat penulis menyelesaikan skripsiini, semoga hubungan persahabatan kita akan selalu terjalin baik seperti ini.

17. Teman-teman seperjuangan dan seangkatan selama masa perkuliahan yangtelah memberikan dukungan, bantuan serta doanya kepada penulis secaralangsung maupun tidak langsung, terima kasih banyak semoga kelak cita-citakita semua tercapai dan hubungan kita akan selalu terjalin dengan baik.

18. Adikku tersayang semasa perkuliahan, Desi Puspita yang paling dekatdenganku yang telah banyak memberikan semangat, doa serta dukunganuntuk menyelesaikan penulisan skripsi ini serta meraih gelar sarjana hukum.

19. Teman-teman BG Squad Mia Chairunisa,Kiki Diah Wulandari ,DiahSeptiarini,Putri Fadilah,Akbarsyah Pawaka,Achmad Revo Al-Hafidz danMetta Septiana dan yang lainnya yang tidak bisa disebut satu persatu, terimakasih atas semua semangat, dukungan serta canda tawa yang telah diberikankepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.

20. Sahabat KKN-ku ,Robbi ul Zikri S.IP dan Faris Naufal S.P terima kasih atascerita, semangat, dukungan dan serta canda tawa yang telah kalian berikankepada penulis selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

24. Teman-temanku bagian pidana yang tidak dapat di sebutkan satu persatu,terimakasih atas doa, serta semangat secara langsung ata tidak langsung yangdiberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

25. Seluruh teman-teman angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Lampungyang tidak bisa disebutkan satu-persatu namanya, terima kasih telah menjadibagian dari perjalanan semasa perkuliahan ini. Semoga kita tetap bisamenjalin silahturahmi kedepannya,;

26. Almamaterku tercinta,Universitas Lampung yang telah memberikan banyakkenangan,ilmu,teman dan sampai aku menjadi seorang bagi bangsa danagama.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemuliaan dan barokah, dunia danakhirat khususnya bagi sumber mata air ilmuku, menambahkan rezeki, sertadilipat gandakan atas segala kebaikannya yang telah diberikan kepada penulis

dansemoga skripsi inibermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagipenulisdalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan. Semoga bagiorangorang tercinta dari penulis selalu berada di dalam perlindungan Allah SWT.

Bandar Lampung,12 Februari 2020

Penulis,

Ridho Intan Pratama

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .............................................................................. 1

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup ...................................................... 7

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ................................................................. 8

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual ............................................................. 9

F. Sistematika Penulisan. ............................................................................... 14

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan ............................... 16

B. Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan. ........................................... 18

C. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia ....................................................... .22

D. Narapidana dan Residivis .......................................................................... 28

E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika .................................. 33

III. METODE PENELITIAN

A. Sumber dan Analisis Data. ........................................................................ 42

B. Sumber Dan Jenis Data ............................................................................ .43

C. Penentuan Narasumber .............................................................................. 44

D. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Data .......................................... 45

E. Analisis Data .............................................................................................. 46

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas II A Way Huwi

Bandar Lampung ...................................................................................... 47

B. Peran Lembaga Pemasyarakatan Wanita Dalam Mengurangi Residivis

Tindak Pidana Narkotika.......................................................................... 58

C. Faktor–Faktor Penghambat Pelaksanaan Pembinaan Narapidana

Residivis Narkotika. ............................................................................... .67

V. PENUTUP

A. Simpulan. .................................................................................................. 73

B. Saran. ......................................................................................................... 74

DAFTAR PUSTAKA

1

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pidana penjara ialah suatu bentuk pidana yang berupa pembatasan gerak yang

dilakukan dengan menutup pelaku tindak pidana dalam sebuah Lembaga

Pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan

tata tertib yang berlaku dalam Lembaga Pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan

tindakan tata tertib bagi pelaku tindak pidana yang melanggar peraturan tersebut.

Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan berkesempatan untuk saling

berinteraksi serta bersosialisasi antar sesama narapidana, yang tentunya

menimbulkan dampak negative maupun positif. Mereka dapat saling berbagi

pengalaman dalam hal kejahatan sehingga fungsi Lembaga Pemasyarakatan pun

menyimpang sehingga menjadi sebuah sekolah kejahatan yang akhirnya akan

dipraktekkan pada saat keluar dari tahanan.

Sebutan sebagai sekolah kejahatan semakin nyata terlihat manakala bekas

narapidana yang keluar dari Lembaga Pemasyarakatan melakukan kejahatan ulang

setelah bebas (yang disebut sebagai residivis), serta masih dicurigainya bekas

narapidana apabila kembali ke dalam masyarakat. Hal ini menandakan bahwa

masyarakat masih menganggap Lembaga Pemasyarakatan sebagai pusat latihan

untuk para penjahat.

2

Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dianggap tidak efektif karena

kenyataannya malah bermunculan banyak narapidana yang melakukan tindak

pidana lagi dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan.Lembaga pemasyarakan yang

tidak menjalankan fungsinya dengan baik dan efektif ini akhirnya malah

melahirkan penjahat yang berkualifikasi residivis. Secara singkat tujuan dari

pidana penjara meliputi :

1. Pembalasan (vergelding/retribusi)

2. Penjeraan (afschriking/deterrence)

3. Penutupan (onschadelike/incarceration)

4. Rehabilitas –reformasi –resosialisasi

Terkait dengan residivis, tujuan terpentingnya ada pada aspek penjeraan yang

terkait dengan hukuman atau sanksi yang diterima oleh residivis karena

perbuatannya, dan rehabilitasi yang merupakan aspek penyiapan mental dan

ketrampilan agar mereka tidak melakukan kejahatan lagi. Selanjutnya pokok

pikiran tersebut dijadikan prinsip-prinsip pokok konsepsi terhadap aspek-aspek

sosiologi dan kriminologi, mengingat kedua aspek tersebut memegang peranan

penting dalam penanganan residivis. Penanggulangan kejahatan residivis

dilakukan dengan serangkaian sistem yang disebut dengan sistem peradilan

pidana (criminal justice system) yang merupakan sarana dalam masyarakat untuk

menanggulangi kejahatan.1

1Marjono Reksodiputro, 1997, Reformasi Sistem Pemasyarakatan, Jakarta : Universitas Indonesia,hal, 84

3

Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan dan perbaikan terhadap para

narapidana diharapkan dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga dapat

menanggulangi volume kejahatan dalam masyarakat. Mengingat banyaknya

pelaku tindak pidana dengan berbagai latar belakang serta tingkat kejahatan yang

berada dalam satu tempat yang sama, yang menyebabkan proses pembinaan

belum berjalan sesuai yang diharapkan.

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat terakhir dimana pelaksanaan pemidanaan

dilakukan, dalam Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan, tujuan dari pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga

Pemasyarakatan adalah agar narapidana tidak mengulangi lagi perbuatannya dan

bisa menemukan kembali kepercayaan dirinya serta dapat diterima menjadi bagian

dari anggota masyarakat. Selain itu pembinaan juga dilakukan terhadap

pribadidari narapidana itu sendiri. Tujuannya agar narapidana mampu mengenal

dirinya sendiri dan memiliki tingkat kesadaran diri yang tinggi.2

Pembimbingan dan pengawasan yang di lakukan oleh BAPAS dalam pasal 2

Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan merupakan bagian

dari suatu sistem pemasyarakatan yang diselenggarakan dalam rangka membentuk

warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya. Menyadari

kesalahan,memperbaiki diri,dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat

diterima oleh lingkungan masyarakat,dapat aktif berperan dalam pembangunan

dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.3

2Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung : Alumni,hlm, 2353Diah Gustiani Maulani, dan Dona Raisa Monica, 2018, PengantarHukum Penitensier dan SistemPemasyarakatan Di Indonesia, Bandar Lampung:Anugrah Utama Raharja,hlm,95

4

Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanaan pembinaan diharapkan dapat

mewujudkan tujuan dari pembinaan untuk mengembalikan ke lingkungan

masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara

wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Pencegahan terjadinya

pengulangan tindak pidana oleh mantan narapindana menjadi tugas penting dalam

pelaksanaan pembinaan, mekanisme yang tepat harus dimiliki oleh Lembaga

Pemasyarakat, supaya tujuan dalam membina terpidana dapat tercapai.

