peran komite sekolah dalam menunjang mutu pendidikan
DESCRIPTION
makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah profesi pendidikanTRANSCRIPT
PROFESI KEPENDIDIKAN
“Peran Komite Sekolah dalam Menunjang Peningkatan Mutu Pendidikan di SMA ”
Di susun oleh:
Marisanti (13021010300)
Siti Mustaqimah (130210103016)
Gerda Permata Aji (1302101030)
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI
JURUSAN PENDIDIKAN MIPA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
2015
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat,
karunia, serta taufik dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan makalah Profesi
Kependidikan tentang Peran Komite Sekolah dalam Menunjang Peningkatan Mutu
Pendidikan di SMA ini dengan baik dan tepat pada waktunya.
kami juga mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan dari berbagai pihak yang
telah berkontribusi dengan memberikan sumbangan baik materi maupun pikirannya sehingga
dapat memperlancar pembuatan makalah ini. Kami sangat berharap makalah ini dapat
berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita mengenai Profesi
Kependidikan.
Kami juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam makalah ini terdapat kekurangan
dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kami berharap adanya kritik, saran dan usulan
demi perbaikan makalah yang telah kami buat di masa yang akan datang, mengingat tidak
ada sesuatu yang sempurna tanpa saran yang membangun. Akhir kata kami sampaikan
terimakasih.
Jember, 13 September 2015
Penulis
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL.................................................................................................. i
KATA PENGANTAR............................................................................................... ii
DAFTAR ISI.............................................................................................................. iii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang..................................................................................................... 1
1.2 Rumusan Masalah................................................................................................ 1
1.3 Tujuan.................................................................................................................. 2
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Tinjauan Pustaka.................................................................................................. 3
2.1.1 Definisi Komite Sekolah............................................................................. 4
2.1.2 Peran Komite Sekolah................................................................................. 7
2.1.3 Tujuan Pembentukan Komite Sekolah........................................................ 7
2.1.4 Fungsi Komite Sekolah............................................................................... 9
2.1.5 Indikator dari Peran Komite Sekolah.......................................................... 10
2.1.6 Organisasi Komite Sekolah......................................................................... 11
2.2 Paparan Hasil Observasi...................................................................................... 11
2.3 Diskusi Hasil........................................................................................................ 11
BAB III PENUTUP
3.1 Kesimpulan.......................................................................................................... 13
3.2 Saran-saran........................................................................................................... 11
DAFTAR PUSTAKA................................................................................................ iv
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Peningkatan mutu pendidikan bukan hanya ditentukan dan dipengaruhi oleh
tujuan pendidikan, peserta didik, pendidik (guru), isi pendidikan, metode pendidikan, alat
pendidikan, tetapi juga ditentukan dan dipengaruhi oleh lingkungan pendidikan itu sendiri
dalam hal ini masyarakat. Masyarakat merupakan komponen yang partisipasinya bagi
pendidikan sungguh sangat diharapkan, karena tanpa adanya kerja sama yang baik antara
sekolah dan masyarakat, maka mustahil tujuan yang diinginkan bersama dapat berjalan
dengan baik dan lancar. Menyadari pentingnya partisipasi masyarakat terhadap
peningkatan mutu pendidikan maka dibentuklah suatu badan yang mengganti keberadaan
Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3) yakni Komite Sekolah. Salah satu
tujuan pembentukan Komite Sekolah adalah meningkatkan tanggung jawab dan peran
serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Hal ini berarti
peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam peningkatkan mutu pendidikan, bukan
hanya sekadar memberikan bantuan berwujud material saja, namun juga diperlukan
bantuan yang berupa pemikiran, ide, dan gagasan-gagasan inovatif demi kemajuan suatu
sekolah. Berdasarkan uraian di atas untuk mengetahui lebih dalam tentang partisipasi
komite sekolah bagi peningkatan mutu pendidikan, penulis bermaksud melakukan
observasi mengenai “Peningkatan partisipasi komite sekolah dalam meningkatkan mutu
pendidikan di Sekolah di SMA 3 Muhamadiyah”.
