NOVOTEL Tangerang, 25 – 26 Januari 2019

PERAN INSPEKTORAT UTAMA DALAM MENDORONG

KEBERHASILAN RENCANA AKSI KETERBUKAAN PARLEMEN

Setyanta NugrahaInspektur Utama

Workshop Ittama-IPC-WFD: Meningkatkan Akuntabilitas DPR melaluiImplementasi Keterbukaan Parlemen

NOVOTEL Tangerang, 25 – 26 Januari 2019

Bertepatan dengan peringatan ulang tahun ke-73, 29 Agustus, pada tanggal 28Agustus 2018 DPR RI telah mendeklarasikan inisiatif Open Parliament DPR-RI.Deklarasi Inisiatif Open Parliament merupakan kegiatan awal untuk mewujudkanparlemen yang terbuka dan modern

DEKLARASI OPEN PARLIAMENT

NOVOTEL Tangerang, 25 – 26 Januari 2019

5 RENCANA AKSI

1. Peningkatan kualitas tata keloladata dan pelayanan informasilegislasi

2. Peningkatan penggunaan teknologiinformasi parlemen

3. Penguatan keterbukaan informasipublik DPR RI

4. Penyusunan peta jalan atauroadmap Open Parliament Indonesia

5. Penyusunan kelembagaan Open Parliament Indonesia.

Meningkatkan Kuantitas dan Kecepatan Data dan Informasi Proses Legislasi yang sedang berjalan; Meningkatkan Partisipasi Publik dalam

Proses Legislasi

Meningkatkan Integrasi Data dan Informasi berbasis website DPR; MenyediakanAplikasi Khusus untuk Pelayanan Informasi dan Pelayanan Partisipasi Publik di DPR; Meningkatkan Mekanisme Pelayanan Informasi dan Partisipasi Publik sesuai dengan

jenis aplikasi yang dikembangkan; Membentuk Aplikasi Online Layanan Spesifik untukPartisipasi dan Informasi Kinerja Parlemen.

Menyediakan Infrastrultur Transparansi sesuai mandate UU KIP; Meningkatkan JumlahKetersediaan Informasi Proaktif dalam website DPR RI; Meningkatkan Kecepatan

Penyediaan Informsi Laporan Singkat maksimal 3 hari kerja; Meningkatkan KecepatanPelayanan Informasi berbasis website (e-PPID); Tersedianya Perangkat Pemeringkatan

Keterbukaan Informasi.

Menyusun Roadmap Keterbukaan Parlemen Indonesia untuk 5 tahunkedepan yang akan digunakan dalam menyusun NAP OPI di masa yang

akan datang

Membentuk Sekretariat OPI yang terdiri dari Pimpinan/Anggota DPR, Sekretariat Jenderal danBadan Keahlian, serta perwakilan masyarakat sipil

Peningkatan KualitasTata Kelola Data danPelayanan Informasi

PeningkatanPenggunaan

Teknologi InformasiParlemen

PenguatanKeterbukaan

Informasi Publik di Parlemen

Menyusun Roadmap Open Parliamanet

Indonesia

MenyusunKelembagaan Open

ParliamantIndonesia

1

2

3

4

5

KOMITMEN 5 RENCANA AKSI

PENGAWASAN

Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telahb dilakukan sesuai dengan rencana semula. Kegiatan pengawasan pada

dasarnya membandingkan kondisi yang ada dengan yang seharusnya terjadi. Bila ternyata ditemukan adanya penyimpangan/hambatan segera diambil tindakan koreksi. Agar dapat efektif mencapai tujuanya. Pengawasan tidak dilakukan hanya pada saat akhir proses manajemen saja,

akan tetapi berada pada setiap tingkatan proses manajemen. Dengan demikian pengawasan akan memberikan nilai tambah

Ketiga hal tersebut di atas dilakukan dengan cara memberikan informasi yang dibutuhkan manajemen secara tepat dan memberikan tingkat keyakinan akan pencapaian rencana yang telah ditetapkan