Keberhasilan untuk mewujudkan tujuan pemasyarakatan tergantung dari beberapa

pihak yang terkait antara lain petugas dan tenaga ahli yang melakukan

pembinaan,instansi pemerintah yang terkait dan yang paling penting adalah peran

serta masyarakat yang diharapkan dapat membantu pelaksanaan pembinaan

narapidana.

Masyarakat memiliki peranan yang sangat berarti dalam proses resosialisasi

narapidana yang saat ini masih sulit dilaksanakan. Hal ini dikarenakan pada waktu

narapidana selesai menjalani hukumannya dan siap kembali ke masyarakat tidak

jarang muncul permasalahan dikarenakan kurang siapnya masyarakat menerima

mantan narapidana. Pembinaan Narapidana sebagaimana diatur dalam UU No.12

Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, pembinaan narapidana juga diatur dalam

Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembiaan dan Pembimbingan

Warga Binaan Pemasyarakatan, yakni dalam ketentuan Pasal 2 PP No.31 Tahun

1999 yaitu: (1) program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan

pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian. (2) program

pembinaan diperuntukan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan. (3)

program Pembimbingan diperuntukkan bagi Klien.

5

Pidana penjara belum dapat membuat jera para pelaku kejahatan. Hal ini dapat

terbukti dengan semakin meningkatnya kejahatan yang terjadi di dalam

masyarakat baik para pendatang baru maupun para residivis. Pembinaan terhadap

residivis dimaksudkan agar sekeluarnya dari Lembaga Pemasyarakatan dapat

kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan dapat mengembangkan diri

dengan bekal keterampilan yang diperoleh selama masa pembinaan diLembaga

Pemasyarakatan.

Pengaruh pembinaan didalam Lembaga Pemasyarakatan sangatlah penting,karena

agar narapidana tidak mengulangi tindak pidana setelah keluar dari Lembaga

Pemasyarakatan. Pembinaan yang baik akan menjadikan narapidana pribadi yang

baik pula dan dapat kembali bersosialisasi dengan masyarakat lagi dan mereka

dapat kembali kepada keluarganya juga berguna bagi masyarakat luas. Sistem

Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara

pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan pancasila dan dilaksanakan

secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan

kualitas, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat

diterima kembali oleh lingkingan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai

warga yang baik dan bertanggung jawab. Sistem pemasyarakatan yang berlaku

pada saat ini menetapkan tujuan dan sasaran terhadap pembinaan bagi narapidana,

yaitu agar narapidana mendapatkan bimbingan dan pembinaan dengan harapan

setelah menjalani hukuman akan kembali ketengahtengah masyarakat dan dapat

meningkatkan keterampilan agar mampu hidup mandiri di masyarakat seta taat

pada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagungan.

6

Berdasarkan data dari Direktorat jendral pemasyarakatan dari tahun 2014-2018

jumlah tersangka kasus narkotika pada perempuan mengalami peningkatan yang

dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel I:

Jumlah Data Narapidana Kasus Narkotika Perempuan (2015-2019)

NO TAHUN NARAPIDANA NARKOTIKA

WANITA

1 2015 111

2 2016 109

3 2017 132

4 2018 260

5 2019 289

Sumber:Direktorat Jendral Pemasyarakatan Tahun 2019

Banyak hal atau faktor yang bisa menyebabkan seseorang kembali melakukan

kejahatan (residivis) baik factor intern maupun faktor eksteren. Diantaranya ada

faktor lingkungan sosial yang selalu memandang sebelah mata mantan

narapidana, sistem pembinaan yang kurang terinternalisasi, kesulitan ekonomi,

kepuasan pribadi bahkan ada yang menemukan jaringan atau temanbaru dari

penjara.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan

penelitian dengan judul “Peran Lembaga Pemasyarakatan Wanita Dalam

Mengurangi Residivis Tindak Pidana Narkotika”. (Studi Di Lembaga

Pemasyarakatan Wanita Klas II A Way Huwi Bandar Lampung)

7

B. Rumusan masalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan masalahan

Agar masalah yang akan diteliti oleh penulis mempunyai penafsiran yang jelas,

maka perlu dirumuskan ke dalam suatu rumusan masalah, dan dapat dipecahkan

secara sistematis dan dapat memberikan gambaran yang jelas.

Berdasarkan uraian dalam identifikasi dan masalah di atas, maka perumusan

masalah dalam penelitianini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran lembaga pemasyarakatan dalam mengurangi residivis dalam

tindak pidana narkotika?

2. Apakah faktor penghambat lembaga pemasyarakatan dalam mengurangi

residivis dalam tindak pidana narkotika?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kajian materi penelitian ini adalah pelaksanaan pembinaan

LembagaPemasyarakatan Wanita bagi narapidana wanita sebagai residivis pelaku

tindak pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Way Huwi

Bandar Lampung. Bidang keilmuan dalam penelitian iniadalah hukum pidana

khususnya dalam tindak pidana khusus Narkotika dan pemasyarakatan. Ruang

lingkup penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA

Way Huwi Bandar Lampung, Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum

Universitas Lampung. Penelitian ini dilakukan pada Tahun 2019.

8

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok bahasan di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui pembinaan yang dilakukan oleh pihak Lembaga

Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Way Huwi Bandar Lampung dalam

membina narapidana wanita sebagai residivis pelaku tindak pidana narkotika.

b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pembinaan narapadina wanita

sebagai residivis pelaku tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan

Wanita klas IIA Way Huwi Bandar Lampung

2. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini adalah untuk memberi pengetahuan di bidang hukum pidana

khususnya mengenai pembinaan narapidana wanita sebagai residivis pelaku

tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyaraktan Wanita Klas IIA Way Huwi

Bandar Lampung dan faktor penghambat pembinaan narapidana wanita sebagai

residivis pelaku tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatann Wanita

Klas IIA Way Huwi Bandar Lampung.

2. Kegunaan Praktis

a. Untuk memberikan pengetahuan dan informasi yang bermanfaat bagi

masyarakat mengenai pelaksanaan pembinaan Lembaga Pemasyarakatan

9

Wanita terhadap narapidana wanita sebagai residivis pelaku tindak pidana

narkotika yang efektif.

b. Untuk dipergunakan bagi para akademisi dan pihak-pihak yang berkepentingan

sebagai pedoman dan pertimbangan dalam pelaksanaan pembinaan Lembaga

Pemasyarakatan Wanita dan demi menciptakan penegakan hukum yang lebih

baik.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep khusus yang merupakan abstraksi dari

hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.4

Teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan.5 Hal tersebut dapat

dimaklumi, karena batasan dan hakekat suatu teori adalah:6

“Seperangkat konstruk (konsep), batasan dan proposisi yang menyajikan suatu

pandangan sistematis tentang fenomena dan merinci hubungan-hubungan antar

variabel,dengan tujuan menjelaskan dan memprediksikan gejala itu.”

a.Teori Peran

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang

yangberkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai

4Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum, Cet ke-3. Jakarta:UI. Press. hlm. 1255Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers Jakarta,2012, hlm. 146Pred N. Kerlinge, Asas – Asas Penelitian Behavioral, Edisi Indonesia, Cetakan kelima. GajahMada University Press, Yogyakarta, 1990, hlm. 14

10

posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau

rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban

tertentu,sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran.

Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat

dikatakan sebagaipemegang pemegang peran (role accupant). Suatu hak

sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan

kewajiban adalah tugas.

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau

perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu

posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuaian dengan kedudukannya.

Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan

berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya.

Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses

keberlangsungan.7 Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan

dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas

atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang.

Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat

seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian

peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu

dalam masyarakat sebagai organisasi.

7Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta : Rajawali Press, 2002, hlm. 242.

11

3. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi

struktur sosial masyarakat.

Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:

1. Peranan normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang

didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan

masyarakat.

2. Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga

yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai

dengan kedudukanya di dalam suatu sistem.

3. Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang

didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial

yang terjadi secara nyata.

b. Teori Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum

Teori yang digunakan dalam membahas faktor–faktor pengahambat dalam

penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri

Terdapat beberapa asas dalam berlakunya undang-undang yang tujuannya

adalah agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar

Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif di dalam

kehidupan masyarakat.

12

2. Faktor penegak hukum

Penegak hukum mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan

pemegang peranan. Suatu hak sebenarnya wewenang untuk berbuat atau tidak

berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

3. Faktor sarana atau fasilitas

Penegak hukum tidak mungkin berlangsung lancar tanpa adanya faktor sarana

atau fasilitas. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga

manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang

memadai, keuangan yang cukup dan seharusnya.

4. Faktor masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai

kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu

maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai nilai yang

mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi

abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang

dianggap buruk (sehingga dihindari).8

8Soerjono Soekanto.1983. Penegakan Hukum. Bandung:Bina Cipta. hlm 34-35, 40.

13

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara

konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan

istilah yang teliti.9 Untuk mempertajam dan merumuskan suatu definisi sesuai

dengan konsep judul maka perlu adanya suatu definisi untuk dijelaskan dalam

penulisan ini, yaitu:

a. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang

yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan

sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-

sedang saja atau rendah.

b. Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu lembaga, yang dahulu dikenal sebagai

rumah penjara, yakni tempat di mana orang–orang yang telah dijatuhi pidana

dengan pidana–pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana

mereka.

c. Wanita adalah perempuan dewasa;16 kaum putri (dewasa) yang berada pada

rentang umur 20-40 tahun yang notabene dalam penjabarannya yang secara

teoritis digolongkan atau tergolong masuk pada area rentang umur di masa

dewasa awal atau dewasa muda.

d. Residivis adalah seseorang yang telah berulang-ulang melakukan kejahatan dan

berulang-ulang pula dipidana.10

9Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Survei, Penerbit. LP3ES, Jakarta, 1986, hlm. 132.10J.C.T. Simorangkir, 2008, Kamus Hukum, Jakarta : Sinar Grafika

14

e. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum,

larangan mana yang disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang

melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma

atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja

telah dilakukan terhadap seorang pelaku.11

f. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman,

baik sintetis maupun semi sintetis.

E. Sistematika Penulisan

Agar dapat memudahkan pemahaman penulisan terhadap penulisan skripsi ini

secarakeseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang, permasalahan

dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan

konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi telaah kepustakaan seperti :Tinjauan Umum Tentang Lembaga

Pemasyarakatan, Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, Pengertian Narapidana,

Pengertian Tugas Dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan ,Pengertian Residivis dan

Pengertian Tindak Pidana Narkotika.

11Rocky Marbun, Kamus Hukum Lengkap, Jakarta: Visi Media, 2012, hlm. 311.

15


Bab ini membahas tentang langkah-langkah atau cara-cara yang dipakai dalam

rangka pendekatan masalah, serta tentang uraian tentang sumber-sumber data,

pengumpulan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil dari penelitian tentang berbagai hal yang menjadi

permasalahan dalam skripsi ini yang akan dijelaskan tentang apakah upaya yang

dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Way Huwi

Bandar Lampung dalam menekan Terjadinya Residivis Tindak Pidana Narkotika

bagi warga binaan, serta Faktor penghambat apa saja dalam pembinaanLembaga

Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Way Huwi Bandar Lampung bagi wanita

sebagai residivis pelaku Tindak Pidana Narkotika.

V. PENUTUP

Bab ini memuat simpulan dari kajian penelitian yang menjadi fokus bahasan

mengenai pelaksanaan pembinaan lembaga pemasyarakatan wanita terhadap

narapidana wanita sebagai residivis pelaku tindak pidana narkotika serta saran-

saran penulis dalam kaitannya dengan masalah yang dibahas.

16

II.TINJAUAN PUSTAKA

A.Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan

Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan(disingkat

Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak

didik pemasyarakatan di Indonesia.Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia,

tempat tersebut disebut dengan istilah penjara.

Lembaga pemasyarakatan adalah wadah yang berfungsi sebagai tempat

penggodokan para terpidana, guna menjalani apa yang telah diputuskan oleh

pengadilan baginya. Lembaga pemasyarakatan adalah yang berfungsi sebagai

akhir dari proses penyelesaian peradilan. Berhasil atau tidaknya tujuan peradilan

pidana terlihat dari hasil yang telah ditempuh dan dikeluarkan oleh lembaga

pemasyarakatan dalam pidana.12

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat

Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu

Departemen Kehakiman).Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana

(napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih

12Kadri husin dan budi rizki,Sistem Peradilan Di Indonesia,Lembaga Penelitian UniversitasLampung,Cetakan Kedua,Bandar Lampung,2015,hlm 151

17

tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan

belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil yang

menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan

disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah

sipirpenjara. Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri

Kehakiman Sahardjo pada tahun 1964. Ia menyatakan bahwa tugas jawatan

kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, melainkan juga tugas yang

jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke

dalam masyarakat.13

Tugas-tugas sosial yang dimiliki oleh lembaga pemasyarakatan memberikan

wewenang padanya untuk menilai sikap perilaku terpidana dan menetukan

langkah apa yang akan dijalankan dalam proses pembinaan tersebut. Apa yang

disebutkan sebagai tugas sosial sebenarnya adalah usaha lembaga pemasyarakatan

dalam upayanya“meresosialisasikan” para terpidana. Resosialisasi ini adalah

dalam mencapai tujuan akhir dari peradilan pidana agar supaya eks terpidana

kedalam masyarakat sebagai warga yang berguna.

Batasan atas ruang ini di laksanakan sesuai aturan penghukuman yang di buat para

ahli hukum yang berada di luar penjara (para legislator dan eksekutif). Para

terhukum sebagai bagian dari masyarakat penjara, mempunyai kontrol kecil

terhadap determinasi batas-batas fisik dan social dalam lapas. Berbeda dengan

petugas, mempunyai kontrol besar terhadap pengelolaan batas-batas ini.

13https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan diakses pada tanggal 18 Februari 2019pada pukul 20:29 wib

18

Jika batas–batas fisik dapat diamati secara kasat mata, maka batas-batas social

berjalan rutin dalam lapas. Dalam praktek batas-batas social dan pengaturannya

diciptakan dan di miliki bersama oleh para aktor petugas dan narapidana.

Sistem pemasyarakatan yang merupakan sistem pembinaan narapidana adalah

juga hasil transformasi dari sistem kepenjaraan yang dianut sebelumnya, baik

yang menyangkut aspek filosofi, tujuan maupun pendekatannya. Bergulirnya ide

untuk menggantikan sistem kepenjaraan di indonesia, erat relevansinya dengan

politik kepenjaran yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan

pemikiran tentang nilai – nilai kemanusian alam segala aspeknya.