1.2 Rumusan Masalah
1. Apa yang dimaksud dengan Komite Sekolah?
2. Apa peran dari Komite Sekolah?
3. Apa tujuan pembentukan Komite Sekolah?
4. Apa fungsi Komite Sekolah?
5. Apa indikator dari peran Komite Sekolah?
6. Bagaimana organisasi Komite Sekolah?
7. Bagaimana hasil observasi mengenai peran Komite Sekolah dalam menunjang mutu
pendidikan di SMA 3 Muhammadiyah?
1.3 Tujuan dan Manfaat
1. Untuk mengetahui definisi Komite Sekolah
2. Untuk mengetahui peran dari Komite Sekolah
3. Untuk mengetahui tujuan pembentukan Komite Sekolah
4. Untuk mengetahui fungsi Komite Sekolah
5. Untuk mengetahui indikator dari peran Komite Sekolah
6. Untuk mengetahui organisasi Komite Sekolah
7. Untuk mengetahui hasil observasi mengenai peran Komite Sekolah dalam menunjang
mutu pendidikan di SMA 3 Muhammadiyah.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Tinjauan Pustaka
2.1.1 Definisi Komite Sekolah
Menurut Djam’an Satori (2001), sebagai konsekuensi untuk mengakomodasi aspiras,
harapan dan kebutuhan stakeholder sekolah, maka perlu di kembangkan adanya wadah untuk
menampung dan menyalurkannya. Wadah tersebut berfungsi sebagai forum di mana
representasi para stakeholder Sekolah terwakili secara proporsional. Dalam berbagai
dokumen yang ada dan consensus yang telah muncul dalam berbagai forum, wadah ini di beri
nama komite Sekolah. Badan sejenis ini di Australiadi sebut School Council.
Dalam pengertian lain, Djam’an Satori menyebutkan bahwa komite Sekolah
merupakan suatu badan yang berfungsi sebagai forum resmi untuk mengakomodasikan dan
membahas hal-hal yang menyangkut kepentingan kelembagaan sekolah (Mulyono,
2008:258). Sedangkan menurut keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002,
Komite Sekolah merupakan sebuah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat
dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di
satuan pendidikan baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan Sekolah, maupun jalur
pendidikan luar Sekolah. Untuk penamaan badan di sesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan
daerah masing-masing satuan pendidikan, seperti komite Sekolah, majelis madrasah , komite
TK, atau nama-nama lain yang di sepakati bersama (Hasbullah, 2006:90).
Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peranserta masyarakat dalam
rangka peningkatan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan
pendidikan, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh stakeholder pendidikan
(Sujanto, 2007:61).
Komite Sekolah merupakan suatu badan atau lembaga non politis dan non profit,
dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para stakeholder pendidikan di
tingkat sekolah, sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap
peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan (Fattah, 2004:70).
Dari definisi-definisi di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa Komite Sekolah
adalah suatu lembaga yang mewadahi peranserta masyarakat dalam rangka peningkatan
mutu dan dibentuk berdasarkan musyawarah demokratis oleh stakeholder pendidikan yang
ada di sekolah
Komite Sekolah yang berkedudukan di setiap satuan pendidikan merupakan badan
mandiri yang tidak memiliki hubungan hierarkis dengan lembaga pemerintahan. Komite
Sekolah dapat terdiri dari satuan pendidikan atau beberapa satuan pendidikan yang berbeda
jenjang, tetapi berada pada lokasi yang berdekatan, atau satuan-satuan pendidikan yang di
kelola oleh suatu penyelenggara pendidikan, atau karena pertimbangan orang lain. Pada
dasarnya posisi komite sekolah berada di tengah-tengah antara orang tua murid, murid, guru,
masyarakat setempat, dan kalangan swasta di satu pihak dengan pihak sekolah sebagai
institusi, kepala sekolah. Dinas pendidikan wilayahnya,dan pemerintah daerah di pihak
lainnya. Peran komite sekolah di harapkan dapat menjembatani kepentingan keduanya
(Hasbullah,2006:90).