Perumusan dan Evaluasi

Koordinasi dan Pembinaan Tugas

Perumusan Kebijakan

Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, Pengawasan LainnyaPDTT Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Penyusunan Laporan

Pelaksanaan Administrasi

Meningkatkan kinerjaorganisasi

Memberikan opini atasKinerja organisai

Mengarahkan manajemen untuk Melakukan Koreksi atas masalah pencapaian kinerja

Membantu manajemen Membantu manajemen

KEGIATAN PENGAWASAN

AUDITREVIU

PEMANTAUAN

EVALUASI

PENGAWASAN LAINNYA

1. Audit Kinerja2. udit KeuanganAudit Dengan Tujuan Tertentu

1.Reviu RKA DPR2.Reviu LK DPR3.Reviu Lelang Pra-DIPA4.Reviu Revisi Anggaran

5.Reviu Penghematan6.Reviu LK BMN7.Reviu LKj

1.Pemantauan TLHP BPK2.Pemantauan TPKN3.Pemantauan Hasil Pengawasan Intern4.Pemantauan disiplin Pegawai5.Pemantauan Penghapusan Aset6.Pengelolaan LHKASN7.Pengelolaan LHKPN

1.Evaluasi SAKIP2.Evaluasi Renstra

1.Pendampingan Auditi2.Sosialisasi3.Asistensi

4. Konsultansi 5. Pengawal RB6. Penegak Integritas

KEGIATAN PENGAWASAN

1

2

3

4

5

Penguatan Tata KelolaPengawasan

Penguatan Kompetensi SDM Ittama dan Pemberdayaan SPI

Pengawalan Kebijakan Strategis Setjen dan BKD

Meningkatkan Nilai Reformasi Birokrasi

Mendorong terwujudnyaGood Governance & Clean Government

KEBIJAKAN PENGAWASAN 2019

Sesuai dengan table Formasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dalam Peraturan Kepala BPKP No. 971/K/SU/2005, maka hasil perhitungan diatas masuk dalam kelompok C.2, yang berarti idealnya dipenuhi 5 Gugus Tugas (GT). Satu Gugus Tugas terdiri atas 13 orang Auditor 5 GT X 13 Auditor = 65 Auditor ( 2 orang Auditor Ahli Utama)

INSPEKTORAT UTAMAOrganization Chart

Total Auditor : 15 Auditor

Inspektur UtamaEs.I

Inspektur IEs.II

1Auditor Madya

2Auditor Muda

5 Auditor Pertama

Inspektur IIEs.II

2Auditor Madya

3Auditor Muda

2Auditor Pertama

Kabag TUEs.III

Kasubag EvlapEs.IV

2 Penyusun Bahan Kebijakan

Kasubag P UEs.IV

3 Pengadministrasian 3 Penyusun Bahan Kebijakan

1 Pengadministrasi

7 Jabatan Struktural- Inspektur Utama – Eselon I- 2 orang Inspektur – Eselon II- Kepala Bagian TU – Eselon III- 3 orang Kasubag – Eselon IV

10 Pengadministrasi- 5 Penyusun Bahan Kebijakan- 4 Pengadministrasi- 1 Pengolah Data

Peraturan SekretarisJenderal No 6 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah

dengan PeraturanSekretaris Jenderal Nomor

2 Tahun 2016 tentangOrganisasi dan Tata KerjaSekretariat Jenderal danBadan Keahlian DPR RI mengamanatkan bahwa,

Inspektorat Utamamempunyai tugas untuk

melaksanakan pengawasanintern di lingkungan

Sekretariat Jenderal danBadan Keahlian sesuaidengan kebijakan yang

ditetapkan oleh Sekjen danberdasarkan peraturanperundang-undangan.

Kasubag P KEs.IV

1 Pengolah data

Salah satu variabelyang berhubungandengan penentuanpeningkatankinerja organisasiadalah “budayaorganisasi”.

Budaya organisasi adalahnorma perilaku dan nilai-nilai yang dipahami danditerima oleh semuaanggota organisasi dandigunakan sebagai dasardalam aturan perilakudalam organisasi tersebut.