Sistem pemasyarakatan menurut Undang – undang pemasyarakatan adalah suatu

tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga binaan

pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara

pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan

pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaili diri, dan tidak

mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan

masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara

wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

B. Tugas Dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

a. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Pada tahun 1963, Sahardjo dalam pidatonya pengukuhan gelar doktor

honoriscauso di Universitas Indonesia membuat suatau sejarah baru dalam dunia

kepenjaraan Indonesia. Dikatakan, bahwa narapidana itu adalah orang yang

19

tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertobat, yang dalam

keberadaannya perlu mendapat pembinaan. Selanjutnya dikatakan, tobat tidak

dapat dicapai dengan hukuman dan penyiksaaan, tetapi dengan bimbingan agar

kelak bahagia dunia akhirat. Memahami fungsi lembaga pemasyarakatan yang

dikemukakan sahardjo sejak itu dipakai sistem pemasyarakatan sebagai metode

pembinaan narapidana, jelas terjadi perubahan fungsi lembaga pemasyarakatan

yang terjadi tempat pemabalasan berganti sebagai tempat pembinaan. Di dalam

perjalannya, bentuk pembinaan yang diterapkan bagi narapidana (pola pembinaan

narapidana/tahanan1990 Dapertemen Kehakiman) meliputi :

1. Pembinaan berupa interaksi langsung bersifat kekeluargaan antara pembina

dengan yang dibina.

2. Pembinaan yang bersifat persuasive yaitu berusaha merubah tingkah laku

melalui keteladanan

3. Pembinaan berencana, terus-menerus dan sistematis

4. Pembinaan kepribadian yang meliputi kesadaran berdasarkan, berbangsa dan

bernegara, Intelektual, kecerdasan, kesadaran hukum, keterampilan, mental

spiritual.

Tujuan pembinanan narapidana yang ditawarkan oleh C.I Harsono adalah

kesadaran (consciousness). Untuk memperoleh kesadaran dalam diriseseorang,

maka sesorang harus mengenal diri sendiri. Diri sediri yang mempu merubah

seseorang untuk menjadi lebih baik, lebih maju, lebih positif. Tanpa mengenal diri

sendiri, terlalu sulit dan bahkan tidak mungkin seseorang akan merubah diri

sendiri.

20

Tujuan pembinaan narapidana selanjutnya dikatakan untuk memperbaiki dan

meningkatkan ahklak (budi pekerti) para narapidana dan anak didik yang berada

Lembaga Pemasyarakatan. Pelaksanaan pidana penjara dengan menonjolkan

aspek pembinaan didalam lembaga pemasyarakatan, hingga saat ini mengalami

hambatan, hal ini disebabkan antara lain keterbatasan sarana fisik berupa

bangunan penjara dan peralatan bengkel kerja yang masih memakai peninggalan

zaman colonial belanda.

b. Tugas Lemabaga Pemasyarakatan

Tugas Lembaga Pemasyarakatan meliputi:

1. Melakukan pembinaan narapidana atau anak didik2. Melakukan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja3. Melakukan bimbingan sosial atau kerohanian narapidana/anak didik4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lembaga pemasyarakatan.14

Ruang lingkup pembinaan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik

Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan

Narapidana dapat dibagi ke dalam 2 (dua) bidang yakni:

1. Pembinaan Kepribadian yang meliputi :

a. Pembinaan Kesadaran Beragama. Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan

imannnya terutama memberi pengertian agar anak didik pemasyarakatan dapat

menyadari akibatakibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan-

perbuatan yang salah.

14Diah Gustiani. dkk.Hukum Penitensia dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia.BandarLampung. 2013. Hlm. 52-53

21

b. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara. Usaha ini dilaksanakan untuk

menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat

berbakti bagi bangsa dan negara.

c. Pembinaan Kemampuan Intelektual. Usaha ini diperlukan agar pengetahuan

serta kemampuan berpikir anak didik pemasyarakatan semakin meningkat

sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama

masa pembinaan.

d. Pembinaan Kesadaran Hukum. Pembinaan kesadaran hukum anak didik

pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang

bertujuan untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggal sehingga sebagai

anggota masyarakat mereka menyadari hak dan kewajiban dalam rangka turut

menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat,

ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap

warga negara indonesia yang taat kepada hukum.

e. Pembinaan Mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Pembinaan

mengintegrasikan diri dengan masyarakat dilakukan guna mengintegrasikan

anak didik pemasyarakatan untuk dapat kembali berbaur dengan masyarakat.

2. Pembinaan Kemandirian yang meliputi :

a. Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan,

industri rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya.

22

b. Ketrampilan untuk mendukung usaha industri kecil, misalnya pengelolaan

bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah

jadi dan menjadi bahan jadi.

c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat para narapidana

masing-masing.

d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian

(perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi,

misalnya industri kulit, pabrik tekstil dan sebagainya.

Pembinaan anak didik pemasyarakatan dilaksanakan melalui beberapa tahap

pembinaan. Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud meliputi :

a. Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 bulan.

b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian.

c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian.

d. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

C. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia

1. Sejarah Sistem Pemasyarakatan

Apa yang dewasa ini disebut sebagai lembaga pemasyarakatan sebenarnya ialah

suatu lembaga yang dahulu juga dikenal sebagai rumah penjara, yakni tempat

dimana orang orang yang dikenal telah dijatuhi pidana dengan pidana tertentu

oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka.Dengan sistem pemasyarakatan

23

ini dikembangkan asas kemanusiaan yang dirumuskan dalam 10 prinsip

pemasyarakatan sebagai prinsip yang digunakan dalam memperlakukan

narapidana. Kesepuluh prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Orang yang tersesat diayomi juga, dengan memberikan kepadanya bekal

hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat yang adil dan

makmur berdasarkan Pancasila. Bekal hidup tidak hanya berupa finansial dan

material, tetapi lebih penting adalah mental, fisik,dan keahlian, keterampilan

hingga orang mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensial dan

efektif untuk menjadi warga yang baik, tidak melanggar hukum lagi dan

berguna dalam pembangunan negara.

2. Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari negara. Terhadap

narapidana tidak boleh ada penyiksaaan baik berupa tindakan, ucapan, cara

perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita hanya dihilangkan

kemerdekaan.

3. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan.

Kepada narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma

hidup dan kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungkan

perbuatannya yang lampau. Narapidana dapat diikutsertakan dalam

kegiatankegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.

4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat daripada

sebelum ia masuk lembaga. Karena itu harus diadakan pemisahan antara lain:

a. Yang residivist dan bukan;

b. Yang telah melakukan tindak pidana berat dan ringan;

c. Macam tindak pidana yang diperbuat;

24

d. Dewasa, dewasa muda dan anak – anak;

e. Orang terpidana dan orang tahanan.

5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan

dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan daripadanya.

6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi

waktu yang hanya diperuntukan kepentingan jawatan atau kepentigan negara

sewaktu saja.

7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.

8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia,

meskipun telah tersesat.

9. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.

10. Perlu didirikan lembaga–lembaga pemasyarakatan yang baru yang sesuai

dengan kebutuhan pelaksanaan program–program pembinaan dan

memindahkan lembaga –lembaga yang berada ditengah –tengah kota ke

tempat – tempat yang sesuai dengan kebutuhan proses pemasyarakatan.15

Berdasarkan prinsip – prinsip dasar pemasyarakatan sebagaimana tersebut diatas

adalah jelas bahwa pemasyarakatan menolak secara tegas prinsip retibutif dan

sebaliknya menerima tujuan pemidanaan yang bersifat rehabilitatif – refornatif.