2.1.2 Peran Komite Sekolah
Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat, dan
pemerintah. Sayangnya, ungkapan bijak tersebut sampai saat ini lebih banyak bersifat slogan
dan masih jauh dari harapan yang sebenarnya. Boleh di katakan tanggung jawab masing-
masing masih belum optimal, terutama peran serta masyarakat yang sampai saat ini masih di
rasakan belum banyak di berdayakan.
Di dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, pada pasal
54 di kemukakan:
1. Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok
keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam
penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
2. Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana,dan pengguna hasil
pendidikan.
Secara lebih spesifik, pada pasal 56 di sebutkan bahwa di masyarakat ada dewan
pendidikan dan komite sekolah atau komite madrasah, yang berperan sebagai berikut:
1. Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi
perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan
dan komite sekolah/madrasah.
2. Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri di bentuk dan berperan dalam peningkatan
mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan
tenaga, sarana, dan prasarana serta pengawasan pendidikan di tingkat nasional, provinsi
dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hierarkis.
3. Komite sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri di bentuk dan berperan dalam
peningkatan mutu pelayanan dan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan
tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
Atas dasar untuk pemberdayaan masyarakat itulah, maka di gulirkan konsep komite
sekolah sebagaimana di kemukakan di atas. Berdasarkan Keputusan Mendiknas
No.044/U/2000, keberadaan komite sekolah berperan sebagai berikut:
1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan
pendidikan di satuan pendidikan.
2. Pendukung (supporting agency) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga
dalam penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan.
3. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas
penyelenggaraan dan keluaran pendidikan disatuan pendidikan.
4. Mediator antara pemerintah (eksklusif) dan dengan masyarakat di satuan pendidikan
(Sujanto, 2007:62).
Untuk dapat memberdayakan dan meningkatkan peran masyarakat, sekolah harus
dapat membina kerja sama dengan orang tua dan masyarakat, menciptakan suasana kondusif
dan menyenangkan bagi peserta didik dan warga sekolah. Itulah sebabnya maka paradigma
MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) mengandung makna sebagai manajemen partisipatif
yang melibatkan peran serta masyarakat sehingga semua kebijakan dan keputusan yang di
ambil adalah kebijakan dan keputusan bersama, untuk mencaai keberhasilan bersama
(Hasbullah,2006:93). Dengan demikian, prinsip kemandirian dalam MBS adalah kemandirian
dalam nuansa kebersamaan. Hal ini merupakan aplikasi dari prinsip-prinsip yang di sebut
sebagai total quality management, melalui suatu mekanisme yang di kenal dengan konsepsi
total football dengan menekankan pada mobilisasi kekuatan secara sinergis yang mengarah
pada satu tujuan,yaitu peningkatan mutu dan kesesuaian pendidikan dengan pengembangan
masyarakat (Hamzah,2007:93).
2.1.3 Tujuan Pembentukan Komite Sekolah
Komite Sekolah dibentuk dengan maksud agar ada suatu organisasi masyarakat
sekolah yang konsen, komit, dan mempunyai loyalitas serta peduli terhadap peningkatan
kualitas sekolah. Organisasi yang dibentuk ini dapat dikembangkan secara khas dan berakar
dari budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai
potensi masyarakat setempat. Oleh karena itu, Komite Sekolah yang dibangun di manapun
adanya harus merupakan pengembangan kekayaan filosofis masyarakat secara kolektif. Hal
ini mengandung pengertian bahwa Komite Sekolah harus mengembangkan konsep yang
berorientasi pada pengguna (client model)—dalam istilah ekonomi adalah pelanggan
(customer)—berbagai kewenangan (power sharing and advocacy model) dan kemitraan
(partnership model) yang difokuskan pada peningkatanmutu pelayanan pendidikan.