Sistem pemasyarakatan yang merupakan sistem pembinaan narapidana adalahjuga

hasil transformasi dari sistem kepenjaraan yang dianut sebelumnya, baik yang

menyangkut aspek filosofi, tujuan maupun pendekatannya. Bergulirnya ide untuk

menggantikan sistem kepenjaraan di indonesia, erat relevansinya dengan politik

kepenjaran yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan pemikiran

15Diah Gustiani Maulani, dkk, Hukum Penitensia dan Sistem Pemasyarakatan diIndonesia,PKKPUU FH Unila, Bandar Lampung, 2013, hlm.52

25

tentang nilai–nilai kemanusian alam segala aspeknya.Sistem pemasyarakatan

menurut Undang–Undang pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah

dan batas serta cara pembinaan Warga binaan pemasyarakatan berdasarkan

Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antarapembina, yang dibina dan

masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar

menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana

sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan

dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan

bertanggung jawab.

2. Proses Pemasyarakatan

Proses pemasyaraktan yaitu dengan cara pembinaan, pembinaan sendiri memiliki

arti yaitu upaya dalam proses belajar dengan melepaskan hal-hal yang telah

dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki, dengan tujuan

membantu orang yang menjalaninya untuk membenarkan dan mengembangkan

pengetahuan dan kecakapan yang telah ada serta mendapatkan pengetahuan dan

kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup yang sedang dijalani secara lebih

efektif. Dalam melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan

diatur pada:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 13, 14a s/d f,

15,16,17,19,23,24,25,dan Pasal 29 yang antara lain Pasal 14; orang terpidana

dijatuhi pidana penjara wajib menjalankan segala pekerjaan yang dibebankan

kepadanya menurut aturan yang diadakan guna pelaksanaan Pasal 19, Pasal 19

ayat (1) orang yang dijatuhi pidana kurungan wajib menjalankan pekerjaan

yang diserahkan kepadanya, sesuai dengan aturan-aturan yang diadakan guna

26

melaksanakan Pasal 29 ayat (2) ia diserahi pekerjaan yang lebih ringan dari

pada orang yang dijatuhi pidana penjara. Pasal 24 orang yang dijatuhi pidana

penjara atau kurungan boleh diwajibkan bekerja didalam atau di luar tembok

tempat orang terpidana atau disebut lembaga pemasyarakatan.

b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan

Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, dalam Peraturan tersebut yang

dimaksud dengan pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas

ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku,

profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik

Pemasyarakatan.

Pembinaan yang dimaksud meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan

kepribadian dan kemandirian. Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan

kemandirian sebagaimana dimaksud meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

1. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2. Kesadaran berbangsa dan bernegara;

3. Intelektual;

4. Sikap dan perilaku;

5. Kesehatan jasmani dan rohani;

6. Kesadaran hukum;

7. Reintegrasi sehat dengan masyarakat;

8. Keterampilan kerja; dan

9. Latihan kerja dan produksi.

Pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan yang terdiri atas: a. Pembina

27

Pemasyarakatan; b. Pengaman Pemasyarakatan; dan c. Pembimbing

Kemasyarakatan. Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1), Kepala LAPAS menetapkan Petugas Pemasyarakatan yang

bertugas sebagai Wali Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Ketentuan

mengenai tugas, kewajiban, dan syarat-syarat wali sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (2) PP 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan

Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan diatur lebih lanjut dengan

Keputusan Menteri.

c. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang

Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan, menyatakan pengertian pembinaan

adalah Pembinaan meliputi tahanan, pelayanan tahanan, pembinaan narapidana

dan bimbingan klien.

1. Pelayanan tahanan adalah segala kegiatan yang dilaksanakan dari

mulaipenerimaan sampai dalam tahap pengeluaran tahanan.

2. Pembinaan narapidana adalah semua usaha yang ditujukan untuk

memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana

yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rutan.

3. Bimbingan klien ialah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki

dan meningkatkan akhlak(budi pekerti) para klien pemasyarakatan di

luartembok.

d. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1995, dalam rangka pembinaan terhadap

narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar

1. Umur;

2. Jenis Kelamin;

28

3. Lama Pidana yang dilakukan;

4. Jenis Kejahatan; dan

5. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

D. Narapidana dan Residivis

1. Narapidana

Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Narapidana

adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga

Pemasyarakatan (LAPAS). Sedangkan Terpidana yaitu seseorang yang dipidana

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun

1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana yang diterima di Lembaga

Pemasyarakatan wajib didaftarkan, pendaftaran yaitu tahap perubahan status

Terpidana menjadi Narapidana. Pendaftaran yang dimaksud meliputi:

a. Pencatatan:

1. Putusan Pengadilan;

2. Jati diri; dan

3. Barang dan uang yang dibawa;

4. Pemeriksaan kesehatan;

5. Pembuatan pasfoto;

6. Pengambilan sidik jari; dan

7. Pembuatan berita acara serah terima Terpidana..

Pembinaan Narapidana Wanita pada Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan di

Lembaga Pemasyarakatan Wanita. Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan

membina warga binaan pemasyarakatan menjadi warga yang baik juga bertujuan

29

untuk mencegah kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh warga binaan

pemasyarakatan.

Perbedaan dari sistem kepejaraan yang telah ditinggalkan yang kemudian

memakai sistem pemasyarakatan, yaitu lebih mengedepankan hak–hak dari

Narapidana. Hak Narapidana tersebut diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU Nomor

12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu:

a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;

b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;

c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;

d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;

e. Menyampaikan keluhan;

f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang

tidak dilarang;

g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;

h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;

i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);

j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;

k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;

l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan

m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

30

Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh warga binaan yaitu bahwa setiap

narapidana wajib mengikuti program pendidikan dan bimbingan agama sesuai

dengan agama dan kepercayaannya.Kewajiban warga binaan ditetapkan pada

Undang-undang tentang Pemasyarakatan Pasal 15 yaitu:

a. Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan

tertentu

b. Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

2. Residivis

Pengertian residivis itu sendiri menurut Andi Hamzah adalah: “Residivis adalah

seseorang yang telah berulang-ulang melakukan kejahatan dan berulang-ulang

pula dipidana”. Menurut Roeslan Saleh dalam bukunya Stelsel Pidana Indonesia,

mengatakan bahwa : “Ada residivis atau pengulangan apabila satu orang telah

melakukan lebih dari satu perbuatan pidana, sedangkan diantara dua perbuatan itu

selalu telah dijatuhi pidana karena perbuatan pidana yang terdahulu.

Kesamaannya dengan pembarengan perbuatan bahwa satu orang telah melakukan

beberapa perbuatan pidana. Perbedaannya adalah bahwa diantara perbuatan-

perbuatan pidana itu sudah ada putusan hakim”16 Berdasarkan perkembangannya,

pengulangan tindak pidana dapat dibagi menjadi beberapa golongan, pengulangan

tindak pidana menurut ilmu kriminologi, dibagi dalam penggolongan pelaku

tindak pidana sesuai dengan perbuatan- perbuatan yang dilakukan,yaitu :

16 Roeslan Saleh, Prof,Mr, Stelsel Pidana Indonesia,hlm.15

31

1. Pelanggaran hukum bukan residivis yaitu yang melakukannya satu tindak

pidana dan hanya sekali saja.

2. Residivis dibagi lagi menjadi :

a. Penjahat yang akut meliputi pelanggaran hukum yang bukan residivis dan

mereka yang berkali-kali telah dijatuhi pidana umum namun antara masing-

masing putusan pidana jarak waktunya jauh, atau perbuatan pidananya

begitu berbeda satu sama lain sehingga tidak dapat dilakukan adanya

hubungan kriminalitas atau dengan kata lain dalam jarak waktu tersebut.

b. Penjahat kronis adalah golongan pelanggaran hukum yang telah mengalami

penjatuhan pidana yang berlipat ganda dalam waktu singkat diantara

masing-masing putusan pidana.

c. Penjahat berat adalah mereka yang paling sedikit setelah dijatuhi pidana 2

kali dan menjalani pidana berbulan bulan dan lagi mereka yang karena

kelakuan anti sosial sudah merupakan kebiasaan atau suatu hal yang

menetap bagi mereka. Penjahat sejak umur muda tipe ini memulai karirnya

dalam kejahatan sejak ia kanak-kanak dan dimulai dengan melakukan

kenakalan anak. 17

Berdasarkan sudut ilmu pengetahuan hukum pidana, pengulangan tidak pidana

dibedakan menjadi 3 ( tiga ) jenis yaitu :

1. Pengulangan tindak pidana yang dibedakan berdasarkan cakupannya antara

lain :

a. Pengertian yang lebih luas yaitu bila meliputi orang-orang yang melakukan

suatu rangkaian tanpa di iringi suatu penjatuhan pidana.

17 Moelyatno, 2000, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta : Rineka Cipta, hlm.117.

32

b. Pengertian yang lebih sempit yaitu bila si pelaku telah melakukan kejahatan

yang sejenis. Artinya ia menjalani suatu pidana tertentu dan ia mengulangi

perbuatan sejenis tadi dalam batas waktu tertentu.

2. Pengulangan tindak pidana yang dibedakan berdasarkan sifatnya antara lain:

a. Accidentale recidive yaitu apabila pengulangan tindak pidana yang

dilakukan merupakan akibat dari keadaan yang memaksa dan menjepitnya.

b. Habituele recidiveyaitu pengulangan tindak pidana yang dilakukan karena si

pelaku memang sudah mempunyai Inner Criminal Situasion yaitu tabiat

jahat sehingga kejahatan merupakan perbuatan yang biasa baginya.

3. Selain kedua bentuk di atas, pengulangan tindak pidana dapat juga

dibedakan atas :

a. Residivis umumyaitu apabila seseorang melakukan kejahatan / tindak pidana

yang telah dikenai hukuman dan kemudian dilakukan kejahatan / tindak

pidana dalam bentuk apapun maka terhadapnya dikenakan pemberatan

hukuman.

b. Residivis khusus yaitu apabila seseorang melakukan perbuatan kejahatan

tindak pidana yang telah dikenai hukuman dan kemudian ia melakukan

kejahatan / tindak pidana yang sama ( sejenis ) maka kepadanya dapat

dikenakan pemberatan hukuman.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa residivis adalah

seorang pelaku kejahatan yang mana selalu mengulang kejahatan yang sama

dalam jangka waktu tertentu.

33

E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana

Strafbaarfeit berasal dari bahasa Belanda yang bila diterjemahkan adalah tindak

pidana, penjelasan tentang strafbaarfeit tidak terdapat di dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP). Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan

delik, yang berasal dari bahasa Latin yaitu delictum. Dalam kamus hukum

pembatasan delik tercantum sebagi berikut:

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakanpelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana)”.18

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (strafbaarfeit) memuat beberapa unsur

yakni:

1. Suatu perbuatan manusia;2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapaat dipertanggungjawabkan.19

Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis.

Kejahtan atau perbuatan jahat dalam perbuatan seperti yang terwujud dalam arti

yuridis normatif adalah perbuatan yang terwujud in-abstracto dalam peraturan

pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia

yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit.20

18Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan Kelima, Jakarta: P.T Rineka Cipta, 2007, hlm. 9219 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana,Edisi Revisi, 2012, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 47-48.20Tri Andrisman, Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia sertaPerkembangannyaDalam Konsep KUHP 2013, Anugrah Utama Raharja(AURA), Bandar Lampung, 2013, hlm.69-70.

34

Pengertian mengenai tindak pidana (strafbaarfeit) di antara beberapa sarjana

memberikan pengertian yang berbeda sebagai berikut:

a. Pompe

“Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan

sengaja ataupun tidak Sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku,dimana

penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya

tertib hukum.”21

b. Simons

“Strafbaarfeit adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah

dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang

tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-Undang

telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.22

c. Vos

“Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan undang-

undang diberi pidana, jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya

dilarang dan diancam dengan pidana.”23

d.Van Hamel

“Kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang,yang bersifat

melawan hukum, yang patut dipididana dan dilakukan dengan kesalahan.”

21P.A.F., Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Keempat, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2011, hlm 182.22Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Cetakan ketujuh, Jakarta: SinarGrafika,2012, hlm 8.23Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan keempat, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm96.

35

e. Moeljatno

“Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum,

larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu,

bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut.”24

Berdasarkan beberapa pendapat di atas tentang pengertian tindak pidana, yang

dimaksud perbuatan pidana atau tindak pidana adalah suatu perbuatan yang

melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum

yang disertai dengan ancaman (sanksi) pidana. Dalam hal ini maka setiap orang

yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dapat dikatakan orang

tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah

(fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan

karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Setiap

tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana

(KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari

unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang

melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan

termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan

24Moelajtno, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm 59.

36

keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si

pelaku itu harus di lakukan.25

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (Dolus atau Culpa);

2. Maksud atau Voornemenpada suatu percobaan atau pogging seperti yang

dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;

3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam

kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;

4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang terdapat di

dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;

5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana

menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari sutau tindak pidana itu adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelicjkheid;

2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di

dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai

pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan

menurut Pasal 398 KUHP;

3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan

sesuatu kenyataan sebagai akibat.

25 P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu PengetahuanHukum Pidana & Yurisprudens, Jakarta: Sinar:Grafika, 2010, hlm. 193

37

3. Pengertian Narkotika

Pengertian narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman

atau bukan tanaman, baik sintetis maupun tidak sintetis, yang dapat menyebabkan

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika

digolongkan mejadi tiga golongan sebagaimana tertuang dalam lampiran 1

Undang-Undang tersebut.

Narkotika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani Narkoum, yang berarti

membuat lumpuh atau mati rasa.26 Pada dasarnya narkotika memiliki khasiat dan

bermanfaat digunakan dalam bidang kedokteran, kesehatan dan pengobatan dan

berguna bagi penelitian perkembangan, ilmu pengetahuan farmasi atau

farmakologi itu sendiri. Sedangkan dalam bahasa Inggris narcotic lebih mengarah

keobat yang membuat penggunanya kecanduan.

Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka

yang menggunakan dengan cara memasukan obat tersebut ke dalam tubuhnya,

pengaruh tersebut berupa pembiasan, hilangnya rasa sakit rangsangan,semangat

dan halusinasi. Bahaya bila menggunakan narkotika bila tidak sesuai dengan

26 Julianan Lisa FR, Nengah Sutrisna W, Narkoba, Psikotropika dan gangguan jiwa, NuhaMedika,Yogyakarta, 2013, hlm 1

38

peraturan dapat menyebabkan adanya adiksi atau ketergantungan

obat(ketagihan)27. Adiksi adalah suatu kelainan obat yang bersifat kronik atau

priodik sehingga penderita kehilangan kontrol terhadap dirinya dan menimbulkan

kerugian terhadap dirinya dan masyarakat. Orang-orang yang sudah terlibat pada

penyalahgunaan narkotika pada mulanya masih dalam ukuran (dosis) yang

normal. Lama-lama pengunaan obat menjadi kebiasaan, setelah biasa mengunakan

narkotika , kemudian untuk menimbulkan efek yang sama diperlukan dosis yang

lebih tinggi.