Pengembangan konsep yang berorientasi kepada pelanggan (customer) menekankan
pada Komite Sekolah agar secara konsisten melakukan suatu perbaikan yang berkelanjutan
untuk mencapai kebutuhan dan kepuasan pengguna/pelanggan. Oleh karena itu, institusi
pendidikan memosisikan dirinya sebagai institusi jasa atau dengan kata lain menjadi industri
jasa, yakni institusi yang memberikan pelayanan (service) sesuai dengan apa yang diinginkan
oleh pengguna/pelanggan.
Adapun tujuan dibentuknya Komite Sekolah sebagai suatu organisasi masyarakat sekolah
adalah:
a. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan
kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.
b. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
pendidikan di satuan pendidikan.
c. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam
penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.
2.1.4 Fungsi Komite Sekolah
Untuk menjalankan perannya komite sekolah mempunyai fungsi sebagai berikut:
1) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap
penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
2) Melakukan upaya kerja sama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia
usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan
yang bermutu.
3) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan.
pendidikan yang di ajukan oeh masyarakat.
4) Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan
mengenai:
a. Kebijakan dan program pendidikan.
b. Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS).
c. Kriteria kinerja satuan pendidikan.
d. Kriteria tenaga pendidikan.
e. Kriteria fasilitas pendidikan.
f. Hal-hal lain yang berkaitan dengan pendidikan.
5) Mendorong orang tua dan masyarakat berpatisipasi dalam pendidikan guna
mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
6) Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaaan penyelenggaraan
pendidikan di satuan pendidikan.
7) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijkan, program, penyelenggaraan
dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan (Hasbullah,2006:93-94)
Sebagai realisasi dari berbagai peran dan fungsi Komite Sekolah serta manifestasi dari
sistem pendidikan yang demokratis (di mana pendidikan adalah milik rakyat, dari dan untuk
rakyat), maka Komite Sekolah harus melakukan akuntabilitas sebagai berikut:
a. Komite Sekolah menyampaikan hasil kajian pelaksanaan program sekolah kepada
stakeholder secara periodik, baik yang berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam
pencapaian tujuan dan sasaran program sekolah.
b. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan masyarakat baik berupa materi
(dana, barang tak bergerak maupun bergerak), maupun non materi (tenaga, pikiran) kepada
masyarakatdan pemerintah setempat.
Dengan adanya akuntabilitas kepada stakeholder maka kemajuan, keberhasilan serta
kelebihan sekolah baik dalam proses pembelajaran maupun dalam sarana prasarana
pendidikan dapat diketahui dan dinikmati bersama. Hal ini berakibat mereka sebagai
pengguna/pelanggan (customer) jasa pendidikan maupun partner akan merasa puas terhadap
pelayanan (service) sekolah tersebut.
Demikian pula sebaliknya, apabila diketahui bahwa sekolah terkait mengalami
kemunduran, kegagalan serta kekurangan maka dengan serta-merta Komite Sekolah beserta
stakeholder akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari solusi bersama demi
kesuksesan dan kemajuan sekolah tersebut.
2.1.5 Indikator dari Peran Komite Sekolah
Dalam era otonomi daerah ini, dimana sekolah memiliki otonomisasi dan ruang gerak
yang lebih besar dalam penyelenggaraan pendidikan. Melalui paradigma Manajemen
Berbasis Madrasah (MBM) madrasah diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengurus dan
mengatur pelaksanaan pendidikan pada masing-masing madrasah.
Dengan kondisi seperti itu, komite sekolah akan dapat melaksanakan peran dan
fungsinya sebagai penunjang dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang sejalan dengan
kondisi dan permasalahan lingkungan masing-masing madrasah. Komite sekolah dapat
melaksanakan fungsinya sebagai partner dari kepala madrasah dalam mengadakan sumber-
sumber daya pendidikan dalam rangka melaksanakan pengelolaan pendidikan yang dapat
mewujudkan fasilitas bagi guru dan siswa untuk belajar sehingga pembelajaran menjadi
semakin efektif.
Adanya sinergi antara komite sekolah dengan madrasah melahirkan tanggung jawab
bersama antara madrasah dan masyarakat sebagai mitra kerja dalam membangun pendidikan.
Dari sini masyarakat akan dapat menyalurkan berbagai ide dan partisipasinya dalam
memajukan pendidikan di daerahnya.
Secara lebih rinci, Ace Suryani dan Dasim Budimansyah (2004) yang dikutip oleh
Chasbullah melukiskan beberapa indikator dari peran komite sekolah sebagai berikut:
A. Peran Komite sekolah Fungsi Manajemen Indikator Kerja
I. Sebagai Advisory Agency (pemberi pertimbangan)
1. Perencanaan Sekolah
a) Identifikasi sumber daya pendidikan dalam masyarakat
b) Memberikan masukan RAPBS
c) Menyelenggarakan rapat RAPBS
d) Memberikan pertimbangan perubahan RAPBS
e) Ikut mensahkan RAPBS bersama kepala sekolah
2. Pelaksanaan Program Kurikulum PBM dan Penilaian
a) Memberikan masukan terhadap proses pengelolaan pendidikan di sekolah
b) Memberikan masukan terhadap proses pembelajaran kepada guru-guru
3. Pengadaan Sumber Daya Pendidikan (SDM dan anggaran)
a) Identifikasi potensi sumber daya pendidikan dalam masyarakat
b) Memberikan pertimbangan tentang tenaga kependidikan yang dapat
diperbantukan di sekolah
c) Memberikan pertimbangan tentang sarana dan prasarana yang dapat diadakan di
sekolah
d) Memberikan pertimbangan tentang anggaran yang dapat dimanfaatkan di
madrasah
II. Sebagai Supporting Agency (pendukung)
1. Sumber Daya
a) Pemantauan terhadap kondisi ketenagaan pendidikan di sekolah
b) Mobilisasi guru sukarelawan di sekolah
c) Mobilisasi tenaga kependidikan non guru di sekolah
2. Sarana dan Prasarana
a) Memantau kondisi sarana/prasarana di sekolah
b) Mobilisasi bantuan sarana/prasarana di sekolah
c) Koordinasi dukungan sarana/prasarana di sekolah
d) Evaluasi pelaksanaan dukungan
3. Anggaran •
a) Memantau kondisi anggaran pendidikan di sekolah
b) Mobilisasi dukungan terhadap anggaran pendidikan di sekolah
c) Koordinasi dukungan terhadap anggaran pendidikan di sekolah
d) Evaluasi pelaksanaan dukungan anggaran di sekolah
III. Sebagai Controlling (pengontrol)
1. Kontrol terhadap Perencanaan sekolah
a) Pengawasan terhadap proses pengambilan keputusan di sekolah
b) Penilaian terhadap kualitas kebijakan di sekolah
c) Pengawasan terhadap proses perencanaan di sekolah
d) Pengawasan terhadap kualitas perencanan di sekolah
e) Pengawasan terhadap kualitas program sekolah
2. Kontrol terhadap pelaksanaan Program sekolah
a) Pengawasan terhadap organisasi sekolah
b) Pengawasan terhadap penjadwalan program sekolah
c) Pengawasan terhadap alokasi anggaran untuk pelaksanaan program sekolah
d) Pengawasan terhadap sumber daya pelaksanaan program sekolah
e) Pengawasan terhadap program partisipasi sekolah
3. Kontrol terhadap Output Pendidikan
a) Penilaian terhadap hasil Ujian Nasional
b) Penilaian terhadap angka partisipasi sekolah
c) Penilaian terhadap angka mengulang sekolah
d) Penilaian terhadap angka bertahan di sekolah
IV. Sebagai Mediator Agency
1. Perencanaan
a) Menjadi penghubung antara Komite sekolah (KM) dengan masyarakat , KM
dengan dewan Pendidikan, serta KM dengan sekolah
b) Identifikasi aspirasi pendidikan dalam masyarakat
c) Membuat usulan kebijakan dan program pendidikan kepada sekolah
2. Pelaksanaan Program
a) Sosialisasi kebijakan dan program pendidikan madrasah terhadap masyarakat
b) Memfasilitasi berbagai masukan terhadap kebijakan program terhadap sekolah
c) Menampung pengaduan dan keluhan terhadap kebijakan dan program sekolah
d) Mengkomunikasikan pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap instansi
terkait dalam bidang pendidikan di sekolah
3. Sumber Daya
a) Identifikasi sumber daya di sekolah
b) Identifikasi sumber daya masyarakat
c) Mobilisasi bantuan masyarakat untuk pendidikan di sekolah
2.1.6 Organisasi Komite Sekolah
1. Keanggotaan Komite Sekolah
Era Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) menuntut pembenahan dalam pengelolaan
pendidikan selaras dengan tuntutan perubahan yang dilandasi oleh adanya kesepakatan,
komitmen, kesiapan membangun budaya baru dan profesionalisme dalam mewujudkan
“Masyarakat sekolah” yang memiliki loyalitas terhadap peningkatan mutu sekolah. Oleh
karena itu, keanggotaan Komite Sekolah dapat melibatkan dua unsur, yakni unsur-unsur yang
ada dalam masyarakat dan unsur dewan guru, yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan
serta Badan Pertimbangan Desa (Misbah, M. 2009).