Tindak pidana narkotika dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar

ketentuan ketentuan hukum narkotika, dalam hal ini adalah Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan lain yang termasuk, atau

bertentangan dengan Undang-Undang tersebut. Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tindak pidana narkotika dibedakan

menjadi tiga bagian yaitu :

1. Pengguna

Pengguna yaitu orang yang menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri.

Pengguna narkotika dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 127

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, paling lama

hukuman 4 (empat) tahun penjara

2. Pengedar

Pengedar yaitu penjual narkotika secara ilegal. Pengedar dapat dikenakan

sanksi pidana berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

27 Mandagi Jaene, 2009. Masalah Narkotoka Dan Zat Akditif Lainya SertaPenanggulanganya.Yogyakarta: Pramuka Saka Bhayangkara.

39

tentang Narkotika, dengan ancaman maksimal hukuman 20 tahun atau seumur

hidup atau hukuman mati atau denda.

3. Produsen

Produsen yaitu orang yang membuat atau memproduksi narkotika secara ilegal,

produsen narkotika dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 113

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan ancaman

maksimal hukuman 20 tahun atau seumur hidup atau hukuman mati atau denda

Pemakaian narkotika secara berlebihan tidak menunjukan jumlah atau

dosisnya, tetapi yang terpenting pemakaianya berakibat pada gangguan salah

satu fungsi baik fisik, psikologis, maupun sosial.28

Narkotika dapat digolongkan menjadi tiga golongan yaitu :

1. Narkotika Golongan I

Narkotika ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu

pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat

tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya : ganja, heroin, kokain

2. Narkotika Golongan II

Narkotika ini adalah yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan

sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau dapat untuk

tujuan pengembangan ilmu pengetahuan yang mempunyai potensi tinggi yang

dapat mengakibatkan ketergantunagan. Contohnya : morfina, pentanin, petidin,

dan turunanya.

28Lidya Harlina Martono, Satya joewana, pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaannarkotika, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm 17

40

3. Narkotika Golongan III

Narkotika jenis ini yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan

dalam terapi dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Penggunaan narkotika dengan dosis yang teratur untuk kepetingan pengobatan,

tidak akan membawa akibat atau dampak sampingan yang membahayakan bagi

orang yang bersangkutan, disamping penggunaan secara legal (sah) bagi

kepentingan ilmu pengetahuan dan pengobatan, narkotika juga dipakai pula secara

ilegal (tidak sah) atau disalahgunakan, dan pemakaian secara ilegal inilah yang

membahayakan.

Remaja sebagai anggota masyarakat harus menyadari bahwa, orang-orang

kecanduan narkotika akan mengalami penderiataan yang sangat mengrikan.

Narkotika berasal dari bahasa Yunani narkom yang berarti : membuat

lumpuh,membuat mati rasa. “Remington’s Pharmaceutical Sciences’’

mendefenisikan narkotika sebagai zat-zat yang mampu mengurangi kepekaan

terhadap rangsangan (stabilitas), menawarkan Blakiston’s Gould Medical

mempunyai batasan sebagai berikut :

Narkotika adalah zat obat yang menghasilkan tak sadar (stupor), tak peka

rangsangan atau tidur.

Pengertian lain narkotika dalam bahsa inggris Narcotic adalah bahan-bahan uang

mempunyai akibat bersifat :

a. Membiuskan (dapat menurunkan kesadaran).

b. Merangsang (Meningkatkan kegaiatan-kegaiatan atau prestasi kerja).

c. Menimbulkan ketergantungan dan mengikat.

41

Berlakunya Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang sekaligus

mencabut berlakunya Undang-Undang No.22 Tahun 1997 mengenai jenis

Psikotropika Golongan I dan Golongan II, adalah berdasarkan pertimbangan

pertimabangan sebagai berikut:

a. Bahwa narkotika merupakan obat yang diperlukan dalam bidang pengobatan

dan ilmu pengetahuan.

b. Bahwa sebaliknya, narkotika dapat pula menimbulkan ketergantungan yang

sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pembatsan yang seksama.

c. Bahwa pembuatan, penyimpanan, pengedaran, menanam dan penggunaan

narkotika tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dan bertentangan

dengan peraturan yang beralaku merupakan tindak pidana Narkotika yang

merugkan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia,

masyarakat, bangsa dan negara, serta ketahanan nasional Indonesia.

d. Bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan

dengan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan

organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di

kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan

masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-undang No.22 tahun 1997

tentang nakotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan

kondisi yang berkembang untuk memberantas dan menanggulangi.

42


A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan

pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif. Untuk itu diperlukan penelitian

yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Yuridis normatif dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah buku-buku,

bahan-bahan litelatur yang menyangkut kaedah hukum, doktrin-doktrin

hukum,asas-asas hukum dan sistem hukum yang berlaku dan berkaitan dengan

permasalahan yang akan dibahas. Secara operasional penelitian hukum normatif

dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Sedangkan pendekatan yuridis empiris

dilaksanakan dengan cara memperoleh pemahaman hukum dalam kenyataannya

(di lapangan) baik itu melalui penilaian, pendapat dan penafsiran subjektif dalam

pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan-penemuan ilmiah

sehubungan dengan pelaksanaan lembaga pemasyarakatan wanita yang berupa

tindakan, ucapan dan pendapat serta penilaian sikap aparat penegak hukum dalam

menganalisis terhadap pembinaan bagi narapidana wanita pelaku residivis dalam

tindak pidana narkotika.

43

a. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan penelitian adalah di Lembaga Pemasyarakatan Wanita

Kelas II A Bandar Lampung.Adapun alasan memilih lokasi penelitian ini karena

terdapat beberapa narapidana Residivis Wanita di Lembaga Pemasyarakatan

Wanita tersebut.

B. Sumber Dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini bersumber pada dua jenis

data,yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data

primer diperoleh dari studi lapangan yang berkaitan dengan pokok penulisan,

yang diperoleh melalui kegiatan wawancara langsung dengan informan atau

narasumber.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan

dengan mempelajari literatur-literatur hal-hal yang bersifat teoritis, pandangan-

pandangan, konsep-konsep, doktrin serta karya ilmiah yang berkaitan dengan

permasalahan. Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

a. Bahan hukum primer yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan

Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

44

3.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

4. Peratutan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata

Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

5. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor:M.02-PK.04.10,Tahun 1990,Tentang

Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan

b. Bahan hukum sekunder ,yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan

penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh

dengan cara studi dokumen, mempelajari permasalahan dari buku–buku,

literartur, makalah dan bahan–bahan lainnya yang berkaitan dengan materi,

ditambah lagi dengan pencarian data menggunakan internet.

c. Bahan hukum tersier atau penunjang, yaitu bahan hukum yang memberikan

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder, misalnya bahan dari media internet, kamus, ensiklopedi, indeks

kumulatif dan sebagainya.29

C. Penentuan Narasumber

Narasumber yang dijadikan responden dalam penelitian ini sebagai berikut:

a.Kanwil Hukum dan HAM :1 orang

b. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Wanita :1 orang

c. Narapidana Residivis Wanita di Lapas Wanita: :1 orang

d. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum : :1 orang +

Universitas Lampung Jumlah : 4 orang

29Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm44

45

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah pengumpulan data yang diperoleh dengan cara

membaca, mengutip buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku

serta literatur yang berhubungan atau berkaitan dengan penulisan.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan adalah pengumpulan data yang diperoleh dengan cara

wawancara yang dilakukan langsung terhadap responden. Wawancara akan

diajukan pertanyaan-pertanyaan lisan yang berkaitan dengan penulisan

penilitian dan narasumber menjawab secara lisan pula guna memperoleh

keterangan atau jawaban yang diperlukan dalam penelitian.