Anggota Komite Sekolah dari unsur masyarakat dapat berasal dari komponen-
komponen sebagai berikut:
a. Perwakilan orangtua/wali peserta didik berdasarkan jenjang kelas yang dipilih secara
demokratis.
b. Tokoh masyarakat (ketua RT/RW/RK, kepala dusun, ulama, budayawan, pemuka adat).
c. Anggota masyarakat yang mempunyai perhatian atau dijadikan figur dan mempunyai
perhatian untuk meningkatkan mutu pendidikan.
d. Pejabat pemerintah setempat (Kepala Desa/Lurah, Kepolisian, Koramil, Depnaker,
Kadin, dan instansi lain).
e. Dunia usaha/industri (pengusaha industri, jasa, asosiasi, dan lain-lain).
f. Pakar pendidikan yang mempunyai perhatian pada peningkatan mutu pendidikan.
g. Organisasi profesi tenaga pendidikan (PGRI, ISPI, dan lain-lain).
h. Perwakilan siswa bagi tingkat SLTP/SMU/SMK yang dipilih secara demokratis
berdasarkan jenjang kelas.
i. Perwakilan forum alumni SD/SLTP/SMU/SMK yang telah dewasa dan mandiri.
Sedangkan anggota Komite Sekolah yang berasal dari unsur dewan guru,
yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan, Badan Pertimbangan Desa sebanyak-
banyaknya berjumlah tiga orang. Secara keseluruhan, jumlah anggota Komite Sekolah
sekurang-kurangnya sembilan orang dan jumlahnya harus gasal. Syarat-syarat, hak, dan
kewajiban, serta masa keanggotaan Komite Sekolah ditetapkan di dalam AD/ART (Misbah,
M. 2009).
2. Kepengurusan Komite Sekolah
Pengurus Komite Sekolah ditetapkan berdasarkan AD/ART yang sekurang-kurangnya
terdiri atas seorang ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang-bidang tertentu sesuai dengan
kebutuhan. Pengurus komite dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis. Khusus jabatan
ketua komite bukan berasal dari kepala satuan pendidikan. Jika diperlukan dapat diangkat
petugas khusus yang menangani urusan administrasi Komite Sekolah dan bukan pegawai
sekolah, berdasarkan kesepakatan rapat Komite Sekolah (Misbah, M. 2009).
Pengurus Komite Sekolah adalah personal yang ditetapkan berdasarkan kriteria
sebagai berikut:
a. Dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis dan terbuka dalam musyawarah Komite
Sekolah.
b. Masa kerja ditetapkan oleh musyawarah anggota Komite Sekolah.
c. Jika diperlukan pengurus Komite Sekolah dapat menunjuk atau dibantu oleh tim ahli
sebagai konsultan sesuai dengan bidang keahliannya.