2. Pengolahan Data

Data-data yang diperlukan dalam penulisan dikumpulkan dan diproses melalui

pengolahan data. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara

kemudian diolah dengan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Editing, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan data, kejelasan

dan kebenaran data untuk menentukan sesuai atau tidaknya serta perlu atau

tidaknya data tersebut terhadap permasalahan.

46

b. Sistematisasi, yaitu penyusunan dan penempatan data secara sistematis pada

masing-masing jenis dan pokok bahasan secara sistematis dengan tujuan agar

mempermudah dalam pembahasan.

c. Klasifikasi data, yaitu pengolahan data dilakukan dengan cara menggolongkan

dan mengelompokkaan data dengan tujuan untuk menyajikan data secara

sempurna, memudahkan pembahasan dan analisis data.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian

menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengoraganisasian dan

pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat

ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan

oleh data.Analisis Data yang diperoleh dilakukan dengan analisis secara kualitatif.

Analisis secara kualitatif adalah analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini.

Analisis secara kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data

deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden atau narasumber secara

tertulis atau secara lisan dan perilaku yang nyata. Kemudian dari hasil analisis

tersebut ditarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berpikir yang melihat

pada realitas bersifat umum untuk kemudian menarik kesimpulan secara khusus

kemudian disimpulkan secara umum.

73

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian permasalahan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran lembaga pemasyarakatan wanita dalam mengurangi residivis tindak

pidana narkotika adalah:

a. Peran normati, lembaga pemasyarakatan melaksanakan pembinaan narapidana

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahhun 1995.

b. Peran Faktual, lembaga pemasyarakatan wanita klas IIA Way Huwi Bandar

Lampung telah melaksanakan pembinaan kemandirian seperti pembuatan

tapis,pembinaan keagamaan seperti mengaji,sholat dan pengajian,pembinaan

moral seperti kegiatan upacara dan pembinaan kepribadian untuk para

narapidana wanita sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

2. Faktor-faktor yang menghambat peran Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas

IIA Way Hui dalam proses pembinaan terhadap narapidana terdiri dari (a) faktor

perundang undangan, yaitu belum adanya petunjuk teknis mengenai pembinaan

terhadap narapidana, (b) Faktor penegak hukum, yaitu secara kuantitas masih

terbatasnya Pembina narapidana, (c) Faktor Masyarakat, yaitu masih adanya sikap

negatif masyarakat terhadap mantan narapidana yang telah dibebaskan dan

kembali ke masyarakat.

74

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam penilitian ditemukan kurangnya jumlah kuantitas petugas Lembaga

Pemasyarakatan, untuk lebih meningkatkan kuantitas jumlah petugas agar

mampu meningkatkan pelayanan terhadap warga binaan pemasyarakatan dan

meningkatkan kualitas petugas melalui peningkatan pendidikan dan latihan

atau melalui work shop agar mampu meningkatkan pelayanan rehabilitasi yang

berhasil dalam memberikan kepentingan terbaik bagi warga binaan

pemasyarakatan.

2. Aparat polisi hendaknya memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang

berperan aktif dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di

lingkungannya dan memberika penghargaan kepada masyarakat yang ikut

berpastisipasi dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika.

3. Keluarga hendaknya lebih memerhatikan sikap dan lingkungan pergaulan sanak

saudara mereka, juga menjaga hubungan yang baik dan harmonis di dalam

keluarga sehingga meminimalisir terjadinya pengulangan kejahatan

penyalahgunaan narkotika.

4. Intensifkan lagi penyuluhan kerohanian agar dapat meningkatkan keimanan

warga binaan permasyarakatan. Serta menambahkan pegawai Lembaga

Permasyarakatan agar dapat membina dan melakukan pegawasan dengan

efektif.

5. Pemerintah juga hendaknya memperhatikan lagi prosedur dalam pelaksanaan

rehabilitasi untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, sehingga

75

masyarakat yang sudah terjerat narkoba dapat dengan mudah langsung

direhabilitasi sebelum mereka terjerumus pengulangan kejahatan

penyalahgunaan narkotika untuk kesekian kalinya.

6. Lembaga pemasyarakatan seharusnya meningkatkan sarana dan prasarana

dalam menjalankan pembinaan terhadap narapidana khususnya narapidana

narkotika,karena narapidana narkotika perlu perlakuan khusus agar mereka

cepat sembuh dan kembali menjadi individu yang baik.

76

DAFTAR PUSTAKA

Literatur:

Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2012. Pengantar Metode Penelitian Hukum.

Jakarta: Rajawali Pers.

Andrisman, Tri. 2013. Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia

serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013.

Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja(AURA)

Gustiniati Maulani, Diah, dan Dona Raisa Monica , 2018,

Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia, Bandar

Lampung:Anugrah Utama Raharja.

Gustiniati Maulani,Diah, Rini Fathonah, dan Dona Raisa Monica,

2013, Hukum Penitensia dan Sistem Pemasyarakatan DiIndonesia,

Bandar Lampung:PKKPUU FH Unila

Hamzah,Andi.2010.Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan keempat. Jakarta: Rineka

Cipta.

Julianan Lisa FR,Nengah Sutrisna W,2013, Narkoba, Psikotropika dan gangguan

jiwa,Nuha Medika,Yogyakarta.

Lidya Harlina Martono,2006, Satya joewana, pencegahan dan penanggulangan

penyalahgunaan narkotika, Balai Pustaka, Jakarta,

77

Mandagi Jaene, 2009. Masalah Narkotoka Dan Zat Akditif Lainya Serta

Penanggulanganya.Yogyakarta: Pramuka Saka Bhayangkara

Marpaung, Leden. 2012. Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Cetakan ketujuh,

Jakarta: Sinar Grafika

Moelyatno.2009. Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta

Moelyatno, 2000, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta : Rineka Cipta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana,

Bandung: Alumni.

P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang.2012. Hukum Penitensier Indonesia,

Edisi Kedua. Jakarta:Cetakan kedua. Sinar Grafika

P.A.F., Lamintang. 2011. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan

Keempat,Bandung:PT. Citra Aditya Bakti

Prasetyo, Teguh. 2012. Hukum Pidana, Edisi Revisi.Jakarta: Cetakan ketiga.

PT.RajaGrafindo Persada

Pred N. Kerlinge. 1990. Asas – Asas Penelitian Behavioral, Cetakan kelima.

Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Reksodiputro, Marjono, 1997, Reformasi Sistem Pemasyarakatan,

Jakarta : Universitas Indonesia.

Soekanto,Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum, Cet ke-3. Jakarta:UI.

Press

----------.1983, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,

Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

----------. 1986,Sosiologi dalam masyarakat, Bina Aksara.

Sudarsono.2007. Kamus Hukum, Cetakan Kelima, Jakarta: P.T Rineka Cipta

78

Syani,Abdul, Sosiologi Kriminologi, Bandung, Remadja Karya, 1987

Utrecht E, 2000, Hukum Pidana II Rangkaian Sari Kuliah, Surabaya : Pustaka

Tinta Mas

Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan

Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah No.32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan

hak warga binaan pemasyarakatan

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10,Tahun 1990, Tentang

Pola PembinaanNarapidana/Tahanan

Lain-lain:

https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan

peran lembaga pemasyarakatan wanita dalam …digilib.unila.ac.id/61475/3/3. skripsi tanpa bab...

Documents