Mekanisme kerja pengurus Komite Sekolah dapat diidentifikasikan sebagai berikut:
a. Pengurus Komite Sekolah terpilih bertanggung jawab kepada musyawarah anggota
sebagai forum tertinggi sesuai AD dan ART.
b. Pengurus Komite Sekolah menyusun program kerja yang disetujui melalui musyawarah
anggota yang berfokus pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan peserta didik.
c. Apabila pengurus Komite Sekolah terpilih dinilai tidak produktif dalam masa jabatannya,
maka musyawarah anggota dapat memberhentikan dan mengganti dengan kepengurusan
baru.
d. Pembiayaan pengurus Komite Sekolah diambil dari anggaran Komite Sekolah yang
ditetapkan melalui musyawarah (Misbah, M. 2009).
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Sekolah
Komite Sekolah sebagai sebuah organisasi wajib memiliki Anggaran Dasar/Anggaran
Rumah Tangga (AD/ART). Hal ini dimaksudkan agar ada satu pijakan bersama dalam
menjalankan organisasi yang disepakati dan ditetapkan bersama oleh anggota dan pengurus.
1. Anggaran Dasar tersebut sekurangkurangnya memuat:
a) Nama dan tempat kedudukan;
b) Dasar, tujuan, dan kegiatan;
c) Keanggotaan dan kepengurusan;
d) Hak dan kewajiban anggota dan pengurus;
e) Keuangan;
f) Mekanisme kerja dan rapat-rapat;
g) Perubahan AD dan ART, serta pembubaran organisasi.
2. Adapun Anggaran Rumah Tangga sekurang-kurangnya memuat:
a) Mekanisme pemilihan dan penetapan anggota dan pengurus Komite Sekolah;
b) Rincian tugas Komite Sekolah;
c) Mekanisme rapat;
d) Kerja sama dengan pihak lain;
e) Ketentuan penutup.
2.2 Paparan Hasil Observasi
2.3 Diskusi Hasil
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
1.Komite Sekolah merupakan sebuah badan mandiri yang mewadahi peran serta
masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan
pendidikan di satuan pendidikan baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan
Sekolah, maupun jalur pendidikan luar Sekolah.
2. Komite Sekolah berperan sebagai berikut : pemberi pertimbangan (advisory agency),
pendukung (supporting agency), pengontrol (controlling agency), dan mediator.
3. Tujuan dibentuknya Komite Sekolah yaitu : mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan
prakarsa masyarakat, meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, menciptakan suasana dan kondisi
transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan
pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.
4. Fungsi Komite Sekolah sebagai berikut: mendorong tumbuhnya perhatian dan
komitmen masyarakat, melakukan upaya kerja sama dengan masyarakat dan
pemerintah, menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai
kebutuhan. pendidikan yang di ajukan oeh masyarakat, memberikan masukan,
pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan, mendorong orang tua dan
masyarakat berpatisipasi dalam pendidikan, menggalang dana masyarakat, melakukan
evaluasi dan pengawasan terhadap kebijkan, program, penyelenggaraan dan keluaran
pendidikan di satuan pendidikan.
5. Indikator dari peran Komite Sekolah yaitu : sebagai advisory agency (pemberi
pertimbangan), sebagai supporting agency (pendukung), sebagai controlling
(pengontrol), dan sebagai mediator agency.
6. Oraganisasi komite sekolah terdiri dari keanggotaan Komite Sekolah dan
kepengurusan komite sekolah
3.2 Saran
DAFTAR PUSTAKA
Bedjo, Sujanto. 2007. Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah ; Model Pengelolaan Sekolah Di Era Otonomi. Jakarta : Sagung Seto.
Hasbullah. 2006. Otonomi Pendidikan. Jakarta: PT.Grafindo
Misbah, M. 2009. Peran dan Fungsi Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan.Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan. INSANIA Vol. 14 No. 1. Jakarta :
Gramedia Pustaka
Nanang, Fattah. 2004. Manajemen Berbasis Sekolah dan Dewan Sekolah. Bandung : Pustaka
Bani Quraisy.
Uno, Hamzah B. 2007. Profesi Kependidikan. Jakarta: PT.Bumi Aksara.